JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana meminta seluruh lurah dan camat tidak pasif menghadapi dampak musim kemarau yang mulai mengganggu ketersediaan air bersih di sejumlah permukiman.

Maulana menegaskan, aparat pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan harus aktif memantau kondisi warganya.

Jika terdapat kawasan yang mulai mengalami kesulitan air, informasi tersebut harus segera dikoordinasikan agar bantuan dapat diberikan tanpa menunggu persoalan semakin parah.

“Lurah dan camat wajib berkoordinasi untuk wilayah yang mengalami kekeringan,” tegas Maulana.

Instruksi tersebut disampaikan di tengah laporan mulai mengeringnya sejumlah sumur warga.

Bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan sumur sebagai sumber kebutuhan rumah tangga, kondisi itu mulai menjadi persoalan serius ketika debit air terus menurun.

Maulana mengatakan dirinya juga terus memantau perkembangan ketersediaan air bersih di kawasan permukiman.

“Saya selalu memonitor tiap hari kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Sebagian masyarakat menggunakan sumber air permukaan dan sumur, sekarang banyak sumur yang mulai kering,” ujar Maulana.

Permintaan agar camat dan lurah aktif bukan tanpa alasan.

Kondisi kekeringan di setiap wilayah tidak sama sehingga pemerintah membutuhkan informasi langsung dari lapangan untuk menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan.

Pemerintah kota kemudian dapat mengarahkan distribusi air berdasarkan laporan tersebut, terutama bagi permukiman yang sumber air warganya sudah mulai terganggu.

Maulana mengatakan pemerintah terus melakukan pemantauan sekaligus memperkuat distribusi air bersih ke kawasan terdampak.

Setiap hari, sekitar 35 mobil tangki dikerahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Volume air yang disalurkan disebut dapat mencapai sekitar 200 ribu liter per hari.

“Setiap hari itu kira-kira 35 mobil tangki mendistribusikan air. Sehari bisa mencapai 200 ribu liter air,” katanya.

Di lapangan, BPBD Kota Jambi menjadi salah satu unsur yang menjalankan distribusi air secara langsung.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan pihaknya memiliki empat armada, terdiri dari satu mobil tangki berkapasitas 5.000 liter dan tiga armada berkapasitas masing-masing 4.000 liter.

BPBD juga mendapat dukungan dua armada dari Batalyon 142/KJ serta satu armada dari PMI Kota Jambi.

“Untuk BPBD, kita memiliki satu armada 5 ribu liter dan tiga armada 4 ribu liter. Kemudian diback-up Batalyon 142/KJ sebanyak dua armada dan PMI Kota Jambi satu armada,” kata Doni.

Total terdapat tujuh armada dari unsur tersebut yang aktif mendukung pelayanan distribusi air bersih.

Hingga saat ini, BPBD mencatat sekitar 960 ribu liter air telah didistribusikan kepada masyarakat.

“Total air yang sudah kita distribusikan hingga hari ini sekitar 960 ribu liter. Kita melayani sesuai dengan permintaan masyarakat,” ujar Doni.

Doni menyebut dampak kekeringan sudah relatif dirasakan di berbagai wilayah Kota Jambi.

Namun, beberapa kawasan dinilai lebih dominan mengalami kekeringan dan membutuhkan distribusi air secara lebih intensif.

“Wilayah relatif semua mengalami kekeringan, cuma yang lebih dominan ada di Paal Merah, Jambi Timur dan Jambi Selatan. Termasuk juga Alam Barajo,” katanya.

Kondisi tersebut membuat keberadaan camat dan lurah menjadi penting.

Mereka berada paling dekat dengan masyarakat sehingga dapat mengetahui lebih awal ketika sumur warga mulai mengering atau kebutuhan air meningkat.

Laporan dari wilayah kemudian menjadi dasar bagi petugas untuk menentukan lokasi pengiriman air.

Penanganan kekeringan tidak hanya mengandalkan armada BPBD. Pemerintah Kota Jambi juga melibatkan TNI, PMI dan Perumda Air Minum Tirta Mayang untuk memperkuat pelayanan.

Doni mengatakan koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan agar distribusi dapat menjangkau warga yang membutuhkan.

“Kita terus memberikan layanan pendistribusian air bersama PDAM dan pihak lain,” ujarnya.

Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi, terutama di permukiman yang sangat bergantung pada sumber air tanah.

Instruksi Maulana kepada camat dan lurah pada akhirnya menempatkan pemerintah tingkat wilayah sebagai ujung tombak dalam mendeteksi persoalan air bersih.

Pemantauan tidak cukup dilakukan ketika warga sudah mengalami krisis. Informasi mengenai penurunan debit sumur, kesulitan mendapatkan air, hingga meningkatnya kebutuhan pasokan perlu segera disampaikan agar distribusi dapat diatur lebih cepat.

Dengan sekitar 960 ribu liter air yang telah disalurkan BPBD dan pengerahan puluhan mobil tangki setiap hari, pemerintah berupaya menjaga kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.

Namun, selama kemarau masih berlangsung, distribusi menggunakan mobil tangki tetap menjadi solusi sementara.

Karena itu, keaktifan camat dan lurah dalam memantau kondisi lapangan menjadi bagian penting agar warga yang mulai kesulitan air tidak luput dari penanganan pemerintah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana mengungkapkan pemerintah daerah kini memperkuat distribusi air bersih menyusul mulai mengeringnya sejumlah sumur warga akibat musim kemarau.

Maulana mengatakan kondisi ketersediaan air bersih di permukiman terus dipantaunya setiap hari.

Pemerintah, kata dia, tidak ingin warga yang sumber airnya terganggu harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pasokan.

“Saya selalu memonitor tiap hari kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Sebagian masyarakat menggunakan sumber air permukaan dan sumur, sekarang banyak sumur yang mulai kering,” ujar Maulana.

Untuk merespons kondisi tersebut, sekitar 35 mobil tangki dikerahkan setiap hari guna mendistribusikan air ke kawasan yang membutuhkan.

Volume distribusinya juga tidak sedikit. Maulana menyebut pasokan air yang disalurkan dapat mencapai sekitar 200 ribu liter dalam sehari.

“Setiap hari itu kira-kira 35 mobil tangki mendistribusikan air. Sehari bisa mencapai 200 ribu liter air,” katanya.

Maulana menegaskan penanganan kekeringan tidak cukup hanya mengandalkan armada pemerintah di lapangan.

Informasi dari tingkat kecamatan dan kelurahan diperlukan agar distribusi air dapat diarahkan ke wilayah yang benar-benar mengalami kesulitan.

Karena itu, camat dan lurah diminta aktif memantau kondisi warganya serta berkoordinasi ketika terdapat kawasan yang mulai mengalami kekurangan air.

“Lurah dan camat wajib berkoordinasi untuk wilayah yang mengalami kekeringan,” tegas Maulana.

Pola tersebut penting karena dampak kemarau tidak sama di setiap kawasan.

Sebagian warga masih dapat mengandalkan sumber air yang tersedia, sedangkan warga lainnya mulai menghadapi sumur yang debitnya menurun bahkan mengering.

Maulana mengatakan pengerahan mobil tangki tidak hanya mengandalkan armada Pemerintah Kota Jambi.

Dukungan TNI dan unsur lainnya juga dilibatkan untuk memperluas jangkauan pelayanan.

Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, koordinasi lintas instansi menjadi salah satu kunci agar distribusi air tidak terhenti ketika permintaan masyarakat meningkat.

Di tingkat teknis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi menjadi salah satu unsur yang menjalankan distribusi langsung ke masyarakat.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan pihaknya mengoperasikan empat armada, terdiri dari satu mobil tangki berkapasitas 5.000 liter dan tiga armada dengan kapasitas masing-masing 4.000 liter.

Armada tersebut kemudian diperkuat dua mobil tangki dari Batalyon 142/KJ dan satu armada PMI Kota Jambi.

“Untuk BPBD, kita memiliki satu armada 5 ribu liter dan tiga armada 4 ribu liter. Kemudian diback-up Batalyon 142/KJ sebanyak dua armada dan PMI Kota Jambi satu armada,” kata Doni.

BPBD Kota Jambi mencatat total air yang telah didistribusikan kepada masyarakat mencapai sekitar 960 ribu liter.

Doni mengatakan distribusi dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat dan kondisi wilayah yang membutuhkan.

“Total air yang sudah kita distribusikan hingga hari ini sekitar 960 ribu liter. Kita melayani sesuai dengan permintaan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Doni, dampak kekeringan relatif mulai dirasakan di berbagai wilayah Kota Jambi. Namun, terdapat sejumlah kawasan yang kondisinya lebih dominan.

“Wilayah relatif semua mengalami kekeringan, cuma yang lebih dominan ada di Paal Merah, Jambi Timur dan Jambi Selatan. Termasuk juga Alam Barajo,” katanya.

Persoalan yang kini dihadapi sebagian warga adalah ketergantungan terhadap sumur sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari.

Ketika debit air menurun atau sumur mengering, warga membutuhkan pasokan alternatif.

Dalam situasi tersebut, distribusi menggunakan mobil tangki menjadi solusi sementara untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

BPBD juga berkoordinasi dengan Perumda Air Minum Tirta Mayang serta pihak lain untuk memperkuat pelayanan.

“Kita terus memberikan layanan pendistribusian air bersama PDAM dan pihak lain,” ujar Doni.

Bagi Pemerintah Kota Jambi, kondisi ini menjadi sinyal bahwa dampak kemarau mulai masuk ke persoalan kebutuhan dasar masyarakat.

Pemantauan sumber air, laporan dari kecamatan dan kelurahan, serta pengerahan armada menjadi bagian dari respons pemerintah untuk mencegah warga terdampak mengalami kesulitan air yang lebih parah.

Dengan puluhan armada yang dikerahkan setiap hari dan distribusi yang mencapai ratusan ribu liter, Pemkot Jambi berupaya menjaga pasokan bagi warga yang sumber airnya mulai terganggu.

Namun, distribusi melalui mobil tangki tetap merupakan langkah penanganan sementara.

Keberlanjutan pelayanan akan bergantung pada perkembangan musim kemarau dan kondisi sumber air di masing-masing wilayah.

Untuk itu, Maulana meminta jajaran pemerintahan di tingkat bawah tetap aktif memantau kondisi masyarakat.

Dengan laporan yang cepat dari lapangan, pemerintah dapat menentukan wilayah yang membutuhkan prioritas distribusi air bersih.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dampak musim kemarau mulai menekan ketersediaan air bersih di sejumlah kawasan permukiman Kota Jambi.

Sumur warga yang selama ini menjadi sumber utama kebutuhan rumah tangga mulai mengering, memaksa pemerintah memperkuat distribusi air menggunakan mobil tangki.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi menjadi salah satu unsur utama dalam penanganan kondisi tersebut.

Bersama TNI, PMI, Perumda Air Minum Tirta Mayang dan pihak terkait lainnya, BPBD terus mengirimkan pasokan air ke kawasan yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Hingga saat ini, sekitar 960 ribu liter air telah didistribusikan kepada masyarakat.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan pelayanan dilakukan berdasarkan laporan dan permintaan warga di lapangan.

Artinya, distribusi air diarahkan ke kawasan yang sumber airnya mulai terganggu akibat kemarau.

“Total air yang sudah kita distribusikan hingga hari ini sekitar 960 ribu liter. Kita melayani sesuai dengan permintaan masyarakat,” ujar Doni.

Untuk mendukung distribusi, BPBD Kota Jambi saat ini memiliki empat armada tangki yang terdiri dari satu mobil berkapasitas 5.000 liter dan tiga mobil dengan kapasitas masing-masing 4.000 liter.

Kekuatan tersebut diperkuat dua armada dari Batalyon 142/KJ dan satu armada PMI Kota Jambi.

Dengan demikian, terdapat tujuh mobil tangki yang secara aktif dapat digunakan untuk pelayanan distribusi air bersih.

“Untuk BPBD, kita memiliki satu armada 5 ribu liter dan tiga armada 4 ribu liter. Kemudian diback-up Batalyon 142/KJ sebanyak dua armada dan PMI Kota Jambi satu armada,” kata Doni.

Keterlibatan sejumlah unsur tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekeringan di Kota Jambi tidak hanya mengandalkan kapasitas satu instansi.

Distribusi air membutuhkan dukungan lintas lembaga agar wilayah yang mengalami kekurangan pasokan dapat dilayani lebih luas.

Menurut Doni, dampak kekeringan mulai dirasakan di hampir seluruh wilayah Kota Jambi.

Namun, beberapa kawasan tercatat mengalami kondisi yang lebih dominan sehingga membutuhkan distribusi air lebih intensif.

“Wilayah relatif semua mengalami kekeringan, cuma yang lebih dominan ada di Paal Merah, Jambi Timur dan Jambi Selatan. Termasuk juga Alam Barajo,” ujarnya.

Kondisi tersebut terutama menjadi persoalan bagi warga yang masih mengandalkan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketika debit sumur turun atau sumber air mengering, mobil tangki menjadi salah satu alternatif pasokan yang dapat digunakan sementara.

BPBD pun terus memantau permintaan masyarakat untuk menentukan wilayah yang membutuhkan pengiriman air berikutnya.

Di sisi lain, Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pemerintah terus memantau kondisi sumber air di kawasan permukiman.

Menurutnya, pemantauan diperlukan agar wilayah yang mulai mengalami kesulitan air dapat segera ditangani.

“Saya selalu memonitor tiap hari kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Sebagian masyarakat menggunakan sumber air permukaan dan sumur, sekarang banyak sumur yang mulai kering,” ujar Maulana.

Ia menyebut sekitar 35 mobil tangki dapat dikerahkan setiap hari dengan distribusi air mencapai sekitar 200 ribu liter per hari.

“Setiap hari itu kira-kira 35 mobil tangki mendistribusikan air. Sehari bisa mencapai 200 ribu liter air,” katanya.

Angka tersebut menunjukkan cakupan distribusi pemerintah lebih luas karena tidak hanya berasal dari armada BPBD.

Dukungan dari TNI dan unsur lainnya turut digunakan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Maulana meminta jajaran kecamatan dan kelurahan tidak menunggu persoalan air menjadi lebih parah.

Koordinasi dari tingkat wilayah dinilai penting untuk memastikan kebutuhan warga dapat diketahui lebih cepat.

“Lurah dan camat wajib berkoordinasi untuk wilayah yang mengalami kekeringan,” tegasnya.

Koordinasi tersebut menjadi penting karena kondisi setiap kawasan tidak selalu sama.

Ada permukiman yang masih memiliki sumber air, sementara kawasan lain sudah menghadapi sumur yang mengering.

Dengan mekanisme berdasarkan laporan dan permintaan masyarakat, pemerintah dapat menentukan lokasi prioritas distribusi air.

BPBD Kota Jambi juga terus berkoordinasi dengan Perumda Air Minum Tirta Mayang dan sejumlah pihak lain untuk menjaga pelayanan selama kondisi kemarau berlangsung.

“Kita terus memberikan layanan pendistribusian air bersama PDAM dan pihak lain,” ujar Doni.

Meski telah ratusan ribu liter air disalurkan, distribusi menggunakan mobil tangki pada dasarnya merupakan solusi sementara selama sumber air warga belum kembali normal.

Keberlanjutan pelayanan akan sangat bergantung pada perkembangan musim kemarau dan kondisi sumber air di masing-masing kawasan.

Dengan hampir satu juta liter air yang telah disalurkan, pemerintah berupaya memastikan kekeringan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih berat bagi kebutuhan dasar masyarakat.

Untuk saat ini, BPBD bersama unsur pendukung lainnya masih memperkuat respons di lapangan, terutama di kawasan yang permintaan air bersihnya terus meningkat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kekeringan yang berlangsung cukup panjang mulai mendorong Pemerintah Kota Jambi memperkuat langkah perlindungan masyarakat.

Salah satunya dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi dengan membagikan 5.000 masker KN95 secara gratis kepada warga, terutama pengendara yang beraktivitas di jalan.

Pembagian masker dipusatkan di kawasan Simpang Mayang, Kota Jambi.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi turut turun langsung dalam kegiatan yang digelar bersama Pemerintah Kota Jambi dan Ikatan Wartawan Kota Jambi (IWAKO).

Langkah tersebut tidak hanya diarahkan sebagai aksi sosial, tetapi juga bagian dari antisipasi terhadap meningkatnya paparan debu dan partikel udara ketika kondisi cuaca kering berlangsung lebih lama.

Kondisi itu menjadi perhatian karena masyarakat yang banyak berada di ruang terbuka memiliki paparan lebih tinggi terhadap debu dan polutan.

Pengendara sepeda motor, pekerja lapangan, pedagang serta kelompok masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan menjadi pihak yang paling mudah terpapar.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kering masih berlangsung.

Penggunaan masker menjadi salah satu langkah perlindungan yang dapat dilakukan, khususnya ketika masyarakat harus beraktivitas di luar rumah.

“Dalam kondisi seperti ini, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan perlu meningkatkan kewaspadaan. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah sederhana untuk mengurangi paparan debu dan partikel udara,” ujar Doni.

Menurut dia, upaya perlindungan masyarakat perlu dilakukan bersamaan dengan pemantauan kondisi lingkungan.

BPBD juga menjadi salah satu unsur pemerintah daerah yang memiliki peran dalam mitigasi terhadap potensi dampak bencana dan kondisi lingkungan yang dapat mengganggu masyarakat.

Pemerintah Kota Jambi sendiri telah menyiapkan 100 ribu masker untuk menghadapi kondisi tersebut.

Dari jumlah itu, sebanyak 5.000 masker KN95 didistribusikan dalam kegiatan di Simpang Mayang.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan keputusan menyiapkan masker berkaitan dengan kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung.

Ia menyebut pemerintah daerah mengacu pada informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam mengambil langkah antisipasi.

“Berdasarkan data BMKG, kekeringan ini memang agak panjang. Kita menyiapkan 100 ribu masker, namun hari ini kita sebar 5 ribu masker,” kata Maulana.

Maulana juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan perlindungan diri ketika beraktivitas di ruang terbuka.

Ia menyinggung risiko gangguan pernapasan yang perlu menjadi perhatian di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik.

Menurutnya, paparan partikel udara berukuran kecil seperti PM2,5 perlu diwaspadai, terlebih oleh masyarakat yang menghabiskan banyak waktu di luar ruangan.

“Kalau yang di alam terbuka seperti ini tidak pernah menggunakan masker, kita khawatir ISPA terus meningkat. Sekarang ISPA masih naik,” ujarnya.

Simpang Mayang dipilih sebagai salah satu lokasi pembagian karena kawasan tersebut merupakan titik aktivitas masyarakat dengan lalu lintas kendaraan yang cukup padat.

Wali Kota Maulana bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, Kepala BPBD Kota Jambi Doni Sumatriadi, jajaran Diskominfo serta pengurus IWAKO turun langsung membagikan masker kepada pengendara.

Bagi masyarakat yang setiap hari bekerja atau bepergian menggunakan sepeda motor, penggunaan masker dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan ketika kondisi udara dan lingkungan berdebu.

Namun, pembagian masker juga tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kualitas udara.

Langkah tersebut lebih tepat dipandang sebagai upaya mitigasi jangka pendek sembari pemerintah memantau perkembangan cuaca dan kondisi lingkungan.

Ketua IWAKO Jambi, Ali Ahmadi mengatakan keterlibatan organisasi wartawan dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian insan pers terhadap persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kami dari IWAKO Jambi tentu sangat mendukung langkah Pemerintah Kota Jambi dalam melindungi masyarakat dari dampak kualitas udara dan kondisi kekeringan,” ujar Ali.

Ia menilai kelompok masyarakat yang setiap hari beraktivitas di jalan memiliki tingkat paparan yang perlu diperhatikan.

Karena itu, kesadaran menggunakan masker tidak hanya diperlukan ketika pemerintah membagikannya secara gratis.

“Teman-teman yang setiap hari berada di jalan dan beraktivitas di luar ruangan sangat rentan terpapar debu dan polusi. Karena itu, kami mengajak masyarakat membiasakan diri menggunakan masker sebagai salah satu langkah perlindungan,” katanya.

Pembagian 5.000 masker menjadi salah satu respons awal Pemerintah Kota Jambi menghadapi kondisi kering.

Dengan stok yang disiapkan mencapai 100 ribu masker, pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan distribusi lanjutan sesuai kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat tetap perlu memperhatikan kondisi udara dan mengurangi paparan langsung ketika situasi memburuk.

elompok rentan dan warga yang memiliki aktivitas tinggi di luar ruangan menjadi pihak yang perlu memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan diri.

Bagi BPBD Kota Jambi, langkah mitigasi semacam ini menjadi penting karena dampak kondisi cuaca kering tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan.

Tetapi juga dapat bersinggungan dengan kesehatan dan aktivitas sehari-hari masyarakat.

Pembagian masker akhirnya bukan sekadar kegiatan membagikan alat pelindung secara gratis.

Di balik 5.000 masker yang dibagikan di Simpang Mayang, terdapat pesan bahwa kondisi kekeringan perlu direspons dengan kewaspadaan dan langkah pencegahan sejak dini.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kekeringan yang berlangsung cukup panjang mulai mendapat perhatian serius Pemerintah Kota Jambi.

Selain berdampak pada kondisi lingkungan, cuaca kering juga meningkatkan potensi paparan debu dan partikel udara yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat.

Langkah antisipasi pun dilakukan. Pemerintah Kota Jambi bersama Ikatan Wartawan Kota Jambi (IWAKO) membagikan 5.000 masker KN95 secara gratis kepada masyarakat di kawasan Simpang Mayang, Kota Jambi.

Wali Kota Jambi Maulana bahkan turun langsung ke persimpangan untuk membagikan masker kepada pengendara.

Ia didampingi Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Jambi, Saleh Ridha, Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi serta pengurus IWAKO Jambi.

Di tengah lalu lintas yang padat, pembagian masker menyasar terutama pengendara yang sehari-hari menghabiskan banyak waktu di ruang terbuka.

Maulana mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai bentuk pencegahan menyusul informasi mengenai kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung.

Menurut dia, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan memiliki risiko lebih besar terpapar debu maupun partikel udara berukuran kecil.

Karena itu, penggunaan masker dinilai menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi paparan.

“Berdasarkan data BMKG, kekeringan ini memang agak panjang,” kata Maulana.

Pemkot Jambi, lanjutnya, telah menyiapkan total 100 ribu masker untuk masyarakat.

Sebanyak 5.000 masker di antaranya mulai disalurkan dalam kegiatan di kawasan Simpang Mayang.

Persoalan kesehatan menjadi salah satu alasan pemerintah memperkuat langkah pencegahan.

Maulana menyinggung kondisi infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang disebut masih mengalami peningkatan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat yang terus beraktivitas di tengah udara berdebu berpotensi lebih sering terpapar partikel udara.

“Kalau yang di alam terbuka seperti ini tidak pernah menggunakan masker, kita khawatir ISPA terus meningkat,” ujarnya.

Ia juga mengaitkan risiko tersebut dengan kondisi indeks standar pencemar udara (ISPU) dan konsentrasi PM2.5.

Partikel berukuran sangat kecil seperti PM2.5 menjadi salah satu perhatian dalam kualitas udara karena dapat terhirup hingga ke saluran pernapasan.

Karena itu, Maulana mengimbau warga tidak hanya mengandalkan pembagian masker pemerintah.

Masyarakat yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan juga diminta membiasakan diri menggunakan masker ketika kondisi udara memburuk.

“Silakan digunakan, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan,” katanya.

Kegiatan tersebut juga melibatkan IWAKO Jambi. Ketua IWAKO Jambi, Ali Ahmadi mengatakan keterlibatan organisasi wartawan dalam aksi sosial itu merupakan bentuk kepedulian insan pers terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurut Ali, peran wartawan tidak berhenti pada penyampaian informasi. Insan pers juga dapat mengambil bagian dalam kegiatan sosial yang manfaatnya bisa dirasakan langsung warga.

IWAKO, kata dia, mendukung upaya Pemkot Jambi meningkatkan perlindungan masyarakat selama kondisi kekeringan dan kualitas udara menjadi perhatian.

“Pembagian masker ini sederhana, tetapi mudah-mudahan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Ali.

Ia secara khusus mengingatkan pengendara sepeda motor dan masyarakat yang bekerja di ruang terbuka agar tidak mengabaikan perlindungan pernapasan.

Kelompok tersebut, menurut Ali, menjadi salah satu yang paling sering berhadapan langsung dengan debu dan polusi selama berada di jalan.

Pembagian 5.000 masker di Simpang Mayang menjadi tahap awal dari rencana distribusi yang lebih besar.

Dengan stok mencapai 100 ribu masker, Pemkot Jambi menempatkan perlindungan masyarakat sebagai salah satu langkah antisipasi menghadapi periode kering yang belum segera berakhir.

Bagi warga, masker mungkin terlihat sebagai perlengkapan sederhana.

Namun di tengah meningkatnya aktivitas luar ruangan, paparan debu dan memburuknya kualitas udara, penggunaannya menjadi salah satu bentuk perlindungan yang relatif mudah dilakukan.

Pemerintah juga berharap masyarakat tidak menunggu sampai kondisi udara memburuk untuk mulai memperhatikan kesehatan pernapasan.

Terutama bagi pengendara, pekerja lapangan, pedagang, petugas di ruang terbuka dan warga yang memiliki aktivitas tinggi di luar rumah, kewaspadaan terhadap kondisi udara menjadi semakin penting selama periode kekeringan berlangsung.()*

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kehadiran Agen BRILink menjadi salah satu peluang usaha tambahan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Warung sembako, counter, maupun toko yang telah berjalan dapat sekaligus menjadi layanan Perbankan BRI bagi masyarakat di sekitarnya.

Salah satunya warung sembako di Dusun Tebat, Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo yang juga melayani masyarakat sebagai Agen BRILink.

Keberadaan layanan tersebut membuat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus melakukan berbagai transaksi keuangan dalam satu tempat.

Melalui Agen BRILink masyarakat dapat melakukan transfer, pembayaran tagihan dan cicilan, pembelian pulsa serta paket data, top-up uang elektronik dan dompet digital (e-wallet), hingga setor dan tarik tunai.

Petugas BRI Branch Office Muara Bungo, Rizalul Fikri, mengatakan Agen BRILink tidak hanya memperluas jangkauan layanan keuangan BRI tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku UMKM termasuk pemilik warung.

“Agen BRILink menjadi salah satu strategi BRI dalam memperluas akses layanan keuangan sekaligus mendekatkan layanan transaksi kepada masyarakat. Melalui jaringan ini, masyarakat dapat memenuhi berbagai kebutuhan transaksi dengan lebih cepat, mudah, dan dekat dari tempat tinggal. Di sisi lain Agen BRILink juga membuka peluang usaha tambahan bagi UMKM, termasuk pemilik warung, serta menjadi katalis bagi perputaran ekonomi di lingkungan sekitar,” ungkap Rizalul Fikri.

Ia menjelaskan, Agen BRILink merupakan kerja sama antara BRI dengan pelaku usaha atau UMKM.

Pelaku usaha dapat menggunakan layanan BRILink untuk melayani transaksi perbankan masyarakat sekitar tanpa harus datang ke kantor bank.

Menurutnya model tersebut memiliki sejumlah keuntungan bagi UMKM mulai dari memperoleh fee atau komisi transaksi, mendatangkan pelanggan baru, hingga meningkatkan potensi omzet toko.

Untuk menjadi Agen BRILink, pelaku usaha umumnya harus memiliki tempat usaha, KTP dan NPWP, rekening BRI, dan telepon seluler Android serta jaringan internet. Lokasi usaha yang ramai dan strategis juga menjadi nilai tambah.

Dengan demikian warung atau toko dapat tetap menjalankan usaha utama sekaligus memperoleh peluang pemasukan tambahan melalui layanan transaksi perbankan bagi masyarakat sekitar.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Pihak Rumah Sakit Annisa membantah adanya pernyataan bahwa, bayi dalam kandungan Marni istri dari Periyanus Halawa, meninggal dunia saat dibawa ke RS Annisa.

Di mana, Marni awalnya datang dalam kondisi gawat darurat dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tepatnya kecamatan Merlung pada tanggal 11 Agustus 2026.

Namun berkembang isu,  diduga ia dibiarkan berjam-jam tanpa penanganan serius. Sehingga janin dalam kandungannya meninggal.

Padahal, dari hasil penelusuran pihak RS, janin dalam kandungan pasien telah dinyatakan meninggal sejak usia kehamilan sekitar 22 hingga 23 minggu.

Rumah sakit menegaskan, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan saat pasien tiba di instalasi gawat darurat (IGD), pasien dirujuk ke sana dan sudah dalam kondisi janin tak bernyawa.

Dokter spesialis obstetri dan ginekologi (dokter kandungan) RS Annisa, dr. Muhammad Ichsan, Sp.OG menjelaskan bahwa keterangan mengenai kondisi janin harus dibedakan dengan pernyataan bahwa janin telah meninggal

Ia menjelaskan, ketika pasien datang ke IGD RS Annisa pada 11 Agustus 2026 pihak rumah sakit langsung memberikan pelayanan dan melakukan pemeriksaan awal.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kondisi umum pasien dinilai dalam keadaan stabil.

Hasil pemeriksaan mencatat suhu tubuh sekitar 37 derajat Celsius, tekanan darah 124/67 mmHg, serta frekuensi pernapasan 24 kali per menit.

Dokter juga menyebut tindakan pemeriksaan dan penanganan awal dilakukan tanpa komplikasi.

“Pasien saat datang sudah kami lakukan pemeriksaan dan penanganan. Berdasarkan kondisi saat itu, pasien bukan dalam kategori kegawatdaruratan yang membutuhkan tindakan darurat,” jelasnya.

Menurut dr. Ichsan, pihak rumah sakit juga mendasarkan penanganan pada informasi dan kondisi pasien ketika datang.

Ia menyebut, dari keterangan yang diperoleh saat pemeriksaan, keluhan atau kondisi tertentu (tidak ada pergerakan janin) telah dirasakan pasien sejak beberapa hari sebelumnya.

Selain mengenai kondisi janin, pihak RS Annisa juga membantah adanya informasi bahwa keluarga pasien diminta membayar biaya sebesar Rp3,5 juta per malam.

“Tidak pernah kami menyatakan Rp3,5 juta per malam,” kata dr. Ichsan.

Ia menjelaskan, pada saat itu status kepesertaan atau administrasi pasien masih berkaitan dengan orang tua sehingga keluarga diminta mengurus administrasi pada waktu berikutnya.

Namun, menurutnya, pelayanan medis terhadap pasien tetap dilakukan.

“Pasien kami tangani. Kami tidak pernah mengatakan pasien tidak dilayani karena persoalan tersebut,” ujarnya.

Dr. Ichsan juga menanggapi pertanyaan mengenai persalinan secara umum.

Menurut dia, suami pasien sempat menanyakan kemungkinan persalinan secara umum dan pihak rumah sakit memberikan penjelasan mengenai biaya sesuai tindakan yang dimaksud.

Pihak RS Annisa menegaskan bahwa, informasi mengenai kondisi janin maupun biaya pelayanan perlu dilihat berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan kronologi saat pasien datang ke rumah sakit, bukan berdasarkan kesimpulan bahwa janin telah dinyatakan meninggal sejak pemeriksaan sebelumnya di salah satu klinik di Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Sidang pembacaan tuntutan terhadap Helen Krisnawati dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil tindak pidana narkotika kembali tertunda.

Hingga Kamis 3 September 2026, berkas tuntutan yang ditunggu Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) belum juga turun.

Penundaan kali ini menjadi yang keempat dalam agenda pembacaan tuntutan perkara TPPU Helen di Pengadilan Negeri Jambi.

Sidang yang seharusnya digelar pada Kamis 3 September 2026 kembali tidak dapat dilanjutkan karena JPU masih menunggu berkas tuntutan dari Kejagung.

JPU membenarkan kondisi tersebut saat dikonfirmasi.

“Masih belum turun dari Kejagung,” ujar JPU.

Menurut jaksa, berkas tuntutan tersebut masih dalam proses pemeriksaan dan verifikasi di Kejaksaan Agung sebelum dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Jambi untuk dibacakan di persidangan.

“Kita masih menunggu,” katanya.

Penundaan berulang membuat agenda tuntutan dalam perkara TPPU Helen belum kunjung masuk ke tahap pembacaan di persidangan.

Padahal, perkara ini berkaitan dengan dugaan pencucian uang yang bersumber dari hasil penjualan narkotika.

Dalam proses penyidikan hingga persidangan, aparat penegak hukum juga telah menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Aset yang menjadi bagian dari perkara tidak seluruhnya tercatat atas nama Helen.

Dalam persidangan sebelumnya terungkap adanya aset yang tercatat atas nama anggota keluarga Helen, termasuk suami dan anaknya.

Jaksa sebelumnya mengungkap bahwa uang yang diduga berasal dari hasil tindak pidana narkotika digunakan untuk membeli sejumlah aset, termasuk tanah dan bangunan.

Kondisi tersebut menjadi bagian penting dalam perkara TPPU karena penelusuran tidak hanya menyangkut aliran uang, tetapi juga aset yang diduga dibeli atau diperoleh menggunakan dana hasil tindak pidana.

Perkara TPPU Helen menjadi sorotan karena penyitaan aset juga menyentuh kepemilikan yang tercatat atas nama keluarga.

Tanah dan bangunan yang disebut dalam persidangan sebelumnya tercatat atas nama anak maupun suami Helen.

Status dan keterkaitan aset tersebut nantinya akan menjadi bagian yang dinilai dalam proses hukum perkara.

Namun, sebelum masuk ke tahap pembuktian lebih lanjut mengenai tuntutan tersebut, JPU masih harus menunggu berkas tuntutan yang tengah diperiksa Kejagung.

Artinya, sidang belum dapat berlanjut ke agenda pembacaan tuntutan sampai dokumen tersebut diterima oleh JPU di Jambi.

Helen Krisnawati saat ini masih menjalani penahanan di Rutan Perempuan Jambi.

Namanya mencuat dalam perkara narkotika di Jambi dan kerap disebut dalam pemberitaan dengan julukan “Ratu Narkoba Jambi”.

Dalam perkara yang kini memasuki tahap tuntutan TPPU, penuntut umum menelusuri dugaan aliran hasil penjualan narkotika yang kemudian diduga digunakan untuk memperoleh sejumlah aset.

Dengan kembali ditundanya sidang pada 3 September 2026, belum diketahui kapan tuntutan terhadap Helen akan benar-benar dibacakan.

JPU masih menunggu berkas dari Kejagung sebelum agenda tuntutan dapat kembali dijadwalkan oleh Pengadilan Negeri Jambi.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID— Penantian aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mulai menemukan titik terang. TPP untuk periode Juli 2026 dijadwalkan mulai dibayarkan pada awal September ini.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bungo, M. Rachmat, memastikan pemerintah daerah tetap mengupayakan pembayaran TPP ASN meski pencairannya dilakukan secara bertahap.

Kepastian itu disampaikan Rachmat pada Kamis (3/9/2026).

Menurutnya, pembayaran TPP tidak hanya akan menyasar periode Juli. Pemerintah Kabupaten Bungo menyiapkan pembayaran secara bertahap hingga Desember 2026.

“TPP ASN akan dibayarkan secara bertahap hingga bulan Desember,” ujar Rachmat.

Dengan skema tersebut, ASN Kabupaten Bungo tidak menerima seluruh pembayaran TPP sekaligus.

Pemkab memilih mekanisme bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan pengelolaan keuangan daerah.

TPP Juli 2026 sendiri dijadwalkan mulai dibayarkan pada awal September.

Pembayaran ini menjadi perhatian bagi ASN karena TPP merupakan tambahan penghasilan di luar gaji yang diberikan berdasarkan ketentuan dan kinerja pegawai.

Bagi ASN, kepastian pencairan TPP juga berkaitan langsung dengan kepastian hak penghasilan yang selama ini dinantikan.

BPKAD Kabupaten Bungo menyatakan pembayaran secara bertahap dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memenuhi kewajiban kepada ASN sekaligus menjaga pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan.

Artinya, pemerintah tidak hanya mengejar percepatan pembayaran, tetapi juga harus menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan daerah dan mekanisme administrasi yang berlaku.

Pemkab Bungo menargetkan pembayaran TPP terus berjalan hingga periode Desember 2026.

Kepastian tersebut diharapkan memberikan gambaran lebih jelas kepada ASN mengenai arah pembayaran TPP yang sebelumnya masih dinantikan.

Pemerintah daerah berharap pencairan TPP dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesejahteraan ASN sekaligus mendorong peningkatan kinerja.

TPP diharapkan turut memberikan motivasi bagi ASN untuk menjaga kedisiplinan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di sisi lain, pemerintah juga berkepentingan menjaga agar kewajiban terhadap ASN dapat dipenuhi tanpa mengganggu stabilitas pengelolaan anggaran daerah.

Dengan dimulainya pembayaran TPP Juli pada awal September, proses pencairan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap hingga Desember 2026.

Bagi ASN Kabupaten Bungo, persoalan berikutnya bukan lagi kepastian apakah TPP akan dibayarkan, melainkan memastikan proses pencairan sesuai tahapan yang telah disampaikan pemerintah daerah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJMABI.ID — Perayaan Hari Pelanggan Nasional 2026 tidak hanya diisi dengan pemberian promo.

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) memilih membawa jajaran direksi dan manajemen turun langsung menemui pelanggan untuk mendengar pengalaman, kebutuhan hingga persoalan yang mereka hadapi saat menggunakan layanan.

Melalui Customer Day 2026, kegiatan yang berlangsung pada 3–6 September 2026 di sembilan wilayah Indonesia tersebut dirancang sebagai forum interaksi langsung antara pelanggan dengan jajaran Board of Directors (BOD), manajemen, dan karyawan XLSMART.

Yang membedakan, masukan pelanggan tidak berhenti sebagai catatan. Perusahaan menyatakan temuan yang diperoleh dari lapangan dikonsolidasikan dan dibahas secara daring pada hari yang sama bersama tim terkait.

Pembahasan tersebut diarahkan untuk mencari akar persoalan, menentukan prioritas dan menyusun langkah tindak lanjut.

Presiden Direktur & CEO XLSMART, Rajeev Sethi, mengatakan pendekatan tersebut dilakukan agar suara pelanggan benar-benar masuk ke dalam proses evaluasi perusahaan.

“Bagi kami, mendengarkan pelanggan tidak boleh berhenti pada menerima masukan. Yang lebih penting adalah bagaimana masukan tersebut segera dibawa ke dalam proses pengambilan keputusan dan ditindaklanjuti. Melalui Customer Day ini, jajaran BOD dan manajemen turun langsung menemui pelanggan, kemudian temuan dari lapangan kami bahas bersama pada hari yang sama untuk menentukan langkah berikutnya,” ujar Rajeev.

Dalam Customer Day 2026, pertemuan tidak hanya dilakukan di gerai layanan. Jajaran XLSMART menemui pelanggan di berbagai ruang publik, tempat berkumpul, gerai layanan hingga home service store.

Pelanggan dapat menyampaikan langsung pengalaman mereka menggunakan layanan seluler maupun internet rumah.

Masukan yang digali mencakup kebutuhan konektivitas untuk aktivitas sehari-hari, kebutuhan internet rumah serta aspek pelayanan dan jaringan yang masih perlu ditingkatkan.

Bagi perusahaan telekomunikasi, pola tersebut menjadi penting karena pengalaman pelanggan tidak selalu dapat tergambarkan hanya dari data penggunaan layanan.

Dengan turun langsung, manajemen dapat memperoleh gambaran mengenai kebutuhan pelanggan dari sisi pengguna sekaligus mengidentifikasi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian lebih cepat.

Rajeev mengatakan pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan.

“Pendekatan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk terus membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan dan memastikan bahwa kebutuhan mereka menjadi pertimbangan penting dalam menghadirkan produk, layanan, dan kualitas jaringan yang semakin relevan,” lanjutnya.

Upaya memperbaiki pengalaman pelanggan juga berjalan bersamaan dengan pengembangan infrastruktur digital XLSMART.

Perusahaan menyebut saat ini jaringannya didukung lebih dari 265 ribu BTS dan melayani lebih dari 69,4 juta pelanggan di Indonesia.

Penguatan kapasitas, kualitas serta perluasan jaringan 4G dan 5G terus dilakukan untuk mengikuti kebutuhan konektivitas yang semakin tinggi.

Dari sisi kualitas jaringan, layanan XL mendapat sejumlah pengakuan dalam Ookla Speedtest Awards semester pertama 2026.

Berdasarkan analisis Speedtest Intelligence, XL meraih penghargaan Best Mobile Network, Best 5G Network, Fastest 5G dan Best 5G Video Experience di Indonesia.

Sementara itu, layanan internet rumah XL HOME disebut meraih penghargaan The Most Reliable Broadband Network dan Top Video Experience dalam Opensignal Fixed Broadband Experience Awards April 2026 untuk kategori National Fixed-Line Experience di Indonesia.

Selain membuka ruang dialog, XLSMART juga menghadirkan berbagai penawaran bagi pelanggan XL, XL PRIORITAS, SMARTFREN, AXIS dan XL HOME selama momentum Hari Pelanggan Nasional.

Untuk pelanggan XL, tersedia program XL Poin Serba #1. Pelanggan dapat menukarkan satu XL Poin dengan pilihan kuota maupun voucher.

Ada pula bonus hingga 17 GB kuota 5G untuk pembelian FlexMax 100 GB selama periode promo melalui aplikasi myXL.

Pelanggan XL PRIORITAS mendapat penawaran Postpaid Ultra 5G+ Max seharga Rp200 ribu per bulan dari harga normal Rp300 ribu per bulan untuk tiga bulan pertama.

Program tersebut tersedia melalui XL Center.

Sementara pelanggan SMARTFREN dapat mengikuti SmartPoin Festival dengan menukarkan mulai 10 SmartPoin melalui aplikasi mySF.

Program ini menawarkan sejumlah hadiah dan voucher, termasuk diskon hingga 60 persen.

Pelanggan AXIS juga memperoleh kesempatan mendapatkan bonus kuota utama dan TikTok hingga 5 GB dengan menukarkan AXIS COIN melalui fitur ALIFETIME di aplikasi AXISNET pada 3–4 September 2026.

Untuk pelanggan XL HOME, terdapat aktivitas khusus melalui media sosial serta promo berlangganan.

Pelanggan baru yang berlangganan melalui XL Center pada 3–5 September 2026 dapat memperoleh diskon hingga 30 persen selama tiga bulan untuk paket dengan kecepatan mulai 100 Mbps.

Rangkaian Customer Day 2026 pada akhirnya bukan hanya soal seberapa banyak pelanggan yang ditemui atau promo yang diberikan.

Ujian yang lebih penting adalah bagaimana masukan yang dikumpulkan dari lapangan benar-benar diterjemahkan menjadi perubahan pada produk, pelayanan maupun kualitas jaringan.

XLSMART menyatakan mekanisme tersebut akan menjadi bagian dari proses berkelanjutan untuk memperkuat budaya customer centricity di perusahaan.

Dengan membawa masukan pelanggan langsung ke proses evaluasi dan pengambilan keputusan, perusahaan ingin memastikan peringatan Hari Pelanggan Nasional tidak berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi menjadi momentum untuk menguji seberapa responsif layanan mereka terhadap kebutuhan pengguna.(*)