JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila pengunduran dirinya resmi terjadi.

Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan memilih satu dari dua kandidat tersebut.

Penjelasan itu disampaikan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat membahas mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden jika terjadi kekosongan.

Mahfud merujuk Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti apabila pejabat sebelumnya berhenti, mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.

“Jadi menurut Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar, kalau misalnya presiden atau wakil presiden itu berhenti, kemudian kalau presiden yang berhenti, yang naik wakilnya. Tapi kalau wakil yang berhenti, presiden memilih,” kata Mahfud.

Ia menjelaskan, Presiden harus mengajukan dua nama calon pengganti kepada MPR. Selanjutnya, MPR menentukan satu nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden hingga akhir masa jabatan.

“Presiden memilih dua orang sebagai orang yang dicalonkan sebagai pengganti wakil presiden yang berhenti agar dipilih salah satu oleh MPR,” sambungnya.

Mahfud ingatkan partai politik tidak mendesakkan nama

Mahfud menegaskan, kewenangan mengusulkan dua calon tersebut berada di tangan Presiden.

Karena itu, ia meminta partai politik maupun kelompok lain tidak terburu-buru mengajukan nama atau mendesakkan kandidat tertentu sebelum proses pengunduran diri Gibran selesai.

Menurutnya, Prabowo tetap dapat meminta pertimbangan partai politik, organisasi kemasyarakatan, maupun kelompok masyarakat sipil sebelum menentukan dua nama.

Namun, berbagai masukan tersebut tidak mengubah kewenangan Presiden dalam mengajukan kandidat kepada MPR.

“Soal presiden memilih dua orang itu sudah jangan kita campuri dari sekarang, siapa saja itu urusan presiden lah. Mau presiden berembuk dengan partai, ya silakan partai-partai,” ujarnya.

Mahfud juga menilai komunikasi dengan pimpinan partai politik merupakan langkah yang dapat ditempuh Presiden untuk mendengar pandangan berbagai pihak.

“Menurut Undang-Undang Dasar ya sebenarnya sepenuhnya hak presiden untuk menentukan dua itu. Tetapi secara etis biasanya, prosedur biasanya kan manggil pimpinan partai dulu ya, biar enak,” ucap dia.

“Lalu pimpinan ormas bisa didengar, civil society didengar, tapi tetap itu di tangan Presiden. Enggak boleh kita memaksakan harus si A, harus si B, harus si C, apalagi sekarang,” sambungnya.

Mahfud minta proses pengunduran diri Gibran dituntaskan

Meski mekanisme penggantian Wakil Presiden sudah diatur konstitusi, Mahfud mengingatkan publik agar tidak terlalu dini memperdebatkan sosok calon pengganti Gibran.

Ia menilai, pembahasan mengenai kandidat baru sebaiknya menunggu kepastian proses pengunduran diri atau pemberhentian Gibran.

“Yang penting ini proses mundur selesai dulu, soal penggantinya itu sudah ada mekanismenya. Nanti Presiden memilih dua orang,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa 10 November 2026.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu turut membahas dinamika terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Prasetyo menyebut Gibran menyampaikan niat mundur di tengah persoalan tersebut.

Dalam pertemuan yang sama, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran benar-benar berlanjut hingga menimbulkan kekosongan jabatan, mekanisme konstitusional akan menempatkan Presiden sebagai pengusul dua kandidat dan MPR sebagai lembaga yang memilih Wakil Presiden pengganti.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah memutuskan mundur dari jabatannya setelah kembali menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Rabu 11 November 2026 sore.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan keputusan untuk melepaskan jabatan orang nomor dua di Indonesia itu kepada Prabowo.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, langkah berikutnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Penyerahan surat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 12 November 2026 pukul 10.00 WIB.

Jika informasi tersebut terealisasi, proses pengunduran diri Gibran akan memasuki tahapan formal ketatanegaraan. MPR menjadi lembaga yang dituju untuk menerima surat pengunduran diri Wakil Presiden.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan pada Selasa 10 November 2026.

Pertemuan pertama tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Prasetyo menyebut pembicaraan keduanya turut membahas dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran.

Presiden juga mendorong Wakil Presiden tersebut menempuh langkah hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

Gibran sebelumnya menyampaikan bahwa Prabowo menyarankan dirinya tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra telah menjelaskan mekanisme konstitusional apabila Wakil Presiden mengundurkan diri.

Menurut Yusril, Wakil Presiden perlu menyampaikan surat pengunduran diri kepada MPR.

Selanjutnya, MPR akan memproses status jabatan tersebut sesuai ketentuan konstitusi.

Hingga informasi ini disusun, kepastian mengenai pertemuan kedua Gibran dengan Prabowo serta jadwal penyerahan surat pada Kamis pagi masih membutuhkan konfirmasi resmi dari Istana maupun MPR.

Perkembangan ini membuat perhatian publik tertuju pada langkah Gibran berikutnya dan proses konstitusional yang akan berjalan apabila surat pengunduran diri benar-benar disampaikan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan informasi tersebut pada Rabu 11 November 2026.

Budi Arie bahkan mengonfirmasi kabar bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya dalam sebuah pertemuan di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Saat dimintai konfirmasi mengenai kabar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden, Budi Arie menjawab singkat, “(Gibran mundur) betul.”

Ia juga membenarkan informasi mengenai lokasi penyerahan surat tersebut.

“(Diserahkan di Halim) betul,” ujarnya.

Pernyataan Budi Arie ini menambah perkembangan baru dalam isu pengunduran diri Gibran.

Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Istana maupun lembaga negara terkait yang memastikan penerimaan dan status hukum surat pengunduran diri tersebut.

Prabowo dan Gibran sempat bertemu selama 2,5 jam

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan keduanya pada Selasa 10 November 2026.

Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam dan membahas dinamika politik serta perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Gibran juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Persoalan dokumen pendidikan tersebut menjadi salah satu isu yang ikut mewarnai dinamika politik terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Pemerintah sebelumnya tegaskan Gibran masih menjabat Wapres

Di tengah berkembangnya kabar pengunduran diri tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menegaskan bahwa belum terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Yusril menyatakan Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden dan tetap menjalankan tugasnya.

Pernyataan tersebut menjadi penting karena kabar mengenai niat mundur maupun penyerahan surat belum otomatis menjelaskan status hukum jabatan Wakil Presiden.

Dengan munculnya konfirmasi terbaru dari Budi Arie, perhatian kini tertuju pada sikap resmi Presiden, Istana, dan lembaga negara yang berwenang.

Kepastian mengenai apakah Gibran benar-benar telah mengundurkan diri, kapan surat tersebut diterima secara resmi, serta bagaimana proses ketatanegaraan selanjutnya masih membutuhkan penjelasan dari pihak berwenang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepemimpinan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) Provinsi Jambi memasuki babak baru.

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi, Arianto, S.T., terpilih sebagai Ketua Pengurus Daerah (PD) PERPAMSI Jambi periode 2026–2030.

Arianto memperoleh kepercayaan tersebut melalui Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum Daerah (MAPAMDA) PD PERPAMSI Provinsi Jambi yang berlangsung di Kota Jambi, Rabu 11 November 2026.

Kegiatan yang menjadikan Perumda Tirta Mayang Kota Jambi sebagai tuan rumah itu diikuti para direktur dan perwakilan badan usaha milik daerah (BUMD) air minum dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

Wakil Ketua Umum PERPAMSI, Fayakun Hidayat, melantik Arianto sebagai ketua terpilih. Kepemimpinan baru ini diharapkan memperkuat koordinasi dan kerja sama antarpengelola perusahaan air minum daerah.

Dalam sambutannya, Arianto menyebut kepercayaan tersebut bukan sekadar amanah organisasi, melainkan tanggung jawab bersama untuk memperkuat kinerja perusahaan air minum daerah.

Ia menilai tantangan pengelolaan sektor air minum membutuhkan sinergi antardaerah, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan operasional dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan. Ini merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan bersama. Kami berharap kepengurusan ke depan dapat semakin memperkuat sinergi, kolaborasi, dan kebersamaan seluruh BUMD air minum di Provinsi Jambi,” ujar Arianto.

Arianto menegaskan, PERPAMSI harus menjadi ruang kolaborasi bagi seluruh perusahaan air minum daerah.

Melalui organisasi tersebut, setiap BUMD dapat saling berbagi pengalaman, bertukar pengetahuan, serta mencari solusi atas berbagai tantangan pengelolaan perusahaan.

Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang kuat menjadi modal penting untuk meningkatkan profesionalisme pengelola perusahaan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan air minum.

“Kami ingin PERPAMSI menjadi wadah untuk saling mendukung, berbagi pengalaman, serta meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan air minum. Tujuan akhirnya tentu memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” tambahnya.

Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan internal perusahaan, tetapi juga bagaimana BUMD air minum mampu meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat di masing-masing daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Arianto turut menyampaikan apresiasi kepada kepengurusan sebelumnya di bawah kepemimpinan Budi Irawan, Direktur Perumda Tirta Muaro Tebo.

Ia menilai dedikasi pengurus terdahulu telah memberikan kontribusi penting bagi keberlangsungan organisasi. Karena itu, kepengurusan baru akan melanjutkan berbagai hal positif yang telah dibangun sekaligus memperkuat kinerja organisasi ke depan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus sebelumnya atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan. Apa yang sudah dibangun selama ini akan menjadi pijakan bagi kami untuk melanjutkan dan meningkatkan kinerja organisasi,” ungkapnya.

Dengan kepemimpinan Arianto untuk periode 2026–2030, PD PERPAMSI Provinsi Jambi diharapkan semakin mampu memperkuat profesionalisme BUMD air minum, meningkatkan tata kelola perusahaan, serta mendorong pemerataan akses layanan air bersih.

Tantangan berikutnya adalah memastikan kolaborasi ant perusahaan daerah tersebut menghasilkan perbaikan nyata, sehingga masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Jambi dapat merasakan pelayanan air minum yang semakin berkualitas.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi bakal menjadi tuan rumah tiga agenda berskala nasional sepanjang November 2026.

Ketiga kegiatan tersebut meliputi Forum Nasional Kota Cerdas (Smart City) 2026, Healthy Cities Summit (HCS) ke-7, serta Rapat Kerja Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Penyelenggaraan sejumlah agenda nasional ini membuka peluang bagi Kota Jambi untuk memperluas jejaring kerja sama antardaerah sekaligus memperkenalkan potensi daerah.

Pemerintah Kota Jambi juga berharap kedatangan peserta dari berbagai wilayah dapat menggerakkan sektor ekonomi lokal.

Agenda pertama adalah Forum Nasional Kota Cerdas 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 18–19 November di BW Luxury Hotel, Kota Jambi.

Sebelum forum utama, Pemkot Jambi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) akan menggelar Jambi Smart City Fest pada 15–17 November 2026 di Taman Banjuran Budayo.

Festival tersebut menghadirkan pameran inovasi digital, turnamen e-sport, talkshow, hingga kompetisi aplikasi kreatif yang melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda.

Kepala Diskominfo Kota Jambi, M. Saleh Ridha, mengatakan rangkaian kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal perkembangan teknologi sekaligus menunjukkan kreativitas di bidang digital.

“Rangkaian festival ini akan diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari pameran inovasi digital, turnamen e-sport, talkshow, hingga kompetisi aplikasi kreatif. Melalui kegiatan ini, kita ingin memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berpartisipasi dan menunjukkan kreativitas di bidang teknologi digital,” ungkap Saleh Ridha, Rabu 11 November 2026.

Setelah Forum Smart City, Kota Jambi kembali menjadi tuan rumah agenda nasional melalui penyelenggaraan Healthy Cities Summit ke-7 pada 22–25 November 2026.

Kegiatan ini menjadi salah satu agenda penting yang mempertemukan berbagai pihak untuk membahas pengembangan kota sehat.

Kehadiran peserta dari berbagai daerah diharapkan membuka ruang pertukaran pengalaman dan gagasan mengenai pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong lingkungan serta kehidupan masyarakat yang lebih sehat.

Rangkaian kegiatan nasional tersebut kemudian berlanjut dengan agenda Rapat Kerja Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Kehadiran dua agenda yang berkaitan dengan sektor kesehatan ini turut memperkuat posisi Kota Jambi sebagai lokasi pertemuan dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dari berbagai daerah.

Di antara tiga agenda tersebut, Forum Nasional Kota Cerdas 2026 menjadi salah satu kegiatan yang menyoroti percepatan transformasi digital pemerintahan daerah.

Forum ini dijadwalkan dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid, serta para kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dari seluruh Indonesia.

Menurut Saleh Ridha, forum tersebut akan membahas tiga agenda utama, yakni digitalisasi pemerintah daerah, business matching teknologi informasi dengan pemerintah daerah, serta penguatan jejaring kota cerdas.

Ketiga agenda tersebut diharapkan membuka peluang kolaborasi antara pemerintah daerah dan penyedia teknologi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik.

“Kehadiran para pemangku kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan mampu memperkuat jaringan kota cerdas atau smart city network, sekaligus mendorong percepatan digitalisasi pemerintahan daerah di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Penyelenggaraan tiga agenda nasional dalam satu bulan menjadi peluang bagi berbagai sektor usaha di Kota Jambi.

Kehadiran peserta dari luar daerah diproyeksikan meningkatkan aktivitas perhotelan, kuliner, transportasi, pariwisata, UMKM, hingga jasa pendukung kegiatan.

Saleh Ridha mengatakan pemerintah berharap pelaku usaha lokal dapat mengambil bagian dan merasakan manfaat ekonomi dari penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia tentu menjadi peluang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Kita berharap sektor perhotelan, kuliner, pariwisata, UMKM, dan jasa lainnya dapat merasakan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan ini,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat, komunitas digital, pelaku usaha, serta penyedia layanan pariwisata untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan.

Menurutnya, kesiapan menjadi tuan rumah tidak hanya menyangkut fasilitas penyelenggaraan, tetapi juga keramahan dan kualitas pelayanan kepada para tamu.

Pemkot Jambi berharap tiga agenda nasional tersebut tidak hanya menjadi ruang pertemuan dan pertukaran gagasan, tetapi juga membuka peluang kerja sama baru, meningkatkan kunjungan, serta memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Digitalisasi pemerintahan daerah, penjajakan kerja sama teknologi informasi, hingga penguatan jejaring kota cerdas menjadi tiga agenda utama dalam Forum Nasional Kota Cerdas (Smart City) 2026 yang akan berlangsung di Kota Jambi pada 18–19 November mendatang.

Ketiga agenda tersebut menjadi fokus pembahasan untuk mendorong percepatan transformasi digital di daerah sekaligus membuka peluang kolaborasi antara pemerintah dan penyedia teknologi.

Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kini mematangkan persiapan penyelenggaraan forum nasional tersebut yang akan berlangsung di BW Luxury Hotel, Kota Jambi.

Kepala Diskominfo Kota Jambi, M. Saleh Ridha, mengatakan forum ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, pembahasan akan diarahkan pada tiga sektor strategis.

Pertama, digitalisasi pemerintah daerah yang mendorong optimalisasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, business matching teknologi informasi dengan pemerintah daerah.

Agenda ini membuka ruang pertemuan antara pemerintah daerah dan penyedia solusi teknologi untuk menjajaki kebutuhan, peluang kerja sama, serta penerapan inovasi digital.

Ketiga, penguatan jejaring kota cerdas atau smart city network.

Melalui agenda ini, pemerintah daerah diharapkan dapat membangun hubungan antardaerah, berbagi pengalaman, serta mengembangkan kolaborasi dalam penerapan konsep smart city.

“Kehadiran para pemangku kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan mampu memperkuat jaringan kota cerdas atau smart city network, sekaligus mendorong percepatan digitalisasi pemerintahan daerah di seluruh Indonesia,” jelas Saleh Ridha, Rabu 11 November 2026.

Forum nasional ini dijadwalkan dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid, serta para kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dari seluruh Indonesia.

Pemkot Jambi berharap pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga menghasilkan peluang kerja sama konkret yang dapat mendukung pembangunan daerah berbasis teknologi.

Sebagai rangkaian menuju forum utama, Pemkot Jambi melalui Diskominfo juga menggelar Jambi Smart City Fest pada 15–17 November 2026 di Taman Banjuran Budayo.

Festival tersebut akan menghadirkan pameran inovasi digital, turnamen e-sport, talkshow, hingga kompetisi aplikasi kreatif.

Saleh Ridha mengatakan kegiatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat, terutama generasi muda, untuk berpartisipasi sekaligus menunjukkan kreativitas dalam bidang teknologi digital.

“Rangkaian festival ini akan diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari pameran inovasi digital, turnamen e-sport, talkshow, hingga kompetisi aplikasi kreatif. Melalui kegiatan ini, kita ingin memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berpartisipasi dan menunjukkan kreativitas di bidang teknologi digital,” ungkapnya.

Selain mendorong transformasi digital, penyelenggaraan Forum Smart City 2026 juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi Kota Jambi.

Kedatangan peserta dari berbagai daerah diproyeksikan meningkatkan aktivitas sejumlah sektor usaha, mulai dari perhotelan, kuliner, transportasi, pariwisata, UMKM, hingga jasa pendukung lainnya.

“Kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia tentu menjadi peluang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Kita berharap sektor perhotelan, kuliner, pariwisata, UMKM, dan jasa lainnya dapat merasakan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan ini,” ujar Saleh.

Ia mengajak masyarakat, komunitas digital, pelaku usaha, dan penyedia layanan pariwisata untuk turut menyukseskan kegiatan tersebut.

Pemkot Jambi ingin memanfaatkan momentum ini untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus memperkuat posisi Kota Jambi sebagai salah satu tuan rumah kegiatan berskala nasional.

Selain Forum Smart City 2026, Kota Jambi juga dijadwalkan menjadi tuan rumah Healthy Cities Summit (HCS) ke-7 pada 22–25 November 2026 serta agenda Rapat Kerja Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Pemerintah Kota Jambi berharap seluruh rangkaian kegiatan nasional tersebut dapat memperluas kerja sama, mendorong inovasi daerah, dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi bersiap menjadi tuan rumah sejumlah agenda berskala nasional sepanjang November 2026.

Salah satu kegiatan utama yang akan berlangsung adalah Forum Nasional Kota Cerdas (Smart City) 2026 pada 18–19 November di BW Luxury Hotel.

Pemerintah Kota Jambi melihat penyelenggaraan forum tersebut bukan sekadar pertemuan antarpemerintah daerah untuk membahas teknologi digital.

Kedatangan peserta dari berbagai wilayah Indonesia juga diharapkan membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal.

Sebelum forum utama berlangsung, Pemkot Jambi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) akan menggelar Jambi Smart City Fest pada 15–17 November 2026 di Taman Banjuran Budayo.

Festival ini menghadirkan sejumlah kegiatan yang menyasar masyarakat, khususnya generasi muda, mulai dari pameran inovasi digital, turnamen e-sport, talkshow, hingga kompetisi aplikasi kreatif.

Kepala Diskominfo Kota Jambi, M. Saleh Ridha, mengatakan rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi dan kreativitas digital.

“Rangkaian festival ini akan diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari pameran inovasi digital, turnamen e-sport, talkshow, hingga kompetisi aplikasi kreatif. Melalui kegiatan ini, kita ingin memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berpartisipasi dan menunjukkan kreativitas di bidang teknologi digital,” ungkap Saleh Ridha, Rabu 11 November 2026

Forum Nasional Kota Cerdas 2026 dijadwalkan menghadirkan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid, serta para kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dari seluruh Indonesia.

Pertemuan ini akan menjadi ruang pertukaran pengalaman dan gagasan mengenai pengembangan kota cerdas, terutama dalam pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurut Saleh Ridha, kolaborasi antardaerah menjadi salah satu aspek penting dalam mempercepat transformasi digital.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat jejaring kota cerdas sekaligus membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak.

“Kehadiran para pemangku kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan mampu memperkuat jaringan kota cerdas atau smart city network, sekaligus mendorong percepatan digitalisasi pemerintahan daerah di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Terdapat tiga agenda utama dalam forum tersebut, yakni digitalisasi pemerintah daerah, business matching teknologi informasi dengan pemerintah daerah, serta penguatan jejaring kota cerdas.

Ketiga agenda itu diharapkan membuka peluang kolaborasi antara pemerintah daerah dan penyedia teknologi untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Selain membahas transformasi digital, Pemkot Jambi juga membidik manfaat ekonomi dari penyelenggaraan forum nasional tersebut.

Kehadiran peserta dari berbagai daerah diproyeksikan meningkatkan aktivitas usaha di Kota Jambi.

Sektor perhotelan, kuliner, transportasi, pariwisata, UMKM, hingga jasa pendukung berpeluang memperoleh tambahan permintaan selama kegiatan berlangsung.

Saleh Ridha mengatakan keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi bagian penting agar manfaat kegiatan berskala nasional tidak hanya dirasakan penyelenggara, tetapi juga masyarakat.

“Kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia tentu menjadi peluang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Kita berharap sektor perhotelan, kuliner, pariwisata, UMKM, dan jasa lainnya dapat merasakan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan ini,” ujarnya.

Pemkot Jambi juga mengajak komunitas digital, pelaku usaha, penyedia layanan pariwisata, dan masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan forum tersebut.

Menurut Saleh, kesiapan menjadi tuan rumah tidak hanya berkaitan dengan fasilitas kegiatan, tetapi juga keramahan dan kualitas pelayanan kepada para tamu.

Aktivitas Kota Jambi sebagai tuan rumah kegiatan nasional tidak berhenti pada Forum Smart City 2026.

Pada 22–25 November 2026, Kota Jambi juga dijadwalkan menjadi lokasi penyelenggaraan Healthy Cities Summit (HCS) ke-7.

Setelah itu, agenda Rapat Kerja Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga masuk dalam rangkaian kegiatan nasional di kota ini.

Dengan sejumlah agenda tersebut, November menjadi periode penting bagi Kota Jambi untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus memperluas jejaring kerja sama antardaerah dan sektor usaha.

Penyelenggaraan kegiatan nasional juga membuka peluang peningkatan kunjungan ke berbagai destinasi, pusat kuliner, hotel, serta sentra UMKM.

Namun, besarnya potensi ekonomi tersebut tetap membutuhkan kesiapan pelaku usaha dan dukungan layanan pendukung agar peluang yang muncul benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat.

Pemkot Jambi berharap rangkaian kegiatan nasional sepanjang November tidak hanya menghasilkan pertukaran gagasan dan kerja sama, tetapi juga meninggalkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi mencatat penyelesaian 257 laporan masyarakat hingga akhir Triwulan III 2026.

Capaian tersebut mencapai 115,77 persen dari target yang ditetapkan untuk periode yang sama.

Selain melampaui target penyelesaian laporan, Ombudsman Jambi juga mencatat rata-rata waktu penanganan selama 69 hari. Angka ini lebih cepat dibandingkan target penyelesaian rata-rata 74 hari.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, menyampaikan capaian tersebut pada Rabu 11 November 2026.

Menurutnya, hasil itu merupakan bagian dari upaya lembaga dalam mengawal kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan masyarakat memperoleh hak pelayanan secara layak.

“Secara keseluruhan, pencapaian penutupan laporan sampai dengan triwulan III 2026 ini telah mencapai 257 laporan atau 115,77 persen. Capaian ini juga didukung oleh efisiensi waktu penyelesaian laporan yang rata-rata tuntas dalam 69 hari, dari target rata-rata 74 hari yang ditetapkan,” ujar Saiful.

Selain menyelesaikan laporan masyarakat, Ombudsman Jambi juga menjalankan pengawasan melalui Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS).

Pada Triwulan III 2026, pengawasan tersebut mencakup pengumpulan informasi serta permintaan salinan dokumen dan keterangan dari sejumlah pihak terkait.

Salah satu fokus pengawasan tematik dan selektif menyasar pelaksanaan program prioritas Sekolah Rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Langkah ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan Ombudsman untuk melihat penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk potensi persoalan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Di bidang pencegahan maladministrasi, Ombudsman Jambi juga telah menyelesaikan penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap empat pemerintah daerah.

Keempat daerah tersebut meliputi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, dan Kota Sungai Penuh.

Penilaian tidak hanya menyasar organisasi perangkat daerah, tetapi juga sejumlah instansi vertikal yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Objek penilaian di lingkungan pemerintah daerah mencakup Dinas PUPR, Dinas Sosial, rumah sakit umum daerah (RSUD), serta sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Sementara itu, instansi vertikal yang masuk dalam cakupan penilaian antara lain kantor imigrasi, kantor pertanahan, kepolisian resor, serta lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Cakupan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pelayanan publik tidak terbatas pada satu sektor. Kualitas layanan administrasi, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan hukum juga menjadi perhatian Ombudsman.

Saiful mengapresiasi kerja seluruh jajaran Ombudsman Jambi yang terlibat dalam penanganan laporan dan pengawasan pelayanan publik.

Ia menyebut kontribusi para asisten Ombudsman, Tim Penerimaan dan Verifikasi Laporan, tim pemeriksa, hingga tim pencegahan maladministrasi berperan dalam pencapaian kinerja tersebut.

“Kami ucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh tim yang terus berkomitmen mengawal penegakan standar pelayanan publik dan memastikan masyarakat mendapatkan hak-hak pelayanan publiknya secara adil,” tutup Saiful.

Capaian 257 laporan yang dituntaskan menjadi salah satu indikator kinerja Ombudsman Jambi hingga Triwulan III 2026.

Namun, tantangan berikutnya terletak pada konsistensi pengawasan dan tindak lanjut perbaikan oleh instansi penyelenggara layanan.

Sebab, penyelesaian laporan masyarakat tidak hanya menjadi ukuran kinerja lembaga pengawas, tetapi juga perlu diikuti perubahan nyata dalam kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Bungo bersama DPRD mulai mematangkan arah kebijakan anggaran tahun 2027 di tengah tekanan kemampuan keuangan daerah.

Bahkan, sejumlah program pembangunan berpotensi mendapat tanda bintang atau menunggu kepastian ketersediaan dana transfer dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut terungkap dalam penandatanganan nota kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2027, Selasa 10 November 2026.

Agenda yang berlangsung di Ruang Paripurna Gedung DPRD Bungo itu juga dirangkaikan dengan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Bupati Bungo H. Dedy Putra, S.H., M.Kn., mengungkapkan bahwa kemampuan keuangan daerah pada 2027 menghadapi tekanan cukup berat.

Bahkan, kondisi fiskal tahun depan diproyeksikan lebih rendah dibandingkan 2026.

Situasi ini menuntut pemerintah daerah dan DPRD lebih selektif dalam menentukan program yang masuk ke dalam APBD.

Pemerintah harus mengutamakan kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran.

Dalam kesepakatan awal postur APBD 2027, Pemerintah Kabupaten Bungo merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp1,249 triliun.

Selain itu, pemerintah daerah mencantumkan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp65,5 miliar untuk mendukung keseimbangan APBD sekaligus mengakomodasi aspirasi DPRD.

Dedy Putra menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembahasannya melibatkan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui serangkaian pembahasan untuk menentukan arah kebijakan dan prioritas belanja tahun depan.

Tekanan fiskal juga memunculkan kemungkinan pemerintah daerah memberi tanda bintang pada sejumlah program dalam APBD 2027.

Artinya, pelaksanaan program tersebut masih menunggu kepastian kemampuan anggaran, terutama terkait transfer dana dari pemerintah pusat.

Skema ini menjadi salah satu cara pemerintah daerah menyesuaikan rencana belanja dengan kemampuan keuangan yang tersedia.

Dengan demikian, pemerintah perlu mencermati ketersediaan pendapatan sebelum menjalankan seluruh program yang telah direncanakan.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah bersama DPRD melakukan penajaman skala prioritas dan mengakomodasi aspirasi masyarakat agar keterbatasan anggaran tidak mengganggu kebutuhan pelayanan publik.

Kesepakatan KUA-PPAS menjadi tahapan penting dalam penyusunan APBD 2027.

Dokumen tersebut menjadi pedoman awal bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja yang lebih terukur.

Bagi masyarakat, tantangan berikutnya terletak pada bagaimana pemerintah menentukan program yang benar-benar mendapat alokasi anggaran, terutama sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kebutuhan dasar.

Pemerintah Kabupaten Bungo menegaskan penyusunan anggaran tetap mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, serta penentuan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan tekanan fiskal yang membayangi tahun anggaran mendatang, pembahasan APBD 2027 akan menjadi momentum penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat Bungo.(*)

AMBI – Penerimaan pajak reklame Kota Jambi mencapai Rp8,69 miliar hingga 4 November 2026. Angka tersebut setara 86,96 persen dari target Rp10 miliar yang ditetapkan pemerintah daerah sepanjang tahun ini.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi kini mengejar sisa penerimaan sekitar Rp1,31 miliar agar target tersebut tercapai. Bahkan, instansi ini optimistis realisasi pajak reklame bisa menembus angka 100 persen hingga akhir Desember 2026.

Kepala BPPRD Kota Jambi, Ardi, mengatakan pihaknya masih memiliki waktu untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor reklame. Ia optimistis capaian akhir tahun tidak hanya memenuhi target, tetapi berpeluang melampauinya.

“Kami optimistis penerimaan pajak reklame hingga akhir tahun ini dapat tercapai, bahkan di atas 100 persen,” kata Ardi.

Untuk mengejar target tersebut, BPPRD menghadapi salah satu tantangan berupa wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

Berbagai alasan masih menjadi kendala dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

BPPRD memilih pendekatan persuasif dengan memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan.

Langkah ini sekaligus bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar lebih patuh membayar pajak.

Selain pendekatan tersebut, BPPRD mengerahkan tim optimalisasi pajak daerah untuk memeriksa objek pajak reklame di sejumlah lokasi.

Petugas juga memeriksa masa berlaku pembayaran pajak dan izin pemasangan reklame guna memastikan setiap objek memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pengawasan tidak hanya menyasar reklame konvensional. BPPRD Kota Jambi juga memberikan perhatian terhadap reklame digital, termasuk videotron yang menayangkan berbagai jenis iklan.

Ardi menjelaskan, perbedaan jenis konten menentukan pengenaan pajak reklame. Iklan komersial masuk dalam objek pajak, sedangkan reklame yang bersifat sosial tidak dikenakan pajak sesuai ketentuan.

Karena itu, pengelola videotron wajib melaporkan seluruh konten iklan yang mereka tayangkan.

BPPRD kemudian memeriksa jenis tayangan secara berkala, termasuk setiap jam, untuk menentukan kewajiban pajaknya.

“Pengelola videotron diwajibkan melaporkan seluruh konten iklan yang ditayangkan dan BPPRD melakukan pengawasan secara berkala dengan memeriksa jenis iklan yang ditampilkan setiap jam untuk menentukan pengenaan pajak reklame sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan aktivitas periklanan digital ikut berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

BPPRD juga mulai mengembangkan pengawasan berbasis teknologi dengan memanfaatkan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik Kota Jambi.

Salah satu lokasi pemantauan berada di kawasan Simpang Mayang. Keberadaan kamera tersebut membantu petugas mengamati objek reklame dan mendukung pengawasan pajak daerah.

Pemanfaatan teknologi ini diharapkan membuat pengawasan lebih efektif, terutama untuk mengidentifikasi objek reklame yang perlu mendapat pemeriksaan lebih lanjut.

Ardi menegaskan, penerimaan pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan Kota Jambi.

Karena itu, ia mengajak masyarakat dan pelaku usaha memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan.

“Partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat diperlukan agar pembangunan Kota Jambi dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Dengan realisasi 86,96 persen per 4 November, BPPRD kini menghadapi pekerjaan untuk mengamankan sisa target sekaligus mengoptimalkan potensi pajak reklame yang belum tergarap.

Konsistensi pengawasan, kepatuhan wajib pajak, dan akurasi pendataan menjadi faktor penting untuk menentukan capaian penerimaan hingga akhir 2026.(*)