JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi kembali menegaskan posisinya sebagai Ibu Kota Provinsi yang layak menjadi percontohan bagi kabupaten/kota lainnya.
Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan tingkat Provinsi Jambi atas keberhasilan dalam tren penurunan stunting pada tahun 2024.
Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, kepada Staf Ahli Wali Kota Jambi Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ir. Moncar Widaryanto, yang hadir mewakili Wali Kota Jambi, dalam sebuah seremoni di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (2/7/2025).
Pemberian penghargaan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Penilaian Kinerja (PK) Aksi Konvergensi Stunting Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, dan dibuka secara langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris.
Keberhasilan Kota Jambi dalam menurunkan angka stunting menjadi bukti nyata dari komitmen dan sinergi berbagai elemen, mulai dari jajaran pemerintah hingga masyarakat, dalam membangun generasi yang sehat dan unggul.
Usai menerima penghargaan atas capaian Tren Penurunan Stunting Terbaik tingkat Provinsi Jambi itu, Staf Ahli Wali Kota Jambi, Moncar, menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak atas diraihnya capaian itu, khsususnya komitmen kuat dari Kepala Daerah.
Moncar juga mengatakan penghargaan bukanlah tujuan tapi menjadi motivasi untuk terus berkinerja.
“Meskipun berbagai inovasi dalam upaya pencegahan stunting yang dilakukan telah diapresiasi, namun Pemerintah Kota Jambi tetap akan terus meningkatkan kinerja, khususnya melalui penguatan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Jambi,” ujarnya.
“Alhamdulillah, Kota Jambi menerima penghargaan dalam kategori tren penurunan stunting. Namun, tentu saja kami tidak akan berhenti di sini. Pemerintah akan terus mendorong lahirnya lebih banyak inovasi yang langsung menyentuh aspek penanganan, penurunan, dan pencegahan stunting secara konkret,” sambungnya.
Salah satu perhatian khusus, lanjut Moncar, adalah pola pengasuhan anak di perkotaan yang turut berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.
“Di Kota Jambi, masih banyak anak yang dititipkan, baik di lembaga pengasuhan maupun kepada pihak lain, sehingga kedekatan emosional dengan orang tua menjadi berkurang. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal,” jelasnya.
Mendampingi Staf Ahli Wali Kota, Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Jambi, M. Jaelani, menambahkan bahwa ke depan masih dibutuhkan berbagai terobosan baru dari Pemerintah Kota Jambi dalam upaya percepatan penurunan stunting, sesuai dengan masukan dan arahan dari Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Jambi.
“TAG menilai bahwa dari sisi sarana dan prasarana, seperti ketersediaan air bersih maupun akses permukiman, Kota Jambi sudah cukup lengkap. Karena itu, aspek tersebut tidak lagi menjadi fokus utama dalam penilaian. Maka yang diperlukan adalah inovasi lain yang lebih menyentuh langsung pada penanganan stunting, seperti program ‘Bapak Asuh Anak Stunting’ serta intervensi langsung dari para Kepala Perangkat Daerah untuk bersama-sama terlibat dalam penanganan masalah ini,” kata Jaelani.
Ia juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi dengan jumlah penduduk yang cukup besar.
Kondisi ini menurutnya menuntut kerja yang lebih keras dan kolaboratif dari semua pihak.
“Sebagai ibu kota provinsi, tantangan kita tentu jauh lebih kompleks. Oleh karena itu, ke depan, terutama untuk penilaian tahun 2025 yang akan dievaluasi pada 2026, kita harapkan lebih banyak terobosan konkret yang bisa dilakukan,” pungkasnya.
Sebelumnya dalam forum itu, Staf Ahli Wali Kota Jambi Moncar Widaryanto memaparkan berbagai inovasi Pemerintah Kota Jambi dalam Percepatan Penurunan Stunting.
Di mana Kota Jambi berhasil menurunkan angka stunting setiap tahunnya dengan angka dibawah Provinsi dan Nasional.
Bahkan di tahun 2022 telah mencapai target nasional lebih awal, yang hingga kini kasus stunting di Kota Jambi pada periode 2024 berada di angka 10,3 persen.
Sekaligus menjadi landasan kokoh untuk menurunkan stunting.
Katanya, dari satu langkah kecil nanun penuh inovasi, akan lahir sejuta harapan untuk masa depan anak bebas stunting menuju Indonesia Emas 2045.
Kegiatan ini dilaksanakan adalah bagian dari upaya monitoring dan evaluasi terhadap program nasional penurunan stunting, yang bertujuan untuk menilai capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan 8 aksi konvergensi penanganan stunting pada Tahun Anggaran 2024.
Penilaian ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas arahan Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan aksi konvergensi dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi di seluruh daerah.
Sebelumnya, Gubernur Jambi Al Haris dalam sambutannya saat membuka acara itu menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting di daerah.
Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut adalah dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 80 miliar untuk mendanai berbagai program dan kegiatan strategis terkait stunting.
“Penganggaran ini terbagi ke dalam 14 program, 16 kegiatan, yang tersebar di 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan total 25 sub kegiatan. Saya minta kepada Pak Wakil Gubernur bersama Kepala BKKBN selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi, agar dapat menjabarkan rincian ini lebih lanjut kepada tim stunting di kabupaten/kota. Pastikan semua program menyentuh sasaran, dengan fokus utama pada aspek lingkungan kesehatan, lingkungan permukiman, ketahanan pangan dan gizi, kondisi sosial ekonomi, serta tata kelola data stunting,” ujar Al Haris.
Selain itu, Gubernur Jambi Al Haris turut menyoroti kelemahan dalam pola penganggaran pemerintah saat ini, khususnya dalam penanganan isu kesehatan.
Ia mengungkap bahwa alokasi anggaran masih belum proporsional, di mana sebagian besar difokuskan pada penyelenggaraan kesehatan yang mencapai 66,34 persen, sementara untuk pembiayaan kesehatan hanya 33,010 persen.
Bahkan, porsi anggaran untuk fasilitas pelayanan kesehatan hanya 0,18 persen, dan untuk penguatan SDM kesehatan lebih kecil lagi, yakni 0,09 persen.
Al Haris menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang unggul sebagai kunci dalam menurunkan prevalensi kasus stunting.
Hal ini, menurutnya, harus berjalan seiring dengan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.
“Ini artinya, fokus penganggaran kita perlu dioptimalkan, terutama terhadap pos-pos yang saat ini masih mendapat porsi kecil, agar lebih terstruktur dan tepat sasaran. Saya berharap adanya perbaikan perencanaan lintas sektor dan penguatan koordinasi, sehingga seluruh aspek penentu percepatan penanganan stunting, mulai dari kesehatan, gizi, infrastruktur dasar, kondisi sosial ekonomi masyarakat, hingga tata kelola data dapat ditangani secara lebih masif dan menyeluruh,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur Al Haris juga mendorong keberlanjutan program-program yang telah berjalan dalam percepatan pencegahan stunting, seperti program ‘Bapak Asuh’ yang harus lebih di efektifkan dan ditingkatkan.
“Saya harap program ini juga menggandeng pihak swasta dan memaksimalkan CSR yang ada di daerah. Serta mari bersama-sama perkuat peran dan fungsi TPPPS di semua tingkatan termasuk penguatan regulasi kelembagaan dan dukungan anggaran yang tepat sasaran, dengan memastikan perencanaan kompetensi program kegiatan lapangan dengan fokus pada kelompok sasaran utama yaitu ibu hamil dan ibu menyusui,” tutup Gubernur.
Kegiatan Penilaian Kinerja (PK) Aksi Konvergensi Stunting Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi diikuti 227 orang peserta yang terdiri dari para para Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi bersama Tim Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Kabupaten/Kota, serta para Kepala Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Akademisi, Organisasi Profesi, serta Mitra Pembangunan dan Tim Penggerak PKK se-Provinsi Jambi.
Dalam forum itu juga dilakukan penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama dalam mendukung penurunan stunting melalui sistem rujukan yang berstandar oleh Kepala Daerah didampingi Kepala RSUD se-Provinsi Jambi yang disaksikan langsung Gubernur bersama Wakil Gubernur Jambi.
Turut hadir dalam kegiatan itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Dalam Daerah III Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI yang tersambung secara virtual. Selain itu juga tampak pula hadir langsung Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris, unsur Forkopimda Provinsi Jambi, mewakili BKKBN dan BPS Provinsi Jambi, serta Tim Panelis Penilaian Kinerja Stunting Provinsi Jambi.(*)
