JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional diduga berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026.

Bareskrim Polri mengungkap adanya dugaan pemasukan sejumlah nomor telepon ke server sistem penyadapan tanpa melalui proses verifikasi.

Dalam perkara ini, penyidik menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, dugaan penyadapan berlangsung selama periode 2025–2026.

Aktivitas tersebut diduga berjalan tanpa mengikuti prosedur penyadapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

“Ada periode tahun 2025 hingga 2026 para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa 3 November 2026.

Nomor Telepon Diduga Dimasukkan ke Server LIMS

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pengungkapan perkara ini adalah mekanisme memasukkan nomor telepon ke dalam sistem penyadapan.

Asep mengungkapkan, sejumlah nomor diduga masuk ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melewati tahapan verifikasi.

Sistem tersebut berkaitan dengan pengelolaan aktivitas penyadapan yang memiliki prosedur dan ketentuan tersendiri.

“Terdapat beberapa nomor tersebut dimasukkan ke server LIMS, Lawful Interception Management System, tanpa melalui verifikasi,” ungkapnya.

Dugaan tersebut menjadi bagian penting dalam penyidikan karena berkaitan dengan bagaimana nomor telepon seseorang dapat masuk ke dalam sistem pemantauan komunikasi.

Bareskrim juga menduga aktivitas penyadapan tersebut tidak memiliki hubungan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan perkara pidana.

Berlangsung 2025 hingga 2026, Siapa Saja Sasarannya?

Rentang waktu 2025–2026 menunjukkan bahwa penyidik menduga aktivitas tersebut tidak hanya terjadi dalam satu periode singkat.

Sasaran penyadapan juga disebut mencakup berbagai kalangan.

Selain Presiden Prabowo, nomor telepon pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, aktivis LSM, hingga pengusaha diduga masuk dalam daftar target.

“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ujar Asep.

Meski demikian, Bareskrim belum memerinci tanggal dimulainya penyadapan, berapa lama setiap nomor masuk dalam pemantauan, serta berapa banyak nomor yang diduga menjadi sasaran.

Penyidik juga belum menjelaskan secara terperinci siapa yang memasukkan masing-masing nomor ke server LIMS dan bagaimana pembagian peran ketiga tersangka dalam aktivitas tersebut.

Bareskrim Sita 11 Ponsel dan Perangkat Elektronik

Selain dugaan penyadapan tanpa prosedur, penyidik juga mengusut dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal dalam perkara tersebut.

Untuk mendalami kasus ini, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan meminta keterangan tiga ahli.

Penyidik turut menyita sejumlah perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara.

Barang bukti yang disita meliputi 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat flashdisk.

“Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yaitu berupa handphone sebanyak 11 unit, satu iPad, kemudian flashdisk empat buah,” kata Asep.

Perangkat tersebut dapat membantu penyidik menelusuri komunikasi, aktivitas digital, serta keterkaitan barang bukti dengan dugaan penggunaan sistem penyadapan.

Namun, hasil pemeriksaan terhadap perangkat elektronik itu belum menjelaskan secara terbuka kapan masing-masing penyadapan berlangsung dan siapa yang secara langsung mengoperasikan sistem.

Kronologi dan Peran Masing-Masing Tersangka Masih Didalami

Hingga pengumuman penetapan tersangka pada Selasa 3 November 2026, Bareskrim belum membeberkan kronologi terperinci aktivitas penyadapan selama 2025–2026.

Publik juga masih menunggu penjelasan mengenai motif, dasar pemasukan nomor telepon ke server LIMS, durasi pemantauan, serta dugaan penghapusan jejak elektronik.

Penjelasan mengenai peran masing-masing tersangka dan tanggapan pihak-pihak yang disebut dalam perkara juga diperlukan untuk memberikan gambaran utuh mengenai kasus ini.

Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan bukan bukti bahwa seseorang telah terbukti bersalah.

Pembuktian tetap harus melalui proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto, memasuki babak baru.

Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).

Salah satu nama yang masuk dalam daftar tersangka berinisial LSP, yang diidentifikasi sebagai Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan.

Dua tersangka lainnya masing-masing berinisial ASN dan EH.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan ketiga tersangka tersebut dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa 3 November 2026.

“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” kata Asep.

Perkara ini menjadi perhatian karena dugaan penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, pimpinan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha juga disebut masuk dalam daftar target.

Dalam keterangannya, Asep mengungkapkan bahwa salah satu nomor telepon yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal merupakan milik Presiden Prabowo Subianto.

Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Persoalan utamanya bukan sekadar aktivitas pemantauan komunikasi, melainkan dugaan penggunaan mekanisme penyadapan tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Asep, penyadapan seharusnya memiliki dasar dan keterkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.

Namun, penyidik menduga sejumlah nomor telepon masuk ke dalam sistem pemantauan tanpa melalui mekanisme yang semestinya.

“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

Selain Presiden, dugaan penyadapan juga menyasar berbagai kalangan yang memiliki posisi strategis di pemerintahan maupun ruang publik.

Bareskrim juga mendalami dugaan penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan tersebut.

Asep menyebut, pada Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan log atau rekaman aktivitas dalam sistem.

Dugaan penghilangan jejak digital ini menjadi bagian dari perkara yang tengah ditangani penyidik.

Penyidik turut mengumpulkan barang bukti elektronik untuk menelusuri aktivitas yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam perkembangan penyidikan yang diberitakan sejumlah media, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi serta menyita 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk.

Barang bukti tersebut diharapkan membantu penyidik mengurai mekanisme penyadapan, pihak yang terlibat, serta dugaan penghapusan data elektronik.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat penegak hukum.

Penyadapan merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

Namun, penggunaannya harus memiliki dasar hukum, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dugaan penyadapan terhadap nomor Presiden dan sejumlah tokoh nasional membuat proses pengungkapan perkara ini menjadi perhatian publik.

Penyidik kini memiliki tugas untuk mengungkap secara terang bagaimana aktivitas tersebut berlangsung, siapa yang memberikan perintah, bagaimana sistem pemantauan digunakan, serta apakah penghapusan data benar-benar dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas ilegal.

Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tidak serta-merta membuktikan kesalahan para pihak.

Pembuktian tetap harus berlangsung melalui mekanisme peradilan dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.

Publik kini menunggu perkembangan penyidikan Bareskrim, termasuk pengungkapan konstruksi perkara dan pertanggungjawaban hukum masing-masing tersangka.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Profesor John Deanfield, pakar kardiologi dari University College London (UCL), menekankan pentingnya memperkuat ketahanan kesehatan melalui pendekatan preventif dan pengendalian faktor risiko sejak dini. Dalam The 3rd Symposium of Indonesian Health Resilience Association (SIERA) 2026 di Jakarta, ia mendorong pergeseran sistem kesehatan yang selama ini berorientasi pada pengobatan menuju pencegahan penyakit berbasis bukti ilmiah.

Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui perubahan perilaku dan gaya hidup secara bertahap, seperti meningkatkan aktivitas fisik, memperbaiki pola konsumsi makanan, mengurangi asupan gula, serta menyediakan alternatif yang lebih baik, termasuk produk rendah atau tanpa gula, beras multigrain, dan produk tembakau alternatif bagi perokok dewasa yang memilih untuk tetap mengonsumsi nikotin.

Hasil survei terhadap 2.000 responden di Indonesia menunjukkan 77% masyarakat lebih memilih pendekatan kesehatan yang realistis dan mudah diterapkan, sementara 82% percaya bahwa alternatif yang lebih baik dapat membantu transisi menuju gaya hidup sehat. Deanfield menegaskan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten, didukung kebijakan berbasis bukti ilmiah dan kolaborasi lintas sektor, dapat memberikan manfaat kesehatan jangka panjang.

Sistem ketahanan kesehatan selama ini kerap dimaknai sebagai kemampuan merespons penyakit atau krisis. Namun, upaya pencegahan sejak dini dan pengendalian risiko perlu menjadi bagian penting dari strategi penguatan ketahanan kesehatan nasional.

Topik tersebut disampaikan Profesor John Deanfield, pakar kardiologi dari University College London (UCL) dalam sambutannya di The 3rd Symposium of Indonesian Health Resilience Association (SIERA) 2026 di Jakarta, (21/10/2026).

Menurut Deanfield, sistem kesehatan yang tangguh tidak hanya dibangun dengan meningkatkan kemampuan dalam mengobati penyakit. “Kita harus meningkatkan kemampuan dalam mencegah penyakit dan mengelola risiko. Ini adalah konsep yang paling penting,” ujarnya.

Deanfield menambahkan, hal ini tercermin pada sistem medis saat ini yang berorentasi pada pengobatan. Di banyak negara, sekitar 98 persen belanja kesehatan digunakan untuk pengobatan, sementara hanya 2 persen dialokasikan bagi perawatan preventif atau pencegahan.

“Kita harus bergerak ke hulu untuk mengatasi konsekuensi yang muncul di hilir. Kita perlu menangani faktor-faktor penyebab penyakit sejak dini, bukan hanya menangani dampaknya ketika penyakit sudah berkembang,” tegasnya.

Deanfield memberikan sejumlah contoh tantangan kesehatan yang dapat diintervensi melalui pendekatan preventif. Misalnya, penyakit kardiovaskular, obesitas, dan risiko kesehatan yang berkaitan dengan penggunaan tembakau dapat dikelola sejak dini melalui perubahan perilaku dan gaya hidup yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa upaya pencegahan tidak selalu harus dimulai dari perubahan besar. Sebaliknya, langkah-langkah kecil yang realistis dan dapat dijalankan secara konsisten justru berpotensi memberikan manfaat kesehatan yang signifikan dalam jangka panjang.

Pentingnya pendekatan yang realistis dalam pencegahan penyakit juga tercermin dalam hasil survei yang dipaparkan Deanfield. Survei terhadap 2.000 responden di Indonesia itu menunjukkan masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya kesehatan preventif. Sebanyak 92% responden menilai program Cek Kesehatan Gratis yang dijalankan Pemerintah bermanfaat bagi mereka.

Di sisi lain, survei yang sama juga menunjukkan bahwa banyak masyarakat masih menghadapi tantangan dalam menerapkan berbagai rekomendasi kesehatan Pemerintah dalam kehidupan sehari-hari, jika rekomendasi tersebut terlampau ketat dan malah menciptakan kekhawatiran yang berujung stres. Aktivitas yang dinilai sulit dilakukan secara konsisten antara lain berolahraga setiap hari, mengonsumsi buah dan sayuran sesuai anjuran, serta membatasi konsumsi gula.

Menurut Prof. Deanfield, temuan ini menunjukkan bahwa penetapan rekomendasi kesehatan sebagai strategi pencegahan perlu mempertimbangkan kondisi dan kapasitas masyarakat dalam menjalankannya. Rekomendasi kesehatan yang terlalu sulit dicapai berisiko menimbulkan tekanan atau stres tambahan yang justru dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan. Karena itu, upaya pencegahan perlu bersifat realistis, bertahap, dan langkah-langkah yang dapat dicapai dalam kehidupan sehari-hari.

”Survei tersebut menemukan bahwa 77% masyarakat Indonesia lebih memilih pendekatan kesehatan yang realistis dan mudah diterapkan. Selain itu, 82% responden percaya bahwa alternatif yang lebih baik dapat membantu masyarakat bertransisi menuju gaya hidup yang lebih sehat. Contoh dari alternatif-alternatif tersebut termasuk produk rendah atau tanpa gula, beras multigrain, hingga produk tembakau alternatif bagi perokok dewasa yang memilih untuk terus mengonsumsi nikotin,” Deanfield menambahkan.

Menutup paparannya, Deanfield menekankan bahwa ketahanan kesehatan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar respons terhadap penyakit dan krisis. Karena itu, ia mendorong pergeseran fokus dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pengobatan menuju pencegahan yang berbasis bukti ilmiah dan pengurangan faktor risiko.

Menurutnya, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten, didukung lingkungan yang tepat dan kolaborasi lintas sektor, dapat memberikan manfaat kesehatan yang besar bagi individu maupun masyarakat secara luas dalam jangka panjang.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus mengatakan ketahanan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Menurutnya, pengalaman menghadapi bencana alam, ancaman penyakit menular, dan berbagai krisis kesehatan menunjukkan pentingnya sistem kesehatan yang mampu mengantisipasi, merespons, dan pulih dari berbagai ancaman secara cepat dan efektif.

“Untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional, kita perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap krisis kesehatan, memperkuat sinergi kesehatan sipil dan militer, mendorong inovasi serta kemandirian teknologi kesehatan, dan membangun kolaborasi global. Ancaman kesehatan tidak mengenal batas wilayah sehingga pertukaran pengetahuan, penelitian bersama, dan kerja sama internasional menjadi bagian penting dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan,” ujarnya dalam video sambutan yang ditayangkan sebagai pembuka SIERA 2026.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persaingan memperebutkan kursi Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mayang Kota Jambi periode 2027–2031 memasuki tahapan penting.

Sebanyak 14 kandidat berhasil melewati seleksi administrasi dan kini harus menghadapi Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) mulai 5 November 2026.

Kelulusan administrasi tersebut menjadi pintu masuk bagi para kandidat untuk membuktikan kapasitas, kompetensi, serta kemampuan mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perusahaan daerah penyedia layanan air minum itu.

Panitia Seleksi (Pansel) menetapkan hasil administrasi melalui Berita Acara Rapat Pleno Nomor 900.1.13/003/BA/PANSEL-DEWAS/2026 tertanggal 2 November 2026.

Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kota Jambi, Hendra Saputra, membenarkan bahwa proses seleksi kini berlanjut ke tahapan UKK saat dikonfirmasi pada Selasa 3 November 2026.

Ke-14 peserta yang lolos seleksi administrasi terdiri dari A. Ridwan, Ahmad Nur Budi Utama, Ahmad Syukri, Armeida Rezki, Bakhtiar, Elispirsada, Fuad Muchlis, Ludy Crishtian, Muhammad Farid Haviz, Nukmansyah, Rd. Rusdianto, Rita Friyanti, Sahat Parulian Siagian, dan Yogi Effendy.

Seluruh kandidat wajib mengikuti rangkaian UKK yang telah disusun panitia.

Tahapan ini menjadi bagian penting untuk mengukur kesiapan dan kemampuan calon pengawas sebelum memasuki proses penentuan berikutnya.

Posisi Dewan Pengawas memiliki peran strategis dalam memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Karena itu, kemampuan memahami persoalan perusahaan, melakukan pengawasan, serta merumuskan strategi pengendalian menjadi aspek penting yang perlu dibuktikan para kandidat.

Panitia telah menetapkan tiga agenda utama UKK yang berlangsung pada 5, 6, dan 9 November 2026.

Tahap pertama berupa psikotes pada Kamis 5 November 2026, mulai pukul 08.00 WIB. Panitia menjadwalkan kegiatan tersebut di BKPSMD Kota Jambi.

Berikutnya, pada Jumat 6 November 2026, peserta menjalani ujian tertulis keahlian sekaligus menyusun makalah strategi pengawasan.

Kegiatan dimulai pukul 08.00 WIB di BKPSMD Kota Jambi.

Khusus tahapan tersebut, setiap peserta wajib membawa notebook atau laptop masing-masing untuk mendukung pelaksanaan ujian dan penulisan makalah.

Tahapan terakhir dalam rangkaian jadwal yang diumumkan panitia adalah wawancara bersama Tim Pansel. Agenda ini berlangsung pada Senin 9 November 2026, pukul 08.00 WIB, bertempat di kantor Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi.

Panitia meminta seluruh peserta datang paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Peserta juga perlu mempersiapkan diri agar dapat mengikuti seluruh tahapan tanpa kendala.

Rangkaian UKK menjadi tahapan yang patut dicermati karena calon Dewan Pengawas tidak hanya dituntut memahami administrasi perusahaan, tetapi juga perlu memiliki kapasitas untuk mengawal kinerja dan tata kelola Perumdam Tirta Mayang.

Pengawasan terhadap perusahaan daerah air minum berkaitan erat dengan kepentingan publik, terutama menyangkut kualitas pelayanan, keberlanjutan operasional, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan.

Karena itu, hasil seleksi nantinya diharapkan mampu menghadirkan figur pengawas yang memiliki kompetensi, integritas, dan keberanian menjalankan fungsi pengawasan secara profesional.

Masyarakat dapat mengikuti perkembangan seleksi calon Dewan Pengawas Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi periode 2027–2031 melalui situs resmi Pemerintah Kota Jambi di www.jambikota.go.id dan Perumdam Tirta Mayang di www.tirtamayang.com.

Untuk nama-nama bisa cek di sini pengumuman dewas(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan program BRI Peduli Grow & Green melalui penanaman 5.000 pohon produktif di Embung Pemuda, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun 2026. Program ini merupakan wujud nyata kepedulian BRI terhadap pelestarian lingkungan sekaligus upaya menciptakan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Fandi Imawan selaku Regional Business Support Head (RBSH) BRI Region 8 yang mewakili BRI menyampaikan harapannya agar program BRI Peduli Grow & Green dapat memberikan manfaat nyata bagi kelestarian lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mendukung peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi penanaman.

Melalui penanaman 5.000 pohon produktif ini, BRI berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat, sekaligus menghadirkan nilai ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Pelaksanaan program BRI Peduli Grow & Green juga menjadi wujud sinergi antara BRI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong kepedulian terhadap lingkungan serta memperkuat semangat gotong royong untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui program TJSL BRI Peduli, BRI terus berkomitmen untuk menghadirkan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan, sejalan dengan semangat BRI untuk Indonesia yang lebih hijau, berkelanjutan, dan sejahtera.

Tentang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Region 6/Jakarta 1
Jl. Veteran II No. 8 Gambir Jakarta Pusat 10110

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin (STS) Jambi mematangkan pelaksanaan Sertifikasi Dosen (Serdos) 2026 dengan memperkuat kesiapan dan kompetensi para asesor.

Sebanyak 16 asesor mengikuti kegiatan Refreshment Asesor untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan proses penilaian berjalan objektif dan sesuai standar.

Kegiatan yang berlangsung di lantai 6 Gedung Rektorat UIN STS Jambi, Selasa 3 November 2026, dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. H. Ayub Mursalin, S.Ag., M.A.

Dalam arahannya, Ayub menekankan bahwa keseragaman pemahaman menjadi faktor penting dalam proses penilaian sertifikasi dosen.

Menurutnya, setiap asesor harus memiliki pemahaman yang sama terhadap mekanisme dan prinsip asesmen agar hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan.

Ia mengingatkan bahwa objektivitas harus menjadi landasan utama dalam menilai kompetensi dosen.

Dengan menerapkan prinsip asesmen secara konsisten, proses sertifikasi diharapkan mampu menghasilkan penilaian yang akurat dan sesuai ketentuan.

“Kesamaan persepsi antarasesor sangat penting dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Karena itu, prinsip asesmen harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN STS Jambi, Dr. Tanti, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti 16 asesor.

Pada pelaksanaan Serdos tahun 2026, terdapat 83 dosen yang akan menjalani proses penilaian.

Menurut Tanti, kegiatan penyegaran ini menjadi bagian penting untuk memastikan para asesor memahami kembali aspek teknis dan mekanisme penilaian.

Kesamaan standar diharapkan dapat meminimalkan perbedaan persepsi dalam proses asesmen.

Pembekalan teknis juga diberikan oleh Sekretaris LPM UIN STS Jambi, Dr. Zawaqi Afdal Jamil, yang hadir sebagai narasumber.

Dalam pemaparannya, ia menjelaskan petunjuk teknis (juknis) penilaian sertifikasi dosen, terutama terkait pengisian portofolio melalui aplikasi yang digunakan dalam proses Serdos.

Materi tersebut menjadi perhatian penting karena portofolio merupakan salah satu bagian dalam tahapan penilaian sertifikasi dosen.

Para asesor diberikan pemahaman mengenai mekanisme pengisian dan aspek teknis yang harus diperhatikan agar proses penilaian berjalan sesuai pedoman.

Melalui kegiatan Refreshment Asesor Serdos 2026 ini, UIN STS Jambi berupaya memastikan seluruh asesor memiliki kesiapan yang memadai sebelum melaksanakan penilaian terhadap dosen peserta sertifikasi.

Penguatan kompetensi asesor dan penyamaan persepsi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan sertifikasi dosen yang transparan, objektif, konsisten, serta mampu menjaga mutu dan profesionalisme tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Provinsi Jambi, bersiap menjadi tuan rumah Silaturahmi Nasional Perkopian yang dijadwalkan berlangsung pada 23–24 November 2026 mendatang.

Agenda ini diharapkan menjadi momentum memperkuat pengembangan kopi lokal sekaligus membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Dukungan terhadap rencana tersebut disampaikan langsung Bupati Tanjab Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., saat menghadiri audiensi dan diskusi bersama pengurus Dik Kopi serta Dewan Kopi Provinsi Jambi di BUN Coffee Roastery, Yayasan Etalase Ekosistem Indonesia, Kota Jambi, Senin 2 November 2026.

Dalam kegiatan itu, Bupati didampingi Ketua TP-PKK Tanjab Barat, Hj. Fadhilah Sadat, S.H. Keduanya menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan Nusantara Coffee Culture (NCC) 2026 dan pengembangan potensi perkopian daerah.

Pertemuan tersebut membahas peluang pengembangan industri kopi, khususnya kopi khas Tanjab Barat yang memiliki karakteristik dan potensi dengan sertifikasi Indikasi Geografis (IG).

Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat menilai sektor perkopian memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat.

Potensinya tidak hanya terletak pada hasil perkebunan, tetapi juga pada rantai industri yang melibatkan banyak tenaga kerja.

Mulai dari kegiatan perkebunan, pembinaan petani, pengolahan pascapanen, hingga industri pengolahan dan penyajian kopi, seluruh tahapan tersebut dinilai dapat membuka kesempatan usaha serta lapangan pekerjaan baru.

Dengan pengembangan yang terarah, manfaat industri kopi diharapkan tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat yang terlibat dalam sektor pendukung lainnya.

Sementara itu, Silaturahmi Nasional Perkopian yang direncanakan berlangsung pada 23–24 November 2026 tidak hanya menjadi ajang pertemuan komunitas kopi.

Kegiatan tersebut juga akan dimanfaatkan sebagai ruang diskusi antara praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi pembinaan petani kopi di Tanjab Barat.

Pembahasan nantinya diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat kualitas produksi, meningkatkan kapasitas petani, serta mengembangkan potensi kopi lokal agar memiliki daya saing lebih luas.

Untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sejumlah kementerian dan lembaga terkait juga direncanakan akan diundang.

Di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Keterlibatan pemerintah pusat tersebut diharapkan membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan sumber daya manusia, pembinaan perkebunan, serta penciptaan lapangan kerja melalui industri perkopian.

Melalui dukungan terhadap Nusantara Coffee Culture 2026 dan rencana Silaturahmi Nasional Perkopian, Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat berharap potensi kopi lokal dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi baru yang memberikan manfaat lebih luas bagi petani, UMKM, dan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi mengalami penurunan pada Oktober 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTP berada di angka 194,01 atau melemah 1,08 persen dibandingkan September 2026.

Penurunan tersebut dipengaruhi oleh turunnya harga yang diterima petani di tengah meningkatnya harga barang dan jasa yang harus mereka bayarkan.

Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan terhadap daya tukar petani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun biaya produksi.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jambi yang dirilis Senin 2 November 2026, Indeks Harga yang Diterima Petani (It) mengalami penurunan sebesar 0,33 persen.

Sementara itu, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) justru meningkat 0,76 persen.

Pergerakan kedua indeks tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan NTP Jambi mengalami kontraksi secara bulanan.

Meski demikian, kondisi NTP secara tahunan masih menunjukkan perkembangan positif. Dibandingkan Oktober 2025, NTP Provinsi Jambi tercatat tumbuh sebesar 11,17 persen.

BPS menjelaskan, NTP merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara harga yang diterima petani dengan harga yang dibayarkan petani.

Angka ini menjadi salah satu gambaran kemampuan daya beli petani di wilayah perdesaan sekaligus mengukur daya tukar produk pertanian terhadap kebutuhan konsumsi dan biaya produksi.

Selain NTP, perkembangan serupa juga terlihat pada Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP). Pada Oktober 2026, NTUP Provinsi Jambi tercatat sebesar 199,13 atau mengalami penurunan 0,45 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Di sisi lain, Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) justru mengalami kenaikan sebesar 0,93 persen. Peningkatan ini dipengaruhi oleh naiknya indeks pada sebagian besar kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Namun, tidak seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan.

BPS mencatat dua kelompok yang mengalami penurunan, yakni Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,14 persen serta Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,10 persen.

Perkembangan NTP dan NTUP pada Oktober 2026 menjadi perhatian dalam melihat kondisi ekonomi sektor pertanian di Provinsi Jambi.

Penurunan harga yang diterima petani bersamaan dengan meningkatnya pengeluaran menunjukkan adanya perubahan tekanan ekonomi yang perlu dicermati.

Meski secara tahunan NTP masih tumbuh positif, perkembangan harga komoditas pertanian dan kebutuhan produksi tetap menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli serta kesejahteraan petani di Provinsi Jambi.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Dukungan terhadap perjuangan kafilah Kota Sungai Penuh dalam ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis (MTQH) ke-55 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2026 diberikan langsung oleh Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H.

Didampingi Ketua TP-PKK Kota Sungai Penuh, Ny. Sri Kartini Alfin, Wali Kota Alfin menyambangi pemondokan para peserta, Senin 2 November 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi kafilah sekaligus memberikan motivasi menjelang dan selama mengikuti rangkaian perlombaan.

Dalam suasana penuh keakraban, Alfin menyempatkan diri menyapa para peserta dan memberikan dorongan semangat agar seluruh kafilah tetap percaya diri dalam menghadapi setiap cabang perlombaan.

Ia mengingatkan para peserta agar mempersiapkan diri dengan baik, menjaga kondisi kesehatan, serta mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk memberikan penampilan terbaik bagi Kota Sungai Penuh.

Menurutnya, keikutsertaan dalam MTQH bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat kecintaan terhadap Al-Qur’an dan Hadis serta meningkatkan kualitas generasi yang memahami nilai-nilai keagamaan.

“Teruslah bersemangat dan berikan kemampuan terbaik. Ikuti perlombaan dengan penuh percaya diri, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Kami berharap kafilah Kota Sungai Penuh dapat meraih hasil terbaik dan membawa nama baik daerah,” ungkap Alfin.

Wali Kota juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh akan terus memberikan perhatian dan dukungan kepada seluruh peserta maupun official yang telah mewakili daerah dalam ajang keagamaan tingkat Provinsi Jambi tersebut.

Dukungan pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi tambahan motivasi bagi para kafilah untuk menjalani setiap tahapan perlombaan dengan penuh semangat dan menjunjung tinggi sportivitas.

Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan kekeluargaan.

Kehadiran langsung kepala daerah bersama Ketua TP-PKK menjadi bentuk perhatian sekaligus penyemangat bagi para peserta yang tengah berjuang membawa nama Kota Sungai Penuh.

Melalui dukungan tersebut, kafilah Sungai Penuh diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaik dan memperoleh hasil maksimal pada MTQH ke-55 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2026.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengelolaan sampah di perkotaan membutuhkan inovasi dan keterlibatan aktif masyarakat.

Melihat kebutuhan tersebut, tim dosen Universitas Jambi (UNJA) menghadirkan program pemberdayaan untuk memperkuat peran Bank Sampah Pinang Masak Lestari di Kota Jambi melalui pemanfaatan teknologi.

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada Agustus 2026 ini mengusung tema “Optimalisasi Peran Bank Sampah Pinang Masak Lestari Kota Jambi sebagai Pusat Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Teknologi”.

Melalui kegiatan tersebut, bank sampah didorong agar tidak hanya menjadi tempat pengumpulan dan pemilahan sampah, tetapi juga berkembang sebagai pusat pembelajaran lingkungan sekaligus sarana pemberdayaan masyarakat.

Program ini dipimpin Dr. Yuliusman, SE., M.Si., dengan melibatkan enam dosen lainnya, yakni Dr. Dahmiri, S.E., M.M., Dr. Sigit Indrawijaya, S.E., M.Si., Dr. Nurida Isnaeni, S.E., M.Si., Dr. Zamzami, S.E., M.Si., Dr. Idham Khalik, S.E., M.M., dan Dr. Arie Dean Amri, S.E., M.E.

Pengembangan bank sampah tersebut dilatarbelakangi sejumlah persoalan pengelolaan lingkungan perkotaan.

Di antaranya masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah, partisipasi warga yang belum konsisten, serta belum optimalnya penggunaan teknologi digital untuk mendukung kampanye kebersihan lingkungan.

Tim pengabdian UNJA melihat kondisi tersebut sebagai peluang untuk mengoptimalkan keberadaan Bank Sampah Pinang Masak Lestari agar memiliki manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, program ini menggunakan pendekatan terpadu melalui lima tahapan, mulai dari asesmen awal, pelatihan teknis, implementasi di lapangan, monitoring dan evaluasi, hingga pengembangan berkelanjutan.

Salah satu materi utama yang diberikan kepada pengelola dan masyarakat adalah penerapan prinsip 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle.

Prinsip tersebut menjadi dasar dalam mengurangi timbulan sampah melalui kebiasaan mengurangi penggunaan barang, menggunakan kembali barang yang masih layak, serta mendaur ulang material yang dapat dimanfaatkan.

Tidak hanya berfokus pada pengelolaan sampah secara langsung, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai manajemen kelembagaan, pembuatan konten digital, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi dan promosi kegiatan bank sampah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program, tim dosen UNJA turut menghasilkan sejumlah produk pendukung.

Di antaranya modul edukasi pengelolaan sampah, panduan pemilahan sampah, materi sosialisasi digital, serta berbagai sarana penunjang operasional bank sampah.

Berbagai produk tersebut mencakup pengembangan soft technology dan hard technology yang diserahkan kepada mitra agar dapat dimanfaatkan secara mandiri setelah kegiatan pengabdian selesai.

Melalui penguatan kapasitas pengelola dan pemanfaatan teknologi digital, Bank Sampah Pinang Masak Lestari diharapkan mampu menjadi ruang edukasi lingkungan yang lebih aktif dan mudah diakses masyarakat.

Program ini juga diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku warga Kota Jambi agar semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan, mulai dari kebiasaan memilah sampah di rumah hingga berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Dengan demikian, keberadaan bank sampah tidak hanya memberikan manfaat dalam mengurangi persoalan sampah perkotaan, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan yang lebih terorganisasi dan berbasis teknologi.(*)