SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Polres Sarolangun melaksanakan tahapan wawancara dan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) dalam rangka Rekrutmen Relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Para relawan ini nantinya akan bertugas memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Sarolangun.

Kegiatan dilaksanakan di Ruangan Dokkes Polres Sarolangun, Selasa pagi (2/9/2025), sebagai bagian penting dari proses seleksi guna memastikan bahwa calon relawan memiliki kondisi fisik, mental, serta pemahaman gizi yang memadai.

Menurut Wakapolres Sarolangun Kompol Aswindo Indriadi, S.Kom, MH, proses wawancara dan pemeriksaan menyeluruh ini mencakup:

• Tes motivasi dan pemahaman terkait program gizi nasional

• Evaluasi kesiapan mental dan fisik

• Pemeriksaan kesehatan seperti pengecekan tanda vital, kondisi tubuh, serta tes medis pendukung lainnya

“Diharapkan para relawan yang lolos seleksi dapat bekerja secara profesional dan memberikan kontribusi nyata dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya di Kabupaten Sarolangun,” ujar Kompol Aswindo.

Seluruh proses Rikkes juga diawasi langsung oleh sejumlah pejabat internal Polres, di antaranya Kabag SDM AKP Sarehat, SH, Kasat Intelkam AKP Tarjono, SH, MH, Kasiwas AKP Syamsudin, Kasi Humas AKP Riendradi, Kaur Dokkes Aipda Firman A.Mkes, serta perwira dan personel yang tergabung dalam tim pengawasan.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional untuk memastikan anak-anak dan masyarakat rentan mendapatkan akses gizi seimbang melalui distribusi makanan bergizi secara terstruktur dan terpantau.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Merangin pada minggu pertama September 2025 tercatat mencapai 2,10 persen.

Artinya, terjadi kenaikan harga sebesar 2,10 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Informasi tersebut disampaikan oleh Bupati Merangin H. M. Syukur melalui Pj Sekda Zulhifni usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian melalui Zoom Meeting dari Ruang MPC Bappeda Merangin, Selasa (2/9).

“Komoditas dengan kenaikan harga tertinggi pada awal September ini terjadi pada Cabai Merah, Beras, dan Bawang Merah. Sementara untuk komoditas lainnya masih tergolong stabil di pasaran,” jelas Zulhifni.

Dalam rakor tersebut, Mendagri juga membahas dukungan Pemerintah Kabupaten Merangin terhadap program nasional tiga juta rumah untuk rakyat yang tengah dijalankan secara nasional.

Sementara itu, Kabag Ekonomi Setda Merangin, Daryanto, menambahkan bahwa kenaikan harga minggu ini dipicu oleh penurunan pasokan Cabai Merah, Beras, dan Bawang Merah di sejumlah pasar tradisional dalam wilayah Kabupaten Merangin.

“Turunnya pasokan tiga komoditas tersebut menyebabkan harga naik karena permintaan tetap tinggi,” kata Daryanto.

Kepala Bappeda Merangin, Zainal Abidin, juga menegaskan bahwa Cabai Merah masih menjadi komoditas dengan fluktuasi harga tertinggi pada minggu berjalan.

Namun harga Beras dan Bawang Merah juga menunjukkan pola naik-turun yang tidak menentu.

“Ketidakstabilan harga masih menjadi tantangan, terutama pada komoditas Cabai Merah, Beras, dan Bawang Merah,” pungkasnya.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah seperti Kepala Bappeda Merangin Zainal Abidin, Kaban BPKAD Mashuri, Kabag Ekonomi Setda Daryanto, dan perwakilan dari OPD terkait.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam sepekan terakhir, gelombang unjuk rasa melanda Jakarta dan sejumlah kota besar di Indonesia, menyuarakan tuntutan terhadap pemerintah dan DPR.

Aksi ini dipicu oleh insiden kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di Jakarta pada 28 Agustus 2025.

Unjuk rasa awalnya berlangsung pada 25 Agustus di depan kompleks DPR, diikuti oleh pelajar dan mahasiswa. Aksi tersebut berujung ricuh setelah polisi membubarkan massa sekitar pukul 14.00 WIB.

Gelombang aksi kemudian berlanjut secara maraton dari 28 hingga 31 Agustus, meluas ke tiga titik utama di Jakarta: Gedung DPR RI, Polda Metro Jaya, dan Mako Brimob Kwitang, Senen, Jakarta Pusat.

Tak hanya di ibu kota, aksi solidaritas dan tuntutan publik juga merebak di kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan.

Koalisi masyarakat sipil, termasuk LBH Jakarta, merumuskan 17 tuntutan utama dan 8 tuntutan jangka panjang dalam gerakan yang dinamakan “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, dan Empati”.

Isi Tuntutan Aksi Unjuk Rasa

17 Tuntutan Mendesak (Harus Dipenuhi Sebelum 5 September):

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil, hentikan kriminalisasi demonstran

2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan dan korban lain

3. Bekukan kenaikan gaji, tunjangan, dan fasilitas baru DPR

4. Transparansi anggaran negara secara menyeluruh

5. Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah

6. Pecat kader partai politik yang melanggar etika

7. Partai politik umumkan komitmen berpihak pada rakyat

8. Libatkan kader partai dalam dialog publik

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan

10. Hentikan kekerasan aparat saat demonstrasi

11. Proses hukum aparat yang represif

12. Kembalikan TNI ke barak

13. TNI tak ambil alih fungsi Polri

14. Hindari campur tangan militer di ruang sipil

15. Pastikan upah layak untuk buruh

16. Cegah PHK massal secara darurat

17. Dialog terbuka dengan serikat buruh

8 Tuntutan Jangka Panjang (Hingga 31 Agustus 2026):

1. Reformasi besar-besaran DPR, audit menyeluruh

2. Transparansi dan reformasi partai politik

3. Perbaikan sistem perpajakan yang adil

4. Sahkan RUU Perampasan Aset

5. Reformasi kepolisian menuju profesionalisme

6. TNI kembali fokus pada pertahanan, bukan sipil

7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen

8. Evaluasi kebijakan ekonomi dan UU Ciptaker

Massa aksi meminta pemerintah menanggapi tuntutan tersebut secara serius, dengan penekanan pada transparansi anggaran, penghentian kekerasan oleh aparat, serta reformasi menyeluruh terhadap DPR, partai politik, dan institusi hukum.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan total kerugian akibat aksi demonstrasi yang berujung anarkis di DKI Jakarta dan sejumlah daerah mencapai Rp50,4 miliar.

Kerusakan terbesar terjadi pada fasilitas transportasi publik, gedung pemerintahan, serta fasilitas umum lainnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan bahwa kerusakan paling signifikan terjadi di Jakarta.

“Tercatat kerusakan pada 22 halte, dengan rincian Rp3,3 miliar untuk MRT, Rp41,6 miliar untuk Transjakarta, dan Rp5,5 miliar untuk CCTV,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9).

Sejak Senin (25/8), pemerintah mencatat ada 107 titik aksi di 32 provinsi.

Meskipun sebagian berlangsung damai, beberapa demonstrasi berakhir ricuh, disertai pembakaran, penjarahan, dan perusakan fasilitas pemerintah.

Di luar Jakarta, kerusakan besar terjadi di berbagai kota:

• Makassar: Gedung DPRD Provinsi dan DPRD Kota dibakar. Tiga orang tewas dan lima luka-luka.

• Surakarta: Kantor DPRD Solo terbakar.

• Surabaya: Gedung Negara Grahadi terbakar, 11 pos polisi rusak parah.

• Kediri: Gedung DPRD dibakar, Kantor Satlantas dilempari, dan Museum Baghawanta Bari rusak parah.

• Jepara: Gedung DPRD dibakar sebagian, CCTV dan lampu jalan dirusak.

• Malang: 13 pos polisi dirusak, tiga dibakar.

• Cirebon, Banyumas, Banjar, Tasikmalaya: Perusakan kantor pemerintahan.

• Jambi, Palembang, Palopo: Gedung DPRD dan kantor polisi menjadi sasaran pembakaran.

Gelombang unjuk rasa ini dipicu oleh kekecewaan publik terhadap gaji dan tunjangan tinggi anggota DPR/MPR, serta kemarahan atas kematian Affan Kurniawan, driver ojek online yang tewas setelah tertabrak kendaraan taktis Brimob di Jakarta, Kamis (28/8).

Hingga Senin (1/9), aksi demonstrasi masih berlangsung di beberapa titik di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo, dengan sejumlah bentrokan antara aparat dan massa yang masih terjadi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Secara bertahap program-program Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dibawah kepemimpinan Maulana-Diza yang langsung menyentuh kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terus diwujudkan.

Terbaru, pada Senin siang (1/9/2025), bertempat di Aula Griya Mayang, Wali Kota Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A, secara resmi melaunching sekaligus melakukan kick off Program Banharkat (Bantuan Kelompok Usaha Masyarakat). Program ini merupakan salah satu dari 11 program unggulan “Kota Jambi Bahagia”, yang dirancang untuk memperkuat daya saing UMKM sekaligus memperluas akses permodalan masyarakat.

Sebagai tanda dimulainya implementasi program tersebut, secara simbolis diserahkan Surat Persetujuan Putusan Kredit (SP2K) kepada lima orang perwakilan pelaku usaha UMKM, yang menjadi penerima manfaat tahap awal.

Wali Kota Jambi, Maulana menjelaskan bahwa inovasi Banharkat merupakan wujud nyata kolaborasi Pemerintah Kota Jambi melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dalam rangka memberikan solusi keuangan yang sehat bagi masyarakat. Program ini dihadirkan untuk melawan maraknya praktik pinjaman online (Pinjol) ilegal dan rentenir yang selama ini merugikan masyarakat, khususnya para pelaku UMKM.

“Dalam implementasinya, kami bekerja sama dengan OJK serta dua bank mitra, yaitu Bank BTN dan Bank Jambi. Potensi pembiayaan yang tersedia melalui program ini sangat besar, mencapai hingga Rp110 miliar. Bahkan, kelompok usaha terkecil sekalipun dapat mengakses pinjaman, di mana setiap individu bisa memperoleh pembiayaan hingga Rp5 juta tanpa agunan. Ini adalah jawaban dari Kota Jambi Bahagia dari aspek UMKM,” ungkap Wali Kota Maulana.

Ia menegaskan, program Banharkat dirancang agar tidak memberatkan para pelaku UMKM yang tengah didorong untuk naik kelas menuju level pengusaha. Selain tanpa agunan, skema pinjaman yang ditawarkan juga sangat ringan, dengan suku bunga hanya sebesar 3 persen per tahun.

“Secara bertahap, jika usaha kecil ini berjalan baik, maka plafon pinjaman akan otomatis meningkat ke level super mikro. Pada tahap ini, pelaku usaha dapat memperoleh pinjaman hingga Rp10 juta, dengan bagi hasil yang tetap sama, yakni 3 persen. Begitu pula seterusnya, plafon pinjaman bisa terus naik hingga mencapai Rp100 juta per orang,” jelasnya.

Maulana berharap, dengan resmi diluncurkannya Program Bantuan Kelompok Usaha Masyarakat (Banharkat), para pelaku UMKM di Kota Jambi dapat memanfaatkannya secara optimal, khususnya generasi muda yang sedang merintis usaha agar mampu berkembang lebih jauh.

“Ada sekitar 60 ribu pelaku UMKM di Kota Jambi, mulai dari kalangan anak muda, ibu-ibu, hingga bapak-bapak. Karena itu, saya berharap program ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sekaligus dikolaborasikan antar kelompok usaha. Dengan demikian, dampaknya tidak hanya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah, sejalan dengan tekad kita membangun sektor ekonomi berbasis pariwisata,” ungkap Maulana.

Kata Maulana, hadirnya Program Banharkat bukan sekadar inovasi pembiayaan, melainkan juga bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat peran UMKM dan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

“Program ini lahir dari semangat untuk menghadirkan akses permodalan yang mudah, cepat, dan tepat sasaran. Harapannya, para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dapat tumbuh lebih kuat, berdaya saing, serta mandiri, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Maulana juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada OJK Provinsi Jambi beserta seluruh Industri Jasa Keuangan (IJK) yang telah memberikan dukungan serta menjadi mitra kolaborasi yang baik, sehingga Program Banharkat dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.

“Terima kasih kepada OJK dan seluruh mitra dari Industri Jasa Keuangan yang telah bersama-sama berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Jambi. Tanpa dukungan dan sinergi ini, tentu program Banharkat tidak akan dapat berjalan optimal. Saya yakin dengan kebersamaan kita, manfaat program ini akan semakin besar dirasakan oleh masyarakat, khususnya para pelaku UMKM di Kota Jambi. Saya percaya momentum launching hari ini akan menjadi motor penggerak baru bagi ekonomi kerakyatan di kota Jambi,” pungkas Wali Kota Jambi itu.

Sementara itu, dalam sambutannya, Kepala OJK Provinsi Jambi, Yan Iswara Rosya, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Pemerintah Kota Jambi yang menghadirkan Program Banharkat sebagai upaya mendukung tumbuh kembang UMKM melalui kolaborasi bersama Industri Jasa Keuangan (IJK) di Jambi.

“Dengan adanya gebrakan ini, tentu kita berharap masyarakat dapat terhindar dari jeratan pinjaman online ilegal maupun praktik rentenir. Melalui kolaborasi ini, IJK berkomitmen memberikan suku bunga yang rendah untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan pembiayaan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Program Banharkat diharapkan tidak hanya mampu memperluas akses permodalan, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM. “Melalui Banharkat, mari kita bersama-sama mengakselerasi pertumbuhan UMKM, agar mereka dapat naik kelas hingga ke level pengusaha, sekaligus menjaga keberlanjutan program ini di Kota Jambi,” singkatnya.

Dalam momentum tersebut, turut dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara Pemerintah Kota Jambi dengan Bank BTN Cabang Jambi, yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Jambi bersama pimpinan BTN Cabang Jambi, Fidelis Zebua.

Selain itu, juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Jambi dengan Bank BTN Cabang Jambi serta Bank Jambi. Kerja sama tersebut mencakup pemberian fasilitas kredit kepada UMKM binaan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Jambi, sekaligus penguatan skema penyaluran kredit maupun pembiayaan bagi pelaku UMKM di bawah binaan dinas tersebut.

Perjanjian Kerja sama tersebut, ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi Moncar Widaryanto bersama Pimpinan Bank Jambi Cabang Sutomo Rahma Derita dan Branch Manager PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jambi Fidelis Zebua.

Turut hadir dalam launching tersebut, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi Tunas Agung Jiwabrata, Staff Ahli Wali Kota dan Asisten Sekda, sejumlah Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Camat dilingkungan Pemkot Jambi, serta udangan lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menanggapi aksi unjuk rasa yang digelar ratusan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di depan Mapolda Jambi, Senin (1/9/2025), pihak kepolisian memastikan bahwa proses hukum atas dugaan pengeroyokan terhadap kader HMI UIN STS Jambi tetap berjalan sesuai prosedur.

Wakil Kepala Polda Jambi, Brigjen Pol M. Mustaqim, S.I.K., menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap aspirasi mahasiswa dan meminta semua pihak menghormati proses penyidikan yang sedang berlangsung.

“Kami menerima aspirasi adik-adik mahasiswa secara tertib dan damai. Kami berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini, namun tentu membutuhkan waktu untuk menjalani tahapan penyidikan,” ujar Brigjen Mustaqim.

Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Jimmy Cristian Samma, S.I.K., menjelaskan bahwa laporan resmi dari pihak pelapor baru diterima pada 27 Agustus 2025, dan penyidik masih melakukan klarifikasi dari berbagai pihak.

“Laporan sudah kami terima dan saat ini dalam proses penyidikan. Kami masih mengumpulkan keterangan saksi dan bukti pendukung. Jika ada dokumentasi berupa video atau saksi tambahan dari mahasiswa, silakan diserahkan. Itu akan sangat membantu,” jelas Kombes Jimmy.

Ia juga menegaskan bahwa semua proses dilakukan secara profesional untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam peristiwa tersebut.

Turut hadir dalam pengamanan aksi, Waka Polresta Jambi AKBP Nurhadiansyah, S.I.K., M.H., yang mengapresiasi sikap mahasiswa yang menyampaikan pendapat secara damai.

“Kami ucapkan terima kasih atas aksi damai yang berlangsung tertib. Setiap laporan yang masuk pasti kami tindak lanjuti sesuai prosedur,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 150 mahasiswa HMI ini berakhir sekitar pukul 18.00 WIB dalam keadaan aman dan kondusif.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Prestasi membanggakan diraih oleh dua siswa SDN 002/VII Pasar Sarolangun II, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

Mereka berhasil lolos ke babak semi final Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2025 bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) tingkat nasional.

Kepala SDN 002 Pasar Sarolangun, Rusdyanti, M.Pd, didampingi guru pembimbing Siti Nurohmatin, S.Pd, menyampaikan bahwa dua siswa berprestasi tersebut adalah Abidzar Al Ghifari Firmanta dan Alvian Adief Morata.

Keduanya akan bersaing dengan 115 peserta dari seluruh Indonesia di babak semi final.

“Kedua siswa kami berhasil menyingkirkan 2.177 peserta dari berbagai provinsi. Mereka lolos ke 115 besar yang diumumkan pada 31 Agustus 2025 lalu,” ujar Rusdyanti, Senin (1/9/2025).

Keberhasilan ini diumumkan secara resmi oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) – Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, dalam ajang OSN tingkat SD/MI sederajat yang digelar pada 6–7 Agustus 2025.

“Dari hasil seleksi, sebanyak 345 siswa lolos ke tahap semi final, masing-masing 115 peserta dari bidang IPA, IPS, dan Matematika. Alhamdulillah, dua siswa kami masuk di bidang IPA,” tambahnya.

Pihak sekolah kini tengah mempersiapkan kedua siswa menghadapi babak semi final OSN IPA yang dijadwalkan berlangsung pada 10 September 2025.

Berbagai latihan soal dan pendampingan intensif terus dilakukan agar mereka dapat tampil maksimal.

“Kami terus melatih mereka dengan soal-soal prediktif untuk menghadapi tantangan di semi final nanti. Harapannya, mereka bisa melangkah ke babak final dan membawa nama baik Sarolangun dan Provinsi Jambi,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, didampingi Wawako Diza Hazra Aljosha secara resmi meluncurkan program Banharkat (Bantuan Kelompok Usaha Masyarakat Kota Jambi) dalam acara kick-off yang digelar di Aula Griya Mayang, Senin (1/9/2025).

Program Banharkat merupakan bagian dari sebelas program prioritas dalam inisiatif Kota Jambi Bahagia.

Fokus utama program ini adalah memberdayakan pelaku UMKM melalui pembiayaan mudah, murah, dan tanpa agunan, sebagai alternatif dari praktik pinjaman yang merugikan seperti rentenir dan pinjaman online ilegal.

Maulana menyampaikan bahwa Banharkat hadir berkat kolaborasi antara Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), komunitas jasa keuangan, serta dukungan dua bank daerah yakni Bank Jambi dan Bank BTN.

“Bank Jambi telah menyiapkan dana sebesar Rp71 miliar dan Bank BTN sebesar Rp40 miliar. Ini adalah potensi besar untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil di Kota Jambi,” ungkap Maulana.

Lewat Banharkat, pelaku UMKM dapat mengajukan pinjaman modal hingga Rp5 juta tanpa agunan, dengan sistem bagi hasil ringan hanya 3 persen per tahun.

Bagi usaha kelompok seperti komunitas beranggotakan 20 orang, total pinjaman bisa mencapai Rp100 juta.

Program ini dirancang bertahap. Jika tahap awal berhasil, plafon kredit akan ditingkatkan hingga Rp10 juta untuk kategori super mikro, tetap dengan bunga rendah.

Selanjutnya, UMKM yang telah berkembang akan diarahkan untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon maksimal Rp100 juta dan bagi hasil 6 persen per tahun, jauh di bawah bunga pinjaman konvensional.

Maulana menekankan bahwa ribuan pelaku UMKM akan menjadi target penerima manfaat program ini, termasuk generasi muda, ibu rumah tangga, dan para pelaku usaha kreatif. Sektor yang disasar antara lain pariwisata, kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal.

“Dengan infrastruktur tol yang sudah terkoneksi, arus wisatawan ke Kota Jambi meningkat. UMKM kita harus siap berkembang tanpa bergantung pada rentenir. Banharkat adalah solusi nyata menuju Kota Jambi Bahagia, di mana masyarakat diberdayakan secara ekonomi,” tegas Maulana.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Suasana berbeda mewarnai aksi damai yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bersatu di depan Gedung DPRD Kota Jambi pada Senin (1/9/2025).

Tidak seperti biasanya, para pengunjuk rasa disambut secara terbuka oleh pimpinan dewan dan diajak berdialog langsung di dalam gedung parlemen.

Aksi ini digelar untuk menyampaikan kritik terhadap kinerja DPRD, khususnya terkait akuntabilitas dan representasi terhadap kepentingan rakyat.

Salah satu orator aksi menyoroti kekecewaan publik terhadap DPR, yang dinilai sering kali gagal menjalankan amanat rakyat.

“Rakyat sudah berkali-kali memilih, namun tetap dikhianati. Banyak anggota dewan yang tersandung kasus korupsi dan justru lebih berpihak pada kepentingan elite, bukan masyarakat,” ujar salah satu juru bicara.

Koordinator aksi, Fahri, menyampaikan bahwa salah satu tuntutan utama adalah mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

RUU ini dianggap penting sebagai langkah konkret dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, turun langsung menemui massa dan mengundang mereka berdiskusi di ruang rapat dewan.

“Kami terbuka terhadap aspirasi yang disampaikan adik-adik mahasiswa. Ini adalah bentuk nyata demokrasi, dan kami menghargai keberanian mereka menyuarakan kepentingan rakyat,” ujarnya.

Faried juga menyatakan komitmen DPRD untuk meneruskan tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat melalui mekanisme yang berlaku.

“Kami siap memperbaiki diri dan akan menyampaikan aspirasi ini ke tingkat yang lebih tinggi,” tegasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Suasana politik Partai Golkar Provinsi Jambi semakin hangat jelang Musyawarah Daerah (Musda) dengan munculnya deklarasi dukungan kuat kepada H. Cek Endra untuk kembali memimpin sebagai Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi periode kedua.

Dukungan itu datang secara resmi dari berbagai kekuatan internal partai, mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), tujuh DPD II, DPD I, Dewan Pertimbangan (Wantim) Golkar Jambi, serta organisasi sayap dan ormas pendiri maupun yang didirikan Golkar seperti AMPG, SOKSI, Kosgoro, MDI, AMPI. Hadir pula perwakilan KPPG, Vivi, yang menyatakan sikap tegas mendukung penuh kepemimpinan H. Cek Endra.

“Dari 17 suara yang diperebutkan, kita sudah mengantongi 15 suara. Lawan kita mungkin hanya 4 suara. Syaratnya 6 suara, mudah-mudahan tidak ada halangan. Mari kita menyatukan hati, meluruskan niat, dan mensolidkan suara. Terima kasih atas support dan dukungan semuanya,” tegas Cek Endra dalam sambutannya yang disambut riuh tepuk tangan para kader.

Adapun dukungan nyata datang dari Ketua DPD II Golkar Kabupaten Kerinci, Muaro Jambi, Tanjab Timur, Batanghari, Sarolangun, Bungo, dan Merangin. Dukungan ini menguatkan posisi Cek Endra sebagai figur pemersatu dan representasi harapan besar kader Golkar Jambi.

Sebagai informasi, total 17 suara yang diperebutkan dalam Musda Golkar Jambi terdiri dari: 1 suara DPP, 1 suara DPD I, 11 suara DPD II se-Provinsi Jambi, 1 suara organisasi sayap (AMPG dan KPPG), 1 suara ormas yang mendirikan (Soksi, Kosgoro 1957, dan MKGR), serta 1 suara ormas yang didirikan (AMPI, MDI, HWK, Al-Hidayah, dan Satker Ulama). Dari komposisi ini, suara DPP memiliki posisi strategis sebagai penentu arah kepemimpinan.

Soliditas dukungan ini menandai bahwa mayoritas kekuatan Partai Golkar Jambi masih menaruh kepercayaan penuh pada kepemimpinan H. Cek Endra untuk menakhodai partai berlambang beringin itu satu periode lagi.

Dan menariknya, hari ini, Senin (01/09/25) bertempat di kediaman pribadinya Cek Endra (CE) langsung melaksanakan deklarasi dan penyerahan surat dukungan secara langsung kepada Cek Endra. Di lokasi yang sama, para dukungan yang hadir meminta agar Musda tersebut berlangsung aklamasi. (*)