JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program Bank Harkat, gagasan Wali Kota Jambi dr Maulana dan Wawako Diza.

Program ini bertujuan memberikan akses permodalan dengan bunga ringan bagi pelaku usaha kecil agar lebih berdaya dan mandiri.

Kepala Bidang UMKM Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Jambi, Rian, mengatakan hingga saat ini terdapat 881 UMKM binaan yang masuk dalam program tersebut.

Dari jumlah itu, sebanyak 399 UMKM telah diajukan untuk mendapatkan pinjaman permodalan melalui Bank Harkat.

“Data awal dari para ketua kelompok UMKM kami serahkan ke bagian ekonomi untuk diverifikasi, sebelum diajukan ke bank yang bekerja sama dalam program ini,” ujar Rian, Jumat (31/10/2025).

Ia menjelaskan, skema pembiayaan dilakukan melalui beberapa bank mitra, di antaranya Bank Jambi dan Bank BTN.

Program Kredit Bahagia yang hanya tersedia di Bank Jambi memberikan plafon pinjaman antara Rp2 juta hingga Rp10 juta dengan bunga ringan sekitar 3 persen per tahun.

Sementara pinjaman dengan nilai antara Rp10 juta hingga Rp30 juta diarahkan ke Bank BTN.

Namun, menurut Rian, tidak menutup kemungkinan Bank Jambi juga menyalurkan kredit dengan plafon serupa sesuai hasil verifikasi bank.

“Setelah data diterima, pihak bank akan melakukan survei kelayakan, termasuk riwayat keuangan dan kemampuan bayar calon debitur. Semua proses ini menjadi kewenangan penuh pihak bank,” jelasnya.

Rian menambahkan, dari 399 UMKM yang diajukan, Bank Jambi telah melaporkan beberapa permohonan yang disetujui.

Sementara itu, laporan dari Bank BTN masih dalam proses penyelesaian.

Ia juga mengakui masih terdapat kendala di lapangan, terutama karena sebagian pelaku UMKM masih masuk daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) akibat gagal bayar saat pandemi Covid-19.

Kondisi ini menyebabkan sebagian pengajuan belum bisa diproses.

“Ke depan, kami akan menggelar rapat koordinasi dengan pihak perbankan untuk mencari solusi agar pelaku UMKM yang terdampak bisa kembali mendapatkan akses permodalan,” tutup Rian.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar Apel Kendaraan Dinas 2025 di Lapangan Kantor Bupati Muaro Jambi, Jumat (31/10/2025).

Kegiatan ini menjadi langkah awal pengawasan dan penertiban aset daerah, khususnya kendaraan dinas yang menunjang pelayanan publik.

Apel dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, dan dihadiri Sekretaris Daerah, para asisten bupati, serta perwakilan seluruh OPD.

Pemeriksaan difokuskan pada kendaraan dinas roda empat untuk memastikan kondisi dan validitas data kendaraan operasional pemerintah daerah.

Wakil Bupati Junaidi menegaskan, apel kendaraan dinas bukan sekadar seremonial.

Tetapi bagian dari upaya sistematis memastikan seluruh aset bergerak dan tidak bergerak dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel.

“Apel ini menjadi langkah awal pengawasan menyeluruh terhadap aset daerah. Kita ingin memastikan semua aset dikelola dengan profesional dan mendukung pelayanan publik yang optimal,” ujar Junaidi.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga mencerminkan komitmen Pemkab Muaro Jambi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efisien dan terpercaya, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

Apel kendaraan dinas akan dijadwalkan rutin setiap tahun sebagai bagian dari strategi penguatan sistem pengawasan aset daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Anggota Komisi VIII DPR RI, Drs. H. Hasan Basri Agus (HBA), menekankan kewaspadaan tinggi terhadap penyimpangan ideologi yang berpotensi menggerus keutuhan NKRI.

Ia meminta seluruh tokoh agama dan lembaga keagamaan di Jambi proaktif memantau aktivitas lembaga yang tidak sejalan dengan nilai Islam rahmatan lil ‘alamin.

Peringatan ini disampaikan HBA dalam kegiatan Serap Aspirasi bersama tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan mitra Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jambi, yang berlangsung di Kedai Kajanglako, Telanaipura, Kota Jambi, Senin (27/10/2025) lalu.

Meski tengah mengikuti rapat terkait penyelenggaraan haji di Jakarta, HBA tetap hadir melalui Zoom Meeting dan mengungkap temuan serius.

Ia menyebut adanya 15 lembaga sosial keagamaan yang diduga menghimpun dana publik secara ilegal, termasuk kotak amal di tempat umum, yang diduga digunakan untuk agenda pendirian negara Islam.

Selain itu, HBA menyoroti dua pondok pesantren yang diduga beroperasi di bawah nama lembaga tidak jelas dan terindikasi menyimpang.

Ia menekankan peran aktif elemen masyarakat, mulai dari Takmir Masjid, MUI, NU, Muhammadiyah, BKMT, hingga organisasi pengajian, dalam memantau dan mencegah penyebaran paham radikal.

Para tokoh agama yang hadir, termasuk NU dan MUI Kota Jambi, mengusulkan kolaborasi dengan LAM dan HBA untuk mengedukasi masyarakat tentang Pancasila dan bahaya paham radikal.

Fokus utama ancaman organisasi terlarang adalah generasi muda usia 17 tahun, sehingga sosialisasi ke anak muda menjadi prioritas.

Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Dr. H. Mahbub Daryanto, menyampaikan apresiasi dan berjanji menindaklanjuti semua aspirasi, termasuk isu buta aksara Al-Qur’an.

Dukungan juga datang dari Ketua Fahmi Tamami dan Ustadz Marjansyah yang siap membantu pemerintah menjaga keutuhan NKRI.

HBA menegaskan komitmennya menindaklanjuti aspirasi di tingkat nasional meski sedang masa reses.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID — Bupati Kerinci,  Monadi, S.Sos, M.Si, resmi meluncurkan pelayanan RSUD Kabupaten Kerinci di Jalur 2 Bukit Tengah, Sungai Pegeh, Kecamatan Siulak, pada Sabtu (1/11/2025).

Peresmian ini menandai dimulainya operasional rumah sakit yang telah lama dinantikan masyarakat.

Sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan.

Bupati Monadi mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan pembangunan rumah sakit.

Ia mengakui masih ada kendala seperti keterbatasan tempat tidur dan stok obat.

Namun berjanji akan terus memperbaiki layanan termasuk penambahan tenaga dokter spesialis.

“RSUD Kabupaten Kerinci sudah teregistrasi di Kementerian Kesehatan, dan upaya peningkatan status menjadi Rumah Sakit Tipe C sedang dilakukan,” kata dia.

“Kami fokus pada layanan unggulan, termasuk layanan jantung dan penunjang medis lainnya,” ujar Monadi.

Selain itu, Bupati Monadi juga meresmikan RSUD Tipe D Bukit Kerman, yang akan memperluas jangkauan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di Kerinci bagian hilir.

“Dengan hadirnya RSUD Bukit Kerman, pelayanan kesehatan menjadi lebih merata, dekat, dan mudah diakses masyarakat,” tambahnya.

Kabupaten Kerinci juga menjadi salah satu daerah terpilih dalam program nasional pembangunan rumah sakit dari Kementerian Kesehatan RI, sebuah capaian prestisius bagi daerah tersebut.

Dukungan tambahan datang dari PT. KMH yang menyerahkan bantuan obat-obatan bagi RSUD Kabupaten Kerinci.

Acara peresmian dihadiri Wakil Bupati H. Murison, Ketua DPRD Irwandri, Wakil Ketua DPRD Boy Edwar, Sekda Zainal Efendi, jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat, kepala desa, serta perwakilan organisasi kesehatan.

Usai peresmian, Bupati Monadi meninjau berbagai fasilitas rumah sakit, termasuk sistem layanan digital yang mempermudah akses dan meningkatkan kenyamanan pasien.

Dengan beroperasinya kedua rumah sakit ini, Pemerintah Kabupaten Kerinci menegaskan komitmen menyediakan layanan kesehatan yang modern, terjangkau, dan merata bagi seluruh masyarakat.(*)

SUNGAI PENUH, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Sungai Penuh menerima kunjungan Tim Penilai Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka pemantauan tahap II program Adipura 2025, Selasa (28/10).

Kunjungan dipimpin oleh Muchammad Novan Ardista selaku ketua tim, didampingi rombongan, dan disambut Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, SH, serta Wakil Wali Kota Azhar Hamzah.

Tim melakukan peninjauan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Renah Kayu Embun (RKE).

Pemantauan tahap kedua ini menyoroti kebersihan kota, sistem pengelolaan sampah, dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

Tim KLHK meninjau proses pemilahan dan daur ulang sampah, fasilitas pengangkutan, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Ketua tim penilai, Muchammad Novan Ardista, mengapresiasi langkah konkret dan konsistensi Pemkot Sungai Penuh dalam pengelolaan sampah.

“Pemerintah Kota Sungai Penuh menunjukkan kemajuan positif dalam penanganan sampah. Komitmen ini terlihat dari berbagai inovasi dan strategi yang diterapkan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Wali Kota Alfin menegaskan keseriusan pemerintahannya dalam menyelesaikan persoalan sampah.

Termasuk pembangunan TPST Renah Kayu Embun sebagai pusat pengelolaan sampah terpadu.

“Kami optimistis, dengan beroperasinya TPST ini, persoalan sampah di Kota Sungai Penuh dapat tertangani secara lebih efektif dan berkelanjutan,” kata Alfin.

Kunjungan tim penilai Adipura diharapkan menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus menjaga kebersihan dan memperkuat budaya peduli lingkungan, demi meraih penghargaan Adipura 2025.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Upaya Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH dalam memperkuat layanan kesehatan di RSUD Raden Mattaher menuai apresiasi langsung dari Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin.

Pujian disampaikan Menkes Budi usai meninjau operasi bedah jantung perdana di RSUD Raden Mattaher, Jumat (31/10).

Operasi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah dunia medis di Provinsi Jambi.

Menurut Menkes Budi, langkah nyata Gubernur Al Haris dalam meningkatkan kualitas layanan rumah sakit daerah menunjukkan kepedulian serius terhadap masyarakat.

“Pak Gubernur ini luar biasa. Hampir semua dokter spesialis ada di 10 kabupaten/kota Provinsi Jambi, lengkap. Sangat jarang terjadi, biasanya hanya di provinsi besar di Pulau Jawa,” ujar Menkes Budi.

Menkes Budi juga mendorong Pemerintah Provinsi Jambi untuk terus melahirkan dokter spesialis lokal dari putra-putri daerah dan membangun pusat pendidikan spesialis di Jambi.

Gubernur Al Haris tidak hanya fokus pada seremonial.

Ia beberapa kali melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke RSUD Raden Mattaher untuk memastikan pelayanan masyarakat berjalan maksimal serta keamanan dan fasilitas medis dalam kondisi prima.

Dengan dukungan pemerintah pusat, RSUD Raden Mattaher kini menjadi rumah sakit kebanggaan Jambi dan simbol kemajuan pelayanan kesehatan di luar Pulau Jawa.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PAN, Afuan Yuza, menyoroti penurunan signifikan target pendapatan daerah dalam rancangan KUA-PPAS APBD 2026.

Ia meminta pemerintah provinsi menyiapkan strategi konkret untuk menekan potensi defisit anggaran.

Pendapatan daerah Jambi tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp 3,71 triliun, turun 18,73 persen atau Rp 857,24 miliar dibanding APBD murni 2025.

Penurunan ini terutama disebabkan berkurangnya dana transfer dari pusat dan melemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pendapatan asli daerah hanya ditargetkan Rp 1,90 triliun, turun Rp 168,62 miliar dari tahun sebelumnya. Retribusi daerah juga menurun dari Rp 206,11 miliar menjadi Rp 196,82 miliar,” ujar Afuan Yuza.

Sementara itu, transfer pemerintah pusat turun dari Rp 2,48 triliun menjadi Rp 1,80 triliun, berkurang 27,37 persen atau Rp 680,17 miliar.

Untuk menutupi defisit anggaran 2026 yang diperkirakan mencapai Rp 64,53 miliar, pemerintah daerah mengandalkan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp 64,67 miliar.

Selain itu, terdapat pengeluaran pembiayaan Rp 147,10 juta untuk pembayaran cicilan pokok utang terkait pembangunan gedung Bea dan Cukai Jambi.

Afuan Yuza juga menekankan pentingnya kejelasan progres penyertaan modal ke Bank Jambi.

Termasuk status hutang pemerintah provinsi kepada PT Simota Putra Prayudha, dan jumlah dan jangka waktu pelunasan.

“Dengan pendapatan menurun dan belanja tinggi, pemerintah harus mengambil langkah nyata. Sumber pendapatan baru perlu dicari dan anggaran non-prioritas harus lebih efisien,” tambahnya.

Politisi PAN ini mendorong optimalisasi PAD melalui digitalisasi sistem keuangan daerah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran.

Langkah ini dinilai penting agar visi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan 2029 dapat tercapai.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi resmi mengakhiri status darurat siaga kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada 31 Oktober 2025.

Saat ini, fokus penanganan bencana bergeser pada kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi basah seiring meningkatnya curah hujan dan potensi cuaca ekstrem di berbagai wilayah Jambi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, menjelaskan bahwa perubahan status ini mengikuti hasil evaluasi bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), yang menyatakan bahwa wilayah Jambi telah memasuki awal musim hujan.

“Wilayah Jambi sudah mulai memasuki musim hujan. Status siaga Karhutla resmi berakhir dan kita beralih ke status kesiapsiagaan hidrometeorologi basah,” ujar Bachyuni, Sabtu (1/11).

Ancaman bencana kini bergeser dari kebakaran hutan dan lahan ke banjir, tanah longsor, serta angin kencang.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi genangan, banjir, tanah longsor, dan gangguan transportasi akibat cuaca ekstrem.

Warga diharapkan berhati-hati terutama di wilayah dengan kondisi tanah labil dan daerah aliran sungai.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Klinik Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Jambi menyediakan layanan gratis bagi masyarakat yang memiliki hewan peliharaan di wilayah Kota Jambi.

Klinik ini melayani pemeriksaan dan pengobatan untuk berbagai jenis hewan, mulai dari kucing, anjing, hingga hewan ternak.

Gatot Novriandi, staf Klinik Hewan DPKP Kota Jambi, menjelaskan prosedur mendapatkan pelayanan sangat mudah. Masyarakat hanya perlu membawa KTP Kota Jambi untuk mendapatkan pelayanan gratis.

“Kami melayani masyarakat yang memiliki KTP Kota Jambi. Cukup datang ke klinik dengan membawa hewannya, nanti akan langsung ditangani oleh tim medis kami,” ujarnya.

Klinik hewan DPKP Kota Jambi beroperasi setiap hari kerja, dari Senin hingga Jumat, dan selalu ramai pengunjung.

Rata-rata sehari sekitar 20 orang datang membawa hewan peliharaan, dengan total 30 hingga 40 hewan yang ditangani per hari.

Untuk menjaga kelancaran pelayanan, setiap orang dibatasi maksimal membawa tiga hewan per kunjungan.

Meski layanan gratis, fasilitas dan tenaga medis di klinik masih terbatas. Saat ini, hanya ada satu tenaga medis yang bertugas.

Jika tenaga medis harus turun ke lapangan untuk vaksinasi, pemeriksaan, atau penanganan kasus luar klinik, pelayanan di klinik sementara ditutup.

“Kami memang terkendala jumlah tenaga medis. Kalau petugas sedang ada kegiatan lapangan seperti vaksinasi rabies atau pemeriksaan di wilayah lain, klinik terpaksa tutup sementara. Tapi setelah kembali, pelayanan dibuka lagi,” jelas Gatot.

Ke depan, klinik hewan DPKP Kota Jambi direncanakan pindah ke lokasi yang lebih luas dengan fasilitas lebih lengkap dan penambahan tenaga medis.

Sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal tanpa terganggu ketika petugas harus bertugas di lapangan.

“Rencananya klinik ini akan dipindah ke tempat yang lebih luas. Harapannya nanti fasilitas lebih lengkap, ada ruang tunggu nyaman, dan SDM ditambah agar pelayanan berjalan maksimal,” pungkas Gatot.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Sepanjang tahun 2025, Polda Jambi menerima 27 aduan masyarakat melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Dari jumlah tersebut, empat kasus masih dalam proses pendalaman karena membutuhkan klarifikasi tambahan.

Informasi ini terungkap saat kegiatan klarifikasi dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat yang digelar Kompolnas bersama jajaran Polda Jambi, Rabu (29/10/2025).

Irwasda Polda Jambi, Kombes Pol Jannus P. Siregar, menjelaskan sebagian besar laporan sudah ditindaklanjuti melalui penyelidikan maupun penyelesaian administratif.

Namun, empat kasus masih membutuhkan pemeriksaan saksi tambahan dan bukti pendukung.

“Dari 27 aduan yang kami terima melalui Kompolnas, sebagian besar sudah kami tindak lanjuti. Namun ada empat kasus yang masih dalam proses klarifikasi mendalam,” ujar Kombes Pol Jannus.

Kombes Jannus menambahkan, keterbatasan jumlah penyidik menjadi kendala dalam mempercepat penyelesaian laporan masyarakat, terutama di tingkat polres.

Oleh karena itu, Polda Jambi berharap adanya penguatan SDM dan dukungan operasional dari Mabes Polri.

Sementara itu, Anggota Kompolnas RI, Gufron, S.H.I., M.Hub.Int, menegaskan kunjungannya ke Jambi bertujuan menindaklanjuti sejumlah aduan prioritas dan memastikan laporan masyarakat ditangani secara transparan.

“Ada empat aduan yang kami bawa untuk diklarifikasi langsung. Kami ingin memastikan penanganannya memenuhi ekspektasi pelapor dan menjaga kepercayaan publik terhadap Polri,” kata Gufron.

Selain evaluasi aduan, Kompolnas juga mengumpulkan data terkait SDM, sarana-prasarana, dan anggaran operasional untuk mendukung peningkatan kinerja Polda Jambi.

Hasil klarifikasi ini akan disampaikan ke Mabes Polri sebagai bahan evaluasi dan penguatan pengawasan terhadap pelayanan publik Polri di daerah.(*)