JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan Pelayanan Publik Prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, dalam kunjungannya ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Jambi, Rabu (17/9).

Dalam kesempatan itu, Wamen PANRB memantau langsung sistem pelayanan yang dinilai cepat, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pelayanan di MPP Kota Jambi berjalan sangat baik, sesuai harapan masyarakat. Hampir seluruh kebutuhan warga bisa diurus di satu tempat dengan cepat dan efisien,” ujar Purwadi.

Menurutnya, MPP Kota Jambi menjadi contoh nyata hadirnya birokrasi yang melayani, selaras dengan program-program prioritas nasional seperti layanan kesehatan gratis, makanan bergizi, koperasi rakyat, dan perumahan untuk masyarakat.

Purwadi juga berharap MPP ini dapat dijadikan role model oleh daerah lain, dengan memperkuat integrasi antar instansi dan pemangku kepentingan.

“Kami harap capaian ini tidak hanya dijaga, tapi juga ditingkatkan untuk menghadirkan layanan publik yang inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat luas,” tambahnya.

Wali Kota Jambi, dr. H. Maulana, mengungkapkan rasa bangga atas penghargaan yang diberikan pemerintah pusat.

“Ini adalah hasil kerja keras seluruh ASN dan partisipasi masyarakat. Kami persembahkan penghargaan ini untuk warga Kota Jambi,” katanya.

Saat ini, MPP Kota Jambi telah menyediakan 131 jenis layanan publik dari berbagai instansi yang terintegrasi di satu lokasi. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah demi menjawab kebutuhan masyarakat yang kian kompleks.

Maulana juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan apresiasi langsung dari Wamen PANRB, yang menurutnya menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, secara resmi menyerahkan hibah sejumlah gedung baru kepada Polresta Jambi, termasuk bangunan Polsek Alam Barajo, Rabu (17/9).

Ini dilakukan, sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Jambi terhadap peningkatan fasilitas pelayanan keamanan di wilayah yang terus berkembang pesat.

Penyerahan hibah ini berlangsung di Mako Polresta Jambi. Dalam kesempatan itu, Diza menyampaikan bahwa, pembangunan dan hibah gedung merupakan wujud sinergi antara Pemkot Jambi dan jajaran kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

“Alam Barajo merupakan kawasan yang pertumbuhannya sangat cepat, baik dari sisi pemukiman maupun aktivitas ekonomi. Pemkot merasa perlu hadir memperkuat sisi keamanan melalui dukungan fasilitas seperti ini,” ujar Diza.

Ia juga menambahkan bahwa, kawasan Alam Barajo ke depan akan menjadi titik strategis, terutama dengan rencana pengembangan Terminal Alam Barajo yang akan menambah arus mobilitas warga.

Pemkot Jambi berharap dengan adanya gedung baru yang lebih representatif ini, pelayanan publik oleh kepolisian dapat lebih maksimal, khususnya dalam menangani kebutuhan masyarakat di wilayah barat Kota Jambi.

Sementara itu, pihak Polresta Jambi menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat infrastruktur institusi kepolisian.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Puluhan wartawan dari berbagai media nasional dan lokal yang tergabung dalam Koalisi Anti Pembungkaman Demokrasi menggelar aksi diam (silent treatment) di depan Mapolda Jambi, Rabu (17/9/2025).

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan penghalangan kerja jurnalistik yang dilakukan oleh oknum personel Bidang Humas Polda Jambi.

Para jurnalis yang hadir mengenakan pakaian serba hitam dan membungkam mulut mereka dengan lakban hitam sebagai simbol pembungkaman kebebasan pers.

Mereka juga membawa poster bertuliskan “Bebaskan Pers”, “Jurnalis Bukan Musuh Negara”, hingga “Stop Intimidasi Jurnalis”, yang kemudian dibanting ke lantai, diinjak, dan ditaburi bunga sebagai simbol matinya demokrasi.

Aksi ini dipicu oleh insiden yang terjadi saat kunjungan kerja anggota DPR RI ke Mapolda Jambi beberapa waktu lalu.

Tiga jurnalis – Aryo Tondang dari Kompas.com, Dimas dari Detik.com, dan Rudi dari Jambi TV – disebut mengalami penghalangan kerja jurnalistik oleh seorang anggota Humas Polda Jambi.

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Prianto, turun langsung menemui massa di depan gerbang Mapolda.

Dalam pernyataannya, Mulia menyampaikan permohonan maaf mewakili Kapolda Jambi dan mempersilakan wartawan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Bidang Propam jika merasa tidak puas dengan penanganan saat ini.

“Silakan buat laporan resmi ke Propam. Kami terbuka untuk menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” ujar Mulia kepada wartawan.

Namun, massa aksi tetap memilih diam dan tidak merespons langsung pernyataan tersebut.

Salah satu wartawan bahkan sempat melakukan aksi teatrikal dengan memperagakan gestur intimidatif, menggambarkan bagaimana pihak kepolisian memperlakukan jurnalis saat konferensi pers.

Aksi ini menyimbolkan bentuk arogansi dan tekanan terhadap kebebasan pers.

Aksi damai ini mendapat perhatian publik dan menjadi sorotan banyak pihak, terutama terkait pentingnya menjaga ruang demokrasi dan menjamin kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana memimpin apel peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tahun 2025, di Balai Kota Jambi, Rabu 17 September 2025.

Dengan tema, Bakti Transportasi untuk Negeri, momentum Harhubnas tahun 2025 tepat bagi seluruh masyarakat sebagai insan transportasi untuk terus bersama bergerak maju, meningkatkan kinerja sektor transportasi untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

Walikota Janbi, Maulana membacakan amanat Menteri perhubungan. Di mana dalam sambutan itu, Bakti Transportasi untuk Negeri menjadi pengingat bersama. Transportasi tidak hanya infrastruktur, namun juga layanan bagi masyarakat.

“Kegiatan bakti sosial ini adalah wujud nyata rasa syukur dan bentuk kepedulian kita sekaligus apresiasi kepada petugas transportasi yang telah berdedikasi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Maulana, membacakan sambutan tersebut.

Dalam sambutan Menteri Perhubungan tersebut juga, menekankan pentingnya peran insan perhubungan yang penuh dedikasi bekerja tanpa mengenal lelah.

Bahkan seringkali dalam senyap memastikan layanan transportasi berjalan dengan aman, lancar, dan selamat.

Hal ini tentunya sejalan dengan tema besar Harhubnas tahun ini yaitu “Bakti Transportasi untuk Negeri” yang menggambarkan semangat kolaboratif dan pengabdian insan transportasi dalam membangun sistem transportasi nasional yang terintegrasi, berkelanjutan, serta berorientasi pada keselamatan.

Hari Perhubungan Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi juga menjadi refleksi atas peran penting sektor transportasi dalam membentuk Indonesia hari ini.

Semoga peringatan ini dapat mendorong seluruh pihak untuk terus berkontribusi dalam menciptakan layanan transportasi yang lebih baik, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Eksistensi Kota Jambi sebagai salah satu kota yang diperhitungkan di tingkat nasional kembali mendapat pengakuan. Hal itu ditandai dengan terpilihnya Kota Jambi sebagai salah satu daerah yang menjalani Verifikasi Lapangan lanjutan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2025. Proses visitasi lapangan ini menjadi ajang pembuktian sekaligus pengujian terhadap efektivitas dan konsistensi program Kota Sehat yang telah digulirkan.

Keseriusan ini sekaligus mencerminkan komitmen kuat Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., bersama Wakil Wali Kota, Diza Hazra Alhosha, S.E., M.A., serta Ketua Forum Kota Jambi Sehat (FKJS), Dr. dr. Hj. Nadiyah Maulana, Sp.OG., dalam menggerakkan seluruh elemen untuk menghadirkan lingkungan kota yang sehat, layak huni, dan berkelanjutan.

Tahapan verifikasi yang berlangsung di Aula Grha Siginjai, Kantor Wali Kota Jambi, Selasa (16/9/2025), dihadiri langsung oleh Tim Verifikasi Tingkat Nasional yang terdiri dari Zainal I. Nampira, S.KM., M.Kes., selaku pengurus KKS Pusat, serta Juherman, S.Si., M.AP. dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Melalui tahapan ini, tim nasional melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai program dan inovasi yang telah dijalankan Pemkot Jambi bersama masyarakat, sebagai bentuk evaluasi menuju predikat Kota Sehat. Wali Kota Maulana menegaskan bahwa keterlibatan seluruh elemen menjadi kunci utama keberhasilan.

“Kota Sehat bukan hanya sekedar predikat, tetapi merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, kami di Pemkot Jambi terus mendorong kolaborasi dengan forum kota sehat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, hingga masyarakat luas, agar terwujud lingkungan kota yang bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggali,” ujar Maulana.

Dihadapan tim penilai, Wali Kota Maulana, memaparkan berbagai kebijakan dan inovasi yang menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS). Sejumlah program unggulan yang ditampilkan antara lain Kampung Bahagia, Sistem Tata Kelola Sampah Tertutup, Pabrik Briket, Bus Listrik, Danau Retensi Kawasan Wisata, Banjuran Budayo, pengembangan Ruang Terbuka Hijau, UMKM Sehat dan Berdaya Saing, BanHarkat, Ruang Milenial (Rumel), hingga Balai Latihan Kerja Tematik (Balikat).

Selain itu, Wali Kota Maulana juga memaparkan berbagai capaian dan penghargaan yang telah diraih Kota Jambi, yang turut menjadi penunjang dalam indikator penilaian verifikasi lapangan KKS. Diantaranya ; penghargaan Swasti Saba Wistara, penghargaan Universal Health Coverage, penghargaan Adipura, penghargaan Konsistensi Penurunan Stunting, penghargaan Kota/Kabupaten Paling Berkelanjutan ke-10 di Indonesia pada Universitas Indonesia (UI) Green City Metric, serta berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

“Masih banyak penghargaan-penghargaan yang berhasil kita raih dari indikator-indikator yang masuk pada penilaian KKS. Seperti pada aspek Pasar, Perkantoran dan Perindustrian, Pariwisata, Transportasi dan Tata Tertib Lalu Lintas, Perlindungan Sosial, hingga penanggulangan bencana,” terangnya.

Wali Kota Maulana turut menjelaskan bahwa verifikasi lapangan oleh Tim Pusat ini merupakan tahapan lanjutan yang telah melalui proses panjang dalam forum Kota Jambi Sehat.

“Kami telah menyiapkan berbagai lokus yang ditunjuk sesuai dengan tatanan penilaian. Tim akan mengunjungi lokus-lokus tersebut untuk memotret langsung kondisi di lapangan, sesuai dengan dokumen yang sebelumnya telah kami sampaikan melalui Forum Kota Sehat, yang diketuai oleh Dr. dr. Hj. Nadiyah Maulana, Sp.OG.,” ujar Maulana.

Ia juga menyampaikan optimismenya, bahwa dengan terpenuhinya berbagai indikator KKS di Kota Jambi, hal itu dapat berbuah pada capaian penghargaan terbaik tahun ini.

“Sudah banyak yang kami lakukan, dan hari ini akan dilihat secara langsung. Mudah-mudahan, Kota Jambi kembali meraih prestasi terbaik,” katanya.

Dia berharap, melalui prestasi yang telah diraih oleh Pemkot Jambi ini dapat menjadi contoh atau teladan bagi daerah-daerah lain.

“Tahun depan Kota Jambi akan menjadi tuan rumah Health City Summit, dimana Forum Kota Sehat se-Indonesia akan berkumpul. Maka untuk itu, prestasi tahun ini sangat berpengaruh agar kita bisa jadi teladan bagi Kabupaten/Kota yang datang,” pungkas Wali Kota Maulana.

Sebelumnya, mewakili Tim Verifikasi Lapangan Tingkat Nasional dari Kementerian UMKM, Juherman menyampaikan bahwa kegiatan verifikasi lapangan ini adalah rangkaian lanjutan dari penilaian yang telah dilakukan sejak bulan Juni lalu, yang dimulai dari penilaian dokumen.

“Daerah yang kami kunjungi adalah yang lolos. Termasuk Kota Jambi. Jadi di tahun ini dari jumlah keseluruhan 195 ada 50 Daerah tidak lolos,” ujarnya.

Menurutnya, dari rangkaian penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Verifikasi Pusat, Kota Jambi termasuk terbaik dan layak untuk mendapat penghargaan Swasti Saba Wistara.

“Dari dokumen-dokumen yang dikirim itu termasuk yang terbaik. Dan hari ini kami ingin mengecek fakta dilapangan, kalau misalnya sesuai nanti kami akan laporkan ke tim pusat dan akan diplenokan baru nanti akan diberikan penghargaan Swasti Saba Wistara,” tuturnya.

“Jika tahun ini Kota Jambi kembali mendapatkan predikat Wistara, maka sudah tiga kali berturut-turut, di tahun depan berhak mendapat penghargaan tertinggi Wistara Paripurna,” tambahnya.

Ia menyebutkan, KKS ini bukan hanya verifikasi dokumen yang tujuannya sebatas penghargaan akan tetapi bagaimana suatu daerah menunjukkan indikator-indikator KKS secara berkelanjutan. Mulai dari aspek Mandiri, Pendidikan, Pasar, hingga UMKM.

“Dalam penilaian ini saya pastikan sangat objektif, karena akan dinilai oleh 18 hingga 20 Kementerian dan Lembaga dari berbagai latar belakang. Jadi ketika misalnya mendapatkan penghargaan di sini sudah dipastikan bahwa ini penilaiannya objektif dan sebuah kota itu memang benar-benar sehat mandiri,” sebutnya.

Turut hadir dalam acara itu, anggota Komisi IV DPRD Kota Jambi Menno Eka Desthya, Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Camat Lurah dan Kepala Fasilitas Kesehatan dilingkungan Pemkot Jambi, serta para Koordinator Tatanan FKJS dan undangan lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr Maulana, berperan aktif dalam memfasilitasi mediasi antara warga yang terdampak proyek batu bara PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) dengan pihak perusahaan dan pemerintah daerah.

Pertemuan digelar di Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Selasa (16/9/2025), dan berlangsung dalam suasana tegang.

Warga dari Kelurahan Aur Kenali, Penyengat Rendah (Kota Jambi), serta Desa Mendalo Darat (Muaro Jambi), menyuarakan protes atas aktivitas pembangunan underpass dan stockpile batu bara yang dinilai merusak lingkungan dan mengganggu kenyamanan tempat tinggal.

Dalam audiensi tersebut, Maulana tampil sebagai moderator dan berupaya menenangkan situasi ketika warga mulai bersitegang, terutama saat perwakilan PT SAS menyampaikan tanggapan.

Bahkan Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, bahkan turun langsung menyambangi perwakilan warga untuk meredakan ketegangan.

Wali Kota Maulana menegaskan bahwa, Pemkot Jambi memfasilitasi proses mediasi secara terbuka dan transparan, agar konflik antara masyarakat dan perusahaan tidak berlarut-larut.

Ia juga menjelaskan bahwa, secara regulasi, keberadaan proyek PT SAS berada dalam posisi yang kompleks karena berkaitan dengan kebijakan pusat dan daerah.

“Perda RTRW Kota Jambi 2024–2044 sudah disahkan dan disetujui oleh Kementerian ATR/BPN. PT SAS juga memiliki izin dari kementerian terkait. Maka, diperlukan harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah untuk menentukan kelanjutan proyek,” jelas Maulana.

Ia juga menyampaikan bahwa, aktivitas PT SAS untuk sementara dihentikan, sembari menunggu hasil kajian ilmiah dari tim independen yang akan melibatkan unsur masyarakat dan perusahaan.

“Kami membuka ruang dialog lanjutan. Bisa dilakukan di tingkat kota atau provinsi, yang penting ada kesepakatan bersama. Prinsipnya, pemerintah akan selalu berpihak pada keselamatan dan kepentingan warga,” tegas Maulana.

Meski pemerintah menyampaikan komitmen melindungi masyarakat, sebagian warga menyatakan ketidakpuasan atas keputusan penghentian sementara.

Mereka mendesak penghentian permanen proyek PT SAS yang dinilai mengancam keselamatan lingkungan dan kesehatan.

“Kami tidak butuh mediasi berlarut-larut. Kami butuh keputusan tegas yang melindungi warga,” tegas Ahmad, warga Aur Kenali.

Hal senada disampaikan Rahmat Supriadi, Ketua Barisan Perjuangan Rakyat Menolak Stockpile Aur Kenali.

Ia menilai pernyataan Gubernur Jambi Al Haris yang hadir dalam pertemuan tersebut belum menjawab tuntutan utama warga.

Menurutnya, proyek stockpile PT SAS sudah menimbulkan kerusakan lingkungan, getaran bangunan, dan polusi udara, serta berada terlalu dekat dengan pemukiman warga.

Warga mendesak agar pemerintah, baik di tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi, tidak hanya menjadi penengah, tetapi menunjukkan keberpihakan nyata terhadap keselamatan dan hak hidup masyarakat.

“Kalau pemerintah memang berpihak kepada rakyat, tunjukkan sikap tegas. Jangan biarkan kepentingan perusahaan mengalahkan keselamatan warga,” kata Raul, tokoh muda Aur Kenali.

Warga menyatakan akan terus mengawal proses kajian ilmiah, dan siap melakukan aksi lanjutan jika tuntutan penghentian permanen tidak dipenuhi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Setelah sehari sebelumnya turun langsung menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JMK) kepada ahli waris almarhum M. Yusuf, warga RT 05 Kelurahan Ulu Gedong, Kecamatan Danau Teluk, pada Selasa siang (16/9/2025), Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., kembali turun menjumpai warganya melaksanakan kegiatan serupa.

Kali ini, Wali Kota Maulana menyerahkan santunan JMK kepada ahli waris almarhum Dr. Shobari, Ketua RT 19 Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo.

Ahli waris menerima santunan sebesar Rp. 42.000.000,- sebagai bentuk perlindungan sosial dari program Jaminan Sosial yang sepenuhnya telah ditanggung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi melalui kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif Pemerintah Kota Jambi dalam memberikan perlindungan kerja bagi seluruh ketua RT yang telah berdedikasi melayani masyarakat.

Almarhum Dr. Shobari (53), meninggal dunia pada 15 September 2025 di Rumah Sakit Abdul Manap karena sakit. Almarhum menjabat sebagai Ketua RT sudah selama 40 tahun. Hal ini menunjukkan dedikasinya dalam melayani masyarakat.

Penyerahan santunan dilakukan di rumah duka yang diterima secara simbolis oleh Purnamawati (53) selaku istri almarhum sekaligus ahli waris. Kehadiran Wali Kota tidak hanya untuk menyerahkan santunan, tetapi juga sebagai bentuk dukungan moril bahwa pemerintah hadir mendampingi masyarakat, termasuk dalam masa-masa sulit.

Di kesempatan itu, Wali Kota Maulana menyampaikan rasa duka yang mendalam, karena almarhum telah mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat dalam waktu yang sangat lama.

“Almarhum adalah Ketua RT yang sudah cukup lama menjabat dan saya sangat mengapresiasi beliau. Dan tentunya juga sangat kehilangan, karena saya juga berkali-kali sudah kesini untuk bersilaturahmi,” ujarnya.

“Ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap perangkat lingkungan yang menjadi ujung tombak pelayanan di masyarakat. Kami ingin memastikan mereka dan keluarganya terlindungi,” lanjut Maulana.

Wali Kota berharap, santunan yang diberikan dapat meringankan beban terhadap keluarga yang ditinggalkan.

“Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan oleh keluarga, baik untuk biaya sehari-hari maupun bisa dipergunakan untuk usaha secara mandiri,” harapnya.

Penyerahan bantuan ini juga dihadiri, Plt Kepala BPKAD Kota Jambi Poppy Nurul Isnaini, Camat Alam Barajo Iper Riyansuni beserta Lurah dan Forum Ketua RT di Kelurahan Simpang Rimbo.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Suasana di Kantor Inspektorat Kota Jambi mendadak panik setelah muncul api dari arah pintu samping kantor pada Selasa siang (16/9/2025).

Api yang berasal dari area trafo listrik tersebut sempat memicu kepanikan di antara para pegawai, yang langsung keluar berhamburan untuk menyelamatkan diri.

Menurut keterangan saksi mata di lokasi, sebelum api muncul, terdengar suara ledakan cukup keras dari sekitar trafo listrik.

Tak lama kemudian, api langsung menyambar dan membesar.

Beruntung, para pegawai Inspektorat Kota Jambi sigap dan segera mengambil alat pemadam api ringan (APAR) untuk memadamkan api awal.

Upaya cepat ini mencegah api merambat ke bagian lain gedung.

Tak berselang lama, petugas Pemadam Kebakaran Kota Jambi tiba di lokasi dan menurunkan satu unit mobil damkar untuk memastikan api benar-benar padam.

Informasi yang diterima dari pihak kantor menyebutkan bahwa, insiden seperti ini bukan pertama kali terjadi.

Ini merupakan kejadian kedua kalinya trafo di kantor Inspektorat Kota Jambi terbakar, yang membuat pegawai semakin waspada.

Akibat insiden tersebut, aliran listrik di seluruh area kantor Inspektorat Kota Jambi untuk sementara terputus.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai penyebab pasti kebakaran.

Namun, pihak terkait dipastikan akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kekhawatiran mengenai berakhirnya dukungan dari Global Fund pada tahun 2030 semakin dirasakan di Provinsi Jambi. Selama ini, program penanggulangan HIV/AIDS di daerah tersebut banyak bergantung pada bantuan lembaga donor internasional itu — mulai dari kegiatan pencegahan, pengobatan, hingga pendampingan bagi Orang dengan HIV (ODHIV).

Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi membuat kemandirian pembiayaan penanggulangan HIV/AIDS menjadi tantangan besar ke depan.

Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Jambi melalui Kabid P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) dr. Ike Silvia, MKM, hingga Agustus 2025 terdapat 3.319 ODHIV di Jambi. Dari jumlah tersebut, 2.224 orang sudah mengetahui statusnya, 1.516 menjalani pengobatan ARV (on ART), dan 1.038 di antaranya berhasil mencapai kondisi viral load tertekan atau tersupresi.

Selama tahun 2025, tercatat 222 kasus baru HIV. Populasi yang paling terdampak adalah pasangan ODHIV (14%), pekerja seks (9%), serta laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (9%). Rentang usia produktif 25–49 tahun menjadi kelompok paling rentan terinfeksi.

dr. Ike Silvia menjelaskan bahwa upaya pengendalian terus dilakukan, mulai dari peningkatan akses tes, pengobatan ARV, hingga edukasi pencegahan penularan dari ibu ke anak. Namun, berbagai kendala masih dihadapi, terutama stigma masyarakat, diskriminasi, dan keberlanjutan pendanaan.

“Kalau tidak ada persiapan transisi pendanaan, capaian yang sudah diraih bisa mundur. Target nasional eliminasi HIV pada 2030 bisa terancam. Saat ini, sebagian besar capaian baru terlihat di Kota Jambi, sedangkan kabupaten/kota lainnya masih terkendala dana,” jelasnya (16/9/2025).

Ketua Yayasan Kanti Sehati Sejati Jambi, David Chandra Herwindo, menegaskan pentingnya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keberlanjutan program HIV/AIDS.

“Selama ini Global Fund sangat berperan, mulai dari penyediaan obat ARV, tes, hingga pendampingan komunitas. Jika bantuan ini berhenti, apakah pemerintah siap menanggungnya? Itu yang kami khawatirkan,” kata David.

Ia menambahkan bahwa pendanaan dari APBN dan APBD harus mulai diarahkan untuk menopang program HIV secara berkelanjutan.

“Penanggulangan HIV bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tapi lintas sektor. Tanpa keberpihakan anggaran yang jelas, target Three Zero — bebas stigma, bebas infeksi baru, dan bebas kematian akibat AIDS — sulit tercapai pada 2030,” tegasnya.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, juga menekankan pentingnya langkah preventif dan dukungan pengobatan berkelanjutan. Ia menyebutkan, pencegahan harus dimulai sejak dini, bahkan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama dan KUA dalam edukasi calon pengantin.

“Penyebaran HIV/AIDS di Jambi harus dicegah. Warga yang sudah terinfeksi harus dikontrol dan dibantu agar tetap mendapat obat seumur hidup. Saya mendukung strategi Three Zero demi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jambi,” ujarnya.

Ivan menambahkan, DPRD akan mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan HIV/AIDS, karena regulasi yang ada saat ini hanya berupa Surat Edaran Nomor 350/SE/Setsa-Kesra-3.1/I/2022 yang tidak mengikat secara hukum.

“Kita perlu Perda agar program penanggulangan HIV/AIDS di Jambi memiliki dasar hukum yang kuat dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dukungan juga datang dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Rusli Kemal Siregar, yang menyatakan kesiapan untuk membawa usulan Ranperda tersebut ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

“Kami siap mendukung. Perda ini penting agar Jambi punya dasar hukum yang jelas dalam penanganan HIV/AIDS,” ujarnya.

Diskusi mengenai kesiapan pemerintah pasca berakhirnya program Global Fund dinilai sangat penting, mengingat tren kasus HIV di Jambi masih cukup tinggi meski ada penurunan pada 2025. Diharapkan, sinergi lintas sektor dapat memastikan keberlanjutan program, sehingga target eliminasi HIV 2030 benar-benar bisa tercapai.

Saat ini, Provinsi Jambi berada di posisi ketiga terendah secara nasional dalam angka penyebaran HIV/AIDS.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus mempercepat program “Kota Jambi Terang” sebagai bagian dari visi besar Wali Kota Jambi, dr. Maulana, untuk mewujudkan Kota Jambi Bahagia.

Program ini fokus pada pemasangan lampu jalan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan aktivitas masyarakat di malam hari.

Menurut Kabid Lampu Penerangan Umum (LPU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Jambi, Wildan, program penerangan jalan ini menjadi prioritas utama pemerintah kota.

Sampai saat ini, sudah lebih dari 1.200 titik lampu jalan berhasil dipasang di berbagai wilayah kota.

Wildan menjelaskan, dalam lima tahun ke depan, Pemkot Jambi menargetkan pemasangan sekitar 50.000 unit lampu di seluruh kota.

Dengan jumlah sekitar 1.652 RT, setiap RT diperkirakan akan mendapat 25 hingga 30 titik lampu.

“Program ini bukan hanya bantuan, tetapi komitmen penuh dari Wali Kota agar malam hari di Kota Jambi bisa terang seperti siang hari. Lampu jalan sangat membantu aktivitas masyarakat dan mengurangi risiko kriminalitas,” kata Wildan.

Meski sudah memasang ribuan lampu, masih terdapat sekitar 250 titik lampu yang belum terpasang. Namun, pihak Perkim menargetkan penyelesaiannya dalam waktu dekat.

Selain pemasangan baru, perbaikan dan penggantian lampu yang mati juga rutin dilakukan dengan menggunakan lampu LED dan lampu kuning sesuai kebutuhan wilayah.

Untuk warga yang ingin mengajukan pemasangan lampu jalan, Wildan mengimbau agar mengirimkan surat resmi kepada Dinas Perkim disertai data titik lokasi secara lengkap. Hal ini memudahkan petugas melakukan survei dan tindakan cepat.

Dengan program “Jambi Terang”, Pemerintah Kota Jambi berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan produktif bagi seluruh masyarakat, serta mendukung visi Kota Jambi Bahagia.(*)