KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID — Desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menjalani penilaian dan monitoring sebagai calon desa percontohan antikorupsi tingkat Provinsi Jambi, Rabu 28 Oktober 2026.

Tim Pemerintah Provinsi Jambi turun langsung untuk memeriksa kesiapan desa dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Desa Teluk Kulbi mendapat kepercayaan mewakili Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam proses seleksi tersebut.

Dari 134 desa dan kelurahan di kabupaten itu, pemerintah daerah menilai Teluk Kulbi memiliki potensi untuk bersaing sebagai desa percontohan antikorupsi.

Penilaian berlangsung di Aula Kantor Desa Teluk Kulbi. Tim melibatkan unsur Inspektorat Provinsi Jambi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2), serta tim penilai dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Provinsi Jambi, Amirzan, mengatakan penilaian tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah desa untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat komitmen antikorupsi.

“Penilaian Desa Antikorupsi ini sudah delapan desa di Provinsi Jambi yang dinilai. Ini merupakan momentum penting untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan,” ujar Amirzan.

Ia menekankan bahwa komitmen antikorupsi harus terlihat dalam praktik pemerintahan sehari-hari, bukan hanya melalui pemenuhan dokumen penilaian.

Transparansi pengelolaan keuangan desa, kualitas pelayanan publik, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan menjadi aspek penting yang perlu dijaga secara konsisten.

Amirzan berharap Desa Teluk Kulbi mampu menunjukkan praktik tata kelola yang baik dan menjadi inspirasi bagi desa lain di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Irbansus Inspektorat Provinsi Jambi, Mat Sanusi, menjelaskan bahwa program Desa Antikorupsi di Provinsi Jambi telah berjalan sejak 2023.

Pada tahun tersebut, Desa Mekar Sari di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, terpilih sebagai desa antikorupsi dan dikukuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Mat Sanusi, proses perluasan program mengikuti mekanisme seleksi bertahap.

Pemerintah kabupaten terlebih dahulu menyeleksi desa, kemudian mengajukan tiga kandidat kepada pemerintah provinsi.

Tim provinsi selanjutnya menilai kandidat tersebut dan memilih satu desa terbaik dari setiap kabupaten untuk diajukan kepada KPK.

“Setelah penilaian dokumen, berikutnya kita melakukan verifikasi faktual dan kunjungan lapangan terkait apa yang telah disampaikan desa secara digital,” jelas Mat Sanusi.

Ia menyebutkan bahwa KPK telah melakukan verifikasi langsung di dua kabupaten pertama, yakni Muaro Jambi dan Tebo.

Sementara itu, pemerintah provinsi mendapat tugas melakukan verifikasi lapangan untuk delapan kabupaten lainnya.

Setelah proses verifikasi selesai, tim provinsi akan menyampaikan laporan kepada KPK.

Lembaga tersebut kemudian menentukan apakah desa yang diajukan memenuhi persyaratan sebagai desa antikorupsi.

Dengan demikian, penilaian di Teluk Kulbi belum menjadi penetapan akhir. Desa tersebut masih harus melalui tahapan verifikasi dan keputusan sesuai mekanisme program.

Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Katamso, menyambut kedatangan tim penilai Provinsi Jambi.

Ia menilai penguatan integritas perlu dimulai dari tingkat pemerintahan paling bawah agar budaya antikorupsi tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Katamso, korupsi kerap mendapat perhatian ketika melibatkan nilai besar dan pejabat tinggi.

Padahal, upaya pencegahan juga perlu menyentuh praktik sehari-hari di lingkungan keluarga, RT, dusun, hingga pemerintahan desa.

“Harapan kita ke depan tentunya perkuatan benteng kita dari bawah, dari pemerintahan terbawah sampai ke atas. Sinergi itu harus kita perkuat di lingkungan masyarakat kita di desa-desa,” ujarnya.

Katamso mengatakan Teluk Kulbi dipercaya mewakili Tanjung Jabung Barat setelah melalui pertimbangan di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Ia menyebut pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu inovasi yang menjadi perhatian di desa tersebut.

Meski demikian, penilaian desa antikorupsi tidak cukup bertumpu pada inovasi pelayanan.

Konsistensi pengelolaan keuangan, keterbukaan informasi, akuntabilitas administrasi, dan partisipasi masyarakat juga perlu mendapat perhatian dalam proses penilaian.

Pemerintah Provinsi Jambi akan melanjutkan proses penilaian di sejumlah kabupaten sebelum menyerahkan hasilnya kepada KPK.

Tahapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penerapan prinsip antikorupsi di tingkat pemerintahan desa.

Mat Sanusi juga menyampaikan bahwa Provinsi Jambi akan menjadi tuan rumah peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) untuk Wilayah I Sumatera.

Desa-desa yang terpilih sebagai desa antikorupsi direncanakan dikukuhkan langsung oleh pimpinan KPK pada 9 Desember mendatang.

Bagi Desa Teluk Kulbi, proses ini menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa komitmen antikorupsi berjalan melalui praktik pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

Hasil verifikasi serta keputusan KPK nantinya akan menentukan kelanjutan status desa tersebut dalam program percontohan antikorupsi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi menyiapkan dukungan akomodasi dengan ketersediaan sekitar 4.000 kamar hotel untuk menyambut delegasi Healthy Cities Summit (HCS) ke-7 Tahun 2026.

Forum tingkat nasional tersebut dijadwalkan berlangsung di Kota Jambi pada 22–25 November 2026.

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., mengatakan pemerintah daerah terus mematangkan persiapan untuk menyambut para peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Selain akomodasi, pemerintah juga menyiapkan rangkaian kegiatan, akses perjalanan, dan lokasi yang akan dikunjungi para delegasi.

Para peserta direncanakan tiba melalui Bandara Sultan Thaha Jambi.

Pemerintah daerah berharap kesiapan hotel dan fasilitas pendukung dapat menunjang kenyamanan tamu selama mengikuti agenda HCS 2026.

“Kita berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan menjadi momentum penting bagi Kota Jambi serta Provinsi Jambi sebagai tuan rumah,” ujar Maulana.

Ketersediaan sekitar 4.000 kamar hotel menjadi salah satu aspek penting dalam persiapan HCS 2026.

Kedatangan delegasi berpotensi membuka peluang bagi sektor perhotelan, kuliner, transportasi, pariwisata, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Meski demikian, jumlah kamar yang tersedia tidak otomatis mencerminkan jumlah kamar yang telah dipesan ataupun jumlah peserta yang akan menginap.

Besarnya dampak ekonomi juga akan bergantung pada jumlah delegasi yang hadir, lama kunjungan, serta aktivitas belanja selama kegiatan berlangsung.

Karena itu, keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan sejauh mana penyelenggaraan forum nasional ini memberi manfaat bagi masyarakat.

Untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan, Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., bersama Wali Kota, Maulana, Wakil Wali Kota, Diza Hazra Aljosha, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah terkait meninjau sejumlah lokasi pada Rabu 28 Oktober 2026.

Rombongan menggunakan bus listrik Kota Jambi dan mengunjungi beberapa titik strategis, antara lain Depo Sampah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Sijenjang, akses menuju kawasan Candi Muaro Jambi, Kolam Retensi Telago Kajang Lako di Paal Lima, serta Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kelurahan Bagan Pete.

Peninjauan tersebut mencakup kesiapan infrastruktur, akses jalan, fasilitas lingkungan, dan lokasi yang berpotensi masuk dalam agenda kunjungan delegasi.

Al Haris menegaskan bahwa, persiapan harus berjalan secara terkoordinasi, mulai dari penentuan lokasi hingga pengaturan rute perjalanan.

Ia juga berharap Presiden Republik Indonesia dapat menghadiri kegiatan tersebut, meskipun kepastian kehadirannya masih menunggu konfirmasi.

Selain agenda utama, HCS 2026 direncanakan mencakup pembukaan resmi, pertemuan kepala daerah, kunjungan ke sejumlah lokasi strategis, serta wisata kota atau city tour.

Para delegasi berpeluang melihat program pembangunan dan pelayanan publik, termasuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 2, Kolam Retensi Telago Kajang Lako, program Kampung Bahagia, dan kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi.

Pemkot Jambi berharap forum ini dapat memperkenalkan berbagai upaya pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan lingkungan, penataan infrastruktur, pengendalian banjir, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan jadwal pelaksanaan pada 22–25 November 2026, pemerintah daerah terus mematangkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan.

Kesiapan akomodasi, akses transportasi, fasilitas pendukung, dan pelayanan kepada delegasi akan menjadi bagian penting dalam menyambut HCS ke-7 di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi mematangkan persiapan Healthy Cities Summit (HCS) ke-7 Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 22–25 November 2026 di Kota Jambi.

Sejumlah infrastruktur, fasilitas lingkungan, akses jalan, dan lokasi wisata mulai ditinjau untuk mendukung rangkaian kegiatan nasional tersebut.

Gubernur Jambi Al Haris bersama Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan peninjauan lapangan pada Rabu 28 Oktober 2026.

Rombongan menggunakan bus listrik Kota Jambi untuk mengunjungi sejumlah titik yang berpotensi masuk dalam agenda kunjungan delegasi.

Lokasi yang ditinjau meliputi Depo Sampah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur; akses menuju kawasan Candi Muaro Jambi; Kolam Retensi Telago Kajang Lako di Paal Lima, Kecamatan Kota Baru; serta Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari persiapan pemerintah daerah untuk memastikan akses perjalanan, kondisi jalan, dan fasilitas pendukung siap sebelum kegiatan berlangsung.

Gubernur Jambi, Al Haris menegaskan bahwa, persiapan HCS 2026 harus mencakup seluruh kebutuhan kegiatan, mulai dari lokasi acara hingga rute perjalanan para tamu.

Menurutnya, Kota Jambi perlu mempersiapkan diri sebagai tuan rumah pertemuan Kabupaten/Kota Sehat tingkat nasional yang direncanakan menghadirkan kepala daerah, pejabat kementerian dan lembaga, serta delegasi dari berbagai wilayah Indonesia.

“Kita berharap Bapak Presiden dapat hadir. Karena itu, semua perlu dipersiapkan sejak awal, termasuk rute perjalanan dan lokasi kegiatan. Nantinya, tim dari pemerintah pusat juga akan meninjau lokasi untuk menentukan tempat yang paling sesuai,” ujar Al Haris.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan instansi teknis agar kebutuhan infrastruktur serta fasilitas pendukung dapat terpenuhi sesuai jadwal.

Meski pemerintah daerah berharap Presiden Republik Indonesia menghadiri kegiatan tersebut, kepastian kehadiran masih menunggu konfirmasi.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi untuk mematangkan rangkaian HCS 2026.

Pemerintah juga telah menyampaikan undangan kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Koordinator dan Kementerian Kesehatan.

Menurut Maulana, para delegasi direncanakan tiba melalui Bandara Sultan Thaha Jambi.

Pemerintah kota juga menyiapkan dukungan akomodasi dengan ketersediaan sekitar 4.000 kamar hotel.

Rangkaian kegiatan direncanakan mencakup pembukaan resmi, pertemuan kepala daerah, kunjungan ke sejumlah lokasi strategis, serta wisata kota atau city tour.

“Kita berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan menjadi momentum penting bagi Kota Jambi serta Provinsi Jambi sebagai tuan rumah,” kata Maulana.

Ketersediaan kamar hotel menjadi salah satu aspek penting dalam menyambut delegasi.

Namun, jumlah kamar yang tersedia tidak serta-merta menunjukkan tingkat pemesanan atau jumlah peserta yang akan menginap selama kegiatan.

Sejumlah lokasi yang masuk dalam peninjauan menggambarkan ragam isu pembangunan yang ingin diperkenalkan pemerintah daerah kepada delegasi.

Depo sampah dan IPAL di Sijenjang berkaitan dengan pengelolaan sampah serta sanitasi lingkungan.

Sementara itu, Kolam Retensi Telago Kajang Lako menjadi salah satu lokasi yang dapat memperlihatkan upaya pemerintah dalam pengelolaan air dan pengendalian banjir.

Pemerintah juga merencanakan kunjungan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 dan program Kampung Bahagia, serta kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi.

Melalui agenda tersebut, Pemkot Jambi ingin memperkenalkan program pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan kualitas lingkungan, infrastruktur, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pariwisata.

Namun, kesiapan lokasi dan hasil pembangunan tetap menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

Keberhasilan sebuah kota sehat tidak hanya bergantung pada agenda kunjungan, tetapi juga pada keberlanjutan layanan dan manfaatnya bagi warga.

Selain menjadi forum pertemuan nasional, HCS 2026 diharapkan membuka peluang bagi sektor ekonomi lokal.

Kedatangan delegasi berpotensi meningkatkan permintaan terhadap layanan hotel, kuliner, transportasi, pariwisata, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Maulana mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi Kota Jambi untuk memperkenalkan berbagai inovasi pembangunan sekaligus memperkuat kolaborasi antardaerah dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Peluang ekonomi tersebut tetap bergantung pada jumlah delegasi yang hadir, lama kunjungan, pola belanja peserta, serta keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rangkaian kegiatan.

Karena itu, persiapan HCS 2026 tidak hanya berkaitan dengan lokasi acara dan kenyamanan delegasi, tetapi juga bagaimana manfaat kegiatan dapat menjangkau masyarakat dan pelaku usaha di Kota Jambi.

Pemerintah daerah mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan memberikan pelayanan yang ramah kepada para tamu.

Melalui koordinasi lintas instansi dan partisipasi masyarakat, Pemprov Jambi dan Pemkot Jambi berharap HCS ke-7 Tahun 2026 berjalan lancar serta memberi manfaat bagi daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi mengukuhkan Tim Terpadu Penanganan Penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkotika untuk memperkuat pencegahan, pengawasan, penindakan sesuai kewenangan, hingga rehabilitasi.

Pengukuhan berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Rabu 28 Oktober 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BNN Kota Jambi, Marinus Marantika Sitepu, memaparkan data yang menunjukkan peningkatan jumlah penyalahguna narkoba yang tercatat menjalani rehabilitasi.

Menurutnya, jumlah tersebut naik dari sekitar 500 orang pada 2015 menjadi sekitar 3.000 orang.

Marinus juga memperkirakan masih ada sekitar 9.000 penyalahguna yang belum tercatat.

Angka itu merupakan estimasi yang disampaikannya dalam kegiatan tersebut, bukan jumlah pasti yang telah terverifikasi melalui pendataan menyeluruh.

Data tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, BNN, dan masyarakat untuk menghadapi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., memimpin langsung pengukuhan tim terpadu yang melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD), Polresta Jambi, Kodim 0415/Jambi, Kejaksaan Negeri Jambi, BNN Kota Jambi, ketua RT, serta organisasi kemasyarakatan.

Maulana menegaskan bahwa penanganan narkoba memerlukan kerja sama berkelanjutan.

Ia juga menyoroti risiko penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di kalangan usia sekolah.

“Ancaman narkotika dan penyalahgunaan zat adiktif harus menjadi perhatian bersama, terutama karena menyangkut masa depan generasi muda. Kita perlu memperkuat pencegahan, pengawasan, dan penanganan secara terpadu,” ujar Maulana.

Salah satu langkah yang akan dilakukan Pemkot Jambi ialah memperkuat pengawasan di lingkungan internal pemerintahan.

Maulana meminta setiap kepala OPD meningkatkan pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai tidak tetap (PTT).

Jika muncul indikasi penyalahgunaan narkoba, pimpinan OPD harus menindaklanjutinya melalui mekanisme yang berlaku, termasuk pemeriksaan dan tes urine sesuai ketentuan.

“Kita harus memulai dari lingkungan sendiri. Pengawasan perlu dilakukan secara konsisten agar seluruh jajaran pemerintah dapat menjadi contoh dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba,” katanya.

Pemkot Jambi bersama BNN dan Forkopimda juga akan memetakan wilayah yang dinilai rawan penyalahgunaan narkoba.

Pemerintah melibatkan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta membantu menyampaikan informasi kepada pihak berwenang.

Maulana mengimbau masyarakat melaporkan dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba melalui saluran resmi. Informasi tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti aparat sesuai prosedur dan ketentuan hukum.

Di bidang pencegahan, Pemkot Jambi berencana memperluas edukasi di sekolah dan instansi terkait.

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman pelajar, memperkuat ketahanan keluarga, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Selain pencegahan dan penindakan, tim terpadu juga akan mendukung penanganan melalui rehabilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pelaksanaannya melibatkan BNN dan lembaga terkait sesuai mekanisme yang berlaku.

Pendekatan ini menempatkan rehabilitasi sebagai salah satu bagian dari penanganan penyalahgunaan narkoba, di samping upaya mencegah peredaran gelap dan menindak pelanggaran hukum.

Maulana menegaskan bahwa pembentukan tim tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada perlindungan masyarakat yang belum terpapar narkoba dan pendampingan bagi mereka yang membutuhkan pemulihan.

“Melalui semangat Sumpah Pemuda, mari kita perkuat kebersamaan untuk melindungi generasi muda dan mewujudkan Kota Jambi Bersih Narkoba atau Bersinar,” ujarnya.

Sementara itu, Marinus menilai koordinasi antara BNN, kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat penting untuk memperkuat deteksi dini serta mempersempit ruang peredaran gelap narkotika.

Pengukuhan tim terpadu ini menjadi langkah koordinasi Pemkot Jambi dalam memperkuat penanganan narkoba.

Pelaksanaan program, tindak lanjut laporan masyarakat, serta hasil pencegahan dan rehabilitasi akan menjadi aspek penting untuk melihat dampak nyata kebijakan tersebut.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun Rp11.000 per gram pada Kamis 29 Oktober 2026.

Mengacu pada data laman Logam Mulia yang dipantau pukul 09.01 WIB, harga emas Antam kini berada di angka Rp2.559.000 per gram, dari sebelumnya Rp2.570.000.

Penurunan juga terjadi pada harga beli kembali atau buyback. Antam mematok harga buyback sebesar Rp2.354.000 per gram.

Perubahan harga ini menjadi perhatian masyarakat yang berencana membeli emas batangan maupun menjual kembali emas yang mereka miliki.

Namun, keputusan transaksi perlu mempertimbangkan selisih harga beli dan buyback, serta pajak yang berlaku.

Daftar harga emas Antam terbaru

Berdasarkan data harga dasar yang tercantum dalam informasi Logam Mulia, berikut rincian harga emas Antam berdasarkan berat pada Kamis 29 Oktober 2026:

Harga emas Antam dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan harga yang dipublikasikan melalui kanal resmi Logam Mulia.

Karena itu, calon pembeli sebaiknya memeriksa kembali harga sebelum melakukan transaksi.

Harga buyback turun, perhatikan selisih transaksi

Harga buyback sebesar Rp2.354.000 per gram merupakan nilai yang digunakan sebagai acuan ketika konsumen menjual kembali emasnya kepada Antam melalui mekanisme yang berlaku.

Jika dibandingkan dengan harga jual emas 1 gram sebesar Rp2.559.000, terdapat selisih Rp205.000 per gram sebelum memperhitungkan pajak dan ketentuan transaksi lainnya.

Selisih tersebut perlu menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang membeli emas untuk tujuan investasi jangka pendek.

Perubahan harga pasar saja belum tentu cukup untuk menghasilkan keuntungan ketika emas dijual kembali.

Ketentuan pajak pembelian dan buyback

Informasi yang disertakan dalam data harga menyebutkan bahwa transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10 juta dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

Pajak tersebut dipotong langsung dari nilai transaksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pembelian emas Antam dikenai PPh sebesar 0,25 persen dari harga dasar yang tercantum di laman resmi.

Besaran pajak dan penerapannya perlu diperiksa kembali melalui ketentuan resmi yang berlaku saat transaksi.

Konsumen juga sebaiknya memastikan nilai akhir pembayaran atau penerimaan setelah memperhitungkan pajak dan biaya lain, jika ada.

Dengan harga emas yang bergerak turun, masyarakat perlu membandingkan harga jual, nilai buyback, serta tujuan pembelian sebelum mengambil keputusan.

Informasi harga terbaru menjadi salah satu pertimbangan, tetapi bukan satu-satunya faktor dalam menentukan waktu transaksi.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Muara Bungo terus menunjukkan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Melalui layanan perbankan, BRI mendukung penyaluran bantuan secara non-tunai agar lebih mudah diakses dan tepat sasaran hingga ke pelosok negeri.

Petugas Bansos BRI, Muhammad Ramanto, mengatakan bahwa BRI memiliki sejumlah peran penting dalam mendukung kelancaran penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, peran tersebut meliputi penyaluran dana bantuan, penyediaan rekening atau sarana transaksi bagi penerima, serta mempermudah masyarakat dalam mengakses bantuan yang diberikan pemerintah.

“BRI berperan dalam menyalurkan dana bantuan, menyediakan rekening atau sarana transaksi, mempermudah penerima mengakses bantuan, mendukung transparansi penyaluran, serta membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujar Muhammad Ramanto.

Ia menjelaskan, pemanfaatan layanan perbankan dalam penyaluran bansos diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi penerima manfaat.

Selain itu, sistem penyaluran secara non-tunai juga menjadi salah satu upaya untuk mendukung transparansi dalam proses distribusi bantuan.

Dengan dukungan jaringan dan layanan perbankan, BRI turut membantu pemerintah dalam menjangkau masyarakat penerima bantuan, termasuk mereka yang berada di wilayah pelosok.

Muhammad Ramanto menambahkan, BRI merupakan salah satu mitra pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial.

Namun, peran BRI berfokus pada dukungan layanan perbankan, sedangkan penetapan masyarakat yang berhak menerima bantuan tetap menjadi kewenangan pemerintah.

“Penetapan penerima bantuan sosial tetap mengikuti ketentuan dan data yang ditetapkan pemerintah,” tambahnya.

Melalui peran tersebut, BRI Muara Bungo berkomitmen mendukung kelancaran penyaluran bantuan sosial melalui layanan perbankan yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Sinergi antara pemerintah dan BRI diharapkan mampu meningkatkan kemudahan akses bantuan, mendukung transparansi penyaluran, serta memastikan program bantuan sosial dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabar gembira bagi nasabah pinjaman Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Muara Bungo.

Kini, nasabah tidak perlu lagi datang langsung ke kantor bank untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman. Pembayaran dapat dilakukan melalui agen BRILink terdekat yang tersebar di berbagai wilayah.

Petugas BRILink Muara Bungo, Rizalul Fikri, mengatakan layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya nasabah yang memiliki keterbatasan waktu atau tinggal jauh dari kantor bank.

Menurutnya, ada sejumlah alasan mengapa masyarakat semakin memilih melakukan pembayaran angsuran pinjaman melalui agen BRILink.

Salah satunya adalah faktor jarak. Keberadaan agen BRILink di lingkungan tempat tinggal masyarakat membuat nasabah lebih mudah melakukan pembayaran tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi untuk pergi ke kantor bank.

Selain itu, agen BRILink juga menawarkan waktu pelayanan yang lebih fleksibel.

Sejumlah agen melayani transaksi mulai pukul 07.00 hingga 21.00 WIB, bahkan pada hari libur, sehingga nasabah memiliki lebih banyak pilihan waktu untuk membayar angsuran.

Kemudahan lainnya adalah proses transaksi yang praktis. Nasabah cukup menyampaikan informasi yang diperlukan, melakukan pembayaran, kemudian menerima struk sebagai bukti transaksi.

Pembayaran melalui agen BRILink juga dapat dilakukan bersamaan dengan aktivitas sehari-hari.

Misalnya, ketika berbelanja kebutuhan rumah tangga di warung yang menjadi agen BRILink, masyarakat sekaligus dapat membayar angsuran pinjaman.

Dari sisi keamanan, transaksi pembayaran dilakukan melalui sistem resmi BRILink yang terhubung secara daring dengan sistem perbankan BRI.

Bukti transaksi berupa struk diberikan kepada nasabah sebagai tanda pembayaran.

Menariknya, kemudahan ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak memiliki rekening BRI, selama jenis pembayaran pinjaman tersebut didukung oleh layanan agen BRILink.

Untuk melakukan pembayaran, nasabah disarankan membawa uang sesuai jumlah angsuran dan menyiapkan nomor rekening atau informasi pinjaman yang diperlukan.

Melalui layanan ini, BRI Cabang Muara Bungo berharap masyarakat semakin mudah memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, sekaligus menghemat waktu dan biaya perjalanan.

Dengan memanfaatkan agen BRILink terdekat, pembayaran pinjaman kini menjadi lebih praktis, fleksibel, dan mudah dijangkau oleh masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Harga Bitcoin (BTC) menghadapi potensi penurunan bulanan kedua berturut-turut pada Oktober 2026. Meski terkoreksi 4,10% sejak awal bulan, sejumlah indikator teknikal, perilaku investor, dan kondisi makroekonomi masih memberikan harapan bagi prospek jangka panjang aset kripto terbesar di dunia tersebut.

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – BRI Region 6 turut berpartisipasi dalam kegiatan Kick Off Sportartcular yang diselenggarakan di Kantor Pusat BRI sebagai bagian dari rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-31 BRI. Kegiatan ini menjadi momentum untuk membangun semangat kebersamaan, mempererat solidaritas, serta menumbuhkan budaya hidup sehat di lingkungan pekerja BRI.

Rombongan kontingen BRI Region 6 dipimpin langsung oleh Hendra Winata selaku Regional Chief Executive Officer (RCEO) BRI Region 6. Kehadiran kontingen BRI Region 6 menunjukkan antusiasme dan dukungan terhadap rangkaian kegiatan Sportartcular yang mengedepankan semangat sportivitas, kekompakan, dan kolaborasi ant pekerja BRI.

Melalui kegiatan ini, BRI Region 6 berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat, aktif, dan harmonis. Sportartcular tidak hanya menjadi ajang untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang olahraga, tetapi juga menjadi sarana memperkuat hubungan ant pekerja serta menanamkan nilai-nilai kerja sama dan semangat kompetisi yang positif.

Partisipasi BRI Region 6 dalam Kick Off Sportartcular ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik dalam menyemarakkan rangkaian peringatan HUT ke-31 BRI. Dengan semangat BRILiaN, seluruh pekerja diharapkan terus menjaga kekompakan, menjunjung tinggi sportivitas, serta memperkuat sinergi untuk mendukung pencapaian kinerja dan kemajuan BRI.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

JAKARTA,SEPUCUKJAMBI.ID – BRI Region 6 turut berpartisipasi dalam ajang Jakarta Financial Festival 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekosistem keuangan digital dan peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Hendra Winata selaku Regional CEO BRI Region 6 hadir mewakili BRI untuk menerima penghargaan Anugerah Digitalisasi Pasar Inklusif 4.0 – Kategori Digitalisasi Keuangan Terbaik 3.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas upaya BRI dalam mendukung transformasi digital di sektor keuangan, khususnya dalam mendorong pemanfaatan layanan keuangan digital yang semakin mudah diakses oleh masyarakat. Melalui berbagai inovasi dan pengembangan layanan, BRI terus berkomitmen memperluas akses keuangan serta mendukung terciptanya ekosistem transaksi yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Partisipasi BRI Region 6 dalam Jakarta Financial Festival 2026 juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen BRI dalam menghadirkan solusi keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Digitalisasi diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi, meningkatkan efisiensi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan layanan keuangan yang semakin terintegrasi.

Penerimaan penghargaan ini menjadi motivasi bagi BRI Region 6 untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat implementasi transformasi digital. Dengan semangat BRILiaN, BRI Region 6 berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi, memperluas inklusi keuangan, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Tentang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Region 6/Jakarta 1

Jl. Veteran II No. 8 Gambir Jakarta Pusat 10110