SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID — Program imunisasi dan penguatan layanan kesehatan ibu-anak di Kota Sungai Penuh mendapat perhatian Kementerian PPN/Bappenas.

Capaian tersebut dinilai sebagai salah satu praktik baik yang dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan nasional untuk mempercepat penurunan stunting.

Tim Visitasi Kementerian PPN/Bappenas bahkan melakukan kunjungan lapangan ke Puskesmas Desa Gedang, Kota Sungai Penuh, untuk melihat secara langsung pelaksanaan program dan inovasi pelayanan kesehatan di daerah tersebut.

Kunjungan ini berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (RPerpres PPPS).

Ketua Tim Koordinator Visitasi, Muhammad Zaki Firdaus, mengatakan capaian cakupan imunisasi di Kota Sungai Penuh menunjukkan hasil yang sangat baik dan relatif lebih tinggi dibandingkan banyak daerah lain di Sumatera.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan kesehatan, terutama bagi kelompok ibu dan anak.

“Berbagai inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam meningkatkan cakupan imunisasi patut diapresiasi. Capaian ini menjadi salah satu praktik baik yang dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan nasional terkait percepatan penurunan stunting,” ujar Muhammad Zaki Firdaus.

Perhatian Bappenas terhadap program imunisasi Sungai Penuh tidak hanya berkaitan dengan angka cakupan imunisasi.

Penguatan imunisasi dan layanan kesehatan ibu-anak menjadi bagian dari upaya pencegahan masalah kesehatan sejak dini yang pada akhirnya berkaitan dengan agenda percepatan penurunan stunting.

Melalui kunjungan lapangan tersebut, tim Bappenas melihat bagaimana pemerintah daerah menjalankan program kesehatan sekaligus mengidentifikasi praktik yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain.

Posisi Sungai Penuh sebagai salah satu daerah yang dijadikan contoh menunjukkan bahwa pengalaman daerah dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan di tingkat nasional.

Muhammad Zaki Firdaus menyebut capaian imunisasi yang relatif tinggi menjadi salah satu indikator positif dalam pelaksanaan program kesehatan di Kota Sungai Penuh.

Ia menilai inovasi yang dilakukan pemerintah daerah dapat menjadi contoh dalam memperkuat cakupan pelayanan kesehatan masyarakat.

Kunjungan ke Puskesmas Desa Gedang menjadi bagian dari proses melihat langsung implementasi program, termasuk bagaimana pelayanan kesehatan ibu dan anak dijalankan di tingkat fasilitas kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Gunardi, mengatakan pemerintah daerah akan terus memperkuat pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan.

Evaluasi terhadap berbagai tantangan yang masih ditemukan akan dilakukan untuk memastikan program kesehatan dapat berjalan semakin optimal.

Menurut Gunardi, penguatan layanan kesehatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menyiapkan generasi Sungai Penuh yang sehat dan berkualitas.

“Pemerintah Kota Sungai Penuh akan terus memperkuat layanan kesehatan melalui berbagai perbaikan dan penyempurnaan program. Kami berkomitmen mewujudkan generasi Kota Sungai Penuh yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” katanya.

Dengan capaian imunisasi yang dinilai baik serta berbagai inovasi pelayanan kesehatan, Kota Sungai Penuh kini menjadi salah satu daerah yang dipelajari dalam konteks penyusunan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan percepatan penurunan stunting.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan adanya potensi fenomena El Niño yang masih berlangsung hingga awal 2027.

Di tengah kondisi tersebut, BMKG memprediksi sejumlah wilayah Jambi mulai memasuki musim hujan pada awal Oktober 2026.

Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, awal musim hujan diperkirakan terjadi sekitar 3 Oktober 2026.

Informasi tersebut disampaikan BMKG dalam kegiatan Sekolah Lapang Iklim (SLI) Provinsi Jambi Tahun 2026 yang digelar di Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Kamis 24 September 2026.

Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Pusat, Dr. Marjuki, M.Si., yang mengikuti kegiatan secara daring, menyampaikan materi melalui Koordinator Bidang Iklim Terapan, Siswanto.

BMKG mendorong pemerintah daerah, petani, pekebun dan pemangku kepentingan menggunakan informasi iklim sebagai dasar dalam menentukan langkah di lapangan.

“Informasi iklim perlu dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan pertanian dan perkebunan, pemantauan risiko, serta pencegahan karhutla. Sekolah Lapang Iklim diharapkan menghasilkan langkah nyata di lapangan, bukan hanya sebatas pembelajaran,” sebut Marjuki secara daring.

Potensi El Niño hingga awal 2027 menjadi salah satu informasi penting yang perlu diperhatikan sektor pertanian dan perkebunan.

Fenomena tersebut dapat memengaruhi kondisi cuaca dan ketersediaan air sehingga masyarakat yang aktivitasnya bergantung pada kondisi iklim perlu menyesuaikan strategi pengelolaan lahan.

Namun, BMKG juga mencatat adanya perkembangan menuju musim hujan di sejumlah wilayah Indonesia pada periode Oktober-November.

Untuk wilayah Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, awal musim hujan diprediksi sekitar 3 Oktober.

Perubahan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena transisi dari musim kemarau menuju musim hujan dapat memengaruhi pola kegiatan pertanian, perkebunan dan pengelolaan lahan.

Kepala Stasiun Klimatologi Jambi, Darmadi, S.T., mengatakan Sekolah Lapang Iklim dirancang untuk meningkatkan literasi iklim masyarakat, khususnya pekebun dan petani.

Melalui kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman teknis mengenai cara memanfaatkan informasi cuaca dan iklim BMKG dalam pengelolaan lahan.

“Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menggunakan informasi iklim dalam menentukan langkah pengelolaan lahan, terutama pada musim kemarau, termasuk mencegah pembukaan dan pengelolaan lahan dengan cara membakar,” jelas Darmadi.

Pemanfaatan informasi BMKG diharapkan membantu petani menentukan waktu dan strategi pengelolaan lahan secara lebih tepat, termasuk dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca.

Pentingnya informasi iklim tersebut terlihat dari kondisi sektor pertanian di Tanjung Jabung Barat.

Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso SA., S.E., M.E., mengatakan dari sekitar 7.600 hektare lahan sawah di daerah tersebut, kurang lebih 92 hektare telah terdampak kekeringan.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi produksi padi serta pencapaian target pangan daerah dan nasional.

Katamso meminta informasi BMKG tidak hanya menjadi bahan pengetahuan, tetapi benar-benar digunakan dalam menentukan waktu pelaksanaan kegiatan pertanian maupun perbaikan saluran.

“Informasi dari BMKG harus menjadi dasar dalam mengambil langkah, termasuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan pertanian dan perbaikan saluran,” ujar Katamso.

BMKG juga menekankan pentingnya informasi iklim untuk mengantisipasi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pemanfaatan data dan informasi cuaca dapat membantu pemerintah serta masyarakat melakukan pemantauan risiko sekaligus menentukan langkah pencegahan, terutama pada periode kering.

SLI Jambi 2026 karena itu tidak hanya melibatkan sektor pertanian dan perkebunan. Kegiatan tersebut juga melibatkan BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, TNI/Polri, Basarnas, Manggala Agni serta sektor swasta.

Kolaborasi lintas sektor tersebut diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan informasi iklim dalam menghadapi risiko bencana hidrometeorologi dan menjaga produktivitas pertanian.

SLI Provinsi Jambi 2026 mengusung tema “Tanggap Iklim untuk Perkebunan Ramah Lingkungan dan Tangguh Menghadapi Musim Kemarau”.

Kegiatan diikuti 50 peserta yang terdiri dari petani, pekebun dan penyuluh lapangan.

BMKG berharap pengetahuan yang diperoleh dalam SLI tidak berhenti pada ruang pelatihan, tetapi diterapkan dalam aktivitas pertanian dan perkebunan.

Dengan prediksi awal musim hujan yang mulai muncul sementara El Niño masih berpotensi hingga awal 2027, informasi iklim menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyesuaikan pengelolaan lahan dengan perkembangan kondisi cuaca dan iklim.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID –  Perubahan iklim mulai menjadi tantangan nyata bagi sektor pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dari sekitar 7.600 hektare lahan sawah yang ada, sekitar 92 hektare dilaporkan terdampak kekeringan yang berpotensi memengaruhi produksi padi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tengah potensi perubahan pola cuaca yang semakin sulit diprediksi.

Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso SA., S.E., M.E., meminta petani dan pelaku perkebunan tidak lagi hanya mengandalkan kebiasaan atau pola musim tahun-tahun sebelumnya dalam menentukan waktu tanam maupun pengelolaan lahan.

Menurutnya, informasi cuaca dan iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) perlu dijadikan salah satu dasar pengambilan keputusan di sektor pertanian.

Hal itu disampaikan Katamso saat membuka Sekolah Lapang Iklim (SLI) Provinsi Jambi 2026 di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Kamis 24 September 2026.

SLI tahun ini mengusung tema “Tanggap Iklim untuk Perkebunan Ramah Lingkungan dan Tangguh Menghadapi Musim Kemarau” dan diikuti 50 peserta yang terdiri dari pekebun, petani serta penyuluh lapangan.

Katamso mengatakan sektor pertanian dan perkebunan memiliki posisi penting dalam perekonomian Tanjung Jabung Barat.

Pada 2025, pertumbuhan ekonomi daerah tersebut tercatat 5,28 persen dan disebut menjadi yang tertinggi di Provinsi Jambi. Kontribusi Tanjung Jabung Barat terhadap PDRB Provinsi Jambi mencapai 17,88 persen.

Dari struktur perekonomian daerah, sektor pertanian memberikan kontribusi sekitar 34 persen, dengan subsektor perkebunan menjadi salah satu penopang utamanya.

“Karena itu, sektor pertanian dan perkebunan harus terus kita kembangkan agar semakin produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Katamso.

Namun, potensi ekonomi tersebut berhadapan dengan risiko perubahan iklim.

Dari sekitar 7.600 hektare sawah, sekitar 92 hektare telah terdampak kekeringan.

Jika tidak diantisipasi, kondisi itu dapat berpengaruh terhadap produksi padi sekaligus pencapaian target pangan daerah dan nasional.

“Informasi dari BMKG harus menjadi dasar dalam mengambil langkah, termasuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan pertanian dan perbaikan saluran,” katanya.

Informasi mengenai perubahan musim menjadi semakin penting karena BMKG memprediksi fenomena El Niño masih berpotensi berlangsung hingga awal 2027.

Di sisi lain, sejumlah wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada Oktober hingga November.

Untuk wilayah Jambi, khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, awal musim hujan diprediksi sekitar 3 Oktober 2026.

Informasi tersebut disampaikan Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Pusat, Dr. Marjuki, M.Si., melalui Koordinator Bidang Iklim Terapan, Siswanto, dalam kegiatan SLI.

Perubahan kondisi cuaca tersebut dinilai perlu diantisipasi pemerintah daerah dan masyarakat, terutama petani serta pekebun yang aktivitasnya sangat bergantung pada kondisi iklim.

“Informasi iklim perlu dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan pertanian dan perkebunan, pemantauan risiko, serta pencegahan karhutla. Sekolah Lapang Iklim diharapkan menghasilkan langkah nyata di lapangan, bukan hanya sebatas pembelajaran,” disampaikan Siswanto.

Pemanfaatan informasi iklim juga diarahkan untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Katamso mengatakan kondisi hotspot saat ini cenderung menurun dan diharapkan dapat terus terkendali seiring memasuki periode musim hujan.

Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi Jambi, Darmadi, mengatakan SLI dirancang untuk meningkatkan literasi iklim dan kemampuan teknis pekebun dalam memanfaatkan informasi cuaca serta iklim BMKG.

Peserta didorong menggunakan informasi tersebut untuk menentukan langkah pengelolaan lahan secara lebih produktif, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menggunakan informasi iklim dalam menentukan langkah pengelolaan lahan, terutama pada musim kemarau, termasuk mencegah pembukaan dan pengelolaan lahan dengan cara membakar,” jelas Darmadi.

Program tersebut sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor. Sejumlah instansi yang terlibat antara lain Dinas Perkebunan dan Peternakan, BPBD, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, TNI/Polri, Basarnas, Manggala Agni hingga sektor swasta.

Bagi Pemkab Tanjung Jabung Barat, SLI diharapkan tidak berhenti sebagai forum pembelajaran.

Katamso meminta peserta membawa pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan tersebut ke tingkat petani dan masyarakat di wilayah masing-masing.

“Informasi tersebut harus digunakan secara tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu,” ujarnya.

Pemanfaatan data iklim dinilai penting karena pola musim semakin sulit diprediksi.

Dengan informasi yang lebih akurat, petani dapat menyesuaikan waktu tanam, pengelolaan lahan maupun langkah antisipasi terhadap risiko kekeringan dan cuaca ekstrem.

Pemerintah daerah berharap pendekatan tersebut dapat memperkuat ketahanan sektor pertanian dan perkebunan Tanjung Jabung Barat sekaligus menjaga sektor tersebut tetap menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pembangunan Jalan Tol Betung–Jambi Seksi 1A terus dikebut.

Hingga Agustus 2026, progres konstruksi ruas yang menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tersebut telah mencapai 69 persen.

Ruas ini menjadi salah satu bagian penting dalam penguatan konektivitas antara wilayah Sumatera Selatan dan Jambi.

Pembangunannya diharapkan tidak hanya memperpendek waktu tempuh antardaerah, tetapi juga mendukung kelancaran distribusi barang dan aktivitas ekonomi.

PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pembangunan ruas tersebut menyatakan percepatan pekerjaan tetap dibarengi pengendalian mutu dan aspek keselamatan.

Sekretaris Perusahaan HKI, Resnu Aditya Wuladarman, mengatakan pembangunan Tol Betung–Jambi Seksi 1A diarahkan untuk menghadirkan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

“Pembangunan Jalan Tol Betung–Jambi Seksi 1A tidak hanya berfokus pada penyelesaian konstruksi, tetapi juga bagaimana menghadirkan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujar Resnu.

Menurut dia, peningkatan konektivitas melalui jalan tol diharapkan berdampak pada mobilitas masyarakat, distribusi barang dan biaya logistik.

Infrastruktur tersebut juga dinilai dapat membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Selatan dan Jambi.

Di tengah percepatan pembangunan, HKI menerapkan sistem pengendalian mutu pada setiap tahapan pekerjaan.

Standar yang digunakan mengacu pada Spesifikasi Umum untuk Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2020.

Pengawasan dilakukan melalui sejumlah mekanisme, mulai dari Inspection Test Plan (ITP), Quality Patrol, Walk In Site hingga QHSSE Pass.

Tahapan inspeksi dan pengujian tersebut dilakukan sebelum pekerjaan berlanjut ke tahap berikutnya. Pola ini diterapkan untuk memastikan pekerjaan memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan.

“HKI berkomitmen memastikan setiap pembangunan infrastruktur yang dikerjakan memenuhi aspek kualitas, keselamatan, dan keberlanjutan. Penerapan sistem pengendalian mutu yang disiplin menjadi bagian penting dalam menjaga keandalan infrastruktur yang kami bangun,” kata Resnu.

Selain konstruksi dan pengendalian kualitas, HKI juga menjalankan program Re-Planting Disposal Area pada area pekerjaan yang telah selesai digunakan.

Program tersebut dilakukan dengan menata kembali lahan disposal, menanam vegetasi dan melakukan pemeliharaan serta pemantauan secara berkala.

Langkah tersebut ditujukan untuk memulihkan tutupan vegetasi, mengurangi potensi erosi dan menjaga kestabilan area pekerjaan setelah digunakan dalam proses konstruksi.

Bagi HKI, aspek lingkungan menjadi bagian dari proses pembangunan yang tidak dipisahkan dari target penyelesaian proyek.

“Ke depannya, HKI akan terus mendorong hadirnya infrastruktur yang tidak hanya andal dari sisi kualitas, tetapi juga menerapkan prinsip keberlanjutan, melalui pengendalian mutu yang konsisten, serta penerapan konstruksi yang bertanggung jawab,” ujar Resnu.

Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi 1A merupakan bagian dari jaringan JTTS yang ditujukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah di Sumatera.

Dengan progres konstruksi yang telah mencapai 69 persen hingga Agustus 2026, pembangunan ruas tersebut memasuki fase penting menuju penyelesaian.

Kehadiran jalan tol ini diharapkan memberikan dampak terhadap mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar arus logistik antara wilayah Sumatera Selatan dan Jambi.

Pembangunan ruas tersebut juga ditempatkan dalam agenda pengembangan infrastruktur nasional yang dikaitkan dengan Asta Cita ke-3 Presiden Prabowo Subianto, khususnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas, aktivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin mulai mengintensifkan pengawasan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Tim Verifikasi dan Validasi (Verpal) akan diterjunkan langsung ke lapangan mulai Jumat untuk memastikan kesiapan fisik koperasi di seluruh wilayah Merangin.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Merangin mengejar target penyelesaian seluruh gerai, pergudangan dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebelum akhir 2026.

Persiapan penerjunan Tim Verpal dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni, di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Bupati Merangin, Kamis 24 September 2026.

Rapat itu melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang masuk dalam tim pendamping, di antaranya BPKAD, Dinas KUKMPP, Dinas PMD, Dinas PU, bidang koperasi serta JF Adwil.

Zulhifni mengatakan tim kabupaten tidak hanya melakukan pemeriksaan administrasi, tetapi akan melihat langsung kondisi pembangunan koperasi di masing-masing lokasi.

“Kita telah menetapkan tadi, kita persiapkan tim verpal dan jadwal ke lapangan dimulai dari besok. Besok seluruh OPD yang terkait di dalam SK Bupati ini akan turun langsung untuk menilai hasil kesiapan Koperasi Merah Putih,” ujar Zulhifni.

Pemkab Merangin juga meminta jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa ikut memastikan proses verifikasi berjalan lancar.

Camat, kepala desa hingga Babinsa diminta berada di lokasi koperasi masing-masing ketika tim kabupaten melakukan pemeriksaan.

“Camat, Kepala Desa, dan Babinsa agar menunggu di lokasi koperasi masing-masing untuk mendampingi proses evaluasi,” kata Zulhifni.

Pelibatan unsur pemerintahan di lapangan tersebut dimaksudkan agar tim verifikasi dapat memperoleh informasi sekaligus melihat kondisi pembangunan secara langsung.

Berdasarkan laporan yang diterima Pemkab Merangin, perkembangan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sejauh ini menunjukkan progres positif.

Dari total 64 unit yang menjadi target di Kabupaten Merangin, sebanyak 37 unit dilaporkan telah mencapai progres 100 persen.

Artinya, masih terdapat 27 unit yang menjadi pekerjaan lanjutan dan perlu didorong penyelesaiannya.

Pemkab Merangin berharap sisa pembangunan dapat dipercepat sehingga seluruh target tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

Zulhifni optimistis penyelesaian seluruh pembangunan masih dapat dikejar hingga akhir tahun.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kita kejar, sehingga Kabupaten Merangin akhir tahun ini saya rasa bisa tuntas 100 persen. Itu harapan kita bersama,” pungkasnya.

Dengan diterjunkannya Tim Verpal, Pemkab Merangin kini mulai memasuki tahap pengecekan langsung terhadap kesiapan fisik koperasi.

Hasil verifikasi lapangan selanjutnya akan menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah terhadap progres pembangunan Koperasi Merah Putih di 64 lokasi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih menjadi persoalan di sejumlah SPBU Kota Jambi.

Ketika jumlah kendaraan meningkat pada jam tertentu, antrean bahkan berpotensi meluber hingga ke badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jambi.

Selain persoalan antrean di dalam SPBU, Dishub harus mengantisipasi kendaraan yang menunggu giliran hingga menggunakan ruang jalan di sekitar lokasi.

Kepala Dishub Kota Jambi, Amran mengatakan, petugas secara rutin melakukan patroli untuk mencegah antrean kendaraan berkembang menjadi kemacetan panjang.

“Kita melakukan patroli secara rutin agar tidak terjadi kemacetan panjang,” ujar Amran.

Menurutnya, persoalan di lapangan tidak selalu mudah ditertibkan. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan kapasitas area antrean yang tersedia di dalam SPBU.

Pada waktu tertentu, jumlah kendaraan yang datang untuk mengisi solar dapat lebih banyak dibandingkan daya tampung area antrean SPBU.

Akibatnya, kendaraan yang belum mendapatkan ruang untuk mengantre berpotensi menunggu hingga mendekati atau bahkan masuk ke badan jalan.

Untuk mencegah kondisi tersebut, petugas Dishub melakukan pengaturan di sekitar SPBU yang mengalami antrean.

Kendaraan diarahkan agar tetap mengikuti jalur antrean yang telah ditentukan. Pengaturan ini dilakukan supaya antrean tidak melebar dan menghambat kendaraan lain yang melintas.

Dishub juga meminta pengendara mengikuti arahan petugas ketika kapasitas antrean di dalam SPBU sudah penuh.

Pengendara diimbau tidak memaksakan diri masuk ke area antrean karena kondisi tersebut dapat membuat penumpukan kendaraan semakin panjang dan berpotensi mengganggu lalu lintas.

Antrean kendaraan untuk mendapatkan solar tetap terjadi meskipun pembelian BBM jenis tersebut telah diatur melalui pembatasan kuota.

Situasi ini menunjukkan bahwa pada waktu-waktu tertentu, permintaan kendaraan untuk mengisi solar masih dapat membuat kapasitas antrean SPBU penuh.

Dari sisi lalu lintas, persoalan yang menjadi perhatian Dishub bukan hanya lamanya kendaraan menunggu BBM, tetapi juga ketika antrean keluar dari area SPBU dan menggunakan ruang jalan.

Karena itu, patroli dan pengaturan lalu lintas terus dilakukan untuk menjaga agar antrean kendaraan tidak berkembang menjadi gangguan terhadap pengguna jalan lainnya.

Dishub Kota Jambi meminta pengendara tetap tertib, mengikuti jalur yang telah ditetapkan dan tidak memaksakan masuk ke SPBU ketika area antrean sudah penuh.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — PERWOSI Provinsi Jambi kembali menjadi yang terbaik di panggung nasional.

Tim senam Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (PERWOSI) Jambi berhasil merebut juara pertama Lomba Senam Kreasi Nasional 2026 di GOR Sumantri Brojonegoro, Jakarta, Rabu 23 September 2026.

Hasil tersebut sekaligus memperpanjang dominasi Jambi pada ajang yang sama. Setelah menjadi juara pada 2025, tim PERWOSI Jambi kembali merebut posisi teratas pada edisi 2026.

Tampil dengan nomor urut enam, tim Jambi harus bersaing dengan peserta dari sejumlah daerah, di antaranya Maluku, Jawa Barat, Maluku Utara, Jawa Tengah hingga Papua Barat Daya.

Di hadapan para peserta dan penonton, tim Jambi menampilkan koreografi yang mengandalkan kekompakan, dinamika gerakan dan kekuatan penampilan kelompok.

Identitas daerah juga ditonjolkan melalui kostum bercorak kain tradisional khas Jambi. Perpaduan gerakan dan busana tersebut mendapat sambutan meriah dari penonton.

Lomba tersebut dibuka Ketua Umum PERWOSI, Tri Tito Karnavian.

Diperkuat Atlet Berprestasi

Keberhasilan Jambi mempertahankan gelar tidak lepas dari komposisi tim yang diperkuat sejumlah atlet berprestasi.

Tim Jambi diisi oleh peraih medali cabang gimnastik pada Pekan Olahraga Nasional (PON), serta atlet dari Ikatan Olahraga Dancesport Indonesia (IODI) Jambi.

Mereka menjalani persiapan di bawah arahan Aprilian Anggara, pesenam Jambi yang sebelumnya meraih medali emas pada PON XXI Aceh-Sumatera Utara.

Kombinasi pengalaman atlet dan persiapan tersebut menjadi salah satu modal tim Jambi menghadapi persaingan pada lomba tahun ini.

Pembina PERWOSI Jambi, Hesti Haris, yang hadir menyaksikan perlombaan, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan tim mempertahankan gelar.

“Alhamdulillah, saya ikut bangga karena kembali meraih gelar juara untuk kedua kalinya,” kata Hesti.

Menurut Hesti, capaian tersebut merupakan hasil dari latihan yang dilakukan secara serius oleh para anggota tim.

Dukungan KONI Provinsi Jambi juga disebut menjadi bagian dari proses persiapan tim.

Persaingan Tahun Ini Makin Ketat

Ketua PERWOSI Jambi, Fitriani Ulinda, mengaku keberhasilan mempertahankan gelar terasa semakin berarti karena persaingan tahun ini berlangsung ketat.

Menurutnya, sejumlah kontingen tampil dengan persiapan yang matang, baik dari sisi koreografi maupun penampilan visual.

“Peserta lainnya juga tampil menarik dan lebih siap, baik dari sisi gerakan maupun kostum,” ujarnya.

Pada penyelenggaraan 2025, PERWOSI Jambi juga berhasil mengamankan juara pertama sekaligus membawa pulang penghargaan kostum terbaik.

Tahun ini, Jambi kembali menunjukkan konsistensinya dengan merebut gelar juara utama.

Daftar Pemenang Senam Kreasi Nasional 2026

• Juara I: PERWOSI Jambi

• Juara II: PERWOSI Maluku

• Juara III: PERWOSI Jawa Barat

• Harapan I: PERWOSI Maluku Utara

• Harapan II: PERWOSI Jawa Barat II

• Harapan III: PERWOSI Jawa Tengah

Daftar Peraih Kostum Terbaik

• Provinsi Riau

• PERWOSI Banten

• PERWOSI Papua

Bagi Jambi, kemenangan tersebut bukan hanya mempertahankan gelar, tetapi juga menunjukkan konsistensi tim dalam bersaing pada ajang senam kreasi tingkat nasional.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi mulai menyusun strategi lebih awal untuk menghadapi babak prakualifikasi PON 2027 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemusatan latihan daerah (Pelatda) yang ditargetkan mulai berjalan Oktober 2026.

Program tersebut menjadi bagian dari persiapan KONI Jambi untuk meningkatkan capaian olahraga prestasi pada ajang PON mendatang.

Wakil Ketua Umum II KONI Provinsi Jambi, H AS Budianto, bersama Tim Pembinaan Prestasi (Binpres) telah menyerahkan proposal Pelatda kepada Ketua Umum KONI Jambi melalui Kepala Sekretariat KONI Jambi, Murni, di Jambi.

Dalam proposal itu, KONI Jambi menyiapkan tiga skema Pelatda yang dapat diterapkan sepanjang 2026.

Skema pertama berupa Pelatda khusus bagi 76 atlet berprestasi yang sebelumnya tampil pada PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Skema kedua adalah Pelatda berjalan yang melibatkan seluruh cabang olahraga anggota KONI Provinsi Jambi.

Saat ini terdapat 54 cabang olahraga yang berada di bawah KONI Jambi.

Sementara skema ketiga berupa Training Camp selama 10 hari di Kerinci pada Desember 2026.

“Training Camp tersebut direncanakan akan diikuti 50 atau 30 atlet terseleksi hasil Pelatda khusus 76 atlet berprestasi PON Aceh-Sumut dan Pelatda berjalan seluruh cabor,” kata H AS Budianto.

KONI Jambi merencanakan peresmian Pelatda pada 18 September 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) dan HUT KONI 2026.

Sementara pelaksanaan program latihan diusulkan berlangsung mulai 1 Oktober hingga Desember 2026.

Namun, agar agenda tersebut dapat berjalan sesuai jadwal, Tim Binpres KONI Jambi mengusulkan sejumlah langkah yang perlu segera diputuskan.

Pertama, KONI Jambi perlu menerbitkan Surat Keputusan mengenai penunjukan Satuan Pelaksana (Satlak) Pelatda KONI Jambi Tahun 2026.

Kedua, dilakukan revisi anggaran dari dana PON Bela Diri Sulawesi Utara 2026 untuk mendukung pembiayaan Pelatda 2026.

Ketiga, Ketua Umum KONI Jambi diminta segera menentukan opsi Pelatda yang akan digunakan berdasarkan skema yang diajukan Tim Binpres.

Dengan demikian, persiapan tidak hanya menyangkut program latihan atlet, tetapi juga kepastian struktur pelaksana dan dukungan anggaran.

Pelatda 2026 diposisikan sebagai tahap awal untuk membangun kesiapan atlet Jambi menghadapi rangkaian persiapan PON.

Pada 2027, para atlet akan menghadapi babak prakualifikasi PON. Atlet dan cabang olahraga yang berhasil lolos kemudian diproyeksikan melanjutkan persiapan menuju PON 2028 di NTB-NTT.

H AS Budianto mengatakan KONI Jambi telah menyusun program pembinaan melalui Tim Binpres dengan target memperbaiki pencapaian Jambi pada PON berikutnya.

“Jambi menargetkan bisa naik peringkat pada PON 2028 dibandingkan prestasi pada PON 2024 di Aceh-Sumut lalu, program telah disusun oleh Binpres KONI Jambi untuk bisa meraih prestasi pada PON mendatang,” katanya.

Karena itu, tiga bulan terakhir 2026 akan menjadi salah satu fase penting dalam pematangan program pembinaan atlet Jambi.

Mulai dari pemetaan atlet, pelaksanaan Pelatda, seleksi menuju Training Camp hingga persiapan menghadapi prakualifikasi PON 2027 akan menjadi rangkaian yang saling berkaitan.

KONI Jambi kini tinggal menunggu keputusan mengenai skema Pelatda yang akan dipilih serta sejumlah perangkat pendukung agar program tersebut dapat berjalan sesuai jadwal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Anggota Komisi IV DPRD Kota Jambi, Dyah Kumala Dewi, menyoroti serius laporan dugaan penolakan pasien peserta BPJS Kesehatan di Siloam Hospital Jambi.

Sorotan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kota Jambi bersama BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan keluarga pasien, Rabu 23 September 2026.

RDP tersebut digelar setelah Komisi IV menerima laporan dari keluarga Sumaryati, pasien yang disebut mengalami persoalan ketika hendak memperoleh pelayanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan di Siloam Hospital Jambi.

Namun, upaya DPRD menggali persoalan secara langsung belum sepenuhnya terjawab. Pihak Siloam Hospital Jambi tidak hadir dalam RDP tersebut.

Bagi Dyah, ketidakhadiran rumah sakit menjadi persoalan tersendiri karena DPRD membutuhkan penjelasan langsung untuk mengetahui kronologi sebenarnya.

“Jadi pasien ini ditolak di RS Siloam Hospital, sehingga berdasarkan laporan warga kita lakukan RDP,” kata Dyah, Rabu 23 September 2026.

Dyah menyebut dalam rapat tersebut BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan keluarga pasien hadir. Sementara pihak rumah sakit yang dilaporkan justru tidak memberikan klarifikasi secara langsung.

“Kami menyayangkan sikap mereka. Kami dari Komisi IV DPRD Kota Jambi akan mendatangi pihak RS Siloam dalam waktu dekat,” tegasnya.

Tidak hanya meminta klarifikasi kepada Siloam, Dyah juga mendorong BPJS Kesehatan melakukan pemeriksaan langsung terhadap fasilitas kesehatan yang bekerja sama dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurut dia, pengawasan perlu menyentuh dua aspek sekaligus, yakni kualitas pelayanan kepada peserta serta kepatuhan administrasi fasilitas kesehatan.

“Kita juga ingin pihak BPJS Kesehatan itu turun ke seluruh rumah sakit, terutama di swasta. Baik melihat pelayanan maupun administrasinya,” ujar Dyah.

Dorongan tersebut disampaikan di tengah belum adanya kesimpulan resmi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada kasus Sumaryati.

DPRD belum memperoleh penjelasan dari pihak Siloam mengenai dugaan penolakan yang dilaporkan keluarga pasien.

Karena itu, keterangan dari rumah sakit menjadi bagian penting untuk melengkapi informasi dalam kasus tersebut.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Jambi, Aji Satriojati, mengatakan BPJS akan melakukan pengecekan langsung ke Siloam Hospital Jambi.

Langkah itu dilakukan karena pihak rumah sakit tidak hadir dalam RDP sehingga BPJS belum memperoleh penjelasan langsung mengenai kejadian yang dilaporkan.

“Kami akan melakukan pengecekan ke RS Siloam Hospital. Karena tadi pihak dari RS belum bisa hadir di RDP,” kata Aji.

Aji menjelaskan, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memiliki kewajiban pelayanan yang diatur melalui kontrak kerja sama.

Pengawasan terhadap fasilitas kesehatan, kata dia, juga dilakukan secara berkala, termasuk untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pelayanan BPJS Kesehatan.

“Ini berlaku semua RS, baik umum maupun swasta di Jambi. Kita dari pihak BPJS Kesehatan setiap bulan rutin melakukan supervisi untuk melihat kepatuhan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Meski demikian, BPJS belum menyatakan bahwa telah terjadi penolakan pasien sebagaimana dilaporkan keluarga Sumaryati.

Aji mengatakan pihaknya masih harus memeriksa informasi tersebut sebelum menarik kesimpulan.

“Kami mendapatkan informasi awal pasien yang ditolak sebelum mendapatkan penanganan awal. Namun kita akan menelusuri terlebih dahulu kebenarannya seperti apa,” ujarnya.

Di tengah proses klarifikasi tersebut, Sumaryati disebut telah mendapatkan perawatan di RS Abdul Manaf.

BPJS Kesehatan juga berencana melihat kondisi pasien secara langsung sekaligus menelusuri rangkaian kejadian yang sebelumnya disampaikan keluarga.

“Kami akan melihat langsung kondisi pasien di sana,” pungkas Aji.

Dengan belum hadirnya pihak Siloam dalam RDP, persoalan dugaan penolakan pasien tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan.

Komisi IV DPRD Kota Jambi melalui Dyah Kumala Dewi menyatakan akan mendatangi pihak rumah sakit untuk meminta penjelasan.

Sementara BPJS Kesehatan akan melakukan pemeriksaan langsung sebelum menentukan hasil penelusuran terhadap laporan tersebut.(*)