MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo menghadapi krisis fiskal serius yang berdampak langsung pada kesejahteraan pegawai negeri.

Salah satu konsekuensi terbesar adalah terancamnya pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi ASN pada tahun 2026 mendatang.

Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, dalam pertemuan bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tebo yang digelar pada Selasa (30/9/2025).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Nazar Efendi, Penjabat Sekda Sindi, serta para kepala OPD.

“Dengan efisiensi anggaran mencapai lebih dari Rp300 miliar, Pemkab Tebo terpaksa meniadakan pembangunan fisik dan bahkan TPP ASN kemungkinan besar tidak bisa dibayarkan,” tegas Bupati Agus.

Menurutnya, kebijakan efisiensi ini adalah langkah terpaksa untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan berat.

Sayangnya, ASN menjadi salah satu pihak yang terkena dampak langsung dari kebijakan ini.

“Ini keputusan berat, tapi harus kita ambil demi menjaga stabilitas keuangan daerah. Kami memahami kekhawatiran para ASN, tapi kondisi saat ini memang sangat terbatas,” lanjutnya.

Bupati Agus juga menambahkan bahwa, Pemkab masih mencari solusi alternatif untuk mengurangi dampak kebijakan ini, meskipun tidak banyak ruang fiskal yang tersedia.

Selain TPP ASN, seluruh proyek pembangunan fisik di tahun 2026 juga resmi dibatalkan, termasuk infrastruktur jalan dan fasilitas publik lainnya.

Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlangsungan belanja pegawai.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, mengajak generasi muda, khususnya kalangan milenial, untuk terlibat aktif dalam sektor pertanian.

Menurutnya, pertanian saat ini bukan lagi identik dengan pekerjaan tradisional, tetapi telah berkembang menjadi sektor modern yang berbasis teknologi dan memiliki potensi ekonomi tinggi.

Ajakan ini disampaikan Maulana dalam kegiatan penanaman cabai dan penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian RI senilai Rp3,8 miliar.

Kegiatan ini berlangsung di salah satu lahan tidur milik pemerintah kota yang kini telah diubah menjadi lahan produktif.

“Pertanian saat ini sudah modern. Banyak kelompok tani kita, termasuk generasi muda, sudah mulai menggunakan sistem urban farming seperti hidroponik dan teknologi pertanian terbaru. Ini adalah peluang besar,” ujar Maulana.

Ia menegaskan bahwa, keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian sangat penting untuk menjawab tantangan ketahanan pangan ke depan.

Selain itu, sektor ini juga bisa menjadi sumber penghasilan yang stabil dan berkelanjutan.

Maulana menyebutkan, lahan tidur seluas lebih dari 7 hektare milik Pemkot kini telah dimanfaatkan untuk budidaya cabai.

Komoditas ini dipilih karena pernah menjadi salah satu penyebab utama inflasi di Kota Jambi.

“Cabai itu strategis. Kalau produksi lokal meningkat, harga bisa stabil, inflasi bisa kita kendalikan,” kata dia.

“Apalagi kalau generasi muda ikut turun tangan, hasilnya akan jauh lebih besar dan berkelanjutan,” jelasnya.

Selain mendorong keterlibatan milenial, Pemkot Jambi bersama Kementerian Pertanian dan Bank Indonesia Perwakilan Jambi juga menyalurkan berbagai bantuan alsintan seperti traktor roda dua dan empat, mesin semprot, pompa air, dan benih unggul kepada kelompok tani dan kelompok wanita tani.

Maulana juga merancang kebijakan agar aparatur sipil negara (ASN) di Kota Jambi membeli hasil pertanian lokal secara langsung.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan pasar yang stabil bagi petani dan memperkuat ekosistem pertanian daerah.

“Kalau ada 13.000 ASN, dan masing-masing beli 1 kg cabai dari petani lokal, itu sudah sangat membantu. Kita ingin ekonomi petani kita bergerak, dan anak muda punya semangat untuk bertani,” tambahnya.

Ia berharap ke depan semakin banyak pemuda Kota Jambi yang tidak hanya melihat pertanian sebagai pilihan terakhir, tetapi justru sebagai peluang masa depan yang menjanjikan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

Salah satu langkah strategis yang dijalankan adalah, pemanfaatan lahan tidur untuk budidaya cabai serta penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) senilai Rp3,8 miliar.

Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, menyampaikan bahwa sekitar 7 hektare lahan milik Pemkot yang sebelumnya tidak produktif kini dimanfaatkan oleh kelompok tani dan kelompok wanita tani (KWT).

Budidaya cabai menjadi fokus utama karena komoditas ini pernah memicu lonjakan inflasi di Kota Jambi.

“Kami terus mendorong masyarakat agar mengelola lahan tidur bersama kelompok tani. Hasilnya bisa menjadi sumber ekonomi baru sekaligus mengendalikan inflasi,” ujar Maulana, Rabu 1 Oktober 2025.

Penyerahan bantuan alsintan turut melibatkan Kementerian Pertanian RI, Bank Indonesia Perwakilan Jambi, serta BPR MP.

Bantuan tersebut mencakup traktor roda dua dan empat, mesin semprot, pompa air, hingga bibit unggul.

Maulana juga menyampaikan rencana , akan mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk membeli hasil pertanian lokal agar petani memiliki pasar yang jelas.

Ia mengajak generasi muda untuk terlibat aktif karena sektor pertanian saat ini telah memasuki era modern dan berbasis teknologi.

“Pertanian hari ini bukan lagi pekerjaan tradisional. Banyak kelompok tani di Kota Jambi yang sudah menggunakan sistem urban farming seperti hidroponik dan pemanfaatan pekarangan rumah. Ini peluang besar bagi milenial,” tambahnya.

Dengan sinergi lintas sektor ini, Kota Jambi berharap dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengembangan pertanian perkotaan yang produktif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, memberikan apresiasi tinggi kepada para petani di Kota Jambi, khususnya kelompok wanita tani atau Himpunan Kelompok Wanita Tani (HKWT).

Dalam sebuah acara penyerahan bantuan alat pertanian, Maulana menegaskan bahwa peran emak-emak sebagai petani modern sangat luar biasa dan patut dihargai.

“Saya berterima kasih kepada bapak dan ibu yang sudah menjadi bagian dari petani modern Kota Jambi. Banyak dari kelompok tani ini justru didominasi oleh para wanita emak-emak yang luar biasa,” ujar Wali Kota.

Dengan gaya khasnya, Maulana juga menyampaikan pujian secara santai kepada para petani wanita yang tetap produktif di tengah kesibukan rumah tangga.

“Biasanya kalau ibu-ibu, yang penting masak di rumah, anak-anak makan sudah disiapin, suami pun makan sudah. Jadi, waktunya bisa dimanfaatkan juga untuk bertani, dan itu keren sekali,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Jambi juga menerima bantuan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) dan Kementerian Pertanian RI senilai Rp3,8 miliar dalam bentuk alat dan mesin pertanian, seperti handtraktor dan kendaraan roda empat.

“Bantuan ini langsung kami distribusikan kepada kelompok-kelompok tani yang benar-benar aktif dan memiliki lahan. Kita pastikan tidak asal bagi, tapi ke kelompok yang produktif,” jelasnya.

Wali Kota juga membuka peluang kerja sama bagi pihak swasta yang memiliki lahan menganggur agar bisa dimanfaatkan untuk pertanian produktif.

Ia bahkan menegaskan bahwa lahan tidur bisa saja diambil alih oleh negara jika tidak digunakan secara optimal.

Adapun nilai bantuan yang disalurkan mencakup handtraktor seharga Rp70 juta per unit dan alat lainnya dengan total nilai mencapai ratusan juta rupiah.

“Bantuan ini diserahkan oleh negara melalui saya, untuk dipakai mengelola lahan. Gunakan dengan sebaik-baiknya,” tegas Maulana.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Jambi berharap pertanian kota bisa terus berkembang dan menjadi pilar ketahanan pangan daerah, dengan dukungan kuat dari seluruh kelompok tani, termasuk peran penting para wanita tani.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., terus memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Komitmen tersebut kembali diwujudkan melalui sinergi dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik di Provinsi Jambi, Senin malam (29/9/2025).

Acara yang berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi ini langsung dihadiri Ketua Komisi II DPR RI, Dr H Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., beserta anggota komisi II lainnya.

Selain itu juga hadir Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., Wakil Bupati Kerinci, H. Murison, S.Pd, S.Sos, M.Si, Ketua Komisi I DPRD Kota Jambi Muhili Amin, Asisten Administrasi Umum Pemprov Jambi Jangcik Mohza, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Humaidi, A.Ptnh., M.M., beserta jajaran Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

Tampak pula hadir Sekretaris Daerah Kota Jambi A. Ridwan, beserta jajaran di lingkup Pemerintah Kota Jambi.

Wali Kota Maulana menegaskan, kolaborasi strategis ini menjadi bagian penting untuk memastikan sinkronisasi program pembangunan antara pusat dan daerah, sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Jambi di tingkat nasional.

Dalam sambutannya, Wali Kota Maulana menyampaikan apresiasinya atas kunjungan kerja Komisi II DPR RI, yang dinilainya menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pusat.

“Suatu kebanggaan tentunya bagi kami, Ketua Komisi II DPR RI beserta rombongan dapat bersilaturahmi dengan Pemerintah Kota Jambi. Untuk itu, malam ini terasa istimewa, insyaAllah banyak manfaatnya dari silahturahmi ini,” ujar Wali Kota Maulana.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Maulana juga memaparkan fokus kerja Pemkot Jambi yang sejalan dengan bidang dari Komisi II DPR RI.

Di antaranya adalah terkait dengan permasalahan penanganan banjir dan klaim aset Barang Milik Negera (BMN) yang dikelola oleh PT. Pertamina EP Jambi.

Katanya, sistem pengendalian banjir di Kota Jambi saat ini dilakukan dengan melakukan pekerjaan normalisasi anak sungai dan drainase perkotaan, dengan merevitalisasi sepanjang 13 kilometer sistem Sungai Asam.

“Secara bertahap, kami menyelesaikan satu demi satu bersama Balai Wilayah Sungai dengan fokus kerja berada dikawasan sepanjang sistem Sungai Asam, yang insyaAllah dengan pekerjaan ini dapat mengurangi dampak banjir hingga 60 persen,” ungkapnya.

Dalam penanganan banjir tersebut, Wali Kota Maulana juga menyebut, Pemkot Jambi juga telah merencanakan pembangunan 3 kolam retensi.

Yaitu, Kolam Retensi Kampung Banjir, Kolam Retensi Lingga Permai dan Kolam Retensi Lorong Arwah.

“Kami telah menyiapkan lahan seluas 9,1 hektar untuk kolam retensi dengan kedalaman 4,2 meter, sekaligus akan menjadi Danau Buatan yang akan dimanfaatkan sebagai kawasan wisata sehingga mempunyai nilai ekonomis,” sebutnya.

“Dalam hal ini kami juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 75 miliar yang didapat melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat, yang akan dipergunakan untuk pembebasan lahan seluas 9,1 hektar tersebut,” lanjutnya.

Sementara itu, terkait dengan kawasan zona merah dikawasan PT. Pertamina EP, Maulana menyampaikan indikasi jumlah sertipikat yang diklaim oleh Pertamina berada diatas Barang Milik Negera (BMN) sebanyak ±5.506 bidang di tujuh Kelurahan terdampak.

Yaitu, Simpang III Sipin ± 74 bidang, Mayang Mangurai ± 64 bidang, Kenali Asam ± 1.843 bidang, Kenali Asam Bawah ± 1.314 bidang, Kenali Asam Atas ± 645 bidang, Paal Lima ± 918 bidang, dan Suka Karya ± 648 bidang.

“Pada prinsipnya kami memohon bantuan kepada Ketua Komisi II DPR RI agar bagaimana hak milik saudara-saudara kita yang diklaim oleh pihak Pertamina ini bisa terselesaikan, karena sudah puluhan tahun tidak selesai,” ungkapnya.

“Mudah-mudahan dengan kekompakan dan silahturahmi ini bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, sehingga kita dapat meninggalkan legacy yang baik bagi masyarakat,” jelas Wali Kota Maulana.

Ketua Komisi II DPR RI, Dr H Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, merespons positif rencana Pemerintah Kota Jambi terkait proyek normalisasi sungai sebagai salah satu langkah strategis dalam penanganan banjir.

“Saya juga pernah mengaspirasikan hal yang sama di tanah kelahiran saya, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, dan Alhamdulillah permasalahan banjir dapat terselesaikan dengan alokasi dana Rp 400 miliar melalui APBN, menggunakan mekanisme yang sama seperti yang ingin diterapkan di Kota Jambi saat ini,” ujarnya.

Langkah progresif Wali Kota Maulana dalam menangani banjir di Kota Jambi melalui semangat gotong royong, dengan melibatkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, tercatat sebagai salah satu inovasi pertama di Indonesia.

Kolaborasi lintas pemerintahan ini menjadi contoh nyata bagaimana permasalahan banjir dapat diselesaikan secara terpadu, efektif dan bergotong royong.

“Ini adalah suatu terobosan yang baik dan masyarakat harus tau ini, karena terobosan ini cukup berani melalui inisiatif yang dilakukan,” sebutnya.

Secara tegas, Ketua Komisi II DPR RI itu berkomitmen untuk mengawal apa yang tengah diperjuangkan oleh Pemerintah Kota Jambi dibawah kepemimpinan Maulana-Diza saat ini, khususnya upaya penanganan banjir dan permasalahan kawasan zona merah.

“Apa yang kanda Wali Kota paparkan tadi telah saya foto dan saya kirim kedua orang, yang pertama saudara Dody Hanggodo selaku Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan kedua saya juga kirim kepada Dwi selaku Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU,” tegasnya.

“Dan dari Pak Dwi menanggapinya akan mengawal hingga tuntas untuk Kota Jambi. Sementara itu, untuk kawasan zona merah tadi sudah langsung panggil Pak Kakanwil, secara umum kebutuhan waktu yang dibutuhkan sesuai perundang-undangan selama 6 bulan, tapi Saya minta dipercepat menjadi 4 bulan insyaAllah selesai terhitung sejak hari ini,” tutup Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy.

Dengan dukungan penuh dari Komisi II DPR RI dan koordinasi langsung dengan kementerian terkait, diharapkan langkah percepatan penanganan banjir dan penyelesaian kawasan zona merah di Kota Jambi dapat segera terwujud.

Komitmen ini menjadi sinyal positif bagi warga Kota Jambi bahwa upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Jambi yang tangguh, tertib, nyaman dan bahagia terus mendapatkan pengawalan hingga tuntas.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, menegaskan bahwa seluruh petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), termasuk para lurah, harus tetap menerima warga yang ingin membayar pajak, meskipun mereka masih memiliki tunggakan di tahun-tahun sebelumnya.

Instruksi ini disampaikan langsung oleh Wali Kota, dalam rangka meningkatkan kesadaran pajak masyarakat serta mendorong pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB.

“Meski warga masih punya tunggakan, silakan bayar dulu yang bisa dibayar. Jangan sampai warga sudah datang mau bayar, malah disuruh pulang. Itu tidak benar,” tegas Maulana.

Maulana menekankan bahwa, sistem pelayanan pajak di Kota Jambi harus lebih ramah dan fleksibel, bukan memaksa warga untuk melunasi seluruh tunggakan sekaligus.

“Dalam konsep perpajakan, yang penting adalah ada kemauan bayar. Tunggakan tetap tercatat, bisa dicicil. Yang penting target tahun ini tercapai. Lurah tidak boleh kaku,” jelasnya.

Ia juga menyatakan bahwa, pemerintah akan melakukan perbaikan sistem dalam pengelolaan dan penerimaan pajak agar masyarakat merasa lebih dimudahkan, bukan terbebani.

Maulana turut mengingatkan bahwa selain pajak berjalan, tunggakan pajak hingga lima tahun ke belakang tetap akan tercatat sebagai kewajiban, namun tidak boleh menjadi penghalang bagi warga yang ingin mulai membayar.

“Pajak potensial lima tahun tetap dicatat. Tapi kita jangan buat masyarakat merasa takut atau terbebani. Yang penting ada niat bayar, itu harus diterima dulu,” tambahnya.

Pemkot Jambi tetap menargetkan penyelesaian pembayaran PBB tahun berjalan, dengan memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mencicil tunggakan yang ada.

Wali Kota juga meminta kepada seluruh lurah dan petugas pemungut pajak untuk aktif mengedukasi warga, serta tidak menjadikan tunggakan sebagai alasan menolak pembayaran.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, bersama perwakilan Aliansi Masyarakat Jambi menyampaikan langsung aspirasi ke Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI (BAM), sebuah badan baru yang dibentuk DPR RI untuk menampung masukan publik.

Dalam pertemuan resmi tersebut, Aliansi Masyarakat Jambi memaparkan tuntutan mereka yang terangkum dalam Manifesto 17+8.

Salah satu poin utama yang mereka dorong adalah agar delapan anggota DPR RI Dapil Jambi memberikan perhatian khusus dengan menggelar dialog rutin bersama masyarakat, BEM, OKP, LSM, dan berbagai elemen lainnya.

Isu agraria menjadi sorotan khusus. Perwakilan aliansi menilai meski RUU Agraria belum masuk dalam Prolegnas, namun permasalahan agraria di Jambi jangan sampai terabaikan.

Pimpinan BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, menyambut baik kehadiran delegasi Jambi. Ia menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti isu-isu yang disampaikan, mulai dari reformasi agraria, satgas PKH, pengangkatan tenaga honorer, hingga persoalan kawasan hutan dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPR RI Dapil Jambi, H. Bakhri, turut memberikan komitmen. Ia menyoroti masalah jalan angkutan batu bara, desa dalam kawasan hutan, pemberdayaan UMKM, transparansi informasi publik, hingga dugaan kriminalisasi aktivis.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi seluruh aspirasi masyarakat.

“Kami siap menjadi jembatan aspirasi seluruh stakeholder demi perbaikan dan kebersamaan ke depan,” ujarnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, resmi membuka kegiatan Sosialisasi Gerakan Kota Jambi Bahagia Berwakaf Uang yang digelar oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Jambi bekerja sama dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Jambi.

Acara berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, pada Selasa (30/9/2025).

Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, SE, MA, dan sejumlah pejabat serta tokoh agama di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Dalam paparannya, Wali Kota Maulana menjelaskan urgensi dan keunggulan wakaf uang sebagai instrumen ekonomi syariah yang berdampak sosial tinggi.

Ia menyebut, wakaf uang memiliki dasar hukum kuat, antara lain UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No 42 Tahun 2006 dan PP No 24 Tahun 2008, Peraturan BWI No 01 Tahun 2020 dan Peraturan BWI No 1 Tahun 2021.

“Wakaf uang adalah sedekah jariyah dalam bentuk uang. Dana ini dikelola oleh nazhir agar manfaatnya terus mengalir, pokoknya tetap terjaga, dan hasil pengelolaannya disalurkan sesuai tujuan wakaf,” ujar Maulana.

Ia menambahkan bahwa, wakaf uang memiliki sejumlah keunggulan seperti fleksibilitas, keberlanjutan manfaat, pemberdayaan ekonomi umat, hingga menciptakan keadilan sosial.

Namun demikian, Wali Kota juga menyoroti berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi wakaf, keterbatasan SDM nazhir, hingga isu transparansi dan optimalisasi investasi wakaf.

Wali Kota Maulana menekankan pentingnya strategi penguatan wakaf uang berbasis digital dan inovasi.

Di antaranya melalui Integrasi Fintech dan digitalisasi wakaf (E-Waqf), Pengembangan produk Linked Waqf, Wakaf tematik dan program spesifik, Kerja sama korporasi (Corporate Waqf).

“Strategi ini harus dibarengi dengan peningkatan literasi melalui edukasi yang masif dan tepat sasaran, penyederhanaan konsep wakaf, serta melibatkan tokoh publik sebagai agen penyebar informasi,” jelas Maulana.

Ia juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Jambi, dalam mendukung penuh pengembangan wakaf uang sebagai bagian dari pembangunan berbasis nilai keagamaan dan ekonomi berkeadilan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha menekankan pentingnya menjadikan wakaf uang sebagai gerakan kolektif lintas sektor di Kota Jambi.

Ia menyebut, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat peran wakaf dalam pembangunan sosial.

Dalam laporan pelaksanaan, Ketua BWI Kota Jambi Drs H Raden Lukman menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 200 peserta yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah, Lurah, Kepala KUA, Penyuluh Agama, Pengurus Masjid, Baznas, MUI, DMI, dan BKPRMI Kota Jambi.

“Sosialisasi ini menggunakan dana hibah Pemkot Jambi sebesar Rp50 juta. Ini merupakan kegiatan ketiga yang telah kami laksanakan dalam upaya mendorong Kota Jambi sebagai kota wakaf,” ujarnya.

Acara ini juga menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya Dr dr H Abdullah Saman Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Dr H Abd Rahman, M.Pd.I, Kabid Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Rusli Adam,  Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi menggelar rapat monitoring pendapatan daerah untuk evaluasi hingga Triwulan II Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk menilai capaian pendapatan daerah berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Jambi 2025.

Sekretaris BPKAD Kota Jambi, Poppy Isnaini menyampaikan bahwa, rapat monitoring ini penting untuk mengetahui sejauh mana realisasi pendapatan daerah telah sesuai dengan rencana.

“Kita mengevaluasi sejauh mana perangkat daerah mampu mencapai target pendapatan yang sudah ditetapkan dalam APBD,” kata dia.

“Dalam proses ini, kita juga mengidentifikasi berbagai kendala dan hambatan yang mempengaruhi pencapaian tersebut,” ujar Poppy.

Menurutnya, hasil monitoring ini akan menjadi dasar untuk menyusun strategi peningkatan efektivitas dan efisiensi pemungutan serta pengelolaan keuangan daerah ke depannya.

Poppy menambahkan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah ini juga selaras, dengan arah kebijakan pengembangan pemerintahan Kota Jambi dalam lima tahun mendatang.

“Kami mengedepankan pendekatan yang partisipatif, politis, dan diskursif dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Monitoring ini juga menjadi bagian dari penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel,” katanya.

Sebagai penutup, Poppy menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan monitoring serta pengelolaan pendapatan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh perangkat daerah. Harapannya, hasil dari kegiatan ini dapat memberi dampak positif terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Kota Jambi,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi berkolaborasi dengan WWF Indonesia menggelar acara nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter bertajuk “Berbagi Ruang”, pada Senin (29/9/2025) sore di Taman Budaya Jambi.

Film ini mengangkat isu penting tentang konflik manusia dan satwa liar, khususnya gajah Sumatera.

Film “Berbagi Ruang” merupakan serial dokumenter yang diproduksi oleh aktor Chicco Jerikho bekerja sama dengan WWF Indonesia dan K Entertainment.

Film ini menyoroti tantangan pelestarian ajah Sumatera, serta pentingnya pendekatan berbagi ruang antara manusia dan satwa liar demi terciptanya harmoni ekosistem.

Acara ini dipandu oleh jurnalis Lili Rambe dan menghadirkan sejumlah narasumber penting seperti Chicco Jerikho (Produser), Faisal Rachman (Sutradara), Agung Nugroho (Kepala BKSDA Jambi) Nazli Herimsyah (Perwakilan WWF Indonesia) serta Suang Sitanggang (AJI Jambi).

Sutradara Faisal Rachman menjelaskan bahwa, film ini tidak hanya fokus pada pelestarian gajah, tetapi juga sebagai media edukasi bagi masyarakat.

“Gajah adalah hewan endemik yang harus dijaga. Film ini membawa pesan kenapa mereka penting bagi kita,” ujar Faisal.

Ia juga menyoroti tantangan produksi di lapangan, mulai dari akses jalan yang sulit hingga kondisi cuaca ekstrem.

Sementara itu, Chicco Jerikho yang ikut turun langsung ke lapangan mengaku mendapat pengalaman berbeda saat berinteraksi dengan masyarakat yang hidup berdampingan dengan satwa liar.

“Masyarakat di sana benar-benar berbagi ruang dan peran. Semoga film ini membawa dampak positif,” katanya.

Perwakilan WWF Indonesia, Nazli Herimsyah, mengatakan bahwa film dokumenter ini menjadi alat efektif untuk mengubah perspektif publik terkait konflik dengan satwa liar.

“Film ini bisa membangun kesadaran bahwa hidup berdampingan lebih baik daripada konflik,” ujarnya.

Kepala BKSDA Jambi, Agung Nugroho, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat tiga kantong habitat gajah di Provinsi Jambi, salah satunya di kawasan Bukit Tigapuluh.

“BKSDA tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan WWF dan jurnalis sangat penting, termasuk mendorong pemegang izin agar serius dalam konservasi,” tegasnya.

Selain menjadi ajang edukasi publik, kegiatan ini juga menjadi bagian dari program peningkatan kapasitas jurnalis di Jambi, khususnya dalam meliput isu-isu lingkungan dan konservasi secara profesional dan berbasis data.(*)