JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam upaya menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berakhlak, Direktorat Binmas Polda Jambi melalui Subdit Bintibsos kembali menggelar kegiatan penyuluhan dan program cooling system bertema “Pelajar Bersih Jauh dari Narkoba, Judol, Bullying, dan Geng Motor.”

Kegiatan ini dilaksanakan di SMAS Adhyaksa 1 Kota Jambi pada Jumat, 25 April 2025, dan menjadi momen strategis dalam penanaman nilai-nilai kedisiplinan, moral, serta edukasi tentang bahaya penyimpangan sosial di kalangan pelajar.

Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Kasubdit Bintibsos, AKBP Dr. Dadang D. Karyanto, M.H., M.Pd., beserta tim Ditbinmas Polda Jambi.

Kehadiran tim Ditbinmas disambut hangat oleh Kepala Sekolah SMAS Adhyaksa 1, Lolita Anggraini, S.Sos., M.Pd.

Dalam sambutannya, Kepala Sekolah menyatakan dukungan penuh terhadap kolaborasi edukatif antara sekolah dan kepolisian dalam membentuk karakter pelajar yang kuat dan bermoral.

AKBP Dadang dalam penyuluhannya menegaskan bahwa narkoba, judi online, bullying, dan geng motor merupakan ancaman serius bagi masa depan pelajar.

Ia mendorong siswa untuk menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.

“Pelajar harus menjadi garda terdepan dalam menolak penyimpangan. Jangan biarkan masa depan tergadai oleh pilihan yang salah. Jadilah aset bangsa, bukan korban lingkungan,” tegasnya.

Pemaparan materi juga meliputi isu penting seperti perdagangan orang, etika berlalu lintas, hingga penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

AKBP Dadang mengajak siswa untuk berani bersuara jika mengalami atau menyaksikan kekerasan.

Rangkaian kegiatan berlangsung edukatif dan interaktif, mulai dari sambutan, pemaparan materi, sesi tanya jawab, penyerahan sarana kontak, hingga doa penutup yang dipenuhi suasana kekeluargaan.

Ditbinmas Polda Jambi menyampaikan pesan penting kepada seluruh pelajar:

• Tolak narkoba dan judi online dimulai dari diri sendiri,

• Tumbuhkan empati dan saling menghargai antar siswa,

• Ciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas kekerasan,

• Bangun komunikasi terbuka dengan guru dan orang tua.

Melalui kegiatan ini, Ditbinmas Polda Jambi menunjukkan komitmennya dalam mendampingi generasi muda agar tidak terseret arus negatif perkembangan zaman.

“Kalian adalah masa depan bangsa. Jadilah pelajar yang tangguh, bersih dari narkoba, bullying, dan geng motor,” tutup AKBP Dadang dengan semangat.

Kegiatan berjalan aman dan lancar, mencerminkan pentingnya pendidikan karakter sebagai fondasi Indonesia yang unggul dan beradab.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Direktorat Binmas Polda Jambi melalui Subdit Bintibsos turut ambil bagian dalam kegiatan Subuh Keliling (Subling) yang digelar pada Jumat, 25 April 2025 di Masjid Baitul Mukminin, Palmerah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.

Kegiatan religius ini merupakan agenda rutin Pemerintah Provinsi Jambi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi, H.Al Haris, dan dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan ormas, OPD, serta jajaran Ditbinmas Polda Jambi.

Subuh Keliling tidak hanya menjadi momen ibadah, tetapi juga sarana memperkuat ukhuwah islamiyah, menyampaikan pesan kamtibmas secara humanis, serta menjalin silaturahmi antara kepolisian dan masyarakat.

“Melalui Subling, kami hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai,” ujar salah satu perwakilan Ditbinmas Polda Jambi.

Ditbinmas Polda Jambi menegaskan tiga tujuan utama dari kegiatan ini:

• Meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya keamanan lingkungan.

• Menumbuhkan rasa kebersamaan antara polisi dan masyarakat.

• Menanamkan nilai gotong royong sebagai fondasi menjaga ketertiban.

Selain salat subuh berjamaah, acara diisi dengan dialog hangat dan silaturahmi yang mempererat hubungan antar elemen masyarakat.

Kegiatan Subuh Keliling ini diharapkan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya membangun Jambi yang religius, aman, dan harmonis.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno H Siregar, melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke wilayah hukum Polres Kerinci pada Kamis, 24 April 2025.

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda monitoring dan evaluasi terhadap kesiapan kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah di Provinsi Jambi.

Setibanya di Mapolres Kerinci, Irjen Pol Krisno disambut hangat oleh Kapolres Kerinci AKBP Arya Tesa Brahmana, Wali Kota Sungai Penuh Alvin, Wakil Bupati Kerinci H. Murison, Ketua DPRD Kerinci Irwandri, serta jajaran pejabat utama Polres Kerinci.

Dalam arahannya di Aula Tribrata Polres Kerinci, Kapolda Jambi menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar seremoni.

Ia ingin mengetahui langsung kondisi aktual dan potensi gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di wilayah hukum Polres Kerinci.

“Saya ingin tahu secara langsung, apa saja potensi ancaman dan kejahatan yang paling berdampak di wilayah ini, baik berdasarkan data maupun prediksi lapangan,” ujar Irjen Pol Krisno H Siregar.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan personel Polri dalam menghadapi potensi konflik besar.

“Jika sampai terjadi konflik besar, saya harus tahu bagaimana kekuatan kita bisa memback-up dan meredam konflik dengan cepat dan efektif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kapolda Jambi mengingatkan kembali peran utama Polri sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum yang bertugas atas dasar amanah dari masyarakat.

Bersamaan dengan agenda Kapolda, Ketua Bhayangkari Daerah Jambi, Evi Krisno Siregar juga melakukan kunjungan ke TK Kemala Bhayangkari Cabang Kerinci.

Dalam pertemuan bersama Bhayangkari setempat, Evi memberikan pesan inspiratif agar para istri anggota Polri mendukung penuh tugas suami sekaligus aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Kita harus bisa menjadi istri yang mendukung tugas suami, menjadi ibu yang baik, dan anggota Bhayangkari yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Irjen Pol. Krisno juga menyampaikan apresiasi atas eksistensi Bhayangkari yang menurutnya merupakan bagian unik dari tradisi dan budaya organisasi Polri di Indonesia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus memaksimalkan peran Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagai pendidikan non formal guna menekan angka pengangguran dan meningkatkan keterampilan angkatan kerja.

Wali Kota Jambi, Maulana, menyatakan pihaknya berkoordinasi dengan berbagai lembaga pendidikan non formal seperti LKP, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk turut berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan di daerah tersebut.

“Pendidikan non formal penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mencetak tenaga kerja terampil di bidangnya. Ini akan mendukung penurunan angka pengangguran secara signifikan,” ujar Maulana, Jumat (25/4/2025).

Ia menyebutkan bahwa keberadaan LKP sangat relevan dengan program kerja Balai Latihan Kerja Tematik, yang merupakan bagian dari 11 program unggulannya.

Dengan pelatihan yang lebih praktis dan terarah, angkatan kerja di Kota Jambi dapat langsung terserap di sektor industri atau bahkan membuka usaha sendiri.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Mulyadi, menambahkan bahwa pelatihan yang digelar untuk LKP, SKB, dan PKBM diikuti oleh 150 peserta. Pelatihan berlangsung selama tiga bulan, namun telah terbukti mampu mencetak lulusan yang produktif dan siap kerja.

“Para peserta mendapatkan pelatihan secara gratis, dan kami melihat banyak alumni yang telah terserap ke lapangan kerja. Bahkan tidak sedikit yang mampu membuka lapangan kerja baru,” ujar Mulyadi.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan LKP menjadi perhatian utama.

Selama dua hari pelaksanaan pelatihan, antusiasme peserta tinggi dan hasilnya telah memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasir, menyoroti pelaksanaan Pemilihan Ketua RT Serentak yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 26 April 2025.

Pemilu RT ini menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kota Jambi.

Yasir menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu RT serentak di 1.229 RT se-Kota Jambi merupakan wujud nyata demokrasi di tingkat akar rumput.

Namun, ia mengingatkan agar Pemerintah Kota Jambi lebih serius dalam mengantisipasi potensi konflik yang mungkin timbul sebelum, saat, maupun setelah pemilihan berlangsung.

“Sudah ada beberapa laporan yang masuk ke kami, seperti dugaan monopoli panitia di beberapa RT. Ini harus menjadi perhatian dan bahan evaluasi, karena ketika dilakukan serentak, potensi gesekan bisa meningkat,” tegas Yasir.

Selain itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari unsur pemuda dan masyarakat dalam proses pemilihan guna memastikan keterwakilan yang adil serta proses yang transparan dan partisipatif.

“Semua unsur harus dilibatkan agar proses ini bisa berjalan baik dan menciptakan kolaborasi antarwarga,” imbuhnya.

Ia berharap pelaksanaan pemilihan Ketua RT serentak 2025 di Kota Jambi dapat berjalan lancar, damai, dan demokratis, menjadi contoh bagi daerah lain dalam penguatan demokrasi lokal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Warga Kota Jambi kini dapat menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai alternatif pengganti KTP elektronik (KTP-el) untuk mengikuti Pemilihan Ketua RT Serentak Tahun 2025 yang akan digelar pada Sabtu, 26 April 2025.

Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, IKD adalah informasi elektronik yang merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui perangkat gawai.

Aplikasi ini menampilkan data pribadi resmi yang dapat digunakan sebagai identitas digital.

Sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya pelaksanaan Pemilu RT tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jambi tetap membuka pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) pada hari Sabtu, 26 April 2025, di Kantor Disdukcapil Kota Jambi.

Kepala Disdukcapil Kota Jambi, Nirwan Ilyas, mengatakan bahwa pelayanan ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat, terutama pemilih pemula, dalam mendapatkan dokumen resmi.

“Layanan kami meliputi perekaman KTP-el untuk pemula dan aktivasi IKD, dibuka mulai pukul 08.00 hingga 12.30 WIB, dan seluruh layanan diberikan secara gratis,” ujar Nirwan.

Disdukcapil mengimbau masyarakat agar segera memanfaatkan layanan ini guna memastikan kelengkapan dokumen kependudukan dan hak pilihnya dalam pemilihan ketua RT.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat database kependudukan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi tingkat lokal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Polemik pembukaan kembali Helen’s Play Mart di kawasan Mall WTC Batanghari Kota Jambi terus menuai sorotan.

Kali ini, penolakan tegas juga datang dari DPRD Kota Jambi, khususnya Komisi I, yang sejak awal merekomendasikan penutupan permanen tempat hiburan malam tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Kota Jambi, Rio Ramadhan, menyatakan kekecewaannya karena tidak dilibatkan dalam rapat terbaru yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terkait Helen’s Play Mart.

“Kami belum menerima laporan resmi dari Disperindag soal rapat tersebut. Tapi kami tetap mengacu pada hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya di DPRD, yang memutuskan untuk tidak memberikan izin operasional bagi Helen’s Play Mart,” ujar Rio ,Kamis (24/4/2025).

Rio menegaskan bahwa keputusan rekomendasi penutupan permanen Helen’s Play Mart dibuat berdasarkan masukan dari berbagai elemen masyarakat, seperti LAM Kota Jambi, tokoh agama, LSM, dan ormas, serta warga sekitar lokasi.

“Tempat usahanya sangat vulgar. Semua kalangan bisa masuk, dari anak-anak hingga orang tua, karena konsepnya terbuka seperti minimarket. Mereka juga menjual minuman beralkohol dari jenis A hingga C, dan yang paling penting, perizinannya tidak lengkap. Atas dasar itu, masyarakat resah, dan kami merekomendasikan penutupan permanen,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Jambi, Zayadi, juga menyampaikan keberatan keras atas rencana operasional kembali Helen’s Play Mart.

Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya juga sudah ada aksi demo dari masyarakat menuntut penutupan tempat hiburan malam tersebut.

“Dari sisi lokasi, Helen’s Play Mart berada di area yang tidak tepat—dekat rumah dinas Gubernur, rumah sakit, dan kawasan religi. Usahanya juga sangat vulgar, terlihat jelas oleh publik, bahkan anak-anak,” ujarnya.

Menurut Zayadi, pada saat RDP sebelumnya, beberapa OPD mengonfirmasi bahwa Helen’s belum memiliki dokumen perizinan lengkap, namun nekat membuka usaha.

Ini dinilai sangat membahayakan dan mencoreng tata kelola kota yang berlandaskan nilai budaya dan norma masyarakat Jambi.

“Kami mendukung investasi, tapi harus yang berdampak positif dan taat aturan. Untuk kasus Helen’s, kami tetap pada posisi awal: menolak dan merekomendasikan penutupan permanen,” pungkas Zayadi.

Penolakan terhadap Helen’s Play Mart kini semakin solid, tidak hanya dari masyarakat, ormas, dan tokoh adat, tetapi juga dari lembaga legislatif seperti DPRD Kota Jambi.

Masyarakat kini menantikan tindakan tegas Pemerintah Kota Jambi dan OPD terkait untuk mengakhiri polemik ini dan memastikan bahwa tempat hiburan yang dianggap meresahkan tersebut tidak kembali beroperasi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kasus anak yang terlibat pelanggaran hukum di Jambi terus meningkat dan menjadi perhatian publik.

Mulai dari keterlibatan dalam geng motor hingga tindak pidana asusila, aksi remaja yang melanggar hukum kerap muncul di media sosial.

Terkait hal ini, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jambi menegaskan bahwa proses hukum terhadap anak harus berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Kasubsi Bimkemas Bimbingan Klien Anak Bapas Jambi, Ilham Kurniadi, S.Tr.Pas, menjelaskan bahwa penangkapan terhadap anak hanya bisa dilakukan maksimal 1×24 jam untuk kepentingan penyidikan. Sementara itu, penahanan anak hanya bisa dilakukan jika:

• Usia anak minimal 14 tahun

• Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman minimal 7 tahun

• Tidak ada jaminan dari orang tua atau wali bahwa anak tidak akan melarikan diri, mengulangi perbuatan, atau menghilangkan barang bukti

“Penahanan anak harus mempertimbangkan aspek fisik, mental, dan sosial anak, termasuk kebutuhan intelektualnya,” jelas Ilham.

Penahanan anak juga harus dilakukan di LPAS (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) atau LPKS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), bukan di tempat penahanan orang dewasa.

Selain itu, pendampingan terhadap anak wajib diberikan di setiap tahap pemeriksaan.

Jika tidak ada bantuan hukum atau litmas (penelitian kemasyarakatan), maka proses hukum dinyatakan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat 3 UU SPPA.

“Jika anak ditangkap atau ditahan, pejabat hukum wajib memberi tahu hak anak dan orang tua secara tertulis. Tanpa pendamping hukum, proses hukum tidak sah,” tutup Ilham.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Rencana pembukaan kembali Helen’s Play Mart di kawasan WTC Batanghari, Kota Jambi, menuai gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Lima organisasi masyarakat (ormas) bersama Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi secara tegas menyatakan penolakan keras terhadap operasional tempat hiburan malam tersebut.

Dalam pernyataan sikap resmi yang dibacakan di kantor LAM Kota Jambi pada Kamis (24/4/2025), perwakilan Laskar Pemuda Seberang, Hafiz Alathas, menyebutkan bahwa Helen’s Play Mart dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya Islam dan Melayu yang dijunjung tinggi di Jambi.

Tempat hiburan ini juga dituding menjual minuman keras dan dinilai berpotensi merusak moral generasi muda.

Lokasi Helen’s Play Mart yang berada dekat Rumah Dinas Gubernur Jambi serta kawasan religius Kota Seberang, menjadi sorotan tajam karena dianggap tidak pantas dan melanggar kearifan lokal.

Isi Pernyataan Sikap Penolakan Helen’s Play Mart:

1. Menuntut pemerintah provinsi dan kota Jambi untuk tidak mengeluarkan atau mencabut izin usaha Helen’s Play Mart.

2. Mendesak konsistensi Pemerintah Kota Jambi menjalankan hasil audiensi DPRD, untuk tidak memberikan rekomendasi operasional.

3. Menyatakan komitmen untuk terus melakukan pengawasan dan penolakan terhadap pembukaan Helen’s.

4. Mengecam pemberian izin yang dinilai mengedepankan kepentingan bisnis di atas kepentingan masyarakat dan moral generasi muda.

5. Menuntut penutupan permanen Helen’s Play Mart, tanpa negosiasi lebih lanjut dengan pihak manajemen.

Ketua FPI Provinsi Jambi, Nagib Ali al Jufri, menegaskan bahwa pihaknya secara konsisten menolak keberadaan tempat tersebut.

Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) bersama Komisi I DPRD Kota Jambi dan OPD terkait sebelumnya, sudah direkomendasikan agar Helen’s ditutup secara permanen.

“Kalau tempat ini dibuka lagi, itu bentuk pengkhianatan terhadap hasil RDP dan juga melanggar Perda serta adat Melayu Jambi,” ujar Nagib.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak melakukan komunikasi di luar forum resmi yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Pemerintah diminta segera menyatakan secara tegas bahwa Helen’s tidak akan diizinkan beroperasi kembali, baik dengan nama lama maupun nama baru.

Masyarakat kini menunggu langkah tegas Pemerintah Kota dan Provinsi Jambi untuk menjawab tuntutan yang terus menggema.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilihan Ketua RT Serentak Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jambi akan tetap membuka pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) pada Sabtu, 26 April 2025, bertempat di Kantor Disdukcapil Kota Jambi.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kadis Dukcapil Kota Jambi, Nirwan Ilyas, yang menjelaskan bahwa pelayanan ini ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat, khususnya pemilih pemula, agar dapat segera memiliki dokumen kependudukan yang sah.

“Layanan yang kami sediakan meliputi perekaman KTP elektronik untuk pemula dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD),” kata dia.

“Pelayanan dibuka mulai pukul 08.00 hingga 12.30 WIB,” ujar Nirwan Ilyas.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh pelayanan adminduk yang diberikan pada hari tersebut tidak dipungut biaya alias gratis.

Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan layanan ini guna memastikan mereka terdaftar secara resmi dalam sistem kependudukan dan dapat berpartisipasi dalam pemilu RT 2025.

Disdukcapil Kota Jambi berharap langkah ini dapat memperkuat basis data kependudukan serta mendukung kelancaran dan keakuratan proses demokrasi tingkat RT.(*)