JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi yang tergabung dalam Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar) melakukan kunjungan kerja ke Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (12/3/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faisal Riza dan Samsul Ridwan. Kedatangan rombongan diterima oleh pejabat Inspektorat DKI Jakarta, Andi Wibowo yang sebelumnya pernah berkarier di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pertemuan berlangsung dalam suasana diskusi terbuka yang membahas berbagai aspek tata kelola pengawasan pemerintahan daerah.

Beberapa topik yang dibahas antara lain standar pengelolaan audit internal, mekanisme penyelesaian temuan secara administratif, serta pola koordinasi antara inspektorat, DPRD, dan sekretariat dewan.

Dalam pertemuan tersebut, Andi Wibowo menekankan pentingnya peran aktif inspektorat sejak awal proses penganggaran, termasuk keterlibatan dalam rapat-rapat Badan Anggaran.

Menurutnya, inspektorat tidak seharusnya hanya terlibat ketika muncul permasalahan, melainkan perlu hadir sejak tahap perencanaan sebagai bentuk pencegahan.

Salah satu anggota DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara, menyampaikan bahwa banyak hal yang dipelajari dari sistem koordinasi pengawasan yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Ada banyak hal yang kami pelajari hari ini. Salah satunya bagaimana Inspektorat DKI menempatkan diri sebagai mitra aktif DPRD, hadir dalam rapat Banggar, rutin berkoordinasi, dan proaktif mengingatkan sebelum muncul persoalan,” ujarnya.

Ia menilai pendekatan tersebut mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih sehat dan transparan.

Selain itu, rombongan DPRD Jambi juga mempelajari berbagai prosedur standar yang diterapkan dalam proses audit, mulai dari klasifikasi temuan, mekanisme penyelesaian yang terstruktur, hingga batas kewenangan masing-masing lembaga dalam menangani persoalan administratif.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penguatan koordinasi kelembagaan di Provinsi Jambi, terutama dalam membangun hubungan kerja yang lebih sistematis antara DPRD, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat Provinsi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi, di antaranya Fauzi Ansori, Eka Marlina, Hapis Hasbiallah, Rucita, Rendra Ramadhan, dan Maya Siregar.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi memberikan penjelasan terkait sorotan masyarakat terhadap program Kampung Ramadhan Z-Corner yang belakangan menjadi topik perbincangan publik.

Program tersebut menuai beragam tanggapan. Sebagian pihak menilai kegiatan tersebut membuka ruang usaha bagi kalangan tertentu dan dianggap melampaui kewenangan instansi lain.

Namun BAZNAS Kota Jambi menegaskan bahwa Z-Corner merupakan bagian dari program pemberdayaan ekonomi mustahik melalui skema zakat produktif.

Ketua BAZNAS Kota Jambi, M. Fadli, menjelaskan bahwa Z-Corner merupakan implementasi program pendayagunaan zakat yang memiliki dasar hukum yang jelas.

Ia menyebutkan bahwa pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2024.

Menurutnya, regulasi tersebut mengatur bahwa penyaluran zakat tidak hanya dilakukan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga melalui program produktif yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi para penerima zakat.

“Z-Corner ini bagian dari zakat produktif. Tujuannya bukan hanya memberi bantuan sesaat, tetapi memberdayakan mustahik agar memiliki usaha dan mampu mandiri secara ekonomi,” ujar Fadli.

Fadli juga menegaskan bahwa pelaku usaha yang mengisi tenant di Z-Corner tidak dipilih secara sembarangan.

Proses seleksi dilakukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Jambi.

DTKS sendiri memuat data masyarakat dari kelompok desil 1 hingga desil 5, yaitu kategori sangat miskin hingga rentan miskin.

Para pelaku usaha yang masuk dalam data tersebut kemudian direkomendasikan untuk mengikuti program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh BAZNAS.

“Tenant yang berjualan di Z-Corner merupakan pelaku UMKM dari kalangan mustahik yang terdata dalam DTKS. Mereka juga mendapat rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,” jelasnya.

Selain menyediakan ruang usaha bagi para pelaku UMKM binaan, BAZNAS Kota Jambi juga menggelar kegiatan Kampung Ramadhan di kawasan Z-Corner.

Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai aktivitas selama bulan suci, seperti penjualan takjil hingga kegiatan hiburan dan perlombaan untuk anak-anak.

Menurut Fadli, kegiatan tersebut bertujuan menarik lebih banyak pengunjung sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di lokasi tersebut.

“Kampung Ramadhan ini kita buat agar masyarakat datang dan meramaikan kawasan Z-Corner. Dengan begitu diharapkan penjualan para tenant mustahik juga meningkat,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan ditujukan sebagai pasar umum, melainkan bagian dari strategi untuk membantu meningkatkan omzet pelaku usaha binaan.

BAZNAS Kota Jambi juga menekankan bahwa berbagai program yang dijalankan tidak dilakukan secara mandiri, melainkan melalui kolaborasi dengan sejumlah instansi pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan kawasan Z-Corner, BAZNAS bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup.

Sementara untuk pembinaan pelaku usaha, BAZNAS berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Menurut Fadli, sinergi tersebut penting agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

“Program-program BAZNAS selalu dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Ini penting agar pemberdayaan masyarakat bisa berjalan lebih efektif,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat dapat melihat program Z-Corner sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu.

“Harapannya, para mustahik yang saat ini menjalankan usaha melalui program ini nantinya dapat mandiri bahkan menjadi muzakki,” pungkasnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID  – Menyambut Ramadan dan Idulfitri 2026, Indosat Ooredoo Hutchison meluncurkan program #LebihBaikIndosat sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan jaringan, inovasi digital, serta perlindungan bagi pelanggan selama periode Ramadan hingga arus mudik Lebaran.

Program ini mengusung semangat “You Only Need One (YONO)”, yang menegaskan komitmen perusahaan dalam menghadirkan satu koneksi yang kuat dan dapat diandalkan bagi masyarakat untuk tetap terhubung dengan keluarga dan kerabat di momen penting Ramadan.

President Director dan Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, mengatakan bahwa Ramadan merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia untuk mempererat kebersamaan, baik secara langsung maupun melalui koneksi digital.

“#LebihBaikIndosat adalah komitmen kami untuk terus berevolusi menjadi mitra yang lebih dekat dengan masyarakat Indonesia. Di momen istimewa ini, kami ingin pelanggan bisa fokus pada hal yang paling penting, yaitu tetap terhubung dan berbagi dengan orang-orang terkasih,” ujar Vikram.

Ia menambahkan, Indosat akan memastikan koneksi tetap stabil dan aman agar komunikasi pelanggan selama Ramadan hingga Idulfitri dapat berjalan tanpa hambatan.

“Kami ingin pelanggan merasa tenang karena koneksi tetap andal, pengalaman digital tetap aman, dan komunikasi berjalan lancar. Terkadang, You Only Need One — satu koneksi yang bisa diandalkan untuk membuat segalanya terasa lebih baik,” katanya.

Perkuat Jaringan di Jalur Mudik

Sebagai bagian dari program #LebihBaikIndosat, perusahaan memperkuat jaringan di lebih dari 75 jalur mudik utama serta lebih dari 790 titik strategis (Point of Interest/POI) di seluruh Indonesia.

Pemantauan jaringan juga dilakukan selama 24 jam untuk memastikan layanan tetap stabil di berbagai wilayah, terutama di daerah yang mengalami peningkatan mobilitas masyarakat selama mudik.

Untuk menguji kesiapan jaringan tersebut, Indosat menghadirkan program Ekspedisi Jaringan Andal melalui perjalanan #DVET bersama Iwet Ramadhan dan Dave Hendrik dari Jakarta menuju Yogyakarta.

Perjalanan tersebut menjadi uji coba langsung performa jaringan di rute panjang dengan mobilitas tinggi.

Hadirkan Teknologi AI dan Perlindungan Digital

Selain peningkatan jaringan, Indosat juga memperkenalkan inovasi digital melalui aplikasi Sahabat AI, sebuah platform berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk memahami bahasa dan konteks lokal Indonesia.

Aplikasi ini dapat membantu pengguna dalam mencari informasi, menyusun ide, hingga menyelesaikan berbagai kebutuhan digital sehari-hari dengan lebih mudah dan cepat.

Tak hanya itu, Indosat juga memperkuat sistem perlindungan digital melalui fitur Anti-Spam dan Anti-Scam berbasis AI.

Sejak diluncurkan pada Agustus 2025, fitur ini telah berhasil mendeteksi dan memblokir lebih dari 2 miliar panggilan, pesan, dan tautan berbahaya yang terindikasi penipuan atau spam.

Program Sosial Ramadan

Komitmen Indosat selama Ramadan juga diwujudkan melalui program Indosat Berkah Ramadan – Surau Kita Berdaya yang dilaksanakan di 19 lokasi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk wilayah Aceh yang terdampak bencana.

Program tersebut bertujuan merevitalisasi surau dan musala agar tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Trafik Data Diprediksi Naik

Indosat juga memprediksi akan terjadi lonjakan trafik data selama Ramadan hingga mudik Lebaran, khususnya di wilayah Sumatra.

Beberapa daerah diperkirakan mengalami peningkatan signifikan, di antaranya Lampung Tengah dengan estimasi kenaikan trafik lebih dari 35 persen, serta Deli Serdang di Sumatra Utara dan Lampung Utara yang diprediksi mengalami peningkatan masing-masing sekitar 20 persen dan 44 persen.

Dengan berbagai langkah tersebut, Indosat memastikan kesiapan jaringan agar masyarakat tetap dapat menikmati layanan internet yang stabil, cepat, dan aman selama Ramadan hingga perayaan Idulfitri.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi memastikan kesiapan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkot Jambi menjelang Hari Raya Idulfitri tahun ini.

Total anggaran yang disiapkan untuk pembayaran THR tersebut mencapai sekitar Rp63 miliar yang akan disalurkan kepada ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar proses pencairan THR dapat dilakukan tepat waktu, bahkan diupayakan sebelum Hari Raya Idulfitri.

“Saya sudah menyampaikan langsung kepada BPKAD agar proses administrasi dan pencairan THR ini dipastikan berjalan lancar,” jelasnya, Kamis 12 Maret 2026.

“Jangan sampai mendekati Lebaran atau bahkan setelah Lebaran baru cair. Kita ingin para ASN dan PPPK bisa menerima THR sebelum hari raya,” ujar Maulana.

Menurutnya, pencairan THR tepat waktu sangat penting karena selain membantu kebutuhan pegawai menjelang Lebaran, juga dapat mendorong perputaran ekonomi di Kota Jambi selama bulan Ramadan.

Maulana berharap para ASN dan PPPK dapat memanfaatkan THR tersebut untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya, sekaligus membantu menggerakkan perekonomian masyarakat lokal.

“Saya juga berpesan kepada para ASN dan PPPK, ketika menerima THR nanti, tolong belanja kebutuhan Lebaran di dalam Kota Jambi saja,” pesannya.

“Jangan semuanya dibelanjakan secara online atau di luar daerah,” katanya.

Ia menilai, jika belanja kebutuhan Lebaran dilakukan di dalam kota, maka akan memberikan dampak langsung bagi para pelaku usaha kecil, pedagang pasar, hingga UMKM yang ada di Kota Jambi.

“Ini bulan Ramadan, saatnya kita saling membantu. Jika ASN dan PPPK berbelanja di pasar-pasar dan toko-toko di Kota Jambi, maka perputaran ekonomi masyarakat akan terasa,” kata diam

“Pedagang kecil juga ikut merasakan manfaatnya,” lanjutnya.

Maulana menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jambi ingin momentum Ramadan dan Idulfitri tahun ini benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha lokal.

“Dengan THR yang disalurkan ini, kita berharap ekonomi di Kota Jambi bisa semakin menggeliat,” sebutnya.

“Perputaran uang di masyarakat meningkat dan para pedagang juga ikut merasakan berkah Ramadan,” pungkasnya.

Pemerintah Kota Jambi pun memastikan seluruh proses administrasi dan penganggaran terus dipersiapkan agar pencairan THR bagi ASN dan PPPK dapat berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menggelar pengukuhan, pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan bagi pejabat administrator, kepala sekolah, kepala sanggar kegiatan belajar (SKB) serta kepala puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, Kamis (12/3/2025).

Prosesi pelantikan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

Wali Kota Jambi, Maulana, dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan kepemimpinan di berbagai sektor pelayanan dasar merupakan langkah penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal.

Menurutnya, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi dua bidang utama yang harus terus ditingkatkan kualitasnya melalui kepemimpinan yang kuat, inovatif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

“Penguatan kepemimpinan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas tentu sangat penting. Karena dua sektor ini langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan bahwa rotasi, pengukuhan dan pelantikan jabatan di lingkungan Pemkot Jambi merupakan hal yang wajar dalam birokrasi pemerintahan.

Selain sebagai bentuk penyegaran organisasi, langkah tersebut juga bertujuan mendorong lahirnya inovasi dari para pejabat yang baru dilantik.

“Rotasi jabatan ini merupakan hal yang biasa dalam organisasi pemerintahan. Kita ingin melihat inovasi yang dilakukan para pejabat baru yang baru saja dilantik dan dikukuhkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa semakin baik,” katanya.

Maulana juga mengingatkan kepada para pejabat yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab di tempat yang baru.

Ia berharap para pejabat mampu bekerja secara profesional, disiplin serta mampu membawa perubahan positif di unit kerja masing-masing.

Selain itu, Wali Kota Jambi juga menyinggung kesiapan pelayanan menjelang arus mudik Lebaran.

Ia meminta jajaran kepala puskesmas dan tenaga kesehatan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan dengan baik selama periode tersebut.

“Jadwal piket akan diatur selama masa mudik Lebaran agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan. Ini penting agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan meskipun dalam suasana libur,” jelasnya.

Lebih lanjut Maulana menekankan bahwa, pejabat yang dilantik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Jambi.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh pejabat untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan pelantikan dan pengukuhan tersebut, Pemerintah Kota Jambi berharap roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat Kota Jambi.(*(

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, menyalurkan bantuan paket sembako dari CSR PT. Sinar Sentosa Primatama (Sinsen) kepada ribuan petugas kebersihan di Jambi.

Penyaluran paket sembako ini merupakan wujud nyata sinergi Pemerintah Kota Jambi dengan mitra pemerintahan dalam membantu kebutuhan sosial masyarakat.

Wali Kota Maulana mengapresiasi konsistensi PT. Sinar Sentosa Primatama dalam membantu masyarakat, khususnya dalam menyambut Hari Besar Keagamaan.

“Terimakasih konsistensinya dalam membantu masyarakat. Atas nama Pemkot Jambi saya mengapresiasi pemberian CSR yang diberikan,” ujarnya.

Bantuan paket sembako ini disalurkan kepada 1.253 petugas kebersihan, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, DPRKP, Warga RT 12, dan Pemadam Kebakaran.

Wali Kota Maulana berharap bantuan ini dapat menambah semangat kerja petugas kebersihan dan memberikan kebahagiaan di bulan Ramadan.

CEO PT. Sinar Sentosa Primatama, Rony Attan, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian antar sesama dan sebagai hajat.

Ia berharap penerima bantuan tidak dinilai dari nominal yang diterima, namun dilihat dari niat.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Warga Desa Tanjung Mudo, Kecamatan Pangkalan Jambu, selama ini menghadapi kesulitan dalam mengakses sarana ibadah, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya.

Semua prasarana penting tersebut terletak di seberang kampung, dipisahkan oleh sungai selebar sekitar 20 meter.

Saat ini, satu-satunya akses yang ada hanyalah jembatan gantung yang hanya bisa dilalui kendaraan roda dua.

Kondisi ini menyulitkan warga terutama dalam mengangkut barang dan bahan material untuk pembangunan.

“Sejak lama kami berharap ada jembatan yang bisa dilalui kendaraan roda empat. Dengan begitu, jarak kami ke sarana ibadah dan pendidikan lebih dekat dan transportasi lebih mudah,” ujar Abdullah, warga setempat.

Aspirasi warga tersebut langsung direspons Bupati Merangin H. M. Syukur saat melakukan Safari Ramadhan 1447 H di Masjid Baiturrahman Desa Tanjung Mudo, Selasa malam (10/3/2026).

“Masalah jembatan ini memang penting. Saya tidak bisa janji 100 persen sekarang, tapi percayalah jembatan yang bisa dilalui kendaraan roda empat akan segera kita bangun,” kata Bupati H. M. Syukur, disambut tepuk tangan gembira warga.

Bupati menegaskan, jika jembatan tidak dibangun, warga akan terus mengalami kesulitan akses ke sarana penting.

Selain itu, jembatan ini juga akan berfungsi sebagai “urat nadi” perekonomian desa, mempermudah distribusi hasil pertanian dan perkebunan warga.

Pembangunan jembatan roda empat di Desa Tanjung Mudo ini diharapkan dapat mempercepat akses pendidikan, ibadah, layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin menyatakan komitmennya dalam mendukung penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman non-penjara bagi pelaku tindak pidana ringan.

Dukungan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Merangin, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Muara Bungo, serta sejumlah aparat penegak hukum di Aula Lapas Kelas II B Bangko, Rabu (11/3/2026).

Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang mulai berlaku pada Januari 2026, yang salah satunya mengatur pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun.

Acara penandatanganan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Merangin M. Syukur, Wakil Bupati A. Khafidh, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi Irwan Rahmat Gumilar, Kepala Bapas Muara Bungo Mat Burki, Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah, Ketua Pengadilan Negeri Bangko Acep Sopian Sauri, serta Kepala Kejaksaan Negeri Bangko Yusmanelly.

Turut hadir pula perwakilan Kodim 0420/Sarko serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.

Dalam sambutannya, Bupati Merangin M. Syukur menegaskan bahwa pemerintah daerah menyambut baik kebijakan pidana kerja sosial yang dinilai sebagai bentuk pendekatan hukum yang lebih humanis.

Menurutnya, Pemkab Merangin akan menyiapkan berbagai fasilitas umum dan sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial bagi para terpidana.

Beberapa lokasi yang disiapkan antara lain lembaga pendidikan, rumah sakit, masjid, hingga taman kota.

“Pemerintah daerah sebagai penyedia infrastruktur akan menentukan fasilitas umum yang layak sebagai lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial,” ujar M. Syukur.

Ia menjelaskan bahwa para klien pemasyarakatan nantinya akan menjalani kegiatan kerja sosial dengan durasi antara 8 hingga 240 jam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bupati juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah, camat, hingga kepala desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut.

Menurutnya, sosialisasi perlu dilakukan secara luas agar masyarakat memahami bahwa sistem hukum saat ini semakin mengedepankan pendekatan yang lebih humanis.

Pidana kerja sosial sendiri bertujuan untuk mendorong rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana ringan tanpa harus memisahkan mereka sepenuhnya dari lingkungan masyarakat.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi persoalan kelebihan kapasitas penghuni di lembaga pemasyarakatan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jambi Irwan Rahmat Gumilar mengatakan bahwa pidana kerja sosial memberikan kesempatan kepada para terpidana untuk memperbaiki diri.

“Kita harus memberikan mereka kesempatan untuk berubah dan kembali menjadi pribadi yang bertanggung jawab di masyarakat,” ujarnya.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Muara Bungo melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap jajanan berbuka puasa di Pasar Bedug Bangko, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memastikan keamanan pangan bagi masyarakat selama bulan suci Ramadan.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Merangin M. Syukur yang diwakili Plt Asisten II Setda Merangin, Siahaan, turut mendampingi Kepala BPOM Muara Bungo, Pernanda Sapryanoki, bersama tim gabungan dari sejumlah instansi terkait.

Beberapa instansi yang terlibat di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Bappeda, Satpol PP, Polres Merangin, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Tim gabungan mengambil sebanyak 22 sampel makanan yang paling diminati pengunjung, mulai dari gorengan, es cendol, hingga berbagai kudapan berbahan dasar mie.

Pengujian sampel tersebut dilakukan langsung di lokasi menggunakan mobil laboratorium keliling milik BPOM.

Kepala BPOM Muara Bungo Pernanda Sapryanoki menjelaskan bahwa seluruh sampel makanan tersebut telah menjalani uji cepat atau rapid test untuk mendeteksi kemungkinan adanya bahan berbahaya.

Empat zat yang menjadi fokus pengujian antara lain boraks, formalin, serta pewarna tekstil berbahaya seperti Rhodamin B dan Methanyl Yellow.

“Sebanyak 22 jenis takjil telah kami lakukan pengujian dengan metode rapid test. Hasilnya seluruh sampel dinyatakan negatif dari kandungan bahan berbahaya,” jelas Pernanda.

Meski hasilnya aman, ia tetap mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap keamanan pangan secara mandiri.

Menurutnya, hasil pengujian ini menjadi indikasi bahwa takjil yang dijual di wilayah Kabupaten Merangin secara umum aman dan layak untuk dikonsumsi masyarakat.

Sementara itu, Plt Asisten II Setda Merangin Siahaan menyampaikan apresiasi kepada BPOM atas langkah proaktif dalam menjaga keamanan pangan masyarakat selama Ramadan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan makanan yang beredar di masyarakat tetap aman hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Kami mewakili Bupati Merangin mengucapkan terima kasih kepada BPOM. Kehadiran berbagai instansi hari ini menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat aman,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan di Pasar Bedug Bangko saja. Pemerintah daerah bersama BPOM akan terus melakukan pengawasan secara berkala mengingat tingginya aktivitas konsumsi masyarakat selama Ramadan.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Bungo mengambil langkah strategis dalam penerapan sistem hukum yang lebih humanis dengan menandatangani nota kesepakatan penerapan pidana alternatif berupa pidana kerja sosial.

Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Bungo Dedy Putra bersama sejumlah instansi penegak hukum di Kabupaten Bungo, Selasa (10/3/2026).

Kerja sama ini melibatkan Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo, Pengadilan Negeri Muara Bungo, Kejaksaan Negeri Bungo, Polres Bungo, serta Kodim 0416/Bute.

Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antar lembaga dalam pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk hukuman alternatif di wilayah Kabupaten Bungo.

Program ini juga menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 65 Ayat 1 Huruf E yang mengatur pidana pokok berupa pidana kerja sosial.

Bupati Bungo Dedy Putra menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo mendukung penuh penerapan kebijakan pidana kerja sosial karena dinilai sebagai pendekatan hukum yang lebih humanis dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, melalui kerja sama lintas lembaga tersebut, pelaksanaan pidana kerja sosial diharapkan dapat berjalan secara terkoordinasi serta memberikan efek pembinaan bagi pelaku tindak pidana ringan.

Ia juga menilai bahwa pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif hukuman yang lebih konstruktif dibandingkan dengan pidana penjara, khususnya untuk pelanggaran tertentu.

Selain memberikan efek jera, sistem hukuman ini juga diharapkan mampu membantu mengurangi tingkat kepadatan di lembaga pemasyarakatan.

Melalui penandatanganan nota kesepakatan ini, seluruh pihak yang terlibat berkomitmen untuk bersinergi dalam mengawal pelaksanaan pidana kerja sosial di Kabupaten Bungo agar berjalan efektif, transparan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.(*)