KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) Tahun Anggaran 2027 memasuki tahapan pembahasan setelah seluruh fraksi DPRD menyatakan dapat menerima rancangan tersebut untuk dilanjutkan.

Persetujuan itu disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tanjab Barat 2027, Senin 21 September 2026.

Meski seluruh fraksi menyepakati pembahasan dilanjutkan, sejumlah catatan diberikan kepada pemerintah daerah.

Isu yang mengemuka meliputi penguatan pendapatan asli daerah (PAD), pemerataan pembangunan, infrastruktur, kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan, kesehatan hingga penanganan stunting.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanjab Barat Hamdani, S.E., didampingi Wakil Ketua II Hasan Basri Harahap, S.H. Wakil Bupati Tanjab Barat Katamso turut hadir dalam agenda tersebut.

Fraksi PDI Perjuangan melalui Doni Indri Saragih menekankan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Peningkatan PAD dinilai perlu dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah tanpa menambah beban masyarakat.

Sementara Fraksi NasDem melalui Melda Arisandi meminta APBD tidak hanya disusun sebagai dokumen keuangan tahunan, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Fraksi tersebut menekankan pentingnya prinsip keadilan, transparansi dan keterukuran dalam pelaksanaan anggaran.

Fraksi Keadilan Pembangunan melalui Endri Avian serta Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui H. Subari sama-sama memberikan perhatian terhadap arah belanja daerah.

Keduanya mendorong agar anggaran diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga didorong untuk terus menggali sumber-sumber PAD agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat.

Fraksi Golkar melalui Nurkholis memberikan perhatian terhadap sejumlah sektor yang dinilai berkaitan langsung dengan kondisi masyarakat.

Di antaranya penguatan ekonomi dan daya beli, pembangunan infrastruktur, pertanian dan perkebunan, serta sektor pendidikan dan kesehatan.

Sementara Fraksi PAN melalui Dedi Irawan menyoroti sejumlah agenda yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBD 2027.

Selain peningkatan pendapatan daerah dan penggalian potensi lokal, fraksi tersebut mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, ketepatan pelaksanaan program, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penurunan prevalensi stunting.

Fraksi Gerindra melalui Sutejo menekankan pentingnya penguatan PAD dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Tidak hanya dari sisi prioritas, penyusunan program juga diminta dilakukan secara rinci dan terukur sehingga target serta manfaat setiap kegiatan dapat dievaluasi.

Beragam pandangan tersebut menjadi bahan bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam pembahasan Ranperda APBD Tanjab Barat 2027.

Setelah penyampaian pandangan umum, seluruh fraksi DPRD Tanjab Barat menyatakan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dapat dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.

Namun, persetujuan tersebut disertai berbagai masukan mengenai arah kebijakan anggaran.

Catatan fraksi selanjutnya akan menjadi bagian dari pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah untuk menyempurnakan rancangan APBD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah Tanjab Barat Hermansyah, unsur Forkopimda, pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Pemkab Tanjab Barat, perwakilan instansi vertikal, KPU, perbankan, BUMD, insan pers serta undangan lainnya.

Tahapan pembahasan berikutnya akan menjadi ruang bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menguji kembali prioritas program, kemampuan pendanaan serta target pembangunan yang akan dimuat dalam APBD Tanjab Barat 2027.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi mulai mendorong pendekatan berbeda dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan gambut.

Tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api muncul, pemerintah mempertimbangkan langkah pencegahan berbasis kondisi lahan, termasuk penanaman bambu.

Gagasan tersebut mengemuka dalam kegiatan Pemaparan Pencegahan Karhutla di Lahan Gambut Perspektif Regulasi Pencegahan Karhutla di Lahan Gambut yang digelar di PT Wirakarya Sakti (WKS) Distrik VII, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Senin 21 September 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jambi Al Haris, Komandan Korem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin, Bupati Tanjung Jabung Timur Dillah Hikmah Sari, serta Manager Distrik VII PT WKS Kurniawan.

Pemaparan disampaikan Pangkogabwilhan I Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang juga merupakan Tim Ahli Satgas Karhutla Mabes TNI.

Dalam paparannya, Kunto menjelaskan bahwa penanganan karhutla di lahan gambut tidak dapat disamakan dengan kebakaran di lahan mineral.

Persoalannya bukan hanya api yang terlihat di permukaan. Di dalam lapisan gambut, bara dapat bertahan dan terus membakar secara perlahan sebelum kembali muncul ke permukaan.

Kondisi tersebut dikenal dengan istilah smouldering dan sleeping fire.

Karakter inilah yang membuat kebakaran di lahan gambut dapat bertahan lebih lama serta berpotensi kembali muncul meski api di permukaan telah dipadamkan.

Karena itu, menurut Kunto, pencegahan harus menjadi bagian penting dalam strategi penanganan karhutla, bukan hanya mengandalkan respons ketika titik api sudah muncul.

Gubernur Jambi Al Haris mengatakan berbagai kampanye dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah, aparat keamanan hingga perangkat kewilayahan mulai menunjukkan hasil.

Salah satunya terlihat dari semakin berkurangnya praktik pembukaan lahan dengan cara membakar di tengah masyarakat.

“Dengan banyaknya kampanye-kampanye dari teman-teman, dari Kapolsek dan Danramil, Babinsa semuanya. Kampanye tentang sanksi dan sebagainya. Artinya masyarakat sudah bisa ngerem lah,” ujar Al Haris.

Pemprov Jambi sendiri telah menjalankan program Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sebagai salah satu upaya mengurangi risiko kebakaran yang bersumber dari aktivitas pembukaan lahan.

Namun, penerapannya masih menghadapi persoalan lain, terutama berkaitan dengan status dan kepemilikan lahan.

Al Haris menyebut sekitar 40 persen kebakaran lahan terjadi di kawasan milik atau garapan masyarakat. Sementara sebagian lainnya berada di kawasan seperti Taman Nasional, Tahura dan kawasan konservasi.

Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan koordinasi lintas sektor sekaligus kejelasan regulasi agar langkah penanganan di lapangan dapat dilakukan secara lebih konkret.

Al Haris mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan mengenai kebutuhan regulasi yang dapat mendukung langkah pencegahan dan penanganan karhutla di kawasan gambut.

“Saya waktu rapat terakhir saya mau ngomong ke Pak Menteri Kehutanan, kita akan mengambil langkah-langkah. Kita ingin ada regulasi yang mengatur kita boleh mengambil langkah-langkah di lahan gambut,” katanya.

Salah satu gagasan yang mendapat perhatian Al Haris adalah penanaman bambu di kawasan gambut.

Gagasan tersebut disampaikan dalam pemaparan Pangkogabwilhan I dan kemudian mendapat respons positif dari Gubernur Jambi.

Menurut Al Haris, bambu dinilai memiliki karakter yang dapat mendukung upaya pengelolaan lahan gambut.

“Tanam bambu di lahan gambut itu bagus saya kira. Pertama dia memperkuat tanah, kemudian bambu juga kuat. Dan terbakar juga sulit juga. Bambu kan mengandung air. Paling daunnya habis, batangnya tidak begitu mudah dihabiskan oleh api. Nah saya setuju,” tegasnya.

Al Haris mengatakan gagasan tersebut tidak berhenti pada pembahasan.

Pemprov Jambi bersama Korem 042/Garuda Putih akan membahas tindak lanjutnya dengan melibatkan unsur Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi perangkat daerah terkait.

Edukasi mengenai penanaman bambu juga direncanakan dilakukan di sejumlah lokasi lahan gambut.

“Mudah-mudahan nanti di lahan-lahan gambut bisa ditanam bambu sehingga ini akan bisa mengurangi risiko bencana di lahan gambut nantinya,” pungkas Al Haris.

Dalam paparannya, Kunto juga menekankan perlunya pendekatan menyeluruh dalam menghadapi karhutla gambut.

Ia memperkenalkan konsep Siklus Pertahanan Gambut yang mencakup empat pendekatan, yakni Zirah untuk perlindungan personel, Tameng sebagai langkah pencegahan, Pedang untuk pemadaman cepat dan tuntas, serta Pemulihan setelah kebakaran.

Konsep tersebut menempatkan pencegahan dan pemulihan sebagai bagian dari rangkaian penanganan, sehingga respons terhadap karhutla tidak berhenti ketika api berhasil dipadamkan.

“Pencegahan Karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat. Karena itu kami mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar,” ujar Kunto.

Pembahasan tersebut menjadi salah satu upaya mencari pendekatan yang lebih sesuai dengan karakter lahan gambut di Jambi, terutama di wilayah yang memiliki kerentanan terhadap karhutla.

Turut hadir Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Ariansyah, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Bustanul Arifin, jajaran TNI-Polri, organisasi perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta manajemen PT WKS.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jambi.

Dari patroli udara yang dilakukan Senin 21 September 2026, sejumlah titik api disebut masih terlihat aktif, terutama di kawasan lahan gambut.

Gubernur Jambi Al Haris bersama Komandan Korem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin dan Tim Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Provinsi Jambi memantau langsung kondisi tersebut melalui patroli udara.

Dua kawasan yang menjadi pantauan yakni Taman Nasional Berbak Sembilang serta wilayah Ladang Peris dan Sadu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Usai patroli, Al Haris mengatakan api masih terlihat di sejumlah bagian kawasan yang dipantau.

“Barusan saya bersama Komandan Korem 042/Gapu Jambi meninjau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di dua wilayah yang berdekatan, yakni kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang dan wilayah Ladang Peris, Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,” ujar Al Haris.

Menurut Al Haris, kondisi di lapangan cukup kompleks karena kebakaran terjadi di kawasan gambut. Dari udara, api disebut masih terlihat dan bergerak di atas lahan yang terbakar.

“Dua wilayah ini berdekatan dan kita melihat memang masih ada api di situ yang sedang merayap karena itu gambut ya, merayap terus kelihatan api masih ada cukup luas,” katanya.

Karakter lahan gambut menjadi salah satu tantangan dalam proses penanganan. Selain api yang masih terlihat, akses menuju sejumlah titik kebakaran juga menjadi persoalan bagi tim di lapangan.

Al Haris mengatakan, tim darat tidak mudah mencapai lokasi karena harus melewati kawasan hutan dengan akses yang terbatas.

“Pasti itu sulit bagi tim kita untuk langsung ke sana untuk menjangkau titik lokasi itu. Pertama aksesnya karena belantara ya, hutan belantara sangat sulit akses untuk menuju ke lokasi itu. Kecuali waterbombing atau hujan,” ucapnya.

Selain kawasan Berbak Sembilang dan Sadu, kondisi di Desa Labuan Pering juga menjadi perhatian.

Di wilayah tersebut, masyarakat telah melakukan upaya penyekatan untuk membatasi pergerakan api agar tidak merembet ke area perkebunan warga.

“Memang sudah ada upaya masyarakat untuk melakukan penyekatan membatasi wilayah lahan mereka, kebun mereka, sehingga insya Allah ini bisa bertahan, dengan catatan kalau anginnya tidak kencang, kalau kencang repot juga,” jelas Al Haris.

Pemprov Jambi kemudian mengarahkan pelaksanaan waterbombing di lokasi Labuan Pering untuk membantu mencegah api mencapai kebun masyarakat.

Langkah tersebut menjadi salah satu opsi karena kondisi medan membuat penanganan dari darat tidak mudah dilakukan.

Selain waterbombing, Pemprov Jambi juga masih melihat peluang pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Al Haris berharap keberadaan awan yang berpotensi menghasilkan hujan dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya penanganan karhutla.

“Semoga kalau ada bintik-bintik hujan, teman-teman dari OMC bisa juga mengambil langkah-langkah OMC di lokasi itu,” tambahnya.

OMC diharapkan dapat menjadi salah satu dukungan dalam penanganan kebakaran, terutama pada kawasan yang sulit dijangkau oleh tim pemadam melalui jalur darat.

Di tengah munculnya berbagai angka mengenai luasan lahan terbakar, Pemprov Jambi belum menetapkan angka final.

Al Haris mengatakan proses penghitungan masih menghadapi kendala karena kawasan kebakaran berada di wilayah yang beririsan antara Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan.

“Kita belum bisa koreksi berapa luasnya karena ini ada dua wilayah Jambi dan juga Sumsel. Tetapi kalau bicara api ya masih ada api yang hidup di situ, maka tim bekerja untuk menangani itu,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa data luasan kebakaran masih dapat berubah seiring proses pemantauan dan verifikasi di lapangan.

Terkait data luasan yang sebelumnya disampaikan WALHI dan sejumlah organisasi masyarakat sipil dengan angka yang lebih besar, Al Haris mengatakan pemerintah belum melakukan penghitungan akhir.

Menurutnya, data hotspot, fire spot, pemantauan posko serta perkembangan penanganan di lapangan akan menjadi bagian dari bahan evaluasi sebelum luasan kebakaran ditetapkan.

“Kita belum menghitung, nanti akan terlihat. Ada hotspot, ada fire spot, ada tindakan kami di lapangan, di posko, ini semua kelihatan nanti pergerakannya. Kita akan hitung nanti setelah selesai semua padam, berapa total areal yang terbakar di wilayah Jambi,” pungkasnya.

Patroli udara tersebut turut didampingi Kepala BPBD Provinsi Jambi Bachyuni Deliansyah, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Ariansyah, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Bustanul Arifin.

Pemantauan dari udara menjadi bagian dari upaya Satgas Karhutla Provinsi Jambi memetakan kondisi titik api sekaligus menentukan langkah penanganan di kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Suasana makan bersama di sebuah rumah di RT 10, Kelurahan Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, berujung dugaan penganiayaan.

Seorang pria berinisial R (30) diamankan Unit Reskrim Polsek Danau Teluk setelah diduga menusuk lengan kanan seorang pria berinisial O.A.E (28) menggunakan pisau.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 19 September 2026 sekitar pukul 19.10 WIB.

Polisi kemudian mengamankan R pada Senin 21 September 2026 sekitar pukul 10.00 WIB, atau kurang dari 2×24 jam setelah kejadian.

Kapolresta Jambi, Kombes Pol Ananto Herlambang, S.I.K., M.M. melalui Kapolsek Danau Teluk, Iptu Henda Mardongan Tua Situmeang SH MH mengatakan, penangkapan dilakukan setelah polisi menindaklanjuti laporan korban dan melakukan penyelidikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kejadian bermula ketika korban sedang makan di rumahnya.

R kemudian datang ke rumah korban. Setelah tiba, R disebut langsung mandi dan kemudian bergabung untuk makan bersama korban.

Situasi berubah ketika R tiba-tiba marah dan mengeluarkan kata-kata kasar. Polisi menyebut R juga diduga mengancam akan membunuh korban.

R kemudian mengambil sebilah pisau dari dalam kamar.

Pisau tersebut diduga digunakan untuk menusuk lengan kanan korban. Setelah kejadian, R meninggalkan lokasi.

Korban yang mengalami luka kemudian melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Polsek Danau Teluk.

Laporan korban langsung ditindaklanjuti Unit Reskrim Polsek Danau Teluk.

Tim Opsnal Unit Reskrim yang dipimpin Kanit Reskrim, IPDA KGS M. Ali, S.H., M.H. melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan R.

Dari hasil penyelidikan, polisi memperoleh informasi bahwa R berada di rumahnya.

Tim kemudian mendatangi lokasi tersebut. Saat petugas tiba, R disebut sedang tertidur di dalam kamar.

“Setelah melakukan penyelidikan intensif, kami mendapatkan informasi keberadaan pelaku yang sedang berada di rumahnya. Tim langsung menuju TKP dan mendapati pelaku sedang tertidur di dalam kamar,” ujar Kapolsek.

R kemudian diamankan tanpa perlawanan.

Pria tersebut selanjutnya dibawa bersama barang bukti yang telah diamankan ke Mapolsek Danau Teluk untuk menjalani proses hukum.

Dalam penanganan perkara ini, polisi telah mengamankan satu lembar Visum Et Repertum.

Sementara itu, sebilah pisau yang diduga digunakan dalam penganiayaan, dengan panjang sekitar 10 sentimeter, masih dalam pencarian atau masuk daftar barang bukti yang belum ditemukan.

Penyidik masih melanjutkan pemeriksaan untuk melengkapi rangkaian penyidikan, termasuk memeriksa tersangka dan saksi-saksi serta melengkapi berkas perkara.

Atas dugaan perbuatannya, R disangkakan Pasal 466 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan.

Pasal tersebut memiliki ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan.

Polsek Danau Teluk masih melakukan proses penyidikan terhadap perkara tersebut untuk melengkapi administrasi dan berkas perkara sebelum tahapan hukum selanjutnya.

Polresta Jambi juga mengimbau masyarakat agar menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta tidak mudah terpancing emosi ketika menghadapi persoalan.

Masyarakat diminta menyelesaikan persoalan secara baik dan menghindari tindakan kekerasan yang dapat berujung pada proses hukum.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi kembali dilakukan di kawasan yang memiliki nilai ekologis penting.

Satuan Brimob Polda Jambi dikerahkan untuk menangani karhutla di kawasan Taman Nasional Berbak, Desa Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Senin 21 September 2026.

Penanganan dilakukan di sekitar Posko Berbak dengan dipimpin langsung Dansat Brimob Polda Jambi Kombes Pol Budi Hidayat, S.I.K.

Personel Satbrimob melakukan upaya pemadaman sekaligus mengantisipasi agar api tidak meluas ke area lainnya.

Dalam proses tersebut, petugas menggunakan cairan X-FIRE sebagai salah satu sarana pendukung penanganan kebakaran di lapangan.

Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, pengerahan personel merupakan bagian dari respons cepat kepolisian terhadap kejadian karhutla.

Menurutnya, kawasan hutan dan lahan yang memiliki potensi terdampak kebakaran membutuhkan penanganan dan pemantauan secara berkelanjutan.

“Polda Jambi terus mengoptimalkan langkah-langkah penanganan Karhutla melalui respons cepat personel di lapangan. Kegiatan yang dilaksanakan Satbrimob Polda Jambi di kawasan Taman Nasional Berbak ini merupakan bagian dari upaya percepatan pemadaman sekaligus mencegah api meluas,” ujar Erlan menyampaikan pesan Kapolda Jambi.

Penanganan di lapangan tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api, tetapi juga pemantauan kondisi kawasan untuk mengantisipasi perkembangan kebakaran.

Erlan mengatakan penanganan karhutla membutuhkan kecepatan dan kesiapsiagaan personel.

Sinergi antarunsur juga diperlukan agar respons terhadap titik api dapat dilakukan sesegera mungkin.

Polda Jambi, kata dia, terus mengarahkan personel untuk melakukan pemantauan, penanganan dan pemadaman di wilayah yang terdampak.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Apabila menemukan titik api atau mengetahui adanya potensi Karhutla, segera laporkan kepada petugas agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat,” jelasnya.

Dalam operasi penanganan di kawasan Taman Nasional Berbak tersebut, Satbrimob Polda Jambi menggunakan cairan X-FIRE sebagai salah satu sarana pendukung pemadaman.

Penggunaan sarana tersebut menjadi bagian dari langkah yang dilakukan personel untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus mengupayakan agar api tidak menjalar ke area lain.

Polda Jambi menegaskan upaya penanggulangan karhutla akan terus dilakukan, baik melalui pemantauan maupun penanganan langsung di lapangan.

Selain aspek pemadaman, keterlibatan masyarakat juga dinilai penting dalam mencegah munculnya titik api baru.

Polda Jambi mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang memiliki kerentanan terhadap karhutla.

Penanganan karhutla di Taman Nasional Berbak menjadi bagian dari langkah Polda Jambi dalam memperkuat respons terhadap kebakaran hutan dan lahan sekaligus meminimalkan potensi dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi terus bergulir.

Polda Jambi bersama jajaran kini menangani 16 laporan polisi yang seluruhnya telah masuk tahap penyidikan, dengan 14 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dari keseluruhan perkara tersebut, dua kasus terjadi di areal korporasi. Masing-masing berada di kawasan PT R di Kabupaten Batang Hari dan PT SA di Kabupaten Sarolangun.

Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jambi, AKBP Hadi Handoko mengatakan, kedua perkara tersebut masih dalam proses penyidikan.

Penyidik masih mengumpulkan keterangan dan bukti untuk mengungkap rangkaian peristiwa serta pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Polda Jambi menangani PT R di Batang Hari dan PT SA di Sarolangun. Keduanya masih dalam proses penyidikan. Untuk pelaku masih kami dalami,” ujar Hadi saat dikonfirmasi, Senin 21 September 2026.

Dalam perkara di areal PT R, Kabupaten Batang Hari, luas lahan yang terbakar berdasarkan data sementara mencapai sekitar 5 hektare.

Penyidik telah memeriksa tujuh orang untuk mendalami kronologi kejadian, kondisi kawasan serta berbagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan areal tersebut.

“Untuk PT R luas lahan yang terbakar sekitar 5 hektare dan sudah tujuh orang yang diperiksa,” kata Hadi.

Sementara perkara di areal PT SA, Kabupaten Sarolangun, memiliki luasan lahan terbakar sekitar 50 hektare.

Sebanyak lima orang telah dimintai keterangan dalam proses penyidikan kasus tersebut.

“Sedangkan PT SA luas lahan yang terbakar sekitar 50 hektare dan lima orang sudah diperiksa,” ujarnya.

Dengan demikian, total sementara lahan yang terbakar dalam dua perkara di areal korporasi tersebut mencapai sekitar 55 hektare, dengan 12 orang telah diperiksa.

Namun, Polda Jambi menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap seseorang dalam proses penyidikan belum otomatis menunjukkan adanya keterlibatan pidana.

Penyidik masih mencocokkan keterangan para pihak dengan fakta lapangan serta alat bukti yang diperoleh.

Pendalaman perkara tidak hanya menyasar kronologi kebakaran dan pihak-pihak yang berkaitan dengan lokasi kejadian.

Aspek sarana dan prasarana penanggulangan karhutla di kawasan tersebut juga akan diperiksa.

Pemeriksaan ini nantinya melibatkan instansi terkait, di antaranya Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup.

“Nanti Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup yang akan melakukan pemeriksaan, terkait sarana dan prasarana serta aspek lainnya,” kata Hadi.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi kawasan sekaligus kesiapan penanganan kebakaran di lokasi.

Secara keseluruhan, Polda Jambi dan jajaran mencatat 16 laporan polisi terkait karhutla dengan total luasan lahan terbakar sekitar 75,25 hektare.

Dari jumlah tersebut, 14 perkara terjadi di lahan pribadi, sementara dua lainnya terjadi di areal korporasi.

“Sejauh ini Polda Jambi dan jajaran menangani 16 laporan polisi. Semuanya dalam proses penyidikan dan sudah ada 14 tersangka,” ujar Hadi.

Ia kembali menegaskan bahwa sebagian besar perkara karhutla yang ditangani aparat terjadi di lahan pribadi.

“Dari 16 laporan polisi ini, 14 dari lahan pribadi dan sisanya di lahan korporasi,” jelasnya.

Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, proses hukum terhadap perkara karhutla dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik.

Polda Jambi, kata Erlan, tidak hanya memproses perkara yang terjadi di lahan pribadi, tetapi juga mendalami kasus yang muncul di kawasan korporasi.

“Polda Jambi berkomitmen menangani setiap perkara karhutla secara serius, termasuk yang terjadi di areal korporasi. Setiap proses hukum dilakukan berdasarkan fakta, keterangan saksi, hasil pemeriksaan di lapangan, serta alat bukti yang diperoleh penyidik,” ujar Erlan.

Ia menegaskan proses penyidikan akan dilakukan secara transparan dan objektif untuk memastikan penyebab kebakaran serta pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Polda Jambi bersama jajaran akan terus melakukan penyidikan secara profesional dan objektif. Kami akan mengumpulkan seluruh fakta dan alat bukti untuk memastikan penyebab kebakaran serta menentukan pertanggungjawaban hukum berdasarkan hasil penyidikan. Penanganan karhutla merupakan komitmen bersama untuk menjaga lingkungan dan memberikan kepastian hukum,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Masyarakat di sejumlah wilayah Provinsi Jambi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, Selasa 22 September 2026 siang.

Peringatan dini cuaca tersebut disampaikan pada pukul 12.29 WIB, dengan potensi cuaca signifikan diperkirakan mulai terjadi sekitar pukul 13.00 WIB.

Sejumlah wilayah di Kabupaten Sarolangun, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur masuk dalam area yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Tiga Kabupaten Jadi Wilayah Awal yang Dipantau

Berdasarkan peringatan dini tersebut, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di beberapa kecamatan berikut:

Kabupaten Sarolangun:

• Batang Asai

• Limun

• Pelawan

• Singkut

• Cermin Nan Gedang

Kabupaten Muaro Jambi:

• Kumpeh

Kabupaten Tanjung Jabung Timur:

• Muara Sabak Timur

• Muara Sabak Barat

• Kuala Jambi

• Geragai

• Berbak

Potensi cuaca tersebut dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang.

Potensi Meluas ke Sejumlah Wilayah

Kondisi cuaca juga berpotensi meluas ke sejumlah kecamatan lain di beberapa kabupaten.

Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi:

Kabupaten Kerinci:

• Gunung Raya

Kabupaten Merangin:

• Jangkat

• Muara Siau

• Lembah Masurai

• Jangkat Timur

• Pamenang Selatan

• Tiang Pumpung

Kabupaten Sarolangun:

• Sarolangun

• Pauh

• Bathin VIII

Kabupaten Batanghari:

• Bajubang

Kabupaten Muaro Jambi:

• Kumpeh Ulu

• Bahar Selatan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur:

• Nipah Panjang

• Rantau Rasau

• Sadu

• Dendang

Wilayah sekitar kecamatan-kecamatan tersebut juga berpotensi mengalami kondisi cuaca serupa.

Diperkirakan Berlangsung hingga Pukul 15.00 WIB

Potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang tersebut diperkirakan masih dapat berlangsung hingga sekitar pukul 15.00 WIB.

Masyarakat yang berada di wilayah terdampak perlu memperhatikan perkembangan cuaca, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan.

Pengendara juga perlu meningkatkan kewaspadaan ketika hujan deras terjadi karena jarak pandang dapat berkurang dan kondisi jalan berpotensi menjadi lebih licin.

Masyarakat juga diimbau berhati-hati terhadap potensi dampak angin kencang, petir, maupun genangan yang dapat muncul ketika hujan berintensitas tinggi berlangsung.

Peringatan dini ini bersifat situasional dan dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami perubahan pada Selasa, 22 September 2026.

Harga emas Antam ukuran 1 gram turun Rp1.000 dibandingkan harga sebelumnya.

Mengacu pada harga yang dipantau dari laman Logam Mulia pada pukul 08.49 WIB, harga emas Antam 1 gram berada di level Rp2.627.000.

Pada perdagangan sebelumnya, harga emas Antam 1 gram tercatat Rp2.628.000.

Penurunan juga terjadi pada harga jual kembali atau buyback. Harga buyback emas Antam tercatat Rp2.462.000 per gram.

Perlu diperhatikan, harga emas batangan Antam dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan harga yang berlaku.

Berikut daftar harga dasar emas batangan Antam berdasarkan ukuran pada Selasa, 22 September 2026:

Dari daftar tersebut, harga emas Antam ukuran 0,5 gram berada di level Rp1.363.500. Sementara emas ukuran 1.000 gram atau 1 kilogram tercatat Rp2.567.600.000.

Buyback Emas Antam

Selain harga jual, calon investor juga perlu memperhatikan harga buyback atau harga pembelian kembali emas oleh Antam.

Pada Selasa pagi, harga buyback tercatat Rp2.462.000 per gram.

Nilai buyback tersebut menjadi acuan bagi pemilik emas yang ingin menjual kembali emas batangan Antam sesuai ketentuan transaksi yang berlaku.

Transaksi jual kembali emas Antam juga memiliki ketentuan perpajakan.

Untuk transaksi buyback dengan nilai lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

Pajak tersebut dipotong langsung dari total nilai transaksi saat proses buyback.

Sementara pada transaksi pembelian emas Antam, terdapat PPh sebesar 0,25 persen dari harga dasar yang tercantum pada laman resmi.

Karena harga emas dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu, masyarakat yang hendak membeli maupun menjual emas disarankan mengecek harga terbaru sebelum melakukan transaksi.

Catatan: Harga dalam berita ini merupakan harga yang diberikan dalam data sumber pada pukul 08.49 WIB, Selasa, 22 September 2026, sehingga dapat berubah setelah waktu pemantauan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepengurusan baru Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Jambi mulai memetakan agenda organisasi untuk tiga tahun ke depan. Salah satu langkah awalnya adalah menyiapkan rapat kerja (raker) pertama yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026.

Persiapan raker tersebut dibahas dalam rapat rutin kepengurusan PWI Kota Jambi yang dipimpin Ketua PWI Kota Jambi Irwansyah, Senin 21 September 2026.

Rapat menjadi bagian dari konsolidasi awal setelah kepengurusan PWI Kota Jambi periode 2026–2029 terbentuk.

Pengurus membahas sejumlah persiapan, mulai dari materi raker, usulan program masing-masing bidang hingga target organisasi yang akan dibawa ke forum tersebut.

Irwansyah mengatakan, raker perdana memiliki posisi penting karena menjadi forum untuk menentukan arah kerja organisasi selama masa kepengurusan 2026–2029.

“Rapat kerja ini akan menjadi langkah awal bagi pengurus untuk menyusun program-program PWI Kota Jambi ke depan. Karena itu, sebelum raker dilaksanakan, kita perlu mempersiapkan berbagai hal, mulai dari materi pembahasan, usulan program masing-masing bidang, hingga target yang ingin dicapai selama kepengurusan,” ujar Irwansyah.

Program Kerja Tak Boleh Sekadar Daftar Kegiatan

Irwansyah meminta setiap bidang menyiapkan program yang tidak berhenti pada agenda administratif.

Program yang dirumuskan diharapkan memiliki manfaat langsung bagi anggota sekaligus mendukung peningkatan profesionalisme wartawan.

Ia menekankan pentingnya program yang realistis dan dapat diukur sehingga hasilnya dapat dievaluasi setelah dijalankan.

“Kita ingin raker nanti benar-benar menghasilkan program kerja yang bisa dilaksanakan, bukan sekadar daftar kegiatan. Setiap program harus memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat, baik bagi anggota PWI maupun bagi masyarakat,” katanya.

Dengan pendekatan tersebut, pembahasan dalam raker nantinya tidak hanya berkutat pada agenda organisasi, tetapi juga diarahkan pada kebutuhan anggota dan peran PWI dalam mendukung kualitas kehidupan pers di Kota Jambi.

Konsolidasi Jadi Agenda Awal Kepengurusan

Sebagai ketua yang kembali dipercaya memimpin PWI Kota Jambi periode 2026–2029, Irwansyah menyebut konsolidasi internal menjadi salah satu pekerjaan yang perlu diperkuat sejak awal kepengurusan.

Selain membangun soliditas pengurus dan anggota, sejumlah agenda yang akan disiapkan mencakup peningkatan kapasitas dan kompetensi wartawan, peningkatan kualitas jurnalistik, penguatan organisasi, kesejahteraan anggota serta kerja sama dengan berbagai pihak.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita membangun soliditas pengurus dan anggota. Setelah kepengurusan dilantik, kita harus segera bergerak dan bekerja sesuai program yang disepakati bersama,” ujar Irwansyah.

Menurutnya, keberhasilan program organisasi juga sangat bergantung pada keterlibatan masing-masing bidang.

Karena itu, setiap pengurus didorong menyampaikan gagasan dan usulan yang nantinya dapat dipertimbangkan dalam raker.

Oktober Jadi Titik Awal Program Tiga Tahun

Irwansyah berharap raker yang direncanakan pada Oktober mendatang tidak menjadi agenda formalitas.

Forum tersebut diharapkan menjadi ruang bagi seluruh pengurus untuk menyusun prioritas sekaligus menentukan target organisasi selama tiga tahun masa kepengurusan.

“Kita ingin semua pengurus ikut terlibat. Program kerja bukan hanya tanggung jawab ketua atau pengurus harian, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu, masing-masing bidang harus menyiapkan usulan dan gagasan terbaik untuk dibahas dalam raker,” katanya.

Hasil raker nantinya akan menjadi pijakan PWI Kota Jambi dalam menjalankan program kepengurusan periode 2026–2029.

Sebelum forum tersebut digelar, rapat rutin kepengurusan akan terus dimanfaatkan untuk mematangkan bahan pembahasan sekaligus memastikan setiap bidang memiliki rancangan program yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, konsolidasi awal kepengurusan tidak hanya diarahkan untuk menyusun agenda kegiatan, tetapi juga membangun fondasi organisasi agar program PWI Kota Jambi selama tiga tahun ke depan berjalan lebih terarah dan sesuai kebutuhan anggota.(*)