SEPUCUKJAMBI.ID – Ketika berbicara tentang cinta paling ikonik sepanjang masa, satu kisah yang langsung muncul di benak kita adalah Romeo & Juliet karya William Shakespeare. Kisah mereka telah diadaptasi ke berbagai film, drama, dan bahkan lagu! Tapi… apakah kisah mereka benar-benar romantis? Atau justru kisah tragis tentang keputusan yang terlalu cepat?

Mari kita bongkar fakta menariknya!

Jatuh Cinta dalam Sekejap: Manis atau Berbahaya?

Romeo dan Juliet berasal dari dua keluarga yang sudah bermusuhan selama bertahun-tahun. Namun, saat mereka bertemu di sebuah pesta, boom!—cinta langsung bersemi dalam hitungan detik!

“Aku jatuh cinta padamu!” – Romeo
“Kita baru kenal 5 menit, tapi aku juga cinta!” – Juliet

Tapi tunggu… Romeo baru saja patah hati dari Rosaline, wanita yang ia gilai sebelumnya. Banyak yang bilang, apakah ini benar-benar cinta sejati atau hanya pelarian dari kesedihan?

Yang lebih mengejutkan lagi, hanya dalam satu malam, Romeo dan Juliet memutuskan untuk menikah secara diam-diam. Berani banget!

Cinta vs. Dendam: Ketika Segalanya Berantakan!

Tak ada kisah cinta tanpa konflik! Sayangnya, hubungan mereka malah memicu lebih banyak pertumpahan darah.

Tybalt (sepupu Juliet) membunuh Mercutio (sahabat Romeo) dalam duel yang panas!
 Romeo, yang marah dan berduka, akhirnya membalas dendam dengan membunuh Tybalt!
Akibatnya? Romeo diusir dari Verona!

Sementara itu, Juliet dipaksa menikah dengan pria lain bernama Paris. Dalam kepanikan, Juliet meminum ramuan tidur agar terlihat mati—strategi yang dirancang agar bisa melarikan diri bersama Romeo.

Tragedi Besar: Ketika Kesalahpahaman Membunuh!

Di sinilah semuanya menjadi kacau…

Romeo tidak tahu bahwa Juliet hanya pura-pura mati!
Dalam keputusasaan, ia langsung meminum racun di sisi tubuh Juliet yang “tak bernyawa”.
Juliet bangun dan menemukan Romeo telah mati. Hancur hatinya, ia memilih untuk menghunus belati ke dadanya sendiri!

Tragedi ini akhirnya membuka mata kedua keluarga, yang akhirnya berdamai setelah kehilangan anak-anak mereka.

Pelajaran dari Romeo & Juliet: Cinta Itu Harus Pakai Otak!

Walaupun Romeo & Juliet sering dianggap sebagai simbol cinta sejati, kita juga bisa belajar beberapa hal penting dari kisah mereka:

1️⃣ Jangan terburu-buru dalam cinta.
Cinta pada pandangan pertama memang menggebu-gebu, tapi keputusan impulsif bisa berakibat fatal.

2️⃣ Komunikasi itu penting!
Jika Romeo tahu Juliet hanya pura-pura mati, tragedi ini bisa dicegah.

3️⃣ Kadang, cinta butuh lebih dari sekadar perasaan.
Cinta sejati harus dibangun dengan kepercayaan, pemahaman, dan keputusan yang matang—bukan hanya emosi sesaat.

💬 Jadi, Romeo & Juliet: Cinta Sejati atau Cinta Buta?

Apakah mereka benar-benar pasangan yang ditakdirkan, atau hanya remaja yang terbawa emosi? 🤔

Bagikan pendapatmu di kolom komentar! Apakah menurutmu kisah ini adalah romansa legendaris atau hanya cinta yang terlalu cepat dan berbahaya?

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID– Dalam upaya memberikan solusi konkrit terhadap permasalahan infrastruktur dan banjir di Kota Jambi, Wali Kota Jambi, dokter Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha dan Gubernur Jambi Al Haris, menerima kunjungan kerja (Kunker) Komisi V DPR RI.

Kegiatan inspeksi yang berlangsung pada Senin (14/4/2025) ini menyoroti berbagai langkah strategis guna meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Jambi.

Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir Ridwan Bae (F-Golkar-Sultra), dihadiri pula oleh sejumlah anggota lintas fraksi, termasuk Edi Purwanto (F-PDIP) dan A Bakri H.M (F-PAN) dari daerah pemilihan Provinsi Jambi – yang ingin memastikan bahwa aspirasi masyarakat terkait isu banjir dan pembangunan infrastruktur terlontar secara langsung ke aparat penentu kebijakan.

Rombongan inspeksi diawali dengan peninjauan Pintu Pengendali Banjir Sungai Asam, yang selama ini menjadi titik krusial dalam pengendalian banjir di Kota Jambi.

Dalam pendampingan tersebut, perwakilan dari BWSS VI Jambi dan Kementerian Pekerjaan Umum memberikan paparan mengenai kondisi dan rencana perbaikan infrastruktur yang diharapkan mampu meredam dampak banjir saat intensitas curah hujan tinggi.

Tak hanya itu, Wali Kota Maulana dan Wakil Wali Kota Diza juga turut mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR RI itu ke Tol Jambi-Rengat dan Tol Jambi-Palembang.

Hal itu juga menegaskan sinergi antar instansi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi penggerak utama mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

Usai turun lapangan, anggota Komisi V DPR RI ini melanjutkan rapat bersama Pemrov dan Pemkot Jambi serta stakeholder terkait lainnya di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Maulana mengungkapkan kebanggaannya atas hadirnya rombongan Komisi V DPR RI sebagai wujud representasi masyarakat kepada pemkot.

“Saya bangga atas kunjungan ini. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama dalam membenahi infrastruktur dan menangani permasalahan banjir yang selama ini menyulitkan warga,” ujarnya.

Menurut Maulana, upaya penanganan banjir di Kota Jambi telah menunjukkan langkah konkret melalui kerja sama dengan BWSS VI Jambi dalam normalisasi aliran Sungai Asam.

“Kami telah mengirimkan surat dan menyiapkan dana pendampingan sebesar 1,8 miliar rupiah untuk mendukung normalisasi aliran. Ini merupakan awal komitmen nyata dari pemerintah kota dalam mengatasi persoalan banjir,” tambahnya.

Wali Kota Jambi itu juga menyoroti kondisi kritis di aliran Sungai Asam yang saat ini mengalami penyempitan dan memerlukan dana sekitar 75 miliar rupiah untuk pembebasan dan ganti rugi lahan.

“Pak Gubernur telah mengusulkan 25 miliar dari Provinsi dan 5 miliar dari Kota, sedangkan dana sisanya kami usahakan melalui koordinasi dengan Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR agar program pembebasan lahan ini dapat segera terealisasi,” pungkas Maulana.

Menyikapi hal itu, Gubernur Jambi Al Haris memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi siap mendukung apa yang diupayakan Pemkot Jambi dalam mengatasi permasalahan banjir.

“Saat ini tinggal penyelesaian lahan, sementara untuk pekerjaan fisiknya sudah siap untuk dilaksanakan oleh pihak Balai,” terang Gubernur Al Haris.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menekankan, dari kunjungannya bersama anggota Komisi V lainnya, permasalahan pembebasan lahan di aliran Sungai Asam dan penyediaan kolam retensi menjadi fokus utama, dikarenakan terkendala oleh pembiayaan yang cukup besar.

“Ini adalah sejumlah masalah yang menjadi penyebab banjir, khususnya di Kota Jambi. Oleh karena itu, dari dana 75 Miliar yang dibutuhkan dan 30 Miliar nya telah disepakati oleh Pemprov dan Pemkot. Sisanya kami akan menyakinkan Menteri PUPR untuk merelokasikan anggaran sebesar 45 miliar untuk mengatasi masalah ini,” tekannya.

Menurutnya, mengatasi permasalahan banjir tidak dapat dikerjakan secara sendiri, namun diperlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, bersama stakeholder terkait lainnya.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat semua ini bisa tercapai, sehingga permasalahan banjir segera teratasi dan masyarakat merasa nyaman. Saya yakin ditengah efisiensi anggaran yang dilakukan Pak Presiden, beliau akan memprioritaskan hal-hal yang khusus, salah satunya adalah masalah ini yang menyebabkan kesusahan bagi masyarakat,” singkatnya.

Turut hadir dalam Kunjungan Kerja dari Komisi V RI itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz, Kepala BWSS VI Jambi David Partonggo Oloan Marpaung, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarrelly, serta para Kepala Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemprov Jambi dan Kota Jambi.(*(

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terus digelorakan, termasuk dengan memberikan kemudahan dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan.

Pemkot Jambi melakukan perubahan fundamental terhadap proses Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Jambi dengan tagline BPHTB Mudah, Cepat dan Membahagiakan.

Hal itu mengemuka saat Wali Kota Jambi dokter Maulana membuka Sosialisasi Percepatan Transaksi BPHTB kepada para Notaris/PPAT anggota IPPAT di Kota Jambi yang diselenggarakan secara daring, Senin (14/4/2025).

Sosialisasi percepatan transaksi BPHTB ini dilakukan pasca ditandatanganinya Pakta Integritas oleh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Jambi dan Pemerintah Kota Jambi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) A Ridwan pada tanggal 11 April 2025 lalu.

Dalam Pakta Intergritas yang memuat 4 pernyataan itu diterakan, bahwa PPAT berkomitmen ; menjalankan prinsip kehati-hatian dalam proses jual beli sebagai perwujudan kepastian hukum, bersedia menerima sanksi apabila tidak menggunakan prinsip kehati-hatian tersebut.

Selain itu, PPAT juga harus menggunakan nilai transaksi yang disampaikan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sebagaimana tertera dalam surat pernyataan dan akta jual beli.

Dan terakhir, PPAT mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyimpangan dalam pelaporan nilai transaksi, serta berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan edukasi terkait kepatuhan hukum dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan.

Wali Kota Maulana meyakini dengan perubahan proses yang fundamental ini akan meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi BPHTB serta menggairahkan perekonomian yang tentunya juga akan berdampak pula pada perluasan lapangan pekerjaan, menumbuhkan iklim bisnis dan investasi yang positif di kota Jambi.

“Tujuan utama penyederhanaan layanan ini adalah untuk memperlancar transaksi ekonomi di Kota Jambi. Kita tidak ingin lagi aset-aset di kota ini terbengkalai. Banyak ruko dan properti yang dibangun, namun berhenti beroperasi karena berbagai kendala, salah satunya adalah proses administrasi yang rumit dan lambat. Padahal, potensi ekonomi dan lapangan kerja yang bisa tercipta sangat besar bila transaksi dan pengelolaan aset dipermudah yang akan berdampak pada peningkatan PAD Kota Jambi karena frekuensi transaksi dari sektor BPHTB akan menjadi meningkat,” ujarnya.

Menurut Maulana, kebijakan percepatan BPHTB ini juga merupakan hal yang penting diawal masa jabatannya karena masuk dalam program 100 hari kerjanya sebagai Wali Kota Jambi.

Ia berharap dengan perbaikan mendasar ini, proses BPHTB dapat diselesaikan dalam kurun waktu 2 hari, tidak seperti sebelumnya yang memakan waktu hingga berbulan-bulan.

“Kami mendorong kebijakan percepatan BPHTB ini setelah mendengar masukan dan saran dari masyarakat yang membangun opini bahwa transaksi BPHTB di kota Jambi ini mahal, sulit transaksinya dan membutuhkan waktu yang panjang. Nah percepatan ini guna merubah opini itu, menjadi bertransaksi BPHTB di Kota Jambi, mudah, cepat dan membahagiakan sebagai upaya maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tambah Maulana.

Pemkot optimis, dengan percepatan proses BPHTB ini akan meningkatkan jumlah transaksi.

Dari rata-rata 7.000 transaksi per tahun menjadi 10.000 transaksi per tahun yang akan berdampak pada peningkatan PAD sebesar 100 miliar dalam kurun waktu satu tahun.

“Walaupun mungkin tarif pajak bisa lebih rendah, namun volume transaksi meningkat, sehingga perputaran ekonomi akan jauh lebih besar. Dampaknya sudah jelas perekonomian dan dunia usaha di Kota Jambi bergerak cepat, lapangan pekerjaan terbuka, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tutur Maulana.

Untuk percepatan BPHTB tersebut, Pemkot Jambi menerapkan aspek-aspek yang menjadi dasar menetapkan nilai transaksi, yang mencakup Zona Nilai Tanah (ZNT), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Pasar.

“Biasanya, transaksi jual beli erat kaitannya dengan nilai pasar, kecuali dalam kondisi tertentu seperti kebutuhan mendesak atau kebangkrutan. Prinsip kita adalah menerapkan harga transaksi riil antara penjual dan pembeli, agar tidak ada yang merasa terbebani. Kami tidak ingin pajak dihitung tidak wajar, begitupun transaksi, kami juga tidak ingin ada upaya menurunkan harga transaksi secara tidak wajar,” tambahnya.

Untuk mencapai tujuan itu, kata Maulana integritas menjadi hal yang penting baik bagi PPAT maupun jajarannya dalam proses percepatan BPHTB itu.

“Kami juga akan membentuk Tim Audit dan Pengawasan yang dipimpin oleh Sekda. Juga akan dilakukan uji petik, dan bila ditemukan transaksi yang mencurigakan, maka kami akan tindaklanjuti. Ada Pakta Integritas yang dipatuhi, diantaranya kesediaan membayar kekurangan pajak apabila ada data yang dimanipulasi,” tegasnya.

Kata Maulana, perubahan yang diterapkan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah semata.

Semua pihak yang terlibat dalam proses transaksi, termasuk Notaris, PPAT, Pengembang, Bank, dan masyarakat harus berkomitmen mendukungnya.

“Kalau program ini tidak kita dukung bersama, bagaimana kita bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi? Bapak Presiden pun telah menegaskan bahwa tidak boleh ada layanan publik yang terhenti. Jangan ada lagi kasus orang yang sudah membawa uang untuk transaksi, tetapi harus menunggu dua bulan hanya untuk mengurus administrasi saja,” sebutnya.

Dia juga menegaskan, bila ada yang tidak bersedia mendukung sistem baru itu, maka Pemkot Jambi akan memilih untuk bekerja sama dengan pihak yang siap mendukung perubahan tersebut.

Sistem itu juga bisa dinamis sebutnya, dan akan di evaluasi sesuai kebutuhan prinsip pelayanan yang baik.

“Dalam tiga bulan ke depan, kebijakan itu akan kita evaluasi bersama. Jika ada kekurangan, kita perbaiki. Kebijakan ini fleksibel, bukan sesuatu yang kaku. Ciri perubahan adalah adaptasi terhadap kondisi di lapangan,” jelas Wali Kota Jambi itu.

“Mulai besok, sistem baru ini akan kita jalankan. Siap tidak siap, kita mulai. Yang belum siap, kami anggap belum siap untuk bertransaksi. Saya minta kepada anggota IPPAT dan seluruh pihak terkait untuk menghubungi kembali penjual dan pembeli yang transaksinya tertunda, karena ada kebijakan baru yang bisa mempercepat proses ini,” pungkasnya.

Sementara itu, merespon hal tersebut, Ketua IPPAT Kota Jambi Galenita Santiliana mengapresiasi upaya Pemkot Jambi dalam rangka percepatan proses BPHTB itu.

“Tidak hanya berdampak bagi konsumen, namun juga memudahkan bagi kami sebagai PPAT dalam menjalankan tugas jabatan kami,” ujarnya.

“Saya juga mengimbau agar rekan-rekan PPAT menyambut positif dan mendukung upaya percepatan BPHTB yang mudah, murah dan membahagiakan ini,” singkatnya.

Dalam sosialisasi tersebut, Wali Kota Jambi didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) A Ridwan, Asisten Sekda bidang Administrasi Umum M. Jaelani, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Nella Ervina, Kepala Dinas Kominfo Abu Bakar, dan Kepala Bagian Hukum Gempa Awaljon Putra.

Pemkot Jambi menargetkan, Selasa besok (15 April 2025-red), Wali Kota Jambi Maulana akan melaunching secara resmi Percepatan Transaksi BPHTB Kota Jambi yang akan berlangsung di counter pelayanan BPHTB di kantor BPPRD Kota Jambi, Kompleks Perkantoran Wali Kota Jambi Jalan Basuki Rahmat – Kotabaru.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi, Hidayat, menggelar kegiatan bakti sosial di Rumah Asuhan Yatim Piatu Umi Ikhlas, Kota Jambi, Senin (14/4/2025).

Kegiatan yang dilangsungkan penuh kehangatan tersebut menjadi wujud nyata dari semangat kepedulian sosial, terutama kepada anak-anak yatim piatu yang membutuhkan uluran tangan dan perhatian dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan itu, Hidayat menyerahkan bantuan berupa uang tunai dan sejumlah kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, serta barang-barang esensial lainnya. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada pengelola panti asuhan.

“Kami ingin berbagi kebahagiaan di momen Hari Bhakti Pemasyarakatan ini. Semoga bantuan ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi adik-adik kita di Panti Asuhan Umi Ikhlas,” ujar Hidayat.

Pengelola Rumah Asuhan Yatim Piatu Umi Ikhlas menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian yang diberikan oleh Kanwil Ditjenpas Jambi. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan harian anak-anak panti yang kini diasuhnya.

“Kami sangat bersyukur atas perhatian dari Pak Kakanwil dan jajaran. Ini sangat berarti bagi anak-anak kami,” ungkap pengelola panti.

Kegiatan bakti sosial ditutup dengan doa bersama dan momen interaksi penuh kehangatan antara Kakanwil Hidayat dan anak-anak panti asuhan. Suasana haru dan kebersamaan menyelimuti kegiatan tersebut, memperkuat ikatan emosional antara institusi dan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan semangat kebersamaan pasca Idulfitri, DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Jambi menggelar acara Silaturahmi Syawal dan Halal Bihalal di Masjid Tawakkal, Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan, pada Minggu (13/4/2025).

Acara yang penuh kehangatan tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota Jambi, Maulana, bersama sejumlah tokoh penting daerah.

Di antaranya Anggota DPRD Provinsi Jambi Amrizal, Dewan Penasihat DPW LDII Provinsi Jambi Nurhamid Hadi, serta Ketua DPW LDII Provinsi Jambi Rahmat Nuruddin.

Hadir pula perwakilan dari Kementerian Agama Kota Jambi, MUI, Kesbangpol, dan berbagai unsur organisasi kemasyarakatan, keagamaan, serta kepemudaan.

Dalam sambutannya, Maulana menyampaikan apresiasi tinggi kepada LDII atas kontribusinya dalam menyebarkan dakwah Islam serta mendukung program pembinaan masyarakat berbasis keagamaan di Kota Jambi.

“LDII adalah mitra strategis pemerintah. Saya mengenal baik kiprah LDII yang konsisten dalam menyebarkan ilmu agama. Kehadiran saya di sini adalah bentuk penghormatan kepada keluarga besar LDII,” ujar Maulana.

Ia bahkan memberikan kuis berhadiah Al-Qur’an kepada jamaah yang hadir, menandai momen silaturahmi dengan nuansa edukatif dan religius. Maulana menegaskan, pemerintah Kota Jambi akan terus berkolaborasi dengan LDII dalam memperkuat fondasi spiritual masyarakat.

Ketua DPD LDII Kota Jambi, Sukarno, menyampaikan bahwa kegiatan Halal Bihalal ini merupakan agenda rutin tahunan yang digelar setiap Syawal, sebagai wadah mempererat persaudaraan dan memperkuat ukhuwah Islamiyah.

“Kami sangat bersyukur atas kehadiran Bapak Wali Kota dan seluruh tokoh masyarakat. Momen ini sangat berarti untuk saling memaafkan dan memperkuat kebersamaan warga LDII dengan masyarakat luas,” ungkap Sukarno.

Acara ditutup dengan tausiyah yang disampaikan KH. Abdul Kodir Jailani, dilanjutkan dengan sesi bersalam-salaman dan ramah tamah antar jamaah dan undangan yang hadir.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID — Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61 yang jatuh pada 27 April 2025, Lapas Kelas IIB Muara Tebo menggelar kegiatan bantuan sosial (bansos) kepada para purnabakti, masyarakat sekitar, serta keluarga warga binaan, pada Senin (14/4/2025).

Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Lembaga Pemasyarakatan terhadap lingkungan dan para pihak yang selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan institusi pemasyarakatan.

Bantuan berupa sembako dan kebutuhan pokok lainnya diserahkan langsung oleh Kalapas Kelas IIB Muara Tebo, Refin Tua Simanullang, didampingi jajaran pegawai.

Suasana penuh kehangatan terasa dalam proses penyaluran bantuan, yang mendapat sambutan hangat dari para penerima.

“Ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tapi bentuk nyata komitmen kami untuk hadir dan peduli terhadap sesama,” ujar Refin.

Kalapas menegaskan bahwa kegiatan bansos ini merupakan agenda rutin tahunan yang telah menjadi bagian dari budaya organisasi di lingkungan Lapas Muara Tebo.

Selain memberikan manfaat langsung, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat tali silaturahmi antar pegawai aktif, purnabakti, serta masyarakat sekitar.

“Kami berharap, melalui bantuan ini terjalin rasa kebersamaan dan solidaritas yang semakin erat,” lanjutnya.

Selain berbagi bantuan, kegiatan ini juga menjadi momen penting untuk membangun hubungan harmonis antara Lapas, masyarakat sekitar, dan keluarga warga binaan, sekaligus memperkuat citra positif institusi pemasyarakatan di mata publik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) terus mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap II.

Khususnya ruas Tol Betung–Tempino–Jambi sepanjang 170 km.

Proyek strategis ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas antarprovinsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jambi dan Sumatera Selatan.

Hingga April 2025, progres konstruksi setiap seksi menunjukkan capaian yang bervariasi. Seksi 4 Tempino–Ness (18,5 km) menjadi yang paling signifikan, dengan realisasi konstruksi mencapai 80,04% dan pembebasan lahan 98,72%.

Sementara itu, Seksi 1 Betung–Tungkal Jaya (62,38 km) telah mencapai 15,29% konstruksi dan 25,47% pembebasan lahan. Seksi 2 Tungkal Jaya–Bayung Lencir (54,32 km) baru menyelesaikan 4,79% konstruksi dan 20,25% lahan.

“Proyek ini dibagi dalam empat seksi, dengan target penyelesaian bertahap mulai Juni 2025 hingga kuartal IV 2026. Seksi 3, yaitu Bayung Lencir–Tempino, sudah beroperasi lebih dulu,” ujar Adjib Al Hakim, EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya.

Guna mempercepat pembangunan, Hutama Karya mengadopsi teknologi canggih seperti Building Information Modelling (BIM), pemetaan topografi dengan UAV LiDAR, dan dashboard pemantauan progres berbasis ArcGIS.

“Total ada 4.620 lapangan kerja tercipta dari proyek ini. Kehadiran tol juga akan menghidupkan UMKM lokal di rest area dan mempermudah mobilitas masyarakat lewat fasilitas crossing seperti overpass dan underpass,” tambah Adjib.

Pada Senin, 14 April 2025, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke lokasi proyek di Jambi, untuk meninjau progres pembangunan infrastruktur dan transportasi.

Gubernur Jambi, Al Haris, menyebut tol ini sebagai urat nadi Sumatera.

“Jambi berada di tengah-tengah Sumatera. Jalan tol akan mempercepat arus logistik dan memperkuat posisi Jambi sebagai hub strategis,” kata Al Haris.

Jika proyek ini selesai, Hutama Karya berharap pembangunan dapat dilanjutkan ke ruas Tol Jambi–Rengat, yang kini masih dalam tahap perencanaan. Ruas ini akan melanjutkan misi membuka akses Jalan Tol Trans Sumatera dari ujung ke ujung.

Hingga kini, Hutama Karya telah membangun ±1.235 km JTTS, dengan berbagai ruas telah beroperasi penuh di wilayah Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Sumut, hingga Aceh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Forum Film Jambi (FFJ) secara resmi melaporkan mantan ketuanya, Anton Oktavianto, ke Polresta Jambi atas dugaan penggelapan aset organisasi senilai Rp400 juta.

Laporan tersebut diajukan langsung oleh Ketua FFJ saat ini, Untung Wijaya, pada Jumat, 11 April 2025.

Langkah hukum ini diambil menyusul tidak adanya proses serah terima aset setelah pergantian kepengurusan Forum Film Jambi.

Untung Wijaya menyebutkan bahwa sejak dirinya ditetapkan sebagai Ketua FFJ periode 2024–2028 melalui Rapat Umum Anggota Luar Biasa pada 13 Oktober 2024, pihaknya belum menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) maupun penyerahan aset dari pengurus sebelumnya.

“Seharusnya saat pergantian pengurus ada serah terima aset. Namun hingga saat ini, tidak ada satu pun aset yang diserahkan oleh ketua sebelumnya. Hal ini sangat menghambat program kerja kami,” kata Untung saat dikonfirmasi, Senin (14/4/2025).

Menurut Untung, berbagai upaya persuasif telah dilakukan, termasuk melayangkan somasi kepada Anton Oktavianto. Namun, komunikasi tersebut tidak membuahkan hasil.

“Ketua lama sempat berjanji akan membuat LPJ dan meminta kami menarik somasi. Tapi sampai sekarang, janji itu tidak ditepati,” tambahnya.

Adapun aset organisasi yang diduga masih dikuasai oleh mantan ketua FFJ, di antaranya:

• Proyektor Epson EB-L6300WUXGA 3 LCD Laser

• Sound system outdoor Yamaha (15 inch, 1000 watt)

• Laptop prosesor Intel i7, RAM 16GB

• Layar/screen 3×5 meter + rangka

• Rode Blimp untuk shotgun microphone

• Lensa Sony FE 70-200mm f/2.8

• Mic Zoom H6 All Black

• Air Cushioned Lightsan (2 unit)

• Rai Slider

• Kamera Sony A7 Mark II KIT FE 28-70MM

Aset-aset tersebut disebut berasal dari bantuan pemerintah pusat, termasuk dari Kementerian, dengan total nilai ditaksir mencapai Rp400 juta.

“Kami ingin membangun Forum Film Jambi secara bersama-sama. Penyerahan aset ini penting demi keberlangsungan organisasi. Yang dirugikan bukan saya secara pribadi, tapi FFJ secara kelembagaan,” tegas Untung.

Forum Film Jambi berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut agar tidak menjadi preseden buruk bagi organisasi nirlaba di bidang seni dan film.

“Kami percaya pada proses hukum dan berharap Polresta Jambi dapat segera mengusut laporan ini demi keberlangsungan FFJ sebagai wadah pekerja film di Jambi,” pungkas Untung.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus mendorong solusi konkret dalam menangani banjir yang kerap melanda kawasan Sungai Asam.

Dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI pada Senin (14/4/2025), Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa, penanganan banjir membutuhkan kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat.

Kunjungan DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae itu dilakukan di lokasi pintu air Sungai Asam, Kecamatan Pasar, untuk melihat langsung penyebab banjir yang kerap terjadi di Kota Jambi.

Hadir pula dalam kunjungan tersebut Wakil Wali Kota Jambi, Sekda Provinsi Jambi, Ketua DPRD Provinsi dan Kota Jambi, serta Kepala BWSS VI dan BPJN IV Jambi.

“Jika hujan turun selama tiga jam saja, Kota Jambi langsung banjir. Maka kami mengusulkan pembangunan kolam retensi dan pembebasan lahan di sekitar Sungai Asam,” ujar Maulana.

Menurut Maulana, Pemkot Jambi telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5 miliar, sementara Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen memberikan Rp25 miliar.

Sisanya diharapkan dari dukungan pemerintah pusat sebesar Rp45 miliar, sehingga total kebutuhan mencapai Rp75 miliar.

“Kami sudah sepakat, tinggal menunggu dana pusat turun agar pengerjaan bisa segera dimulai,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menjelaskan bahwa, persoalan utama yang ditemukan dari hasil tinjauan adalah belum tuntasnya pembebasan lahan dan belum dibangunnya kolam retensi.

“Kami akan menyampaikan hal ini ke Kementerian PUPR agar anggaran segera dialokasikan. Presiden Prabowo memang sedang melakukan efisiensi anggaran,” sebutnya.

“Namun kami yakin pemerintah tetap memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat seperti penanggulangan banjir,” jelas Ridwan.

Diharapkan, kolaborasi lintas pemerintah ini mampu segera mengatasi persoalan banjir di Kota Jambi, khususnya di daerah rawan seperti Sungai Asam, yang setiap tahunnya terdampak genangan air saat musim hujan tiba.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kodim 0416/Bute menggelar acara tradisi penyambutan pejabat Dandim baru, Letkol Inf Dedy Pungky Irawanto, SIP., MIPol, beserta istri,  Vilana Dedy Pungky bertempat di Makodim 0416/Bute, Jalan Perwira No 1, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, pada Sabtu (12/04/2025).

Acara penyambutan pejabat Dandim baru dipimpin langsung oleh Kasdim 0416/Bute Mayor Inf M Tony Wijaya, yang menandai momen sakral ini sebagai bagian dari tradisi penerimaan warga baru di lingkungan Kodim 0416/Bute.

Dalam suasana hangat dan penuh semangat kekeluargaan, Letkol Inf Dedy Pungky Irawanto menerima pengalungan syal sebagai bentuk penyambutan.

Sementara Vilana Dedy Pungky menerima buket bunga, sebagai simbol ucapan selamat datang dari keluarga besar Kodim 0416/Bute.

Setelah menerima penghormatan jajar dari regu jaga Kesatrian Kodim 0416/Bute, acara tradisi dilanjutkan dengan tarian sekapur sirih sebagai bentuk penghormatan penuh dari keluarga besar Kodim 0416/Bute kepada pejabat Dandim baru.

Kasdim Mayor Inf M Tony Wijaya menyampaikan bahwa kehadiran Letkol Inf Dedy Pungky Irawanto diharapkan dapat memberikan semangat dan energi baru, dalam menjalankan tugas-tugas pembinaan teritorial di wilayah Kabupaten Bungo dan Tebo.

“Selamat datang kepada Komandan beserta Ibu. Semoga di bawah kepemimpinan beliau, Kodim 0416/Bute semakin profesional, solid, dan dicintai rakyat,” ujarnya.

Acara penyambutan berlangsung khidmat dan penuh keakraban, turut hadir dalam acara, seluruh Danramil jajaran serta perwira staf, Subdenpom II/2-1 Bungo, prajurit, anggota Persit KCK Cabang XXIV dan ASN Kodim 0416/Bute.(*)