JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Prestasi gemilang kembali menghampiri Tanah Pilih Pusako Batuah. Setelah sebelumnya memborong berbagai penghargaan bergengsi di tingkat nasional, kini Kota Jambi kembali meneguhkan langkahnya sebagai Kota Layak Anak (KLA) dengan predikat tertinggi nasional, yakni “Peringkat Utama”.

Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia ini, menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Jambi di bawah duet kepemimpinan Wali Kota Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., dan Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak.

Sebelumnya, Kota Jambi telah meraih penghargaan KLA peringkat Nindya. Tahun ini, atas kerja keras seluruh elemen, termasuk masyarakat, Kota Jambi berhasil meningkatkannya ke level tertinggi, dan ini menandai lompatan besar dalam kualitas kebijakan, program, dan layanan yang berpihak pada pemenuhan hak anak di berbagai sektor di Kota Jambi.

Penghargaan bergengsi peringkat Utama ini hanya diraih oleh 22 pemerintah kota dan kabupaten se-Indonesia. Bersama Kota Jambi yang berhasil meraih anugerah KLA peringkat Utama diantaranya adalah Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Semarang, dan Kota Denpasar.

Raihan ini sekaligus mencatatkan Kota Jambi sebagai satu-satunya pemerintah daerah di Provinsi Jambi yang berhasil meraih penghargaan prestisius tersebut.

Pemberian penghargaan diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Arifatul Choiri Fauzi, dan diterima langsung oleh Wali Kota Jambi dokter Maulana dalam sebuah selebrasi yang berlangsung di Auditorium KH. M. Rasjidi, Kementerian Agama RI, jalan MH. Thamrin No.6, Jakarta Pusat, Jumat malam (8/8/2025).

Usai menerima anugerah tersebut, kepada sejumlah awak media, Wali Kota Jambi dokter Maulana menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan itu.

“Alhamdulillah, malam ini Saya mewakili pemerintah kota Jambi didampingi Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA) Noverentiwi Dewanti menerima langsung penghargaan dari Ibu Menteri PPPA yaitu penghargaan dengan kategori tertinggi yaitu Kota Layak Anak tingkat Utama, dan ini baru pertama kali diraih kota Jambi bahkan di provinsi Jambi,” ujar Wali Kota Maulana didampingi Kepala DPMPPA Kota Jambi Noverentiwi Dewanti.

Maulana juga menyampaikan, keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor, baik instansi daerah, pusat, hingga komunitas masyarakat termasuk seluruh gugus tugas Kota Layak Anak.

“Predikat Utama ini adalah hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat, perangkat daerah, dunia usaha, dan pihak-pihak terkait yang terus bersinergi. Untuk itu, penghargaan ini kita persembahkan kepada semua yang telah berkolaborasi bersama untuk mewujudkan kota Jambi sebagai Kota Layak Anak. Salah satu bentuk konkret sinergi itu adalah Forum Anak Bumi Angso Duo serta inovasi edukatif seperti Program Pita Molin, yang secara aktif memberikan penyuluhan tentang kekerasan anak langsung ke sekolah-sekolah,” tambahnya.

“Tak hanya itu, berbagai kebijakan progresif juga telah diterbitkan untuk mendukung Kota Layak Anak, seperti Perda Perlindungan Anak, Kawasan Tanpa Rokok, hingga Perwal tentang Penurunan Stunting dan Perlindungan Anak dari Radikalisme,” lanjutnya.

Wali Kota juga menegaskan, komitmen Pemerintah Kota Jambi terhadap KLA bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian dari strategi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) jangka panjang.

“Kami ingin melahirkan generasi unggul, agen perubahan masa depan, yang tumbuh di lingkungan yang aman dan berdaya. KLA adalah salah satu pilar pentingnya. Ini bukan sekedar penghargaan, tetapi amanah untuk terus menjaga dan meningkatkan komitmen kita,” tegas Maulana.

“Selamat, dan ini prestasi yang membanggakan, karena ini adalah yang pertama kali kita meraih predikat tertinggi sebagai Kota Layak Anak. Terima kasih untuk semuanya, salam bahagia,” pungkas Wali Kota Jambi itu.

Sementara itu, dalam arahannya pada acara penganugerahan penghargaan tersebut, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan apresiasinya kepada daerah yang berhasil meraih anugerah KLA.

Katanya, KLA merupakan wujud nyata dan komitmen dari sebuah daerah dalam membangun sistem yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak terhadap perlindungan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

“Lebih dari sekedar label, KLA merupakan pendekatan pembangunan yang holistik yang mencakup seluruh aspek kehidupan anak, mulai dari hak sipil, peran keluarga, kesehatan dan pendidikan hingga perlindungan bagi anak,” ujarnya.

Dia menyebut, pengembangan KLA merupakan bukti nyata komitmen daerah dalam menterjemahkan prinsip konvensi hak anak kedalam kebijakan dan tindakan nyata.

“KLA menjadi jembatan antara aturan hukum menuju pemenuhan hak-hak anak di tingkat lokal agar setiap anak tumbuh aman dan inklusif sehingga mampu mencapai kompetensi maksimal,” sebutnya.

Lebih dari itu, kata Arifatul, KLA juga untuk mendorong pembangunan yang responsif gender memastikan perempuan dan anak mendapatkan ruang akses, serta perlindungan yang setara demi terciptanya masyarakat yang adil dan berkelanjutan yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

“Hal ini menegaskan bahwa capaian peringkat KLA tak hanya mencerminkan kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menunjukkan seberapa efektif peran Pemerintah Pusat dalam membina, memperkuat dan memfasilitasi pemenuhan hak, serta perlindungan anak di seluruh Indonesia,” katanya.

“Dalam hal ini peran Pemerintah Pusat juga tercermin dalam program-program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam menjamin pemenuhan hak anak Indonesia, melalui tiga program prioritas. Yakni makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis dan sekolah rakyat,” lanjutnya.

Ia menekankan, sesuai dengan arahan Presiden, Negara harus hadir dalam tumbuh kembang generasi di Indonesia.

“Melalui tiga program tersebut, merupakan bukti nyata pemerintah dalam memastikan tumbuh kembang anak Indonesia agar tumbuh sehat, cerdas dan terlindungi,” tekannya.

“Dengan Kepala Daerah yang baru tentunya tanggung jawab besar ini kami yakini bahwa keberhasilan pembangunan KLA sangat ditentukan oleh keberpihakan, kepemimpinan dan komitmen nyata dari para Kepala Daerah. Dengan dukungan penuh tentunya tujuan kita dalam memastikan setiap anak Indonesia dapat hak dasar secara utuh untuk tumbuh, belajar, bermain dan terbebas dari kekerasan dapat tercapai,” pungkas Menteri PPPA.

Turut hadir secara langsung pada malam penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Dr. Pratikno, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen. Pol. Eddy Hartono, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia, serta Verifikator lapangan PPPA.

Penghargaan Kota Layak Anak kategori Utama merupakan capaian tertinggi dalam penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI. Kota Jambi berhasil memenuhi indikator-indikator strategis, seperti ketersediaan sarana ramah anak, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan prima, partisipasi anak dalam pembangunan, hingga kebijakan daerah yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan raihan ini, Kota Jambi semakin menegaskan dirinya sebagai kota yang tidak hanya maju dalam pembangunan fisik, tetapi juga unggul dalam membangun masa depan generasi penerusnya.(*)

Jambi SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.

Untuk pertama kalinya, Kota Jambi meraih Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2025 dengan Predikat Utama, yang merupakan kategori tertinggi dalam penilaian KLA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Menteri PPPA, Arifah Fauzi, kepada Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, dalam acara penganugerahan yang digelar di Auditorium K.H. M. Rasjidi, Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat, pada Jumat (8/8/2025).

Wali Kota Maulana menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh elemen di Kota Jambi.

Ia mendedikasikan penghargaan tersebut kepada semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

“Predikat ini kami dedikasikan kepada Gugus Tugas KLA, seluruh OPD, instansi vertikal, Forum Anak Angso Duo, anak-anak Kota Jambi, serta seluruh masyarakat. Ini adalah bentuk komitmen kita dalam memenuhi hak dan perlindungan khusus bagi anak-anak,” ujar Maulana.

Lebih lanjut, Maulana menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas hidup anak di Kota Jambi.

“Semoga kita bisa terus konsisten memberikan hak-hak anak serta perlindungan yang maksimal, agar Kota Jambi semakin layak, ramah, dan aman bagi anak-anak,” tambahnya.

Kementerian PPPA mencatat, terdapat 355 kabupaten/kota di Indonesia yang menerima Penghargaan Kota Layak Anak 2025.

Proses penilaian dilakukan selama lebih dari satu tahun, dimulai dari Januari hingga Juni 2024, lalu dievaluasi di tingkat provinsi pada Juli–Desember 2024.

Verifikasi akhir dilakukan oleh Kementerian PPPA bersama kementerian/lembaga terkait pada Januari–Juni 2025.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menjelaskan bahwa program KLA merupakan bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030, sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak.

“Kebijakan Kota Layak Anak pertama kali digagas pada 2006, dan penghargaan pertama diberikan tahun 2011. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan kabupaten/kota yang benar-benar peduli terhadap hak dan perlindungan anak,” ujar Arifah.

Namun, Arifah menyoroti bahwa masih ada indikator penting yang belum dapat dipenuhi oleh seluruh daerah, yaitu bebas iklan rokok dan kawasan tanpa rokok, yang menjadi tantangan besar dalam mewujudkan lingkungan yang sepenuhnya aman bagi anak.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., yang juga sebagai Ketua Umum Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raya Magatsari Pasar Jambi, menerima kunjungan silaturahmi jajaran pengurus masjid tersebut, Kamis (7/8/2025).

Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Wakil Wali Kota, Grha Siginjai, Kantor Wali Kota Jambi, dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

Kunjungan ini menjadi momen istimewa untuk mempererat komunikasi dan memperkuat sinergi antara pengurus masjid dengan Pemerintah Kota Jambi.

Masjid Raya Magatsari merupakan salah satu masjid bersejarah di Kota Jambi yang berdiri sejak awal abad ke-20.

Berlokasi di kawasan Pasar Jambi, masjid ini bukan hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial, pendidikan agama, dan pembinaan umat.

Hadir dalam silaturrahmi itu, Ketua Harian DKM Masjid Raya Magatsari KH. Yahya H. A. Qadir, Wakil Sekretaris I Syekh Dr. H. Muhammad Iqbal Bafadhal, Lc., M.A., Bendahara Umum Habib Syafiq Anies Almuhdhar, S.E., serta Bidang Peribadatan/Imam Drs. KH. Ali H. Jamhari.

Selain itu juga turut hadir dari jajaran Pemkot Jambi Kepala Dinas Kominfo Abu Bakar yang juga menjabat sebagai Humas Masjid Raya Magatsari serta mewakili Kepala Bagian Kesra Setda Kota Jambi Ustadz H. Fachrizal Nover, S. Ag.

Pertemuan tersebut membicarakan berbagai agenda penting, termasuk persiapan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Selain itu, turut dibahas pula program kerja DKM Masjid Raya Magatsari yang mencakup pembinaan jamaah, peningkatan kegiatan dakwah, penguatan kegiatan sosial, perawatan dan pengembangan sarana prasarana masjid, serta penggalangan partisipasi masyarakat dalam memakmurkan masjid.

Ketua Harian DKM Masjid Raya Magatsari, KH. Yahya H. A. Qadir, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dedikasi Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., yang juga memimpin langsung organisasi masjid sebagai Ketua Umum DKM.

“Bagi kami, kehadiran Pak Diza sebagai Ketua Umum DKM adalah suatu kehormatan. Beliau bukan hanya memahami kebutuhan masjid dari dalam, tetapi juga memiliki peran strategis di pemerintahan. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan program pembinaan umat,” ujarnya.

KH. Yahya juga menuturkan bahwa sosok Diza Hazra Aljosha tidaklah asing bagi jamaah Masjid Raya Magatsari. Sejak kecil, Ia sudah akrab dengan masjid ini, karena rumah keluarganya berada tak jauh dari lokasi masjid.

Kakek dan orang tuanya pun tercatat sebagai tokoh penting yang ikut berperan dalam pembangunan dan perkembangan Masjid Raya Magatsari sejak dahulu.

“Beliau sejak kecil sudah sering melaksanakan shalat di sini. Kedekatan emosional dan sejarah keluarga yang panjang inilah yang membuat beliau memahami betul Masjid Raya Magatsari ini. Kami yakin, di bawah kepemimpinan beliau, masjid ini akan semakin makmur dan menjadi pusat pembinaan umat yang lebih kuat,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, menegaskan komitmennya untuk memajukan peran masjid di tengah masyarakat.

Menurutnya, masjid harus menjadi pusat penguatan iman, pendidikan akhlak, dan penggerak kebersamaan ummat.

“Silaturahmi ini menjadi wadah untuk memperkuat dan menyamakan langkah dalam memakmurkan masjid. Sebagai Ketua Umum, Saya akan berupaya memastikan kegiatan keagamaan di Masjid Raya Magatsari berjalan dengan baik, terprogram, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan harapannya, agar seluruh pengurus dan jamaah dapat terus bersatu dalam menjaga kemakmuran masjid.

“Saya berharap Masjid Raya Magatsari bisa menjadi teladan, tidak hanya dalam pengelolaan, tapi juga dalam membangun suasana persaudaraan yang hangat di tengah jamaah. Mari kita jadikan masjid ini rumah besar ummat, tempat semua kalangan bisa merasa diterima, dibina, dan diilhami oleh nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin,” pungkasnya.

Pertemuan yang diwarnai dengan diskusi hangat ini diakhiri dengan foto bersama dan doa untuk keberkahan serta kemajuan Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap pendidikan dan pembinaan karakter anak, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jambi berinisiatif mendirikan Rumah Baca di kawasan pemukiman Pulau Pandan RT 31, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.

Rumah Baca ini ditujukan untuk anak-anak dan remaja di wilayah perairan tersebut sebagai sarana belajar mengaji, memperdalam ilmu agama, dan menanamkan nilai-nilai karakter sejak dini.

Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang cerdas dan berakhlak mulia.

“Kami sudah menyediakan tempatnya, namun kondisinya masih perlu perbaikan. Rehabilitasi ringan harus dilakukan agar bisa digunakan dengan layak,” ujar Direktur Polairud Polda Jambi, Kombes Pol Agus Tri Waluyo, Kamis (7/8/2025).

Untuk merealisasikan program ini, Ditpolairud membuka kesempatan partisipasi dari masyarakat dan para donatur.

Bantuan dalam bentuk material atau dana dapat disalurkan melalui Ketua RT setempat.

“Kami berharap masyarakat ikut mendukung program ini sebagai bagian dari gerakan bersama mencerdaskan anak bangsa,” imbuh Kombes Pol Agus.

Program ini merupakan bagian dari pendekatan humanis Polri dalam memperkuat ikatan sosial antara aparat keamanan dan masyarakat, khususnya di daerah pesisir dan perairan Kota Jambi.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Polres Sarolangun menggelar aksi pembagian bendera Merah Putih kepada masyarakat dan pengguna jalan di wilayah Kecamatan Singkut, Kamis (7/8/2025).

Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan “Memerahputihkan Kabupaten Sarolangun” yang berlangsung sepanjang bulan Agustus 2025.

“Mulai hari ini hingga akhir Agustus, kami dari Polres Sarolangun mengajak seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera Merah Putih sebagai simbol kebanggaan dan persatuan,” ujar AKBP Wendi.

Pembagian bendera dilakukan secara langsung kepada pengendara di jalan raya dan juga melalui pendekatan door-to-door ke rumah-rumah warga.

Selain itu, kegiatan serupa juga menyasar sekolah-sekolah dan pusat aktivitas masyarakat lainnya.

“Tujuannya untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme, serta meningkatkan rasa hormat terhadap bendera Merah Putih sebagai lambang negara,” jelasnya.

Kapolres menegaskan bahwa seluruh Polsek di jajaran Polres Sarolangun juga dikerahkan untuk melakukan kegiatan serupa di wilayah masing-masing, agar semangat kemerdekaan terasa merata di seluruh pelosok kabupaten.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Kabupaten Sarolangun adalah benteng persatuan yang kokoh, di mana bendera Merah Putih berkibar dengan megah di setiap jengkal tanah,” tegas AKBP Wendi dengan semangat.

Ia berharap, gerakan ini bisa menjadi momentum kebangkitan semangat kebangsaan dan disambut positif oleh seluruh elemen masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembentukan Tim Pemeriksa Pajak oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, yang resmi mulai aktif sejak awal tahun 2025.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap penerapan sistem self-assessment—di mana wajib pajak melaporkan dan menghitung pajak secara mandiri.

Meski memberi kemudahan, sistem ini dinilai rawan ketidakpatuhan dan manipulasi data.

“Tim ini dibentuk untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak secara benar,” ujar Nico Kristian Mendrofa, S.STP, Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan BPPRD Kota Jambi, saat ditemui di kantornya, Kamis (7/8/2025).

Tim Pemeriksa Pajak akan menyasar sektor-sektor strategis yang menjadi tulang punggung pajak daerah, seperti restoran, hotel, dan usaha perparkiran.

Tim ini terdiri dari lima petugas pilihan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) pemeriksaan pajak sepanjang tahun 2024.

BPPRD menargetkan memeriksa setidaknya 60 wajib pajak hingga akhir 2025, dari total sekitar 8.000 wajib pajak aktif di Kota Jambi.

Pemeriksaan dilakukan secara acak namun berdasarkan analisis data dan metode berbasis risiko.

Fokus utama adalah pada wajib pajak yang terindikasi menyimpang atau memiliki ketidaksesuaian data antara omset dan laporan pajak.

Salah satu alat utama yang digunakan BPPRD dalam pengawasan adalah tapping box, yang merekam transaksi secara real time.

Jika terdapat perbedaan mencolok antara data tapping box dan jumlah pajak yang dilaporkan, maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Prosedur dimulai dari pemanggilan wajib pajak ke kantor BPPRD untuk membawa dokumen keuangan, dilanjutkan dengan analisis administratif, serta kunjungan langsung ke lokasi usaha.

Jika ditemukan kekurangan bayar, BPPRD akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Apabila wajib pajak tidak kooperatif, BPPRD siap menggandeng Kejaksaan untuk proses penagihan, sesuai perjanjian kerja sama yang telah dijalin.

Kehadiran Tim Pemeriksa Pajak ini tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga untuk menciptakan keadilan fiskal antar pelaku usaha di Kota Jambi.

“Banyak yang sudah patuh, tapi ada juga yang belum. Melalui pemeriksaan ini, kita ingin semua pelaku usaha berada di level yang sama dalam memenuhi kewajiban pajak,” jelas Nico.

Lebih dari sekadar penagihan, pembentukan tim ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Jambi dalam membangun budaya taat pajak demi kemajuan dan keberlanjutan pembangunan daerah.

“Ini bukan soal menagih semata, tapi bagaimana kita bersama-sama membangun Kota Jambi yang lebih baik melalui kepatuhan pajak,” tutup Nico.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam upaya mendukung Program Unggulan Baharkam Polri, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jambi melalui personel Marnit Agso Duo kembali menggelar kegiatan Kapal Klinik Terapung, menggunakan armada KP. XXVI-2005 (LCT).

Kali ini, Kapal Klinik bersandar di Pelabuhan Pasir, Kota Jambi, dan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat pesisir Sungai Batanghari, khususnya di Kelurahan Kasang Jaya.

Kegiatan berlangsung pada Kamis (7/8/2025) dari pukul 09.00 hingga 10.30 WIB.

Sebanyak 15 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan dan konsultasi medis yang dilakukan oleh tim tenaga kesehatan dari Klinik Azimah Kasang.

“Kapal Klinik Terapung ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri, khususnya Ditpolairud, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah perairan yang sulit mengakses fasilitas kesehatan,” ujar Dirpolairud Polda Jambi, Kombes Pol Agus Tri Waluyo.

Selain pemeriksaan kesehatan, masyarakat juga menerima bingkisan berupa minyak goreng, sebagai bentuk kepedulian sosial dari Ditpolairud terhadap kebutuhan pokok masyarakat pesisir.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dan sambutan positif dari warga, yang merasa terbantu dengan kehadiran layanan medis langsung di lingkungan mereka.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan penilaian Adipura bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi, pada Kamis siang (7/8/2025).

Hal itu dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kebijakan dan Pelaksanaan Program Adipura Tahun 2025.

Selain menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi dan merumuskan strategi teknis guna mempersiapkan Kota Jambi secara optimal dalam penilaian Adipura mendatang, rapat ini digelar untuk merespons langsung arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Republik Indonesia, beberapa waktu lalu.

Dalam rakor itu, turut dipaparkan beberapa langkah-langkah strategis dalam menghadapi penilaian Adipura tahun 2025.

Paparan disampaikan masing-masing oleh Wali Kota Jambi dokter Maulana, Wakil Wali Kota Diza Hazra Alhosha dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi Ardi.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Grha Siginjai Kantor Wali Kota Jambi itu dihadiri sejumlah Kepala OPD, Camat hingga Lurah.

Program penilaian Adipura, kini mengusung pendekatan penilaian yang lebih holistik, transparan, dan akuntabel, dengan fokus pada penguatan tata kelola lingkungan dan peningkatan efektivitas pengelolaan sampah di daerah.

Penilaiannya juga memiliki dimensi substansial, yakni mengukur sejauh mana daerah mampu mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Penghargaan Adipura Kencana hanya akan diberikan kepada Kabupaten/Kota yang telah menerapkan pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem sanitary landfill, sebagai standar ideal pengelolaan akhir sampah.

Usai memimpin rapat tersebut, kepada sejumlah awak media, Wali Kota Maulana menegaskan, bahwa persiapan menghadapi penilaian Adipura tidak bisa dilakukan secara biasa-biasa saja.

“Kita harus mulai sekarang. Adipura bukan sekedar soal kebersihan, tapi cermin manajemen kota secara menyeluruh. Kita bicara soal pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan banyak hal teknis lainnya yang harus segera ditindaklanjuti,” tegas Wali Kota.

Wali Kota menambahkan, dua persyaratan utama yang menjadi syarat penghargaan konsep baru Adipura itu.

Katanya, Kota Jambi telah memenuhi syarat pertama yaitu penerapan sistem pengelolaan sampah yang berbasis sanitary landfill.

“Persyaratan pertama telah terpenuhi dan kita masuk kategori dinilai. Namun PR berat kita adalah TPS-TPS liar di wilayah kota Jambi. Maka dari itu, mulai hari ini dan selama penilaian berjalan hingga bulan Desember nanti kolaborasi bersama sangat penting antara Lurah, Camat dan OPD terkait bagaimana caranya supaya TPS liar tidak ada lagi selama penilaian, karena kalau ada kita langsung gugur dan langsung jadi predikat kota kotor,” ujarnya.

Maulana menyebut, saat ini ada 87 TPS liar di Kota Jambi. Oleh karena itu, masing-masing Kelurahan akan didorong bersama jajarannya termasuk trantib dan masyarakat agar memperketat sistem pembuangan sampah.

“Saya berharap nanti Dinas Lingkungan Hidup bisa mengakomodir. Dan menjadikan momentum penilaian Adipura ini bukan hanya sebatas untuk dinilai tetapi benar-benar kedepan ingin memberdayakan masyarakat untuk mengelola sampah, karena merupakan kewajiban setiap rumah tangga,” sebutnya.

Terkait dengan masih adanya 87 Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar di Kota Jambi, Wali Kota Maulana, menjelaskan bahwa penanganan kawasan tersebut akan diarahkan untuk bisa berkolaborasi dengan sistem pengelolaan sampah terpadu seperti TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle), Bank Sampah, serta sistem pengelolaan lainnya yang lebih terstruktur dan ramah lingkungan.

“Hari ini kita sudah rapatkan secara khusus bagaimana menata ulang kawasan TPS liar ini. Ke depan, kita dorong agar sistem pengelolaan sampah dilakukan secara tertutup, langsung dari rumah warga melalui program Kampung Bahagia,” jelas Maulana.

Ia menekankan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi kunci, karena sistem pengangkutan sampah dari sumbernya (rumah tangga) akan mengurangi ketergantungan pada TPS terbuka yang selama ini menjadi sumber permasalahan lingkungan.

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa program Adipura tidak boleh lagi dipandang sekadar untuk mengejar piala atau plakat semata, melainkan harus menjadi momentum perubahan yang lebih besar.

“Momentum ini harus kita manfaatkan untuk melakukan transformasi sistem pengelolaan lingkungan secara menyeluruh. Kita ingin menjadikan Kota Jambi sebagai kota tangguh yang memiliki sistem persampahan yang kuat, berkelanjutan, dan berorientasi pada kualitas lingkungan,” tegasnya.

Menurutnya, penilaian Adipura tahun 2025 dengan konsep baru jauh lebih objektif dan komprehensif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena menekankan aspek tata kelola dan dampak nyata di lapangan.

Maulana juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data terbaru, terdapat 343 kabupaten/kota di Indonesia yang kini berada dalam kategori kota kotor, dan telah diberikan sanksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Hal ini disebabkan karena mereka masih menggunakan sistem Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan pola open dumping, yang sudah tidak diakui lagi dalam sistem penilaian Adipura konsep baru. Kota Jambi tidak boleh masuk dalam kategori itu,” ujarnya menegaskan.

Dikesempatan itu, Maulana menyebut bahwa strategi penataan ini akan selaras dengan program unggulan Pemerintah Kota yakni Kampung Bahagia, yang salah satu aspeknya adalah penguatan sistem lingkungan berbasis komunitas, karena menerapkan sistem pengelolaan sampah dimulai dari sumbernya, yaitu mengambil sampah langsung dari Rumah Tangga.

“Pemberdayaan masyarakat melalui Program Kampung Bahagia adalah solusi yang telah kita siapkan untuk mendukung zero TPS liar guna mengatasi permasalahan melalui sistem pengelolaan sampah tertutup yang sudah mulai diterapkan di sejumlah wilayah di Kota Jambi,” tuturnya.

“Program ini diharapkan mampu membentuk kebiasaan baru masyarakat dalam membuang sampah secara tertib, sekaligus meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan secara menyeluruh. Kebijakan ini merupakan bagian dari salah satu program prioritas unggulan dalam mewujudkan Kota Jambi Bahagia. Pelaksanaannya akan didukung melalui penyediaan armada gerobak motor di setiap RT, serta pemberdayaan pemuda yang belum memiliki pekerjaan sebagai petugas pengangkut sampah,” tambahnya.

Partisipasi aktif Pemerintah Kota Jambi dalam penilaian Adipura ini merupakan bentuk komitmen kuat dalam mendukung upaya nasional mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Kota Jambi sebagai Kota yang Bahagia dan Ramah Lingkungan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota DPR RI Komisi V H. A. Bakri., S.E, melakukan tinjauan ke Intek PDAM Aur Duri Tirta Mayang di kawasan tepian Sungai Batanghari yang berbatasan langsung dengan Intake PDAM Muaro Jambi, di Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, pada Kamis sore (7/8/2025).

Tinjauan lapangan bersama Anggota DPR RI ini dilakukan guna mengecek secara langsung Intake PDAM Tirta Mayang yang saat ini mengalami abrasi yang jika dibiarkan dapat mengganggu proses penyaluran air kepada konsumen.

Kegiatan ini merupakan respon cepat dan bentuk sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam percepatan penanganan mengatasi agar abrasi yang ditimbulkan tidak mengganggu, baik itu terhadap pendistribusian air bersih kepada warga, maupun Intek PDAM yang telah dibangun dengan baik.

Dalam keterangannya, Wali Kota Maulana mengatakan, terkait dengan penanganan jangka pendek yang ditimbulkan oleh abrasi di Intake Aur Duri, saat ini secara teknis pengerjaannya akan dikolaborasikan antara Balai dengan Pemerintah Kota melalui Dinas PU untuk dibuat pengaman sementara menjelang turap permanen disiapkan.

“Bentuk jangka pendek secara teknis nanti ada geobag yang diisi batu kemudian dikasih bronjong sementara supaya tidak mengarah terus abrasinya ke Intake kita,” katanya.

Dia mengungkap, di tahun depan sebagai penanganan jangka panjang dikawasan Intake yang saat ini mengalami abrasi akan dibangun turap permanen sepanjang 300 meter, yang saat ini desainnya sedang dikerjakan oleh pihak Balai Wilayah Sungai (BWS).

“Sekarang sedang didesain oleh Balai untuk dibuat tahun 2026, dan ini cukup menggembirakan bagi kami, karena kita sudah melakukan preventif berkali-kali tetapi tetap karena masih pakai kerucut begitu ada tendangan air menyebabkan turun lagi. Nah maka dengan itu, ini perlu penanganan yang permanen,” ungkap Maulana.

“Tapi kita tadi berbicara untuk penanganan jangka pendek supaya tidak membahayakan, karena ini menyangkut pelayanan dasar yaitu air bersih bagi warga, kalau ini terganggu maka pelayanan publik akan terganggu,” lanjutnya.

Wali Kota Maulana berharap, dengan kedatangan langsung Anggota DPR RI Komisi V tersebut, proses penanganan abrasi dapat terus dikawal hingga terealisasinya pembangunan turap permanen sepanjang 300 meter pada tahun depan.

Turap tersebut direncanakan untuk melindungi intake PDAM Tirta Mayang di Aur Duri dari potensi kerusakan akibat derasnya aliran Sungai Batanghari.

“Mudah-mudahan penanganan jangka pendeknya bisa segera dilakukan. Sementara untuk jangka panjang, Insya Allah tahun depan akan mulai dikerjakan pembangunan turap permanen. Tentu kami sangat berharap dukungan dan dorongan dari Pak Bakri selaku wakil kami di tingkat pusat,” pungkas Maulana.

Sementara itu, Anggota DPR RI A Bakri menyebut, dengan telah siapnya perencanaan, baik itu jangka pendek dan jangka panjang, tugasnya hanya bagaimana lebih memperkuat dari sisi anggaran dari pusat yang diketahui saat ini belum bisa digunakan dikarenakan efisiensi.

“Ari bersih ini sifatnya penting dan wajib, oleh sebab itu tugas Saya bagaimana anggaran yang masih diblokir itu bisa dibuka, sehingga pengerjaannya juga bisa dilakukan secepatnya, karena kalau Intakenya rusak tidak berfungsi nanti akan mengakibatkan hal yang fatal karena ada ribuan konsumen yang menggantungkan layanan air bersih dari Intake ini,” sebutnya.

Selaku wakil rakyat dari masyarakat Jambi, Anggota DPR RI A Bakri menegaskan akan berupaya menggunakan hak budgeting agar anggaran ini bisa dikucurkan secepat mungkin.

Karena ini menyangkut dua daerah yaitu Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi.

“Saya selaku anggota DPR RI tentunya harus peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Dikesempatan yang sama, Kepala BWS Sumatera VI Joni Rahalsyah Putra menambahkan, pengerjaan jangka pendek dalam mengatasi abrasi di Intake PDAM Aur Duri ini akan dilakukan secepatnya melalui kolaborasi pihak Balai dan Pemerintah Kota.

“Pada tahun anggaran 2025 ini kami masih melaksanakan desain darurat, dengan pemakaian bronjong diisi batu kali dan tetap memakai geobag, serta kerucut agar abrasi tidak semakin besar,” ucapnya.

“Mudah-mudahan, kami minta dukungan juga dari bapak Komisi V DPR RI Pak Haji Bakri untuk anggaran 2026 agar dikawal, karena memang sebenarnya anggaran ini sudah ada di 2025 tapi karena efisiensi anggaran kena blokir,” singkatnya.

Turut hadir mendampingi dalam kunjungan lapangan ini, Wakil Ketua III DPRD Kota Jambi Naim, Anggota DPRD Kota Jambi Abdullah Thaif, Kepala Dinas PUPR Kota Jambi Momon Sukmana, Direktur Utama Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi Dwike Riantara beserta jajaran.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menindaklanjuti informasi dugaan peredaran beras oplosan di masyarakat direspons cepat Pemerintah Kota Jambi. Kamis pagi (7/8/2025), Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., bersama Wakil Wali Kota, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., turun langsung ke lapangan, memimpin inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah gudang dan pusat distribusi bahan pokok di Kota Jambi.

Sidak ini turut melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kota Jambi serta Perum Bulog dan BPOM Jambi.

Dua titik utama yang disasar adalah Gudang Abadi Makmur dan retail Fresh Sun yang keduanya berada di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah.

Usai melakukan sidak, kepada sejumlah awak media, Maulana, menyampaikan bahwa kehadirannya langsung di lapangan merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Jambi dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat.

Ia menegaskan, langkah tersebut diambil tidak hanya untuk merespons kekhawatiran publik, tetapi juga untuk memastikan kualitas dan ketersediaan beras di Kota Jambi tetap terjaga.

“Kami ingin memastikan bahwa beras yang dibeli masyarakat memiliki kualitas yang sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan. Jika yang dibeli beras premium, maka kualitasnya pun harus premium. Begitu juga dengan beras medium, masyarakat harus mendapatkan kualitas medium sebagaimana mestinya,” tegas Wali Kota Maulana.

Ia juga mengungkapkan bahwa hasil sementara dari sidak menunjukkan mayoritas merek beras yang beredar di pasaran Kota Jambi masih sesuai standar mutu.

Namun demikian, Pemerintah Kota Jambi tidak akan lengah.

“Kami akan terus melakukan pengawasan secara berkala terhadap distribusi dan harga beras di pasaran, agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menjaga kestabilan pangan dan melindungi hak konsumen,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wali Kota Maulana menjelaskan bahwa sejumlah merek beras, seperti Topi Koki dan Raja Platinum, yang diduga mengalami penurunan kualitas, bahkan terindikasi tidak lagi memenuhi standar mutu beras premium serta mengandung unsur campuran atau oplosan, telah dilakukan penyesuaian harga, sebagaimana arahan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

“Meskipun harga penurunan resminya belum ditetapkan, namun telah kami konfirmasi bahwa harga dari merek-merek tersebut sudah mulai diturunkan. Perlu digarisbawahi, merek-merek ini bukan berarti dilarang untuk dijual, namun mereka wajib menyesuaikan harga dengan kualitas yang ada, sesuai arahan dari Bapanas,” jelasnya.

Wali Kota Maulana juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Bapanas terkait penetapan harga eceran tertinggi (HET) bagi merek-merek beras yang dinilai mengalami penurunan mutu.

“Jika nantinya telah ada ketetapan harga dan masih ditemukan pedagang yang menjual di atas harga wajar, maka tentu akan kami tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk saat ini, kami masih dalam tahap monitoring dan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” tegasnya.

Wali Kota Maulana juga memastikan bahwa ketersediaan stok beras di Kota Jambi dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga tiga bulan ke depan.

“Alhamdulillah, dari hasil pengecekan di gudang, kondisi stok beras aman. Begitu juga di Bulog, masih tersedia stok hingga 14.000 ton,” ungkapnya.

Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan, baik terkait kelangkaan bahan pokok, beras oplosan, maupun dugaan penurunan kualitas beras di pasaran.

Ia mengajak masyarakat untuk tetap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, serta mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan.

“Masyarakat tidak perlu panik. Ketersediaan dan kualitas beras masih terjaga. Kami pastikan konsumen mendapatkan produk yang sesuai dengan label dan harga yang wajar,” tutupnya.

Turut hadir dalam sidak itu, sejumlah kepala perangkat daerah terkait dilingkup Pemkot Jambi.(*)