JAMBI — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, mulai terkendali.

Namun, kondisi tersebut belum membuat Satgas Karhutla Provinsi Jambi menghentikan penanganan.

Lebih dari 50 hektare lahan gambut terdampak kebakaran dalam sepekan terakhir. Dari pemantauan udara pada Rabu 12 Agustus 2026, titik api di sejumlah lokasi dilaporkan telah padam.

Masalahnya, asap masih terlihat di kawasan bekas terbakar.

Kondisi ini membuat petugas harus melanjutkan pendinginan dan pemantauan untuk memastikan api tidak kembali muncul dari dalam lapisan gambut.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar bersama Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan, Kepala BPBD Provinsi Jambi Bachyuni Deliansyah serta unsur Korem 042/Garuda Putih turun langsung memantau kondisi tersebut.

Pemantauan dilakukan menggunakan pesawat fixed wing BNPB.

Dari udara, rombongan melihat kondisi kawasan yang sebelumnya terbakar sekaligus mengevaluasi penanganan yang dilakukan Satgas Karhutla.

Api Padam, Gambut Masih Harus Didinginkan

Krisno mengatakan pemadaman belum dapat dianggap selesai hanya karena api tidak lagi terlihat.

Karakter lahan gambut membuat proses pendinginan menjadi sangat penting.

Api yang terlihat padam di permukaan masih berpotensi menyisakan panas di bawah permukaan dan kembali memunculkan titik api.

“Api sudah padam, namun masih ada asap sehingga pendinginan dan pemantauan terus dilakukan agar tidak muncul kembali titik api,” ujar Krisno.

Karena itu, petugas masih berada di lokasi untuk melakukan pendinginan dan memastikan kawasan benar-benar aman.

Penanganan dilakukan melalui jalur darat maupun udara, termasuk pengerahan water bombing untuk membantu mengatasi titik-titik kebakaran yang sulit dijangkau.

Setelah Api Aman, Polisi Kejar Penyebab

Di tengah proses pemadaman, Polda Jambi mulai menyiapkan langkah berikutnya: mengungkap penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab.

Krisno mengatakan penyelidikan akan dilakukan setelah kondisi lahan dinyatakan aman sehingga proses pemeriksaan di lokasi dapat dilakukan secara optimal.

“Kami akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran dan siapa yang bertanggung jawab. Penegakan hukum akan kami lakukan secara tegas dengan mengedepankan scientific investigation,” tegasnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman.

Aspek hukum juga menjadi bagian dari penanganan untuk mencari penyebab dan memastikan pertanggungjawaban apabila ditemukan unsur pidana.

Enam Laporan Polisi, Tujuh Tersangka

Polda Jambi mengungkap perkembangan penanganan perkara karhutla yang sedang berjalan.

Hingga saat ini, polisi telah menerima enam laporan polisi dan menangani tujuh tersangka dalam perkara karhutla.

Krisno meminta masyarakat mendukung proses penegakan hukum tersebut.

Ia memastikan penyelidikan akan dilakukan secara profesional dan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada publik.

“Kami mohon dukungan masyarakat. Kami akan terus melakukan penyelidikan secara profesional dan memberikan update perkembangan kasusnya,” katanya.

Jumlah tersangka tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian memberikan efek jera terhadap praktik pembakaran lahan yang berpotensi menimbulkan dampak luas.

Kapolda Ingatkan Bahaya Bakar Sampah dan Buka Lahan

Krisno juga meminta masyarakat tidak melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membakar sampah secara sembarangan.

Larangan tersebut semakin penting di tengah kondisi kemarau ketika lahan relatif mudah terbakar dan api dapat dengan cepat meluas.

Ia secara khusus mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan metode pembakaran.

“Apalagi membuka lahan kemudian dibakar. Ini sangat berbahaya,” ujarnya.

Menurutnya, dampak karhutla tidak hanya berupa kerusakan lahan dan lingkungan. Asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan serta menurunkan kualitas udara.

BNPB: Pemantauan Tetap Dilanjutkan

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan mengatakan pemantauan dari udara menunjukkan api telah berhasil dikendalikan.

Meski demikian, proses pendinginan tetap diperlukan untuk memastikan tidak terdapat titik api yang berpotensi kembali menyala.

Satgas Karhutla Provinsi Jambi bersama TNI-Polri, BPBD dan unsur terkait lainnya masih melanjutkan pemantauan di kawasan Air Merah.

Dengan kondisi tersebut, status padamnya api belum serta-merta berarti ancaman karhutla berakhir.

Terutama di lahan gambut, proses pendinginan dan pemantauan menjadi tahap penting sebelum lokasi benar-benar dinyatakan aman.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Musim kemarau mulai memberi tekanan terhadap pelayanan air bersih di Kota Jambi.

Debit air baku Sungai Batanghari menurun, sementara tingkat kekeruhan air meningkat.

Kondisi tersebut membuat Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi harus menyesuaikan operasional di sejumlah Instalasi Pengolahan Air (IPA).

Dampaknya, pelanggan di beberapa wilayah berpotensi mengalami tekanan air rendah, air keruh hingga penghentian sementara aliran.

Namun, pelanggan yang terdampak tidak perlu sepenuhnya khawatir.

Tirta Mayang menyiapkan layanan air bersih gratis menggunakan mobil tangki bagi pelanggan yang mengalami penghentian pengaliran selama lebih dari 1 x 24 jam.

Layanan tersebut diprioritaskan bagi pelanggan di wilayah yang terdampak gangguan distribusi, khususnya yang mendapat pasokan dari IPA Tanjung Sari dan IPA Broni 2.

Ini Wilayah yang Diprioritaskan

Sejumlah kawasan yang masuk perhatian Tirta Mayang berada di wilayah ujung pelayanan. Di antaranya:

• Kecamatan Palmerah: Talang Bakung, Bakung Jaya dan Payo Selincah.
• Kecamatan Jambi Selatan: Wijaya Pura, Thehok dan Pasir Putih.
• Kecamatan Jambi Timur: Budiman, Kasang Jaya, Talang Banjar, Tanjung Pinang, Tanjung Sari, Rajawali dan Sulanjana.
• Kecamatan Jelutung: Kebun Handil, Handil Jaya, Jelutung dan Cempaka Putih.
• Kecamatan Kotabaru: Simpang III Sipin, Sukakarya dan Kenali Asam Bawah.

Pelanggan yang membutuhkan pasokan air bersih dapat menghubungi layanan mobil tangki di 0821-2121-9894.

Sementara untuk menyampaikan pengaduan mengenai air keruh atau air tidak mengalir, pelanggan dapat menghubungi WhatsApp Tirta Mayang di 0821-2121-9692.

Air Baku Batanghari Jadi Tantangan

Penurunan debit Sungai Batanghari menjadi salah satu persoalan utama yang harus dihadapi selama musim kemarau.

Kondisi tersebut semakin kompleks karena air baku mengalami peningkatan kekeruhan.

Perubahan kondisi air baku berpengaruh terhadap proses pengolahan di instalasi.

Karena itu, Tirta Mayang melakukan penyesuaian operasional untuk memastikan air yang diproduksi tetap memenuhi standar kualitas pelayanan.

Direktur Utama Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi, Arianto, mengatakan pihaknya memahami gangguan pelayanan dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

“Kami memahami kondisi ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pelanggan. Oleh karena itu, kami mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki agar pelayanan berjalan optimal,” ujar Arianto.

Ia juga mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak selama musim kemarau dan menyediakan persediaan air untuk kebutuhan sehari-hari.

Imbauan tersebut menjadi penting mengingat kondisi air baku masih sangat bergantung pada perkembangan cuaca dalam beberapa waktu ke depan.

Tirta Mayang Bentuk Tim Khusus

Untuk menghadapi ancaman gangguan pelayanan selama musim kemarau, Tirta Mayang telah membentuk Tim Kesiapsiagaan dan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi Kering.

Tim tersebut memiliki sejumlah tugas, mulai dari memantau kondisi air baku Sungai Batanghari hingga memastikan distribusi air kepada pelanggan tetap berjalan.

Ada lima fokus utama yang menjadi tanggung jawab tim, yakni:

1. Memantau kondisi air baku Sungai Batanghari secara berkala.
2. Menjaga pendistribusian air bersih melalui jaringan perpipaan.
3. Merespons laporan pengaduan pelanggan sekaligus memberikan informasi terkait kondisi pelayanan.
4. Memastikan operasional instalasi pengolahan air dan intake tetap berjalan.
5. Menyalurkan bantuan air bersih menggunakan mobil tangki kepada pelanggan di wilayah terdampak.

Langkah tersebut menunjukkan gangguan distribusi tidak hanya ditangani setelah terjadi, tetapi juga melalui pemantauan kondisi air baku dan kesiapsiagaan operasional.

Pelanggan Diminta Tidak Menunggu Kondisi Memburuk

Tirta Mayang mengingatkan pelanggan untuk mulai mengantisipasi kebutuhan air selama musim kemarau.

Masyarakat diminta menggunakan air secara efisien dan menyiapkan cadangan apabila berada di wilayah yang rawan mengalami penurunan tekanan atau gangguan distribusi.

Bagi pelanggan yang mengalami air tidak mengalir lebih dari 24 jam, layanan mobil tangki gratis dapat dimanfaatkan dengan menyampaikan laporan kepada Tirta Mayang.

Dengan langkah tersebut, perusahaan berharap kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat dipenuhi meski kondisi air baku Sungai Batanghari mengalami tekanan akibat musim kemarau.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Honda kembali menyegarkan salah satu model motor hobinya yang paling ikonik.

PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan Honda Monkey dengan kombinasi warna baru serta pembaruan pada motif jok yang membuat tampilan motor mungil tersebut semakin ekspresif.

Penyegaran ini tidak mengubah identitas utama Honda Monkey. Siluet compact, desain klasik, serta karakter playful yang menjadi ciri khasnya tetap dipertahankan.

Untuk model terbaru, Honda Monkey tersedia dalam tiga pilihan warna, yakni Banana Yellow, Millenium Red, dan Pearl Cadet Gray.

Tak hanya warna, bagian jok juga mendapatkan sentuhan baru melalui motif kotak-kotak.

Detail tersebut memperkuat kesan retro sekaligus fashionable yang selama ini menjadi daya tarik Honda Monkey sebagai kendaraan hobi.

Dengan karakter tersebut, Honda Monkey memang tidak diposisikan sekadar sebagai kendaraan untuk kebutuhan mobilitas harian.

Motor ini menyasar konsumen yang menjadikan sepeda motor sebagai bagian dari gaya hidup dan sarana mengekspresikan karakter pribadi.

Marketing Director AHM Octavianus Dwi mengatakan penyegaran dilakukan untuk memberikan pilihan yang lebih menarik bagi konsumen, khususnya pecinta motor hobi yang ingin memiliki kendaraan dengan karakter berbeda.

“Honda Monkey memang punya tempat istimewa bagi mereka yang menganggap sepeda motor sebagai bagian dari gaya hidup,” ujar Octavianus.

Menurutnya, kombinasi warna dan motif jok terbaru diharapkan semakin memperkuat karakter Honda Monkey sebagai motor yang unik, fun, dan fashionable.

Warisan Honda Monkey Tetap Dipertahankan

Meski mendapatkan penyegaran visual, Honda Monkey tetap membawa DNA desain yang telah melekat sejak model ini pertama kali diperkenalkan pada 1961.

Dimensi bodinya yang compact dan bobot yang relatif ringan menjadi salah satu karakter utama motor ini.

Honda juga mempertahankan konsep mini-bike dengan tampilan klasik yang dipadukan dengan teknologi modern.

Pada bagian panel instrumen, Honda Monkey telah menggunakan panel meter digital.

Informasi yang ditampilkan mencakup speedometer, indikator bahan bakar enam segmen, odometer serta dua trip meter.

Sistem pencahayaan juga telah menggunakan teknologi LED.

Di balik dimensinya yang mungil, Honda Monkey mengandalkan mesin 125 cc satu silinder SOHC dua katup berpendingin udara dengan sistem injeksi PGM-FI.

Mesin tersebut dikombinasikan dengan transmisi manual lima percepatan.

Konfigurasi diameter dan langkah piston 50,0 x 63,1 mm serta rasio kompresi 10,0:1 dirancang untuk memberikan karakter berkendara yang responsif.

Suspensi dan Ban Perkuat Karakter Sporty

Karakter Honda Monkey tidak hanya terlihat dari desain. Bagian kaki-kaki juga dirancang untuk mempertahankan kesan sporty sekaligus mendukung kenyamanan berkendara.

Honda membekali motor ini dengan suspensi depan upside down Showa dan suspensi belakang model ganda atau twin rear suspension.

Sementara itu, sektor ban menggunakan pola block pattern dengan ukuran 120/80-12 65J di depan dan 130/80-12 69J di belakang.

Kombinasi tersebut sekaligus mempertegas tampilan kekar yang menjadi ciri khas Honda Monkey meskipun memiliki ukuran bodi yang relatif kecil.

Motor Hobi dengan Identitas yang Sulit Disamakan

Honda Monkey memiliki posisi yang cukup berbeda dibandingkan skutik maupun motor komuter yang mengejar kepraktisan sebagai kebutuhan utama.

Nilai jual utamanya justru berada pada desain, karakter, pengalaman berkendara, dan identitas yang ditawarkan kepada pemiliknya.

Karena itu, penyegaran warna dan motif jok menjadi bagian penting. Bagi konsumen di segmen motor hobi, tampilan bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi salah satu alasan utama ketika memilih sebuah kendaraan.

Dengan mempertahankan desain legendaris sekaligus menambahkan sentuhan visual baru, Honda Monkey terbaru berupaya menjaga daya tariknya di tengah pasar sepeda motor yang semakin beragam.

Honda pun menempatkan model tersebut sebagai hobby bike premium bagi konsumen yang ingin memiliki motor dengan karakter kuat dan berbeda dari kendaraan roda dua pada umumnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Ada kabar menarik bagi pemilik sepeda motor Honda di Provinsi Jambi pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen) menghadirkan program “Merdeka Bersama AHASS” dengan potongan jasa service sebesar 17 persen.

Program ini berlangsung selama 10–31 Agustus 2026 dan dapat dimanfaatkan konsumen di seluruh jaringan AHASS yang tersebar di Provinsi Jambi.

Bukan hanya potongan harga, program tersebut dikemas dalam dua pilihan paket perawatan yang memungkinkan konsumen menyesuaikan layanan dengan kebutuhan sepeda motornya.

Dua Paket Perawatan yang Ditawarkan

Konsumen dapat memilih salah satu dari dua paket dalam program Merdeka Bersama AHASS.

Paket Merdeka 1 mencakup service lengkap, penggantian oli dan kampas rem.

Untuk paket tersebut, konsumen mendapatkan diskon jasa service 17 persen.

Sementara Paket Merdeka 2 terdiri dari service lengkap, ganti oli, filter udara dan busi, dengan diskon jasa service 17 persen.

General Manager Service & Part PT Sinar Sentosa Primatama, Erwin Susanto, mengatakan program tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus upaya mendorong konsumen lebih rutin memperhatikan kondisi sepeda motornya.

“Program Merdeka Bersama AHASS kami hadirkan untuk memberikan lebih banyak keuntungan bagi konsumen. Cukup pilih paket perawatan sesuai kebutuhan dan nikmati diskon jasa service 17 persen selama periode promo,” ujar Erwin.

Menurutnya, momentum promo kemerdekaan dapat dimanfaatkan konsumen untuk melakukan perawatan kendaraan sebelum digunakan menunjang mobilitas sehari-hari.

Teknisi Terlatih dan Produk Resmi

Selain memperoleh potongan jasa service, konsumen yang melakukan perawatan di AHASS juga mendapatkan dukungan teknisi yang telah mendapatkan pelatihan.

Perawatan dilakukan dengan dukungan suku cadang serta produk resmi Honda sehingga kondisi sepeda motor dapat diperiksa dan dirawat sesuai standar layanan yang berlaku.

Bagi konsumen Honda di Jambi yang ingin memanfaatkan promo tersebut, layanan dapat diperoleh dengan mendatangi jaringan AHASS terdekat selama periode program berlangsung.

Dengan periode promo yang terbatas hingga 31 Agustus 2026, program Merdeka Bersama AHASS menjadi kesempatan bagi pemilik motor Honda untuk melakukan perawatan sekaligus mendapatkan penghematan biaya jasa service.

Merdeka Bersama AHASS: rawat motor lebih hemat, perjalanan pun lebih siap.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami kenaikan pada Kamis 13 Agustus 2026.

Harga emas Antam ukuran 1 gram kini mencapai Rp2.700.000, naik Rp20.000 dibandingkan harga sebelumnya yang berada di level Rp2.680.000 per gram.

Mengacu pada harga yang dipantau dari laman Logam Mulia pada Kamis sekitar pukul 09.27 WIB, kenaikan tersebut turut diikuti harga pembelian kembali atau buyback emas Antam.

Harga buyback kini berada di level Rp2.546.000 per gram.

Pergerakan harga ini membuat masyarakat yang hendak membeli emas batangan perlu kembali memperhatikan selisih harga beli dan harga jual kembali sebelum melakukan transaksi.

Harga emas Antam sendiri dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar dan kebijakan harga yang berlaku.

Harga Emas Antam Terbaru

Selain ukuran 1 gram yang kini berada di angka Rp2,7 juta, harga emas Antam untuk berbagai pecahan juga mengalami perbedaan sesuai beratnya.

Berikut daftar harga dasar emas Antam:

• 0,5 gram: Rp1.400.000
• 1 gram: Rp2.700.000
• 2 gram: Rp5.340.000
• 3 gram: Rp7.985.000
• 5 gram: Rp13.275.000
• 10 gram: Rp26.495.000
• 25 gram: Rp66.112.000
• 50 gram: Rp132.145.000
• 100 gram: Rp264.212.000
• 250 gram: Rp660.265.000
• 500 gram: Rp1.320.320.000
• 1.000 gram: Rp2.640.600.000

Ada Potongan Pajak Saat Buyback

Investor yang berencana menjual kembali emas Antam juga perlu memperhitungkan ketentuan pajak.

Untuk transaksi buyback dengan nilai lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

Pajak tersebut dipotong langsung dari nilai transaksi saat proses buyback.

Sementara itu, pembelian emas Antam dikenakan PPh sebesar 0,25 persen dari harga dasar yang tercantum pada laman resmi.

Dengan harga emas 1 gram yang telah menembus Rp2,7 juta, pergerakan harga emas Antam kembali menjadi perhatian masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi maupun aset lindung nilai.

Namun, harga emas dapat bergerak berubah sehingga investor tetap perlu mempertimbangkan harga pasar, biaya transaksi dan ketentuan pajak sebelum membeli maupun menjual kembali emas.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Ancaman asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai memunculkan kekhawatiran terhadap aktivitas sekolah di Kota Jambi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi menyebut opsi meliburkan sekolah dapat dibahas jika kualitas udara dan kondisi lingkungan menunjukkan risiko terhadap kesehatan siswa.

Namun, hingga Rabu 12 Agustus 2026, belum ada keputusan untuk menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar di Kota Jambi.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi, mengatakan pemerintah tidak dapat langsung memutuskan sekolah diliburkan hanya berdasarkan munculnya asap atau naiknya angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Ada sejumlah indikator yang harus dipantau secara bersamaan sebelum kebijakan tersebut diambil.

“Kalau mengenai meliburkan sekolah, kita tidak bisa melihat satu indikator saja. Ada kekeringan, ISPU, karhutla dan kondisi permukiman yang harus diperhatikan,” kata Doni.

Dengan kata lain, kualitas udara menjadi salah satu pertimbangan penting, tetapi bukan satu-satunya dasar untuk menentukan apakah sekolah perlu diliburkan.

ISPU Sempat Masuk Kategori Tidak Sehat

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Kualitas udara di Kota Jambi sebelumnya sempat mengalami penurunan hingga masuk kategori tidak sehat.

Kondisi itu dipengaruhi potensi sebaran asap dari karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah sekitar Kota Jambi maupun daerah lain yang terdampak pergerakan angin.

Meski pemantauan terbaru menunjukkan kualitas udara kembali membaik, BPBD tidak ingin masyarakat menganggap ancaman telah berakhir.

“Memang beberapa waktu lalu ISPU di Kota Jambi sempat masuk kategori tidak sehat. Tetapi sekarang sudah kembali normal,” ujar Doni.

Perubahan arah angin menjadi salah satu faktor yang terus dipantau karena dapat membawa asap menuju wilayah Kota Jambi.

BPBD pun telah menyampaikan nota dinas kepada Wali Kota Jambi mengenai perkembangan karhutla dan potensi dampaknya terhadap Kota Jambi.

Kapan Sekolah Bisa Diliburkan?

Doni menegaskan, keputusan mengenai sekolah akan melihat kondisi secara menyeluruh.

Pemerintah akan mempertimbangkan perkembangan ISPU, karhutla, kekeringan serta kondisi lingkungan permukiman.

Apabila indikator tersebut menunjukkan kondisi yang membahayakan masyarakat, termasuk pelajar, maka opsi penghentian sementara kegiatan belajar mengajar dapat dibahas.

“Kalau memang ada keputusan untuk meliburkan sekolah, tentu akan kita bicarakan bersama unsur Forkopimda. Kita melihat indikator dan perkembangan kondisi di lapangan,” jelasnya.

Artinya, belum ada keputusan sekolah di Kota Jambi diliburkan karena asap karhutla. Kebijakan tersebut masih bergantung pada perkembangan kondisi udara dan hasil pemantauan pemerintah.

Langkah ini juga menjadi penting agar keputusan tidak dibuat secara tergesa-gesa, tetapi berdasarkan data dan tingkat risiko yang benar-benar terjadi di lapangan.

Pemerintah Tak Tunggu Asap Memburuk

Untuk mengantisipasi kemungkinan kondisi kembali memburuk, BPBD Kota Jambi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2026.

Surat tersebut meminta perangkat daerah, pelaku usaha dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran, kekeringan maupun dampak kesehatan akibat penurunan kualitas udara.

BPBD juga berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca, termasuk potensi hujan dan arah pergerakan angin.

Menurut Doni, informasi tersebut menjadi penting dalam menentukan potensi penyebaran asap dan langkah penanganan yang diperlukan.

Selain ancaman asap, pemerintah juga mempersiapkan antisipasi terhadap dampak musim kemarau terhadap ketersediaan air.

Koordinasi dilakukan dengan Perumdam Tirta Mayang untuk melihat kesiapan menghadapi kemungkinan penurunan debit sumber air.

Status Siaga Karhutla Belum Ditetapkan

Di tengah meningkatnya kewaspadaan tersebut, Pemkot Jambi hingga kini belum menetapkan status siaga karhutla.

Doni mengatakan penetapan status juga membutuhkan penilaian terhadap sejumlah indikator, bukan semata-mata karena terdapat kebakaran di wilayah sekitar.

“Kita terus pantau perkembangan di lapangan,” tegasnya.

Karena itu, kondisi sekolah untuk sementara masih berjalan seperti biasa.

Namun, kemungkinan perubahan kebijakan tetap terbuka apabila kualitas udara kembali memburuk dan hasil pemantauan menunjukkan risiko yang lebih tinggi terhadap kesehatan masyarakat.

BPBD mengimbau masyarakat, termasuk lingkungan sekolah, untuk tetap mengikuti perkembangan informasi resmi pemerintah dan tidak mengabaikan potensi gangguan kesehatan akibat paparan asap.

Di tengah musim kemarau dan masih berlangsungnya karhutla di sejumlah wilayah, pertanyaan apakah sekolah Kota Jambi akan diliburkan kini sangat bergantung pada satu hal utama: seberapa buruk kondisi udara dan seberapa besar risikonya bagi kesehatan siswa.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Ancaman asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi.

Meski kualitas udara saat ini disebut telah membaik, pemerintah daerah belum menganggap situasi aman sepenuhnya karena arah angin dan perkembangan karhutla di wilayah sekitar dapat sewaktu-waktu mengubah kondisi udara di Kota Jambi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi telah menyampaikan nota dinas kepada Wali Kota Jambi terkait perkembangan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah sekitar Kota Jambi, termasuk kemungkinan asap terbawa angin masuk ke wilayah perkotaan.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi, mengatakan pemantauan dilakukan secara berkelanjutan dengan melihat sejumlah indikator, mulai dari perkembangan titik kebakaran, kondisi cuaca, arah angin, tingkat kekeringan hingga kualitas udara.

Menurut Doni, kualitas udara Kota Jambi sebelumnya sempat masuk kategori tidak sehat. Namun, berdasarkan pemantauan terakhir, kondisi tersebut kembali membaik.

“Memang beberapa waktu lalu ISPU di Kota Jambi sempat masuk kategori tidak sehat. Tetapi sekarang sudah kembali normal,” kata Doni.

Meski demikian, membaiknya kualitas udara belum menjadi alasan bagi Pemkot Jambi untuk menurunkan kewaspadaan.

Perubahan arah angin dapat membuat asap dari wilayah lain bergerak menuju Kota Jambi, sementara aktivitas karhutla di sejumlah daerah masih berlangsung.

Status Siaga Belum Ditetapkan

Di tengah ancaman tersebut, Pemkot Jambi belum menetapkan status siaga karhutla.

Doni menjelaskan, keputusan mengenai status kebencanaan tidak bisa hanya didasarkan pada munculnya asap atau satu indikator tertentu.

Pemerintah perlu melihat sejumlah parameter secara bersamaan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Indikator tersebut meliputi tingkat kekeringan, indeks standar pencemar udara (ISPU), perkembangan karhutla hingga potensi kebakaran di kawasan permukiman.

“Untuk menetapkan status siaga, ada beberapa unsur yang harus kita lihat. Mulai dari kekeringan, ISPU, karhutla sampai kondisi permukiman,” jelasnya.

Artinya, meskipun ancaman asap mulai terasa dan karhutla terjadi di wilayah sekitar, kondisi Kota Jambi saat ini belum dinilai memenuhi seluruh indikator untuk menaikkan status menjadi siaga.

Sebagai langkah pencegahan, BPBD Kota Jambi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2026.

Surat tersebut menjadi pengingat bagi perangkat daerah, pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau.

Pemerintah mengingatkan potensi yang harus diantisipasi tidak hanya kebakaran, tetapi juga kekeringan serta gangguan kesehatan apabila kualitas udara kembali memburuk.

Sekolah Belum Diliburkan

Potensi memburuknya kualitas udara juga memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan penghentian sementara kegiatan belajar mengajar di Kota Jambi.

Namun, BPBD menegaskan kebijakan tersebut belum dapat diputuskan hanya karena adanya karhutla atau peningkatan ISPU pada satu waktu tertentu.

Doni mengatakan pemerintah akan terlebih dahulu melihat perkembangan berbagai indikator secara menyeluruh.

Jika kondisi memang menunjukkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, kebijakan mengenai aktivitas sekolah akan dibahas bersama Forkopimda Kota Jambi.

“Kalau mengenai meliburkan sekolah, kita tidak bisa melihat satu indikator saja. Ada kekeringan, ISPU, karhutla dan kondisi permukiman yang harus diperhatikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila diperlukan penghentian sementara kegiatan sekolah, keputusan tersebut akan dibahas bersama unsur Forkopimda berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

“Kalau memang ada keputusan untuk meliburkan sekolah, tentu akan kita bicarakan bersama unsur Forkopimda. Kita melihat indikator dan perkembangan kondisi di lapangan,” katanya.

Pantau Arah Angin dan Ketersediaan Air

BPBD Kota Jambi juga memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan cuaca, potensi hujan serta arah angin.

Faktor arah angin menjadi penting karena kualitas udara Kota Jambi dapat dipengaruhi asap yang berasal dari kebakaran di wilayah lain.

Selain ancaman asap, pemerintah juga mulai mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap ketersediaan air bersih.

BPBD berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Mayang untuk memastikan kesiapan layanan apabila kemarau berkepanjangan menyebabkan penurunan debit sumber air.

Dengan sejumlah ancaman tersebut, pemerintah kini memilih memperkuat langkah pencegahan ketimbang menunggu kondisi memburuk.

Doni meminta masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca yang relatif kering.

Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.

“Yang paling penting sekarang adalah kewaspadaan. Kondisi memang belum masuk status siaga, tetapi bukan berarti kita lengah. Kita terus pantau perkembangan di lapangan,” tegas Doni.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Jambi saat ini berada dalam fase waspada terhadap dampak karhutla, tetapi belum menaikkan status kebencanaan.

Perubahan kualitas udara, arah angin, tingkat kekeringan dan perkembangan kebakaran di daerah sekitar akan menjadi faktor penting dalam menentukan langkah pemerintah selanjutnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Penanganan terhadap guru SD Negeri 64 Kota Jambi yang diduga mengalami intimidasi dan perundungan di lingkungan sekolah memasuki tahap pendampingan psikologis.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Jambi telah turun menangani guru berinisial EK tersebut.

Namun, proses pendampingan belum berjalan optimal karena kondisi psikologis korban masih belum stabil.

Kepala UPTD PPA Kota Jambi, Rosa Rosilawati, membenarkan pihaknya telah melakukan langkah awal untuk mendampingi korban.

“Memang benar kami sudah melakukan pendampingan. Hanya saja belum sepenuhnya bisa dilakukan,” ujar Rosa.

Menurut Rosa, kondisi korban menjadi tantangan utama dalam proses pendampingan.

Guru tersebut disebut belum memungkinkan untuk diajak berbicara secara langsung maupun menjalani sesi tatap muka secara intensif.

“Itu kendala kita, jadi belum ada pendampingan secara dekat, face to face,” katanya.

Keluarga Diminta Pantau Kondisi Korban

Dalam situasi tersebut, UPTD PPA tidak memaksakan proses wawancara atau pendampingan langsung.

Pihak keluarga diminta menjadi penghubung dengan petugas apabila kondisi korban sudah lebih memungkinkan.

Rosa mengatakan keluarga telah diminta segera menghubungi UPTD PPA ketika korban sudah mampu berkomunikasi.

Langkah tersebut dilakukan agar proses pendampingan tidak justru menambah beban psikologis korban yang saat ini masih dalam kondisi trauma.

Namun, UPTD PPA juga tidak akan menunggu tanpa batas waktu.

Jika dalam beberapa hari tidak terdapat perkembangan atau komunikasi dari keluarga, petugas berencana kembali mendatangi kediaman korban.

“Kami sudah meminta pihak keluarga untuk segera menghubungi kami jika yang bersangkutan sudah bisa diajak berbicara. Namun, jika tidak ada kabar beberapa hari lagi, kami akan ke sana lagi,” jelas Rosa.

Fakta Dugaan Intimidasi Masih Didalami

Pendampingan terhadap korban berjalan bersamaan dengan proses penelusuran dugaan intimidasi dan perundungan di lingkungan SDN 64 Kota Jambi.

Kondisi korban yang belum memungkinkan memberikan keterangan membuat proses pendalaman harus dilakukan secara hati-hati.

Keterangan korban nantinya menjadi salah satu bagian penting untuk melengkapi informasi yang telah diperoleh dari pihak lain.

Karena itu, pemerintah tidak hanya berfokus pada pengungkapan persoalan, tetapi juga memastikan proses pemeriksaan tidak mengabaikan kondisi psikologis guru tersebut.

UPTD PPA diharapkan dapat memberikan ruang pemulihan sekaligus perlindungan bagi korban hingga yang bersangkutan siap memberikan keterangan.

Penanganan kasus ini pun kini berjalan pada dua jalur: pemulihan kondisi psikologis korban dan pendalaman fakta mengenai dugaan intimidasi di lingkungan sekolah.

Hingga saat ini, dugaan intimidasi dan perundungan tersebut masih dalam proses penanganan dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta pelanggaran sebelum seluruh pihak terkait memberikan keterangan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Penghijauan di Kota Jambi didorong tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.

Penanaman rumpun bambu dan pohon produktif yang digelar dalam rangka HUT ke-1 Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (TIB) diarahkan menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan lingkungan dan mengurangi risiko bencana.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Putri Pinang Masak, Kecamatan Pasar, Kota Jambi, Rabu 12 Agustus 2026.

Penanaman dipimpin Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin, S.I.P., M.M. Kegiatan turut dihadiri Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto, S.I.K., M.Si., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, komunitas lingkungan, mahasiswa, Pramuka hingga masyarakat.

Bukan hanya penanaman pohon, kegiatan tersebut juga ditandai dengan penyerahan bibit secara simbolis kepada Babinsa Kodim 0415/Jambi, Bhabinkamtibmas Polresta Jambi, mahasiswa dan perwakilan Pramuka.

Bibit yang diserahkan kemudian ditanam secara bersama-sama.

Bambu Dipilih karena Punya Fungsi Ekologis

Pemilihan bambu dalam program tersebut bukan tanpa alasan. Tanaman ini memiliki sistem perakaran yang kuat dan dapat membantu memperkuat struktur tanah.

Dalam konteks mitigasi bencana, keberadaan bambu dinilai dapat membantu mengurangi potensi erosi, menjaga kawasan sekitar sumber mata air, memperkuat tebing serta berkontribusi dalam mengurangi risiko longsor dan banjir.

Sementara pohon produktif memiliki manfaat ganda. Selain membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan menambah ruang hijau, tanaman produktif juga berpotensi memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat ketika telah menghasilkan.

Karena itu, kombinasi tanaman bambu dan pohon produktif diharapkan tidak hanya menghasilkan kawasan yang lebih hijau, tetapi juga memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Polda Jambi: Jangan Berhenti pada Seremoni

Polda Jambi menyatakan dukungannya terhadap gerakan penghijauan yang melibatkan berbagai unsur tersebut.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji mengatakan keterlibatan lintas elemen menunjukkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab satu institusi.

Menurutnya, penanaman tersebut harus dipandang sebagai investasi lingkungan yang manfaatnya baru akan semakin terasa dalam jangka panjang.

“Ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memperkuat upaya mitigasi bencana,” ujar Erlan.

Ia menambahkan, kolaborasi TNI-Polri, pemerintah dan masyarakat menjadi modal penting dalam membangun wilayah yang lebih tangguh menghadapi ancaman bencana.

Ruang terbuka hijau juga memiliki fungsi strategis di tengah perkembangan kawasan perkotaan. Karena itu, keberadaan vegetasi perlu dipelihara agar manfaat ekologisnya dapat terus dirasakan masyarakat.

TNI-Polri Gandeng Masyarakat

Kegiatan tersebut sekaligus memperlihatkan pola kolaborasi yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Babinsa dan Bhabinkamtibmas mendapat bagian dalam distribusi bibit, sementara mahasiswa dan Pramuka juga dilibatkan dalam proses penanaman.

Pelibatan kelompok masyarakat tersebut dinilai penting karena keberhasilan program penghijauan tidak hanya ditentukan oleh jumlah bibit yang ditanam.

Pemeliharaan, pengawasan dan keberlanjutan tanaman setelah kegiatan selesai menjadi faktor yang menentukan apakah program tersebut benar-benar memberikan dampak lingkungan.

“Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kolaborasi dan kepedulian yang kuat, kita dapat menciptakan ruang hijau, mengurangi risiko bencana, serta mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” kata Erlan.

Dengan demikian, momentum HUT ke-1 Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol tidak hanya diisi dengan kegiatan peringatan, tetapi juga dimanfaatkan untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Perkara dugaan korupsi pengadaan bahan kimia Sucolite di PDAM Tirta Mayang Kota Jambi kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jambi, Selasa 11 Agustus 2026.

Sidang kali ini mempertemukan dua sudut pandang berbeda.

Jaksa Penuntut Umum menyoroti keterangan saksi terkait aliran pembayaran dari PDAM Tirta Mayang kepada PT Definite Hue of Solutions (DHS).

Di sisi lain, tim penasihat hukum terdakwa menilai fakta persidangan justru menunjukkan pembayaran berjalan melalui prosedur administrasi dan tidak membuktikan adanya mark up.

Lima saksi dari lingkungan PDAM Tirta Mayang dihadirkan JPU dalam persidangan tersebut.

Mereka antara lain Kurniawan selaku Manajer Aset sekaligus tim PPHP, Feraningsih selaku Manajer Keuangan, serta Fikri, Helda dan Sardaini.

Perkara ini menjerat tiga terdakwa, yakni Hery Fitriadi yang saat itu menjabat Manajer Pengadaan PDAM Tirta Mayang, Mustazal Khomidi selaku Direktur Teknik PDAM Tirta Mayang periode 2021–2026, serta Rusdi Wahab selaku Kepala Cabang PT DHS.

Harga Satuan Disebut Dibentuk Direksi

Salah satu keterangan yang mendapat perhatian dalam persidangan berasal dari Manajer Keuangan PDAM Tirta Mayang, Feraningsih.

Di hadapan majelis hakim dan jaksa, Feraningsih menjelaskan bahwa penyusunan harga satuan berada dalam mekanisme yang melibatkan sejumlah departemen.

Direksi juga menunjuk personel tertentu, termasuk dari bagian keuangan, untuk masuk dalam tim penyusun.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara rinci metode yang digunakan dalam menentukan harga tersebut.

Menurut Feraningsih, bagian keuangan lebih banyak menjalankan proses administrasi berdasarkan surat atau instruksi yang diterima dari direksi.

“Kalau di sini enggak ada, Pak. Kami tidak menyusun. Bagian keuangan hanya menerima surat dari direksi untuk kemudian menjalankan proses administrasi,” ujarnya dalam persidangan.

Keterangan tersebut menjadi bagian penting karena proses penentuan harga merupakan salah satu aspek yang berkaitan dengan pengadaan Sucolite.

Bahan kimia tersebut sendiri digunakan PDAM Tirta Mayang dalam kurun 2021 hingga 2024.

JPU: Ada Aliran Uang ke PT DHS

Usai persidangan, JPU Kukuh Prima mengatakan keterangan para saksi pada sidang kali ini terutama memperkuat fakta mengenai adanya pembayaran dari PDAM Tirta Mayang kepada PT DHS.

Menurut Kukuh, aspek tersebut menjadi bagian yang ingin didalami dalam rangkaian pembuktian perkara.

“Keterangan hari ini hanya menjelaskan ada aliran uang dari PDAM ke DHS. Yang kita butuhkan hanya keterangan itu saja. Kalau pengadaan kan sudah kita dengar dari sidang sebelumnya,” katanya.

Keterangan dari bagian keuangan dinilai penting karena berkaitan dengan proses administrasi pembayaran kepada perusahaan penyedia.

Namun, keberadaan aliran pembayaran itu sendiri menjadi titik yang ditafsirkan berbeda oleh pihak jaksa dan penasihat hukum terdakwa.

Pengacara: Pembayaran Sesuai Kontrak

Penasihat hukum terdakwa Rusdi Wahab, Holim Kimsu dan Aswandi, menilai keterangan saksi justru tidak menunjukkan adanya intervensi klien mereka dalam proses pengadaan.

Holim mengatakan pembayaran kepada PT DHS telah melewati sejumlah tahapan administrasi sebelum dilakukan.

“Sistem pembayaran atau dokumen yang dibutuhkan melewati beberapa tahapan, dari staf hingga direksi. Dan dokumen PT DHS tidak ada masalah dari 2021 sampai 2024,” ujarnya.

Ia juga membantah adanya pembayaran yang melebihi nilai kontrak.

Menurutnya, pembayaran termasuk kewajiban perpajakan telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Di situ kita simpulkan tidak ada mark up atau penyimpangan dana yang terjadi,” kata Holim.

Penasihat hukum juga menilai penggunaan Sucolite selama periode tersebut memberikan dampak terhadap kualitas air yang diproduksi PDAM Tirta Mayang.

Soroti Sumber Dana Pembayaran

Aswandi kemudian menyoroti aspek lain yang menurutnya penting dalam perkara tersebut, yakni sumber dana yang digunakan untuk membayar PT DHS.

Ia menyebut pembayaran berasal dari pendapatan operasional PDAM yang bersumber dari pembayaran pelanggan, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pembayaran itu murni dari uang pelanggan atau hasil penjualan air, bukan dari uang APBD,” ujarnya.

Menurut pihak penasihat hukum, selama periode penggunaan Sucolite tersebut juga tidak terdapat keluhan masyarakat yang berkaitan dengan tarif maupun pelayanan air PDAM.

Argumentasi itu digunakan untuk memperkuat pandangan mereka bahwa keterangan saksi dalam persidangan belum menunjukkan adanya penyimpangan sebagaimana didakwakan kepada para terdakwa.

Audit Keuangan PDAM Turut Dipersoalkan

Persidangan juga mengungkap mekanisme pengawasan keuangan PDAM Tirta Mayang.

Feraningsih menerangkan bahwa laporan keuangan PDAM setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar.

Sementara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan.

Menurutnya, pada periode sebelumnya BPKP memang pernah melakukan audit laporan keuangan.

Namun, sejak sekitar 2011, audit laporan keuangan dilakukan oleh KAP, sedangkan BPKP menjalankan fungsi evaluasi kinerja.

“Namanya evaluasi kinerja, bukan audit,” kata Feraningsih.

Keterangan mengenai audit tersebut kemudian menjadi perhatian tim penasihat hukum terdakwa Mustazal Khomidi.

Kuasa hukum Mustazal, Rahman, menilai keterangan saksi tidak menunjukkan adanya intervensi maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

Rahman juga menyebut laporan keuangan PDAM telah melalui proses audit KAP dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurut dia, kondisi tersebut perlu dilihat secara proporsional ketika majelis hakim menilai dugaan penyimpangan dalam pengadaan Sucolite.

Pembuktian Masih Berjalan

Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan bahwa, perkara dugaan korupsi pengadaan Sucolite belum hanya berkutat pada ada atau tidaknya transaksi antara PDAM Tirta Mayang dan PT DHS.

Jaksa masih harus membuktikan apakah transaksi dan proses pengadaan tersebut mengandung penyimpangan sebagaimana didakwakan.

Sementara pihak terdakwa berupaya menunjukkan bahwa seluruh pembayaran telah melalui mekanisme administrasi dan sesuai nilai kontrak.

Keterangan mengenai penyusunan harga, mekanisme pembayaran, sumber dana, hingga hasil audit keuangan menjadi bagian dari rangkaian fakta yang akan dipertimbangkan majelis hakim.

Perkara tersebut masih dalam tahap persidangan dan belum terdapat putusan berkekuatan hukum tetap terhadap ketiga terdakwa.(*)