JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) menyelesaikan pembangunan rest area di ruas Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 3 Struktur, tepatnya di STA 71+000, pada Mei 2026.

Kehadiran rest area ini menjadi bagian dari upaya peningkatan layanan jalan tol sekaligus mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Sumatera Selatan.

Rest area tersebut dibangun di dua sisi, yakni sisi A dan sisi B, dengan tipe A dan fasilitas yang cukup lengkap untuk mendukung kebutuhan pengguna jalan.

Untuk kapasitas parkir, rest area sisi A mampu menampung hingga 255 kendaraan, sementara sisi B dapat menampung sekitar 268 kendaraan, baik kendaraan kecil maupun besar.

Fasilitas yang tersedia di antaranya toilet umum, mushola, restoran, area tenant UMKM, bengkel, gazebo, ruang terbuka hijau, ATM center, klinik kesehatan, kantor pengelola, serta sistem pengelolaan sampah dan utilitas modern.

Dari sisi desain, rest area ini mengusung konsep arsitektur modern dengan bentuk geometris tegas yang dipadukan dengan ornamen lokal khas Palembang berupa tanjak pada fasad bangunan.

Selain itu, desain juga mengoptimalkan pencahayaan serta sirkulasi udara alami melalui penggunaan roster dan konsep bangunan semi terbuka.

Direktur Operasi III HKI, Defi Adrian, mengatakan bahwa pembangunan rest area ini tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas istirahat bagi pengguna jalan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Rest area ini diharapkan menjadi ruang baru bagi pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya melalui keterlibatan UMKM, tenaga kerja lokal, serta penyedia jasa dan supplier daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa HKI menempatkan kualitas sebagai prioritas utama dalam pembangunan, mulai dari proses konstruksi hingga kesiapan fasilitas pendukung layanan.

Rest area ini direncanakan mulai beroperasi pada awal tahun 2027 dan diharapkan dapat menjadi tempat singgah yang nyaman sekaligus mendukung kelancaran mobilitas di Jalan Tol Palembang–Betung.

“Dengan pengoperasian pada awal 2027, kami berharap fasilitas ini dapat mendukung konektivitas serta memperkuat peran tol dalam mendorong perekonomian Sumatera Selatan,” tutup Defi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi mulai bergerak cepat dalam upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga di daerah.

Langkah tersebut diwujudkan melalui penjajakan kerja sama strategis dengan tokoh sepak bola nasional sekaligus owner Pancoran Soccer Field (PSF) Group, Gede Widiade.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, AKBP Mat Sanusi, didampingi Sekretaris Umum Dr Muhammad Ali beserta jajaran pengurus lainnya pada Jumat (22/5/2026) di sela agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KONI di Jakarta.

Ketua Umum KONI Jambi, AKBP Mat Sanusi, mengatakan audiensi itu difokuskan untuk membangun sinergi dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga guna mendukung peningkatan prestasi atlet daerah.

Menurutnya, fasilitas olahraga yang representatif menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim pembinaan atlet yang kompetitif dan berkelanjutan.

“Melalui kerja sama strategis ini, kami berharap kualitas sarana olahraga di bawah naungan KONI Jambi dapat meningkat sehingga mampu menunjang pembinaan atlet dan melahirkan prestasi di tingkat nasional,” ujar Mat Sanusi.

Selain membahas pengembangan infrastruktur olahraga, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan sebagai ajang berbagi pengalaman terkait tata kelola fasilitas olahraga modern yang profesional dan mandiri secara bisnis.

PSF Group sendiri dikenal sebagai salah satu pelopor pengelolaan fasilitas olahraga swasta modern di Indonesia yang mengintegrasikan infrastruktur olahraga dengan sistem manajemen berkelanjutan.

Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Jambi, Dr. Muhammad Ali, menilai pembenahan infrastruktur olahraga menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung potensi atlet-atlet Jambi.

Menurutnya, banyak atlet daerah memiliki kemampuan bersaing, namun belum sepenuhnya didukung fasilitas latihan yang memadai dan sesuai standar.

“Jambi memiliki banyak potensi atlet. Karena itu, fasilitas olahraga yang modern dan representatif menjadi kebutuhan penting agar pembinaan bisa berjalan maksimal,” katanya.

KONI Jambi optimistis kolaborasi bersama PSF Group dapat menjadi langkah awal modernisasi fasilitas olahraga di Provinsi Jambi agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri olahraga saat ini.

Pertemuan tersebut diharapkan segera berlanjut ke tahap implementasi melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam waktu dekat.

Kerja sama itu nantinya akan menjadi bagian dari blueprint pengembangan sarana olahraga modern di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemadaman listrik massal atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra, termasuk Provinsi Jambi, mendapat sorotan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi.

Ketua YLKI Jambi, Ibun Kholdun, menilai gangguan listrik yang kembali terjadi menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap kesiapan sistem kelistrikan PLN dalam menghadapi kondisi darurat maupun gangguan teknis.

Menurutnya, apabila blackout dipicu faktor alam atau cuaca ekstrem, hal tersebut memang sulit dihindari.

Namun, PLN sebagai perusahaan penyedia listrik nasional dinilai harus memiliki langkah antisipasi dan sistem cadangan yang lebih matang.

“Kalau memang karena faktor alam tentu tidak ada yang bisa mengelak. Tetapi yang menjadi perhatian kami adalah kesiapan PLN menghadapi kondisi seperti ini, karena blackout bukan hanya sekali atau dua kali terjadi,” ujar Ibun, Sabtu (23/5/2026).

Ia mencontohkan, masyarakat maupun pelaku usaha kecil biasanya telah menyiapkan langkah darurat seperti penggunaan genset ketika terjadi pemadaman listrik.

Karena itu, menurutnya, PLN seharusnya memiliki sistem mitigasi yang jauh lebih siap dibandingkan masyarakat umum.

“Kalau di rumah saja ketika listrik padam orang menyiapkan genset, maka PLN yang merupakan perusahaan besar tentu harus lebih siap menghadapi blackout ataupun gangguan teknis lainnya,” katanya.

Ibun menilai dampak pemadaman listrik massal sangat dirasakan masyarakat, terutama pelaku UMKM yang menggantungkan aktivitas usaha pada pasokan listrik.

Selain menghambat kegiatan ekonomi, blackout juga disebut mengganggu pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor.

“Yang dirugikan tentu masyarakat dan UMKM. Aktivitas terganggu, pelayanan juga ikut terdampak akibat pemadaman listrik ini,” tambahnya.

YLKI Jambi pun meminta PLN tidak hanya fokus pada pemulihan sementara, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh agar gangguan serupa tidak terus terulang.

“PLN harus belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Jangan hanya diam saja, tetapi harus ada evaluasi dan perbaikan agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tutupnya.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyebut blackout di sejumlah wilayah Sumatra dipicu gangguan transmisi akibat cuaca buruk yang berdampak pada sistem interkoneksi kelistrikan Sumatra.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyebut blackout di sejumlah wilayah Sumatra dipicu gangguan transmisi akibat cuaca ekstrem yang berdampak pada sistem interkoneksi listrik Sumatra.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya pasokan listrik yang memengaruhi aktivitas warga dan sektor ekonomi di berbagai daerah.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatra, khususnya di Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara, dan Aceh atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi,” ujar Darmawan dalam konferensi pers virtual.

PLN mengungkapkan gangguan awal berasal dari jalur transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Provinsi Jambi yang diduga terdampak cuaca ekstrem hingga keluar dari sistem interkoneksi Sumatra.

Akibatnya, sistem kelistrikan mengalami ketidakseimbangan. Sejumlah wilayah mengalami kelebihan pasokan listrik atau oversupply yang menyebabkan frekuensi dan tegangan meningkat drastis sehingga beberapa pembangkit otomatis keluar dari sistem.

Di sisi lain, beberapa wilayah lain mengalami kekurangan daya hingga menyebabkan pembangkit ikut terlepas dari jaringan.

PLN menyebut kondisi tersebut memicu efek domino yang menyebabkan gangguan meluas ke berbagai provinsi di Sumatra.

“Gangguan ini cukup luas karena sistem kelistrikan di Sumatra saling terhubung satu sama lain,” jelas Darmawan.

Setelah gangguan terjadi, PLN langsung melakukan pemeriksaan terhadap gardu induk dan jaringan transmisi.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ditemukan kerusakan fisik berat seperti tower transmisi roboh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPRD Provinsi Jambi, Ansori Hasan, meminta pemerintah bersama PT PLN (Persero) segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait gangguan kelistrikan yang menyebabkan blackout di sejumlah wilayah Sumatra.

Menurut Ansori, langkah cepat perlu dilakukan agar dampak pemadaman listrik massal terhadap masyarakat tidak semakin meluas.

Ia juga mendorong pemerintah menetapkan status tanggap darurat kelistrikan sebagai upaya percepatan penanganan gangguan listrik di Sumatra.

“Mengaktifkan tanggap darurat penting agar dampaknya tidak semakin parah. Status darurat kelistrikan melalui PLN dan Kementerian ESDM bisa menjadi dasar pengerahan sumber daya nasional,” kata Ansori, Sabtu (23/5/2026).

Ansori meminta pasokan listrik diprioritaskan untuk objek vital seperti rumah sakit, bandara, pusat data, kantor pemerintahan, hingga fasilitas air bersih agar pelayanan publik tetap berjalan normal.

Selain itu, ia juga mendorong PLN membuka posko darurat dan hotline pengaduan guna mempercepat koordinasi dengan masyarakat selama proses pemulihan berlangsung.

Tak hanya kepada pemerintah, Ansori juga mengimbau masyarakat dan kalangan industri untuk sementara mengurangi penggunaan listrik demi menjaga stabilitas sistem kelistrikan.

Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM perlu melakukan audit menyeluruh guna memastikan penyebab utama blackout yang terjadi di Sumatra.

“Apakah karena gangguan transmisi SUTET, defisit pembangkit, serangan siber, atau cuaca ekstrem, semuanya harus diaudit,” ujarnya.

Ia juga meminta adanya penguatan jaringan transmisi, penambahan gardu cadangan, hingga pembangunan interkoneksi antarwilayah agar sistem kelistrikan nasional menjadi lebih andal dan tidak mudah terganggu.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyebut blackout di sejumlah wilayah Sumatra dipicu gangguan transmisi akibat cuaca ekstrem yang berdampak pada sistem interkoneksi listrik Sumatra.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya pasokan listrik yang memengaruhi aktivitas warga dan sektor ekonomi di berbagai daerah.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatra, khususnya di Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara, dan Aceh atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi,” ujar Darmawan dalam konferensi pers virtual.

PLN mengungkapkan gangguan awal berasal dari jalur transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Provinsi Jambi yang diduga terdampak cuaca ekstrem hingga keluar dari sistem interkoneksi Sumatra.

Akibatnya, sistem kelistrikan mengalami ketidakseimbangan.

Sejumlah wilayah mengalami kelebihan pasokan listrik atau oversupply yang menyebabkan frekuensi dan tegangan meningkat drastis sehingga beberapa pembangkit otomatis keluar dari sistem.

Di sisi lain, beberapa wilayah lain mengalami kekurangan daya hingga menyebabkan pembangkit ikut terlepas dari jaringan.

PLN menyebut kondisi tersebut memicu efek domino yang menyebabkan gangguan meluas ke berbagai provinsi di Sumatra.

“Gangguan ini cukup luas karena sistem kelistrikan di Sumatra saling terhubung satu sama lain,” jelas Darmawan.

Setelah gangguan terjadi, PLN langsung melakukan pemeriksaan terhadap gardu induk dan jaringan transmisi.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ditemukan kerusakan fisik berat seperti tower transmisi roboh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemadaman listrik massal atau blackout yang terjadi di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) pada Jumat malam (22/5/2026) menuai kritik dari berbagai pihak.

Pengamat publik Nasroel Yasir menilai PT PLN (Persero) gagal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap gangguan serupa yang sebelumnya pernah terjadi.

Menurut Nasroel, blackout yang kembali meluas hingga lintas provinsi menunjukkan lemahnya sistem antisipasi dan pembelajaran di tubuh PLN.

“Perlu dipertanyakan pejabat-pejabat PLN sekarang, kenapa tidak belajar dari kejadian sebelumnya. Masih juga tidak bisa bekerja dengan baik,” ujar Nasroel, Sabtu (23/5/2026).

Ia menegaskan bahwa persoalan blackout bukan pertama kali terjadi dalam sistem kelistrikan nasional.

Karena itu, PLN seharusnya sudah memiliki langkah mitigasi agar gangguan serupa tidak kembali terulang.

“Harusnya belajar dari kejadian sebelumnya, di mana letak kesalahannya dan bagaimana mengantisipasinya agar tidak terjadi lagi,” katanya.

Nasroel juga menyoroti semakin kompleksnya sistem kelistrikan nasional seiring bertambahnya jumlah pembangkit listrik.

Namun menurutnya, peningkatan infrastruktur tersebut tidak diimbangi dengan kualitas pengelolaan dan kesiapan sumber daya manusia.

“Sekarang ini semakin banyak pembangkit, semakin banyak pula masalah yang tidak tertangani,” ujarnya.

Bahkan, ia menilai persoalan blackout tidak terlepas dari penempatan pejabat yang dianggap tidak tepat di jajaran direksi PLN.

“Ini akibat orang-orang yang salah dipaksa menjadi direksi PLN,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya pasokan listrik yang berdampak luas terhadap aktivitas warga dan sektor ekonomi di berbagai daerah.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatra, khususnya di Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara, dan Aceh atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi,” ujar Darmawan dalam konferensi pers virtual, Sabtu (23/5/2026).

PLN mengungkapkan, indikasi awal gangguan berasal dari jalur transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Provinsi Jambi.

Kondisi cuaca ekstrem diduga menjadi pemicu terganggunya jaringan tersebut hingga akhirnya keluar dari sistem interkoneksi kelistrikan Sumatra.

Akibat gangguan itu, sistem kelistrikan mengalami ketidakseimbangan.

Beberapa wilayah mengalami kelebihan pasokan atau oversupply sehingga frekuensi dan tegangan listrik meningkat drastis.

Kondisi tersebut memicu sejumlah pembangkit otomatis keluar dari sistem untuk menghindari kerusakan.

Sementara itu, wilayah lain justru mengalami kekurangan daya yang menyebabkan frekuensi dan tegangan turun.

Dampaknya, pembangkit di daerah tersebut juga ikut terlepas dari jaringan.

PLN menyebut kondisi ini memicu efek domino yang menyebabkan gangguan meluas hingga ke berbagai provinsi di Sumatra.

“Gangguan ini cukup luas karena sistem kelistrikan di Sumatra saling terhubung satu sama lain,” jelas Darmawan.

Usai gangguan terjadi, PLN langsung melakukan pemeriksaan terhadap gardu induk dan jaringan transmisi.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ditemukan kerusakan fisik berat seperti tower transmisi roboh.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – PT PLN (Persero) akhirnya menjelaskan penyebab pemadaman listrik massal yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra sejak Jumat malam (22/5/2026).

Gangguan tersebut disebut bermula dari masalah pada jalur transmisi listrik utama di wilayah Jambi.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya pasokan listrik yang berdampak luas terhadap aktivitas warga dan sektor ekonomi di berbagai daerah.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatra, khususnya di Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara, dan Aceh atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi,” ujar Darmawan dalam konferensi pers virtual, Sabtu (23/5/2026).

PLN mengungkapkan, indikasi awal gangguan berasal dari jalur transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Provinsi Jambi.

Kondisi cuaca ekstrem diduga menjadi pemicu terganggunya jaringan tersebut hingga akhirnya keluar dari sistem interkoneksi kelistrikan Sumatra.

Akibat gangguan itu, sistem kelistrikan mengalami ketidakseimbangan.

Beberapa wilayah mengalami kelebihan pasokan atau oversupply sehingga frekuensi dan tegangan listrik meningkat drastis.

Kondisi tersebut memicu sejumlah pembangkit otomatis keluar dari sistem untuk menghindari kerusakan.

Sementara itu, wilayah lain justru mengalami kekurangan daya yang menyebabkan frekuensi dan tegangan turun.

Dampaknya, pembangkit di daerah tersebut juga ikut terlepas dari jaringan.

PLN menyebut kondisi ini memicu efek domino yang menyebabkan gangguan meluas hingga ke berbagai provinsi di Sumatra.

“Gangguan ini cukup luas karena sistem kelistrikan di Sumatra saling terhubung satu sama lain,” jelas Darmawan.

Usai gangguan terjadi, PLN langsung melakukan pemeriksaan terhadap gardu induk dan jaringan transmisi.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ditemukan kerusakan fisik berat seperti tower transmisi roboh.

Dalam waktu sekitar dua jam, gardu induk dan jaringan transmisi berhasil dipulihkan.

Setelah itu, PLN melanjutkan proses pemulihan dengan menyalakan kembali pembangkit-pembangkit listrik yang sebelumnya padam akibat gangguan berantai.

Proses normalisasi dilakukan secara bertahap mulai dari menghidupkan pembangkit, menghubungkannya kembali ke jaringan transmisi melalui gardu induk, hingga sinkronisasi sistem kelistrikan secara menyeluruh.

Sebelumnya, pemadaman listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatra sejak Jumat malam sekitar pukul 19.00 WIB.

Sebagian daerah mulai kembali mendapatkan aliran listrik sekitar pukul 21.00 WIB, sementara beberapa wilayah lainnya baru pulih pada Sabtu dini hari.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemadaman listrik di sejumlah wilayah Provinsi Jambi dipastikan masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan.

Kondisi ini disebabkan pasokan listrik yang masuk ke wilayah Jambi hingga kini baru mencapai sekitar 85 persen.

Manager PLN UP3 Jambi, M. Burhanuddin Muflihul Hasan, mengatakan gangguan sistem kelistrikan terjadi akibat cuaca ekstrem yang melanda kawasan Muaro Bungo hingga Sungai Rumbai pada Jumat sore.

Menurutnya, cuaca buruk tersebut menyebabkan terganggunya jaringan transmisi 275 kV yang menjadi jalur utama pasokan listrik ke Provinsi Jambi.

“Gangguan terjadi sekitar pukul 18.34 WIB. Sistem backbone transmisi mengalami masalah sehingga berdampak pada pemadaman listrik di wilayah Jambi dan beberapa daerah di Sumatera,” ujarnya saat ditemui di kantor PLN UP3 Jambi, Sabtu (23/5/2026).

Burhanuddin menjelaskan, jaringan transmisi di Muaro Bungo memiliki peran penting sebagai tulang punggung distribusi listrik di Sumatera.

Ketika gangguan terjadi pada sistem tersebut, dampaknya langsung dirasakan di sejumlah wilayah.

Saat ini, PLN mengaku terus melakukan percepatan perbaikan agar suplai listrik kembali normal.

Namun karena kondisi sistem belum sepenuhnya pulih, pemadaman bergilir masih harus diterapkan di beberapa daerah.

“Pasokan saat ini sudah mencapai sekitar 85 persen. Kami terus berupaya melakukan pemulihan secara maksimal agar kembali normal 100 persen,” katanya.

PLN juga memastikan pola pemadaman dilakukan secara bergantian untuk menghindari listrik padam terlalu lama di satu wilayah.

Di Kota Jambi sendiri, durasi pemadaman disebut berkisar antara dua hingga tiga jam.

Burhanuddin turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat gangguan kelistrikan tersebut.

Ke depan, PLN berencana memperkuat sistem kelistrikan dengan optimalisasi suplai dan penambahan kapasitas transmisi agar gangguan serupa dapat diminimalkan.

Ia juga menjelaskan alasan PLN belum sempat menyampaikan informasi resmi saat awal kejadian.

Menurutnya, skala gangguan yang cukup besar membuat pihaknya perlu memastikan sumber masalah terlebih dahulu agar informasi yang diberikan kepada masyarakat tidak keliru.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M resmi membuka Tournament E-Sport Wali Kota CUP Tahun 2026 yang digelar di Eks Terminal Rawasari, Pasar Kota Jambi, Sabtu (23/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625.

Tournament E-Sport Wali Kota CUP 2026 mempertandingkan sejumlah cabang game populer, mulai dari E-Football PES 26, Tekken 8, Naruto, Mobile Legends, PUBG, hingga Free Fire yang berlangsung selama 23 hingga 25 Mei 2026.

Turnamen ini diikuti sebanyak 935 peserta yang tidak hanya berasal dari Provinsi Jambi, tetapi juga dari sejumlah daerah di Sumatra seperti Sumatra Selatan dan Sumatra Barat.

Selain menjadi hiburan dalam momentum hari jadi Kota Jambi, kegiatan ini juga bertujuan menjadi wadah kompetisi positif bagi generasi muda sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif lokal.

Dalam sambutannya, Wali Kota Jambi Maulana mengungkapkan rasa syukur atas perkembangan Kota Jambi yang terus tumbuh hingga saat ini.

“Alhamdulillah di momentum ulang tahun ini Kota Jambi terus tumbuh dan berkembang, namun kita tetap harus berjuang menjadikan Kota Jambi lebih baik ke depannya,” ujar Maulana.

Menurutnya, kegiatan seperti turnamen E-Sport tidak hanya menjadi sarana penyaluran hobi dan bakat anak muda, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM dan sektor ekonomi lokal lainnya.

“Alhamdulillah acara hari ini sangat ramai dan dimeriahkan para pencinta e-sport,” katanya.

Maulana juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk terus mendukung kegiatan kreatif dan positif bagi generasi muda.

“Momentum ulang tahun ini menjadi bukti bahwa semua hobi positif anak-anak muda Kota Jambi akan kita fasilitasi dan dukung,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Amran, dalam laporannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan turnamen tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor dan panitia yang telah bekerja maksimal sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Tournament E-Sport Wali Kota CUP terbagi menjadi dua kategori besar, yakni kategori konsol seperti E-Football PES 26, Tekken 8, Naruto dan kategori mobile seperti Mobile Legends, PUBG serta Free Fire.

Dengan total slot pertandingan sebanyak 431, antusiasme peserta disebut sangat tinggi hingga mencapai 935 orang.

“Harapannya ke depan, dengan dukungan pemerintah terhadap para gamer di Kota Jambi, kegiatan seperti ini bisa digelar lebih besar dan lebih meriah lagi,” tutup Amran.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Diskominfo Kota Jambi Saleh Ridha, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Erwandi, Camat Pasar Nur Hidayah, para lurah, sponsor, serta tamu undangan lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terus melakukan transformasi besar dalam tata kelola persampahan melalui program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM).

Program tersebut mulai mendapat respons positif dari masyarakat, seiring penutupan sejumlah Tempat Penampungan Sampah (TPS) sementara yang selama ini berada di pinggir jalan protokol Kota Jambi.

Pada Sabtu pagi (23/5/2026), Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M turun langsung melakukan pembongkaran sekaligus penutupan TPS di kawasan Kelurahan Handil Jaya, Simpang Rimbo, dan Sungai Putri.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kota Jambi untuk mengatasi persoalan sampah dari hulu hingga hilir demi mewujudkan Kota Jambi yang bersih, sehat, dan nyaman.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, keberadaan TPS yang meluber hingga ke badan jalan tidak hanya merusak keindahan kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat.

“TPS yang meluber sampai ke jalan tentu mengganggu estetika kota dan bisa menimbulkan penyakit. Karena itu kita mulai tutup secara permanen,” ujar Maulana.

Menurutnya, pola lama pengelolaan sampah sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan Kota Jambi yang terus mengalami peningkatan jumlah penduduk dan volume sampah setiap tahunnya.

Ia menyebut kawasan protokol harus bersih dan tertata sehingga bekas lokasi TPS nantinya akan diubah menjadi ruang publik yang lebih bermanfaat, seperti taman atau fasilitas umum lainnya.

Melalui program OPBM, sistem pengelolaan sampah akan dilakukan berbasis lingkungan dan partisipasi masyarakat.

Sampah rumah tangga nantinya dijemput langsung menggunakan bentor untuk dibawa ke depo sampah, TPS 3R, maupun bank sampah.

“Kita ingin mengubah pola pikir masyarakat. Sampah bukan sekadar dibuang, tetapi harus dikelola dan memiliki nilai manfaat,” jelasnya.

Maulana menambahkan, tahap selanjutnya adalah penerapan pemilahan sampah organik dan non-organik agar sampah memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

“Sampah yang bernilai ekonomi akan dipilah. Kalau gerakan ini berjalan baik, Kota Jambi akan menjadi kota yang lebih bersih, sehat, dan modern,” katanya.

Ia juga menargetkan ke depan biaya pengangkutan sampah rumah tangga bisa lebih ringan bahkan gratis apabila sistem pemilahan sampah berjalan optimal.

Menurutnya, keberhasilan program OPBM membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat karena persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama.

Sementara itu, Ketua Forum RT Kelurahan Simpang Rimbo, Aslimanto, menyatakan dukungannya terhadap program pengelolaan sampah berbasis masyarakat tersebut.

“Kami siap mendukung program Bersih dalam Kota Jambi Bahagia dan menyampaikan edukasi ini kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menyebut saat ini di Kelurahan Simpang Rimbo telah tersedia tiga unit bentor yang melayani pengangkutan sampah dari rumah ke rumah.

Hal senada disampaikan Ketua RT 09 Kelurahan Sungai Putri, Saman, yang menilai penutupan TPS akan membuat lingkungan lebih bersih dan nyaman bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

“Kami bersama para Ketua RT berkomitmen tidak ada lagi sampah berserakan di pinggir jalan,” katanya.

Menurutnya, biaya operasional bentor di wilayah tersebut merupakan hasil musyawarah warga tanpa campur tangan pemerintah.

“Kami sepakat iuran Rp25 ribu per rumah untuk mendukung operasional bentor dan petugas sampah. Ini murni kesepakatan warga,” jelasnya.

Transformasi pengelolaan sampah berbasis OPBM ini menjadi langkah nyata Pemkot Jambi dalam membangun budaya hidup bersih sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan kota.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi resmi menjadi salah satu dari 42 daerah di Indonesia yang ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi bantuan sosial oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sebagai tindak lanjut program tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menggelar Bimbingan Teknis atau Training of Trainers (ToT) bagi ratusan Agen dan Pendamping Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Jumat (22/5/2026).

Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) merupakan program nasional Kementerian Sosial bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang bertujuan mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial agar lebih transparan, tepat sasaran, dan terintegrasi.

Melalui program ini, para pendamping sosial dilatih menggunakan Portal Perlinsos guna membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan pada Desil 1 hingga 4 yang belum memiliki perangkat gawai maupun akses internet.

Sistem digital yang dikembangkan pemerintah pusat tersebut mengusung konsep single data berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Data masyarakat nantinya akan terintegrasi langsung dengan berbagai instansi nasional seperti kepolisian, BPJS Kesehatan, hingga BPJS Ketenagakerjaan.

Kegiatan Bimtek tersebut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Jambi, Dr. H. Mulyadi, S.Pd, M.Pd yang mewakili Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M.

Dalam sambutannya, Mulyadi mengapresiasi semangat para peserta yang mengikuti pelatihan sebagai bagian dari langkah awal transformasi digital pelayanan bantuan sosial di Kota Jambi.

“Tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga kesiapan SDM dan perubahan pola kerja. Selain itu, masyarakat juga harus dapat memahami dan menerima transformasi digital ini dengan baik,” ujarnya.

Menurut Mulyadi, digitalisasi saat ini menjadi kebutuhan penting dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pelayanan perlindungan sosial dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

“Perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” katanya.

Ia menegaskan, digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola data penerima manfaat, mempercepat proses penyaluran, sekaligus meminimalisasi kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan.

Mulyadi juga menekankan pentingnya peran pendamping sosial sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, peningkatan kapasitas melalui Bimtek dinilai sangat penting agar para agen mampu memahami serta mengawal implementasi sistem digital bantuan sosial secara optimal.

“Saat ini jumlah penerima bantuan sosial di Kota Jambi masih cukup besar. Karena itu dibutuhkan sistem digital yang terintegrasi untuk memastikan ketepatan data dan efektivitas penyaluran bansos,” tegasnya.

Selain meningkatkan kapasitas teknis para pendamping, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat koordinasi antar stakeholder dalam mendukung validitas data penerima bantuan sosial.

Pemkot Jambi sendiri terus mendorong digitalisasi pelayanan publik melalui penguatan sistem pelayanan berbasis digital, peningkatan kualitas data kependudukan, hingga pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.

“Digitalisasi bantuan sosial merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk menghadirkan pelayanan publik yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelas Mulyadi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Handayani Ningrum, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Yunita Indrawati beserta jajaran, narasumber, dan para pendamping sosial.(*)