JAKARTA, SEPUCUKAJAMBI.ID – Harga emas Antam hari ini, Senin 21 April 2025, tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp15.000 menjadi Rp1.980.000 per gram.

Kenaikan ini terjadi setelah dua hari sebelumnya harga emas stabil di level Rp1.965.000 per gram, berdasarkan informasi resmi dari laman Logam Mulia.

Selain harga jual, harga buyback emas Antam atau harga beli kembali juga ikut naik menjadi Rp1.829.000 per gram.

Kenaikan harga emas batangan Antam ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal seperti pergerakan harga emas dunia, nilai tukar rupiah, serta tren permintaan di pasar domestik dan global.

Harga Emas Antam Hari Ini Senin 21 April 2025 Berdasarkan Pecahan:

• 0,5 gram: Rp1.040.000

• 1 gram: Rp1.980.000

• 2 gram: Rp3.900.000

• 3 gram: Rp5.825.000

• 5 gram: Rp9.675.000

• 10 gram: Rp19.295.000

• 25 gram: Rp48.112.000

• 50 gram: Rp96.145.000

• 100 gram: Rp192.212.000

• 250 gram: Rp480.265.000

• 500 gram: Rp960.320.000

• 1.000 gram: Rp1.920.600.000

Pajak Transaksi Emas Sesuai Peraturan Terbaru

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 34/PMK.10/2017, transaksi penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal di atas Rp10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

• Untuk pemilik NPWP, PPh dikenakan sebesar 1,5 persen

• Untuk non-NPWP, tarif PPh sebesar 3 persen

Potongan pajak akan langsung dikurangi dari total nilai transaksi buyback emas.

Sementara untuk pembelian emas batangan Antam, dikenakan PPh 22 sebesar:

• 0,45 persen untuk pembeli dengan NPWP

• 0,9 persen untuk pembeli tanpa NPWP

Setiap transaksi pembelian emas akan disertai bukti potong pajak PPh 22 sesuai ketentuan yang berlaku.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pemerintah Kota Jambi resmi menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2025.

Edaran tersebut mengimbau masyarakat luar daerah yang berdomisili atau menjalankan usaha di Kota Jambi untuk melakukan mutasi kendaraan agar tercatat sebagai kendaraan dengan plat Kota Jambi.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi Pemkot dalam memperkuat basis data kendaraan bermotor yang lebih akurat, sekaligus meningkatkan potensi penerimaan daerah melalui sektor perpajakan.

“Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen kami dalam membangun tata kelola pajak kendaraan yang tertib dan terarah, serta memastikan seluruh potensi PAD dapat dioptimalkan secara adil,” ujar Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha.

Kebijakan tersebut diperkuat dengan pelaksanaan razia pajak kendaraan bermotor yang digelar Pemkot Jambi bersama lintas instansi strategis seperti Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, serta mitra lainnya.

Dalam kegiatan razia yang baru-baru ini dilaksanakan, Wawako Jambi menekankan pentingnya pendekatan humanis dan edukatif kepada masyarakat.

Petugas di lapangan diimbau untuk tetap profesional dan sopan saat memberikan pemahaman terkait pentingnya membayar pajak kendaraan secara tepat waktu.

“Kami ingin kegiatan ini dilaksanakan dengan sopan, edukatif, dan tetap mengedepankan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Diza Hazra.

Razia dan surat edaran ini merupakan langkah strategis Pemkot Jambi dalam menjawab tantangan kebutuhan pelayanan publik, infrastruktur, serta pembangunan daerah yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kendaraan di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menggelar apel razia penertiban pajak kendaraan bermotor pada Senin (21/4) yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha.

Kegiatan ini merupakan hasil sinergi Pemkot Jambi bersama BPKAD, UPTD Samsat Provinsi Jambi, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bentuk keseriusan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak masyarakat.

Terutama dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dalam arahannya, Wawako Jambi menegaskan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kota Jambi saat ini mencapai lebih dari satu juta unit, terdiri dari 217 ribu unit mobil dan 783 ribu unit sepeda motor.

Jumlah ini berbanding lurus dengan besarnya potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan.

“Razia ini merupakan langkah konkret mendorong peningkatan PAD. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Jambi,” ujar Diza Hazra.

Wawako juga menekankan bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk dan mobilitas kendaraan di Kota Jambi membawa tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik.

Untuk itu, pemerintah terus berupaya menggali potensi PAD sebagai sumber pembiayaan daerah yang berkelanjutan.

Sebagai bentuk dukungan regulatif, Diza Hazra menyebutkan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta PP Nomor 35 Tahun 2023 terkait kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.(*)

Jakarta — Pemerintah China mengeluarkan pernyataan keras terhadap negara-negara yang memilih bernegosiasi dengan Amerika Serikat terkait perang tarif impor Trump yang dipicu oleh kebijakan Presiden Donald Trump.

Trump diketahui telah memberlakukan tarif dasar impor sebesar 10 persen bagi hampir semua negara, namun khusus untuk China, tarifnya naik drastis hingga 145 persen, bahkan mencapai 245 persen dalam bentuk tarif timbal balik (reciprocal). Sebagai respons, Beijing juga menerapkan tarif hingga 125 persen untuk produk-produk asal AS.

China pun memperingatkan keras negara-negara lain agar tidak ikut campur atau menjalin kesepakatan dagang dengan AS yang bisa merugikan China.

“Pelunakan tidak akan mendatangkan perdamaian, dan kompromi amat tidak terhormat,” ujar juru bicara Kementerian Perdagangan China, dikutip dari AFP.

Pernyataan itu disampaikan menyusul langkah sejumlah negara yang membuka pintu negosiasi dengan pemerintahan Trump.”Mendahulukan kepentingan pribadi yang bersifat sementara dan mengorbankan kepentingan pihak lain, sama saja dengan mencari kulit harimau,” tegasnya lagi.

Di tengah eskalasi ini, Presiden Trump menyatakan bahwa komunikasinya dengan China masih berlangsung.

“Ya, kami sedang berbicara dengan China,” kata Trump, Sabtu (19/4).

“Saya akan mengatakan bahwa mereka telah menghubungi saya beberapa kali,” imbuhnya.

Namun, Trump enggan menjawab lugas apakah ia berkomunikasi langsung dengan Presiden China, Xi Jinping.”Saya tidak pernah mengatakan apakah hal itu terjadi atau tidak. Itu tidak pantas,” tutupnya.

Pemerintah China pun kembali menegaskan bahwa tidak akan ada ruang untuk kesepakatan dagang jika itu merugikan kepentingan nasional mereka. (*)

JAMBI, SEPUCUKAJMBI.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data inflasi Provinsi Jambi pada bulan Maret 2025 yang tercatat sebesar 0,32 persen secara tahunan (yoy) dan 1,13 persen secara bulanan (mtm).

Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 1,65 persen (mtm).

Kepala BPS menyebutkan bahwa, kenaikan inflasi bulanan Provinsi Jambi terutama dipengaruhi oleh meningkatnya tarif listrik yang memberikan andil sebesar 0,92 persen, menyusul berakhirnya insentif diskon tarif 50 persen dari pemerintah untuk pelanggan PLN daya 2.200 VA ke bawah per Februari 2025.

Selain listrik, komoditas lain yang turut menyumbang inflasi adalah bawang merah (0,07 persen), kopi bubuk (0,06 persen), bayam (0,06 persen) dan kangkung (0,05 persen).

Secara spesifik, Kota Jambi mencatat inflasi 1,14 persen (mtm), namun masih deflasi secara tahunan sebesar -0,07 persen (yoy).

Penyumbang inflasi tertinggi adalah tarif listrik (0,99 persen), diikuti bawang merah, bayam, kangkung, dan ikan dencis.

Sementara itu, Kabupaten Bungo mengalami inflasi bulanan tertinggi, yakni 2,16 persen (mtm) dan 1,80 persen (yoy), dipengaruhi oleh tarif listrik (1,39 persen) serta air minum PAM, kangkung, emas perhiasan, dan santan segar.

Sedangkan di Kabupaten Kerinci, inflasi bulanan mencapai 0,67 persen. Kenaikan disebabkan oleh tarif listrik (0,48 persen), kopi bubuk, dan jengkol.

Uniknya, meskipun Kerinci menjadi daerah penghasil cabai, harga cabai merah dan cabai hijau justru mengalami penurunan karena pasokan melimpah menjelang Idulfitri.

Meski sejumlah harga komoditas naik, inflasi lebih tinggi berhasil ditekan oleh penurunan harga cabai merah, angkutan udara, cabai rawit, cabai hijau, dan kacang panjang.

Penurunan ini terjadi akibat melimpahnya pasokan dari Kerinci dan Bungo, serta adanya subsidi PPN tiket pesawat kelas ekonomi dari pemerintah selama momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri.

Ke depan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi bersama kabupaten/kota akan memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi melalui sinergi dengan Satgas Pangan dan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Program tersebut mencakup strategi menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kesibukan terlihat dari dapur berdinding pink di sebuah rumah di daerah Tanjung Sari, Kota Jambi.

Ada yang sedang membuat adonan, mengangkat kue dari oven, dan juga mengemasnya dalam toples. Dapur ini mengepul kencang di hari raya keagamaan.

Menyambut hari raya idul fitri lalu, omsetnya mencapai Rp 25juta.

Duduk di meja, perempuan bertubuh ramping nampak berkutat dengan angka pada buku pesanan.

Dialah Melly Kurniati (39) yang menjalankan wirausaha kue kering dan katering.

Dari usaha ini, dia menciptakan lapangan kerja dan menggulirkan roda ekonomi di lingkungannya.

Siapa sangka, perempuan yang akrab disapa Yuk Melly ini merupakan alumni dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WPB) Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi.

Yuk Melly menjadi bukti nyata bahwa jeruji bukanlah akhir. Dia sadar bahwa hidup tidak bisa terus diisi dengan penyesalan.

“Di dalam lapas saya sempat kehilangan harapan. Dulu ada yang bilang hidup saya bisa berubah, saya nggak percaya. Tapi, lewat program kerja sama dengan Pertamina (Pertamina EP Jambi.red), saya pelan-pelan belajar keterampilan baru dan lebih dari itu, saya belajar untuk percaya diri lagi,” kenangnya.

Program yang dimaksud Melly adalah Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dari Pertamina EP Jambi tahun 2018 silam. Membatik menjadi program keterampilan pertama bagi WPB Perempuan.

Program ini disambut antusias pihak Lapas yang sedang mencari cara untuk menekan angka residivis.

Program Pengembangan Masyarakat yang dilakukan oleh Pertamina EP Jambi memang berfokus untuk mempersiapkan WBP dalam menjalankan fungsi sosialnya ketika kembali ke masyarakat.

“Intervensi yang dilakukan merupakan upaya agar WPB tidak kembali terjerat kepada perbuatan melanggar hukum,” ungkap Winda Damelia Sr Officer Community Involvement Development Zona 1.

Adapun program inovasi sosial yang dikembangkan oleh pertamina adalah SRIKANDI PERUBAHAN (Sistem Reintegrasi WBP Perempuan Dengan Pendekatan Sustaining Empowerment Berbasis Lingkungan).

Pendekatan ini dirancang untuk memberikan dukungan secara holistic dengan empat hub yang diturunkan dalam kegiatan. Pertama, Psycohub yang berfokus mengedepankan dukungan mental dan mengatasi trauma.

Kedua, Empowerhub berfokus pada peningkatan keterampilan praktis yang relevan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar.

Ketiga, Learnhub berfokus pada peningkatan pengetahuan teknis dan teoritis dalam pengembangan kegiatan.

Terakhir, Ecohub berfokus pada membangun kesadaran akan lingkungn melalui penerapan pengetahuan terkait lingkungan dalam setiap aspek kegiatan yang diikuti.

Pada tahap awal, Pertamina memberikan pelatihan dasar membatik, serta menyediakan bahan produksi dan bahan baku untuk penunjang kegiatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Melly bergabung di bagian pewarnaan batik. Tak hanya produksi, dalam keseharian ia juga diberi wawasan mengenai hitungan bisnis dan strategi pemasaran produk.

Bagi Melly meskipun keterampilan membatik tidak bisa diaplikasikan langsung saat Melly bebas Oktober 2022 silam, tapi berpengaruh besar.

Dia mengakui dengan membatik dia juga lebih tenang dan tidak lagi memendam rasa kecewa, marah dan malu pada dirinya sendiri. Pelatihan juga bermanfaat.

“Saat kembali berjualan kue dan katering makanan, saya lebih ngerti soal pemasaran. Gimana cari rekanan, cari pembeli tetap, evaluasi bisnis dan pengembangannya,” terang Melly.

Dari program tahun 2018 ke 2025, Pertamina EP Jambi mulai beranjak untuk fokus pada sisi hilir, yakni setelah WPB bebas. Daya juang Yuk Melly merintis kembali usaha kue dan katering patut didukung.

“Merintis usaha setelah bebas sulit sekali, orang tidak mudah percaya. Tapi rasanya seperti mimpi, Pertamina mau membantu dan membina,” jelasnya.

Kini usaha katering Yuk Melly kembali berjalan lancar. Bahkan mengajak warga sekitar yang kesulitan mencari pekerjaan ketika kebanjiran order.

Ada juga 5 orang yang dilibatkan sebagai asisten dapur. Selain dari usaha katering, usaha kue kering juga laris manis.

Dari gelap terbitlah terang, Melly yang bepikir masa depannya gelap kini malah menjadi terang juga bagi sekitarnya dengan wirausahanya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Ditlantas Polda Jambi bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jambi akan menggelar razia kendaraan bermotor yang mati pajak di wilayah hukum Provinsi Jambi.

Razia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Razia kendaraan bermotor mati pajak ini dijadwalkan berlangsung pada 21-25 April 2025, dan akan dilanjutkan kembali pada 28-29 April 2025.

Kombes Pol Adi Benny Cahyono, Dirlantas Polda Jambi, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, razia ini juga diharapkan dapat membantu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat semakin sadar akan kewajiban membayar pajak kendaraan, yang pada akhirnya dapat mendukung pendapatan daerah untuk pembangunan,” ujar Kombes Pol Adi Benny Cahyono pada Minggu (20/4).

Kombes Adi menambahkan, dalam operasi razia ini, pihaknya akan menurunkan 10 personel untuk melakukan pemeriksaan.

Salah satu tujuan utama dari razia ini adalah untuk meningkatkan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD Provinsi Jambi.

Bagi kendaraan yang terindikasi menunggak pajak, petugas akan langsung melakukan penindakan di tempat.

Pemilik kendaraan yang terjaring razia wajib melunasi pajaknya sebelum diperbolehkan melanjutkan perjalanan.

“Masih banyak kendaraan di Provinsi Jambi yang belum taat membayar pajak, berdasarkan data dari Samsat. Ini tentu berdampak pada pendapatan daerah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan,” jelasnya.

Dengan adanya razia ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan semakin meningkat dan PAD Provinsi Jambi dapat lebih optimal. (*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat.

Dalam rangka itu, Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, MKM melakukan audiensi dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Gedung Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Audiensi tersebut digelar menyusul adanya penandatanganan surat dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI terkait kesiapan lahan yang diusulkan Pemkot Jambi untuk pendirian Sekolah Rakyat.

Wali Kota Maulana menyampaikan bahwa Pemkot Jambi telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare di kawasan Hutan Kota Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

“Kami sangat berharap pembangunan Sekolah Rakyat ini bisa segera direalisasikan di Jambi. Kami sudah siapkan lahan dan mengusulkan agar Jambi menjadi prioritas,” ujar Maulana.

Ia menilai keberadaan Sekolah Rakyat sangat penting untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban seperti Kota Jambi.

“Banyak masyarakat dari berbagai daerah datang dan menetap di Jambi. Sekolah ini bisa menjadi solusi bagi pendidikan anak-anak yang kurang mampu,” lanjutnya.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh tim pendukung Sekolah Rakyat yang dipimpin oleh Sekda Kota Jambi. Dalam audiensi, semua dokumen legalitas lahan dinyatakan clean and clear.

“Alhamdulillah, segala bentuk legalitas lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Jambi sudah klir,” ungkap Maulana.

Selanjutnya, Pemkot Jambi dijadwalkan akan menandatangani naskah pinjam pakai lahan untuk Sekolah Rakyat bersama Presiden RI di Istana Negara.

Audiensi juga dihadiri oleh sejumlah kepala OPD terkait, seperti Dinas Sosial, BPKAD, Bappeda, Dinas PUPR, dan Dinas Pendidikan Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi membantah tudingan bahwa limbah dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo mencemari sungai di wilayah Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

Kepala DLH Kota Jambi, Ardi, menegaskan bahwa pihaknya secara rutin melakukan pengukuran laboratorium terhadap kandungan limbah di TPA tersebut.

“Setiap bulan dilakukan uji laboratorium. Hasilnya, berdasarkan pengujian kami, limbah TPA Talang Gulo masih berada di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan,” tegas Ardi, Minggu (20/4/2025).

Ardi juga menyebutkan bahwa, sumber pencemaran air sungai di wilayah tersebut tidak bisa serta-merta disimpulkan berasal dari TPA Talang Gulo.

Ia mengungkap adanya peternakan babi yang jaraknya cukup dekat dengan lokasi TPA, yang diduga kuat turut berkontribusi terhadap kondisi air sungai.

“Justru perlu dicek juga, apakah peternakan tersebut memiliki izin operasional dan sistem pengolahan limbah yang memadai,”  tanya Ardi.

“Kalau tidak, bisa jadi limbah dari peternakan itu yang mencemari aliran sungai. Bahkan bisa saja ditutup kalau terbukti mencemari lingkungan,” lanjutnya.

DLH Kota Jambi mengklaim bahwa, permasalahan ini sebenarnya telah ditangani sejak tahun 2020, saat tim dari Provinsi Jambi turun langsung ke lokasi.

Beberapa perbaikan telah dilakukan, termasuk pengolahan limbah dan pemantauan berkala.

“Limbah di kawasan tersebut bukan hanya dari TPA, tapi juga bisa berasal dari perkebunan dan aktivitas lainnya. Jadi tidak bisa menyalahkan satu pihak saja,” tambah Ardi.

DLH berharap masyarakat dan pemerintah daerah lainnya dapat bersama-sama melihat persoalan ini secara komprehensif, berdasarkan data dan hasil pengujian resmi.(*)

MUAROJAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Warga Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi mengeluhkan pencemaran sungai akibat limbah cair dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo. Limbah ini diduga mengalir ke Sungai Sarang Buaya, sumber air yang biasa dimanfaatkan warga, terutama saat musim kemarau.

Akibat pencemaran tersebut, warga merasa takut menggunakan air sungai karena khawatir terkontaminasi limbah berbahaya dan berpotensi menyebabkan penyakit. Bahkan, sudah banyak ikan ditemukan mati di aliran sungai tersebut.

Kepala Desa Talang Gulo, Fadli, mengatakan bahwa pencemaran air sungai oleh limbah TPA sudah terjadi sejak tahun 2020. Kondisi ini memberikan dampak serius bagi kehidupan masyarakat.

“Masyarakat sebelumnya menggunakan air sungai ketika musim kemarau. Sekarang, karena tercemar, sungai Sarang Buaya tidak bisa digunakan lagi,” ungkap Fadli.

Fadli juga berharap agar persoalan ini segera diselesaikan, termasuk dugaan pencemaran limbah dari peternakan babi yang diduga ikut mencemari sungai di wilayah tersebut.

“Saya berharap pencemaran bisa segera ditangani agar sungai kembali bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” imbuhnya.

Menanggapi laporan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, yang tengah melakukan reses di daerah itu langsung meninjau lokasi sungai yang dikeluhkan warga.

Aidi mengonfirmasi adanya laporan dari warga yang diperkuat oleh kepala desa bahwa limbah lindi dari TPA Talang Gulo Kota Jambi mengalir masuk ke wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

“Laporan warga dan pak Kades menyebutkan banyak ikan mati. Saya langsung cek ke lapangan, jika benar, kami akan segera koordinasi dengan Wali Kota Jambi dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi,” kata Aidi Hatta.

Ia menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Muaro Jambi mendukung investasi, namun dengan syarat tidak merugikan masyarakat dan memiliki legalitas yang jelas.

“Selama tidak menimbulkan masalah di wilayah Muaro Jambi, tidak ada masalah. Tapi kalau ada dampaknya, kita minta Pemerintah Kota Jambi bertindak tegas,” pungkas Aidi.(*)