JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menerima laporan resmi terkait penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 21 Agustus 2025.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada KPK.

“Presiden sudah mendapatkan laporan. Beliau menyatakan bahwa ini ranah hukum dan menghormati prosesnya di KPK. Silakan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Prasetyo saat ditemui di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta.

Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan bahwa jika Immanuel terbukti bersalah, pergantian jabatan akan segera dilakukan.

“Apabila nanti terbukti, maka akan segera dilakukan pergantian,” tegasnya.

Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, merupakan anggota pertama dalam Kabinet Merah Putih yang terjaring OTT KPK sejak pemerintahan Prabowo-Gibran terbentuk.

Ia ditangkap di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan atas dugaan pemerasan.

Pimpinan KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan bahwa Noel diamankan karena dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

“Pemerasan,” ucap Fitroh singkat.

Pihak Istana mengaku prihatin atas insiden ini.

Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah berulang kali mengingatkan seluruh menteri dan pejabatnya untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan amanah jabatan.

“Presiden selalu mengingatkan kami semua untuk berhati-hati dan menjaga amanah. Ini jadi pengingat keras bagi seluruh anggota kabinet,” ungkapnya.

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya yang turut mendampingi Prasetyo, menyatakan bahwa evaluasi internal akan terus dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu sorotan tajam terhadap Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Immanuel, yang ditunjuk sebagai wakil menteri di Kementerian Ketenagakerjaan, terjaring OTT pada Kamis dini hari (21/8) atas dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3.

Kasus ini mencoreng kabinet baru yang sebelumnya dipuji karena melibatkan berbagai kalangan dari partai politik hingga profesional.

Di tengah kasus tersebut, berikut ini adalah susunan lengkap menteri dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih 2024–2029, yang merupakan kabinet terbesar sepanjang sejarah Indonesia, terdiri dari 48 menteri dan 56 wakil menteri, total 104 pejabat.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan susunan lengkap Kabinet Merah Putih 2024–2029 pada malam pelantikannya di Istana Merdeka, Jakarta.

Pengumuman ini berlangsung beberapa jam setelah pelantikan dirinya sebagai Presiden ke-8 RI, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kabinet terbaru ini terdiri dari 48 menteri dan 56 wakil menteri, menjadikannya sebagai kabinet terbesar sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia dengan total 104 pejabat.

Nama “Kabinet Merah Putih” dipilih melalui musyawarah bersama antara ketua umum partai-partai koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran.

Struktur kabinet kali ini mengalami perombakan signifikan, dengan kehadiran 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian, termasuk sejumlah kementerian baru hasil pemisahan dari struktur sebelumnya.

Contohnya adalah pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian PUPR menjadi dua entitas berbeda.

Beberapa kementerian koordinator baru meliputi:

• Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

• Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Langkah ini diambil untuk meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor serta mempercepat implementasi program nasional.

Sebelum diumumkan, proses pemilihan menteri dan wakil menteri berlangsung ketat dan rahasia.

Presiden Prabowo memanggil lebih dari 100 kandidat ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta, selama 15–18 Oktober 2024.

Pengumuman resmi pada 20 Oktober menjadi bentuk konfirmasi akhir dari nama-nama yang bersedia mengemban tanggung jawab tersebut.

Kabinet Merah Putih mencerminkan keseimbangan antara kekuatan politik dan kalangan profesional. Partai Golkar mendapatkan alokasi terbesar dengan 8 kursi menteri, disusul Gerindra dan PAN yang masing-masing mendapat 6 kursi. Beberapa posisi strategis juga diisi oleh tokoh nonpartai berdasarkan keahlian dan rekam jejak.

Dengan struktur besar dan kompleks, tantangan utama kabinet ini adalah koordinasi antar kementerian, efisiensi birokrasi, dan implementasi program-program prioritas seperti program makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, dan penguatan ekonomi nasional.

Pelantikan resmi menteri dan wakil menteri berlangsung pada 21 Oktober 2024 dalam dua sesi di Istana Negara.

Setelah pelantikan, kabinet langsung menggelar rapat kerja dan menyusun roadmap kerja lima tahun ke depan sesuai visi-misi Prabowo-Gibran.

Daftar Menteri Koordinator:

1. Budi Gunawan – Menko Politik dan Keamanan

2. Yusril Ihza Mahendra – Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

3. Airlangga Hartarto – Menko Perekonomian

4. Pratikno – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

5. Agus Harimurti Yudhoyono – Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

6. Muhaimin Iskandar – Menko Pemberdayaan Masyarakat

7. Zulkifli Hasan – Menko Pangan

Menteri Inti dan Kementerian Utama:

8. Prasetyo Hadi – Menteri Sekretaris Negara

9. Tito Karnavian – Menteri Dalam Negeri

10. Sugiono – Menteri Luar Negeri

11. Safrie Samsoedin – Menteri Pertahanan

12. Nazaruddin Umar – Menteri Agama

13. Supratman Andi Agtas – Menteri Hukum

14. Natalius Pigai – Menteri Hak Asasi Manusia

15. Agus Andrianto – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

16. Sri Mulyani Indrawati – Menteri Keuangan

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan:

17. Abdul Muti – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

18. Brian Yuliarto – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

19. Fadli Zon – Menteri Kebudayaan

Bidang Kesehatan dan Sosial:

20. Budi Gunadi Sadikin – Menteri Kesehatan

21. Saifullah Yusuf – Menteri Sosial

22. Yassierli – Menteri Ketenagakerjaan

23. Abdul Kadir Karding – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Bidang Perekonomian dan Industri:

24. Agus Gumiwang Kartasasmita – Menteri Perindustrian

25. Budi Santoso – Menteri Perdagangan

26. Bahlil Lahadalia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

27. Rosan Roeslani – Menteri Investasi dan Hilirisasi (BKPM)

28. Budi Arie Setiadi – Menteri Koperasi

29. Maman Abdurrahman – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Bidang Infrastruktur dan Pembangunan:

30. Dodi Hanggodo – Menteri Pekerjaan Umum

31. Maruarar Sirait – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman

32. Yandri Susanto – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

33. Iftitah Suryanagara – Menteri Transmigrasi

34. Dody Purwagandhi – Menteri Perhubungan

35. Meutya Hafid – Menteri Komunikasi dan Digital

Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam:

36. Andi Amran Sulaiman – Menteri Pertanian

37. Raja Juli Antoni – Menteri Kehutanan

38. Sakti Wahyu Trenggono – Menteri Kelautan dan Perikanan

39. Nusron Wahid – Menteri Agraria dan Tata Ruang (BPN)

40. Hanif Faisol Nurrofiq – Menteri Lingkungan Hidup

Bidang Perencanaan dan Aparatur Negara:

41. Rahmat Pambudi – Menteri PPN/Bappenas

42. Rini Widyantini – Menteri PAN-RB

43. Erick Thohir – Menteri BUMN

44. Wihaji – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:

45. Widyanti Putri – Menteri Pariwisata

46. Teuku Rifki Harsya – Menteri Ekonomi Kreatif

47. Arifatul Choiri Fauzi – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

48. Dito Ariotedjo – Menteri Pemuda dan Olahraga

Pejabat Setingkat Menteri:

49. ST Burhanudin – Jaksa Agung

50. Herindra – Kepala BIN

51. AM Putranto – Kepala Staf Kepresidenan

52. Hasan Nasbi – Kepala Kantor Komunikasi Presiden

53. Teddy Indra Wijaya – Sekretaris Kabinet

Daftar wakil menteri dan wakil kepala badan:

1. Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinasi Bidang Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan
3. Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara
4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara
5. Bima Aria, Wakil Menteri Dalam Negeri
6. Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri
7. Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri
8. Armanatta Kristiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri
9. Arif Hafasugroseno, Wakil Menteri Luar Negeri
10. Donny Ermawan, Wakil Menteri Pertahanan
11. Muhammad Syafii, Wakil Menteri Agama
12. Edward Omar Syarief Hiariej, Wakil Menteri Hukum
13. Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)
14. Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
15. Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan
16. Suahasil, Wakil Menteri Keuangan
17. Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan
18. Fajar Riza Ulhaq, Wakil Menteri Pendidikan
19. Atit Latifulayat, Wakil Menteri Pendidikan
20. Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
21. Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
22. Giring Ganesha, Wakil Menteri Kebudayaan
23. Dante Saksonoharbuono, Wakil Menteri Kesehatan
24. Agus Jabopriono, Wakil Menteri Sosial
25. Imannuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan
26. Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/ Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
27. Zulfikar Ahmad Tawala, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
28. Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian
29. Diah Roroesti, Wakil Menteri Perdagangan
30. Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
31. Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum
32. Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Perkumiman
33. Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
34. Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi
35. Suntana, Wakil Menteri Perhubungan
36. Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
37. Nezar Patria, Waakil Menteri Komunikasi dan Digital
38. Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian
39. Sulaeman Umar, Wakil Menteri Kehutanan
40. Didit Erdiawan Asyaf, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
41. Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional
42. Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Wakil Kepala Badan Perencanaan Nasional
43. Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
44. Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara
45. Aminuddin Maruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara
46. Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara
47. Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Wakil Kepala Badan dan Keluarga Berencana Nasional
48. Diaz Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup
49. Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
50. Ferry Joko Yuliantono, Wakil Menteri Koperasi
51. Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
52. Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Pariwisata
53. Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif
54. Veronica Tan, Wakil Menteri PPPA
55. Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
56. Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik pemerasan yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel.

KPK menyebut bahwa dugaan pemerasan ini telah berlangsung cukup lama dan melibatkan nilai yang sangat besar.

“Sudah berlangsung cukup lama, sehingga jumlahnya besar,” ujar Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, dalam keterangan tertulis kepada media.

Immanuel Ebenezer ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis dini hari di Jakarta. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 11 orang, termasuk Noel.

Dalam penggeledahan itu, tim penindakan menyita uang tunai dalam jumlah miliaran rupiah, serta puluhan kendaraan mewah, termasuk mobil dan motor besar.

“Kami temukan uang tunai, puluhan mobil, dan sebuah motor Ducati,” ungkap Fitroh.

Seluruh pihak yang terjaring OTT saat ini tengah diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih KPK.

Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

KPK juga berencana menggelar konferensi pers guna memaparkan kronologi penangkapan dan konstruksi kasus secara lengkap.

Berdasarkan informasi awal, kasus dugaan pemerasan ini berkaitan dengan proses pengurusan sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang melibatkan sejumlah perusahaan.

Penangkapan ini menjadikan Immanuel Ebenezer sebagai pejabat kabinet pertama dalam Kabinet Merah Putih yang terjaring OTT oleh KPK.

Terkait peristiwa ini, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Sunardi Manampiar Sinaga, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu informasi resmi dari KPK.

“Kami belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena masih memonitor perkembangan dari KPK,” ujarnya singkat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan alias “Noel” akhirnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu malam, terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan bahwa OTT ini terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja.

Sebanyak 11 orang, termasuk Wamenaker, diamankan.

Status hukum seluruh pihak akan ditentukan dalam waktu 1×24 jam sesuai prosedur KPK.

Sebelumnya, data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menyebutkan bahwa kekayaan Immanuel Ebenezer mencapai Rp17,6 miliar pada akhir 2024.

• Properti: sekitar Rp12,15 miliar dalam bentuk tanah dan bangunan di kawasan Depok dan Bogor.

• Alat transportasi dan mesin: total sekitar Rp3,33 miliar, termasuk Toyota Land Cruiser 300 VX (2023), Fortuner (2022), Mitsubishi Pajero (2020), Kia Picanto (2015), hingga motor Yamaha NMAX (2015).

• Harta bergerak lainnya sekitar Rp109,5 juta dan kas serta setara kas sebesar Rp2,02 miliar. Keberatan atas utang ataupun surat berharga dinyatakan nihil.

OTT ini sekaligus mencatatkan Immanuel Ebenezer sebagai salah satu pejabat tertinggi yang terjaring antirasuah di tahun 2025, menambah daftar panjang pejabat yang menjadi sorotan publik.

Beragam reaksi pun bermunculan di masyarakat, tak hanya karena posisi strategis Wamenaker, namun juga besarnya kekayaan yang mencuat bersamaan dengan penangkapan dirinya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam upaya memperkuat karakter spiritual dan moral personel, Polresta Jambi menggelar kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental (Binrohtal) secara rutin setiap Kamis pagi.

Pada Kamis, 21 Agustus 2025, kegiatan berlangsung serentak di dua lokasi berbeda sesuai dengan keyakinan agama para personel.

Bagi personel beragama Islam, kegiatan digelar di Masjid Baiturrahman Polresta Jambi dan dipimpin langsung oleh Wakapolresta Jambi AKBP Nurhadiansyah, S.I.K., M.H. Acara diawali pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dilanjutkan tausiah bertema etika dan kejujuran dalam menjalankan tugas, serta ditutup doa bersama.

Sementara untuk personel Kristen, Binrohtal dilaksanakan di ruang kerja Kapolresta dan dipimpin Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar, S.I.K., M.H. Renungan rohani yang disampaikan menekankan nilai-nilai kemanusiaan, pelayanan, dan pengabdian yang tulus kepada masyarakat.

Kapolresta Jambi menyebut bahwa Binrohtal merupakan sarana pembinaan spiritual yang krusial dalam membentuk anggota Polri yang profesional, bermoral, dan humanis.

“Kegiatan ini menjadi kekuatan rohani agar anggota tetap tegar menghadapi dinamika tugas dan menjaga sikap yang santun kepada masyarakat,” jelas Kombes Pol Boy Sutan.

Selain meningkatkan kedekatan dengan Tuhan, Binrohtal juga mendorong anggota untuk merefleksi diri, menumbuhkan kesadaran etis, serta menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis dan penuh tanggung jawab.

Kegiatan berjalan dengan tertib dan penuh kekhusyukan. Langkah ini menjadi bukti konkret komitmen Polresta Jambi dalam membangun SDM Polri yang tangguh secara mental, spiritual, dan sosial.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Konflik lahan dalam program Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) IV di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, hingga kini belum menemukan titik terang, meski telah berlangsung selama 17 tahun.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, Ermandes Ibrahim, mengungkapkan bahwa hingga saat ini 200 kepala keluarga transmigran belum menerima lahan usaha seluas 1,19 hektare per KK, sebagaimana yang dijanjikan dalam program TSM IV.

Permasalahan utama terletak pada status lahan cadangan yang tidak diakui oleh pihak ATR/BPN Kabupaten Muaro Jambi.

Hal ini mengakibatkan hak atas tanah untuk warga transmigran tidak bisa diberikan.

“Lahan yang seharusnya diperuntukkan bagi transmigran justru telah dikuasai oleh perusahaan sawit dan beberapa kelompok tani,” ujar Ermandes dalam pertemuan dengan Menteri Transmigrasi.

Ironisnya, lahan permukiman yang telah digunakan oleh warga juga telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui program Redistribusi Tanah, tanpa melibatkan instansi terkait dalam proses validasi.

“SHM itu diterbitkan hanya berdasarkan rekomendasi sepihak dari bupati sebelumnya. Kami menduga ada cacat prosedur dalam proses tersebut,” tambahnya.

Masalah ini sebelumnya sempat diselidiki oleh pihak Kejaksaan, namun tidak berlanjut ke proses hukum.

Sejumlah rapat dan surat telah dilayangkan ke berbagai kementerian dan lembaga terkait, namun belum menghasilkan solusi konkret.

Pihak Disnakertrans Muaro Jambi meminta agar Menteri Transmigrasi RI dapat memediasi koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Kami butuh kehadiran pemerintah pusat untuk mengurai benang kusut yang sudah 17 tahun membelenggu nasib para transmigran,” pungkas Ermandes.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan yang membelit program Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) IV di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

Hal itu disampaikan Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, saat melakukan kunjungan kerja bersama Gubernur Jambi Al Haris di Rumah Dinas Bupati Muaro Jambi, Rabu (20/08/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Iftitah mengatakan bahwa pihaknya akan menempuh jalur mediasi atau hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut legalitas dan kesejahteraan transmigran.

“Keterangan dari saksi-saksi dan tokoh masyarakat akan menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian ini,” ujar Iftitah.

Selain itu, Kementerian Transmigrasi juga akan memperkuat kawasan transmigrasi di Jambi melalui pendekatan pendidikan dan inovasi industri.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan membangun Kampus Patriot dengan empat jurusan utama: Teknologi Pertanian, Teknik Kimia, Teknik Mesin, dan Teknik Elektro, sebagai pusat pengembangan SDM transmigrasi.

“Kami ingin mencetak ahli-ahli industri, khususnya di sektor gula, agar kawasan transmigrasi memiliki kontribusi nyata secara nasional,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi V, Edi Purwanto, menyampaikan dua hal krusial yang menjadi fokus legislasi terkait transmigrasi, yakni:

1. Pelepasan status kawasan hutan dari wilayah transmigrasi, agar warga mendapatkan kepastian hukum;
2. Pembenahan regulasi, terutama yang berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang.

“Ini menjadi prioritas pembahasan kami di Komisi V agar ke depan transmigrasi bukan hanya solusi pemukiman, tapi juga pusat pertumbuhan baru,” kata Edi.

Pertemuan ini diharapkan mampu menjadi titik awal percepatan penyelesaian konflik lahan transmigrasi dan penguatan program jangka panjang berbasis pemberdayaan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Proses penyerahan aset dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi ke Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi masih berlangsung secara bertahap.

Beberapa aset berupa lahan dan bangunan telah dialihkan, namun Gentala Arasy, ikon bersejarah Kota Jambi, belum termasuk dalam daftar yang siap diserahkan.

Sekretaris Daerah Kota Jambi, A. Ridwan, menyatakan bahwa Pemkot belum bersedia menerima Gentala Arasy jika belum melalui tahapan perbaikan menyeluruh.

“Penyerahan harus mempertimbangkan kondisi fisik dan aspek perawatan. Pak Gubernur juga menginginkan agar Gentala Arasy dalam keadaan layak dan terawat sebelum diserahkan,” kata Ridwan.

Ia menegaskan, saat ini biaya pemeliharaan dan perbaikan cukup besar, dan menjadi pertimbangan utama sebelum aset resmi berpindah tangan ke Pemkot Jambi.

“Kami tidak ingin menerima aset yang masih membutuhkan anggaran besar untuk pembenahan. Kalau sudah siap secara teknis, tentu kami siap menerima,” lanjut Ridwan.

Meski begitu, Pemkot Jambi tidak menjadikan penyerahan Gentala Arasy sebagai keharusan. Jika tidak jadi diserahkan, Pemkot tetap menghormati keputusan Pemprov

“Kalau diberikan, tentu kita terima. Tapi kalau belum bisa, juga tidak masalah,” ujarnya.

Gentala Arasy dikenal sebagai salah satu ikon wisata dan budaya Jambi yang menghubungkan sejarah dengan modernitas kota.

Ketidakpastian penyerahan aset ini memunculkan pertanyaan dari masyarakat soal arah pengelolaan jangka panjang dan optimalisasi potensi wisatanya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) saat ini tengah melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data kawasan kumuh di wilayah kota.

Kepala Dinas Perkim Kota Jambi, Mahruzar, mengungkapkan bahwa luas Kota Jambi mencapai sekitar 17.500 hektare, dengan populasi lebih dari 700 ribu jiwa.

Sekitar 65 persen wilayah telah menjadi kawasan permukiman, dan 968 hektare di antaranya dikategorikan sebagai kawasan kumuh berdasarkan SK Wali Kota tahun 2016.

“Kawasan kumuh ini tersebar di 61 kelurahan. Hanya Kelurahan Pasar yang tidak ditemukan zona kumuh,” ungkap Mahruzar.

Sejak program penanganan dimulai sekitar enam tahun lalu, luas kawasan kumuh sempat berhasil ditekan hingga 120 hektare.

Namun, saat ini angka tersebut kembali melonjak menjadi 900 hektare.

“Permukiman lama yang sudah dibenahi kembali jadi kumuh karena tidak dilakukan pemeliharaan rutin. Selain itu, kawasan baru terus bermunculan,” katanya.

Faktor utama yang memicu kembalinya kawasan kumuh adalah keterbatasan anggaran, minimnya infrastruktur dasar, serta rendahnya penerapan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh masyarakat.

Masalah akses air bersih juga masih menjadi keluhan warga di beberapa titik.

Dijelaskan Mahruzar, indikator kawasan kumuh meliputi kerapatan bangunan, sistem pembuangan sampah, ketersediaan air bersih, hingga sarana darurat seperti pemadam kebakaran.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, penanganan kawasan kumuh dibagi menurut luas wilayah:

• Di atas 15 hektare → Kewenangan pemerintah pusat

• 10–15 hektare → Kewenangan pemerintah provinsi

• Di bawah 10 hektare → Tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten

Pemkot Jambi menargetkan sinkronisasi data rampung dalam waktu dekat agar perencanaan intervensi pembangunan lebih akurat dan berkelanjutan.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Cinta lebih adiktif dari narkoba, itulah pernyataan dr. Ryu Hasan, pakar bedah saraf, yang mengungkap fakta ilmiah mengejutkan tentang cinta. Menurutnya, jatuh cinta bukan hanya soal perasaan, melainkan reaksi biologis di otak yang bisa menumpulkan logika dan membuat manusia bertindak irasional.

Mengapa Cinta Lebih Adiktif dari Narkoba?

Ketika seseorang jatuh cinta, otak melepaskan dopamin dan oksitosin, hormon yang menciptakan rasa bahagia, euforia, sekaligus keterikatan mendalam. Dr. Ryu menjelaskan, reaksi ini bahkan lebih kuat daripada efek narkoba karena melibatkan banyak area otak sekaligus.

Yang menarik, cinta juga menonaktifkan bagian otak yang biasanya berfungsi mengendalikan logika dan kritik. Itulah sebabnya orang yang jatuh cinta kerap “buta” terhadap kekurangan pasangannya.

Otak Saat Jatuh Cinta: Laki-laki vs Perempuan

Menurut dr. Ryu Hasan, respons cinta antara pria dan wanita memiliki perbedaan:

• Wanita: amigdala dan anterior cingulate cortex (pusat kontrol logika) menjadi “mati suri”. Akibatnya, wanita lebih mudah mengabaikan hal-hal yang biasanya ia perhatikan secara kritis.

• Pria: jatuh cinta memicu lonjakan testosteron, dopamin, dan vasopresin, sehingga pikiran bisa terfokus pada pasangan hingga 85% waktu terjaga.

Efeknya sama seperti “mabuk cinta”—alami, namun dampaknya nyata pada otak.

Putus Cinta: Rasa Sakit yang Nyata di Otak

Perasaan patah hati bukan sekadar kiasan. Saat cinta berakhir, kadar dopamin menurun drastis sehingga otak mengalami rasa sakit emosional yang mirip dengan sakit fisik. Itulah mengapa putus cinta bisa menimbulkan gejala seperti depresi, cemas, hingga gangguan tidur.

Namun, menurut dr. Ryu, otak manusia punya “rencana cadangan”. Saat menjalin hubungan baru, otak kembali melepaskan dopamin dan oksitosin yang membantu menyembuhkan luka emosional akibat putus cinta.

Belajar Bijak dari Fakta Ilmiah tentang Cinta

Mengetahui bahwa cinta adalah reaksi biologis di otak membuat kita bisa lebih bijak dalam menjalani hubungan. Cinta memang bisa membuat kita bahagia, tetapi juga bisa menimbulkan sakit yang nyata.

Seperti narkoba, cinta bersifat adiktif. Bedanya, cinta adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Yang terpenting, kita harus mampu menyeimbangkan perasaan dengan kesadaran diri agar tidak terjebak dalam hubungan yang merugikan.

dr. Ryu Hasan menegaskan, cinta memang lebih adiktif dari narkoba karena melibatkan kerja kompleks otak yang memengaruhi emosi, logika, hingga perilaku. Dengan memahami sisi ilmiah cinta, kita bisa melihat hubungan asmara bukan sekadar perasaan, melainkan juga fenomena biologis yang patut disikapi dengan bijak. (*)