SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Peningkatan kapasitas produksi air bersih menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mendorong pelayanan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Khayangan.

Pemkot terus mendorong pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas 50 liter per detik untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Komitmen tersebut kembali mengemuka dalam peringatan HUT ke-9 Perumda Tirta Khayangan Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Kompleks Kantor Perumda Tirta Khayangan, Rabu 11 November 2026.

Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, memimpin langsung apel peringatan yang turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, Dewan Pengawas Perumda Tirta Khayangan, pimpinan BUMN/BUMD, serta seluruh jajaran karyawan perusahaan.

Dalam amanatnya, Azhar menegaskan bahwa usia sembilan tahun harus menjadi momentum bagi Tirta Khayangan untuk mengevaluasi kinerja sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, perusahaan daerah tersebut memiliki tanggung jawab besar karena tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan air bersih.

“Ke depan kita berharap seluruh jajaran Perumda terus melakukan peningkatan kinerja secara menyeluruh, baik dari aspek manajemen, operasional, keuangan maupun sumber daya manusia,” ujar Azhar Hamzah.

Ia juga meminta seluruh jajaran perusahaan terus menghadirkan inovasi, memperkuat sinergi, dan meningkatkan profesionalisme agar masyarakat memperoleh pelayanan air bersih yang semakin baik.

Salah satu langkah strategis yang menjadi perhatian Pemkot Sungai Penuh pada 2026 yakni pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas 50 liter per detik.

Azhar menyebut pembangunan infrastruktur tersebut sebagai upaya meningkatkan kemampuan produksi air bersih, memperluas cakupan pelayanan, serta membuka peluang penambahan pelanggan baru.

Peningkatan kapasitas produksi menjadi penting seiring bertambahnya kebutuhan air bersih masyarakat.

Karena itu, penguatan infrastruktur harus berjalan seiring dengan pembenahan manajemen dan operasional perusahaan.

Namun, peningkatan kapasitas produksi juga perlu diikuti pengelolaan distribusi yang efektif agar tambahan pasokan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Selain membahas peningkatan pelayanan air bersih, peringatan HUT ke-9 Tirta Khayangan juga menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat koordinasi penanganan kebakaran.

Dalam kesempatan tersebut, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Sungai Penuh bersama Perumda Tirta Khayangan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang bantuan penyediaan pasokan air.

Kerja sama ini mencakup dukungan kebutuhan air dalam penanganan kejadian kebakaran maupun kondisi nonkebakaran di wilayah Kota Sungai Penuh.

Kesepakatan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antarlembaga sekaligus mendukung kesiapan petugas ketika menghadapi situasi darurat.

Mengusung tema “Mengalirkan Kebahagiaan, Tirta Khayangan Bergerak Berinovasi, Bersinergi dan Bergerak Menuju Sungai Penuh Juara”, peringatan HUT ke-9 ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan perusahaan daerah tidak hanya bergantung pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada kemampuan memberikan pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai memetakan wilayah yang rentan mengalami kerawanan pangan melalui penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).

Pemetaan ini menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi desa yang membutuhkan perhatian khusus sekaligus menentukan arah program penanganan pangan secara lebih tepat sasaran.

Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., menegaskan bahwa persoalan kerawanan pangan tidak bisa diselesaikan hanya melalui satu program atau instansi.

Dibutuhkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta kebijakan yang mengacu pada kondisi nyata setiap wilayah.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Aula Hotel Grand Ariyadh Kuala Tungkal, Selasa 10 November 2026.

Menurut Katamso, kerawanan pangan merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi berbagai faktor.

Karena itu, pemerintah membutuhkan informasi yang akurat untuk mengetahui wilayah yang menghadapi persoalan ketahanan pangan beserta penyebabnya.

“Masalah rawan pangan merupakan tantangan bagi semua pengambil kebijakan karena merupakan permasalahan kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor, sehingga dukungan berbagai program dan kegiatan dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi kerawanan pangan di Indonesia,” ujar Katamso.

Ia menjelaskan, FSVA menyajikan gambaran kondisi ketahanan dan kerentanan pangan melalui pemetaan berbasis indikator.

Hasil analisis tersebut mengelompokkan wilayah ke dalam tiga kategori prioritas, yakni Prioritas 1 atau sangat rentan, Prioritas 2 atau rentan, dan Prioritas 3 atau cukup rentan.

Melalui klasifikasi tersebut, pemerintah daerah dapat mengenali wilayah yang membutuhkan penanganan lebih serius.

Namun, pemetaan tidak berhenti pada pengelompokan tingkat kerentanan. Pemerintah juga perlu mengetahui faktor yang menyebabkan suatu desa masuk dalam kategori rentan pangan.

Dalam penyusunannya, FSVA tingkat kabupaten/kota menggunakan 11 indikator yang mencakup tiga aspek utama, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.

Katamso menyebut penyusunan peta tersebut melibatkan sejumlah OPD dan instansi terkait.

Tim juga memanfaatkan data Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk pendekatan Small Area Estimation, untuk mendukung ketepatan analisis hingga tingkat wilayah yang lebih kecil.

Penyusunan FSVA mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

Menurut Katamso, informasi yang dihasilkan dari pemetaan tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merancang program penanganan kerawanan pangan.

“Tujuan dari Ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan adalah menyajikan titik-titik rentan rawan pangan pada tingkat desa berdasarkan indikator ketahanan pangan, mengidentifikasi penyebab kerentanan pangan di suatu wilayah Kabupaten/Kota dan desa, menyediakan informasi dalam mengembangkan strategi yang tepat untuk perencanaan program berkaitan dengan ketahanan pangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Katamso mengingatkan bahwa hasil pemetaan membutuhkan tindak lanjut konkret. Setiap OPD harus menjadikan data FSVA sebagai bahan koordinasi dalam menyusun program sesuai persoalan dan kebutuhan masing-masing desa.

Ia berharap ekspose tersebut mampu menyatukan pemahaman seluruh pemangku kepentingan sekaligus memperkuat kerja sama dalam mengatasi wilayah rentan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

“Selain itu saya juga mengajak kita semua untuk menjadikan kegiatan Ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagai momentum agar semua OPD/instansi bergerak bersama dalam mengentaskan wilayah desa rentan rawan pangan,” tegasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tanjung Jabung Barat, para camat se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Melalui penyusunan FSVA, Pemkab Tanjung Jabung Barat diharapkan memiliki dasar pemetaan yang lebih jelas untuk menentukan prioritas pembangunan pangan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil pemetaan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi program yang menyentuh masyarakat, terutama desa-desa yang menghadapi kerentanan pangan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penggunaan knalpot brong masih menjadi persoalan serius dalam ketertiban lalu lintas di Provinsi Jambi.

Selama pelaksanaan Operasi Patuh Siginjai 2026, Polda Jambi mencatat sebanyak 1.192 penindakan terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis.

Dari seluruh jajaran kepolisian, Polres Muaro Jambi mencatat penindakan terbanyak dengan 154 kasus.

Posisi berikutnya ditempati Polres Tanjung Jabung Barat dengan 131 penindakan dan Polres Bungo sebanyak 130 penindakan.

Data tersebut diungkap Kapolda Jambi Irjen Pol. Widodo dalam konferensi pers hasil Operasi Patuh Siginjai 2026 di Mapolda Jambi, Selasa 10 November 2026.

Tingginya angka penindakan tersebut menunjukkan penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis masih menjadi perhatian kepolisian. Selain melanggar ketentuan lalu lintas, kebisingan yang ditimbulkan juga berpotensi mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat.

Operasi Patuh Siginjai 2026 berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Sebanyak 441 personel Polda Jambi dan Polres jajaran terlibat dalam operasi tersebut.

Tidak hanya menyasar penggunaan knalpot brong, petugas juga mencatat 1.184 perkara tilang selama operasi berlangsung.

Rinciannya, 220 perkara melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan 964 perkara melalui tilang non-ETLE.

Selain itu, polisi memberikan 3.621 teguran kepada pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Widodo mengatakan, Operasi Patuh Siginjai mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, serta penegakan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara.

Pada pendekatan preemtif, Polda Jambi dan Polres jajaran melaksanakan 24.947 kegiatan berupa penyuluhan, sosialisasi, kampanye keselamatan, dan edukasi kepada masyarakat.

Sementara itu, kegiatan preventif mencapai 5.682 kegiatan melalui patroli, pengaturan lalu lintas, penjagaan di titik rawan, serta pemeriksaan kendaraan.

Di balik ribuan penindakan tersebut, Polda Jambi juga mencatat peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas selama Operasi Patuh Siginjai 2026.

Sebanyak 49 kasus kecelakaan terjadi selama operasi berlangsung. Angka tersebut meningkat 145 persen atau bertambah 29 kasus dibandingkan periode 2025 yang mencatat 20 kecelakaan.

Jumlah korban meninggal dunia memang turun dari 11 orang menjadi 8 orang. Namun, korban luka berat meningkat dari 4 menjadi 8 orang, sedangkan korban luka ringan melonjak dari 12 menjadi 59 orang.

Kerugian materiil akibat kecelakaan juga mencapai Rp229,8 juta, meningkat Rp48,8 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp181 juta.

Widodo menegaskan, keberhasilan operasi tidak semata-mata diukur dari jumlah pelanggaran yang ditindak, tetapi juga dari perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

“Operasi Patuh Siginjai Tahun 2026 merupakan bentuk komitmen Polri dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas. Kami telah mengedepankan langkah preemtif dan preventif, disertai penegakan hukum yang tegas, profesional, dan humanis,” ujar Widodo.

Ia mengakui peningkatan angka kecelakaan menjadi perhatian serius bagi Polda Jambi dan seluruh jajaran.

Karena itu, kepolisian akan terus memperkuat edukasi, pencegahan, dan pengawasan untuk menekan angka kecelakaan serta meminimalkan fatalitas korban.

Khusus penggunaan knalpot brong, Kapolda mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis kendaraan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi surat-surat dan kelengkapan kendaraan, menggunakan helm berstandar SNI, serta tidak menggunakan knalpot brong. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama dalam berkendara,” tambahnya.

Polda Jambi berharap penindakan tersebut dapat meningkatkan kesadaran pengendara untuk menggunakan kendaraan sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan keselamatan maupun kenyamanan pengguna jalan lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Polda Jambi mencatat sebanyak 1.184 perkara tilang dan memberikan 3.621 teguran kepada pengendara selama pelaksanaan Operasi Patuh Siginjai 2026.

Angka tersebut menunjukkan masih tingginya pelanggaran lalu lintas di wilayah Provinsi Jambi meski kepolisian telah menggencarkan edukasi dan pencegahan.

Data tersebut disampaikan Kapolda Jambi Irjen Pol. Widodo dalam konferensi pers hasil Operasi Patuh Siginjai 2026 di Mapolda Jambi, Selasa 10 November 2026.

Operasi yang berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, melibatkan 441 personel Polda Jambi dan Polres jajaran.

Dari total 1.184 perkara tilang, sebanyak 220 perkara tercatat melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), sedangkan 964 perkara lainnya merupakan tilang non-ETLE.

Selain penindakan tersebut, petugas juga memberikan 3.621 teguran kepada pengendara yang melakukan pelanggaran.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya kepolisian untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat tanpa semata-mata mengandalkan penindakan hukum.

Kapolda Jambi menjelaskan, operasi tersebut mengedepankan tiga pendekatan, yakni preemtif, preventif, dan penegakan hukum.

Pada pendekatan preemtif, polisi melaksanakan 24.947 kegiatan berupa penyuluhan, sosialisasi, kampanye keselamatan, dan edukasi berlalu lintas.

Sementara itu, kegiatan preventif mencapai 5.682 kegiatan melalui patroli, pengaturan lalu lintas, penjagaan titik rawan, serta pemeriksaan kendaraan.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, angka kecelakaan lalu lintas justru mengalami peningkatan.

Selama operasi berlangsung, Polda Jambi mencatat 49 kasus kecelakaan, naik 29 kasus atau 145 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 20 kasus.

Jumlah korban meninggal dunia memang turun dari 11 orang menjadi 8 orang. Namun, korban luka berat meningkat dari 4 menjadi 8 orang, sedangkan korban luka ringan melonjak dari 12 menjadi 59 orang.

Kerugian materiil akibat kecelakaan juga meningkat menjadi Rp229,8 juta, atau bertambah Rp48,8 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain pelanggaran lalu lintas umum, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong turut menjadi perhatian Polda Jambi.

Sepanjang Operasi Patuh Siginjai 2026, polisi mencatat 1.192 penindakan terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot brong.

Polres Muaro Jambi menempati posisi pertama dengan 154 penindakan. Berikutnya, Polres Tanjung Jabung Barat mencatat 131 penindakan dan Polres Bungo sebanyak 130 penindakan.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Widodo menegaskan, keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari jumlah tilang maupun teguran, tetapi juga dari perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

“Operasi Patuh Siginjai Tahun 2026 merupakan bentuk komitmen Polri dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas. Kami telah mengedepankan langkah preemtif dan preventif, disertai penegakan hukum yang tegas, profesional, dan humanis,” ujar Widodo.

Ia mengakui peningkatan angka kecelakaan menjadi perhatian serius sekaligus bahan evaluasi bagi Polda Jambi dan seluruh jajaran.

“Dari hasil pelaksanaan operasi, kami mencatat masih adanya peningkatan angka kecelakaan lalu lintas. Ini menjadi perhatian serius bagi kami. Oleh karena itu, ke depan upaya edukasi, pencegahan, dan pengawasan akan terus ditingkatkan agar dapat menekan angka kecelakaan serta meminimalisir fatalitas korban,” tegasnya.

Widodo juga mengingatkan masyarakat agar mematuhi aturan lalu lintas, melengkapi dokumen kendaraan, menggunakan helm berstandar SNI, serta tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi surat-surat dan kelengkapan kendaraan, menggunakan helm berstandar SNI, serta tidak menggunakan knalpot brong. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama dalam berkendara,” tambahnya.

Polda Jambi memastikan akan terus meningkatkan edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum untuk menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.

Tingginya jumlah tilang dan teguran, ditambah peningkatan kasus kecelakaan, menjadi catatan penting bahwa upaya membangun budaya tertib berlalu lintas di Provinsi Jambi masih membutuhkan perhatian dan keterlibatan seluruh masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jambi justru melonjak selama pelaksanaan Operasi Patuh Siginjai 2026.

Polda Jambi mencatat 49 kasus kecelakaan sepanjang operasi yang berlangsung selama 14 hari, terhitung 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Jumlah tersebut meningkat 29 kasus atau 145 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, ketika polisi mencatat 20 kasus kecelakaan.

Fakta tersebut menjadi perhatian serius Polda Jambi. Pasalnya, selama operasi berlangsung, ribuan kegiatan edukasi dan pengawasan telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H., mengungkapkan hasil evaluasi tersebut dalam konferensi pers Operasi Patuh Siginjai 2026 di Jambi, Selasa 10 November 2026.

Dalam kegiatan itu, Kapolda didampingi Karo Ops Polda Jambi Kombes Pol. Vendra Riviyanto, Dir Lantas Polda Jambi Kombes Pol. Adi Benny Cahyono, serta Kapolresta Jambi Kombes Pol. Ananto Herlambang.

Menurut Widodo, peningkatan jumlah kecelakaan menjadi bahan evaluasi bagi Polda Jambi dan seluruh jajaran untuk memperkuat upaya pencegahan serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

“Untuk jumlah korban meninggal dunia mengalami penurunan dari 11 orang pada tahun 2025 menjadi 8 orang pada tahun 2026. Namun, korban luka berat mengalami peningkatan dari 4 orang menjadi 8 orang, sedangkan korban luka ringan meningkat dari 12 orang menjadi 59 orang,” jelasnya.

Selain jumlah kecelakaan dan korban, kerugian materiil akibat insiden lalu lintas juga mengalami peningkatan.

Polda Jambi mencatat total kerugian mencapai Rp229,8 juta, naik Rp48,8 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp181 juta.

Operasi Patuh Siginjai 2026 melibatkan 441 personel Polda Jambi dan Polres jajaran. Selama 14 hari pelaksanaan, petugas menggabungkan pendekatan edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum.

Pada aspek preemtif, polisi melaksanakan 24.947 kegiatan berupa penyuluhan, sosialisasi, kampanye keselamatan, serta edukasi kepada masyarakat.

Sementara itu, kegiatan preventif mencapai 5.682 kegiatan. Langkah tersebut meliputi pengaturan lalu lintas, patroli, penjagaan di titik rawan, pemeriksaan kendaraan, hingga penanganan gangguan arus lalu lintas.

Dalam penegakan hukum, polisi mencatat 1.184 perkara tilang. Rinciannya terdiri dari 220 perkara melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan 964 perkara tilang non-ETLE.

Petugas juga memberikan 3.621 teguran kepada pengendara yang melakukan pelanggaran.

Kapolda Jambi menegaskan, keberhasilan operasi tidak hanya bergantung pada jumlah pelanggaran yang ditindak.

Menurutnya, perubahan perilaku dan meningkatnya kesadaran masyarakat menjadi ukuran penting dalam menciptakan keselamatan di jalan raya.

“Operasi Patuh Siginjai Tahun 2026 merupakan bentuk komitmen Polri dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas. Kami telah mengedepankan langkah preemtif dan preventif, disertai penegakan hukum yang tegas, profesional, dan humanis,” ujar Widodo.

Ia menambahkan, peningkatan angka kecelakaan menjadi peringatan agar seluruh jajaran tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat pengawasan dan edukasi secara berkelanjutan.

“Dari hasil pelaksanaan operasi, kami mencatat masih adanya peningkatan angka kecelakaan lalu lintas. Ini menjadi perhatian serius bagi kami. Oleh karena itu, ke depan upaya edukasi, pencegahan, dan pengawasan akan terus ditingkatkan agar dapat menekan angka kecelakaan serta meminimalisir fatalitas korban,” tegasnya.

Selain pelanggaran lalu lintas secara umum, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong juga menjadi perhatian dalam Operasi Patuh Siginjai 2026.

Hasil rekapitulasi Polda Jambi mencatat 1.192 penindakan terhadap pelanggaran knalpot brong di seluruh satuan wilayah.

Polres Muaro Jambi mencatat penindakan terbanyak dengan 154 kasus. Posisi berikutnya ditempati Polres Tanjung Jabung Barat sebanyak 131 penindakan dan Polres Bungo sebanyak 130 penindakan.

Kapolda Jambi mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Selain melanggar ketentuan, penggunaan knalpot brong juga berpotensi mengganggu kenyamanan dan ketertiban lingkungan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi surat-surat dan kelengkapan kendaraan, menggunakan helm berstandar SNI, serta tidak menggunakan knalpot brong. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama dalam berkendara,” tambahnya.

Widodo menegaskan, Polda Jambi akan terus meningkatkan kegiatan edukatif, preventif, dan penegakan hukum untuk menekan angka kecelakaan serta membangun budaya tertib berlalu lintas.

“Saya tegaskan bahwa keberhasilan operasi bukan hanya dilihat dari banyaknya tilang maupun teguran yang diberikan, tetapi sejauh mana kesadaran masyarakat tumbuh untuk tertib berlalu lintas. Saya mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi agar menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, karena keselamatan merupakan tanggung jawab kita bersama,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) mengalami penurunan pada Rabu 11 November 2026.

Berdasarkan data laman resmi Logam Mulia yang dipantau pukul 08.54 WIB, harga emas Antam turun Rp30.000 menjadi Rp2.530.000 per gram dari sebelumnya Rp2.560.000 per gram.

Penurunan juga terjadi pada harga jual kembali atau buyback. Antam kini menetapkan harga buyback sebesar Rp2.338.000 per gram.

Pergerakan harga tersebut menjadi perhatian masyarakat, terutama investor dan pembeli emas yang memantau perkembangan harga logam mulia sebagai instrumen investasi.

Meski mengalami penurunan, harga emas Antam dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar dan kebijakan harga perusahaan.

Bagi masyarakat yang berencana membeli emas batangan, penting untuk memperhatikan harga berdasarkan ukuran.

Semakin besar berat emas yang dibeli, semakin besar pula nilai transaksi yang harus disiapkan.

Daftar Harga Emas Antam Rabu 11 November 2026

Berikut rincian harga dasar emas batangan Antam berdasarkan ukuran yang tercantum dalam data Logam Mulia:

Ketentuan Pajak Pembelian dan Buyback Emas Antam

Selain memperhatikan harga dasar, konsumen juga perlu memperhitungkan ketentuan pajak dalam transaksi emas Antam.

Untuk transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10 juta, berlaku Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. Pihak penyelenggara memotong pajak tersebut langsung dari nilai transaksi.

Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh sebesar 0,25 persen dari harga dasar sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan perubahan harga terbaru ini, masyarakat yang ingin membeli maupun menjual kembali emas Antam sebaiknya mencermati harga transaksi dan potongan pajak agar dapat memperhitungkan nilai bersih yang diterima atau dibayarkan.

Informasi harga terbaru dapat dipantau melalui laman resmi Logam Mulia karena harga emas Antam berpotensi mengalami perubahan sewaktu-waktu.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui BRI Cabang Muara Bungo terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bungo.

Berdasarkan data realisasi periode Januari hingga September 2026, BRI Muara Bungo telah menyalurkan KUR dengan total mencapai Rp370,36 miliar kepada 4.824 debitur.

Pimpinan Cabang BRI Muara Bungo, Sarimat, menyampaikan bahwa realisasi tersebut terdiri dari penyaluran KUR Ritel sebanyak 169 debitur dengan nilai mencapai Rp50,3 miliar.

Sementara itu, untuk KUR Mikro, BRI Muara Bungo telah menyalurkan kepada 4.655 debitur dengan total nilai sebesar Rp319,97 miliar.

Dengan demikian, secara keseluruhan penyaluran KUR BRI Muara Bungo hingga September 2026 telah mencapai 4.824 debitur dengan total realisasi Rp370,36 miliar.

Bapak Sarimat mengatakan, BRI secara konsisten terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui penyaluran KUR kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Bungo.

Menurutnya, pembiayaan melalui program KUR diharapkan dapat membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis, meningkatkan kapasitas usaha, serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

“Harapannya, melalui penyaluran KUR ini, perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Bungo bisa semakin tumbuh dan berkembang ke depannya,” ungkap Bapak Sarimat.

BRI Muara Bungo berharap penyaluran KUR dapat terus memberikan kontribusi positif bagi perkembangan UMKM sekaligus memperkuat perekonomian daerah.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Perselisihan tanah warisan di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, berubah menjadi bentrokan berdarah.

Sejumlah warga mengalami luka-luka setelah perselisihan yang bermula dari aktivitas pengukuran lahan pada Kamis 5 November 2026 sekitar pukul 15.00 WIB.

Insiden tersebut melibatkan beberapa orang dari dua kelompok keluarga.

Berdasarkan keterangan kepolisian, bentrokan tidak hanya melibatkan dugaan serangan menggunakan senjata tajam, tetapi juga insiden sebuah mobil Suzuki Carry yang diduga menabrak salah seorang warga.

Peristiwa bermula ketika seorang perempuan berinisial N bersama JT, A, dan sejumlah anggota keluarganya mendatangi lokasi untuk melakukan pengukuran tanah warisan keluarga.

Situasi berubah panas setelah seorang pria berinisial JD datang dan mempersoalkan aktivitas tersebut. JD diduga tidak menerima pengukuran lahan yang menurutnya masih menjadi sengketa keluarga.

Cekcok kemudian berkembang menjadi aksi kekerasan. JD diduga mengayunkan parang ke arah N hingga mengenai bagian kepala. JT yang berada di lokasi juga mengalami luka pada bagian tangan.

Melihat kejadian tersebut, seorang pria berinisial A yang merupakan keluarga N berusaha mengejar JD. Situasi semakin tidak terkendali setelah terjadi aksi saling serang menggunakan senjata tajam.

Dalam rangkaian kejadian itu, seorang pria berinisial R turut mengalami luka pada tangan kanan yang diduga akibat tindakan pria berinisial H.

Bentrokan belum berakhir. Seorang pria berinisial M yang disebut sebagai anak JD diduga mengejar H menggunakan mobil Suzuki Carry berwarna hitam.

Dalam kejadian tersebut, kendaraan itu diduga ditabrakkan ke arah H hingga menyebabkan korban mengalami luka-luka. Mobil kemudian menabrak sebuah ruko kosong di pinggir jalan.

Setelah insiden tersebut, pengemudi dilaporkan meninggalkan kendaraan di lokasi dan melarikan diri.

Akibat rangkaian bentrokan itu, N dan JT mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Langit Golden Medika Sarolangun. Sementara itu, JD dan R dibawa ke RSUD Sarolangun.

Kapolres Sarolangun, AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim IPTU Rimhot Nainggolan, S.H., M.H., membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait bentrokan tersebut.

Polisi kini mendalami peran setiap orang yang terlibat, termasuk menelusuri rangkaian tindakan kekerasan yang terjadi di lokasi.

“Polres Sarolangun akan menangani perkara ini secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengamankan barang bukti, serta mendalami peran masing-masing pihak yang terlibat,” ujar IPTU Rimhot Nainggolan.

Dalam penyelidikan tersebut, polisi mengamankan dua bilah parang dan dua potong kayu sebagai barang bukti.

Kasus ini tercatat dalam dua laporan polisi, yakni LP/B-144/XI/2026/SPKT/Res Srl/Polda Jambi tertanggal 5 November 2026 dengan pelapor berinisial M.D., serta LP/B-145/XI/2026/SPKT/Res Srl/Polda Jambi tertanggal 5 November 2026 dengan pelapor berinisial F.

Kedua laporan berkaitan dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (3) dan dugaan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kasat Reskrim menjelaskan, penanganan perkara kini telah memasuki tahap penyidikan.

Penyidik masih memeriksa sejumlah saksi, mendalami keterlibatan masing-masing pihak, serta melengkapi administrasi penyidikan. Polisi juga mempersiapkan gelar perkara dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Di tengah proses hukum tersebut, Kapolres Sarolangun mengingatkan masyarakat agar tidak menyelesaikan perselisihan tanah melalui kekerasan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mengedepankan musyawarah dan menempuh jalur hukum apabila terjadi perselisihan. Jangan mudah terpancing emosi, apalagi sampai menggunakan senjata tajam atau melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan orang lain. Mari bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif,” tutup IPTU Rimhot Nainggolan.

Polres Sarolangun mengajak masyarakat mempercayakan penyelesaian sengketa kepada mekanisme hukum yang berlaku.

Polisi juga terus mendalami perkara tersebut guna mengungkap peran masing-masing pihak dalam bentrokan yang bermula dari persoalan tanah warisan itu.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki upaya hukum lanjutan untuk mempersoalkan substansi perkara penyetaraan ijazah setara SMA yang telah diputus Mahkamah Agung (MA).

Menurut Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun MA dalam perkara tersebut telah bersifat final.

Karena itu, tidak tersedia lagi mekanisme hukum untuk mengubah substansi putusan melalui upaya hukum biasa maupun peninjauan kembali dalam perkara yang dimaksud.

“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 10 November 2026.

Yusril Jelaskan Posisi Hukum Gibran dalam Perkara MA

Yusril menjelaskan, salah satu persoalan yang membatasi langkah hukum Gibran berkaitan dengan kedudukannya dalam perkara di MA.

Menurut dia, Gibran tidak masuk sebagai tergugat intervensi dalam perkara tersebut.

Sementara itu, pihak tergugat merupakan Direktorat Jenderal pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menerbitkan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan milik Gibran.

Dengan posisi tersebut, Gibran tidak memiliki kedudukan sebagai pihak untuk mengajukan banding maupun peninjauan kembali atas putusan dalam perkara tersebut.

Yusril juga menyebut Kemendikdasmen sejauh ini tidak mengajukan PK terhadap putusan MA.

“Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding dan nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK, dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” jelasnya.

MA Perintahkan Pencabutan Suket Penyetaraan Ijazah

Dalam putusannya, MA memerintahkan Kemendikdasmen mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran yang diterbitkan pada 2019.

MA juga menyatakan surat keterangan tersebut batal.

Dalam pertimbangan hukumnya, MA turut menyinggung putusan MK dalam perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Putusan MK tersebut menjadi salah satu pertimbangan MA dalam menguji substansi objek sengketa, yakni surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran.

Yusril menilai Gibran sebenarnya telah memiliki kesempatan untuk membuktikan persoalan dokumen pendidikannya melalui proses pengadilan sebelum MA mengeluarkan putusan.

Yusril Nilai Langkah ke PTUN Tidak Lagi Relevan

Pernyataan Yusril juga menyinggung keinginan Gibran untuk kembali membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut Yusril, setelah MA memutus pembatalan surat keterangan penyetaraan tersebut, objek yang menjadi pokok sengketa berpotensi tidak lagi tersedia untuk diperiksa dalam perkara PTUN yang berkaitan.

“Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada obyek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta,” tegas Yusril.

Ia menambahkan, pembuktian secara personal di luar pengadilan berbeda dengan pembuktian dalam perkara hukum.

Persoalan penyetaraan ijazah tersebut, menurutnya, membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme peradilan.

Yusril Serahkan Langkah Selanjutnya kepada Gibran

Meski menyampaikan pandangan mengenai posisi hukum perkara tersebut, Yusril menegaskan keputusan mengenai langkah selanjutnya tetap berada di tangan Gibran.

Ia juga menyinggung perkembangan politik di DPR yang mulai menggalang dukungan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik tersebut.

“Jadi sekarang sih kita kembalikan kepada Pak Wapres apakah yang akan beliau tempuh. Sementara kita lihat juga di DPR sudah bergulir menggalang dukungan untuk katanya membuat pernyataan pendapat (Hak Menyatakan Pendapat). Kita ikuti saja apa yang berkembang di DPR,” tandas Yusril.

Pernyataan Yusril menambah perkembangan baru dalam polemik dokumen pendidikan Gibran.

Persoalan ini kini tidak hanya menyangkut aspek hukum administrasi, tetapi juga memunculkan dinamika politik di DPR setelah sejumlah anggota parlemen mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat bicara mengenai peluang dirinya menjadi pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun, AHY menegaskan Demokrat belum memiliki kesimpulan terkait dinamika politik yang berkembang menyusul kabar keinginan Gibran mundur dari jabatannya.

AHY menyampaikan hal tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 10 November 2026.

Ia mengaku belum mengetahui secara terperinci isi pembicaraan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran dalam pertemuan yang berlangsung sebelumnya.

“Sebetulnya tadi saya tidak tahu persis apa yang menjadi pembicaraan antara Bapak Presiden dan Bapak Wapres. Yang jelas kita tunggu semuanya, kita ingin mengetahui lebih jelas apa yang diutarakan,” kata AHY.

Menurut AHY, Partai Demokrat bersama fraksi-fraksi partai politik lainnya di DPR memilih menghormati proses yang sedang berjalan.

Ia menegaskan, setiap perkembangan terkait posisi Wakil Presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi dan prosedur hukum yang berlaku.

“Teman-teman di Senayan juga sama, pada prinsipnya kita ingin menghormati proses dan kita akan kembali kepada konstitusi dan tentunya Partai Demokrat juga ingin memastikan bahwa proses dan prosedur konstitusi itu dijalankan dengan baik,” ujarnya.

AHY Disebut Berpeluang Gantikan Gibran

Di tengah isu pengunduran diri Gibran, nama AHY turut mencuat sebagai salah satu figur yang berpotensi mengisi posisi Wakil Presiden apabila terjadi pergantian jabatan.

Menanggapi peluang tersebut, AHY tidak memberikan pernyataan yang memastikan ataupun menolak kemungkinan dirinya masuk dalam bursa calon pengganti Gibran.

Ia justru menekankan pentingnya komunikasi politik antarfaksi di DPR untuk menyikapi perkembangan situasi nasional.

AHY mengungkapkan Demokrat terus menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi partai politik lainnya di Senayan.

Meski demikian, komunikasi tersebut belum menghasilkan kesimpulan konkret mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden.

“Ya kami tentunya tidak bisa sendiri, ya. Kami bersama dengan fraksi-fraksi partai lainnya di Senayan terus berkomunikasi, tapi tidak ada yang sangat konklusif hari ini. Kita tunggu apa yang menjadi kemajuan dari situasi ini,” imbuhnya.

Polemik Pengunduran Diri Gibran Jadi Perhatian Politik

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut muncul setelah keduanya menggelar pertemuan selama kurang lebih 2,5 jam.

Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Prasetyo menegaskan Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut. Namun, Presiden memberikan sejumlah saran kepada Gibran terkait dinamika yang berkembang.

Isu ini kemudian memunculkan berbagai respons dari kalangan politik, termasuk pembicaraan mengenai kemungkinan figur yang dapat menggantikan Gibran apabila pengunduran diri benar-benar terjadi.

Meski demikian, hingga pernyataan AHY disampaikan, belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri Gibran maupun pergantian Wakil Presiden.

Perkembangan selanjutnya masih bergantung pada proses konstitusional dan keputusan politik yang berlaku.(*)