JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penolakan terhadap rencana relokasi pedagang di kawasan Jalan Pakubuwono, Talang Banjar, Kota Jambi terus disuarakan.

Kali ini, pernyataan tegas datang dari Ketua Paguyuban Pedagang Pakubuwono, Ismansyah, yang menyatakan bahwa mayoritas pedagang sepakat menolak dipindahkan dari lokasi mereka saat ini.

Menurut Ismansyah, relokasi yang direncanakan pemerintah berisiko besar terhadap kelangsungan ekonomi para pedagang kecil yang sudah lama mencari nafkah di wilayah tersebut.

“Kalau memang niatnya penataan, kami mendukung. Tapi kalau dipindahkan, kami tolak. Kami siap diatur, siap ditertibkan, tapi tetap di lokasi kami sekarang. Jangan sampai kebijakan ini mematikan ekonomi rakyat kecil,” tegas Ismansyah kepada media, Kamis (12/6).

Ia menambahkan bahwa pedagang tidak menolak adanya penataan atau upaya penertiban.

Namun meminta agar tidak ada pemindahan lokasi secara sepihak yang bisa berdampak pada mata pencaharian warga.

Paguyuban pedagang juga meminta agar Pemerintah Kota Jambi membuka ruang dialog terbuka dengan semua pihak terdampak sebelum mengambil kebijakan lebih lanjut.

“Kami hanya ingin didengar. Jangan ambil keputusan yang merugikan kami tanpa ada musyawarah,” lanjutnya.

Sebelumnya, Camat Jambi Timur menyebutkan bahwa pihaknya hanya akan melakukan penataan dan pembersihan, bukan relokasi.

Meski demikian, kekhawatiran para pedagang masih kuat menyusul minimnya kejelasan mengenai lokasi baru dan dampaknya terhadap ekonomi lokal.(*)

JAMBI,SEPUCUKJAMBI.ID – Rencana penertiban dan penataan pedagang di kawasan Jalan Pakubuwono, Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/6) kemarin, resmi ditunda akibat cuaca hujan.

Hal ini disampaikan langsung oleh Camat Jambi Timur, Syukri, yang menyebut kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melakukan penertiban di lapangan.

“Kami tunda, lantaran kondisi cuaca hujan,” ujar Syukri kepada media, Kamis (12/6).

Sementara itu, terkait dengan penolakan sejumlah pedagang atas rencana tersebut, Syukri menjelaskan bahwa, pihak kecamatan telah melakukan pendekatan secara persuasif dan menyampaikan maksud dari kegiatan tersebut.

“Kami sudah lakukan sosialisasi dengan pendekatan yang baik. Tidak ada pemindahan pedagang, kami hanya akan menata dan membersihkan lokasi,” jelasnya.

Penertiban ini sebelumnya menuai reaksi dari pedagang di sekitar Jalan Pakubuwono, yang mengira langkah tersebut merupakan bagian dari relokasi atau pemindahan usaha mereka ke lokasi lain.

Namun, Syukri menegaskan bahwa kegiatan ini bukan relokasi, melainkan bagian dari upaya menjaga ketertiban, kebersihan, dan estetika kawasan perdagangan di Talang Banjar.

Hingga saat ini, belum ada informasi lanjutan mengenai jadwal penertiban berikutnya setelah penundaan tersebut.(*)

JAMBI,SEPUCUKJAMBI.ID – Rencana relokasi ratusan pedagang di kawasan Jalan Pakubuwono, Talang Banjar, Kota Jambi, menuai penolakan tegas dari para pedagang.

Mereka menyatakan akan tetap bertahan di lokasi saat ini dan menolak dipindahkan ke tempat baru, apapun alasan yang disampaikan pemerintah.

Saat ini, terdapat sekitar 300 pedagang dan lebih dari 100 ruko yang aktif beroperasi di sepanjang Jalan Pakubuwono.

Para pedagang menilai lokasi relokasi yang ditawarkan pemerintah terlalu jauh dan tidak menjanjikan perkembangan usaha yang lebih baik.

Salah satu pedagang sayur, Eva, mengatakan bahwa penolakan ini bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan bentuk keprihatinan atas keberlangsungan usaha mereka.

“Kami bukan pembangkang. Tapi kami berdagang dari dulu di sini, bahkan orang tua kami juga dulu jualan di tempat ini. Lokasi yang ditawarkan terlalu jauh dan tidak sesuai kebutuhan. Banyak dari kami tidak mampu beli atau sewa tempat baru,” ujar Eva, Kamis (12/6).

Hal senada juga disampaikan oleh Yanti, seorang pedagang ayam.

Ia menilai relokasi justru berpotensi mematikan mata pencaharian para pedagang kecil.

“Tempat baru yang katanya disiapkan itu nggak layak, jauh, dan nggak ada pembeli. Kalau kami dipindahkan, bisa-bisa kehilangan penghasilan,” jelas Yanti.

Para pedagang berharap Pemerintah Kota Jambi bisa membuka ruang dialog dan mempertimbangkan kembali keputusan relokasi, agar tidak memberatkan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas perdagangan di kawasan tersebut.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Terkait informasi yang menyebutkan tertundanya pelaksanaan ujian di SD Negeri 161 Kecamatan Paal Merah, Kepala Sekolah Tolan Abidin angkat bicara dan membantah adanya kelalaian.

Saat dihubungi pada Kamis (12/6/2025), Tolang menegaskan bahwa ujian tetap berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi.

“Kami tetap melaksanakan ujian sesuai ketentuan. Tidak ada yang ditunda,” ujarnya singkat melalui sambungan telepon.

Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa pada Rabu (11/6), sejumlah siswa tidak mengikuti ujian karena tidak tersedia soal.

Sumber menyebut hal tersebut dipicu oleh belum dibayarnya biaya fotokopi naskah soal, meski sekolah memiliki alokasi dana BOS.

Namun, pernyataan berbeda datang dari pihak sekolah. Seorang staf administrasi menyebutkan bahwa kegiatan ujian berjalan normal dan tidak ada kelas yang kosong.

“Kami ujian kok, tidak ada yang kosong,” katanya singkat.

Pihak Dinas Pendidikan Kota Jambi melalui Kepala Bidang SD, Yulita, menyatakan bahwa mereka belum menerima laporan resmi terkait hal ini, namun akan segera melakukan pengecekan langsung ke sekolah.

“Besok akan saya cek ke sekolah. Jika memang tidak ujian, tentu itu melanggar ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Sebagai informasi, pelaksanaan ujian semester untuk tingkat SD di Kota Jambi telah dijadwalkan sejak 10 Mei 2025 lalu.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Salah satu Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, dilaporkan mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan ujian sekolah, yang seharusnya dilaksanakan pada awal pekan ini.

Kondisi ini menuai keluhan dari sejumlah siswa dan orang tua, karena dianggap merugikan proses belajar-mengajar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini pada Rabu (11/6), sejumlah siswa mengaku tidak mengikuti ujian sebagaimana jadwal yang telah ditentukan.

Mereka bahkan menyebutkan bahwa pada hari ujian, tidak ada soal yang dibagikan. Sebagai gantinya, siswa justru diminta untuk menggambar di kelas.

“Harusnya ujian hari Rabu kemarin, tapi tidak jadi karena katanya belum ada kertas soal. Jadi kami malah disuruh menggambar saja,” ungkap salah satu siswa yang enggan disebutkan namanya.

Saat media ini mendatangi sekolah yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi keterlambatan ujian, kepala sekolah tidak berada di tempat.

Menurut keterangan beberapa pegawai sekolah, kepala sekolah sedang dinas luar kota.

“Kepala sekolah sedang ada urusan dinas di luar, jadi tidak bisa ditemui,” ujar salah satu staf administrasi sekolah.

“Kami ujian kok, tidak ada yang kosong,” kilah seorang staf, Kamis 12 Juni 2025.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Pendidikan Kota Jambi terkait insiden ini.

Keterlambatan pelaksanaan ujian sekolah diharapkan tidak mengganggu jadwal akademik siswa, apalagi menyangkut kelulusan dan penilaian akhir.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Satu titik api (hotspot) terpantau di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada awal Juni 2025.

Kebakaran kecil yang melanda sekitar setengah hektare lahan tersebut berhasil dipadamkan dengan cepat oleh tim gabungan sebelum menyebar ke area yang lebih luas.

Dalam upaya memperkuat deteksi dini dan respons cepat terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pemerintah daerah kini mengandalkan peran aktif Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa dan kelurahan.

Kepala Pelaksana BPBD Tanjab Timur, Helmi Agustinius, menyatakan bahwa MPA telah dibekali pelatihan teknis untuk mendeteksi titik api, menangani Karhutla kecil, dan segera berkoordinasi dengan aparat berwenang jika ditemukan aktivitas pembakaran liar.

“MPA adalah ujung tombak deteksi dini di lapangan. Mereka kami latih agar bisa langsung melaporkan dan bergerak cepat jika melihat gejala Karhutla,” ujarnya, Rabu (11/6/2025).

Menjelang puncak musim kemarau 2025, Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur meningkatkan kewaspadaan dan menyerukan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Helmi menegaskan bahwa peran warga sangat penting dalam menjaga lingkungan, terutama di wilayah yang rawan terbakar seperti Kecamatan Geragai, Mendahara, Berbak, dan sekitarnya.

“Kewaspadaan kolektif dari masyarakat sangat kami harapkan. Jangan sampai terjadi kebakaran besar seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Helmi.

Titik api yang muncul di Geragai menjadi pengingat bahwa potensi Karhutla masih tinggi, terutama saat musim kemarau.

Pemerintah daerah pun terus memantau perkembangan dan menyiagakan personel gabungan di wilayah rawan.

BPBD Tanjab Timur juga menggandeng perusahaan dan instansi terkait untuk bersama-sama menjaga wilayah tetap aman dari bencana lingkungan akibat kebakaran.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Menyambut puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung dari pertengahan Juni hingga akhir Agustus 2025, Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur resmi menetapkan status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Langkah ini diambil menyusul potensi peningkatan risiko Karhutla di sejumlah wilayah rawan, yang sebelumnya menjadi titik perhatian pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Kepala Pelaksana BPBD Tanjab Timur, Helmi Agustinius, ada lima kecamatan yang masuk dalam pemetaan rawan kebakaran, yaitu:

• Kecamatan Sadu
• Kecamatan Berbak
• Kecamatan Dendang
• Kecamatan Mendahara
• Kecamatan Muarasabak Barat (sebagian wilayah)

“Muarasabak Barat memang tidak sepenuhnya rawan, tetapi tetap kami pantau karena pernah terjadi kebakaran lahan skala kecil di sana,” kata Helmi.

BPBD telah membentuk empat posko lapangan sebagai pusat koordinasi dan pemantauan, guna mengantisipasi insiden Karhutla sejak dini.

Larangan Bakar Lahan, Perusahaan Diminta Turut Tanggung Jawab

Sebagai langkah pencegahan, pemerintah daerah telah menerbitkan surat edaran ke seluruh camat, lurah, dan kepala desa untuk melarang praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.

Tak hanya menyasar masyarakat umum, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Tanjab Timur juga diminta untuk aktif mendukung penanganan Karhutla.

“Kami sudah menyampaikan imbauan resmi kepada pihak perusahaan agar terlibat langsung jika terjadi Karhutla di sekitar area konsesi mereka,” ujar Helmi.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Musik memiliki kekuatan untuk menghubungkan generasi, tetapi genre dan preferensi musik dapat berubah seiring waktu.

Saat ini, milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang paling banyak dibicarakan. Namun, saat membahas genre musik, terdapat perbedaan yang menarik antara keduanya.

Genre Musik Populer di Kalangan Milenial

Untuk milenial, genre seperti pop, rock, dan hip-hop menjadi pilihan utama.

Banyak dari mereka tumbuh dengan mendengarkan artis-artis populer seperti Britney Spears, Linkin Park, dan Eminem.

Musik indie juga menemukan tempat di hati mereka, dengan banyaknya festival musik dan band-band yang muncul dari era ini, seperti Arctic Monkeys dan The Killers.

Perbedaan dengan Gen Z

Di sisi lain, Gen Z, yang lahir antara 1997 hingga 2012, cenderung lebih terbuka terhadap berbagai genre musik.

Mereka lebih terpapar akan musik melalui platform digital seperti Spotify dan TikTok.

Genre yang sedang naik daun di kalangan Gen Z meliputi K-pop, EDM, dan lo-fi beats. Dalam banyak hal, Gen Z lebih menyukai artis yang mampu menciptakan konten interaktif dan menarik di media sosial.

Dengan perbedaan dalam akses dan penggunaan media, jelas bahwa milenial dan Gen Z memiliki pandangan yang berbeda terhadap musik.

Namun, terdapat jembatan yang menghubungkan mereka – kecintaan pada musik itu sendiri.

Memahami preferensi musik dapat membantu kita melihat bagaimana kedua generasi ini berinteraksi dan tumbuh bersama dalam dunia yang penuh tantangan ini.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Dua pria muda berinisial MA (27) dan MAH (20) diamankan oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Tebo saat diduga melakukan aktivitas penambangan emas ilegal (PETI) di wilayah Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo.

Keduanya tertangkap tangan saat sedang beroperasi di lokasi tambang tanpa izin.

Penangkapan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya tegas Polres Tebo dalam memberantas praktik pertambangan tanpa izin yang merusak lingkungan dan melanggar hukum.

Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kapolres Tebo AKBP Triyanto S.I.K., S.H., M.H. melalui Ps Kasi Humas IPDA Ardimal Hagia S.E., M.E.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap praktik pertambangan liar yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membawa dampak serius terhadap ekosistem,” jelas IPDA Ardimal.

Kedua pelaku dijerat dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal tersebut mengatur hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga menyita sejumlah alat dan perlengkapan dompeng yang digunakan untuk kegiatan tambang emas ilegal.

Saat ini, keduanya telah dibawa ke Mapolres Tebo untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

IPDA Ardimal juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan tanpa izin, karena dampaknya sangat merusak.

“Kami mengingatkan kepada seluruh warga agar tidak melakukan PETI. Selain ilegal, aktivitas ini berdampak langsung terhadap lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat sekitar,” pungkasnya.

Penindakan terhadap aktivitas PETI menjadi salah satu fokus utama Polres Tebo, seiring meningkatnya laporan warga soal kerusakan lingkungan dan pencemaran sungai akibat tambang liar.

Polres Tebo mengajak masyarakat berperan aktif menjaga kelestarian alam dan melaporkan aktivitas tambang ilegal di sekitar tempat tinggal mereka.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kejaksaan Negeri Tebo resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Tanjung Bungur Muara Tebo, pada Rabu malam, 11 Juni 2025.

Ketiga tersangka tersebut adalah:

• Nurhasanah – Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop) Kabupaten Tebo, sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• Edi Sopyan – Kabid Perdagangan, yang menjabat sebagai pejabat penandatangan kontrak

• S – Pelaksana proyek dari pihak rekanan kontraktor

Mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tebo atas dugaan korupsi anggaran pembangunan pasar yang bersumber dari dana tugas pembantuan Kementerian Perdagangan RI Tahun Anggaran 2023.

Kepala Kejari Tebo, Ridwan Ismawanta, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa para tersangka diduga melakukan markup atau penggelembungan anggaran pada proyek tersebut.

“Perlu kami sampaikan, tindak pidana korupsi ini terjadi karena adanya perbuatan markup anggaran pembangunan Pasar Tanjung Bungur,” ujar Ridwan saat konferensi pers.

Penyidik telah mengantongi dua alat bukti yang sah untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka.

Proyek pembangunan pasar ini menggunakan anggaran dari Kementerian Perdagangan RI sebesar Rp 2,7 miliar.

Namun hasil penyidikan menunjukkan adanya penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1.011.000.000.

Sebelumnya, kasus ini juga sempat diselidiki oleh Polda Jambi dan Inspektorat Provinsi Jambi, yang telah memeriksa sejumlah pejabat dan pihak terkait dari Disperindagkop Kabupaten Tebo.

Kajari Tebo menyebut kemungkinan adanya tersangka tambahan dalam kasus ini masih terbuka.

“Untuk tersangka lain, InSya Allah akan kami informasikan setelah proses pemeriksaan lanjutan,” tambah Ridwan.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut pengelolaan dana pusat untuk pembangunan fasilitas publik seperti pasar rakyat, yang seharusnya mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Tebo.

Pihak Kejaksaan memastikan proses hukum akan terus berjalan dengan transparan dan profesional, dan masyarakat diminta untuk mengikuti perkembangan resmi dari aparat penegak hukum.(*)