Musim Hujan Mengintai Pengendara Motor, Simak 7 Tips Aman agar Terhindar dari Kecelakaan

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Musim hujan membawa tantangan tersendiri bagi pengendara sepeda motor.

Jalanan licin, genangan air, jarak pandang terbatas hingga angin kencang dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika pengendara tidak mengantisipasinya dengan baik.

Kondisi tersebut menuntut pengendara untuk lebih berhati-hati, mulai dari mempersiapkan kendaraan sebelum berangkat hingga menyesuaikan cara berkendara ketika hujan turun.

Melihat pentingnya keselamatan di jalan raya, PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen) selaku Main Dealer sepeda motor Honda di Provinsi Jambi mengingatkan masyarakat agar menerapkan prinsip #Cari_aman selama musim hujan.

Ada tujuh hal penting yang perlu diperhatikan pengendara sepeda motor agar perjalanan tetap aman.

1. Atur Waktu Perjalanan, Jangan Terburu-buru

Hujan sering membuat arus lalu lintas melambat. Kondisi jalan yang licin juga menuntut pengendara mengurangi kecepatan.

Karena itu, rencanakan perjalanan dengan memperhitungkan kemungkinan kemacetan dan perubahan cuaca.

Berangkat lebih awal menjadi pilihan yang lebih aman dibandingkan memacu kendaraan karena takut terlambat.

Ingat, mengejar waktu tidak sebanding dengan risiko kecelakaan di jalan raya.

2. Hindari Jas Hujan Ponco

Pemilihan jas hujan ternyata tidak boleh sembarangan. Sinsen menyarankan pengendara menggunakan jas hujan model setelan yang terdiri dari atasan dan celana.

Model ponco sebaiknya dihindari karena bagian kain yang menjuntai berpotensi tersangkut pada roda, rantai, atau bagian kendaraan lainnya.

Pilih jas hujan berwarna cerah atau memiliki material reflektif agar keberadaan pengendara lebih mudah terlihat oleh pengguna jalan lain.

3. Periksa Ban dan Rem Sebelum Berangkat

Ban menjadi komponen penting yang menentukan kestabilan sepeda motor ketika melintasi jalan basah.

Pastikan tekanan angin sesuai rekomendasi pabrikan dan periksa ketebalan alur ban. Ban yang sudah aus berisiko kehilangan daya cengkeram, terutama ketika melintasi permukaan jalan yang licin.

Jangan lupa memeriksa sistem pengereman, termasuk kampas rem serta fungsi rem depan dan belakang. Kondisi rem yang prima membantu pengendara mengantisipasi situasi darurat.

4. Pastikan Seluruh Lampu Berfungsi

Jarak pandang biasanya menurun ketika hujan turun, terutama saat cuaca mendung atau menjelang malam.

Periksa lampu utama, lampu belakang, dan lampu sein sebelum memulai perjalanan.

Pastikan semuanya menyala dengan baik agar pengendara dapat melihat kondisi jalan sekaligus membantu pengguna jalan lain mengenali keberadaan dan arah kendaraan.

Bersihkan pula bagian mika lampu dari kotoran yang dapat mengurangi pencahayaan.

5. Kurangi Kecepatan dan Jaga Jarak Aman

Permukaan jalan yang basah dapat mengurangi daya cengkeram ban. Akibatnya, sepeda motor lebih mudah kehilangan kendali ketika pengendara melakukan pengereman atau manuver secara mendadak.

Kurangi kecepatan, hindari pengereman mendadak, dan pertahankan jarak aman dengan kendaraan di depan.

Pengendara juga perlu menghindari gerakan menikung secara tiba-tiba agar sepeda motor tetap stabil.

6. Jangan Sembarangan Menerobos Genangan

Genangan air sering menyembunyikan lubang, jalan rusak, atau cekungan yang tidak terlihat dari permukaan.

Pengendara sebaiknya tidak memaksakan diri melintasi genangan yang tidak diketahui kedalamannya. Jika memungkinkan, pilih jalur lain yang lebih aman.

Jangan mengambil risiko hanya karena ingin menghemat waktu perjalanan.

7. Menepi Jika Hujan Deras Mengganggu Pandangan

Ketika hujan semakin deras hingga menghalangi jarak pandang, keputusan paling aman adalah menghentikan perjalanan sementara.

Cari tempat berteduh yang aman, bukan di tengah jalan, tikungan, atau lokasi yang mengganggu arus kendaraan.

Lanjutkan perjalanan setelah hujan mereda dan kondisi jarak pandang memungkinkan pengendara berkendara dengan aman.

Keselamatan Bukan Hanya Soal Kendaraan

Selain memperhatikan tujuh langkah tersebut, pengendara tetap wajib menggunakan helm berstandar SNI dan perlengkapan keselamatan lainnya.

Konsentrasi selama perjalanan juga harus dijaga agar mampu merespons perubahan situasi di jalan.

Melalui edukasi keselamatan berkendara ini, PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen) terus mengajak masyarakat Jambi membudayakan prinsip #Cari_aman.

Pesannya sederhana: jangan hanya memastikan sepeda motor siap digunakan, tetapi pastikan juga kondisi pengendara dan situasi perjalanan mendukung keselamatan.

Sebab, tujuan utama berkendara bukan sekadar sampai lebih cepat, melainkan tiba di tempat tujuan dengan selamat.(*)




KAI Logistik Perkuat Distribusi Logistik Halal, Volume Angkutan Catat 164 Ribu Ton hingga Oktober 2026

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — KAI Logistik, anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berfokus pada penyediaan solusi logistik nasional, terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung distribusi produk halal melalui layanan angkutan kontainer berbasis kereta api.

Hingga Oktober 2026, volume angkutan halal perusahaan tercatat mencapai 164.142 ton. Capaian ini mencerminkan meningkatnya pemanfaatan layanan sekaligus peran KAI Logistik dalam mendukung kelancaran rantai pasok produk halal di Indonesia.

Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik, Aniek Dwi Deviyanti, menyampaikan bahwa kinerja angkutan halal menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang 2026. Pada Triwulan I, volume angkutan tercatat sebesar 37.710 ton, kemudian meningkat menjadi 49.842 ton pada Triwulan II. Tren tersebut berlanjut pada Triwulan III dengan volume mencapai 59.418 ton, sekaligus menjadi capaian tertinggi dibandingkan dua triwulan sebelumnya.

“Memasuki Triwulan IV, volume angkutan halal pada Oktober sebagai bulan pertama triwulan tersebut tercatat sebesar 954 TEUs atau setara dengan 17.172 ton. Kami optimistis dapat menjaga tren positif ini serta terus mengoptimalkan kinerja angkutan hingga akhir tahun,” ujarnya.

Lebih lanjut, Aniek menjelaskan bahwa penerapan logistik halal tidak hanya mencakup pemenuhan sertifikasi produk, tetapi juga memastikan integritas halal tetap terjaga di setiap tahapan rantai distribusi, mulai dari penyimpanan, penanganan, hingga pengiriman.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, KAI Logistik telah memperoleh Sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk jasa pendistribusian sejak 2024. Komitmen ini kemudian diperluas melalui penerapan sertifikasi halal di empat terminal barang utama berbasis kereta api, yaitu Sungai Lagoa, Klari, Ronggowarsito, dan Kalimas.

Perkembangan layanan logistik halal juga sejalan dengan pertumbuhan industri halal nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa kinerja industri halal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang menggembirakan.

Hingga akhir semester I/2026, terdapat 2,67 juta perusahaan industri yang telah memiliki sertifikat halal. Angka ini didominasi oleh sektor makanan halal sebanyak 2,32 juta industri, diikuti oleh industri minuman halal dengan 342,09 ribu industri, serta kimia, farmasi dan obat tradisional dengan 5.341 industri.

Seiring dengan perkembangan tersebut, layanan angkutan halal KAI Logistik banyak dimanfaatkan oleh pelaku industri manufaktur dan fast-moving consumer goods (FMCG). Adapun sejumlah relasi dengan volume pengiriman terbesar meliputi Klari–Kalimas, Sungai Lagoa–Ronggowarsito, serta Kalimas–Klari. Tingginya pemanfaatan pada koridor tersebut menunjukkan kebutuhan distribusi antarkawasan industri yang semakin berkembang, sekaligus memperkuat peran transportasi kereta api dalam mendukung pergerakan produk halal.

Ke depan, KAI Logistik akan terus mengoptimalkan layanan angkutan halal melalui peningkatan kualitas operasional, pemanfaatan fasilitas pendukung, serta pengembangan solusi logistik yang terintegrasi. Upaya ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku industri dalam menjaga kualitas dan integritas produk selama proses distribusi, sekaligus memperluas kontribusi perusahaan dalam membangun ekosistem logistik halal yang andal, efisien, dan berdaya saing di tingkat nasional.

Tentang KAI Logistik
PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) dibentuk dengan tujuan melayani distribusi logistik berbasis kereta api, dengan kemasan bisnis door to door service untuk memberikan pelayanan yang paripurna bagi Pelanggan kereta api yang didukung dengan layanan pra dan purna.

KAI Logistik fokus pada orientasi bisnis sebagai jasa layanan distribusi logistik terpadu (total logistics solution) melalui “End-to-End Services”. Dengan tagline KAI Logistik Ispossible yaitu semuanya menjadi mungkin, KAI Logistik menyediakan ragam layanan logistik melalui 3 segmentasi diantaranya KALOG Express, KALOG Plus dan KALOG Pro.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES




Kegiatan Nasional Dongkrak Ekonomi, Pendapatan Daerah Kota Jambi Tembus 83 Persen

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kota Jambi hingga 20 November 2026 mencapai 83,15 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 yang nilainya lebih dari Rp1,992 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar 78,06 persen. Perbedaan capaian tersebut menjadi gambaran perkembangan pengelolaan keuangan daerah menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi, Achmad Faisal, S.STP., M.H., mengatakan kondisi kemampuan keuangan Pemkot Jambi saat ini masih tergolong aman.

“Secara kemampuan keuangan daerah, Pemkot Jambi tergolong aman,” ungkap Faisal.

Menurut Faisal, meningkatnya aktivitas ekonomi di Kota Jambi turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

Salah satu faktor yang dinilai memberikan dampak adalah penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional dengan konsep MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).

Kegiatan tersebut tidak hanya mendatangkan peserta dari berbagai daerah, tetapi juga menggerakkan sejumlah sektor usaha di Kota Jambi.

Perhotelan, kuliner, transportasi, perdagangan hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi sektor yang ikut merasakan perputaran ekonomi selama penyelenggaraan berbagai agenda tersebut.

Selain memberikan peluang usaha bagi masyarakat, aktivitas ekonomi itu juga berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), terutama melalui penerimaan pajak daerah.

Faisal menilai semakin banyak kegiatan berskala besar yang berlangsung di Kota Jambi, semakin terbuka pula peluang peningkatan aktivitas ekonomi dan penerimaan pajak.

Hingga 20 November 2026, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 83,15 persen, sedangkan belanja daerah berada pada angka 78,06 persen.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan pelaksanaan APBD-P Kota Jambi menjelang penutupan tahun anggaran.

Pemerintah daerah masih perlu mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan agar belanja yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target, dengan tetap memperhatikan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Di sisi lain, optimalisasi pendapatan juga menjadi perhatian agar berbagai potensi penerimaan daerah dapat tergarap secara maksimal.

Penyelenggaraan kegiatan nasional dengan konsep MICE dinilai memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar mendatangkan pengunjung.

Kehadiran peserta dan tamu dari luar daerah membuka peluang peningkatan transaksi di hotel, restoran, pusat perdagangan, jasa transportasi, hingga pelaku UMKM.

Perputaran ekonomi tersebut juga berpotensi memperkuat penerimaan pajak daerah sehingga memberikan kontribusi terhadap kapasitas fiskal pemerintah.

Ke depan, Pemkot Jambi diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah.

Dengan pengelolaan anggaran yang terukur serta dukungan aktivitas ekonomi masyarakat, APBD diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik di Kota Jambi.(*)




Progres 70 Persen, Wajah Jalan Sri Soedewi Bungo Disulap Jadi Kawasan Modern dan Estetis

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Penataan kawasan perkotaan Kabupaten Bungo mulai memperlihatkan perubahan.

Proyek pembangunan jalur pedestrian di Jalan Sri Soedewi yang menjadi salah satu program prioritas Bupati Bungo H. Dedy Putra kini telah mencapai progres sekitar 70 persen.

Proyek sepanjang 425 meter tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan trotoar, tetapi juga mencakup pembenahan drainase, penerangan jalan, penghijauan, hingga penataan kabel untuk menciptakan kawasan perkotaan yang lebih tertata dan nyaman.

Pemerintah Kabupaten Bungo menargetkan seluruh pekerjaan rampung sebelum masa kontrak berakhir.

Dengan target tersebut, masyarakat diharapkan mulai menikmati fasilitas dan wajah baru kawasan Jalan Sri Soedewi pada awal 2027.

Pedestrian Modern hingga Deretan Pohon Tabebuya

Salah satu perubahan yang akan menjadi daya tarik kawasan ini adalah pembangunan jalur pedestrian dengan desain lebih modern.

Selain menyediakan ruang yang lebih nyaman bagi pejalan kaki, pemerintah juga menyiapkan pemasangan beton bermotif stamped concrete untuk memberikan tampilan yang lebih menarik dan rapi.

Keindahan kawasan nantinya semakin diperkuat dengan penanaman pohon tabebuya di sepanjang pedestrian.

Pohon yang terkenal dengan bunga berwarna mencolok ketika bermekaran ini diharapkan menghadirkan suasana lebih asri sekaligus menjadi identitas visual baru kawasan Jalan Sri Soedewi.

Penerangan dengan desain estetis juga masuk dalam rencana penataan agar kawasan tetap nyaman pada malam hari.

Progres pedestrian Jalan Sri Soedewi Bungo mencapai 70 persen. Dilengkapi pohon tabebuya, drainase baru, pelebaran jalan dan penataan kabel.

Drainase Diperbesar, Pelebaran Jalan untuk Atasi Kemacetan

Penataan Jalan Sri Soedewi tidak hanya mengejar keindahan. Pemerintah daerah juga memasukkan pembenahan infrastruktur pendukung untuk menjawab persoalan mobilitas dan kenyamanan masyarakat.

Salah satunya melalui pembangunan drainase baru berdimensi lebih besar. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aliran air dan membantu mengurangi risiko genangan saat hujan.

Di sekitar persimpangan lampu merah, pemerintah juga melakukan pelebaran jalan menjadi tiga lajur.

Langkah ini ditujukan untuk memperlancar arus kendaraan dan mengurangi kepadatan lalu lintas yang selama ini dikeluhkan pengguna jalan.

Dengan demikian, proyek tersebut menggabungkan pembenahan estetika kawasan dengan kebutuhan infrastruktur perkotaan.

Kabel Semrawut Mulai Ditata, Sebagian Masuk Bawah Tanah

Persoalan kabel yang selama ini mengganggu pemandangan juga menjadi bagian dari pembenahan kawasan Jalan Sri Soedewi.

Pemkab Bungo berkoordinasi dengan PLN untuk menata jaringan kabel agar tidak lagi terlihat semrawut.

Penataan dilakukan dengan memindahkan kabel ke sisi jalan dan menanam sebagian jaringan ke bawah tanah melalui sistem underground cabling.

Langkah ini diharapkan membuat kawasan lebih tertib sekaligus mendukung tampilan perkotaan yang modern.

Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Dedy Irawan melalui Kabid Permukiman dan Sarana Utilitas, Yendra, mengatakan pembenahan terpadu tersebut diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Insyaallah, masyarakat Kabupaten Bungo sudah bisa mulai merasakan manfaat dan kenyamanan optimal dari wajah baru kawasan ini pada awal tahun 2027,” ungkapnya.

Jalan M. Yamin hingga Pusat Kuliner Masuk Rencana Penataan Berikutnya

Penataan Jalan Sri Soedewi diproyeksikan menjadi langkah awal dalam pembenahan kawasan perkotaan yang lebih luas.

Pemkab Bungo telah merencanakan pengembangan penataan di sejumlah lokasi strategis lainnya.

Beberapa kawasan yang masuk dalam usulan tersebut meliputi Jalan M. Yamin, kawasan Pusat Kuliner di Jalan M. Saidi, hingga kawasan Jalan Lintas Sumatera.

Rencana tersebut menunjukkan arah kebijakan pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas ruang publik, infrastruktur, serta wajah perkotaan secara bertahap.

Meski demikian, realisasi program lanjutan tetap memerlukan perencanaan teknis, penganggaran, dan penentuan skala prioritas.

Jika seluruh rencana dapat berjalan sesuai tahapan, penataan kawasan perkotaan Bungo berpeluang menghadirkan ruang publik yang lebih nyaman, memperbaiki mobilitas masyarakat, sekaligus meningkatkan daya tarik pusat kota.(*)




Kabar Baik Pencari Kerja! Job Fair Bungo 2026 Buka 597 Posisi dari 34 Perusahaan

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabar baik bagi para pencari kerja di Kabupaten Bungo.

Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kembali menggelar Job Fair 2026 dengan menyediakan 597 lowongan pekerjaan dari 34 perusahaan peserta.

Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan pelaksanaan Job Fair 2025 yang hanya melibatkan 23 perusahaan dengan total 217 lowongan kerja.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Bungo, Afriansyah, mengatakan peningkatan jumlah perusahaan dan lowongan menjadi salah satu perkembangan positif dalam upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Job Fair tahun ini ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada 2025 lalu kita menghadirkan 23 perusahaan dengan 217 lowongan kerja, sementara tahun 2026 ini meningkat menjadi 34 perusahaan yang menyediakan sebanyak 597 lowongan kerja,” ujar Afriansyah.

34 Perusahaan Tawarkan 597 Lowongan Kerja

Pelaksanaan Job Fair 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 26 November 2026, mulai pukul 08.30 hingga 16.00 WIB.

Kegiatan tersebut akan dipusatkan di Lapangan Ex MTQ Baru, Muara Bungo.

Afriansyah menjelaskan, Job Fair kali ini mengutamakan masyarakat lokal, khususnya pencari kerja yang berdomisili di Kabupaten Bungo atau memiliki KTP Bungo.

Meski demikian, terdapat peluang lebih luas bagi pencari kerja dari Kabupaten Tebo. Salah satu perusahaan peserta, Michelin Group, turut membuka kesempatan bagi pelamar dari Bungo dan Tebo.

Peningkatan jumlah lowongan ini diharapkan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan sesuai kualifikasi dan kemampuan masing-masing.

Catat! Ini Syarat Mengikuti Job Fair Bungo 2026

Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan kesempatan tersebut, Disnakertrans mengimbau pencari kerja menyiapkan sejumlah dokumen persyaratan.

Berikut berkas yang perlu dipersiapkan:

  1. Surat lamaran kerja.
  2. Fotokopi ijazah terakhir.
  3. Fotokopi KTP.
  4. Pas foto ukuran 4×6 sebanyak dua lembar.
  5. Curriculum Vitae (CV) atau daftar riwayat hidup.
  6. Fotokopi kartu pencari kerja atau kartu AK1.

Pencari kerja sebaiknya menyiapkan beberapa salinan berkas agar dapat melamar ke lebih dari satu perusahaan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.

Peluang Kerja Meningkat, Pengangguran Jadi Perhatian

Peningkatan jumlah lowongan dalam Job Fair Bungo 2026 menjadi salah satu upaya pemerintah daerah memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.

Dengan keterlibatan 34 perusahaan dan tersedianya 597 posisi, kegiatan ini diharapkan mampu mempertemukan kebutuhan tenaga kerja perusahaan dengan potensi pencari kerja lokal.

Pemkab Bungo berharap semakin banyak putra-putri daerah memperoleh kesempatan bekerja dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, Job Fair Bungo 2026 menjadi kesempatan untuk bertemu langsung dengan perusahaan sekaligus mengetahui kebutuhan tenaga kerja yang tersedia.

Jadwal Job Fair Bungo 2026:

  • Hari: Kamis, 26 November 2026
  • Waktu: 08.30–16.00 WIB
  • Lokasi: Lapangan Ex MTQ Baru, Muara Bungo
  • Peserta perusahaan: 34 perusahaan
  • Total lowongan: 597 posisi.(*)



Standar Pelayanan KIR dan PJU Dievaluasi, Ini Langkah Dishub Muaro Jambi

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Muaro Jambi mulai mengevaluasi standar pelayanan pengujian kendaraan bermotor atau KIR dan penerangan jalan umum (PJU).

Upaya tersebut dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik yang melibatkan akademisi, praktisi, organisasi transportasi, hingga perwakilan masyarakat, Kamis 19 November 2026.

Forum ini menjadi ruang bagi berbagai pemangku kepentingan untuk mengkritisi sekaligus memberikan masukan terhadap standar pelayanan yang disusun Dishub Muaro Jambi.

Sejumlah pihak menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Asisten III Setda Kabupaten Muaro Jambi Afif Udin, Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Zuharman, perwakilan Universitas Jambi (UNJA), tenaga teknis PJU, kepala desa, Organda, analis kebijakan publik, serta insan pers.

Asisten III Setda Kabupaten Muaro Jambi, Afif Udin, mengapresiasi langkah Dishub yang melibatkan berbagai unsur dalam penyusunan dan penyempurnaan standar pelayanan.

Menurut Afif, pemerintah daerah membutuhkan masukan dari masyarakat agar pelayanan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan publik, bukan sekadar memenuhi ketentuan administratif.

Ia menilai konsultasi publik juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi kekurangan pelayanan sekaligus merumuskan langkah perbaikan secara berkelanjutan.

“Keterlibatan akademisi, praktisi, dan masyarakat dinilai penting agar standar pelayanan memiliki landasan yang lebih kuat serta dapat diterapkan secara efektif,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Muaro Jambi, Muhammad Zuharman, menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan bagian dari komitmen instansinya dalam meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan.

“Dua sektor yang menjadi pembahasan utama adalah pengujian kendaraan bermotor dan penerangan jalan umum,” kata dia.

Pengujian kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung keselamatan lalu lintas melalui pemeriksaan kelayakan teknis kendaraan.

“Sementara itu, pelayanan PJU berkaitan dengan kebutuhan penerangan jalan untuk menunjang keamanan dan kenyamanan masyarakat,” jelasnya.

Zuharman mengatakan, seluruh masukan peserta akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan standar pelayanan yang telah disusun.

Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik dan saran merupakan bagian penting dalam membangun pelayanan pemerintah yang semakin responsif.

Forum konsultasi tersebut juga menghadirkan beragam perspektif dari peserta, mulai dari kalangan akademisi, praktisi teknis, organisasi transportasi, hingga analis kebijakan publik.

“Berbagai pandangan diharapkan dapat membantu Dishub menyusun standar pelayanan yang lebih jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” harapnya.

Melalui proses konsultasi ini, Dishub Muaro Jambi berharap masyarakat memperoleh kepastian mengenai standar pelayanan, sementara pemerintah daerah memiliki acuan yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya.

Ke depan, penyempurnaan standar pelayanan KIR dan PJU diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan perhubungan di Kabupaten Muaro Jambi.

Forum ini sekaligus menjadi langkah untuk memperkuat prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.(*)




Bupati Monadi Tinjau Jalan Lolo Hilir, Warga Diminta Bersabar Menanti Pemerataan Pembangunan

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kondisi infrastruktur jalan di wilayah Lolo Hilir menjadi perhatian Bupati Kerinci, Monadi.

Ia turun langsung meninjau kondisi jalan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan di wilayah tersebut.

Dalam kunjungan itu, Monadi melihat kondisi infrastruktur secara langsung untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan masyarakat.

Ia juga menggali berbagai masukan warga sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan program pembangunan.

Peninjauan lapangan tersebut menjadi salah satu upaya Pemkab Kerinci untuk memastikan kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan Jalan Disesuaikan Skala Prioritas

Monadi menegaskan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kerinci.

“Namun, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari tingkat kebutuhan masyarakat, skala prioritas hingga kemampuan keuangan daerah,” kata dia.

Menurutnya, pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan pembangunan agar manfaat infrastruktur dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Kerinci.

Ia juga mengajak masyarakat yang wilayahnya belum mendapatkan pembangunan jalan agar tetap bersabar.

Pemerintah daerah, kata dia, terus berupaya menyusun langkah pembangunan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Aspirasi Warga Jadi Pertimbangan Pembangunan

Peninjauan langsung ke wilayah masyarakat dinilai penting untuk mengetahui persoalan infrastruktur yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Melalui kunjungan tersebut, pemerintah daerah dapat memperoleh masukan mengenai kondisi jalan sekaligus memahami kebutuhan masyarakat yang selama ini mengharapkan peningkatan akses transportasi.

Pembangunan jalan memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas warga, memperlancar aktivitas ekonomi, serta membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan publik.

Pemkab Kerinci menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan yang merata tanpa membedakan wilayah.

Prinsip pembangunan bersama menjadi pesan yang ditekankan Bupati Monadi, bahwa setiap daerah memiliki kebutuhan yang perlu diperhatikan agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan.(*)




Bupati Kerinci Monadi Menginap di Desa Muara Hemat, Layanan Publik Diboyong Langsung ke Warga

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Kerinci kembali mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui program unggulan BUNGA DESA atau Bupati Nginap di Desa.

Kali ini, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, menjadi lokasi pelaksanaan program yang dijadwalkan berlangsung pada 21–22 November 2026.

Bupati Kerinci Monadi, S.Sos., M.Si., bersama Wakil Bupati H. Murison, S.Pd., S.Sos., M.Si., akan hadir langsung di tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi, melihat kebutuhan warga, sekaligus memastikan pelayanan pemerintah menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.

Program ini tidak hanya menghadirkan kunjungan kepala daerah, tetapi juga membawa berbagai jenis pelayanan dari sejumlah perangkat daerah agar masyarakat lebih mudah mengakses kebutuhan administrasi dan layanan dasar.

Sejumlah pelayanan disiapkan dalam kegiatan BUNGA DESA di Muara Hemat. Masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan administrasi kependudukan, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga vaksinasi rabies.

Selain itu, pemerintah daerah juga menghadirkan bantuan bibit perkebunan dan bibit ikan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Layanan lainnya mencakup konsultasi perpajakan, pelayanan BPJS, perlindungan sosial, serta berbagai konsultasi dan penyuluhan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kehadiran beragam layanan tersebut diharapkan dapat mengurangi kendala masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan ke pusat pemerintahan untuk mengurus berbagai keperluan.

Melalui program BUNGA DESA, Monadi dan Murison ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat.

Kehadiran kepala daerah di desa menjadi kesempatan bagi warga untuk menyampaikan persoalan, kebutuhan pembangunan, serta berbagai aspirasi yang memerlukan perhatian pemerintah.

Dengan melihat langsung kondisi masyarakat, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh gambaran lebih konkret mengenai persoalan yang terjadi di lapangan.

Program ini sekaligus menjadi sarana untuk mendorong pelayanan pemerintahan yang lebih responsif, mudah dijangkau, dan sesuai kebutuhan warga.

Pemerintah Kabupaten Kerinci mengajak masyarakat Desa Muara Hemat dan wilayah sekitarnya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

Berbagai layanan yang tersedia dapat menjadi solusi bagi warga yang membutuhkan pengurusan administrasi, pemeriksaan kesehatan, konsultasi, maupun akses terhadap program bantuan pemerintah.

Pelaksanaan BUNGA DESA diharapkan tidak hanya mempererat hubungan pemerintah dengan masyarakat, tetapi juga mendorong pemerataan pelayanan dan percepatan pembangunan desa.

Melalui program ini, Pemkab Kerinci ingin memastikan bahwa pelayanan pemerintahan tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga hadir menjangkau masyarakat di pelosok desa.

BUNGA DESA dijadwalkan berlangsung pada 21–22 November 2026 di Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin.(*)




Kerinci Siaga Bencana Hidrometeorologi 2026, Bupati Monadi Minta Personel Tak Sekadar Apel

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ancaman banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga cuaca ekstrem menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Mengantisipasi risiko tersebut, pemerintah daerah memperkuat kesiapan personel dan koordinasi lintas sektor melalui Apel Siaga Kebencanaan Hidrometeorologi Tahun 2026, Kamis 19 November 2026.

Bupati Kerinci, Monadi, S.Sos., M.Si., memimpin langsung apel tersebut.

Wakil Bupati Kerinci H. Murison, S.Pd., S.Sos., M.Si., turut hadir bersama personel siaga bencana dan sejumlah unsur terkait.

Dalam arahannya, Monadi menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi.

“Pemerintah daerah, aparat terkait, dan masyarakat harus membangun koordinasi agar mampu menghadapi berbagai potensi ancaman bencana,” kata dia.

Menurutnya, kesiapan menghadapi bencana harus mencakup peningkatan kewaspadaan dini, kesiapan personel, serta dukungan sarana dan prasarana.

“Seluruh unsur juga perlu memahami peran masing-masing agar penanganan darurat berjalan cepat dan terkoordinasi,” tegasnya.

Monadi mengingatkan agar apel siaga tersebut tidak sekadar menjadi agenda formalitas.

Ia meminta seluruh personel menerjemahkan kesiapan yang ditunjukkan dalam apel menjadi tindakan nyata ketika masyarakat menghadapi ancaman bencana.

Kewaspadaan, menurutnya, harus tumbuh sejak sebelum bencana terjadi. Langkah antisipasi dan kemampuan merespons situasi darurat menjadi faktor penting untuk meminimalkan risiko serta melindungi keselamatan warga.

Pemerintah Kabupaten Kerinci juga mengajak masyarakat berperan aktif mengenali potensi bahaya di lingkungan masing-masing, menjaga kelestarian alam, serta meningkatkan kepedulian terhadap kondisi sekitar.

Potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan cuaca ekstrem membutuhkan perhatian serius, terutama dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca.

“Karena itu, kesiapsiagaan perlu dibangun melalui kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah, petugas kebencanaan, aparat keamanan, dan masyarakat,” pintanya.

Pemkab Kerinci menekankan pentingnya membangun budaya sadar bencana agar masyarakat tidak hanya mengetahui risiko, tetapi juga memahami langkah yang harus dilakukan ketika situasi darurat terjadi.

Melalui apel siaga tersebut, pemerintah daerah berharap seluruh unsur semakin siap menjalankan tugas pencegahan, penanganan saat bencana, hingga pemulihan setelah bencana.

Pesan yang ditekankan dalam kegiatan ini adalah pentingnya membangun kesiapan sejak dini: siaga sebelum bencana, tanggap saat bencana, dan tangguh setelah bencana.(*)




NODA HITAM PEKAT & BUSUK DI GEDUNG RAKYAT

Oleh: Jamhuri-Direktur Eksektuive LSM Sembilan

SEPUCUKJAMBI.ID – Cukup miris membaca data yang diekspost oleh Pusat Edukasi Anti Korupsi via kanal resminya https://aclc.kpk.go.id/ menyangkut akumulasi indikasi pikiran kotor dan busuk para oknum penerima mandat rakyat, dengan sebutan sebagai Wakil Rakyat.

Termasuk dari DPRD Provinsi Jambi turut serta berperan active dalam menyumbang sejumlah nama untuk mendapatkan julukan sebagai sosok terpidana. Dimana data koruptor dimaksud memuat keterangan tentang tingginya akumulasi perkara korupsi sejak 2004 hingga Juli 2023 yang menyebutkan, terdapat sebanyak 344 kasus korupsi melibatkan anggota DPR dan DPRD, yang merupakan terbanyak ketiga, di bawah kasus korupsi yang menjerat kalangan swasta yaitu 399 kasus) dan pejabat eselon I-IV 349 kasus.

Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, rakyat keliru dalam menempatkan ekspektasi hingga mendelegasikan kepentingannya kepada pengidap gangguan kepribadian atau kelainan mental ideologi, hingga lebih dominan berbuat dan bertindak atas nama dan demi kepentingan tertentu sekalipun harus mengedepankan dan mengutamakan perbuatan atau tindakan pengkhianatan, serta mengesampingkan segala bentuk konsekwensi hukum yang akan diterima.

Rumah Rakyat ataupun Gedung Wakil Rakyat yang seharusnya diisi dan dihuni oleh makhluk yang berintegritas malah berbalik seakan-akan menjadi safety tank kotor dan bau dari keberadaan pikiran kotor para oknum pengidap kelainan psikis ataupun gangguan kepribadian.

Hiruk pikuknya pemberitaan menyangkut tentang proses penegakan hukum bagi yang bernasib sial (Koruptor) sepertinya tidak membuat terciptanya efek jera, yang ditandai dengan masih saja terjadi issue ditengah-tengah masyarakat menyangkut kredibilitas dan serta akuntabilitas para wakil rakyat.

Salah satunya seperti yang beberapa hari terakhir ini terjadi di lingkungan DPRD Provinsi Jambi menyangkut tentang status hukum anggaran APBD 2027 yang akan datang yaitu senilai Rp. 25 Miliar yang dinilai dalam pelaksanaan tahapan pembahasannya telah terjadi praktek penyalahgunaan dan wewenang (Abuse of Power).

Dengan pokok persoalan adanya dugaan pelanggaran terhadap amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan serta terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan penekanan pada prinsip pengelolaan keuangan dan anggaran negara wajib menjunjung tinggi prinsip tertib, dikelola secara administratif dan fisik secara teratur dan disiplin.

Serta patut diduga kuat untuk diyakini telah terjadi pelanggaran terhadap amanat konstitusional sebagaimana yang telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Suatu potret buram dan kelam dunia perwakilan urusan kepentingan rakyat yang sepertinya telah disalah artikan dengan menganggap yang mereka wakili adalah kedaulatan yang juga seakan-akan gedung wakil rakyat dihuni dan diisi oleh sekelompok pemilik kepala berisikan pikiran-pikiran kotor yang tidak sama sekali memahami dan mengerti Azaz-Azaz Umum Pemerintah yang Baik (AUPB).

Terlepas dari fiksi hukum maka amat sangat tidak dapat diterima akal sehat para pihak yang berkompeten dalam polemik anggaran dimaksud tidak mengerti dan memahami jika AUPB yang setidak-tidaknya mengandung Dua Puluh Tiga (23) Azaz dan tercantum dalam beberapa Undang-Undang yang akumulasi kandungan azaznya bervariasi pada masing-masing Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Tidak hanya sebatas akan tetapi juga diatur dalam Undang-Undanga Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Serta lebih cenderung berbuat dan bertindak berperan layaknya Revenant ataupupn Zombie atau dapat dinilai melebihi daripada apa yang disebutkan dalan adagium Manusia Serigala Bagi Manusia Lainnya (Homo Homini Lupus).

Secara normative dalam hukum positif di Indonesia, pelanggaran terhadap salah satu pasal atau ketentuan dalam suatu dokumen maupun peraturan perencanaan, antara lain perencanaan tata ruang, perencanaan pembangunan, maupun perencanaan anggaran) pada dasarnya melanggar Asas Legalitas (wetmatigheid van bestuur), Asas Kepastian Hukum, serta Asas Keterpaduan dan Keserasian.

Agar jabatan titipan rakyat tersebut benar-benar adalah sebuah kontrak moral dan amanah dari rakyat, dengan hal utama yaitu Representasi dan Kedaulatan di Tangan Rakyat dengan sepenuh hati dan segenap jiwa raga akan tetap menjalankan Prinsip-Prinsip Demokrasi yang menyadari landasan utama mereka yang paling pundament dalam membuat kebijakan yaitu kesadaran atas filosofi kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat yang di tuangkan dalam Sila ke Empat dan ke Lima Pancasila.

Maka diperlukan langkah dan tindakan nyata penegakan hukum agar kredibilitas kedaulatan rakyat dapat dikembalikan keposisi semula dan tidak tersentuh oleh virus-virus makhluk Tiga Serangkai Gelap (Dark Triad), yaitu pengidap Narsisme, Psikopati, dan Machiavellianisme, yaitu yang terdiri atas orang-orang dengan cara berpikir yang cenderung egois, manipulatif, dan kurang memiliki rasa empati.

Demi ekspektasi dan kehormatan serta wibawah bangsa dimata dunia maka tidak ada jalan lain pihak berkompeten dalam penegakan hukum (Law Emforcement), apalagi perkara dimaksud bukan tidak termasuk kategori delik aduan, artinya secara normative Aparat Penegak Hukum khususnya pihak Direktur Intelkam Kepolisian Daerah Jambi, berhak dan berwenang untk melakukan proses penegakan hukum dengan tetap mengedepankan azaz praduga tak bersalah dan dengan mempedomani pepatah melayu: “Tak Mungkin Ada Asap jika tak Ada Api” dapat melakukan proses hukum sebagaimana mestinya.

Periksa secara komprehensip semua proses penganggaran berpolemik dimaksud yang dimulai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Dinas Pendidikan, dan semua element penganggaran yang tergabung dalam struktur kelembagaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pra Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi khususnya dari komisi sebagai mitra kerja dari kedua Organisasi Perangkat Daerah dimaksud guna dapat mengukur sejauh mana para pemegang kebijakan yang dimaksud mengerti dan memahami konsep, azaz, norma dan kaidah hukum perencanaan, tanpa adanya Mafia Anggaran Kekuasaan dan serta Mafia Kekuasaan Anggaran.

Dengan poses penegakan hukum secara komprehensif maka akan tercipta Hukum yang mampu berbuat dan bertindak sebagaimana pendapat Plato yang mengilustrasikan bahwa pelanggaran hukum sebagai penyakit jiwa bagi pelakunya. Oleh karena itu, sanksi hukum harus berfungsi layaknya obat yang menyembuhkan moral pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Hukum yang mengandung nilai-nilai filosofi efek jera (deterrence theory) yang menetapkan hukuman diberikan bukan semata-mata untuk membalas dendam, melainkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan di masa depan dengan menciptakan rasa takut akan konsekuensi yang tidak menyenangkan.

Menyangkut akumulasi korupsi di lingkungan DPR-RI dan DPRD sebagaimana diatas selama hampir dua decade terakhir ini, menunjukan bahwa penegakan hukum menyangkut Kejahatan Kaum Terhormat (White Collar Crime) belum terlaksana sebagaimana konsep hasil pemikiran Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria.

Dimana beliau (Cesare Beccaria), efek jera tidak bergantung pada seberapa kejam hukuman tersebut, melainkan pada tiga hal : Kepastian (Certainty) yang adalah elemen yang paling kuat mencegah kejahatan, Kecepatan (Celerity). Hukuman dijatuhkan sesegera mungkin setelah pelanggaran terjadi agar otak mengasosiasikan tindakan salah dengan konsekuensinya secara langsung.

Serta Proporsionalitas (Severity) yang menekankan pada beratnya hukuman harus seimbang dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Jika hukuman terlalu ringan, maka otomatis orang akan meremehkannya; jika terlalu kejam, justru memicu kejahatan yang lebih nekat.

Agar polemik anggaran dimaksud tidak tenggelam dalam opini liar sesat dan menyesatkan di tengah-tengah masyarakat maka prioritas pelaksanaan penegakan hukum menggunakan azaz Kecepatan (Celerity), dan jika memang dapat untuk dibuktikan secara syah dan meyakinkan dihadapan kiranya tindakan hukum juga disertai dengan pendekatan Asumsi Rasionalitas.

Dimana hukum dengan azaz, kaidah dan normanya harus dapat membuktikan secara terang benderang sebagaimana adagium Latin “In criminalibus probationes bedent esse luce clariores bukti harus lebih terang dari Cahaya (bukti harus lebih terang dari Cahaya)”

Terangnya Sinar Hukum Pembuktian yang dapat menimbulkan kadar kwalitas efektivitas efek jera yang dapat terwujud, sangat bergantung pada kondisi psikologis dan lingkungan individu terhadap konsekwensi dan ketepatan waktu yang secara psikis akan lebih mudah memengaruhi perilaku jika diberikan secara jelas dan relevan dengan perbuatan, bukan sekadar ancaman yang bersifat abstrak.

Masih dalam perspective kajian psikologi, regulasi emosi dan suara hati (hati nurani) saling bekerja sama sebagai mekanisme kendali diri dan kompas moral dalam mengambil Keputusan dimana pelanggaran sering kali terjadi karena rasionalisasi diri atau pelepasan moral (moral disengagement), bukan semata karena tidak tahu aturan. Jika seseorang terus membenarkan tindakannya, hukuman saja bisa gagal mengubah perilaku.(*)