Gubernur Lemhannas RI: Kesadaran Geopolitik Harus Menjadi Milik Seluruh Bangsa, Bukan Hanya Diplomat

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kesadaran geopolitik bukan hanya milik diplomat atau pemimpin negara, tetapi kompetensi yang perlu dimiliki oleh setiap warga negara, terutama generasi muda. Pesan itu disampaikan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia (Lemhannas RI), Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., kepada para mahasiswa saat memberikan Kuliah Umum bertema “Membangun Kesadaran Geopolitik Generasi Muda: Memahami Dunia, Menentukan Posisi, Memberi Kontribusi” di Institut Teknologi Bandung (ITB), pada Rabu (7/10).

Dalam paparannya, Ace menjelaskan bahwa kesadaran geopolitik merupakan kemampuan untuk membaca, memahami, dan menanggapi dinamika kekuatan global secara kritis dan strategis. Kemampuan ini semakin penting karena persoalan dunia kini terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, menurut Ace, kesadaran geopolitik tidak boleh dianggap sebagai urusan segelintir orang.

Sebagai contoh, ia menyebut gangguan di Selat Hormuz akibat konflik Iran-Israel yang membuat biaya logistik naik hingga 150—200 persen, serta longsor di tambang Grasberg, Papua, pada tahun 2025 yang mengurangi pasokan tembaga dunia. Dua peristiwa itu menunjukkan bahwa kejadian global berdampak pada Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya menjadi penerima dampak.

Wujud sederhana dari kesadaran geopolitik adalah sikap kritis terhadap informasi. Ace mengajak mahasiswa untuk tidak berhenti pada membaca, tetapi juga menelusuri siapa yang membuat informasi tersebut dan apa kepentingannya. Caranya, dengan mengajukan lima pertanyaan: apa yang terjadi, mengapa terjadi, siapa yang berkepentingan, apa dampaknya bagi bangsa, dan apa yang bisa dilakukan. Dengan cara berpikir itu, generasi muda diharapkan berperan sebagai aktor, bukan sekadar sasaran informasi dan propaganda.

Agar kesadaran itu tumbuh, Ace menyampaikan lima kemampuan yang perlu dimiliki generasi muda menuju 2045, yaitu kesadaran strategis, berpikir kritis, kesadaran akan kepentingan nasional, kompetensi global, dan literasi digital.

Ace menegaskan bahwa kesadaran geopolitik tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi juga perlu menjadi modal bagi ketahanan nasional. Upaya ini bukan hanya tugas mahasiswa, melainkan agenda bersama pemerintah, perguruan tinggi, generasi muda, ekosistem teknologi, masyarakat, dan organisasi kepemudaan. Karena itu, ia berharap ITB dapat mencetak generasi muda yang produktif, inovatif, serta menjadi pemimpin yang adaptif dan kompetitif. Menurutnya, kesadaran geopolitik inilah yang akan menentukan peran strategis Indonesia.

Ace juga menyoroti generasi muda yang mencapai 66 juta jiwa pada usia 15—29 tahun menurut data BPS 2025. Jika tidak dipersiapkan dengan baik, kelompok ini dapat melahirkan kesenjangan keterampilan, polarisasi, serta kerentanan terhadap informasi dan ketergantungan pada teknologi, karena ke depan dan hari ini teknologi adalah kekuatan.

“Sekali lagi, teknologi adalah kekuatan. Indonesia perlu mencipta, mengembangkan, menguasai, dan mengamankan teknologi,” pesan Ace.

Menutup paparannya, Ace menegaskan bahwa geopolitik bukan sekadar tentang apa yang terjadi di dunia, melainkan tentang bagaimana perubahan dunia berdampak pada Indonesia. Karena itu, ia berharap generasi muda tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi aktor, sehingga kesadaran geopolitik berkembang menjadi kemampuan beradaptasi dan berujung pada kontribusi nyata bagi ketahanan nasional.

“Indonesia Emas 2045 bukan hanya tentang Indonesia yang akan kita tinggali, tetapi juga tentang Indonesia yang kita bentuk hari ini,” tutup Ace.

Turut mendampingi Gubernur Lemhannas RI, yaitu Plt. Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Mayor Jenderal TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M.; Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A.; Tenaga Profesional Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lemhannas RI, Marsekal Muda TNI (Purn) Andi Heru Wahyudi; Inspektur Lemhannas RI, Brigadir Jenderal Polisi Udin Zainudin, S.I.K., M.H.; serta sejumlah pejabat struktural dan fungsional Lemhannas RI.

Hadir dalam kegiatan di Universitas Hasanuddin, antara lain Rektor ITB, Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T.; Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi (WRKMAA), Dr. Andryanto Rikrik Kusmara, S.Sn., M.Sn.; serta jajaran pejabat ITB.

Tentang Lembaga Ketahanan Nasional

Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI Brigadir Jenderal TNI Muhammad Arif Nur
Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES



Al Haris dan DPRD Jambi Sepakati Perubahan RPJMD 2025-2029, Ini Alasannya

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi menyepakati rancangan awal perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan target pembangunan dengan dinamika dan kondisi yang berkembang.

Kesepakatan itu dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi yang dihadiri Gubernur Jambi Al Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Jambi, Selasa 10 November 2026.

Selain membahas perubahan RPJMD, rapat paripurna tersebut juga menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas dukungan serta masukan dalam pembahasan rancangan awal perubahan RPJMD.

Menurut Sani, tantangan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan tidak ringan.

Pemerintah membutuhkan upaya lebih besar untuk mencapai target kinerja sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia menilai diperlukan kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, tanpa mengabaikan sasaran strategis daerah.

“Terhadap penyampaian laporan Bapemperda yang telah sama-sama kita dengarkan tadi, kami sangat menyadari bahwa kinerja yang harus dicapai lima tahun ke depan cukup berat. Sementara tuntutan pencapaian kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik tentu memerlukan upaya yang tidak biasa,” ujar Abdullah Sani.

Ia menegaskan, penyempurnaan kebijakan pembangunan harus tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat.

Sani juga mengakui bahwa menyatukan pandangan dalam proses penyusunan kebijakan bukan perkara mudah.

Namun, kesepakatan yang telah dicapai harus menjadi tanggung jawab bersama untuk dilaksanakan.

“Kebijakan yang telah disepakati tentu merupakan win-win solution yang akan menjadi tanggung jawab kita semua dalam mengimplementasikannya,” katanya.

Usai rapat paripurna, Gubernur Jambi Al Haris menjelaskan bahwa penyempurnaan rancangan awal perubahan RPJMD merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD.

Ia mengatakan, perubahan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan sejumlah target pembangunan dengan perkembangan kondisi dan dinamika yang terjadi.

Namun, Al Haris menegaskan bahwa revisi RPJMD bukan berarti pemerintah mengubah arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Bukan merevisi arah kebijakannya, bukan. Tetapi mungkin volumenya kemudian juga targetnya mungkin ada yang kita perbaiki, supaya lebih terarah, lebih komprehensif. Nah ini yang sedang kita bahas dengan DPRD,” jelas Al Haris.

Menurutnya, penyempurnaan dokumen perencanaan tersebut penting agar program dan target pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara lebih realistis, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Al Haris berharap RPJMD yang telah disempurnakan nantinya benar-benar menjadi pedoman dalam menentukan arah pembangunan Provinsi Jambi selama masa kepemimpinannya.

“Intinya kita berharap RPJMD ini betul-betul memandu arah kebijakan pembangunan selama kami menjabat,” pungkasnya.

Sementara itu, Abdullah Sani meminta tim penyusun perubahan RPJMD segera menindaklanjuti berbagai saran dan masukan yang telah disepakati dalam rapat paripurna.

Penyempurnaan dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi bahan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri sebelum memasuki tahapan berikutnya.

Ia juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jambi menjadikan rancangan awal perubahan RPJMD sebagai pedoman dalam menyusun rancangan awal perubahan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing perangkat daerah.

Menurut Sani, perencanaan yang matang harus diikuti dengan komitmen, kerja keras, dan kolaborasi seluruh pihak agar target pembangunan dapat diwujudkan.

“Rencana yang baik adalah sebagian dari keberhasilan, dan untuk mewujudkan sebagian lainnya dibutuhkan komitmen, kerja keras dan kerja sama kita semua,” tegasnya.

Selain kesepakatan perubahan RPJMD, rapat paripurna tersebut juga menghasilkan penetapan Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Perda Provinsi Jambi.

Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2025-2029 serta penetapan Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Perda dilakukan oleh Gubernur Al Haris bersama Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi H. Ivan Wirata.

Penetapan Perda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat landasan hukum pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jambi agar dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Dua agenda penting dalam rapat paripurna ini sekaligus memperlihatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Dengan penyempurnaan RPJMD dan penguatan regulasi pengelolaan sumber daya air, Pemprov Jambi diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sekaligus memastikan kebijakan yang dihasilkan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri anggota DPRD Provinsi Jambi, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, serta sejumlah undangan lainnya.(*)




XL Perluas Jaringan 5G di Lombok, Cakupan Kini Capai 94 Persen Wilayah

LOMBOK, SEPUCUKJAMBI.ID – Jaringan internet generasi kelima (5G) XL semakin luas di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Melalui layanan XL Ultra 5G+, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) mengklaim telah menjangkau sekitar 94 persen wilayah Lombok dengan dukungan hampir 900 BTS 5G.

Perluasan jaringan tersebut dilakukan menggunakan pendekatan 5G Blanket Coverage, yakni menghadirkan cakupan 5G yang lebih luas dan berkesinambungan.

Dengan konsep ini, pelanggan diharapkan dapat menikmati konektivitas 5G secara lebih konsisten ketika berpindah lokasi selama masih berada dalam area layanan.

Pengembangan jaringan ini menjadi bagian dari ekspansi XLSMART yang kini telah menjangkau 80 kota dan kabupaten di Indonesia.

Di wilayah NTB, perusahaan mengoperasikan lebih dari 7.300 BTS, termasuk sekitar 900 BTS 5G.

Khusus Pulau Lombok, tersedia lebih dari 4.800 BTS dengan hampir 900 di antaranya merupakan BTS 5G.

Selain memperluas jaringan generasi kelima, XLSMART juga terus meningkatkan kualitas jaringan 4G untuk memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat, termasuk di kawasan permukiman, pusat pendidikan, perdagangan, dan destinasi wisata.

Direktur sekaligus Chief Commercial Officer XLSMART, David Arcelus Oses, mengatakan Lombok memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama pada sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif.

Menurutnya, sektor-sektor tersebut membutuhkan koneksi internet yang dapat diandalkan untuk menunjang berbagai aktivitas digital.

Melalui XL Ultra 5G+, perusahaan berharap masyarakat, pelaku usaha, pelajar, hingga kreator lokal dapat memanfaatkan konektivitas berkecepatan tinggi untuk mengembangkan aktivitas dan produktivitas mereka.

Apa Keunggulan 5G Blanket Coverage XL?

Salah satu hal yang ditawarkan XL Ultra 5G+ adalah konsep 5G Blanket Coverage. Berbeda dengan jaringan yang hanya tersedia di titik-titik tertentu, pendekatan ini berupaya menghadirkan cakupan 5G yang lebih menyeluruh dan saling terhubung.

Gambaran sederhananya seperti perjalanan melalui jalan tol.

Pada sistem spot coverage, pengguna bisa menikmati jalan tol hanya di beberapa ruas, kemudian harus berpindah ke jalan biasa sebelum kembali menemukan akses tol.

Sementara itu, Blanket Coverage diibaratkan seperti jalan tol dengan ruas yang lebih panjang dan terhubung.

Pengguna diharapkan tidak terlalu sering mengalami perpindahan dari jaringan 5G ke 4G selama berada di wilayah yang tercakup.

Kondisi tersebut berpotensi memberikan pengalaman internet yang lebih konsisten untuk berbagai aktivitas, seperti panggilan video, menonton layanan streaming, bermain game online, hingga mengunggah konten berukuran besar.

Cakupan jaringan yang lebih berkesinambungan juga berpotensi mengurangi aktivitas perangkat dalam mencari sinyal ketika berpindah jaringan.

Meski demikian, konsumsi baterai tetap dipengaruhi oleh jenis ponsel, kondisi sinyal, pengaturan jaringan, dan aktivitas pengguna.

Kehadiran jaringan ini juga dapat mendukung aktivitas masyarakat Lombok.

Pelajar dan mahasiswa bisa memanfaatkannya untuk mengakses pembelajaran digital dan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI).

Pekerja profesional dapat menggunakan koneksi internet untuk konferensi video dan layanan penyimpanan cloud.

Sementara pelaku UMKM bisa memanfaatkannya untuk transaksi digital, pemasaran produk, hingga pengelolaan bisnis secara online.

Di sektor pariwisata, jaringan internet berkecepatan tinggi juga berpotensi membantu wisatawan mengakses navigasi, informasi destinasi, pemesanan layanan perjalanan, hingga membagikan pengalaman liburan mereka.

Paket XL Ultra 5G+ Mulai Rp50 Ribu

Tidak hanya memperluas infrastruktur jaringan, XL juga menyediakan sejumlah pilihan paket XL Ultra 5G+ untuk pelanggan prabayar.

Berdasarkan informasi paket yang disampaikan perusahaan, berikut beberapa pilihan yang tersedia:

  • Rp50.000 untuk 7 hari dengan kuota utama 100GB dan tambahan kuota 5G 100GB.
  • Rp100.000 untuk 28 hari dengan kuota 65GB.
  • Rp200.000 untuk 28 hari dengan kuota utama 400GB dan tambahan kuota 5G 400GB.

Paket tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internet pelanggan, mulai dari komunikasi sehari-hari, pendidikan, pekerjaan, hingga hiburan digital.

Sejumlah paket juga dilengkapi berbagai manfaat tambahan, seperti akses layanan streaming Vidio, Viu, WeTV, Disney+, dan CATCHPLAY+.

Selain hiburan, pelanggan juga berkesempatan memperoleh akses Google Gemini serta penyimpanan Google Cloud hingga 400GB.

Fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan, mengembangkan ide, merangkum informasi, hingga menyimpan dokumen dan foto secara online.

Manfaat tambahan tersebut mengikuti ketentuan masing-masing paket yang berlaku.

Ada Program Free eSIM XL dan Bonus Kuota

XL juga menawarkan program Free eSIM bagi pelanggan baru yang ingin mencoba layanan digital tanpa menggunakan kartu SIM fisik.

Melalui program tersebut, pelanggan dengan perangkat yang mendukung eSIM dapat melakukan pendaftaran secara online, memilih nomor XL, kemudian menerima kode QR melalui email untuk proses aktivasi.

Pelanggan juga berkesempatan memperoleh bonus kuota yang dapat diklaim melalui aplikasi myXL.

Bonus tersebut bisa digunakan tanpa harus membeli paket berbayar selama tujuh hari pertama.

Untuk melanjutkan penggunaan sisa bonus pada tujuh hari berikutnya, pelanggan perlu memiliki paket data berbayar sesuai ketentuan program.

XL Ultra 5G+ Dilengkapi Kuota Roaming Internasional

Bagi pelanggan yang sering bepergian ke luar negeri, XL Ultra 5G+ juga menawarkan manfaat roaming internasional pada sejumlah paket tertentu.

Kuota roaming tersedia untuk sembilan negara, termasuk Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan.

Pelanggan yang memenuhi persyaratan paket dapat menggunakan kuota roaming tanpa perlu membeli XL Pass tambahan.

Pengguna cukup mengaktifkan fitur data roaming dan menghubungkan perangkat ke jaringan operator mitra di negara tujuan.

Sementara itu, pelanggan yang membutuhkan layanan premium dapat memilih XL PRIORITAS Ultra 5G+.

Layanan ini menawarkan paket internet unlimited mulai Rp200.000, dengan sejumlah fasilitas tambahan seperti hiburan digital, akses Google Gemini selama enam bulan, serta penyimpanan Google Cloud sebesar 400GB.

Untuk kebutuhan perjalanan internasional, tersedia pula layanan PRIO PASS yang mendukung roaming di lebih dari 75 negara. Aktivasi dan biaya layanan mengikuti ketentuan yang berlaku.

XL Raih Empat Penghargaan Jaringan dari Ookla

Di tengah perluasan jaringan 5G, kualitas layanan XL juga memperoleh pengakuan melalui empat penghargaan Ookla Speedtest Awards pada semester pertama 2026.

Empat penghargaan tersebut meliputi Best Mobile Network in Indonesia 2026, Best 5G Network 2026, Fastest 5G 2026, dan Best 5G Video Experience 2026.

Penghargaan tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap performa jaringan XL dalam menyediakan layanan konektivitas bagi pelanggan.

Dengan semakin luasnya jangkauan XL Ultra 5G+ di Lombok, masyarakat kini memiliki tambahan pilihan layanan internet untuk mendukung aktivitas komunikasi, pendidikan, bisnis, hingga kebutuhan pariwisata.

Informasi lebih lanjut mengenai cakupan jaringan, pilihan paket, program eSIM, dan fasilitas roaming dapat diperoleh melalui aplikasi myXL maupun kanal resmi XL.

Perlu diketahui, pengalaman penggunaan jaringan tetap bergantung pada lokasi, perangkat yang digunakan, kondisi jaringan, serta ketentuan paket masing-masing.(*)




Harga Emas Antam Hari Ini Anjlok, Simak Daftar Terbaru Semua Ukuran

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan pada Kamis, 12 November 2026.

Berdasarkan informasi yang tercantum di laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam turun sebesar Rp12.000 per gram menjadi Rp2.518.000.

Sebelumnya, harga emas Antam berada di level Rp2.530.000 per gram.

Penurunan ini turut diikuti oleh melemahnya harga jual kembali atau buyback emas Antam.

Pada perdagangan yang dipantau pukul 08.15 WIB, harga buyback tercatat sebesar Rp2.316.000 per gram.

Angka tersebut menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin menjual kembali emas batangan Antam miliknya.

Meski demikian, harga emas Antam dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu mengikuti kebijakan harga yang berlaku di laman resmi Logam Mulia.

Ketentuan Pajak Pembelian dan Buyback Emas Antam

Masyarakat yang berencana melakukan transaksi emas Antam juga perlu memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Untuk transaksi penjualan kembali atau buyback dengan nilai lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

Pajak tersebut dipotong langsung dari total nilai transaksi saat proses buyback berlangsung.

Sementara itu, pembelian emas batangan Antam dikenakan PPh sebesar 0,25 persen dari harga dasar yang tercantum di laman resmi Logam Mulia.

Daftar Harga Emas Antam Terbaru Kamis

Bagi masyarakat yang ingin membeli emas batangan, berikut rincian harga dasar emas Antam berdasarkan masing-masing ukuran yang tercantum pada laman Logam Mulia:

  • Emas 0,5 gram: Rp1.309.000
  • Emas 1 gram: Rp2.518.000
  • Emas 2 gram: Rp4.986.000
  • Emas 3 gram: Rp7.461.000
  • Emas 5 gram: Rp12.405.000
  • Emas 10 gram: Rp24.730.000
  • Emas 25 gram: Rp61.660.000
  • Emas 50 gram: Rp123.155.000
  • Emas 100 gram: Rp246.160.000
  • Emas 250 gram: Rp615.090.000
  • Emas 500 gram: Rp1.229.900.000
  • Emas 1.000 gram: Rp2.458.600.000

Penurunan harga emas Antam sebesar Rp12.000 per gram menjadi informasi penting bagi masyarakat yang tengah memantau pergerakan harga logam mulia.

Calon pembeli maupun pemilik emas yang ingin melakukan buyback disarankan untuk memeriksa harga terbaru sebelum bertransaksi.

Pasalnya, harga emas batangan Antam dapat berubah mengikuti pembaruan harga dari Logam Mulia.(*)




Pasar Kripto Kembali Berdarah, Ini Prediksi Harga Bitcoin pada November 2026

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Harga Bitcoin (BTC) kembali mengalami tekanan pada awal November 2026. Setelah sempat menguat di atas US81.000,BTCjustruterkoreksihinggamenyentuhkisaranUS76.000 pada 5 November 2026. Pelemahan ini terjadi di tengah aksi jual besar-besaran di pasar saham Amerika Serikat (AS), terutama sektor teknologi, yang turut memengaruhi sentimen pasar kripto.

Menurut CEO & Founder FLOQ, Yudhono Rawis, tekanan terhadap Bitcoin perlu dilihat dalam konteks kondisi pasar yang lebih luas. Penurunan tajam saham teknologi AS, khususnya sektor semikonduktor, menunjukkan adanya pengurangan eksposur investor terhadap aset berisiko. 

“Salah satu sentimen yang memengaruhi pasar adalah kemenangan Partai Demokrat dalam Pemilu Sela AS, yang memunculkan kekhawatiran mengenai potensi regulasi dan pembatasan lebih ketat terhadap pengembangan teknologi AI, termasuk super AI. Ketidakpastian tersebut turut menekan prospek perusahaan teknologi dan memicu aksi jual di pasar saham AS,” ungkap Yudho. 

Berdasarkan data CoinGecko, Bitcoin turun sekitar 5,8% dalam 24 jam hingga 5 November dan diperdagangkan di sekitar US$75.954. Koreksi juga terjadi pada aset kripto lainnya, dengan Ethereum (ETH) melemah 7,5% ke US$2,251 dan Solana (SOL) turun 7,9% ke US$89,16. Kapitalisasi pasar kripto secara keseluruhan turut menyusut 4,6% menjadi disekitar US$2,66 triliun.

Salah satu faktor yang menekan harga Bitcoin adalah pelemahan saham teknologi AS. Pada perdagangan 5 November, Nasdaq Composite turun 4,7%, sementara S&P 500 melemah 3,5%. Saham Nvidia terkoreksi 7,5% dan AMD anjlok sekitar 14,6%.

“Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana perubahan sentimen di pasar saham dapat merembet ke pasar kripto. Ketika investor mulai mengurangi eksposur terhadap aset berisiko, Bitcoin dan aset digital lainnya berpotensi ikut mengalami tekanan jual,” jelas Yudho.

Pemilu Sela AS dan Arus Dana ETF Jadi Perhatian

Selain pasar saham, pemilu sela AS (US Midterm Elections) pada 3 November 2026 juga menjadi salah satu faktor yang perlu dicermati. Perkembangan politik AS berpotensi mempengaruhi ekspektasi investor terhadap kebijakan ekonomi, regulasi industri kripto, serta arah pasar keuangan global.

Di sisi lain, arus dana ETF Bitcoin spot di AS masih menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Produk investasi tersebut mencatatkan arus keluar bersih sebesar US$115,6 juta pada 3 November. Secara akumulatif, penarikan dana bahkan telah melampaui US$1,15 miliar dalam tiga sesi perdagangan.

Meski demikian, pada 4 November ETF Bitcoin spot kembali mencatatkan arus masuk bersih sebesar US$74,6 juta. Perubahan ini menunjukkan bahwa minat investor institusional masih bergerak dinamis di tengah ketidakpastian pasar.

“Arus dana ETF Bitcoin sempat kembali positif, hal ini belum cukup untuk memastikan pemulihan harga secara berkelanjutan. Investor masih perlu mencermati perkembangan sentimen global dan stabilitas pasar dalam beberapa pekan ke depan,” ujar Yudho.

Tekanan juga terlihat di pasar derivatif. Data FLOQ menunjukkan total likuidasi pasar kripto mencapai sekitar US1,08miliardalam24jam,denganUS954,38 juta berasal dari posisi long. Besarnya likuidasi ini mengindikasikan banyak trader yang mengantisipasi kenaikan harga justru terkena tekanan ketika Bitcoin kembali terkoreksi.

Prediksi Harga Bitcoin November 2026

Dari sisi teknikal, Bitcoin masih menghadapi tantangan untuk membalikkan tren penurunan. Berdasarkan grafik harian TradingView pada 5 November 2026, BTC masih bergerak dalam pola descending channel atau kanal menurun.

Indikator Bollinger Bands menunjukkan area US$80.139 sebagai rata-rata pergerakan 20 hari sekaligus resisten awal yang perlu ditembus. Jika, BTC mampu kembali di atas US$80.000, peluang penguatan menuju US$81.000–US$82.000 terbuka. Penembusan area tersebut berpotensi membawa BTC menguji level US$85.000.

Sebaliknya, jika tekanan jual berlanjut, area US75.000-US76.000 menjadi support penting yang perlu dipertahankan. Apabila level tersebut ditembus, Bitcoin berpotensi mengalami koreksi lebih dalam menuju kisaran US$73.000.

Yudho menilai Bitcoin masih berada dalam fase pergerakan tidak menentu atau chop zone. Menurutnya, area US75.000danUS90.000 menjadi batas penting yang perlu diperhatikan sebelum arah pasar terlihat lebih jelas.

“Pergerakan Bitcoin sepanjang November 2026 diperkirakan masih akan diwarnai volatilitas. Kondisi saham teknologi AS, perkembangan kebijakan pasca pemilu, arus dana ETF, serta sentimen investor akan menjadi sejumlah faktor yang mempengaruhi arah harga BTC,” tuturnya.

Investor perlu mencermati perkembangan pasar dan mengelola risiko sebelum mengambil keputusan transaksi. Perlu diingat, aset kripto memiliki volatilitas tinggi sehingga pergerakan harga dapat berubah dengan cepat.

About FLOQ

FLOQ adalah platform perdagangan aset digital yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). FLOQ berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman investasi yang aman, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan fokus pada inovasi, edukasi, serta kepatuhan terhadap regulasi, FLOQ bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekosistem aset digital di Indonesia.   

FLOQ memiliki komunitas aktif dengan lebih dari 250.000 followers yang tersebar di tujuh platform media sosial, didukung oleh lebih dari 25.000 anggota komunitas aktif. FLOQ juga berkomitmen untuk meningkatkan literasi dan edukasi aset digital melalui FLOQ Akademi yang dapat diakses secara gratis oleh pengguna maupun masyarakat umum.

Hingga saat ini, FLOQ telah mencatat lebih dari 1,8 juta pengguna terdaftar dan lebih dari 2 juta unduhan aplikasi. Platform ini mendukung lebih dari 100 aset digital dan terus berfokus pada pengembangan ekosistem serta kolaborasi strategis untuk menghadirkan manfaat nyata bagi pengguna di era ekonomi digital.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES




Jika Gibran Mundur Siapa Penggantinya? Ternyata Presiden Prabowo Bisa Usulkan Dua Nama Ini

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila pengunduran dirinya resmi terjadi.

Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan memilih satu dari dua kandidat tersebut.

Penjelasan itu disampaikan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat membahas mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden jika terjadi kekosongan.

Mahfud merujuk Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti apabila pejabat sebelumnya berhenti, mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.

“Jadi menurut Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar, kalau misalnya presiden atau wakil presiden itu berhenti, kemudian kalau presiden yang berhenti, yang naik wakilnya. Tapi kalau wakil yang berhenti, presiden memilih,” kata Mahfud.

Ia menjelaskan, Presiden harus mengajukan dua nama calon pengganti kepada MPR. Selanjutnya, MPR menentukan satu nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden hingga akhir masa jabatan.

“Presiden memilih dua orang sebagai orang yang dicalonkan sebagai pengganti wakil presiden yang berhenti agar dipilih salah satu oleh MPR,” sambungnya.

Mahfud ingatkan partai politik tidak mendesakkan nama

Mahfud menegaskan, kewenangan mengusulkan dua calon tersebut berada di tangan Presiden.

Karena itu, ia meminta partai politik maupun kelompok lain tidak terburu-buru mengajukan nama atau mendesakkan kandidat tertentu sebelum proses pengunduran diri Gibran selesai.

Menurutnya, Prabowo tetap dapat meminta pertimbangan partai politik, organisasi kemasyarakatan, maupun kelompok masyarakat sipil sebelum menentukan dua nama.

Namun, berbagai masukan tersebut tidak mengubah kewenangan Presiden dalam mengajukan kandidat kepada MPR.

“Soal presiden memilih dua orang itu sudah jangan kita campuri dari sekarang, siapa saja itu urusan presiden lah. Mau presiden berembuk dengan partai, ya silakan partai-partai,” ujarnya.

Mahfud juga menilai komunikasi dengan pimpinan partai politik merupakan langkah yang dapat ditempuh Presiden untuk mendengar pandangan berbagai pihak.

“Menurut Undang-Undang Dasar ya sebenarnya sepenuhnya hak presiden untuk menentukan dua itu. Tetapi secara etis biasanya, prosedur biasanya kan manggil pimpinan partai dulu ya, biar enak,” ucap dia.

“Lalu pimpinan ormas bisa didengar, civil society didengar, tapi tetap itu di tangan Presiden. Enggak boleh kita memaksakan harus si A, harus si B, harus si C, apalagi sekarang,” sambungnya.

Mahfud minta proses pengunduran diri Gibran dituntaskan

Meski mekanisme penggantian Wakil Presiden sudah diatur konstitusi, Mahfud mengingatkan publik agar tidak terlalu dini memperdebatkan sosok calon pengganti Gibran.

Ia menilai, pembahasan mengenai kandidat baru sebaiknya menunggu kepastian proses pengunduran diri atau pemberhentian Gibran.

“Yang penting ini proses mundur selesai dulu, soal penggantinya itu sudah ada mekanismenya. Nanti Presiden memilih dua orang,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa 10 November 2026.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu turut membahas dinamika terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Prasetyo menyebut Gibran menyampaikan niat mundur di tengah persoalan tersebut.

Dalam pertemuan yang sama, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran benar-benar berlanjut hingga menimbulkan kekosongan jabatan, mekanisme konstitusional akan menempatkan Presiden sebagai pengusul dua kandidat dan MPR sebagai lembaga yang memilih Wakil Presiden pengganti.(*)




Babak Baru Pengunduran Diri Gibran, Surat Resmi Disebut Diserahkan ke MPR 12 November

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah memutuskan mundur dari jabatannya setelah kembali menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Rabu 11 November 2026 sore.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan keputusan untuk melepaskan jabatan orang nomor dua di Indonesia itu kepada Prabowo.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, langkah berikutnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Penyerahan surat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 12 November 2026 pukul 10.00 WIB.

Jika informasi tersebut terealisasi, proses pengunduran diri Gibran akan memasuki tahapan formal ketatanegaraan. MPR menjadi lembaga yang dituju untuk menerima surat pengunduran diri Wakil Presiden.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan pada Selasa 10 November 2026.

Pertemuan pertama tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Prasetyo menyebut pembicaraan keduanya turut membahas dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran.

Presiden juga mendorong Wakil Presiden tersebut menempuh langkah hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

Gibran sebelumnya menyampaikan bahwa Prabowo menyarankan dirinya tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra telah menjelaskan mekanisme konstitusional apabila Wakil Presiden mengundurkan diri.

Menurut Yusril, Wakil Presiden perlu menyampaikan surat pengunduran diri kepada MPR.

Selanjutnya, MPR akan memproses status jabatan tersebut sesuai ketentuan konstitusi.

Hingga informasi ini disusun, kepastian mengenai pertemuan kedua Gibran dengan Prabowo serta jadwal penyerahan surat pada Kamis pagi masih membutuhkan konfirmasi resmi dari Istana maupun MPR.

Perkembangan ini membuat perhatian publik tertuju pada langkah Gibran berikutnya dan proses konstitusional yang akan berjalan apabila surat pengunduran diri benar-benar disampaikan.(*)




Budi Arie Benarkan Gibran Mundur dari Wapres, Surat Disebut Diserahkan di Lanud Halim

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan informasi tersebut pada Rabu 11 November 2026.

Budi Arie bahkan mengonfirmasi kabar bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya dalam sebuah pertemuan di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Saat dimintai konfirmasi mengenai kabar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden, Budi Arie menjawab singkat, “(Gibran mundur) betul.”

Ia juga membenarkan informasi mengenai lokasi penyerahan surat tersebut.

“(Diserahkan di Halim) betul,” ujarnya.

Pernyataan Budi Arie ini menambah perkembangan baru dalam isu pengunduran diri Gibran.

Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Istana maupun lembaga negara terkait yang memastikan penerimaan dan status hukum surat pengunduran diri tersebut.

Prabowo dan Gibran sempat bertemu selama 2,5 jam

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan keduanya pada Selasa 10 November 2026.

Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam dan membahas dinamika politik serta perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Gibran juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Persoalan dokumen pendidikan tersebut menjadi salah satu isu yang ikut mewarnai dinamika politik terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Pemerintah sebelumnya tegaskan Gibran masih menjabat Wapres

Di tengah berkembangnya kabar pengunduran diri tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menegaskan bahwa belum terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Yusril menyatakan Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden dan tetap menjalankan tugasnya.

Pernyataan tersebut menjadi penting karena kabar mengenai niat mundur maupun penyerahan surat belum otomatis menjelaskan status hukum jabatan Wakil Presiden.

Dengan munculnya konfirmasi terbaru dari Budi Arie, perhatian kini tertuju pada sikap resmi Presiden, Istana, dan lembaga negara yang berwenang.

Kepastian mengenai apakah Gibran benar-benar telah mengundurkan diri, kapan surat tersebut diterima secara resmi, serta bagaimana proses ketatanegaraan selanjutnya masih membutuhkan penjelasan dari pihak berwenang.(*)




Top! Arianto Nahkodai PERPAMSI Jambi, Perkuat Sinergi BUMD Air Minum se-Provinsi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepemimpinan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) Provinsi Jambi memasuki babak baru.

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi, Arianto, S.T., terpilih sebagai Ketua Pengurus Daerah (PD) PERPAMSI Jambi periode 2026–2030.

Arianto memperoleh kepercayaan tersebut melalui Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum Daerah (MAPAMDA) PD PERPAMSI Provinsi Jambi yang berlangsung di Kota Jambi, Rabu 11 November 2026.

Kegiatan yang menjadikan Perumda Tirta Mayang Kota Jambi sebagai tuan rumah itu diikuti para direktur dan perwakilan badan usaha milik daerah (BUMD) air minum dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

Wakil Ketua Umum PERPAMSI, Fayakun Hidayat, melantik Arianto sebagai ketua terpilih. Kepemimpinan baru ini diharapkan memperkuat koordinasi dan kerja sama antarpengelola perusahaan air minum daerah.

Dalam sambutannya, Arianto menyebut kepercayaan tersebut bukan sekadar amanah organisasi, melainkan tanggung jawab bersama untuk memperkuat kinerja perusahaan air minum daerah.

Ia menilai tantangan pengelolaan sektor air minum membutuhkan sinergi antardaerah, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan operasional dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan. Ini merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan bersama. Kami berharap kepengurusan ke depan dapat semakin memperkuat sinergi, kolaborasi, dan kebersamaan seluruh BUMD air minum di Provinsi Jambi,” ujar Arianto.

Arianto menegaskan, PERPAMSI harus menjadi ruang kolaborasi bagi seluruh perusahaan air minum daerah.

Melalui organisasi tersebut, setiap BUMD dapat saling berbagi pengalaman, bertukar pengetahuan, serta mencari solusi atas berbagai tantangan pengelolaan perusahaan.

Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang kuat menjadi modal penting untuk meningkatkan profesionalisme pengelola perusahaan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan air minum.

“Kami ingin PERPAMSI menjadi wadah untuk saling mendukung, berbagi pengalaman, serta meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan air minum. Tujuan akhirnya tentu memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” tambahnya.

Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan internal perusahaan, tetapi juga bagaimana BUMD air minum mampu meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat di masing-masing daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Arianto turut menyampaikan apresiasi kepada kepengurusan sebelumnya di bawah kepemimpinan Budi Irawan, Direktur Perumda Tirta Muaro Tebo.

Ia menilai dedikasi pengurus terdahulu telah memberikan kontribusi penting bagi keberlangsungan organisasi. Karena itu, kepengurusan baru akan melanjutkan berbagai hal positif yang telah dibangun sekaligus memperkuat kinerja organisasi ke depan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus sebelumnya atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan. Apa yang sudah dibangun selama ini akan menjadi pijakan bagi kami untuk melanjutkan dan meningkatkan kinerja organisasi,” ungkapnya.

Dengan kepemimpinan Arianto untuk periode 2026–2030, PD PERPAMSI Provinsi Jambi diharapkan semakin mampu memperkuat profesionalisme BUMD air minum, meningkatkan tata kelola perusahaan, serta mendorong pemerataan akses layanan air bersih.

Tantangan berikutnya adalah memastikan kolaborasi ant perusahaan daerah tersebut menghasilkan perbaikan nyata, sehingga masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Jambi dapat merasakan pelayanan air minum yang semakin berkualitas.(*)




Tiga Event Nasional Digelar di Kota Jambi, Pemkot Bidik Dampak Ekonomi bagi Masyarakat

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi bakal menjadi tuan rumah tiga agenda berskala nasional sepanjang November 2026.

Ketiga kegiatan tersebut meliputi Forum Nasional Kota Cerdas (Smart City) 2026, Healthy Cities Summit (HCS) ke-7, serta Rapat Kerja Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Penyelenggaraan sejumlah agenda nasional ini membuka peluang bagi Kota Jambi untuk memperluas jejaring kerja sama antardaerah sekaligus memperkenalkan potensi daerah.

Pemerintah Kota Jambi juga berharap kedatangan peserta dari berbagai wilayah dapat menggerakkan sektor ekonomi lokal.

Agenda pertama adalah Forum Nasional Kota Cerdas 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 18–19 November di BW Luxury Hotel, Kota Jambi.

Sebelum forum utama, Pemkot Jambi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) akan menggelar Jambi Smart City Fest pada 15–17 November 2026 di Taman Banjuran Budayo.

Festival tersebut menghadirkan pameran inovasi digital, turnamen e-sport, talkshow, hingga kompetisi aplikasi kreatif yang melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda.

Kepala Diskominfo Kota Jambi, M. Saleh Ridha, mengatakan rangkaian kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal perkembangan teknologi sekaligus menunjukkan kreativitas di bidang digital.

“Rangkaian festival ini akan diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari pameran inovasi digital, turnamen e-sport, talkshow, hingga kompetisi aplikasi kreatif. Melalui kegiatan ini, kita ingin memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berpartisipasi dan menunjukkan kreativitas di bidang teknologi digital,” ungkap Saleh Ridha, Rabu 11 November 2026.

Setelah Forum Smart City, Kota Jambi kembali menjadi tuan rumah agenda nasional melalui penyelenggaraan Healthy Cities Summit ke-7 pada 22–25 November 2026.

Kegiatan ini menjadi salah satu agenda penting yang mempertemukan berbagai pihak untuk membahas pengembangan kota sehat.

Kehadiran peserta dari berbagai daerah diharapkan membuka ruang pertukaran pengalaman dan gagasan mengenai pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong lingkungan serta kehidupan masyarakat yang lebih sehat.

Rangkaian kegiatan nasional tersebut kemudian berlanjut dengan agenda Rapat Kerja Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Kehadiran dua agenda yang berkaitan dengan sektor kesehatan ini turut memperkuat posisi Kota Jambi sebagai lokasi pertemuan dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dari berbagai daerah.

Di antara tiga agenda tersebut, Forum Nasional Kota Cerdas 2026 menjadi salah satu kegiatan yang menyoroti percepatan transformasi digital pemerintahan daerah.

Forum ini dijadwalkan dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid, serta para kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dari seluruh Indonesia.

Menurut Saleh Ridha, forum tersebut akan membahas tiga agenda utama, yakni digitalisasi pemerintah daerah, business matching teknologi informasi dengan pemerintah daerah, serta penguatan jejaring kota cerdas.

Ketiga agenda tersebut diharapkan membuka peluang kolaborasi antara pemerintah daerah dan penyedia teknologi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik.

“Kehadiran para pemangku kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan mampu memperkuat jaringan kota cerdas atau smart city network, sekaligus mendorong percepatan digitalisasi pemerintahan daerah di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Penyelenggaraan tiga agenda nasional dalam satu bulan menjadi peluang bagi berbagai sektor usaha di Kota Jambi.

Kehadiran peserta dari luar daerah diproyeksikan meningkatkan aktivitas perhotelan, kuliner, transportasi, pariwisata, UMKM, hingga jasa pendukung kegiatan.

Saleh Ridha mengatakan pemerintah berharap pelaku usaha lokal dapat mengambil bagian dan merasakan manfaat ekonomi dari penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia tentu menjadi peluang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Kita berharap sektor perhotelan, kuliner, pariwisata, UMKM, dan jasa lainnya dapat merasakan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan ini,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat, komunitas digital, pelaku usaha, serta penyedia layanan pariwisata untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan.

Menurutnya, kesiapan menjadi tuan rumah tidak hanya menyangkut fasilitas penyelenggaraan, tetapi juga keramahan dan kualitas pelayanan kepada para tamu.

Pemkot Jambi berharap tiga agenda nasional tersebut tidak hanya menjadi ruang pertemuan dan pertukaran gagasan, tetapi juga membuka peluang kerja sama baru, meningkatkan kunjungan, serta memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.(*)