SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun menggelar Deklarasi Damai Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di tiga lokasi, yakni Kantor Camat Limun, Mandiangin, dan Sarolangun, Rabu 21 Oktober 2026.

Kegiatan ini bertujuan menjaga pelaksanaan Pilkades agar berlangsung aman, tertib, jujur, dan damai menjelang pemungutan suara pada 29 Oktober 2026.

Deklarasi tersebut melibatkan pemerintah daerah, para calon kepala desa, panitia penyelenggara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), TNI-Polri, serta masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati Sarolangun H. Hurmin menegaskan bahwa Pilkades merupakan bagian penting dari demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin desa sesuai dengan pilihan masing-masing.

Ia mengimbau seluruh calon kepala desa agar mengedepankan sportivitas serta siap menerima hasil pemilihan, baik menang maupun kalah.

“Pilkades ini merupakan pesta demokrasi masyarakat desa. Saya berharap seluruh calon dapat mengikuti setiap tahapan dengan baik, menjaga sportivitas, dan siap menerima hasil pemilihan dengan lapang dada. Jangan sampai perbedaan pilihan memecah persatuan dan persaudaraan di tengah masyarakat,” ujar Hurmin.

Menurutnya, seluruh calon beserta tim pendukung harus menjaga suasana tetap kondusif dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu perselisihan.

Ia juga mengingatkan agar praktik politik uang, kampanye hitam, penyebaran hoaks, provokasi, dan ujaran kebencian dihindari selama tahapan pemilihan berlangsung.

“Jangan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan aturan untuk meraih kemenangan. Mari kita ciptakan Pilkades yang jujur, damai, dan bermartabat. Siapa pun yang nantinya terpilih harus kita hormati bersama,” tegasnya.

Hurmin juga menekankan pentingnya netralitas panitia penyelenggara dan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas.

Apabila muncul perselisihan, ia meminta seluruh pihak menyelesaikannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.

Deklarasi damai di Kecamatan Limun dan Kecamatan Cermin Nan Gedang (CNG) melibatkan perwakilan dari 10 desa, terdiri atas enam desa di Kecamatan Limun dan empat desa di Kecamatan CNG.

Sementara itu, Pilkades di Kecamatan Mandiangin dijadwalkan berlangsung di enam desa.

Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT), Desa Gurun Tuo memiliki 609 pemilih, Gurun Tuo Simpang 1.115 pemilih, Rangkiling 563 pemilih, Rangkiling Simpang 1.730 pemilih, Kertopati 1.307 pemilih, dan Muaro Ketalo sebanyak 581 pemilih.

Dengan demikian, pelaksanaan Pilkades di wilayah Limun, CNG, dan Mandiangin mencakup 16 desa.

Kesiapan panitia, keamanan, serta partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pesta demokrasi di tingkat desa tersebut.

Berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan, penyampaian visi dan misi calon dijadwalkan berlangsung pada 22–24 Oktober 2026.

Selanjutnya, pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan pada 25–27 Oktober, sebelum pemungutan suara pada 29 Oktober 2026.

Hurmin berharap seluruh rangkaian tahapan Pilkades dapat berjalan lancar dengan dukungan semua pihak, termasuk calon kepala desa, panitia, aparat keamanan, dan masyarakat.

“Harapan kita, Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Sarolangun berjalan aman, tertib, dan damai hingga selesai. Kita ingin menghasilkan kepala desa yang amanah, berintegritas, serta mampu bekerja untuk memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Pemkab Sarolangun berharap deklarasi damai ini menjadi komitmen bersama untuk menjaga persatuan dan menciptakan suasana demokrasi yang sehat, sehingga perbedaan pilihan tidak mengganggu kerukunan masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – KAI Logistik Perusahaan yang bergerak di bidang layanan logistik terintegrasi, mencatatkan kinerja positif pada layanan angkutan sepeda motor melalui KALOG Express. Sepanjang Januari hingga September 2026, KAI Logistik telah mengangkut dan mendistribusikan sekitar 122 ribu unit sepeda motor dengan total volume mencapai sekitar 17.800 ton. Capaian ini menunjukkan peran KALOG Express dalam mendukung kebutuhan distribusi kendaraan bermotor antarkota melalui layanan logistik berbasis kereta api.

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  — Unit Reserse Kriminal Polsek Telanaipura, Polresta Jambi, mengamankan seorang pria berinisial S (32) yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus pencurian dengan kekerasan di Pasar Angso Duo Baru, Kota Jambi.

Polisi menangkap tersangka pada Senin 19 Oktober 2026, terkait peristiwa perampasan uang Rp31 juta yang terjadi pada Desember 2024.

Kasus tersebut bermula ketika seorang pedagang telur hendak menyetorkan uang hasil dagangannya ke Bank BRI.

Di tengah perjalanan menuju bank, korban dihadang beberapa orang di Blok A Pasar Angso Duo Baru, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin.

Kapolsek Telanaipura menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Jumat 13 Desember 2024 sekitar pukul 11.30 WIB.

Salah seorang pelaku diduga mengancam korban menggunakan pisau dari arah belakang, kemudian menusuk pinggang kanan korban.

Para pelaku lalu merampas uang tunai Rp31 juta milik korban dan melarikan diri. Setelah kejadian, korban mendapat penanganan medis di RS Bhayangkara.

Setelah penyelidikan berjalan, Unit Reskrim Polsek Telanaipura memperoleh informasi bahwa S sedang berada dalam pengamanan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dan akan menjalani proses asesmen terpadu (TAT) di BNNP Jambi.

Kanit Reskrim bersama Tim Operasional kemudian mengawal proses TAT hingga selesai.

Petugas selanjutnya menjemput S di balai rehabilitasi kawasan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, sebelum membawanya ke Polsek Telanaipura untuk menjalani pemeriksaan terkait perkara curas tersebut.

Polisi mengungkapkan, penanganan kasus ini mengacu pada laporan polisi tertanggal 23 Desember 2024.

Setelah mengamankan tersangka, penyidik melanjutkan proses hukum untuk melengkapi berkas perkara.

Dalam perkara ini, polisi menyebut tersangka dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (4) KUHP atau Pasal 479 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Penyidik Polsek Telanaipura selanjutnya akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jambi untuk mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tahap I.

Hingga kini, tersangka berada di Polsek Telanaipura untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Proses hukum berikutnya akan menentukan kelengkapan berkas dan kelanjutan penanganan perkara tersebut.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Jambi masuk tiga penerima penghargaan terbaik kategori kota wilayah Sumatera dalam ajang TPAKD Award 2026.

Capaian ini menempatkan Kota Jambi bersama Kota Pematangsiantar dan Kota Metro sebagai daerah penerima penghargaan dalam kategori tersebut.

Pengumuman berlangsung dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 22 Oktober 2026.

Penghargaan ini berkaitan dengan upaya daerah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Penetapan penerima penghargaan mengacu pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif Nomor 594 Tahun 2026 tentang Penetapan Nominasi dan Penerima Penghargaan TPAKD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2026.

Bagi Pemerintah Kota Jambi, capaian tersebut menjadi dorongan untuk memperluas akses pembiayaan, memperkuat literasi keuangan, dan meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan formal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemkot Jambi menjalankan program perluasan akses keuangan melalui kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan, pengembangan transaksi digital, serta edukasi kepada masyarakat.

Salah satu program yang berkaitan dengan upaya tersebut ialah Bantuan Kelompok Usaha Masyarakat (Banharkat), program bantuan permodalan yang menawarkan akses modal usaha berbunga rendah.

Program ini menjadi bagian dari prioritas Kota Jambi Bahagia untuk mendukung pelaku usaha dalam mengembangkan kegiatan ekonominya.

Akses permodalan formal dapat membantu pelaku UMKM memenuhi kebutuhan usaha dan mengembangkan kegiatan produktif.

Namun, manfaatnya juga bergantung pada ketepatan sasaran penerima, kemudahan persyaratan, kemampuan membayar, serta pendampingan pengelolaan keuangan.

Pemkot Jambi juga mendorong pemanfaatan transaksi digital agar masyarakat dan pelaku usaha semakin terbiasa menggunakan layanan keuangan formal.

Langkah tersebut perlu berjalan beriringan dengan edukasi mengenai keamanan transaksi, pengelolaan arus kas, dan pemilihan produk keuangan sesuai kebutuhan.

Perluasan akses keuangan tidak cukup hanya dengan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menggunakan rekening atau memperoleh pembiayaan.

Masyarakat juga perlu memahami biaya, risiko, hak, dan kewajiban ketika memanfaatkan produk jasa keuangan.

Karena itu, literasi keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam program TPAKD.

Pemahaman yang memadai dapat membantu masyarakat mengambil keputusan finansial secara lebih bijak sekaligus mengenali tawaran pinjaman ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Bagi pelaku usaha kecil, kemampuan mengelola modal dan memisahkan keuangan pribadi dari keuangan usaha juga berperan dalam menjaga keberlanjutan bisnis.

Akses pembiayaan yang lebih luas akan memberikan manfaat optimal apabila diikuti pengelolaan dana yang sehat.

Meski TPAKD Kota Jambi masuk tiga penerima terbaik di wilayah Sumatera, capaian tersebut belum dengan sendirinya menunjukkan seberapa besar peningkatan akses keuangan yang dirasakan masyarakat.

Data mengenai jumlah penerima pembiayaan, pertumbuhan pengguna layanan keuangan formal, penyaluran modal kepada UMKM, dan dampak program terhadap perkembangan usaha dapat memberikan gambaran yang lebih terukur.

Rakornas TPAKD 2026 mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam agenda yang sama, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).

Pembentukan lembaga tersebut diharapkan memperkuat upaya peningkatan inklusi dan kesejahteraan keuangan masyarakat, termasuk kepemilikan rekening serta akses layanan keuangan hingga tingkat keluarga.

TPAKD sendiri menjadi wadah koordinasi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mempercepat akses keuangan sesuai kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

Pengakuan di tingkat nasional memberikan momentum bagi Kota Jambi untuk melanjutkan program perluasan akses keuangan.

Tantangan berikutnya terletak pada kemampuan memastikan masyarakat, terutama UMKM dan kelompok yang belum terjangkau layanan formal, memperoleh manfaat secara nyata.

Pemkot Jambi menyatakan akan terus memperkuat kerja sama dengan lembaga jasa keuangan, memperluas peluang pembiayaan usaha, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Ke depan, keberhasilan program TPAKD tidak hanya tercermin dari penghargaan yang diterima, tetapi juga dari semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan keuangan yang aman dan terjangkau, berkembangnya usaha produktif, serta meningkatnya kemampuan keluarga dalam mengelola keuangan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Wali Kota Jambi Maulana membidik dua target besar dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-55 Tingkat Provinsi Jambi 2026.

Selain ingin memastikan Kota Jambi sukses sebagai tuan rumah, Maulana juga menargetkan daerahnya mempertahankan gelar juara umum yang telah diraih selama empat tahun berturut-turut.

Target ganda tersebut menjadi fokus Pemerintah Kota Jambi menjelang pelaksanaan MTQ pada 30 Oktober hingga 8 November 2026.

Maulana meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan panitia mematangkan persiapan agar pelayanan kepada kafilah berjalan optimal sekaligus mendukung pencapaian prestasi Kota Jambi.

Maulana bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha memimpin rapat finalisasi persiapan MTQ di Aula Bapperida Kota Jambi, Rabu 21 Oktober 2026.

Rapat tersebut melibatkan jajaran Pemkot Jambi, perwakilan Kementerian Agama, instansi vertikal, serta sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor.

“Persiapkan semuanya seoptimal mungkin dan lakukan yang terbaik, karena ini menyangkut marwah Kota Jambi sebagai tuan rumah,” tegas Maulana.

Bagi Maulana, keberhasilan MTQ tidak cukup diukur dari kelancaran seremoni dan banyaknya peserta yang hadir.

Kota Jambi juga ingin menunjukkan kemampuan bersaing melalui prestasi para peserta dalam berbagai cabang perlombaan.

Di satu sisi, Pemkot Jambi harus memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, mulai dari penyambutan kafilah, kesiapan lokasi lomba, akomodasi, hingga pelayanan peserta.

Di sisi lain, Kota Jambi membawa ambisi mempertahankan posisi juara umum di tengah persaingan kafilah dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

Target tersebut menuntut koordinasi yang kuat antara panitia penyelenggara, perangkat daerah, petugas pendamping, dan pihak-pihak yang menangani masing-masing cabang lomba.

Maulana meminta setiap perangkat daerah yang bertanggung jawab atas cabang perlombaan memperkuat kolaborasi dan memastikan kesiapan teknis sebelum kegiatan dimulai.

Ia juga mengingatkan panitia agar tidak mengabaikan hal-hal mendasar, seperti kebersihan lokasi, kesiapan tempat, dan kualitas pelayanan bagi peserta maupun pengunjung.

Untuk mendukung penyelenggaraan, Maulana menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), agar tidak melakukan perjalanan dinas ke luar daerah selama MTQ berlangsung, kecuali dalam kondisi darurat.

Ia meminta ASN ikut menyemarakkan kegiatan dan, jika memungkinkan, memberikan dukungan kepada para kafilah.

Namun, Maulana menegaskan bahwa dukungan tersebut harus merata tanpa membedakan peserta berdasarkan asal kabupaten atau kota.

“Tidak boleh ada ASN, baik PNS maupun PPPK, yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah selama MTQ berlangsung, kecuali dalam kondisi darurat. Kita harus ikut meramaikan MTQ ini. Syukur-syukur bisa turut membantu dan memberikan dukungan kepada para kafilah, namun jangan membeda-bedakan kafilah kabupaten/kota,” ujarnya.

Instruksi tersebut menjadi salah satu langkah Pemkot Jambi untuk mengoptimalkan keterlibatan aparatur selama kegiatan.

Meski demikian, capaian dua target yang dicanangkan Maulana juga bergantung pada kesiapan teknis, koordinasi lintas sektor, dan kemampuan peserta dalam menghadapi persaingan di setiap cabang lomba.

MTQ ke-55 akan berpusat di kawasan Kantor Wali Kota Jambi dan sejumlah masjid di berbagai wilayah kota.

Panitia menyiapkan sejumlah agenda, antara lain penyambutan kafilah, pawai ta’aruf, bazar, pelantikan dewan hakim, seminar Al-Qur’an, serta acara pembukaan dan penutupan.

Kafilah dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dijadwalkan mulai berdatangan pada 30 Oktober 2026.

Karena itu, Maulana meminta petugas pendamping atau liaison officer (LO) memberikan sambutan dan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta.

Pemkot Jambi juga memberi perhatian pada potensi hujan pada akhir Oktober.

Maulana meminta panitia menyiapkan langkah antisipasi agar cuaca tidak mengganggu rangkaian kegiatan, terutama agenda yang berlangsung di ruang terbuka.

Selain mengejar kelancaran teknis, Maulana mengajak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Jambi berpartisipasi dalam menyukseskan MTQ.

Ia ingin penyelenggaraan ini sekaligus memperlihatkan keharmonisan dan toleransi antarumat beragama di Kota Jambi.

“Tunjukkan bahwa Kota Jambi adalah kota yang harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antarumat beragama,” katanya.

MTQ ke-55 Tingkat Provinsi Jambi akan mempertandingkan berbagai cabang yang menguji kemampuan peserta dalam membaca, menghafal, memahami, dan mengembangkan kajian Al-Qur’an serta hadis.

Berdasarkan materi persiapan panitia, cabang lomba yang akan dipertandingkan meliputi:

1. Seni baca Al-Qur’an golongan remaja dan dewasa.
2. Tartil dan tilawah Al-Qur’an untuk anak-anak serta peserta tunanetra.
3. Qiraat Al-Qur’an golongan mujawwad dan murattal untuk remaja dan dewasa.
4. Hifzil Qur’an golongan 1 juz dan tilawah serta 5 juz dan tilawah.
5. Hifzil Qur’an golongan 10 juz, 20 juz, dan 30 juz.
6. Tafsir Al-Qur’an dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris.
7. Fahmil Qur’an dan Syarhil Qur’an.
8. Musabaqah Hadits Nabi golongan 100 hadits dan 500 hadits.
9. Kaligrafi Al-Qur’an golongan naskah, hiasan mushaf, kontemporer, dan digital.
10. Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an.
11. Karya Tulis Ilmiah Hadits.
12. Barzanji Marhaba.

Ragam perlombaan tersebut menjadi bagian penting dari persaingan antarkafilah.

Bagi Kota Jambi, hasil kompetisi akan menjadi salah satu penentu tercapai atau tidaknya target mempertahankan gelar juara umum.

Pelaksanaan MTQ pada 30 Oktober hingga 8 November 2026 akan menjadi momentum bagi Kota Jambi untuk membuktikan kesiapan sebagai tuan rumah sekaligus mempertahankan prestasi.

Maulana telah menegaskan dua sasaran yang ingin dicapai.

Namun, keberhasilan penyelenggaraan dan hasil akhir kompetisi tetap bergantung pada pelaksanaan di lapangan, kesiapan seluruh pihak, serta performa peserta dari masing-masing daerah.

Pemkot Jambi berharap MTQ ke-55 tidak hanya memperkuat syiar Islam dan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an, tetapi juga meninggalkan kesan positif bagi seluruh kafilah. Pada saat yang sama, Kota Jambi membawa ambisi untuk kembali berdiri sebagai juara umum.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi mematangkan persiapan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-55 Tingkat Provinsi Jambi yang berlangsung pada 30 Oktober hingga 8 November 2026.

Selain memastikan penyelenggaraan berjalan lancar, Wali Kota Jambi Maulana juga membidik keberhasilan prestasi dengan mempertahankan gelar juara umum yang telah diraih Kota Jambi selama empat tahun berturut-turut.

Maulana bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha memimpin rapat finalisasi persiapan MTQ di Aula Bapperida Kota Jambi, Rabu 21 Oktober 2026.

Rapat tersebut membahas kesiapan panitia, pelayanan kafilah, lokasi kegiatan, hingga langkah antisipasi terhadap potensi hujan.

“Persiapkan semuanya seoptimal mungkin dan lakukan yang terbaik, karena ini menyangkut marwah Kota Jambi sebagai tuan rumah,” kata Maulana.

Salah satu arahan Maulana menyasar kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN). Ia meminta seluruh ASN, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tidak melakukan perjalanan dinas ke luar daerah selama MTQ berlangsung, kecuali dalam kondisi darurat.

Maulana juga mengajak ASN berpartisipasi menyemarakkan kegiatan dan membantu para kafilah.

Namun, ia mengingatkan seluruh pihak agar memberikan dukungan secara adil tanpa membedakan asal kabupaten atau kota peserta.

Instruksi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Jambi mengerahkan dukungan internal selama penyelenggaraan.

Panitia dari setiap perangkat daerah juga harus memperkuat koordinasi dan memastikan kesiapan lokasi, kebersihan, serta pelayanan bagi peserta dan pengunjung.

Pemkot Jambi merencanakan pusat kegiatan MTQ di kawasan Kantor Wali Kota Jambi dan sejumlah masjid di berbagai wilayah kota.

Rangkaian acara mencakup penyambutan kafilah, pawai ta’aruf, bazar, pelantikan dewan hakim, seminar Al-Qur’an, serta seremoni pembukaan dan penutupan.

Kafilah dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dijadwalkan mulai berdatangan pada 30 Oktober 2026.

Karena itu, Maulana meminta petugas pendamping atau liaison officer (LO) dari setiap daerah memberikan sambutan dan pelayanan terbaik.

Kesiapan akomodasi, koordinasi antarpanitia, serta kelancaran mobilitas peserta menjadi bagian penting dari persiapan.

Pemkot juga perlu memastikan informasi lokasi lomba dan layanan pendukung tersampaikan dengan jelas kepada setiap kafilah.

Selain pelayanan peserta, faktor cuaca turut menjadi perhatian dalam rapat finalisasi.

Maulana meminta panitia mengantisipasi potensi hujan pada akhir Oktober dengan menyiapkan langkah teknis agar kegiatan tetap berjalan nyaman dan aman.

Kesiapan tersebut penting, terutama untuk rangkaian kegiatan yang berlangsung di ruang terbuka, termasuk pawai ta’aruf dan aktivitas pendukung lainnya.

Panitia perlu memastikan lokasi alternatif, perlindungan peralatan, serta pengaturan peserta dan pengunjung sesuai kebutuhan lapangan.

Maulana juga mengajak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Jambi berpartisipasi dalam menyukseskan MTQ.

Menurutnya, penyelenggaraan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Kota Jambi untuk memperlihatkan kerukunan dan toleransi antarumat beragama.

“Tunjukkan bahwa Kota Jambi adalah kota yang harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antarumat beragama,” ujarnya.

MTQ ke-55 Tingkat Provinsi Jambi menghadirkan berbagai cabang lomba yang menguji kemampuan peserta dalam membaca, menghafal, memahami, serta mengembangkan kajian Al-Qur’an dan hadis.

Berikut cabang lomba yang tercantum dalam materi persiapan panitia:

1. Seni baca Al-Qur’an golongan remaja dan dewasa.
2. Tartil dan tilawah Al-Qur’an untuk anak-anak serta peserta tunanetra.
3. Qiraat Al-Qur’an golongan mujawwad dan murattal untuk remaja dan dewasa.
4. Hifzil Qur’an golongan 1 juz dan tilawah serta 5 juz dan tilawah.
5. Hifzil Qur’an golongan 10 juz, 20 juz, dan 30 juz.
6. Tafsir Al-Qur’an dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris.
7. Fahmil Qur’an dan Syarhil Qur’an.
8. Musabaqah Hadits Nabi golongan 100 hadits dan 500 hadits.
9. Kaligrafi Al-Qur’an golongan naskah, hiasan mushaf, kontemporer, dan digital.
10. Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an.
11. Karya Tulis Ilmiah Hadits.
12. Barzanji Marhaba.

Beragam cabang tersebut memberi ruang bagi peserta untuk menunjukkan kemampuan tilawah, hafalan, pemahaman keagamaan, penulisan ilmiah, hingga seni kaligrafi.

Dengan jadwal pelaksanaan yang semakin dekat, Pemkot Jambi menghadapi dua sasaran sekaligus, memastikan seluruh rangkaian MTQ berjalan tertib dan memberikan pelayanan optimal kepada kafilah dari seluruh daerah, sekaligus mempertahankan prestasi sebagai juara umum.

Keberhasilan penyelenggaraan tidak hanya bergantung pada kesiapan seremoni. Koordinasi antarpanitia, kesiapan lokasi, layanan peserta, dan mitigasi cuaca juga menentukan kelancaran kegiatan selama 10 hari.

Pemkot Jambi berharap MTQ ke-55 menjadi momentum untuk memperkuat syiar Islam, meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an, serta meneguhkan nilai keagamaan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun Rp10.000 per gram menjadi Rp2.540.000 pada perdagangan Jumat.

Sebelumnya, harga emas Antam berada di level Rp2.550.000 per gram.

Berdasarkan data yang dipantau dari laman resmi Logam Mulia di Jakarta pada pukul 08.58 WIB, harga beli kembali atau buyback juga turun menjadi Rp2.335.000 per gram.

Pergerakan tersebut menjadi perhatian bagi masyarakat yang berencana membeli emas batangan maupun menjual kembali emas yang mereka miliki.

Meski demikian, keputusan transaksi perlu mempertimbangkan selisih harga jual dan buyback, pajak, serta tujuan investasi masing-masing.

Daftar Harga Emas Antam Terbaru

Harga emas Antam berbeda sesuai berat batangan. Berikut daftar harga dasar berdasarkan data yang tersedia:

• 0,5 gram: Rp1.320.000
• 1 gram: Rp2.540.000
• 2 gram: Rp5.020.000
• 3 gram: Rp7.505.000
• 5 gram: Rp12.475.000
• 10 gram: Rp24.895.000
• 25 gram: Rp62.112.000
• 50 gram: Rp124.145.000
• 100 gram: Rp248.212.000
• 250 gram: Rp620.265.000
• 500 gram: Rp1.240.320.000
• 1.000 gram: Rp2.480.600.000

Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan dari Logam Mulia.

Calon pembeli sebaiknya memeriksa harga pada laman resmi sebelum melakukan transaksi.

Pajak Pembelian dan Buyback Emas Antam

Selain harga dasar, pembeli dan penjual perlu memperhitungkan ketentuan pajak yang berlaku.

Transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10 juta, menurut informasi dalam data yang dirujuk, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

Pajak tersebut dipotong langsung dari nilai transaksi.

Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh sebesar 0,25 persen dari harga dasar yang tercantum di laman resmi Logam Mulia, sesuai ketentuan yang berlaku.

Perbedaan antara harga jual dan harga buyback juga perlu menjadi pertimbangan.

Harga jual merupakan nilai yang dibayar saat membeli emas, sedangkan buyback merupakan nilai yang diterima saat menjualnya kembali kepada penyedia layanan.

Karena itu, penurunan harga emas tidak otomatis menjadi sinyal untuk membeli atau menjual.

Masyarakat perlu mempertimbangkan kebutuhan dana, jangka waktu investasi, biaya transaksi, dan perkembangan harga berikutnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Indonesia menyoroti pentingnya sistem perpajakan yang adil di tengah pertumbuhan ekonomi digital dan industri aset kripto. Kebijakan pajak yang proporsional dinilai perlu menjaga kepatuhan sekaligus mendukung daya saing pelaku usaha dan keberlanjutan industri aset digital di dalam negeri.

Wakil Menteri Keuangan, Nurkholisoh Ibnu Aman, mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat dan perusahaan bertransaksi, termasuk melalui layanan digital lintas negara yang dapat beroperasi tanpa kehadiran fisik di Indonesia.

“Teknologi telah mengubah cara kita bertransaksi. Toko kecil dapat melayani pelanggan yang jauh. Perusahaan asing dapat menyediakan layanan tanpa harus mendirikan kantor di Indonesia. Namun, keadilan tetap penting,” kata Nurkholisoh dalam keterangan resmi Kementerian Keuangan.

Isu tersebut semakin relevan seiring pertumbuhan penggunaan aset digital di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah akun konsumen aset digital di Indonesia telah mencapai lebih dari 23 juta per Agustus 2026.

Pemerintah Siapkan Tiga Fokus Perpajakan

Dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital dan aset kripto, pemerintah menyampaikan tiga fokus utama perpajakan trading crypto.

Pertama, mendorong aturan perpajakan yang adil sekaligus mempermudah kepatuhan bagi pelaku usaha domestik maupun perusahaan asing. Kedua, memperjelas pembagian peran dan akuntabilitas antar lembaga di sektor keuangan. Ketiga, memperkuat kerja sama dan pertukaran informasi perpajakan lintas negara, termasuk melalui Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) yang dikembangkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

CARF dirancang untuk meningkatkan transparansi perpajakan aset kripto melalui pelaporan dan pertukaran informasi antara otoritas pajak. Kerangka ini menjadi relevan karena transaksi aset digital dapat melibatkan platform dan penyedia layanan dari berbagai yurisdiksi.

Meski demikian, pemerintah belum merinci jadwal penerapan CARF di Indonesia maupun mengumumkan perubahan tarif atau kewajiban pajak kripto baru dalam pernyataan tersebut.

Keadilan Pajak Penting bagi Pertumbuhan Industri

CEO dan Founder FLOQ, Yudhono Rawis, menilai kebijakan perpajakan aset kripto perlu menyeimbangkan kepentingan penerimaan negara dengan kepastian usaha dan daya saing industri. Menurutnya, keadilan pajak juga perlu tercermin dalam penerapan aturan yang proporsional bagi pelaku usaha lokal maupun penyedia layanan asing yang melayani konsumen Indonesia.

“Bagi industri kripto, keadilan pajak menjadi faktor penting untuk membangun ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Pelaku usaha membutuhkan kepastian aturan dan perlakuan yang proporsional agar dapat menjalankan kewajibannya sekaligus terus mengembangkan bisnis di Indonesia,” ungkap Yudho.

Ia menambahkan, kebijakan perpajakan juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap arus modal atau capital flow. Dalam industri yang beroperasi lintas negara, perbedaan beban pajak dan kepatuhan dapat mempengaruhi keputusan pengguna maupun pelaku usaha dalam memilih platform dan menentukan lokasi aktivitas bisnis.

“Tujuan penerimaan negara perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga daya saing industri. Kebijakan yang jelas, adil, dan proporsional dapat membantu mempertahankan aktivitas ekonomi digital di dalam negeri, mendorong investasi, serta membuka ruang bagi industri kripto untuk bertumbuh,” lanjut CEO FLOQ.

Perlindungan Konsumen Tetap Jadi Perhatian

Selain keadilan bagi pelaku usaha, kejelasan aturan perpajakan juga penting untuk melindungi konsumen. Pengguna aset kripto perlu memahami kewajiban yang berlaku, sementara pelaku usaha membutuhkan pedoman yang konsisten untuk menjalankan kepatuhan dan meningkatkan kualitas layanan.

Yudho menilai pertumbuhan industri yang berkelanjutan perlu didukung oleh kebijakan yang memperhatikan kepentingan negara, pelaku usaha, dan pengguna secara seimbang.

“Perlindungan konsumen dan pertumbuhan industri seharusnya berjalan beriringan. Pengguna membutuhkan kejelasan mengenai kewajibannya, sedangkan pelaku usaha memerlukan kepastian regulasi. Dengan pendekatan yang seimbang, kepercayaan terhadap ekosistem aset digital dapat terus dibangun,” ujarnya.

Ke depan, tantangan pemerintah adalah memastikan kebijakan perpajakan mampu mengikuti perkembangan transaksi digital lintas negara tanpa menciptakan ketidakpastian yang tidak perlu. Keadilan penerapan pajak, transparansi, dan perlindungan konsumen akan menjadi aspek penting dalam mendukung daya saing serta pertumbuhan industri aset kripto Indonesia.

About FLOQ

FLOQ adalah platform perdagangan aset digital yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). FLOQ berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman investasi yang aman, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan fokus pada inovasi, edukasi, serta kepatuhan terhadap regulasi, FLOQ bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekosistem aset digital di Indonesia.   

FLOQ memiliki komunitas aktif dengan lebih dari 250.000 followers yang tersebar di tujuh platform media sosial, didukung oleh lebih dari 25.000 anggota komunitas aktif. FLOQ juga berkomitmen untuk meningkatkan literasi dan edukasi aset digital melalui FLOQ Akademi yang dapat diakses secara gratis oleh pengguna maupun masyarakat umum.

Hingga saat ini, FLOQ telah mencatat lebih dari 1,8 juta pengguna terdaftar dan lebih dari 2 juta unduhan aplikasi. Platform ini mendukung lebih dari 100 aset digital dan terus berfokus pada pengembangan ekosistem serta kolaborasi strategis untuk menghadirkan manfaat nyata bagi pengguna di era ekonomi digital.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang 2026 mendorong pelaku pasar untuk kembali mencermati risiko dan diversifikasi portofolio investasi.

Di tengah tekanan pasar saham domestik dan pergerakan nilai tukar rupiah, aset alternatif seperti Bitcoin turut menjadi perhatian, meski memiliki karakteristik risiko dan dinamika harga yang berbeda dari saham.

Berdasarkan data BEI pada Senin (19/10/2026), IHSG telah terkoreksi sekitar 40% sepanjang tahun berjalan, menjadikan pasar saham Indonesia salah satu yang berkinerja terburuk secara global.

Tekanan tersebut mengikuti kejatuhan tajam pada perdagangan Jumat (16/10/2026), ketika IHSG merosot 11,4% setelah MSCI menyampaikan kekhawatiran terkait aksesibilitas dan transparansi pasar Indonesia serta membuka konsultasi mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar Indonesia. Potensi perubahan status tersebut turut memunculkan kekhawatiran mengenai arus keluar modal asing.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pergerakan pasar saham domestik tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja perusahaan, tetapi juga oleh persepsi investor global, likuiditas, transparansi pasar, dan risiko makroekonomi.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah juga menjadi salah satu indikator yang diperhatikan investor. Rupiah dibuka menguat tipis ke level Rp18.025 per dolar AS pada Senin (19/10/2026). Pergerakan mata uang ini menjadi bagian dari konteks ekonomi yang dapat memengaruhi keputusan investasi, terutama pada aset yang diperdagangkan secara global.

Bitcoin dan Dinamika Aset Alternatif

Di tengah kondisi tersebut, Bitcoin menjadi salah satu aset yang dapat dicermati investor ketika mengevaluasi pilihan di luar instrumen investasi konvensional. Namun, kehadiran aset kripto dalam portofolio tidak serta-merta menghilangkan risiko, sebab harganya juga dapat bergerak tajam akibat perubahan likuiditas global, sentimen pasar, arus modal, dan perkembangan regulasi.

Data historis pasangan BTC/IDR menunjukkan bahwa harga Bitcoin dalam rupiah mengalami pergerakan yang signifikan sepanjang 2026.

Berdasarkan data historis FLOQ, harga BTC/IDR sempat berada di kisaran Rp1,02 miliar dalam rentang 52 minggu dan mencapai kisaran Rp1,93 miliar pada titik tertingginya dalam periode tersebut. Pada 19 Oktober 2026, data yang sama mencatat harga Bitcoin sekitar Rp1,48 miliar.

Pergerakan tersebut memperlihatkan bahwa Bitcoin memiliki dinamika harga tersendiri. Meski kerap dibahas sebagai alternatif investasi, kinerja historisnya tidak menjamin keuntungan di masa mendatang. Harga dalam rupiah juga dipengaruhi oleh perubahan harga Bitcoin di pasar global dan pergerakan nilai tukar.

Karena itu, grafik historis BTC/IDR, termasuk titik tertinggi sepanjang masa (all-time high atau ATH), dapat menjadi referensi untuk memahami siklus harga dan volatilitas. 

Halving Berikutnya dan Prospek Pasar Kripto

Selain pergerakan harga, investor juga mencermati faktor fundamental jaringan Bitcoin, termasuk peristiwa halving. Mekanisme ini mengurangi separuh imbalan Bitcoin bagi penambang setiap 210.000 blok, atau kurang lebih setiap empat tahun. Halving terakhir berlangsung pada April 2024, sedangkan halving berikutnya diperkirakan terjadi pada 2028.

Menjelang periode tersebut, pelaku pasar dapat memperhatikan dinamika suplai Bitcoin baru, permintaan investor, likuiditas, serta perkembangan adopsi aset digital. Meski demikian, halving bukan indikator yang dapat berdiri sendiri untuk memprediksi harga. Dampaknya terhadap pasar bergantung pada berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi global dan seberapa jauh ekspektasi pasar telah tercermin dalam harga.

CEO dan Founder FLOQ, Yudhono Rawis, menilai bahwa periode sebelum halving berikutnya masih menyisakan ruang bagi perubahan sentimen dan dinamika harga Bitcoin.

“Kalau melihat siklus Bitcoin, halving berikutnya diperkirakan masih sekitar 600 hari lagi dari posisi kita sekarang. Artinya, pasar masih punya waktu untuk merespons berbagai perkembangan, baik dari sisi permintaan, likuiditas, adopsi, maupun kondisi makroekonomi. Namun, kita juga tidak bisa berasumsi bahwa harga belum sepenuhnya memperhitungkan halving atau bahwa kenaikan besar pasti terjadi pada 2027,” kata Yudho.

Menurutnya, perkembangan industri aset digital juga perlu dilihat dari sisi regulasi dan kualitas partisipasi pasar. Kerangka pengawasan yang semakin matang dapat membantu membangun kepastian bagi pelaku industri dan konsumen, tetapi tidak menghilangkan risiko fluktuasi harga maupun risiko yang melekat pada setiap produk investasi.

“Hal menarik untuk dicermati menjelang 2027 bukan hanya halving, melainkan bagaimana perkembangan regulasi, akses investor, infrastruktur perdagangan, dan permintaan riil bergerak bersama. Bitcoin memiliki karakteristik suplai yang berbeda dari aset keuangan konvensional, tetapi arah harganya tetap dipengaruhi banyak faktor. Karena itu, ruang pertumbuhan perlu dilihat sebagai kemungkinan, bukan kepastian,” tambahnya.

Diversifikasi Bukan Berarti Bebas Risiko

Dalam situasi pasar yang bergejolak, diversifikasi dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mengelola eksposur investasi. Namun, diversifikasi tidak selalu berarti menambah sebanyak mungkin jenis aset. Investor perlu memahami hubungan pergerakan antaraset, jangka waktu investasi, kebutuhan likuiditas, serta toleransi terhadap potensi kerugian.

Saham dan Bitcoin memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi keduanya dapat mengalami tekanan secara bersamaan ketika investor mengurangi eksposur terhadap aset berisiko.

Oleh karena itu, keputusan untuk mengalokasikan dana ke aset kripto perlu mempertimbangkan volatilitas yang tinggi, kemungkinan penurunan harga yang tajam, keamanan penyimpanan aset, dan kondisi keuangan masing-masing investor.

Perkembangan pasar saham Indonesia dan aset kripto pada akhirnya memperlihatkan pentingnya pengambilan keputusan berbasis data, bukan semata-mata mengikuti perubahan sentimen. Dengan memantau indikator makroekonomi, perkembangan regulasi, likuiditas, serta fundamental masing-masing aset, investor dapat mengevaluasi pilihan portofolionya secara lebih terukur.

Yudho memandang edukasi dan pemahaman risiko sebagai bagian penting dari perkembangan industri aset digital. Dalam kondisi pasar yang dinamis, informasi mengenai mekanisme pasar, karakteristik aset, dan kerangka regulasi dapat membantu masyarakat memahami peluang sekaligus keterbatasan setiap instrumen investasi.

About FLOQ

FLOQ adalah platform perdagangan aset digital yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). FLOQ berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman investasi yang aman, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan fokus pada inovasi, edukasi, serta kepatuhan terhadap regulasi, FLOQ bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekosistem aset digital di Indonesia.   

FLOQ memiliki komunitas aktif dengan lebih dari 250.000 followers yang tersebar di tujuh platform media sosial, didukung oleh lebih dari 25.000 anggota komunitas aktif. FLOQ juga berkomitmen untuk meningkatkan literasi dan edukasi aset digital melalui FLOQ Akademi yang dapat diakses secara gratis oleh pengguna maupun masyarakat umum.

Hingga saat ini, FLOQ telah mencatat lebih dari 1,8 juta pengguna terdaftar dan lebih dari 2 juta unduhan aplikasi. Platform ini mendukung lebih dari 100 aset digital dan terus berfokus pada pengembangan ekosistem serta kolaborasi strategis untuk menghadirkan manfaat nyata bagi pengguna di era ekonomi digital.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI melalui Branch Office BRI Yogyakarta Cik Diktiro terus memperkuat komitmennya dalam mendorong percepatan digitalisasi ekonomi masyarakat melalui kegiatan Grebek Pasar dan Kawasan Unggulan Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan dengan menyasar sejumlah pusat aktivitas ekonomi, mulai dari pasar tradisional hingga kawasan perdagangan dan pariwisata, sebagai upaya memperluas edukasi serta meningkatkan pemanfaatan layanan digital BRI di kalangan pelaku usaha.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 05.00 WIB ini menyasar kawasan Mangkubumi, Malioboro, dan Keraton, dengan cakupan pemetaan di sejumlah titik strategis, meliputi kawasan Tugu, Pasar Kranggan, Jalan Mangkubumi, Malioboro, Pasar Beringharjo, Sosrowijayan, Dagen, Pajeksan, Pathuk, hingga kawasan Keraton. Pemetaan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik kawasan, aktivitas usaha, serta kebutuhan transaksi para pelaku ekonomi, sehingga edukasi dan sosialisasi layanan digital dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Aktivitas sejak pagi buta menjadi perhatian utama dalam kegiatan ini. Ketika sebagian masyarakat masih memulai aktivitas hariannya, roda perekonomian di pasar dan kawasan perdagangan telah bergerak melalui transaksi antara pedagang, pemasok, pembeli, hingga pelaku usaha pendukung lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perputaran ekonomi masyarakat berlangsung sejak dini hari, sehingga kemudahan transaksi menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran aktivitas usaha.

Branch Office Head BRI Yogyakarta Cik Ditiro, Rizqi Darajat, menyampaikan bahwa digitalisasi merupakan bagian penting dalam mendukung perkembangan usaha dan memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat. Menurutnya, pemanfaatan layanan digital dapat membantu pelaku usaha menjalankan transaksi secara lebih praktis, memberikan kenyamanan bagi pelanggan, serta mendukung proses perputaran uang yang lebih cepat dan efisien.

“BRI terus mendorong pelaku usaha untuk semakin mengenal dan memanfaatkan layanan digital dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Kemajuan ekonomi digital memberikan banyak kemudahan, mulai dari proses transaksi yang lebih praktis, kenyamanan bagi penjual dan pembeli, hingga mendukung kelancaran perputaran uang. Melalui kegiatan Grebek Pasar dan Kawasan Unggulan ini, kami ingin hadir lebih dekat dengan pelaku usaha, memahami kebutuhan mereka, sekaligus memberikan edukasi agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara lebih luas,” ujar Rizqi.

Melalui kegiatan ini, Branch Office BRI Yogyakarta Cik Diktiro juga melakukan pendekatan langsung kepada pelaku usaha untuk memperkenalkan manfaat layanan transaksi digital, sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi keuangan. Pendekatan secara langsung diharapkan dapat membantu pelaku usaha memahami penggunaan layanan digital sesuai kebutuhan bisnis, baik dalam melayani pelanggan maupun mengelola aktivitas transaksi sehari-hari.

Pemetaan kawasan unggulan menjadi langkah strategis untuk memahami potensi ekonomi di setiap wilayah. Pasar tradisional, pusat perdagangan, kawasan wisata, hingga sentra usaha lokal memiliki karakteristik dan kebutuhan transaksi yang berbeda. Dengan memahami kondisi tersebut, BRI dapat memperkuat pendekatan layanan yang relevan serta mendorong semakin luasnya pemanfaatan ekosistem digital oleh pelaku usaha dan masyarakat.

Kegiatan Grebek Pasar dan Kawasan Unggulan Yogyakarta merupakan bentuk nyata komitmen BRI dalam memajukan ekonomi masyarakat melalui perluasan akses dan edukasi layanan keuangan digital. BRI tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan perbankan, tetapi juga sebagai mitra strategis yang mendukung pelaku usaha untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, meningkatkan efisiensi transaksi, serta membuka peluang pertumbuhan usaha yang lebih berkelanjutan.

Ke depan, Branch Office BRI Yogyakarta Cik Diktiro akan terus memperkuat sinergi dengan pelaku usaha dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi digital di berbagai sektor ekonomi. Melalui pendampingan, edukasi, dan penguatan pemanfaatan layanan digital, BRI berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta menghadirkan kontribusi nyata bagi kemajuan UMKM dan masyarakat Indonesia.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES