JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menghadiri undangan kehormatan dari Pemerintah Republik Singapura dalam rangka perayaan Hari Nasional Singapura ke-60, yang berlangsung di Grand Ballroom Shangri-La Hotel Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Kehadiran Wali Kota Jambi dalam acara itu disambut hangat oleh Duta Besar Republik Singapura untuk Indonesia, Kwok Fook Seng, bersama Perwakilan Tetap Singapura untuk ASEAN, Gerard Ho. Kehadiran Wali Kota Jambi dokter Maulana menjadi bukti bahwa diplomasi Kota Jambi semakin mendapat tempat di kancah internasional.

Acara tersebut turut mempertemukan para Duta Besar negara sahabat, Pejabat Tinggi Negara, tokoh ASEAN, hingga kalangan dunia usaha.

Perayaan bertajuk SG60 ini bukan hanya menjadi ajang peringatan enam dekade berdirinya Republik Singapura, tetapi juga momentum memperkuat jejaring kerja sama dengan Indonesia, khususnya dalam sektor investasi, perdagangan, pendidikan, serta pembangunan kota cerdas dan berkelanjutan.

Bagi Kota Jambi, undangan ini menjadi simbol pengakuan dan prestise internasional yang semakin memperkuat citra daerah sebagai bagian dari dinamika pembangunan global.

“Saya merasa terhormat mendapat undangan untuk menghadiri perayaan Hari Nasional Singapura ke-60. Ini bukan hanya bentuk silaturahmi antarbangsa, tetapi juga peluang strategis untuk memperkuat kerja sama, khususnya dalam bidang investasi, pendidikan, perdagangan, budaya dan pariwisata. Kota Jambi siap menjadi bagian dari jejaring kolaborasi internasional demi kemajuan bersama.” ujar Wali Kota Jambi Maulana.

Lebih lanjut, Wali Kota Maulana menegaskan, bahwa diplomasi daerah tidak hanya sebatas menghadiri undangan seremonial, namun harus dimaknai sebagai peluang untuk memperkenalkan potensi Kota Jambi kepada dunia.

Ia menambahkan, jejaring internasional yang terjalin akan memberikan dampak positif karena membuka akses lebih luas untuk membangun berbagai kerja sama strategis, termasuk dalam hal pencarian sumber pendanaan pembangunan. Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu solusi penting di tengah keterbatasan anggaran daerah.

“Itulah sebabnya kolaborasi seperti ini harus terus kita bangun. Pertemuan dengan negara-negara luar, terlebih lagi dengan negara-negara donor, sangat dibutuhkan agar kita bisa memperkuat dukungan bagi pembangunan Kota Jambi di berbagai sektor,” pungkas Wali Kota Maulana.

Dalam acara itu, Wali Kota Maulana juga berkesempatan mempromosikan Kota Jambi dengan menyerahkan cinderamata khas Kota Jambi kepada Dubes Singapura untuk Indonesia, Kwok Fook Seng. Acara yang penuh dengan keakraban itu ditutup dengan jamuan silaturahmi dan foto bersama.

Kehadiran Pemerintah Kota Jambi dalam forum tersebut sekaligus meneguhkan komitmen untuk memperluas jejaring kerja sama, memperkuat diplomasi daerah, serta membuka akses peluang kolaborasi yang mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk Jalan H.M. Yusuf Nasri, RT 22, Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan, pada Jumat (22/8/2025) petang.

Kobaran api melalap empat unit rumah bedeng dan menyebabkan satu orang mengalami luka bakar serius.

Menurut laporan resmi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kota Jambi, peristiwa ini dilaporkan pertama kali pada pukul 18.05 WIB oleh warga bernama M. Sabari.

Tim Damkar dari Posyakar Jambi Timur langsung meluncur ke lokasi dan tiba pada pukul 18.13 WIB, dengan respon cepat selama 8 menit.

Korban luka atas nama Sungheng (49), pemilik salah satu bedeng, mengalami luka bakar di bagian punggung saat mencoba menyelamatkan barang-barangnya.

Ia segera dievakuasi oleh tim PSC 119 ke RS DKT untuk mendapatkan perawatan medis.

Total, ada 4 kepala keluarga atau 11 jiwa yang terdampak dalam kebakaran ini.

Diduga, api berasal dari kebocoran tabung gas saat memasak, yang kemudian memicu ledakan dan menyambar tiga bedeng lain yang berdempetan.

Operasi pemadaman melibatkan 40 personel dari Damkartan Kota Jambi dengan dukungan 4 unit armada pemadam, 2 unit suplai air, 1 unit komando, dan 1 ambulans PSC.

Penanganan berlangsung selama 1 jam 38 menit, dengan penggunaan air sekitar 36.000 liter.

Petugas Damkar juga berkoordinasi dengan PLN untuk memutus aliran listrik serta dengan Polsek Jambi Selatan untuk pengamanan selama proses pemadaman dan pendinginan.

Kendala utama di lapangan adalah akses jalan yang sempit dan padat oleh kendaraan roda dua serta kepadatan bangunan di lokasi kejadian.

Saat ini, kerugian ditaksir melebihi Rp150 juta. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya dan tidak merambat ke rumah warga lainnya berkat formasi 4 regu dan strategi pemadaman 5T: Terencana, Terarah, Terukur, Terlayani, dan Tuntas.

Pihak Damkartan Kota Jambi menyatakan pelayanan telah sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Debu batu bara menjadi ancaman nyata bagi masyarakat. Teranyar DPRD Provinsi Jambi melakukan inspeksi dadakan ke PT. Usaha Mitra Batanghari. Hal ini dilakukan bentuk pengawasan tindak lanjut adanya laporan masyarakat dan pelaku UMKM yang berasal dari kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi yang terdampak pencemaran lingkungan atas operasi perusahaan ini.

Berdasarkan laporan masyarakat ke DPRD Provinsi Jambi, DPRD Provinsi Jambi menangkap adanya gangguan pernafasan, iritasi mata dan kemerosotan pendapatan UMKM pada masyarakat setempat.

Dalam pertemuan di ruangan perusahaan Mitra Usaha Batanghari tersebut, penanggung Jawab PT Mitra Usaha Batanghari menampilkan beberapa video saat memasukkan batu bara ke kapal tongkang, yang mana ditemukan adanya beberapa material yang masuk ke sungai hingga terhembus keluar tongkang oleh angin, dan membuat sungai menjadi tercemar.

Dalam menampilkan video tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah, dibuat kesal dengan jawaban dari pihak perusahaan Mitra Usaha Batanghari yang jawabannya bolak balik.

“Kalau saya benar saya tidak takut mas, dari tadi saya tanya jangan kira saya sembarang mas, dari tadi saya tanya dijelasin stockpile lain-stockpile lain,” kata Hafiz dengan kesal.

Lebih lanjut, ia menekan pihak penanjung jawab perusahaan agar mengaku bahwa pencemaran sungai di sebabkan oleh stockpile miliknya.

“Inikan jelas stockpile kalian, ngaku nggak, bahwa ini stockpile kalian,” kata hafiz (22/8/2025).

“Ngaku pak, itu memang stockpile kita pak,” jawab Eko Penanggung Jawab PT. Mitra Usaha Batanghari.

Ia menegaskan bahwa akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait tidak adanya transparansi perusahaan saat dewan melakukan kunjungan mendadak tersebut.

“Kami bawa ke Kementerian ini, dari tadi jelasin malah jelasin stockpile lain. Inikan sudah jelas, masyarakat terdampak, sungai terdampak,” tegasnya.

Sementara, pihak Perusahaan tersebut melalui Penanggung Jawab (PJ) Eko mengklaim bahwa perusahaan nya telah beroperasi dengan selayaknya tanpa melakukan pencemaran.

Ia menyebutkan bahwa, pencemaran sungai bukanlah disebabkan oleh perusahaannya melainkan milik perusahaan lain.

“Dimana pada saat aduan masyarakat sebenarnya pencemaran itu bukalah dari stockpile kita pak,” kata Eko.

Ia menyebutkan bahwa pencemaran sungai dilakukan oleh stockpile lain (di seberang,red).

Lebih lanjut ia membenarkan bahwa stockpile miliknya (perusahaan Mitra Usaha Batanghari) tersebut tidak lah melakukan pencemaran.

“Salah satu aktivitas bukan stockpile kita, ini aktivitas stockpile di seberang kita, dengan stockpile di seberang kita, saya bisa menunjukkan video yang terakhir kali dimana saat aktivitas kita sama sekali tidak melakukan pencemaran yang seperti kita lihat pada video yang ditampilkan sebelumnya,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H. memimpin langsung kegiatan panen raya jagung di lahan milik Bumdes Bina Karya Muda yang terletak di Desa Sukajadi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Kamis (21/8/2025).

Panen raya ini digelar di atas lahan seluas 1 hektare dan menjadi bagian dari komitmen Polri, khususnya Polres Sarolangun, dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah tokoh dan pejabat daerah, seperti Staf Ahli Bupati Hendrik Andilala, S.ST.P, Kadis TPHP Dulmuin, S.P, Kadis PMD Mulyadi, S.Sos, Camat Bathin VIII Ario L Fajrin, S.IP, Kapolsek Bathin VIII IPTU Erik Kurniawan, SH, MH, serta kelompok tani Bina Karya Muda.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir dalam hal keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam sektor strategis seperti pangan. Ini adalah bentuk nyata sinergi antara aparat dan masyarakat,” tegas AKBP Wendi Oktariansyah dalam sambutannya.

Ia menambahkan, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi pemicu semangat bagi para petani lokal untuk terus meningkatkan hasil produksi jagung dan komoditas pangan lainnya.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga akan terus diperkuat guna menjaga kedaulatan pangan di wilayah Kabupaten Sarolangun.

“Kita ingin sektor pertanian, khususnya jagung, bisa menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat desa. Maka perlu sinergi dan keberlanjutan program seperti ini,” lanjut Kapolres.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP), Dulmuin, S.P., juga memberikan apresiasi kepada jajaran Polres Sarolangun yang telah ikut mendorong pembangunan pertanian lokal.

“Langkah Polres Sarolangun sangat positif dan patut dicontoh. Harapan kami, inisiatif ini bisa diperluas ke kecamatan-kecamatan lainnya,” ungkap Dulmuin.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemotongan simbolis tongkol jagung, proses perontokan pipilan menggunakan mesin, dan diakhiri dengan foto bersama seluruh peserta panen raya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Astra Honda Motor (AHM) memperluas pilihan warna menarik pada skutik premium fashionable 160cc pertama di Indonesia, New Honda Stylo 160.

Tampilan baru dari skutik berdesain modern klasik dengan tampilan retro ini siap menjadi primadona berkendara sesungguhnya saat mengekspresikan gaya hidup sehari-hari maupun beraktivitas di akhir pekan.

Kehadiran warna Royal Matte Blue memberikan sensasi kemewahan yang membanggakan bagi pengendaranya dan layak menjadi pusat perhatian dengan didukung performa sepeda motor terbaik di kelasnya.

Warna terbaru ini melengkapi warna pada tipe ABS yang sudah ada sebelumnya yakni Royal Green, Royal Matte Black dan Royal Matte White.

New Honda Stylo 160 dibekali kapasitas mesin terbesar dari model skutik fashionable di kelasnya yakni 160cc 4 katup enhanced Smart Program Plus (eSP+) berpendingin cairan.

Tidak hanya miliki tampilan khas, penggemar skutik fashion premium New Honda Stylo 160 dapat merasakan performa optimal yang bertenaga dan responsif.

Direktur Marketing AHM, Octavianus Dwi mengatakan kehadiran warna baru pada New Honda Stylo 160 merupakan upaya perusahaan dalam menjawab konsumen yang ingin tampil bangga, percaya diri dan bergaya dalam berkendara dengan sensasi kemewahan.

“Kami ingin terus bersama dengan konsumen dalam mengekspresikan gaya berkendara yang diminatinya. Kami pun berharap melalui perluasan pilihan baru dari New Honda Stylo 160 ini dapat memberikan pengalaman berkendara yang semakin mewah seolah primadona di jalan dengan performa mesin bertenaga,” ujar Octa.

Canggih, Komplit, dan Berkelas

Secara keseluruhan tampilan, New Honda Stylo 160 sangat kental dengan nuansa modern klasik serta berpenampilan retro yang membuat pengendaranya semakin percaya diri dan menarik perhatian.

Secara performa, model ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 11,3 kW/8.500 rpm dan torsi maksimum sebesar 13,8 Nm/7.000 rpm.

Selain itu, New Honda Stylo 160 juga memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 5L dan ruang penyimpanan sebesar 16,5L yang mampu mendukung kenyamanan pengendara dalam berkendara.

Teknologi pada bagian tata cahaya full LED menjadi salah satu fitur yang menghadirkan nuansa modern pada skutik premium fashionable ini.

Lampu sein yang didesain menyatu pada bodi bagian depan dan juga lampu belakang pada bagian buritan dengan LED, serta lampu belakang yang diberikan aksen smoke membuat kesan premium pada skutik ini.

New Honda Stylo 160 juga didukung dengan fitur-fitur penunjang bagi pengendara yang modis, seperti rak depan, rak tengah yang disertai dengan penutup, lalu hadirnya fitur USB charger type A untuk mendukung rasa nyaman pengendara atas daya alat komunikasinya, serta ditunjang oleh Honda Smart key dan alarm system untuk memberikan rasa aman.

Selain rak depan, untuk memudahkan pengendara dalam membawa tas atau barang yang tidak besar, New Honda Stylo 160 juga dilengkapi dengan gantungan yang dapat dilipat saat tidak digunakan.

Fitur yang komplit dan canggih pada model ini akan memberikan kepuasan berkendara yang berkelas atas kebutuhan sehari-hari dalam beraktivitas pada setiap kesempatan.

Dipasarkan dengan dua tipe yakni ABS dan CBS, New Honda Stylo 160 memiliki total 7 varian warna yang modis.

Kehadiran warna Royal Matte Blue pada tipe ABS dipasarkan Rp 32.161.000 (On the road Jakarta) melengkapi 3 warna sebelumnya yaitu Royal Green, Royal Matte Black dan Royal Matte White.

Pada tipe CBS dipasarkan dengan harga Rp 29.170.000 (on the road Jakarta), tersedia dalam 3 warna yakni Glam Red, Glam Black dan Glam Beige.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPRD Provinsi Jambi, Burhanuddin Mahir, secara terbuka membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam pertemuan dengan Menteri Transmigrasi RI M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Gubernur Jambi Al Haris, dan Anggota DPR RI Dapil Jambi Edi Purwanto di Rumah Dinas Bupati Muaro Jambi, Rabu (20/8), Burhanuddin menegaskan bahwa tanda tangannya dipalsukan dalam dokumen redistribusi tanah yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Saya tidak pernah menandatangani surat rekomendasi itu. Kalau memang ada, berarti dokumen itu cacat atau bodong, dan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tegas Burhanuddin, yang juga dikenal dengan sapaan Cik Bur.

Kasus ini berkaitan dengan program TSM Satuan Permukiman 4 (SP4) yang dilaksanakan pada 2009 oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bekerja sama dengan Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Program ini diperuntukkan bagi 200 Kepala Keluarga (KK) transmigran — masing-masing 100 KK dari Muaro Jambi dan Pati — yang seharusnya menerima lahan seluas 2 hektare per KK.

Namun, di lapangan, peserta hanya menerima lahan seluas 0,75 hektare atau sebatas tempat tinggal saja.

Sisa lahan yang seharusnya dialokasikan ternyata telah lebih dulu digarap sejak 1996 dan pada 2008 telah diterbitkan SHM kepada 105 penggarap oleh BPN Muaro Jambi melalui program redistribusi tanah.

Menurut BPN, redistribusi itu dilakukan berdasarkan surat rekomendasi yang ditandatangani Ketua Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) kala itu, yaitu Burhanuddin Mahir, yang menjabat sebagai Bupati Muaro Jambi.

Namun, Burhanuddin membantah keras.

“Tidak mungkin saya merekomendasikan redistribusi pada 2008, sedangkan kesepakatan program transmigrasi baru dilakukan 2009. Ini jelas ada rekayasa,” jelasnya di hadapan Menteri Transmigrasi.

Ia juga menyebut bahwa struktur PPL yang ia pimpin terdiri dari unsur BPN, dinas terkait, dan pejabat daerah lainnya.

Jika memang ada rekomendasi, maka dokumen tersebut seharusnya bisa dibuktikan keasliannya.

“Kalau tidak ada dokumennya, berarti itu palsu. Saya tidak pernah tanda tangan,” tambahnya.

Burhanuddin telah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri Muaro Jambi dalam rangka penyidikan.

Selain dirinya, tim penyidik juga telah memeriksa pihak-pihak terkait seperti pejabat dari BPN, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta beberapa mantan pejabat kecamatan, desa, dan masyarakat yang terkait dengan kasus ini.

Kasus ini hingga kini belum menemukan titik terang dan terus diselidiki aparat penegak hukum.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menerima laporan resmi terkait penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 21 Agustus 2025.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada KPK.

“Presiden sudah mendapatkan laporan. Beliau menyatakan bahwa ini ranah hukum dan menghormati prosesnya di KPK. Silakan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Prasetyo saat ditemui di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta.

Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan bahwa jika Immanuel terbukti bersalah, pergantian jabatan akan segera dilakukan.

“Apabila nanti terbukti, maka akan segera dilakukan pergantian,” tegasnya.

Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, merupakan anggota pertama dalam Kabinet Merah Putih yang terjaring OTT KPK sejak pemerintahan Prabowo-Gibran terbentuk.

Ia ditangkap di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan atas dugaan pemerasan.

Pimpinan KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan bahwa Noel diamankan karena dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

“Pemerasan,” ucap Fitroh singkat.

Pihak Istana mengaku prihatin atas insiden ini.

Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah berulang kali mengingatkan seluruh menteri dan pejabatnya untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan amanah jabatan.

“Presiden selalu mengingatkan kami semua untuk berhati-hati dan menjaga amanah. Ini jadi pengingat keras bagi seluruh anggota kabinet,” ungkapnya.

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya yang turut mendampingi Prasetyo, menyatakan bahwa evaluasi internal akan terus dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu sorotan tajam terhadap Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Immanuel, yang ditunjuk sebagai wakil menteri di Kementerian Ketenagakerjaan, terjaring OTT pada Kamis dini hari (21/8) atas dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3.

Kasus ini mencoreng kabinet baru yang sebelumnya dipuji karena melibatkan berbagai kalangan dari partai politik hingga profesional.

Di tengah kasus tersebut, berikut ini adalah susunan lengkap menteri dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih 2024–2029, yang merupakan kabinet terbesar sepanjang sejarah Indonesia, terdiri dari 48 menteri dan 56 wakil menteri, total 104 pejabat.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan susunan lengkap Kabinet Merah Putih 2024–2029 pada malam pelantikannya di Istana Merdeka, Jakarta.

Pengumuman ini berlangsung beberapa jam setelah pelantikan dirinya sebagai Presiden ke-8 RI, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kabinet terbaru ini terdiri dari 48 menteri dan 56 wakil menteri, menjadikannya sebagai kabinet terbesar sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia dengan total 104 pejabat.

Nama “Kabinet Merah Putih” dipilih melalui musyawarah bersama antara ketua umum partai-partai koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran.

Struktur kabinet kali ini mengalami perombakan signifikan, dengan kehadiran 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian, termasuk sejumlah kementerian baru hasil pemisahan dari struktur sebelumnya.

Contohnya adalah pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian PUPR menjadi dua entitas berbeda.

Beberapa kementerian koordinator baru meliputi:

• Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

• Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Langkah ini diambil untuk meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor serta mempercepat implementasi program nasional.

Sebelum diumumkan, proses pemilihan menteri dan wakil menteri berlangsung ketat dan rahasia.

Presiden Prabowo memanggil lebih dari 100 kandidat ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta, selama 15–18 Oktober 2024.

Pengumuman resmi pada 20 Oktober menjadi bentuk konfirmasi akhir dari nama-nama yang bersedia mengemban tanggung jawab tersebut.

Kabinet Merah Putih mencerminkan keseimbangan antara kekuatan politik dan kalangan profesional. Partai Golkar mendapatkan alokasi terbesar dengan 8 kursi menteri, disusul Gerindra dan PAN yang masing-masing mendapat 6 kursi. Beberapa posisi strategis juga diisi oleh tokoh nonpartai berdasarkan keahlian dan rekam jejak.

Dengan struktur besar dan kompleks, tantangan utama kabinet ini adalah koordinasi antar kementerian, efisiensi birokrasi, dan implementasi program-program prioritas seperti program makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, dan penguatan ekonomi nasional.

Pelantikan resmi menteri dan wakil menteri berlangsung pada 21 Oktober 2024 dalam dua sesi di Istana Negara.

Setelah pelantikan, kabinet langsung menggelar rapat kerja dan menyusun roadmap kerja lima tahun ke depan sesuai visi-misi Prabowo-Gibran.

Daftar Menteri Koordinator:

1. Budi Gunawan – Menko Politik dan Keamanan

2. Yusril Ihza Mahendra – Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

3. Airlangga Hartarto – Menko Perekonomian

4. Pratikno – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

5. Agus Harimurti Yudhoyono – Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

6. Muhaimin Iskandar – Menko Pemberdayaan Masyarakat

7. Zulkifli Hasan – Menko Pangan

Menteri Inti dan Kementerian Utama:

8. Prasetyo Hadi – Menteri Sekretaris Negara

9. Tito Karnavian – Menteri Dalam Negeri

10. Sugiono – Menteri Luar Negeri

11. Safrie Samsoedin – Menteri Pertahanan

12. Nazaruddin Umar – Menteri Agama

13. Supratman Andi Agtas – Menteri Hukum

14. Natalius Pigai – Menteri Hak Asasi Manusia

15. Agus Andrianto – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

16. Sri Mulyani Indrawati – Menteri Keuangan

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan:

17. Abdul Muti – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

18. Brian Yuliarto – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

19. Fadli Zon – Menteri Kebudayaan

Bidang Kesehatan dan Sosial:

20. Budi Gunadi Sadikin – Menteri Kesehatan

21. Saifullah Yusuf – Menteri Sosial

22. Yassierli – Menteri Ketenagakerjaan

23. Abdul Kadir Karding – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Bidang Perekonomian dan Industri:

24. Agus Gumiwang Kartasasmita – Menteri Perindustrian

25. Budi Santoso – Menteri Perdagangan

26. Bahlil Lahadalia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

27. Rosan Roeslani – Menteri Investasi dan Hilirisasi (BKPM)

28. Budi Arie Setiadi – Menteri Koperasi

29. Maman Abdurrahman – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Bidang Infrastruktur dan Pembangunan:

30. Dodi Hanggodo – Menteri Pekerjaan Umum

31. Maruarar Sirait – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman

32. Yandri Susanto – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

33. Iftitah Suryanagara – Menteri Transmigrasi

34. Dody Purwagandhi – Menteri Perhubungan

35. Meutya Hafid – Menteri Komunikasi dan Digital

Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam:

36. Andi Amran Sulaiman – Menteri Pertanian

37. Raja Juli Antoni – Menteri Kehutanan

38. Sakti Wahyu Trenggono – Menteri Kelautan dan Perikanan

39. Nusron Wahid – Menteri Agraria dan Tata Ruang (BPN)

40. Hanif Faisol Nurrofiq – Menteri Lingkungan Hidup

Bidang Perencanaan dan Aparatur Negara:

41. Rahmat Pambudi – Menteri PPN/Bappenas

42. Rini Widyantini – Menteri PAN-RB

43. Erick Thohir – Menteri BUMN

44. Wihaji – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:

45. Widyanti Putri – Menteri Pariwisata

46. Teuku Rifki Harsya – Menteri Ekonomi Kreatif

47. Arifatul Choiri Fauzi – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

48. Dito Ariotedjo – Menteri Pemuda dan Olahraga

Pejabat Setingkat Menteri:

49. ST Burhanudin – Jaksa Agung

50. Herindra – Kepala BIN

51. AM Putranto – Kepala Staf Kepresidenan

52. Hasan Nasbi – Kepala Kantor Komunikasi Presiden

53. Teddy Indra Wijaya – Sekretaris Kabinet

Daftar wakil menteri dan wakil kepala badan:

1. Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinasi Bidang Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan
3. Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara
4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara
5. Bima Aria, Wakil Menteri Dalam Negeri
6. Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri
7. Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri
8. Armanatta Kristiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri
9. Arif Hafasugroseno, Wakil Menteri Luar Negeri
10. Donny Ermawan, Wakil Menteri Pertahanan
11. Muhammad Syafii, Wakil Menteri Agama
12. Edward Omar Syarief Hiariej, Wakil Menteri Hukum
13. Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)
14. Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
15. Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan
16. Suahasil, Wakil Menteri Keuangan
17. Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan
18. Fajar Riza Ulhaq, Wakil Menteri Pendidikan
19. Atit Latifulayat, Wakil Menteri Pendidikan
20. Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
21. Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
22. Giring Ganesha, Wakil Menteri Kebudayaan
23. Dante Saksonoharbuono, Wakil Menteri Kesehatan
24. Agus Jabopriono, Wakil Menteri Sosial
25. Imannuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan
26. Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/ Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
27. Zulfikar Ahmad Tawala, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
28. Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian
29. Diah Roroesti, Wakil Menteri Perdagangan
30. Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
31. Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum
32. Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Perkumiman
33. Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
34. Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi
35. Suntana, Wakil Menteri Perhubungan
36. Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
37. Nezar Patria, Waakil Menteri Komunikasi dan Digital
38. Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian
39. Sulaeman Umar, Wakil Menteri Kehutanan
40. Didit Erdiawan Asyaf, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
41. Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional
42. Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Wakil Kepala Badan Perencanaan Nasional
43. Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
44. Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara
45. Aminuddin Maruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara
46. Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara
47. Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Wakil Kepala Badan dan Keluarga Berencana Nasional
48. Diaz Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup
49. Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
50. Ferry Joko Yuliantono, Wakil Menteri Koperasi
51. Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
52. Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Pariwisata
53. Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif
54. Veronica Tan, Wakil Menteri PPPA
55. Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
56. Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik pemerasan yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel.

KPK menyebut bahwa dugaan pemerasan ini telah berlangsung cukup lama dan melibatkan nilai yang sangat besar.

“Sudah berlangsung cukup lama, sehingga jumlahnya besar,” ujar Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, dalam keterangan tertulis kepada media.

Immanuel Ebenezer ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis dini hari di Jakarta. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 11 orang, termasuk Noel.

Dalam penggeledahan itu, tim penindakan menyita uang tunai dalam jumlah miliaran rupiah, serta puluhan kendaraan mewah, termasuk mobil dan motor besar.

“Kami temukan uang tunai, puluhan mobil, dan sebuah motor Ducati,” ungkap Fitroh.

Seluruh pihak yang terjaring OTT saat ini tengah diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih KPK.

Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

KPK juga berencana menggelar konferensi pers guna memaparkan kronologi penangkapan dan konstruksi kasus secara lengkap.

Berdasarkan informasi awal, kasus dugaan pemerasan ini berkaitan dengan proses pengurusan sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang melibatkan sejumlah perusahaan.

Penangkapan ini menjadikan Immanuel Ebenezer sebagai pejabat kabinet pertama dalam Kabinet Merah Putih yang terjaring OTT oleh KPK.

Terkait peristiwa ini, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Sunardi Manampiar Sinaga, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu informasi resmi dari KPK.

“Kami belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena masih memonitor perkembangan dari KPK,” ujarnya singkat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan alias “Noel” akhirnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu malam, terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan bahwa OTT ini terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja.

Sebanyak 11 orang, termasuk Wamenaker, diamankan.

Status hukum seluruh pihak akan ditentukan dalam waktu 1×24 jam sesuai prosedur KPK.

Sebelumnya, data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menyebutkan bahwa kekayaan Immanuel Ebenezer mencapai Rp17,6 miliar pada akhir 2024.

• Properti: sekitar Rp12,15 miliar dalam bentuk tanah dan bangunan di kawasan Depok dan Bogor.

• Alat transportasi dan mesin: total sekitar Rp3,33 miliar, termasuk Toyota Land Cruiser 300 VX (2023), Fortuner (2022), Mitsubishi Pajero (2020), Kia Picanto (2015), hingga motor Yamaha NMAX (2015).

• Harta bergerak lainnya sekitar Rp109,5 juta dan kas serta setara kas sebesar Rp2,02 miliar. Keberatan atas utang ataupun surat berharga dinyatakan nihil.

OTT ini sekaligus mencatatkan Immanuel Ebenezer sebagai salah satu pejabat tertinggi yang terjaring antirasuah di tahun 2025, menambah daftar panjang pejabat yang menjadi sorotan publik.

Beragam reaksi pun bermunculan di masyarakat, tak hanya karena posisi strategis Wamenaker, namun juga besarnya kekayaan yang mencuat bersamaan dengan penangkapan dirinya.(*)