JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Digitalisasi pemerintahan daerah, penjajakan kerja sama teknologi informasi, hingga penguatan jejaring kota cerdas menjadi tiga agenda utama dalam Forum Nasional Kota Cerdas (Smart City) 2026 yang akan berlangsung di Kota Jambi pada 18–19 November mendatang.

Ketiga agenda tersebut menjadi fokus pembahasan untuk mendorong percepatan transformasi digital di daerah sekaligus membuka peluang kolaborasi antara pemerintah dan penyedia teknologi.

Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kini mematangkan persiapan penyelenggaraan forum nasional tersebut yang akan berlangsung di BW Luxury Hotel, Kota Jambi.

Kepala Diskominfo Kota Jambi, M. Saleh Ridha, mengatakan forum ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, pembahasan akan diarahkan pada tiga sektor strategis.

Pertama, digitalisasi pemerintah daerah yang mendorong optimalisasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, business matching teknologi informasi dengan pemerintah daerah.

Agenda ini membuka ruang pertemuan antara pemerintah daerah dan penyedia solusi teknologi untuk menjajaki kebutuhan, peluang kerja sama, serta penerapan inovasi digital.

Ketiga, penguatan jejaring kota cerdas atau smart city network.

Melalui agenda ini, pemerintah daerah diharapkan dapat membangun hubungan antardaerah, berbagi pengalaman, serta mengembangkan kolaborasi dalam penerapan konsep smart city.

“Kehadiran para pemangku kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan mampu memperkuat jaringan kota cerdas atau smart city network, sekaligus mendorong percepatan digitalisasi pemerintahan daerah di seluruh Indonesia,” jelas Saleh Ridha, Rabu 11 November 2026.

Forum nasional ini dijadwalkan dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid, serta para kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dari seluruh Indonesia.

Pemkot Jambi berharap pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga menghasilkan peluang kerja sama konkret yang dapat mendukung pembangunan daerah berbasis teknologi.

Sebagai rangkaian menuju forum utama, Pemkot Jambi melalui Diskominfo juga menggelar Jambi Smart City Fest pada 15–17 November 2026 di Taman Banjuran Budayo.

Festival tersebut akan menghadirkan pameran inovasi digital, turnamen e-sport, talkshow, hingga kompetisi aplikasi kreatif.

Saleh Ridha mengatakan kegiatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat, terutama generasi muda, untuk berpartisipasi sekaligus menunjukkan kreativitas dalam bidang teknologi digital.

“Rangkaian festival ini akan diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari pameran inovasi digital, turnamen e-sport, talkshow, hingga kompetisi aplikasi kreatif. Melalui kegiatan ini, kita ingin memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berpartisipasi dan menunjukkan kreativitas di bidang teknologi digital,” ungkapnya.

Selain mendorong transformasi digital, penyelenggaraan Forum Smart City 2026 juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi Kota Jambi.

Kedatangan peserta dari berbagai daerah diproyeksikan meningkatkan aktivitas sejumlah sektor usaha, mulai dari perhotelan, kuliner, transportasi, pariwisata, UMKM, hingga jasa pendukung lainnya.

“Kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia tentu menjadi peluang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Kita berharap sektor perhotelan, kuliner, pariwisata, UMKM, dan jasa lainnya dapat merasakan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan ini,” ujar Saleh.

Ia mengajak masyarakat, komunitas digital, pelaku usaha, dan penyedia layanan pariwisata untuk turut menyukseskan kegiatan tersebut.

Pemkot Jambi ingin memanfaatkan momentum ini untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus memperkuat posisi Kota Jambi sebagai salah satu tuan rumah kegiatan berskala nasional.

Selain Forum Smart City 2026, Kota Jambi juga dijadwalkan menjadi tuan rumah Healthy Cities Summit (HCS) ke-7 pada 22–25 November 2026 serta agenda Rapat Kerja Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Pemerintah Kota Jambi berharap seluruh rangkaian kegiatan nasional tersebut dapat memperluas kerja sama, mendorong inovasi daerah, dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi bersiap menjadi tuan rumah sejumlah agenda berskala nasional sepanjang November 2026.

Salah satu kegiatan utama yang akan berlangsung adalah Forum Nasional Kota Cerdas (Smart City) 2026 pada 18–19 November di BW Luxury Hotel.

Pemerintah Kota Jambi melihat penyelenggaraan forum tersebut bukan sekadar pertemuan antarpemerintah daerah untuk membahas teknologi digital.

Kedatangan peserta dari berbagai wilayah Indonesia juga diharapkan membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal.

Sebelum forum utama berlangsung, Pemkot Jambi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) akan menggelar Jambi Smart City Fest pada 15–17 November 2026 di Taman Banjuran Budayo.

Festival ini menghadirkan sejumlah kegiatan yang menyasar masyarakat, khususnya generasi muda, mulai dari pameran inovasi digital, turnamen e-sport, talkshow, hingga kompetisi aplikasi kreatif.

Kepala Diskominfo Kota Jambi, M. Saleh Ridha, mengatakan rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi dan kreativitas digital.

“Rangkaian festival ini akan diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari pameran inovasi digital, turnamen e-sport, talkshow, hingga kompetisi aplikasi kreatif. Melalui kegiatan ini, kita ingin memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berpartisipasi dan menunjukkan kreativitas di bidang teknologi digital,” ungkap Saleh Ridha, Rabu 11 November 2026

Forum Nasional Kota Cerdas 2026 dijadwalkan menghadirkan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid, serta para kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dari seluruh Indonesia.

Pertemuan ini akan menjadi ruang pertukaran pengalaman dan gagasan mengenai pengembangan kota cerdas, terutama dalam pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurut Saleh Ridha, kolaborasi antardaerah menjadi salah satu aspek penting dalam mempercepat transformasi digital.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat jejaring kota cerdas sekaligus membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak.

“Kehadiran para pemangku kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan mampu memperkuat jaringan kota cerdas atau smart city network, sekaligus mendorong percepatan digitalisasi pemerintahan daerah di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Terdapat tiga agenda utama dalam forum tersebut, yakni digitalisasi pemerintah daerah, business matching teknologi informasi dengan pemerintah daerah, serta penguatan jejaring kota cerdas.

Ketiga agenda itu diharapkan membuka peluang kolaborasi antara pemerintah daerah dan penyedia teknologi untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Selain membahas transformasi digital, Pemkot Jambi juga membidik manfaat ekonomi dari penyelenggaraan forum nasional tersebut.

Kehadiran peserta dari berbagai daerah diproyeksikan meningkatkan aktivitas usaha di Kota Jambi.

Sektor perhotelan, kuliner, transportasi, pariwisata, UMKM, hingga jasa pendukung berpeluang memperoleh tambahan permintaan selama kegiatan berlangsung.

Saleh Ridha mengatakan keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi bagian penting agar manfaat kegiatan berskala nasional tidak hanya dirasakan penyelenggara, tetapi juga masyarakat.

“Kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia tentu menjadi peluang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Kita berharap sektor perhotelan, kuliner, pariwisata, UMKM, dan jasa lainnya dapat merasakan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan ini,” ujarnya.

Pemkot Jambi juga mengajak komunitas digital, pelaku usaha, penyedia layanan pariwisata, dan masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan forum tersebut.

Menurut Saleh, kesiapan menjadi tuan rumah tidak hanya berkaitan dengan fasilitas kegiatan, tetapi juga keramahan dan kualitas pelayanan kepada para tamu.

Aktivitas Kota Jambi sebagai tuan rumah kegiatan nasional tidak berhenti pada Forum Smart City 2026.

Pada 22–25 November 2026, Kota Jambi juga dijadwalkan menjadi lokasi penyelenggaraan Healthy Cities Summit (HCS) ke-7.

Setelah itu, agenda Rapat Kerja Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga masuk dalam rangkaian kegiatan nasional di kota ini.

Dengan sejumlah agenda tersebut, November menjadi periode penting bagi Kota Jambi untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus memperluas jejaring kerja sama antardaerah dan sektor usaha.

Penyelenggaraan kegiatan nasional juga membuka peluang peningkatan kunjungan ke berbagai destinasi, pusat kuliner, hotel, serta sentra UMKM.

Namun, besarnya potensi ekonomi tersebut tetap membutuhkan kesiapan pelaku usaha dan dukungan layanan pendukung agar peluang yang muncul benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat.

Pemkot Jambi berharap rangkaian kegiatan nasional sepanjang November tidak hanya menghasilkan pertukaran gagasan dan kerja sama, tetapi juga meninggalkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi mencatat penyelesaian 257 laporan masyarakat hingga akhir Triwulan III 2026.

Capaian tersebut mencapai 115,77 persen dari target yang ditetapkan untuk periode yang sama.

Selain melampaui target penyelesaian laporan, Ombudsman Jambi juga mencatat rata-rata waktu penanganan selama 69 hari. Angka ini lebih cepat dibandingkan target penyelesaian rata-rata 74 hari.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, menyampaikan capaian tersebut pada Rabu 11 November 2026.

Menurutnya, hasil itu merupakan bagian dari upaya lembaga dalam mengawal kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan masyarakat memperoleh hak pelayanan secara layak.

“Secara keseluruhan, pencapaian penutupan laporan sampai dengan triwulan III 2026 ini telah mencapai 257 laporan atau 115,77 persen. Capaian ini juga didukung oleh efisiensi waktu penyelesaian laporan yang rata-rata tuntas dalam 69 hari, dari target rata-rata 74 hari yang ditetapkan,” ujar Saiful.

Selain menyelesaikan laporan masyarakat, Ombudsman Jambi juga menjalankan pengawasan melalui Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS).

Pada Triwulan III 2026, pengawasan tersebut mencakup pengumpulan informasi serta permintaan salinan dokumen dan keterangan dari sejumlah pihak terkait.

Salah satu fokus pengawasan tematik dan selektif menyasar pelaksanaan program prioritas Sekolah Rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Langkah ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan Ombudsman untuk melihat penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk potensi persoalan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Di bidang pencegahan maladministrasi, Ombudsman Jambi juga telah menyelesaikan penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap empat pemerintah daerah.

Keempat daerah tersebut meliputi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, dan Kota Sungai Penuh.

Penilaian tidak hanya menyasar organisasi perangkat daerah, tetapi juga sejumlah instansi vertikal yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Objek penilaian di lingkungan pemerintah daerah mencakup Dinas PUPR, Dinas Sosial, rumah sakit umum daerah (RSUD), serta sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Sementara itu, instansi vertikal yang masuk dalam cakupan penilaian antara lain kantor imigrasi, kantor pertanahan, kepolisian resor, serta lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Cakupan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pelayanan publik tidak terbatas pada satu sektor. Kualitas layanan administrasi, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan hukum juga menjadi perhatian Ombudsman.

Saiful mengapresiasi kerja seluruh jajaran Ombudsman Jambi yang terlibat dalam penanganan laporan dan pengawasan pelayanan publik.

Ia menyebut kontribusi para asisten Ombudsman, Tim Penerimaan dan Verifikasi Laporan, tim pemeriksa, hingga tim pencegahan maladministrasi berperan dalam pencapaian kinerja tersebut.

“Kami ucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh tim yang terus berkomitmen mengawal penegakan standar pelayanan publik dan memastikan masyarakat mendapatkan hak-hak pelayanan publiknya secara adil,” tutup Saiful.

Capaian 257 laporan yang dituntaskan menjadi salah satu indikator kinerja Ombudsman Jambi hingga Triwulan III 2026.

Namun, tantangan berikutnya terletak pada konsistensi pengawasan dan tindak lanjut perbaikan oleh instansi penyelenggara layanan.

Sebab, penyelesaian laporan masyarakat tidak hanya menjadi ukuran kinerja lembaga pengawas, tetapi juga perlu diikuti perubahan nyata dalam kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Bungo bersama DPRD mulai mematangkan arah kebijakan anggaran tahun 2027 di tengah tekanan kemampuan keuangan daerah.

Bahkan, sejumlah program pembangunan berpotensi mendapat tanda bintang atau menunggu kepastian ketersediaan dana transfer dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut terungkap dalam penandatanganan nota kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2027, Selasa 10 November 2026.

Agenda yang berlangsung di Ruang Paripurna Gedung DPRD Bungo itu juga dirangkaikan dengan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Bupati Bungo H. Dedy Putra, S.H., M.Kn., mengungkapkan bahwa kemampuan keuangan daerah pada 2027 menghadapi tekanan cukup berat.

Bahkan, kondisi fiskal tahun depan diproyeksikan lebih rendah dibandingkan 2026.

Situasi ini menuntut pemerintah daerah dan DPRD lebih selektif dalam menentukan program yang masuk ke dalam APBD.

Pemerintah harus mengutamakan kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran.

Dalam kesepakatan awal postur APBD 2027, Pemerintah Kabupaten Bungo merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp1,249 triliun.

Selain itu, pemerintah daerah mencantumkan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp65,5 miliar untuk mendukung keseimbangan APBD sekaligus mengakomodasi aspirasi DPRD.

Dedy Putra menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembahasannya melibatkan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui serangkaian pembahasan untuk menentukan arah kebijakan dan prioritas belanja tahun depan.

Tekanan fiskal juga memunculkan kemungkinan pemerintah daerah memberi tanda bintang pada sejumlah program dalam APBD 2027.

Artinya, pelaksanaan program tersebut masih menunggu kepastian kemampuan anggaran, terutama terkait transfer dana dari pemerintah pusat.

Skema ini menjadi salah satu cara pemerintah daerah menyesuaikan rencana belanja dengan kemampuan keuangan yang tersedia.

Dengan demikian, pemerintah perlu mencermati ketersediaan pendapatan sebelum menjalankan seluruh program yang telah direncanakan.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah bersama DPRD melakukan penajaman skala prioritas dan mengakomodasi aspirasi masyarakat agar keterbatasan anggaran tidak mengganggu kebutuhan pelayanan publik.

Kesepakatan KUA-PPAS menjadi tahapan penting dalam penyusunan APBD 2027.

Dokumen tersebut menjadi pedoman awal bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja yang lebih terukur.

Bagi masyarakat, tantangan berikutnya terletak pada bagaimana pemerintah menentukan program yang benar-benar mendapat alokasi anggaran, terutama sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kebutuhan dasar.

Pemerintah Kabupaten Bungo menegaskan penyusunan anggaran tetap mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, serta penentuan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan tekanan fiskal yang membayangi tahun anggaran mendatang, pembahasan APBD 2027 akan menjadi momentum penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat Bungo.(*)

AMBI – Penerimaan pajak reklame Kota Jambi mencapai Rp8,69 miliar hingga 4 November 2026. Angka tersebut setara 86,96 persen dari target Rp10 miliar yang ditetapkan pemerintah daerah sepanjang tahun ini.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi kini mengejar sisa penerimaan sekitar Rp1,31 miliar agar target tersebut tercapai. Bahkan, instansi ini optimistis realisasi pajak reklame bisa menembus angka 100 persen hingga akhir Desember 2026.

Kepala BPPRD Kota Jambi, Ardi, mengatakan pihaknya masih memiliki waktu untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor reklame. Ia optimistis capaian akhir tahun tidak hanya memenuhi target, tetapi berpeluang melampauinya.

“Kami optimistis penerimaan pajak reklame hingga akhir tahun ini dapat tercapai, bahkan di atas 100 persen,” kata Ardi.

Untuk mengejar target tersebut, BPPRD menghadapi salah satu tantangan berupa wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

Berbagai alasan masih menjadi kendala dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

BPPRD memilih pendekatan persuasif dengan memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan.

Langkah ini sekaligus bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar lebih patuh membayar pajak.

Selain pendekatan tersebut, BPPRD mengerahkan tim optimalisasi pajak daerah untuk memeriksa objek pajak reklame di sejumlah lokasi.

Petugas juga memeriksa masa berlaku pembayaran pajak dan izin pemasangan reklame guna memastikan setiap objek memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pengawasan tidak hanya menyasar reklame konvensional. BPPRD Kota Jambi juga memberikan perhatian terhadap reklame digital, termasuk videotron yang menayangkan berbagai jenis iklan.

Ardi menjelaskan, perbedaan jenis konten menentukan pengenaan pajak reklame. Iklan komersial masuk dalam objek pajak, sedangkan reklame yang bersifat sosial tidak dikenakan pajak sesuai ketentuan.

Karena itu, pengelola videotron wajib melaporkan seluruh konten iklan yang mereka tayangkan.

BPPRD kemudian memeriksa jenis tayangan secara berkala, termasuk setiap jam, untuk menentukan kewajiban pajaknya.

“Pengelola videotron diwajibkan melaporkan seluruh konten iklan yang ditayangkan dan BPPRD melakukan pengawasan secara berkala dengan memeriksa jenis iklan yang ditampilkan setiap jam untuk menentukan pengenaan pajak reklame sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan aktivitas periklanan digital ikut berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

BPPRD juga mulai mengembangkan pengawasan berbasis teknologi dengan memanfaatkan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik Kota Jambi.

Salah satu lokasi pemantauan berada di kawasan Simpang Mayang. Keberadaan kamera tersebut membantu petugas mengamati objek reklame dan mendukung pengawasan pajak daerah.

Pemanfaatan teknologi ini diharapkan membuat pengawasan lebih efektif, terutama untuk mengidentifikasi objek reklame yang perlu mendapat pemeriksaan lebih lanjut.

Ardi menegaskan, penerimaan pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan Kota Jambi.

Karena itu, ia mengajak masyarakat dan pelaku usaha memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan.

“Partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat diperlukan agar pembangunan Kota Jambi dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Dengan realisasi 86,96 persen per 4 November, BPPRD kini menghadapi pekerjaan untuk mengamankan sisa target sekaligus mengoptimalkan potensi pajak reklame yang belum tergarap.

Konsistensi pengawasan, kepatuhan wajib pajak, dan akurasi pendataan menjadi faktor penting untuk menentukan capaian penerimaan hingga akhir 2026.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kerusakan atap akibat terjangan angin kencang dan hujan lebat sempat mengganggu pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Kolonel Abunjani Bangko, Kabupaten Merangin.

Bahkan, rumah sakit tersebut sempat menutup sementara layanan IGD setelah bagian plafon bangunan runtuh pada Minggu 8 November 2026 sekitar pukul 15.00 WIB.

Insiden yang diduga berkaitan dengan angin puting beliung itu tidak hanya berdampak pada ruang IGD.

Ruang kebidanan dan instalasi farmasi juga mengalami kerusakan sehingga membutuhkan penanganan segera.

Merespons kondisi tersebut, Bupati Merangin M. Syukur bersama Sekretaris Daerah Zulhifni meninjau langsung sejumlah bagian bangunan yang terdampak, Rabu 11 November 2026 pagi.

Dalam kunjungan itu, M. Syukur meminta jajarannya mempercepat perbaikan seluruh fasilitas yang rusak.

Ia menegaskan pemerintah daerah akan memanfaatkan dana tanggap darurat agar pemulihan fasilitas kesehatan tidak berlarut-larut.

“Karena kita kemarin kena bencana angin puting beliung dan di Pemda itu pemerintah ada namanya dana tanggap darurat, jadi perbaikan ini harus sesegera mungkin dilakukan agar layanan medis kembali berjalan dengan maksimal. Tidak boleh ditunda-tunda karena ini berkaitan dengan masyarakat,” ujar M. Syukur.

Dampak kerusakan di RSUD Kolonel Abunjani Bangko menjadi perhatian karena menyentuh beberapa ruang penting dalam pelayanan kesehatan.

Selain IGD, ruang kebidanan dan instalasi farmasi turut terdampak.

Kondisi ini menuntut pemerintah daerah bergerak cepat, bukan hanya memperbaiki bagian bangunan yang rusak, tetapi juga memastikan seluruh fasilitas pendukung pelayanan kembali berfungsi dengan baik.

Bupati meminta konsultan segera menghitung kebutuhan perbaikan sekaligus menyiapkan mekanisme pergeseran anggaran agar proses pemulihan bisa berjalan.

“Target kita hari ini harus selesai, jadi nanti dihitung oleh konsultan dan melakukan pergeseran anggaran supaya ini bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.

Di tengah proses pemulihan bangunan, pemerintah daerah menegaskan pelayanan kesehatan tetap harus berjalan.

Bupati memastikan rumah sakit dapat memanfaatkan ruangan lain sebagai tempat pelayanan sementara hingga perbaikan fasilitas selesai.

Langkah ini penting agar masyarakat tetap memperoleh akses penanganan medis, terutama pasien yang membutuhkan layanan darurat dan tidak memiliki banyak waktu untuk menunggu pemulihan bangunan.

“Untuk pelayanan masyarakat harus tetap berjalan. Pelayanan tidak boleh terhenti, ada ruang-ruang lain sementara yang bisa kita gunakan,” tegasnya.

M. Syukur juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan selama masa penyesuaian ruang pelayanan.

Ia mengakui penempatan sementara mungkin belum memberikan kenyamanan seperti kondisi normal.

“Jadi, saya minta maaf juga dengan masyarakat mungkin nanti penempatannya tidak tepat, tapi ini sifatnya sementara menjelang ini selesai. Namun pelayanan untuk masyarakat tetap jalan, tidak ada halangan apapun,” pungkasnya.

Kerusakan sejumlah fasilitas RSUD Kolonel Abunjani Bangko kini menuntut langkah pemulihan yang cepat dan terukur.

Penggunaan dana tanggap darurat menjadi salah satu opsi pemerintah daerah untuk mempercepat pekerjaan tersebut.

Namun, selain mengejar target penyelesaian, pemerintah daerah juga perlu memastikan kualitas perbaikan bangunan dan keamanan fasilitas sebelum kembali menggunakannya untuk pelayanan pasien.

Masyarakat tentu berharap insiden serupa tidak kembali mengganggu layanan kesehatan, terlebih rumah sakit daerah menjadi salah satu fasilitas penting bagi warga Merangin dan wilayah sekitarnya.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Tebo, Jambi, kembali menjadi perhatian aparat kepolisian.

Menindaklanjuti laporan warga, Polsek Tebo Ilir menyisir kawasan lahan Koperasi Tunas Muda di Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Rabu 11 November 2026.

Dalam penelusuran yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB itu, polisi tidak menemukan pekerja maupun orang yang tengah menjalankan aktivitas penambangan.

Namun, petugas menemukan sejumlah indikasi yang mengarah pada dugaan aktivitas PETI di kawasan tersebut.

Temuan itu berupa tiga unit asbuk serta sejumlah lubang bekas galian yang diduga berkaitan dengan kegiatan penambangan emas ilegal.

Petugas kemudian memusnahkan ketiga unit asbuk tersebut untuk mencegah penggunaan kembali peralatan yang ditemukan di lokasi.

Penertiban ini dipimpin Wakapolsek Tebo Ilir IPDA Edis Manurung bersama Bhabinkamtibmas Desa Tuo Ilir dan personel Unit Reskrim Polsek Tebo Ilir.

Langkah kepolisian tersebut berawal dari laporan warga yang mengeluhkan dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin di kawasan lahan Koperasi Tunas Muda.

Laporan itu menjadi dasar bagi jajaran Polsek Tebo Ilir untuk melakukan pengecekan langsung. Namun, hingga penyisiran selesai, polisi belum menemukan pihak yang menjalankan aktivitas penambangan di lokasi.

Temuan peralatan dan bekas galian menjadi indikasi lapangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Meski demikian, keberadaan barang-barang tersebut belum dengan sendirinya mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas penambangan.

Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Very Prasetyawan, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti setiap informasi masyarakat mengenai praktik pertambangan tanpa izin.

Menurutnya, persoalan PETI tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat sekitar.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin. Selain bertentangan dengan ketentuan hukum, kegiatan tersebut juga berpotensi merusak lingkungan dan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat dalam jangka panjang,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan apabila mengetahui adanya kegiatan penambangan ilegal di lingkungan masing-masing.

Setiap informasi yang masuk, kata dia, akan ditindaklanjuti sesuai prosedur kepolisian.

“Peran masyarakat sangat penting dalam membantu kepolisian mencegah praktik pertambangan ilegal. Setiap informasi yang masuk akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur. Kami berharap tidak ada lagi aktivitas PETI yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat,” tambahnya.

Penyisiran di kawasan lahan Koperasi Tunas Muda berakhir sekitar pukul 11.30 WIB. Polres Tebo menyatakan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Meski polisi telah memusnahkan tiga unit asbuk yang ditemukan, penelusuran lebih lanjut terhadap pihak yang diduga terlibat serta asal-usul peralatan tersebut tetap menjadi hal penting untuk mengungkap aktivitas PETI di kawasan itu.

Polres Tebo menyatakan akan melanjutkan langkah pencegahan dan penindakan terhadap pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukumnya.

Di sisi lain, laporan masyarakat dan pengawasan berkelanjutan menjadi bagian penting untuk mencegah aktivitas tambang ilegal kembali muncul dan menimbulkan kerusakan lingkungan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persoalan banjir dan genangan di Kota Jambi semakin kompleks.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Jambi mencatat sebanyak 82 titik banjir dan genangan masuk dalam masterplan pengendalian banjir tahun 2024.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan masterplan 2005 yang hanya mencatat 19 titik.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUTR Kota Jambi, Yunius, menjelaskan peningkatan jumlah titik tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan munculnya lokasi banjir baru.

Perubahan metode pemetaan turut memengaruhi jumlah wilayah yang masuk dalam pendataan.

“Kalau dulu masih berbasis sungai primer, kini sudah berbasis permukiman,” kata Yunius.

Ia menjelaskan, pertumbuhan Kota Jambi selama dua dekade terakhir mengubah karakteristik sejumlah kawasan.

Wilayah yang sebelumnya belum memiliki permukiman kini berkembang menjadi kawasan hunian. Kondisi ini membuat persoalan genangan di kawasan tersebut mulai masuk dalam perhatian pemerintah.

“Dulu belum ada orang yang tinggal di wilayah atau daerah banjir, kita anggap itu bukan bencana. Tapi ketika sudah dihuni penduduk, maka itu kita katakan bencana,” ujarnya.

Meski mencatat 82 titik, Yunius menegaskan pemerintah tidak langsung menetapkan seluruh lokasi sebagai prioritas penanganan.

Dinas PUTR masih perlu melakukan kajian untuk menentukan karakteristik dan tingkat kerawanan setiap wilayah.

Kajian tersebut mencakup kondisi cekungan, kemampuan tanah menyerap air, kontur lahan hingga kesesuaian peruntukan ruang.

“82 itu akan diseleksi. Kita cek cekungan dan resapannya,” katanya.

Menurut Yunius, salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian adalah perkembangan permukiman yang tidak selalu diikuti perencanaan sistem tata air secara memadai.

Pembangunan kawasan hunian tanpa mempertimbangkan kontur tanah dan jalur aliran air berpotensi mengganggu sistem drainase alami.

Akibatnya, air hujan dapat terjebak dan menimbulkan genangan di lingkungan permukiman.

Karena itu, ia menilai penanganan banjir di Kota Jambi tidak cukup hanya dengan membangun atau memperbesar saluran drainase di titik tertentu.

Pemerintah perlu memastikan seluruh jaringan drainase saling terhubung hingga ke sungai utama.

Dengan sistem yang terintegrasi, limpasan air hujan memiliki jalur pembuangan yang jelas dan tidak menumpuk di kawasan permukiman.

“Strateginya harus diupayakan menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Harus terhubung, termasuk resapan,” ujarnya.

Yunius juga menyoroti pentingnya mempertahankan kawasan resapan air dan cekungan alami.

Pasalnya, semakin luas lahan yang tertutup bangunan dan beton, semakin kecil kemampuan tanah menyerap air hujan.

Kondisi tersebut membuat volume limpasan air meningkat dan menambah beban saluran drainase maupun sungai.

Selain pembenahan jaringan drainase, kapasitas sungai juga perlu mendapat perhatian.

Pemerintah harus menghitung kemampuan penampang sungai dalam menampung debit air, terutama saat hujan berintensitas tinggi.

“Penampang sungai harus dipermanenkan,” katanya.

Namun, peningkatan kapasitas sungai tetap membutuhkan kajian teknis agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan aliran air di masing-masing kawasan.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Jambi juga mengandalkan pembangunan Kolam Retensi Telago Kajang Lako yang telah rampung sebagai salah satu upaya mengendalikan limpasan air hujan.

Wali Kota Jambi, Maulana sebelumnya menyampaikan optimisme bahwa kolam retensi tersebut dapat membantu mengurangi potensi banjir hingga 60 persen.

Kolam retensi berfungsi menampung limpasan air sebelum masuk ke saluran drainase dan kawasan permukiman. Keberadaannya diharapkan mampu mengurangi beban jaringan drainase saat hujan turun.

Meski demikian, efektivitas infrastruktur tersebut tetap membutuhkan dukungan pemeliharaan berkala, normalisasi saluran, serta keterhubungan dengan sistem drainase lainnya.

Dengan 82 titik banjir dan genangan dalam pemetaan terbaru, tantangan pengendalian banjir Kota Jambi kini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan tata ruang, menjaga kawasan resapan, dan memastikan pertumbuhan permukiman tidak mengabaikan sistem aliran air.

Yunius menegaskan, penanganan banjir harus melihat persoalan secara menyeluruh agar pembangunan infrastruktur benar-benar mampu mengurangi risiko genangan di kawasan perkotaan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana mengandalkan Kolam Retensi Telago Kajang Lako sebagai salah satu infrastruktur utama untuk menekan risiko banjir dan genangan yang kerap menghantui sejumlah kawasan permukiman saat musim hujan.

Maulana optimistis kolam retensi yang telah rampung dibangun tersebut mampu mengurangi potensi banjir hingga 60 persen.

Infrastruktur ini berfungsi menampung limpasan air hujan sebelum masuk ke jaringan drainase dan kawasan permukiman warga.

Menurut Maulana, keberadaan kolam retensi menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat sistem pengendalian banjir, terutama menghadapi peningkatan intensitas hujan.

“Kita optimistis kolam retensi ini mampu memberikan kontribusi terhadap pengurangan banjir di Kota Jambi, khususnya saat musim hujan,” ujar Maulana.

Melalui fasilitas tersebut, Pemkot Jambi berharap volume limpasan air yang membebani saluran drainase dapat berkurang.

Dengan begitu, potensi luapan air ke jalan maupun rumah warga bisa ditekan.

Namun, target pengurangan risiko banjir hingga 60 persen itu tetap membutuhkan dukungan infrastruktur lain.

Sebab, persoalan banjir di Kota Jambi semakin kompleks seiring pertumbuhan kawasan permukiman dan perubahan tata ruang perkotaan.

Data dalam masterplan pengendalian banjir menunjukkan jumlah titik banjir dan genangan meningkat dari 19 titik pada 2005 menjadi 82 titik pada 2024.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUTR Kota Jambi, Yunius, menjelaskan peningkatan tersebut juga dipengaruhi perubahan metode pemetaan.

Jika sebelumnya pemetaan lebih berfokus pada kawasan sungai primer, kini pemerintah turut memasukkan wilayah permukiman.

“Kalau dulu masih berbasis sungai primer, kini sudah berbasis permukiman,” jelas Yunius.

Menurutnya, perkembangan kota membuat sejumlah kawasan yang dahulu belum berpenghuni kini berubah menjadi permukiman.

Akibatnya, wilayah yang sebelumnya tidak masuk kategori titik rawan banjir kini menjadi perhatian pemerintah.

Meski masterplan terbaru mencatat 82 titik banjir dan genangan, pemerintah tidak serta-merta menetapkan seluruh lokasi sebagai prioritas penanganan.

Dinas PUTR masih melakukan kajian berdasarkan kondisi cekungan, daya resap tanah, kontur lahan, hingga kesesuaian tata ruang.

Yunius menilai persoalan banjir tidak cukup diselesaikan hanya dengan membangun kolam retensi atau memperbesar saluran drainase.

Pemerintah perlu memastikan seluruh jaringan drainase terhubung hingga ke sungai utama agar air hujan memiliki jalur pembuangan yang memadai.

Selain itu, kawasan resapan air dan cekungan alami juga perlu dipertahankan.

Perubahan lahan menjadi bangunan dan permukaan beton dapat mengurangi kemampuan tanah menyerap air sehingga meningkatkan limpasan menuju saluran drainase.

Kapasitas sungai pun perlu mendapat perhatian. Pemerintah membutuhkan perhitungan teknis untuk memastikan penampang sungai mampu menampung debit air, terutama ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi.

Dalam konteks tersebut, Kolam Retensi Telago Kajang Lako diharapkan menjadi salah satu penopang sistem pengendalian banjir Kota Jambi.

Tantangan berikutnya bagi Pemkot Jambi adalah memastikan infrastruktur tersebut berfungsi optimal melalui pemeliharaan berkala, normalisasi saluran, serta penguatan konektivitas drainase.

Dengan meningkatnya jumlah titik banjir dalam pemetaan terbaru, upaya Maulana mengandalkan kolam retensi perlu berjalan beriringan dengan pembenahan tata air perkotaan.

Sebab, keberhasilan pengendalian banjir tidak hanya ditentukan oleh kapasitas satu kolam penampungan, tetapi juga oleh kemampuan seluruh sistem drainase dan kawasan resapan dalam mengelola limpasan air hujan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus dukungan terhadap pengembangan usaha mikro, BRI Region 6/Jakarta 1 melalui BRI Unit Tongkol supervisi Branch Office Tanjung Priok menyalurkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pengusaha pengepul sampah.