JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Penanganan dugaan intimidasi dan pelecehan verbal terhadap seorang guru SDN 64 Kota Jambi memasuki perhatian baru.

Anggota DPRD Kota Jambi, Fahrul Ilmi, turun langsung menemui keluarga guru berinisial EK yang disebut mengalami tekanan hingga trauma.

Fahrul mendatangi kediaman EK setelah menerima informasi dari suami guru tersebut.

Pertemuan itu, kata dia, dilakukan untuk mendengar penjelasan keluarga sekaligus melihat secara langsung kondisi guru yang tengah menjadi perhatian dalam persoalan tersebut.

Bagi Fahrul, kondisi korban menjadi salah satu alasan mengapa persoalan ini tidak cukup hanya ditangani melalui laporan administratif.

“Sebagai wakil rakyat, saya merasa perlu turun langsung mendengarkan keterangan korban dan keluarganya agar persoalan ini tidak hanya berhenti pada laporan semata,” kata Fahrul.

DPRD Minta Pemeriksaan Tak Hanya Satu Arah

Fahrul meminta Dinas Pendidikan Kota Jambi memperluas proses penelusuran dengan meminta keterangan dari seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Kepala sekolah juga diminta memberikan penjelasan mengenai apa yang terjadi di lingkungan SDN 64 Kota Jambi.

Menurut Fahrul, pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar persoalan tidak berkembang menjadi kesimpulan sepihak.

Keterangan korban penting, tetapi informasi dari pihak sekolah maupun pihak lain yang mengetahui kejadian juga harus diperiksa.

“Kami ingin persoalan ini diusut secara objektif. Semua pihak harus didengar keterangannya agar kebenaran bisa terungkap dan korban mendapatkan perlindungan yang semestinya,” tegasnya.

Sikap tersebut sekaligus menempatkan kasus ini pada dua kepentingan yang harus berjalan bersamaan: perlindungan terhadap guru yang diduga mengalami tekanan dan proses pencarian fakta yang adil terhadap seluruh pihak.

Korban Disebut Masih Mengalami Trauma

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Jambi menyatakan guru tersebut belum berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk berkomunikasi secara normal.

Kondisi psikologis itu membuat pemeriksaan terhadap korban belum dapat dilakukan secara maksimal. Disdik pun menyiapkan pendampingan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Jambi.

Tenaga psikolog disiapkan untuk membantu proses pemulihan.

Pendampingan juga dapat dilakukan di kediaman korban apabila kondisi yang bersangkutan belum memungkinkan untuk datang langsung ke fasilitas pelayanan.

Langkah ini dinilai penting agar proses pencarian fakta tidak justru menambah beban psikologis korban.

Dugaan Intimidasi Belum Menjadi Kesimpulan

Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kota Jambi belum menyatakan bahwa dugaan intimidasi, perundungan ataupun pelecehan verbal tersebut telah terbukti.

Kepala Disdik Kota Jambi Sugiono sebelumnya menyampaikan bahwa tim telah mendatangi sekolah dan kediaman guru serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak.

Namun, belum adanya keterangan langsung dari guru yang bersangkutan membuat Disdik belum dapat menyimpulkan secara utuh persoalan yang terjadi.

“Kita juga sudah mendapatkan beberapa keterangan dari pihak sekolah, namun belum bisa mengambil kesimpulan karena guru korban belum bisa diajak berkomunikasi,” ujar Sugiono.

Karena itu, proses pemeriksaan masih berjalan.

Dalam tahap ini, setiap pihak memiliki ruang untuk menyampaikan keterangan dan menjelaskan situasi berdasarkan apa yang mereka ketahui.

Dengan demikian, dugaan yang beredar tidak serta-merta menjadi vonis terhadap pihak tertentu.

DPRD Tekankan Perlindungan dan Objektivitas

Fahrul menilai perlindungan terhadap guru yang sedang mengalami kondisi psikologis tidak boleh dipisahkan dari kebutuhan untuk mengungkap fakta.

Menurutnya, apabila dugaan tekanan terhadap tenaga pendidik nantinya terbukti, persoalan tersebut harus ditangani secara serius.

Namun, proses tersebut tetap harus didasarkan pada pemeriksaan yang objektif.

Dengan pendekatan itu, penanganan kasus di SDN 64 Kota Jambi diharapkan tidak berhenti pada persoalan siapa yang dilaporkan atau siapa yang menjadi terlapor, tetapi mampu menjawab apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan sekolah.

Di saat yang sama, kegiatan belajar mengajar di SDN 64 Kota Jambi tetap harus berjalan.

Pemerintah sebelumnya memastikan persoalan internal tersebut tidak boleh mengganggu hak siswa untuk memperoleh pendidikan.

Untuk saat ini, penanganan kasus masih berada pada tahap pendampingan psikologis dan pengumpulan keterangan.

Belum ada kesimpulan resmi mengenai dugaan intimidasi maupun pelecehan verbal tersebut.

Hasil pemeriksaan seluruh pihak nantinya menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Dinas Pendidikan Kota Jambi mengambil langkah khusus untuk menangani kondisi seorang guru SD Negeri 64 Kota Jambi yang diduga mengalami tekanan dan intimidasi di lingkungan sekolah.

Guru berinisial EK tersebut dilaporkan mengalami trauma hingga belum memungkinkan memberikan keterangan secara normal.

Kondisi itu membuat proses pendalaman terhadap dugaan persoalan yang dialaminya belum dapat dilakukan secara utuh.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Sugiono, mengatakan pihaknya kini memprioritaskan pemulihan kondisi psikologis guru tersebut dengan melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Jambi.

Langkah ini diambil agar penanganan tidak hanya berfokus pada mencari tahu persoalan yang terjadi, tetapi juga memastikan kondisi korban mendapat perhatian.

“Di DPMPPA itu punya psikolog, mereka akan mempersiapkan psikolog untuk guru kita,” ujar Sugiono.

Belum Bisa Diajak Berkomunikasi

Sugiono menjelaskan, pendampingan psikologis akan menyesuaikan kondisi EK.

Jika guru tersebut belum siap datang ke fasilitas pelayanan, tenaga psikolog dapat melakukan pendampingan dengan mendatangi kediamannya.

Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar proses penanganan tidak justru menambah tekanan psikologis yang sedang dialami.

Di sisi lain, Disdik Kota Jambi belum menyimpulkan bahwa telah terjadi intimidasi, perundungan ataupun pelecehan verbal terhadap guru tersebut.

Pemeriksaan masih berlangsung dengan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak.

Tim Disdik telah mendatangi sekolah dan kediaman guru serta meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait.

Persoalannya, salah satu sumber informasi utama belum dapat memberikan keterangan.

“Kita juga sudah mendapatkan beberapa keterangan dari pihak sekolah, namun belum bisa mengambil kesimpulan karena guru korban belum bisa diajak berkomunikasi,” jelas Sugiono.

Kondisi tersebut membuat Disdik harus berhati-hati dalam menarik kesimpulan.

Keterangan dari korban nantinya diperlukan untuk menguji dan mencocokkan informasi yang telah diperoleh dari pihak lain.

Disdik Tak Ingin Terburu-buru Menyimpulkan

Sugiono menegaskan proses pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh didasarkan pada satu versi informasi.

Sikap tersebut diperlukan karena persoalan yang sedang didalami menyangkut hubungan di lingkungan sekolah dan berpotensi berdampak terhadap sejumlah pihak.

Karena itu, Disdik memilih memberikan ruang pemulihan bagi guru bersangkutan sembari melanjutkan pengumpulan informasi.

Pada tahap ini, belum ada kesimpulan resmi mengenai siapa yang bertanggung jawab ataupun bentuk pelanggaran yang terjadi.

“Yang jelas, kita masih mendalami,” kata Sugiono.

Pendekatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penanganan perkara tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif di lingkungan pendidikan, tetapi juga kondisi psikologis tenaga pendidik yang bersangkutan.

Kepala Sekolah Enggan Beri Keterangan

Sementara itu, Kepala SDN 64 Kota Jambi, Ansori, memilih tidak memberikan penjelasan rinci mengenai dugaan persoalan tersebut.

Ia mengatakan seluruh hal yang diketahuinya telah disampaikan kepada Kepala Disdik Kota Jambi.

Ansori mengaku khawatir keterangannya kepada media justru dipersepsikan sebagai upaya membela diri atau membela pihak sekolah.

“Segala hal sudah saya jelaskan ke Kadis. Saya diarahkan Kadisdik untuk konfirmasi langsung ke beliau. Kalau saya yang menjawab nanti takutnya hanya pembelaan,” katanya.

Meski tidak menjelaskan substansi persoalan, Ansori menegaskan perhatian pribadinya saat ini tertuju pada kondisi kesehatan guru tersebut.

“Tapi saya pribadi fokusnya pada kesehatan ibu itu,” ujarnya.

Guru EK diketahui berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan telah mengajar di SDN 64 Kota Jambi selama kurang lebih tiga tahun.

Proses Belajar Siswa Tetap Berjalan

Di tengah penanganan persoalan tersebut, Disdik Kota Jambi memastikan kegiatan belajar mengajar di SDN 64 tetap berjalan.

Sugiono mengatakan persoalan internal yang sedang ditangani tidak boleh mengorbankan hak siswa untuk mendapatkan pendidikan.

“Untuk saat ini fokus kita adalah memastikan kegiatan belajar mengajar terus berjalan dan tidak terganggu,” katanya.

Dengan demikian, terdapat dua agenda yang berjalan bersamaan: pemulihan kondisi guru yang diduga mengalami tekanan serta pemeriksaan untuk mengungkap fakta mengenai persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah.

Disdik juga masih harus memastikan bahwa setiap langkah pemeriksaan dilakukan secara adil, termasuk dengan memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan.

Untuk sementara, fokus pemerintah adalah memastikan guru mendapatkan dukungan psikologis yang diperlukan, sementara dugaan intimidasi maupun perundungan masih berstatus dugaan dan belum memperoleh kesimpulan resmi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Sorotan terhadap besaran anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kota Jambi belum berhenti.

Di tengah perdebatan mengenai potensi kepentingan pribadi dalam penganggaran pokir, warga di salah satu lokasi kegiatan justru memberikan penjelasan berbeda.

Pembangunan dan pelebaran drainase di RT 09, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, yang masuk dalam pokir anggota DPRD Kota Jambi Naim, disebut warga berangkat dari persoalan lingkungan yang telah mereka hadapi selama bertahun-tahun.

Ketua RT 09 Kelurahan Lingkar Selatan, Zamroni, mengatakan persoalan drainase bukan kebutuhan yang baru muncul setelah program pokir masuk.

Warga, kata dia, telah lama mengeluhkan saluran air yang tidak mampu menampung debit ketika hujan deras.

“Usulan ini sudah lama. Drainase di depan itu tidak tertampung, sehingga air mengalir ke rumah warga. Kalau hujan deras, ada sekitar tiga rumah yang terdampak genangan,” ujar Zamroni.

Menurut Zamroni, persoalan tersebut bukan sekadar saluran yang terlihat rusak. Kapasitas drainase yang terbatas membuat air mudah meluap ketika hujan dengan intensitas tinggi.

Kondisi itu bahkan sempat diatasi warga secara swadaya dengan membuat parit kecil. Namun, langkah tersebut belum mampu menghilangkan persoalan genangan.

“Awalnya parit kecil itu kami buat secara swadaya. Tapi kalau hujan deras tetap tergenang. Parit yang lama memang sudah lama dan kondisinya tidak bagus,” katanya.

Warga Klaim Usulan Sudah Lama Disampaikan

Zamroni menegaskan, pembangunan drainase tersebut tidak muncul secara tiba-tiba.

Menurut dia, kebutuhan perbaikan telah disampaikan warga sebelum akhirnya ditampung melalui jalur aspirasi anggota DPRD.

“Sudah lama kami usulkan. Baru kemudian ditampung lewat Pak Dewan, sekalian dilakukan pelebaran,” ujarnya.

Keterangan tersebut menjadi penting di tengah polemik mengenai pokir DPRD Kota Jambi.

Sebab, salah satu perdebatan yang muncul adalah bagaimana membedakan program yang benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dengan program yang berpotensi menguntungkan kepentingan tertentu.

Dalam kasus drainase di RT 09, warga menyatakan kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan persoalan lingkungan yang mereka alami.

Namun, keterangan warga tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh proses penganggaran telah sesuai ketentuan.

Asal-usul usulan, proses verifikasi, besaran anggaran, hingga pelaksanaan pekerjaan tetap menjadi bagian yang perlu dilihat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.

Tiga Rumah Disebut Terdampak Genangan

Bagi warga, ukuran keberhasilan program tersebut sederhana: air tidak lagi masuk ke rumah ketika hujan deras.

Zamroni mengatakan setidaknya terdapat sekitar tiga rumah yang selama ini terdampak ketika saluran tidak mampu menampung aliran air.

“Harapannya setelah diperbaiki dan dilebarkan, air bisa mengalir dengan baik dan tidak lagi masuk ke rumah warga,” katanya.

Masalah drainase seperti ini juga memiliki dimensi pelayanan publik. Infrastruktur lingkungan yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko genangan dan mengganggu aktivitas warga, terutama ketika hujan dengan intensitas tinggi.

Karena itu, warga berharap pekerjaan yang direalisasikan melalui pokir benar-benar menyelesaikan persoalan yang menjadi dasar pengusulan.

Pokir Bukan Anggaran Pribadi Dewan

Polemik pokir DPRD Kota Jambi sebelumnya mencuat setelah besaran alokasi yang melekat pada sejumlah unsur pimpinan DPRD menjadi perhatian publik.

Besaran tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penentuan kegiatan, distribusi anggaran, hingga sejauh mana program yang masuk benar-benar merepresentasikan kebutuhan masyarakat.

Secara prinsip, pokir merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang bersumber dari aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD.

Usulan tersebut tetap harus melewati mekanisme pembahasan, verifikasi dan penganggaran pemerintah daerah.

Artinya, keberadaan nama anggota DPRD dalam suatu program tidak serta-merta berarti anggaran tersebut merupakan dana pribadi anggota dewan atau dapat digunakan secara bebas.

Di sisi lain, transparansi tetap menjadi kunci agar publik dapat mengetahui dari mana sebuah usulan berasal, bagaimana prosesnya masuk ke perencanaan, berapa nilai anggarannya, siapa pelaksananya, serta apa hasil yang diterima masyarakat.

Dalam konteks RT 09 Lingkar Selatan, warga menilai substansi persoalannya bukan terletak pada siapa yang membawa aspirasi tersebut ke jalur penganggaran.

“Yang kami butuhkan memang pembangunan drainase karena ini masalah warga. Kalau hujan deras, rumah warga terdampak,” ujar Zamroni.

Bagi masyarakat, program tersebut baru benar-benar dapat disebut berhasil apabila pelebaran drainase mampu meningkatkan kapasitas aliran air dan mengurangi genangan.

Pada akhirnya, polemik mengenai pokir tidak cukup dinilai hanya berdasarkan besar kecilnya angka dalam dokumen APBD.

Yang tidak kalah penting adalah apakah program tersebut benar-benar menjawab persoalan warga, bagaimana proses pengadaannya berlangsung, dan apakah manfaatnya dapat dibuktikan di lapangan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kinerja PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk mulai menunjukkan dampak positif dari proses merger dan integrasi jaringan.

Memasuki semester pertama 2026, perusahaan mencatat pertumbuhan pendapatan sekaligus lonjakan profitabilitas yang signifikan.

Hingga akhir Juni 2026, XLSMART membukukan pendapatan Rp24,03 triliun. Angka tersebut meningkat 26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penguatan kinerja juga terlihat dari normalized EBITDA yang mencapai Rp11,05 triliun atau tumbuh 19 persen secara tahunan. Margin EBITDA yang dinormalisasi berada di level 46 persen.

Namun, pertumbuhan paling mencolok terjadi pada laba bersih yang dinormalisasi.

Normalized PAT XLSMART melonjak 294 persen menjadi Rp2,73 triliun dibandingkan semester pertama 2025.

Lonjakan tersebut menjadi indikasi bahwa manfaat merger mulai semakin terlihat, terutama seiring berkurangnya biaya integrasi dan meningkatnya efisiensi operasional.

Presiden Direktur dan CEO XLSMART Rajeev Sethi mengatakan perusahaan kini telah melewati fase integrasi intensif dan mulai mengarahkan perhatian pada optimalisasi bisnis hasil merger.

“Semester pertama 2026 menjadi fase penting dalam perjalanan XLSMART.

Setelah melalui proses integrasi yang intensif, kami kini memasuki fase optimalisasi dengan fondasi perusahaan yang semakin kuat,” ujar Rajeev.

Menurutnya, skala jaringan yang lebih besar, tambahan portofolio spektrum serta kekuatan multi-brand mulai diterjemahkan menjadi sinergi bisnis.

Pertumbuhan tersebut juga ditopang peningkatan konsumsi data dan penguatan rata-rata pendapatan per pengguna atau blended ARPU.

Pada semester pertama 2026, blended ARPU XLSMART naik menjadi Rp47,1 ribu dari Rp38,2 ribu pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Di saat bersamaan, trafik data tumbuh 19 persen secara tahunan menjadi 7.934 Petabytes.

Peningkatan konsumsi tersebut didorong semakin tingginya penggunaan layanan digital, termasuk streaming, mobile gaming dan layanan berbasis cloud.

92 Persen Site Sudah Terintegrasi

Salah satu pekerjaan besar pasca merger adalah menyatukan jaringan kedua perusahaan. Hingga akhir Juni 2026, sekitar 92 persen site telah terintegrasi ke jaringan XLSMART.

Perusahaan juga telah membongkar sekitar 15 ribu site yang dinilai redundant atau mengalami duplikasi.

Langkah tersebut ditujukan untuk menekan biaya operasional berulang sekaligus meningkatkan efisiensi jaringan.

Di sisi lain, jumlah BTS XLSMART meningkat 26 persen secara tahunan menjadi 265.442 BTS.

Sekitar separuh penambahan BTS selama satu tahun terakhir berada di luar Jawa. Sulawesi dan Kalimantan menjadi sejumlah wilayah yang mendapat penguatan jaringan.

Perluasan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat layanan 5G, termasuk blanket coverage di Balikpapan dan Banjarmasin.

Dari sisi sinergi merger, XLSMART mencatat realisasi gross synergy sebesar US$153 juta sepanjang semester pertama 2026.

Nilai tersebut melonjak sekitar tiga kali lipat dibandingkan US$48 juta pada periode yang sama 2025.

Sinergi berasal dari berbagai sumber, mulai dari negosiasi dengan mitra dan kontrak, optimalisasi site, utilitas dan fiber, penghematan biaya regulasi, optimalisasi organisasi hingga efisiensi pemasaran.

Penurunan biaya integrasi juga ikut memperbesar kontribusi sinergi terhadap kinerja perusahaan.

5G Menjangkau 52 Kota

Setelah fokus pada integrasi jaringan, XLSMART kini menggenjot ekspansi layanan 5G.

Sampai semester pertama 2026, jaringan 5G XLSMART telah tersedia di 52 kota dengan dukungan sekitar 15 ribu BTS 5G.

Cakupan populasi 5G perusahaan mencapai 23 persen secara nasional. Sementara kontribusi trafik 5G terhadap pertumbuhan trafik keseluruhan mencapai 27 persen.

Perusahaan juga menyebut kualitas pengalaman pengguna 5G meningkat 2,5 kali dibandingkan layanan 4G.

Penambahan spektrum menjadi salah satu modal utama untuk memperluas kapasitas dan kualitas jaringan.

Total portofolio spektrum XLSMART kini mencapai 217 MHz atau sekitar empat kali lipat dibandingkan gabungan portofolio spektrum sebelum merger.

Penguatan jaringan tersebut turut membawa sejumlah pengakuan dari Ookla untuk performa jaringan, termasuk kategori Indonesia’s Best Mobile Network 2026, Fastest 5G Network, Best 5G Network dan Best 5G Video Experience.

Kanal Digital Makin Penting

Perubahan perilaku pelanggan juga mulai tercermin pada kanal digital perusahaan.

XLSMART mencatat sekitar 36 juta pengguna aktif bulanan pada aplikasi myXL, AxisNet dan mySF.

Lebih dari 60 persen pendapatan mobile perusahaan kini dihasilkan melalui kanal digital.

Untuk memperkuat ekosistem digital, XLSMART juga menggandeng Google untuk menghadirkan Gemini AI Plus dan Cloud Storage bagi pelanggan tanpa biaya tambahan.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan penggunaan data, engagement digital, ARPU dan loyalitas pelanggan.

Utang Turun, Capex Tetap Besar

Di tengah ekspansi jaringan, posisi keuangan XLSMART juga menunjukkan penguatan.

Total utang bruto perusahaan pada akhir Juni 2026 tercatat Rp20,87 triliun. Rasio net debt terhadap EBITDA, termasuk pembiayaan sewa, berada pada level 2,61 kali.

XLSMART juga menyatakan tidak memiliki utang dalam denominasi dolar Amerika Serikat.

Struktur pinjaman perusahaan saat ini terdiri dari sekitar 90 persen dengan suku bunga mengambang dan 10 persen dengan suku bunga tetap.

Sementara itu, capitalized capex sepanjang semester pertama 2026 mencapai Rp10,27 triliun.

Belanja modal tersebut terutama digunakan untuk mendukung percepatan integrasi jaringan dan ekspansi layanan 5G.

Dengan sebagian besar integrasi jaringan telah diselesaikan, tantangan XLSMART berikutnya bergeser dari penyatuan aset menuju pembuktian manfaat merger secara berkelanjutan.

Efisiensi site, pertumbuhan trafik data, peningkatan ARPU, perluasan 5G dan penguatan kanal digital menjadi sejumlah indikator yang akan menentukan seberapa besar nilai merger dapat dikonversi menjadi pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Bagi XLSMART, semester pertama 2026 menjadi titik transisi dari fase integrasi menuju optimalisasi.

Fokus berikutnya bukan lagi sekadar menyatukan jaringan, tetapi memastikan skala bisnis yang lebih besar menghasilkan layanan yang semakin kuat sekaligus profitabilitas yang berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Perubahan gaya hidup ikut memengaruhi cara generasi muda memilih kendaraan.

Bagi anak muda di kawasan perkotaan, motor kini tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas dan ekspresi diri.

Rutinitas menuju kampus, berangkat bekerja, bertemu teman, mengunjungi coffee shop hingga mengikuti kegiatan komunitas membuat kebutuhan terhadap kendaraan yang praktis sekaligus memiliki karakter visual semakin besar.

Tren tersebut turut dilirik Yamaha melalui Yamaha Fazzio Hybrid.

Skutik ini menyasar konsumen muda dengan menawarkan kombinasi desain yang modern, fitur teknologi dan karakter yang dekat dengan gaya hidup perkotaan.

Koordinator Area Marketing Yamaha Jambi, Novento, mengatakan preferensi generasi muda terhadap kendaraan telah mengalami perubahan.

Faktor tampilan dan kenyamanan kini menjadi pertimbangan selain fungsi utama sebagai alat transportasi.

“Anak-anak muda sekarang tidak hanya mencari kendaraan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka juga mempertimbangkan desain, kenyamanan, teknologi, dan bagaimana kendaraan tersebut bisa menjadi bagian dari gaya hidup mereka,” ujar Novento.

Karakter desain Fazzio Hybrid menjadi salah satu aspek yang ditawarkan untuk menjawab tren tersebut.

Tampilannya dirancang agar dapat digunakan dalam berbagai situasi, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga kegiatan yang berkaitan dengan komunitas dan gaya hidup.

Bagi pengguna di perkotaan seperti Jambi, fleksibilitas menjadi salah satu kebutuhan penting.

Satu kendaraan diharapkan dapat menunjang berbagai aktivitas tanpa harus mengesampingkan faktor penampilan.

Kondisi itu terlihat dari semakin beragamnya ruang aktivitas anak muda Jambi.

Coffee shop, pusat kuliner, ruang publik, komunitas serta kegiatan kreatif menjadi bagian dari rutinitas yang membuat mobilitas semakin tinggi.

Dalam konteks tersebut, kendaraan juga semakin dekat dengan aktivitas digital.

Motor dengan desain yang kuat secara visual kerap menjadi bagian dari dokumentasi perjalanan, konten media sosial maupun aktivitas komunitas.

Fazzio Hybrid mencoba mengambil posisi di tengah perubahan tersebut dengan membawa karakter skutik yang tidak hanya mengedepankan fungsi mobilitas, tetapi juga unsur gaya.

Bagi generasi muda yang memiliki aktivitas padat, kendaraan praktis dibutuhkan untuk mendukung perpindahan dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya.

Namun, kebutuhan itu berjalan bersamaan dengan keinginan untuk memiliki kendaraan yang sesuai dengan karakter personal.

Perubahan perilaku konsumen muda inilah yang membuat segmen skutik bergaya semakin menarik.

Kendaraan tidak lagi sekadar dibeli berdasarkan kebutuhan teknis, tetapi juga bagaimana produk tersebut mampu merepresentasikan penggunanya.

Di Kota Jambi, fenomena tersebut berjalan seiring dengan berkembangnya aktivitas anak muda di berbagai ruang publik.

Mobilitas yang semakin tinggi menciptakan kebutuhan terhadap kendaraan yang mudah digunakan sekaligus mampu mengikuti ritme kehidupan perkotaan.

Yamaha Fazzio Hybrid pun ditempatkan sebagai salah satu pilihan bagi konsumen yang ingin menggabungkan kebutuhan mobilitas dengan penampilan.

Kehadirannya menyasar anak muda yang menjadikan aktivitas harian sebagai bagian dari gaya hidup berangkat kuliah, bekerja, bertemu teman, mengeksplorasi tempat baru hingga terlibat dalam kegiatan komunitas.

Pada akhirnya, perkembangan gaya hidup generasi muda membuat kendaraan memiliki peran yang semakin luas.

Motor bukan lagi hanya alat transportasi, tetapi juga bagian dari cara seseorang membangun identitas, berinteraksi dan menikmati aktivitas sehari-hari.

Di tengah dinamika tersebut, Yamaha Fazzio Hybrid mencoba hadir sebagai skutik yang menggabungkan mobilitas dan gaya, mengikuti karakter anak muda Jambi yang semakin aktif, kreatif dan gemar mengeksplorasi berbagai pengalaman baru.(*)

YOGYAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mulai membawa potensi daerah ke level yang lebih luas.

Bukan hanya memperkenalkan identitas dan kekayaan budaya, Pemkot Jambi juga membuka peluang kerja sama konkret dengan pemerintah daerah dan mitra dari Tiongkok.

Langkah tersebut dilakukan Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., saat tampil sebagai salah satu pembicara dalam Dialog Pemerintah Daerah Indonesia-Tiongkok 2026 di Bima Room, Yogyakarta City Hall, Selasa 11 Agustus 2026.

Forum yang mempertemukan pemerintah daerah Indonesia dan Tiongkok tersebut digelar melalui kolaborasi United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) dan Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC), dengan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai tuan rumah.

Bagi Jambi, forum ini bukan sekadar agenda diplomasi antardaerah.

Kehadiran Maulana menjadi kesempatan untuk menawarkan potensi Kota Jambi sekaligus mencari ruang kerja sama yang bisa memberi dampak terhadap ekonomi dan masyarakat.

Dalam forum tersebut, Maulana mengangkat tema “Jambi City: A Global Gateway for Cultural Harmony” atau Kota Jambi sebagai gerbang global bagi harmoni budaya.

Maulana memperkenalkan Kota Jambi sebagai daerah yang memiliki modal budaya, sejarah, pendidikan, perdagangan, jasa dan pariwisata.

Keberagaman masyarakat serta kehidupan sosial yang relatif harmonis disebut menjadi salah satu kekuatan yang dapat dikembangkan dalam membangun jejaring internasional.

Namun, salah satu modal terbesar yang ditawarkan adalah sejarah hubungan antara Jambi dan Tiongkok yang telah berlangsung sejak masa lampau.

Maulana menyoroti keberadaan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi yang memiliki jejak sejarah panjang sebagai pusat pendidikan dan keagamaan Buddha di kawasan Asia.

Menurutnya, sejarah tersebut dapat menjadi fondasi untuk membangun kerja sama baru yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini, mulai dari pariwisata sejarah, pertukaran budaya, pendidikan hingga ekonomi kreatif.

“Hubungan Indonesia dan Tiongkok memiliki sejarah yang panjang. Muaro Jambi menjadi salah satu bukti bahwa sejak masa lampau telah terjalin hubungan peradaban, pendidikan, budaya dan perdagangan yang melintasi batas wilayah,” ujar Maulana.

Potensi tersebut dinilai semakin penting karena hubungan masyarakat Indonesia dan Tiongkok tidak hanya berlangsung pada tingkat pemerintah, tetapi juga melalui interaksi langsung antarmasyarakat.

Maulana bahkan menyebut wisatawan asal China menjadi salah satu pasar penting bagi Jambi.

“Faktanya turis terbanyak datang ke Kota Jambi 34 persen dari China, ini wujud dari eratnya hubungan kita sejak masa lalu, people to people,” katanya.

Data tersebut, menurut Maulana, menunjukkan adanya peluang yang dapat dikembangkan lebih jauh.

Hubungan historis tidak cukup hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi harus diterjemahkan menjadi kerja sama yang mampu menggerakkan sektor ekonomi daerah.

Karena itu, Pemkot Jambi membuka peluang kolaborasi di bidang pariwisata, perdagangan, pendidikan, ekonomi kreatif, kebudayaan hingga tata kelola perkotaan.

Maulana menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin kerja sama internasional berhenti pada kegiatan seremonial atau pertukaran kunjungan semata.

“Melalui kerja sama antarkota, kita ingin membangun hubungan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menghasilkan kolaborasi konkret dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Bagi Kota Jambi, perluasan jejaring internasional juga diarahkan untuk membuka akses terhadap peluang investasi dan pasar yang lebih luas.

Kerja sama antarkota dengan mitra dari Tiongkok diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi pertukaran pengetahuan, inovasi, pengembangan sektor pariwisata, promosi produk daerah serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

Di sisi lain, kekayaan sejarah dan budaya Kota Jambi dapat menjadi instrumen diplomasi daerah.

KCBN Muaro Jambi, kawasan Kota Seberang serta berbagai tradisi masyarakat menjadi aset yang dapat dikemas untuk memperkuat daya tarik Jambi di mata wisatawan dan mitra internasional.

Forum Indonesia-Tiongkok tersebut juga mempertemukan sejumlah kepala daerah dan delegasi dari kedua negara.

Berbagai pengalaman dan gagasan mengenai pembangunan daerah, kebudayaan, ekonomi serta tata kelola perkotaan menjadi bagian dari agenda pertukaran.

Pemkot Jambi melihat forum tersebut sebagai kesempatan untuk membangun koneksi yang lebih luas.

Targetnya bukan hanya memperkenalkan Kota Jambi, tetapi menciptakan peluang kerja sama yang dapat ditindaklanjuti setelah forum berakhir.

Diplomasi antarkota pun ditempatkan sebagai salah satu strategi pembangunan daerah.

Melalui jejaring internasional, Kota Jambi ingin memperluas peluang investasi, meningkatkan kunjungan wisatawan, membuka ruang pertukaran pengetahuan dan mendorong inovasi.

Dengan modal sejarah hubungan Jambi dan Tiongkok serta potensi budaya yang dimiliki, pemerintah kota berharap hubungan tersebut dapat berkembang menjadi kemitraan yang lebih produktif.

Pada akhirnya, tantangan bagi Pemkot Jambi bukan lagi sekadar bagaimana membawa nama daerah ke panggung internasional, melainkan memastikan peluang yang muncul benar-benar diterjemahkan menjadi program yang berdampak terhadap masyarakat.

Mulai dari meningkatnya kunjungan wisatawan, terbukanya pasar produk lokal, masuknya investasi, hingga pertukaran pengetahuan dan teknologi, seluruhnya menjadi peluang yang dapat dikejar melalui diplomasi antarkota.

Kehadiran Maulana dalam Dialog Pemerintah Daerah Indonesia-Tiongkok 2026 menjadi salah satu langkah Pemkot Jambi memperkuat posisi daerah dalam jejaring global.

Kota Jambi ingin tampil bukan hanya sebagai kota dengan kekayaan sejarah, tetapi sebagai daerah yang siap membangun kemitraan internasional dan bersaing di tengah perubahan ekonomi kawasan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi mulai menggeser cara melihat kualitas pelayanan kesehatan.

Bagi rumah sakit milik Pemerintah Kota Jambi tersebut, ukuran keberhasilan pelayanan tidak cukup hanya dilihat dari tindakan medis, tetapi juga dari pengalaman masyarakat sejak datang hingga menyelesaikan layanan.

Karena itu, suara pasien mulai ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses evaluasi.

Direktur RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi, dr. Anastasia Yekti Heningnurani, MARS, mengatakan masyarakat perlu diberi ruang untuk menyampaikan langsung pengalaman mereka selama mendapatkan pelayanan di rumah sakit.

Hal tersebut disampaikannya dalam Forum Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi di Aula Lantai IV rumah sakit.

Anastasia menegaskan, forum tersebut tidak boleh hanya menjadi agenda rutin tanpa tindak lanjut.

“Ini bukan kegiatan formalitas. Forum ini memberikan ruang untuk mendengarkan masyarakat, bagaimana pelayanan yang kami berikan dan apa saja yang perlu kami perbaiki,” katanya.

Menurut Anastasia, perubahan cara pandang menjadi penting karena masyarakat bukan sekadar pihak yang datang untuk menerima pelayanan.

Mereka juga memiliki pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui bagian mana dari sistem pelayanan yang masih perlu dibenahi.

Pengalaman Pasien Jadi Ukuran Pelayanan

Anastasia mengatakan kualitas rumah sakit tidak semata-mata ditentukan oleh keberhasilan dokter menangani penyakit pasien.

Aspek kenyamanan, kemudahan memperoleh layanan, sikap petugas hingga perlakuan yang diterima pasien juga menjadi bagian dari kualitas pelayanan publik.

“Keberhasilan rumah sakit bukan hanya dari sisi pelayanan medis, tetapi juga bagaimana pasien merasa nyaman. Paradigma masyarakat bukan hanya sebagai penerima pelayanan, tetapi menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan pelayanan,” ujarnya.

Sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, RSUD H. Abdul Manap memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan yang dapat diakses masyarakat secara layak, bermutu dan tanpa diskriminasi.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena sebagian besar masyarakat yang datang ke rumah sakit merupakan peserta BPJS Kesehatan.

Anastasia memastikan status pembiayaan tidak menjadi dasar untuk membedakan pelayanan.

“Kami tidak membedakan BPJS atau tidak. Semua kami layani secara inklusif tanpa diskriminasi,” tegasnya.

Ia berharap semakin luasnya cakupan jaminan kesehatan dapat membuat masyarakat lebih mudah memperoleh pelayanan ketika membutuhkan penanganan medis.

Layanan Jantung Mulai Diperkuat

Pembenahan pelayanan tidak hanya dilakukan dari sisi pengalaman pasien. RSUD H. Abdul Manap juga memperluas kemampuan medis, salah satunya melalui pengembangan layanan jantung.

Rumah sakit tersebut menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang mendapatkan penguatan layanan prioritas KJSU, meliputi kanker, jantung, stroke dan uroneurologi.

Untuk layanan jantung, RSUD H. Abdul Manap telah menerima fasilitas catheterization laboratory atau cathlab dari Kementerian Kesehatan.

Fasilitas tersebut memungkinkan rumah sakit mengembangkan pelayanan kateterisasi jantung. Setelah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, layanan tersebut mulai berjalan sejak 26 Mei 2026.

“Untuk jantung, kami sudah mendapatkan alat dari Kementerian Kesehatan, yaitu cathlab untuk kateterisasi jantung. Kami juga sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan pelayanan sudah dimulai sejak 26 Mei,” jelas Anastasia.

Namun, pengembangan layanan tersebut belum sepenuhnya tanpa kendala.

RSUD H. Abdul Manap masih belum memiliki dokter spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular (BTKV).

Keterbatasan sumber daya manusia itu membuat kemampuan pelayanan harus disesuaikan dengan tenaga medis yang tersedia, khususnya ketika menghadapi kasus yang membutuhkan tindakan segera.

Artinya, penguatan fasilitas medis harus berjalan beriringan dengan penguatan sumber daya manusia agar peralatan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Rumah Sakit Berusia 20 Tahun, Fasilitas Terus Dirawat

Dari sisi kapasitas, RSUD H. Abdul Manap saat ini memiliki 120 tempat tidur.

Sebanyak 14 tempat tidur digunakan untuk ruang intensif, enam tempat tidur untuk perinatologi dan 100 tempat tidur lainnya untuk pelayanan rawat inap.

Dengan usia rumah sakit yang telah beroperasi sejak 2006, pemeliharaan fasilitas menjadi pekerjaan yang tidak bisa diabaikan.

Anastasia mengakui sejumlah fasilitas membutuhkan perawatan dan perbaikan secara berkala untuk menjaga kualitas pelayanan.

“Memang kami tidak menampik rumah sakit ini sudah lama, sejak 2006. Karena itu, maintenance dan perbaikan memang perlu terus dilakukan,” katanya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan mutu pelayanan tidak hanya bergantung pada penambahan alat kesehatan.

Infrastruktur, kenyamanan ruang pelayanan, kapasitas rawat inap hingga kesiapan tenaga kesehatan juga harus terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Targetnya Bukan Hanya Menambah Layanan

Ke depan, RSUD H. Abdul Manap tidak ingin peningkatan pelayanan hanya diterjemahkan sebagai penambahan fasilitas atau layanan medis baru.

Evaluasi terhadap pengalaman pasien akan menjadi bagian penting dalam melihat apakah perubahan yang dilakukan benar-benar dirasakan masyarakat.

Bagi rumah sakit, pelayanan kesehatan pada akhirnya bukan hanya soal pasien mendapatkan diagnosis dan pengobatan.

Ada pengalaman yang terbentuk sejak pasien memasuki rumah sakit, berinteraksi dengan petugas, menjalani pemeriksaan hingga kembali ke rumah.

Karena itu, keterbukaan terhadap masukan masyarakat menjadi salah satu kunci agar pembenahan pelayanan tidak berhenti pada kebijakan internal, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan orang yang menggunakan layanan tersebut.

Di saat yang sama, pengembangan cathlab, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemeliharaan fasilitas menjadi pekerjaan lanjutan yang harus berjalan bersamaan.

Dengan pendekatan tersebut, RSUD H. Abdul Manap berupaya membangun pelayanan yang tidak hanya kuat dari sisi medis, tetapi juga lebih responsif terhadap pengalaman, kebutuhan dan harapan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Luas lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi telah menembus 300 hektare.

Namun, angka tersebut belum menjadi catatan akhir karena sejumlah titik kebakaran masih dalam penanganan dan belum dapat diukur secara menyeluruh.

Kondisi itu membuat luas dampak karhutla di Jambi berpotensi terus bertambah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi masih melakukan pendataan sembari memastikan proses pemadaman dan pendinginan di sejumlah lokasi berjalan.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni, mengatakan berdasarkan penghitungan sementara, luas lahan yang terbakar sudah berada di atas 300 hektare.

“Hitungan kita sampai hari ini baru 300 hektare. Tapi angkanya itu di atas 300 hektare,” kata Bachyuni saat diwawancarai, Senin 10 Agustus 2026.

Muaro Jambi Belum Masuk Perhitungan Final

Salah satu daerah yang membuat angka tersebut masih berpotensi bertambah adalah Kabupaten Muaro Jambi.

Kebakaran di wilayah tersebut masih berlangsung sehingga tim belum dapat melakukan pengukuran secara akurat.

Bachyuni memperkirakan luas lahan yang terdampak karhutla di Muaro Jambi sudah mencapai lebih dari 50 hektare.

“Muaro Jambi ini diperkirakan di atas 50-an hektare,” ujarnya.

Artinya, angka luas karhutla yang saat ini tercatat BPBD belum sepenuhnya menggambarkan kondisi di lapangan.

Luasan tersebut masih akan diperbarui setelah tim dapat melakukan pengukuran terhadap kawasan yang terbakar.

Selain Muaro Jambi, kondisi serupa terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Penghitungan luas lahan yang terbakar di daerah tersebut juga belum dapat dilakukan secara maksimal.

Menurut Bachyuni, pengukuran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru ketika api masih aktif.

Tim harus menunggu proses pemadaman dan pendinginan selesai agar luasan lahan yang terdampak dapat dihitung dengan lebih akurat.

“Kalau sudah dilakukan pendinginan, tim baru bisa mengukur,” jelasnya.

Pemadaman Masih Berlangsung

Di tengah proses pendataan, penanganan karhutla masih terus dilakukan di sejumlah lokasi. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Air Merah.

Tim gabungan masih melakukan pemadaman sekaligus pendinginan untuk memastikan api tidak kembali muncul dan meluas ke kawasan lain.

“Masih, masih. Ini mau turun lagi saya,” kata Bachyuni.

Untuk lokasi Air Merah, BPBD menyebut lahan yang terbakar merupakan lahan masyarakat yang dikelola oleh kelompok tani dan koperasi.

Karakteristik lahan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan karhutla.

Setelah api permukaan berhasil dipadamkan, petugas masih harus memastikan tidak terdapat bara atau titik panas yang berpotensi memicu kebakaran kembali.

Karena itu, pendinginan menjadi bagian penting sebelum tim melakukan penghitungan luas lahan yang terdampak.

Kabut Asap Mulai Jadi Perhatian

Selain luas lahan terbakar, kemunculan kabut asap di sejumlah wilayah Jambi juga menjadi perhatian BPBD.

Namun, pemerintah daerah belum ingin buru-buru menyimpulkan sumber asap hanya berdasarkan kondisi angin.

Bachyuni mengatakan arah angin saat ini bergerak dari tenggara menuju utara.

Pergerakan tersebut menjadi salah satu informasi yang dipantau untuk membaca kemungkinan pergerakan asap dari lokasi kebakaran.

Meski demikian, BPBD masih akan melakukan pemantauan bersama pihak terkait sebelum menarik kesimpulan mengenai sumber dan arah sebaran asap.

“Kita tidak boleh nuduh. Kita melihat arah anginnya dari mana,” tegasnya.

Kondisi tersebut menunjukkan penanganan karhutla di Jambi tidak hanya menghadapi persoalan pemadaman api.

Pemerintah juga harus berhadapan dengan tantangan pendataan, pendinginan, pemantauan titik panas hingga potensi penyebaran asap ke wilayah lain.

Dengan luas lahan terbakar yang telah berada di atas 300 hektare dan sejumlah lokasi yang belum selesai dihitung, angka karhutla Jambi masih sangat mungkin berubah dalam beberapa hari ke depan.

BPBD pun terus mendorong percepatan penanganan di lapangan agar titik api segera dikendalikan sekaligus memastikan data luasan karhutla dapat diperbarui berdasarkan hasil pengukuran setelah proses pemadaman dan pendinginan selesai.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Muaro Jambi telah membakar sekitar 50 hektare lahan.

Kondisi tersebut dilaporkan Gubernur Jambi Al Haris dalam rapat koordinasi penanganan peningkatan eskalasi Karhutla bersama pemerintah pusat, Senin 10 Agustus 2026.

Rakor tersebut digelar secara virtual dan melibatkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Kementerian Kehutanan serta Kementerian Lingkungan Hidup.

Dari Jambi, rapat turut diikuti Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi Bachyuni Deliansyah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Eko Rinjani, unsur TNI/Polri serta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi.

Dalam rapat tersebut, Al Haris menyampaikan perkembangan terbaru penanganan Karhutla di Muaro Jambi.

Ia mengatakan tim gabungan masih berada di lapangan untuk mencegah api meluas.

“Sudah kita laporkan, mudah-mudahan tidak akan meluas lagi. Tim masih terus bekerja sampai hari ini,” ujar Al Haris.

50 Hektare Terbakar, Api Tak Boleh Dibiarkan Muncul Lagi

Menurut Al Haris, tantangan penanganan Karhutla tidak berhenti ketika kobaran api berhasil dipadamkan.

Kawasan yang terbakar, terutama lahan dengan karakteristik gambut, masih memiliki potensi menyimpan bara dan memunculkan kembali titik api.

Karena itu, Satgas Karhutla Provinsi Jambi bersama unsur terkait diminta tidak hanya melakukan pemadaman, tetapi juga memastikan proses pendinginan berjalan maksimal.

“Kami akan terus bekerja dan saling berkoordinasi untuk memadamkan api,” tegasnya.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah api kembali muncul dan merambat ke area lain.

Apalagi kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan risiko kebakaran meluas.

Al Haris memastikan koordinasi antarpihak terus dilakukan selama proses penanganan berlangsung.

Pemerintah Pusat Minta Karhutla Segera Dikendalikan

Dalam rakor tersebut, Menko Polkam juga menekankan pentingnya kecepatan daerah dalam merespons setiap kejadian Karhutla.

Setiap titik kebakaran diminta segera ditangani agar api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan mengancam kawasan lain.

“Menko Polkam berharap pengendalian Karhutla di masing-masing daerah berjalan dengan baik, agar kepastian lahan kita aman. Kalau ada kebakaran segera diatasi dan diminimalisir perluasannya,” kata Al Haris menyampaikan arahan dalam rakor tersebut.

Bagi Pemprov Jambi, koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kunci menghadapi peningkatan ancaman Karhutla.

Penanganan melibatkan pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, kejaksaan serta unsur terkait lainnya.

Al Haris Minta Warga Ikut Pantau Titik Api

Selain mengandalkan tim gabungan, Al Haris meminta masyarakat ikut menjadi bagian dari upaya pencegahan Karhutla.

Masyarakat dinilai memiliki posisi penting karena berada paling dekat dengan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran.

Ia meminta warga segera memberikan informasi apabila menemukan tanda-tanda munculnya api agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.

“Masyarakat diminta terlibat dalam meminimalisir kejadian Karhutla, karena mereka yang mengetahui kondisi di lapangan,” pungkasnya.

Dengan luas lahan terbakar yang telah mencapai sekitar 50 hektare di Muaro Jambi, Pemprov Jambi kini memprioritaskan agar kebakaran tidak kembali meluas.

Tim di lapangan juga terus melakukan pemadaman dan pendinginan, sementara koordinasi dengan pemerintah pusat diperkuat untuk mengantisipasi peningkatan eskalasi Karhutla.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Alokasi pokok-pokok pikiran (pokir) empat pimpinan DPRD Kota Jambi yang mencapai sekitar Rp17,45 miliar menjadi sorotan.

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly menegaskan anggaran tersebut bukan dana pribadi anggota dewan, melainkan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang bersumber dari aspirasi masyarakat.

Berdasarkan data alokasi yang diperbincangkan, empat unsur pimpinan DPRD Kota Jambi memiliki total 92 paket kegiatan dengan nilai sekitar Rp17,45 miliar.

Kemas sebagai Ketua DPRD tercatat memiliki alokasi sekitar Rp5,525 miliar untuk 39 paket kegiatan.

Sementara Wakil Ketua DPRD Muhammad Yasir sekitar Rp2,646 miliar untuk 12 paket, Wakil Ketua Jefrizen sekitar Rp3,927 miliar untuk 22 paket, dan Wakil Ketua Naim sekitar Rp5,350 miliar untuk 19 paket.

Besarnya angka tersebut memunculkan pertanyaan mengenai posisi pokir dalam struktur APBD serta sejauh mana kewenangan anggota DPRD dalam menentukan program yang masuk ke dalam anggaran.

Kemas meminta persoalan tersebut tidak dipahami sebagai anggaran yang dapat digunakan atau ditentukan secara pribadi oleh anggota dewan.

“Jangan sampai berkembang menjadi multitafsir. Pokir itu pada dasarnya bukan untuk kepentingan dan dana pribadi dewan,” ujar Kemas.

Berawal dari Aspirasi Warga

Kemas menjelaskan, pokir berasal dari proses penyerapan aspirasi yang dilakukan anggota DPRD, salah satunya melalui kegiatan reses dan kunjungan langsung ke masyarakat.

Aspirasi tersebut dapat berupa kebutuhan pembangunan jalan lingkungan, drainase, infrastruktur permukiman maupun fasilitas lainnya.

Menurutnya, berbagai usulan warga kemudian dihimpun untuk diperjuangkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

“Usulan dari RT dan masyarakat dituangkan dalam rencana APBD setiap tahunnya. Kemudian diverifikasi juga oleh pemerintah. Jadi tidak semua usulan yang disampaikan otomatis bisa direalisasikan,” katanya.

Dengan demikian, menurut Kemas, keberadaan pokir tidak berarti anggota DPRD memiliki kewenangan penuh untuk menentukan penggunaan anggaran.

Setiap usulan tetap harus melalui pembahasan, verifikasi dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta prioritas pembangunan.

Tidak Semua Usulan Bisa Masuk APBD

Kemas mengatakan DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, pengawasan dan penganggaran.

Dalam fungsi penganggaran tersebut, anggota DPRD berkewajiban menyerap kebutuhan masyarakat dan memperjuangkannya dalam proses penyusunan APBD.

Pokir menjadi salah satu kanal untuk membawa aspirasi tersebut ke dalam pembahasan pembangunan, termasuk aspirasi yang belum terakomodasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang.

“Ada aspirasi masyarakat yang masuk melalui Musrenbang, ada juga yang kami tampung melalui pokir. Ini bagian dari fungsi dewan dalam menghimpun aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Namun, Kemas menekankan aspirasi yang dihimpun anggota DPRD bukan berarti otomatis berubah menjadi proyek atau kegiatan yang mendapatkan anggaran.

Ia mengatakan pemerintah daerah tetap memiliki peran dalam proses verifikasi dan penentuan program berdasarkan kebutuhan serta kemampuan APBD.

“Kami juga berkonsultasi dengan pemerintah mengenai kebutuhan masyarakat. Memang tidak semua program yang diusulkan bisa terealisasi,” tegasnya.

Mengapa Nilai Pokir Pimpinan Berbeda?

Perbedaan nilai pokir antarunsur pimpinan DPRD juga menjadi perhatian. Nilai yang tercatat berkisar Rp2,6 miliar hingga Rp5,5 miliar dengan jumlah paket kegiatan yang berbeda-beda.

Kemas mengatakan perbedaan tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai pembagian dana yang sama kepada masing-masing pimpinan DPRD.

Menurutnya, besaran anggaran berkaitan dengan jumlah aspirasi yang dihimpun, kebutuhan pembangunan di lapangan serta program yang kemudian masuk dalam proses perencanaan daerah.

“Saya sering turun ke masyarakat. Banyak permintaan atau penyampaian masyarakat yang belum terakomodasi. Aspirasi itulah yang kemudian saya masukkan dalam program kerja atau pokir,” katanya.

Ia kembali menegaskan, proses tersebut tetap berada dalam mekanisme penganggaran pemerintah daerah.

“Ini murni aspirasi. Inilah salah satu fungsi dewan. Selain legislasi dan pengawasan, kami juga mempunyai fungsi penganggaran,” ujar Kemas.

Transparansi Jadi Titik Penting

Di tengah sorotan terhadap nilai pokir yang mencapai belasan miliar rupiah, keterbukaan mengenai program menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan mengenai konsep pokir, tetapi juga informasi mengenai kegiatan yang diusulkan, lokasi, nilai anggaran, penerima manfaat hingga pelaksanaan program.

Keterbukaan tersebut diperlukan agar publik dapat memastikan bahwa anggaran yang masuk melalui pokir benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak berhenti pada daftar kegiatan dalam dokumen APBD.

Kemas memastikan pokir tetap harus mengikuti mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah.

Menurutnya, DPRD memang bertugas menyerap dan memperjuangkan aspirasi, tetapi keputusan akhir mengenai realisasi program tetap dipengaruhi proses pembahasan serta kemampuan keuangan daerah.

“Yang paling penting adalah kebutuhan masyarakat bisa terakomodasi. Kami menyerap aspirasi, memperjuangkannya dan membahasnya bersama pemerintah,” kata dia.

“Tetapi sekali lagi, tidak semua aspirasi bisa direalisasikan karena semuanya tetap melalui proses dan kemampuan anggaran daerah,” pungkasnya.(*)