JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi untuk Rumah Tangga, bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Penandatanganan ini menjadi tonggak penting bagi keberlanjutan program Jaringan Gas Bumi (Jargas) sebagai bagian dari strategi nasional transisi energi bersih.

Program ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan energi murah dan ramah lingkungan bagi masyarakat, namun juga mendukung pengurangan subsidi energi dan ketahanan energi nasional.

“Saya secara pribadi menaruh perhatian khusus terhadap program jargas ini, bahkan sejak menjabat sebagai Wakil Wali Kota. Alhamdulillah, ikhtiar dan sinergi yang baik dengan Kementerian ESDM membuahkan hasil. Kota Jambi kembali dipercaya untuk mendapatkan 13.235 sambungan rumah jargas di tahun 2025, terbanyak kedua secara nasional,” ujar Wali Kota Jambi, Maulana, dalam sambutannya.

Dengan penambahan ini, total sambungan Jargas di Kota Jambi akan meningkat signifikan dari sebelumnya yang berjumlah 13.266 SR, di mana 11.025 SR telah aktif digunakan oleh masyarakat.

Wali Kota Jambi menyebutkan bahwa, pengembangan jaringan gas bumi ini adalah anugerah besar bagi masyarakat Kota Jambi karena memberikan banyak manfaat, termasuk:

* Energi lebih murah dan bersih dibandingkan LPG atau minyak tanah

* Keamanan lebih tinggi dengan sistem distribusi tertutup

* Dampak positif terhadap perekonomian masyarakat

* Pengurangan beban subsidi pemerintah di sektor energi

“Bagi kami, penambahan ini adalah bentuk nyata dukungan terhadap misi ke-3 Kota Jambi Bahagia, yaitu penguatan kapasitas ekonomi perkotaan. Kami siap mendukung penuh pembangunan ini hingga selesai,” tegas Wali Kota.

Penambahan sambungan jargas rumah tangga di Kota Jambi juga sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transisi energi bersih dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di wilayah perkotaan.

Wali Kota Jambi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur energi ini menjadi bagian dari strategi mewujudkan energi hijau, efisiensi energi, serta memperkuat kemandirian energi di masa depan.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kementerian ESDM atas kepercayaan yang terus diberikan kepada Kota Jambi.

“Kami atas nama Pemerintah dan masyarakat Kota Jambi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Semoga ke depan kami terus menjadi bagian penting dalam transformasi energi nasional,” ujarnya menutup sambutan.(*)

JAMBI,  SEPUCUKJAMBI.ID – Kinerja penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi kembali mendapat apresiasi di tingkat nasional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menganugerahkan Predikat “Pelayanan Prima” kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jambi, sebagai salah satu simpul pelayanan publik yang dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penilaian tersebut dilakukan Kemen PANRB dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024.

Pencapaian ini sekaligus mencatatkan Disdukcapil Kota Jambi sebagai satu-satunya organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Jambi yang berhasil meraih Predikat Pelayanan Prima PEKPPP tersebut.

Penghargaan berupa Piagam Predikat Pelayanan Prima tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komjen Pol. (Purn.) Purwadi Arianto, M.Si., dan diterima secara langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Jambi, Rabu (17/9/2025).

Dalam prosesi penyerahan penghargaan itu, Wamen PANRB beserta rombongan juga berkesempatan meninjau berbagai gerai pelayanan dan menyaksikan langsung prosesnya. Ia juga menyempatkan diri berbincang dengan para petugas pelayanan, sekaligus mendengarkan pengalaman masyarakat yang sedang menunggu layanan.

Dari hasil peninjauan tersebut, Wamen PANRB tampak memberikan apresiasi atas performa pelayanan yang diberikan. Ia menyatakan puas terhadap kualitas layanan di MPP Kota Jambi, yang dinilainya mampu menghadirkan kenyamanan, kemudahan, serta efisiensi bagi masyarakat.

“Menurut saya, dari segi lokasi sangat strategis karena berada di tengah kota, sekaligus menyediakan berbagai fasilitas layanan, baik dari daerah, lembaga, hingga instansi pusat. Hal ini tentu memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang untuk mengakses berbagai layanan,” ujarnya.

Wamen menyatakan, pemberian kenyamanan dalam pelayanan publik sejalan dengan arahan Presiden.

“Besar harapan kami, para personel yang bertugas di sini dapat memberikan pelayanan terbaik dengan aman, nyaman, dan cepat, khususnya bagi masyarakat yang sedang mengurus maupun mengajukan permohonan, sehingga semua proses dapat semakin dipermudah,” katanya.

Terkait penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Jambi, Ia berharap keberadaan MPP dengan seluruh layanan yang telah terintegrasi dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya berharap capaian yang telah diraih ini dapat terus dipertahankan, dijaga, bahkan ditingkatkan. Harapan saya, pelayanan publik di Kota Jambi tetap berlanjut dan berkembang, sehingga masyarakat dapat merasakan layanan yang cepat, inklusif, serta benar-benar berdampak positif bagi kebutuhan mereka,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi secara khusus kepada Wali Kota Jambi.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wali. Semoga MPP ini dapat menjadi contoh bagi tempat-tempat pelayanan publik di daerah lain,” pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Jambi dokter Maulana, menegaskan bahwa penghargaan yang diraih ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran Pemerintah Kota Jambi, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Atas nama Pemerintah Kota Jambi, Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas penghargaan ini. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa kualitas layanan publik di Kota Jambi terus mengalami peningkatan di berbagai aspek,” ujarnya.

Ia menambahkan, penghargaan tersebut semakin memotivasi jajaran Pemkot Jambi untuk terus berinovasi dan menghadirkan layanan yang terbaik bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan, seluruh jajaran Pemerintah Kota Jambi dapat terus bersemangat dalam memberikan pelayanan yang prima, cepat, dan tepat kepada masyarakat,” lanjutnya.

Wali Kota Maulana juga mengungkapkan perkembangan pesat yang dicapai MPP Kota Jambi. Dalam kurun waktu tiga tahun sejak berdiri, MPP Kota Jambi telah menyediakan 131 layanan dari 32 gerai yang ada.

“Pelayanan terbaru yang kami hadirkan adalah layanan keimigrasian untuk pembuatan E-Paspor, yang manfaatnya sangat dirasakan masyarakat, terutama bagi mereka yang hendak melaksanakan ibadah umrah. Layanan ini mendapat sambutan yang sangat antusias,” jelasnya.

“Untuk memastikan pelayanan publik yang prima sekaligus bebas dari praktik pungutan liar (pungli), kami juga telah menghadirkan Aplikasi Lapor Pak Bos. Inovasi ini dirancang agar masyarakat lebih mudah menyampaikan pengaduan, saran, maupun masukan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan,” tutup Jambi itu.

Turut hadir dalam acara itu, Deputi Pelayanan Publik PANRB Otok Kuswandaru, Asisten Deputi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik PANRB M Yusuf Kurniawan, unsur Forkopimda Kota Jambi, Sekda Kota Jambi A Ridwan, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Jambi Jangcik Mohza, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Jambi M Jaelani, Kadis Dukcapil Kota Jambi Nirwan dan Kadis PMPTSP Kota Jambi Yon Heri, beserta jajaran Pemkot Jambi lainnya.

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Kota Jambi, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto beserta rombongan juga meninjau beberapa pusat pelayanan publik lainnya. Salah satunya adalah Puskesmas Simpang Kawat, di mana Wamen melihat langsung sarana dan prasarana yang tersedia, serta menyaksikan kinerja tenaga kesehatan.

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang berjalan di Puskesmas Simpang Kawat mendapat pujian dari Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB), Purwandi Arianto.

Saat kunjungannya pada Rabu (17/9), Wamen memastikan layanan CKG di puskesmas tersebut berjalan efektif dan lancar.

Didampingi oleh Wali Kota Jambi, Maulana, dan Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Purwandi melakukan pengecekan fasilitas dan ruang pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Ia menilai fasilitas yang tersedia sudah memadai, namun perlu terus ditingkatkan agar pelayanan semakin optimal.

“Program Cek Kesehatan Gratis ini sangat penting sebagai bagian dari prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, selain program makan bergizi, sekolah rakyat, koperasi merah putih, dan perumahan,” ujar Purwandi.

Wamen PAN-RB juga mengapresiasi tenaga kesehatan di Puskesmas Simpang Kawat yang dinilai ramah, sigap, dan profesional dalam melayani masyarakat.

Menurutnya, pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan dan pengobatan sudah maksimal.

“Saya sangat mengapresiasi keramahan dan kecepatan pelayanan yang diberikan kepada warga,” tambah Purwandi.

Sementara itu, Wali Kota Jambi, Maulana, menyambut baik apresiasi dari Wamen PAN-RB dan berkomitmen untuk menindaklanjuti catatan dan masukan selama kunjungan.

Ia menegaskan akan memperkuat tenaga kesehatan serta meningkatkan fasilitas di seluruh puskesmas di Kota Jambi.

“Kami akan memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan memperbaiki fasilitas agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat semakin baik,” kata Maulana.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sejak beberapa pekan terakhir, kekeruhan Sungai Batanghari meningkat secara signifikan. Kondisi ini menyebabkan Perumda Air Minum Tirta Mayang mengalami kesulitan dalam mengolah air agar tetap memenuhi standar kualitas untuk disalurkan kepada pelanggan.

Direktur Utama Tirta Mayang, Dwike Riantara, mengatakan, berdasarkan monitoring rutin yang dilakukan setiap jam oleh laboratorium Tirta Mayang, data kekeruhan air baku dari Sungai Batanghari di Intake Aurduri dan Pulau Pandan menunjukkan kenaikan bertahap dari kondisi normal 300-350 NTU ke angka 466, 700, 800, 900, hingga mencapai 1.090 NTU pada hari Senin, 15 September 2025.

Nephelometric Turbidity Unit disingkat NTU adalah satuan standar untuk mengukur tingkat kekeruhan air. Semakin tinggi angka NTU-nya, maka semakin keruh air tersebut.

“Dalam kondisi air baku yang kekeruhannya tinggi ini, proses pengolahan air oleh Tirta Mayang memerlukan dosis bahan kimia koagulan hingga 50% lebih banyak dibanding kondisi normal. Untuk menjaga kualitas dan keamanan air bagi pelanggan, volume produksi dan distribusi terpaksa dikurangi 10% dari kondisi normal,” Dwike menjelaskan.

“Dengan kondisi ini, maka sebagian pelanggan yang dilayani oleh IPA Broni 2 akan mendapatkan aliran air kecil dan tekanan rendah. Beberapa pelanggan kemungkinan tidak teraliri sama sekali,” tutur Dwike.

Pelanggan yang tidak teraliri sama sekali disarankan untuk menghubungi nomor pengaduan 0821 2121 9692 agar suplai air dapat dikirim oleh Tirta Mayang dengan mobil tangki.

Berikut beberapa Kelurahan yang terdampak:
1. Tambak sari
2. Pakuan Baru
3. Kebun Handil
4. Handil Jaya
5. Cempaka Putih
6. The Hok
7. Talang Jauh
8. Sungai Putri
9. Beliung
10. Simpang Empat Sipin
11. Simpang Tiga Sipin
12. Selamat
13. Telanaipura
14. Solok Sipin.

Dirut Tirta Mayang juga menambahkan, Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang paling terdampak yaitu Broni 2.

Sementara IPA Broni 1 masih beroperasi dengan volume normal, begitu juga dengan beberapa IPA lainnya yaitu IPA Aurduri, IPA Tanjung Sari, IPA Tanjung Johor, dan IPA Pasir Panjang.

Dwike menjelaskan, Tirta Mayang terus melakukan langkah-langkah berikut:

1. Menyesuaikan volume produksi dan distribusi pada IPA Broni 2 sampai kondisi kembali normal.
2. Monitoring kualitas air baku Sungai Batanghari di semua titik pengambilan (intake) dan melakukan penyesuaian operasional sesuai perkembangan di lapangan.
3. Menguras lumpur reservoir secara bertahap.

“Kami berharap pihak-pihak yang berwenang atas standar baku mutu air Sungai Batanghari yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI, Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Jambi, segera menelusuri penyebab peningkatan kekeruhan dan mengambil langkah-langkah pencegahan maupun penanganan atas kondisi ini,” kata Dwike.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan Pelayanan Publik Prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, dalam kunjungannya ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Jambi, Rabu (17/9).

Dalam kesempatan itu, Wamen PANRB memantau langsung sistem pelayanan yang dinilai cepat, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pelayanan di MPP Kota Jambi berjalan sangat baik, sesuai harapan masyarakat. Hampir seluruh kebutuhan warga bisa diurus di satu tempat dengan cepat dan efisien,” ujar Purwadi.

Menurutnya, MPP Kota Jambi menjadi contoh nyata hadirnya birokrasi yang melayani, selaras dengan program-program prioritas nasional seperti layanan kesehatan gratis, makanan bergizi, koperasi rakyat, dan perumahan untuk masyarakat.

Purwadi juga berharap MPP ini dapat dijadikan role model oleh daerah lain, dengan memperkuat integrasi antar instansi dan pemangku kepentingan.

“Kami harap capaian ini tidak hanya dijaga, tapi juga ditingkatkan untuk menghadirkan layanan publik yang inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat luas,” tambahnya.

Wali Kota Jambi, dr. H. Maulana, mengungkapkan rasa bangga atas penghargaan yang diberikan pemerintah pusat.

“Ini adalah hasil kerja keras seluruh ASN dan partisipasi masyarakat. Kami persembahkan penghargaan ini untuk warga Kota Jambi,” katanya.

Saat ini, MPP Kota Jambi telah menyediakan 131 jenis layanan publik dari berbagai instansi yang terintegrasi di satu lokasi. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah demi menjawab kebutuhan masyarakat yang kian kompleks.

Maulana juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan apresiasi langsung dari Wamen PANRB, yang menurutnya menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, secara resmi menyerahkan hibah sejumlah gedung baru kepada Polresta Jambi, termasuk bangunan Polsek Alam Barajo, Rabu (17/9).

Ini dilakukan, sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Jambi terhadap peningkatan fasilitas pelayanan keamanan di wilayah yang terus berkembang pesat.

Penyerahan hibah ini berlangsung di Mako Polresta Jambi. Dalam kesempatan itu, Diza menyampaikan bahwa, pembangunan dan hibah gedung merupakan wujud sinergi antara Pemkot Jambi dan jajaran kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

“Alam Barajo merupakan kawasan yang pertumbuhannya sangat cepat, baik dari sisi pemukiman maupun aktivitas ekonomi. Pemkot merasa perlu hadir memperkuat sisi keamanan melalui dukungan fasilitas seperti ini,” ujar Diza.

Ia juga menambahkan bahwa, kawasan Alam Barajo ke depan akan menjadi titik strategis, terutama dengan rencana pengembangan Terminal Alam Barajo yang akan menambah arus mobilitas warga.

Pemkot Jambi berharap dengan adanya gedung baru yang lebih representatif ini, pelayanan publik oleh kepolisian dapat lebih maksimal, khususnya dalam menangani kebutuhan masyarakat di wilayah barat Kota Jambi.

Sementara itu, pihak Polresta Jambi menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat infrastruktur institusi kepolisian.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Puluhan wartawan dari berbagai media nasional dan lokal yang tergabung dalam Koalisi Anti Pembungkaman Demokrasi menggelar aksi diam (silent treatment) di depan Mapolda Jambi, Rabu (17/9/2025).

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan penghalangan kerja jurnalistik yang dilakukan oleh oknum personel Bidang Humas Polda Jambi.

Para jurnalis yang hadir mengenakan pakaian serba hitam dan membungkam mulut mereka dengan lakban hitam sebagai simbol pembungkaman kebebasan pers.

Mereka juga membawa poster bertuliskan “Bebaskan Pers”, “Jurnalis Bukan Musuh Negara”, hingga “Stop Intimidasi Jurnalis”, yang kemudian dibanting ke lantai, diinjak, dan ditaburi bunga sebagai simbol matinya demokrasi.

Aksi ini dipicu oleh insiden yang terjadi saat kunjungan kerja anggota DPR RI ke Mapolda Jambi beberapa waktu lalu.

Tiga jurnalis – Aryo Tondang dari Kompas.com, Dimas dari Detik.com, dan Rudi dari Jambi TV – disebut mengalami penghalangan kerja jurnalistik oleh seorang anggota Humas Polda Jambi.

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Prianto, turun langsung menemui massa di depan gerbang Mapolda.

Dalam pernyataannya, Mulia menyampaikan permohonan maaf mewakili Kapolda Jambi dan mempersilakan wartawan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Bidang Propam jika merasa tidak puas dengan penanganan saat ini.

“Silakan buat laporan resmi ke Propam. Kami terbuka untuk menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” ujar Mulia kepada wartawan.

Namun, massa aksi tetap memilih diam dan tidak merespons langsung pernyataan tersebut.

Salah satu wartawan bahkan sempat melakukan aksi teatrikal dengan memperagakan gestur intimidatif, menggambarkan bagaimana pihak kepolisian memperlakukan jurnalis saat konferensi pers.

Aksi ini menyimbolkan bentuk arogansi dan tekanan terhadap kebebasan pers.

Aksi damai ini mendapat perhatian publik dan menjadi sorotan banyak pihak, terutama terkait pentingnya menjaga ruang demokrasi dan menjamin kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana memimpin apel peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tahun 2025, di Balai Kota Jambi, Rabu 17 September 2025.

Dengan tema, Bakti Transportasi untuk Negeri, momentum Harhubnas tahun 2025 tepat bagi seluruh masyarakat sebagai insan transportasi untuk terus bersama bergerak maju, meningkatkan kinerja sektor transportasi untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

Walikota Janbi, Maulana membacakan amanat Menteri perhubungan. Di mana dalam sambutan itu, Bakti Transportasi untuk Negeri menjadi pengingat bersama. Transportasi tidak hanya infrastruktur, namun juga layanan bagi masyarakat.

“Kegiatan bakti sosial ini adalah wujud nyata rasa syukur dan bentuk kepedulian kita sekaligus apresiasi kepada petugas transportasi yang telah berdedikasi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Maulana, membacakan sambutan tersebut.

Dalam sambutan Menteri Perhubungan tersebut juga, menekankan pentingnya peran insan perhubungan yang penuh dedikasi bekerja tanpa mengenal lelah.

Bahkan seringkali dalam senyap memastikan layanan transportasi berjalan dengan aman, lancar, dan selamat.

Hal ini tentunya sejalan dengan tema besar Harhubnas tahun ini yaitu “Bakti Transportasi untuk Negeri” yang menggambarkan semangat kolaboratif dan pengabdian insan transportasi dalam membangun sistem transportasi nasional yang terintegrasi, berkelanjutan, serta berorientasi pada keselamatan.

Hari Perhubungan Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi juga menjadi refleksi atas peran penting sektor transportasi dalam membentuk Indonesia hari ini.

Semoga peringatan ini dapat mendorong seluruh pihak untuk terus berkontribusi dalam menciptakan layanan transportasi yang lebih baik, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Eksistensi Kota Jambi sebagai salah satu kota yang diperhitungkan di tingkat nasional kembali mendapat pengakuan. Hal itu ditandai dengan terpilihnya Kota Jambi sebagai salah satu daerah yang menjalani Verifikasi Lapangan lanjutan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2025. Proses visitasi lapangan ini menjadi ajang pembuktian sekaligus pengujian terhadap efektivitas dan konsistensi program Kota Sehat yang telah digulirkan.

Keseriusan ini sekaligus mencerminkan komitmen kuat Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., bersama Wakil Wali Kota, Diza Hazra Alhosha, S.E., M.A., serta Ketua Forum Kota Jambi Sehat (FKJS), Dr. dr. Hj. Nadiyah Maulana, Sp.OG., dalam menggerakkan seluruh elemen untuk menghadirkan lingkungan kota yang sehat, layak huni, dan berkelanjutan.

Tahapan verifikasi yang berlangsung di Aula Grha Siginjai, Kantor Wali Kota Jambi, Selasa (16/9/2025), dihadiri langsung oleh Tim Verifikasi Tingkat Nasional yang terdiri dari Zainal I. Nampira, S.KM., M.Kes., selaku pengurus KKS Pusat, serta Juherman, S.Si., M.AP. dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Melalui tahapan ini, tim nasional melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai program dan inovasi yang telah dijalankan Pemkot Jambi bersama masyarakat, sebagai bentuk evaluasi menuju predikat Kota Sehat. Wali Kota Maulana menegaskan bahwa keterlibatan seluruh elemen menjadi kunci utama keberhasilan.

“Kota Sehat bukan hanya sekedar predikat, tetapi merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, kami di Pemkot Jambi terus mendorong kolaborasi dengan forum kota sehat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, hingga masyarakat luas, agar terwujud lingkungan kota yang bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggali,” ujar Maulana.

Dihadapan tim penilai, Wali Kota Maulana, memaparkan berbagai kebijakan dan inovasi yang menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS). Sejumlah program unggulan yang ditampilkan antara lain Kampung Bahagia, Sistem Tata Kelola Sampah Tertutup, Pabrik Briket, Bus Listrik, Danau Retensi Kawasan Wisata, Banjuran Budayo, pengembangan Ruang Terbuka Hijau, UMKM Sehat dan Berdaya Saing, BanHarkat, Ruang Milenial (Rumel), hingga Balai Latihan Kerja Tematik (Balikat).

Selain itu, Wali Kota Maulana juga memaparkan berbagai capaian dan penghargaan yang telah diraih Kota Jambi, yang turut menjadi penunjang dalam indikator penilaian verifikasi lapangan KKS. Diantaranya ; penghargaan Swasti Saba Wistara, penghargaan Universal Health Coverage, penghargaan Adipura, penghargaan Konsistensi Penurunan Stunting, penghargaan Kota/Kabupaten Paling Berkelanjutan ke-10 di Indonesia pada Universitas Indonesia (UI) Green City Metric, serta berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

“Masih banyak penghargaan-penghargaan yang berhasil kita raih dari indikator-indikator yang masuk pada penilaian KKS. Seperti pada aspek Pasar, Perkantoran dan Perindustrian, Pariwisata, Transportasi dan Tata Tertib Lalu Lintas, Perlindungan Sosial, hingga penanggulangan bencana,” terangnya.

Wali Kota Maulana turut menjelaskan bahwa verifikasi lapangan oleh Tim Pusat ini merupakan tahapan lanjutan yang telah melalui proses panjang dalam forum Kota Jambi Sehat.

“Kami telah menyiapkan berbagai lokus yang ditunjuk sesuai dengan tatanan penilaian. Tim akan mengunjungi lokus-lokus tersebut untuk memotret langsung kondisi di lapangan, sesuai dengan dokumen yang sebelumnya telah kami sampaikan melalui Forum Kota Sehat, yang diketuai oleh Dr. dr. Hj. Nadiyah Maulana, Sp.OG.,” ujar Maulana.

Ia juga menyampaikan optimismenya, bahwa dengan terpenuhinya berbagai indikator KKS di Kota Jambi, hal itu dapat berbuah pada capaian penghargaan terbaik tahun ini.

“Sudah banyak yang kami lakukan, dan hari ini akan dilihat secara langsung. Mudah-mudahan, Kota Jambi kembali meraih prestasi terbaik,” katanya.

Dia berharap, melalui prestasi yang telah diraih oleh Pemkot Jambi ini dapat menjadi contoh atau teladan bagi daerah-daerah lain.

“Tahun depan Kota Jambi akan menjadi tuan rumah Health City Summit, dimana Forum Kota Sehat se-Indonesia akan berkumpul. Maka untuk itu, prestasi tahun ini sangat berpengaruh agar kita bisa jadi teladan bagi Kabupaten/Kota yang datang,” pungkas Wali Kota Maulana.

Sebelumnya, mewakili Tim Verifikasi Lapangan Tingkat Nasional dari Kementerian UMKM, Juherman menyampaikan bahwa kegiatan verifikasi lapangan ini adalah rangkaian lanjutan dari penilaian yang telah dilakukan sejak bulan Juni lalu, yang dimulai dari penilaian dokumen.

“Daerah yang kami kunjungi adalah yang lolos. Termasuk Kota Jambi. Jadi di tahun ini dari jumlah keseluruhan 195 ada 50 Daerah tidak lolos,” ujarnya.

Menurutnya, dari rangkaian penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Verifikasi Pusat, Kota Jambi termasuk terbaik dan layak untuk mendapat penghargaan Swasti Saba Wistara.

“Dari dokumen-dokumen yang dikirim itu termasuk yang terbaik. Dan hari ini kami ingin mengecek fakta dilapangan, kalau misalnya sesuai nanti kami akan laporkan ke tim pusat dan akan diplenokan baru nanti akan diberikan penghargaan Swasti Saba Wistara,” tuturnya.

“Jika tahun ini Kota Jambi kembali mendapatkan predikat Wistara, maka sudah tiga kali berturut-turut, di tahun depan berhak mendapat penghargaan tertinggi Wistara Paripurna,” tambahnya.

Ia menyebutkan, KKS ini bukan hanya verifikasi dokumen yang tujuannya sebatas penghargaan akan tetapi bagaimana suatu daerah menunjukkan indikator-indikator KKS secara berkelanjutan. Mulai dari aspek Mandiri, Pendidikan, Pasar, hingga UMKM.

“Dalam penilaian ini saya pastikan sangat objektif, karena akan dinilai oleh 18 hingga 20 Kementerian dan Lembaga dari berbagai latar belakang. Jadi ketika misalnya mendapatkan penghargaan di sini sudah dipastikan bahwa ini penilaiannya objektif dan sebuah kota itu memang benar-benar sehat mandiri,” sebutnya.

Turut hadir dalam acara itu, anggota Komisi IV DPRD Kota Jambi Menno Eka Desthya, Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Camat Lurah dan Kepala Fasilitas Kesehatan dilingkungan Pemkot Jambi, serta para Koordinator Tatanan FKJS dan undangan lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr Maulana, berperan aktif dalam memfasilitasi mediasi antara warga yang terdampak proyek batu bara PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) dengan pihak perusahaan dan pemerintah daerah.

Pertemuan digelar di Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Selasa (16/9/2025), dan berlangsung dalam suasana tegang.

Warga dari Kelurahan Aur Kenali, Penyengat Rendah (Kota Jambi), serta Desa Mendalo Darat (Muaro Jambi), menyuarakan protes atas aktivitas pembangunan underpass dan stockpile batu bara yang dinilai merusak lingkungan dan mengganggu kenyamanan tempat tinggal.

Dalam audiensi tersebut, Maulana tampil sebagai moderator dan berupaya menenangkan situasi ketika warga mulai bersitegang, terutama saat perwakilan PT SAS menyampaikan tanggapan.

Bahkan Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, bahkan turun langsung menyambangi perwakilan warga untuk meredakan ketegangan.

Wali Kota Maulana menegaskan bahwa, Pemkot Jambi memfasilitasi proses mediasi secara terbuka dan transparan, agar konflik antara masyarakat dan perusahaan tidak berlarut-larut.

Ia juga menjelaskan bahwa, secara regulasi, keberadaan proyek PT SAS berada dalam posisi yang kompleks karena berkaitan dengan kebijakan pusat dan daerah.

“Perda RTRW Kota Jambi 2024–2044 sudah disahkan dan disetujui oleh Kementerian ATR/BPN. PT SAS juga memiliki izin dari kementerian terkait. Maka, diperlukan harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah untuk menentukan kelanjutan proyek,” jelas Maulana.

Ia juga menyampaikan bahwa, aktivitas PT SAS untuk sementara dihentikan, sembari menunggu hasil kajian ilmiah dari tim independen yang akan melibatkan unsur masyarakat dan perusahaan.

“Kami membuka ruang dialog lanjutan. Bisa dilakukan di tingkat kota atau provinsi, yang penting ada kesepakatan bersama. Prinsipnya, pemerintah akan selalu berpihak pada keselamatan dan kepentingan warga,” tegas Maulana.

Meski pemerintah menyampaikan komitmen melindungi masyarakat, sebagian warga menyatakan ketidakpuasan atas keputusan penghentian sementara.

Mereka mendesak penghentian permanen proyek PT SAS yang dinilai mengancam keselamatan lingkungan dan kesehatan.

“Kami tidak butuh mediasi berlarut-larut. Kami butuh keputusan tegas yang melindungi warga,” tegas Ahmad, warga Aur Kenali.

Hal senada disampaikan Rahmat Supriadi, Ketua Barisan Perjuangan Rakyat Menolak Stockpile Aur Kenali.

Ia menilai pernyataan Gubernur Jambi Al Haris yang hadir dalam pertemuan tersebut belum menjawab tuntutan utama warga.

Menurutnya, proyek stockpile PT SAS sudah menimbulkan kerusakan lingkungan, getaran bangunan, dan polusi udara, serta berada terlalu dekat dengan pemukiman warga.

Warga mendesak agar pemerintah, baik di tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi, tidak hanya menjadi penengah, tetapi menunjukkan keberpihakan nyata terhadap keselamatan dan hak hidup masyarakat.

“Kalau pemerintah memang berpihak kepada rakyat, tunjukkan sikap tegas. Jangan biarkan kepentingan perusahaan mengalahkan keselamatan warga,” kata Raul, tokoh muda Aur Kenali.

Warga menyatakan akan terus mengawal proses kajian ilmiah, dan siap melakukan aksi lanjutan jika tuntutan penghentian permanen tidak dipenuhi.(*)