JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Siti Aisyah, memicu perbincangan publik setelah mengusulkan legalisasi ganja untuk keperluan medis dalam rapat Badan Legislasi DPR bersama sejumlah menteri pada akhir November 2025.

Ia menyebut banyak masyarakat, termasuk dari Aceh, berharap ganja dapat dimanfaatkan sebagai obat bagi pasien dengan kondisi tertentu.

Siti Aisyah menegaskan bahwa wacana legalisasi ini hanya untuk kebutuhan medis dan akan berada di bawah pengawasan ketat.

“Saya melihat ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga potensi komoditas strategis nasional kalau dikelola dengan baik,” ujarnya.

Namun usulan tersebut belum sepenuhnya diterima. BNN menyatakan belum setuju dengan legalisasi ganja medis karena risiko penyalahgunaan dinilai tetap tinggi apabila regulasi belum kuat.

Selain itu, penggunaan ganja sebagai obat membutuhkan bukti ilmiah yang lebih matang.

Anggota DPR lainnya, Hinca Panjaitan, menilai Indonesia tertinggal dalam riset ganja medis.

Ia menyinggung kasus seorang anak penderita cerebral palsy yang sempat berharap bisa mengakses ganja medis namun meninggal sebelum regulasi dan penelitian di Indonesia tuntas.

Menurutnya, kejadian tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk mempercepat kajian ilmiah.

Sejumlah negara telah memanfaatkan ganja sebagai bahan pengobatan, dan hal ini menjadi salah satu alasan para legislator mendukung pembahasan legalisasi terbatas di Indonesia.

Selain aspek kesehatan, Siti Aisyah juga menekankan peluang ekonomi.

Ia menyebut Aceh sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi untuk pengembangan komoditas tersebut jika dilegalkan secara resmi dan terkontrol.

Wacana ini membuka diskusi luas antara pihak yang melihatnya sebagai peluang medis dan ekonomi, serta pihak yang menekankan aspek keamanan dan risiko penyalahgunaan.

Legalisasi ganja medis disebut membutuhkan regulasi ketat, riset komprehensif, dan sistem pengawasan yang kuat sebelum dapat diterapkan.

Meski menuai pro dan kontra, isu legalisasi ganja medis menjadi salah satu topik paling hangat di DPR karena menyentuh tiga aspek utama: kesehatan, hukum, dan ekonomi.

Para legislator berharap pembahasan ini dapat membuka peluang pengobatan alternatif bagi pasien tanpa mengganggu stabilitas hukum dan keamanan publik.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, menyisakan temuan mengejutkan.

Warga menemukan seekor gajah Sumatera mati di tumpukan kayu dan lumpur di Desa Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu.

Lokasi penemuan berada di kawasan hutan yang hanya dapat dicapai dengan berjalan kaki selama hampir dua jam.

Menurut keterangan warga, sebagian tubuh gajah terbenam lumpur dan ditemukan dalam posisi kepala menghadap ke bawah.

“Gajahnya terseret arus banjir dan terjebak di tumpukan kayu hutan,” ujar Muhammad Ardi, warga yang ikut melakukan penyisiran.

Warga menduga gajah tersebut terbawa arus kuat dari kawasan hulu sungai karena sebelumnya tidak pernah ada satwa gajah yang berkeliaran di desa tersebut.

Banjir bandang membawa kayu, lumpur, dan material hutan sehingga diduga menjadi penyebab kematian satwa dilindungi itu.

Wakil Bupati Pidie Jaya, H. Tarmizi, mengatakan pihaknya masih menyelidiki apakah banjir bandang diperparah oleh kerusakan hutan di hulu, termasuk aktivitas penebangan liar.

“Kami akan memeriksa kondisi hutan di hulu sungai untuk menilai potensi risiko serupa ke depan,” ujarnya.

Ahli konservasi dari Forum Konservasi Gajah Sumatera, Dr. Lestari Widjaja, menilai kasus ini menunjukkan besarnya ancaman terhadap Gajah Sumatera, yang statusnya sudah rentan.

“Tidak hanya manusia dan infrastruktur yang perlu dilindungi dari bencana, tapi juga satwa liar. Gajah Sumatera menghadapi ancaman ganda dari kerusakan hutan dan bencana alam,” kata Dr. Lestari.

Penemuan bangkai gajah ini mempertegas pentingnya pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai secara berkelanjutan.

Upaya mitigasi bencana berbasis ekologi dinilai dapat meminimalkan dampak bagi warga sekaligus melindungi satwa liar di Aceh dan wilayah rawan bencana lainnya di Sumatera.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Insiden penembakan lima petani di Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Bengkulu Selatan, Senin (24/11/2025), memicu kecaman luas dari organisasi masyarakat sipil hingga lembaga HAM.

Para korban ditembak saat memprotes aktivitas PT Agro Bengkulu Selatan (PT ABS) yang menggunakan alat berat untuk meratakan lahan garapan warga.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 10.45 WIB ketika petani menemukan bulldozer perusahaan masuk ke lahan yang mereka klaim sebagai area garapan turun-temurun.

Ketegangan antara petani dan pihak keamanan perusahaan pun terjadi hingga akhirnya terdengar letusan senjata.

Lima petani mengalami luka tembak. Buyung terkena tembakan di bagian dada, sementara Linsurman, Edi Hermanto, Santo, dan Suhardin mengalami luka di bagian dengkul, paha, bawah ketiak, dan betis. Semua korban segera dilarikan ke rumah sakit.

Warga yang berada di lokasi menangkap satu orang yang diduga sebagai pelaku penembakan, yang disebut merupakan anggota keamanan perusahaan.

Pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses hukum.

Konflik agraria antara petani Pino Raya dan PT ABS telah berlangsung sejak perusahaan memperoleh izin lokasi seluas 2.950 hektare pada 2012.

Warga mengaku sering mengalami intimidasi dan perusakan tanaman sebelum insiden penembakan terjadi.

WALHI mengecam keras tindakan kekerasan tersebut. Mereka menilai penggunaan senjata api oleh pihak keamanan perusahaan tidak dapat dibenarkan.

“Ini bukti konflik agraria masih menjadi persoalan serius. Kekerasan seperti ini tidak boleh dibiarkan,” tulis WALHI dalam pernyataannya.

Amnesty International Indonesia juga mendesak aparat menuntaskan penyelidikan, menyebut kasus ini sebagai pelanggaran hak hidup dan keamanan warga yang harus dilindungi negara.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan siap menanggung biaya perawatan seluruh korban serta memberi pendampingan hukum bagi petani.

Sementara itu, kepolisian melakukan penyelidikan lanjutan terkait pelaku penembakan dan legalitas perizinan perkebunan sawit di wilayah tersebut.

Insiden ini kembali menyoroti lemahnya perlindungan terhadap petani di tengah konflik agraria yang masih kerap terjadi di Indonesia.

Para pemerhati menilai kasus ini menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola lahan dan memastikan perusahaan tidak menggunakan kekerasan dalam menangani sengketa.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Program Internet Rakyat resmi diluncurkan dan langsung menarik perhatian publik karena menawarkan layanan internet rumah berkecepatan hingga 100 Mbps dengan tarif hanya Rp100.000 per bulan.

Berbeda dari layanan internet konvensional, Internet Rakyat menggunakan teknologi 5G Fixed Wireless Access (FWA) berbasis Open RAN di frekuensi 1.4 GHz, sehingga tidak membutuhkan jaringan kabel fiber optik.

Program ini dikembangkan melalui kolaborasi SURGE (PT Solusi Sinergi Digital) dengan perusahaan teknologi Jepang, OREX SAI.

Model layanannya memungkinkan pengguna menikmati internet unlimited hanya dengan memasang modem (CPE) yang menerima sinyal 5G dari BTS terdekat.

Pihak penyelenggara menegaskan bahwa modem tidak dikenakan biaya sewa, sehingga pelanggan cukup membayar biaya bulanan Rp100 ribu.

Saat ini, cakupan Internet Rakyat mulai meluas ke berbagai wilayah di Indonesia. Layanan disebut telah menjangkau lebih dari 12 daerah, termasuk sejumlah kawasan di Jawa, Maluku, dan Papua.

Meski demikian, pemerataan jaringan masih menjadi hambatan karena banyak wilayah belum masuk area jangkauan. Pemerintah dan penyedia layanan menargetkan perluasan signifikan mulai 2026.

Pemerintah menekankan bahwa Internet Rakyat dirancang untuk menekan biaya internet rumah sekaligus memperluas akses digital masyarakat.

Teknologi 5G FWA dinilai mampu menjangkau wilayah yang sulit dilalui kabel fiber, sehingga diharapkan mendorong transformasi digital, pendidikan, UMKM, hingga layanan publik.

Meski menawarkan harga yang sangat terjangkau, sejumlah kekhawatiran muncul terkait konsistensi kualitas jaringan, terutama saat jumlah pengguna meningkat.

Beberapa pengguna forum teknologi juga mempertanyakan kecepatan pada jam sibuk serta kesiapan infrastruktur di tahap awal ekspansi.

Calon pelanggan dapat mengecek ketersediaan layanan melalui portal resmi sebelum mendaftar.

Jika alamat masuk jangkauan, pemasangan bisa dilakukan tanpa biaya tambahan. Beberapa daerah bahkan dilaporkan mendapat promo gratis bulan pertama.

Dengan biaya jauh lebih rendah dibanding internet rumahan pada umumnya, Internet Rakyat menjadi salah satu layanan yang paling dinanti masyarakat.

Namun keberhasilan jangka panjangnya akan ditentukan oleh pemerataan jaringan dan pemeliharaan infrastruktur nasional.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi resmi membuka penyaluran donasi kemanusiaan bagi korban bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Pulau Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Langkah ini menjadi bentuk kepedulian sekaligus respon cepat Pemkot Jambi terhadap bencana banjir dan longsor yang telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat di wilayah tersebut.

“Kita semua berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diberikan ketabahan, kesabaran, dan bisa segera pulih kembali,” ujar Wali Kota Maulana, Senin (1/12/2025).

Gerakkan KORPRI dan Masyarakat untuk Berdonasi

Wali Kota Maulana mengimbau seluruh anggota KORPRI di lingkungan Pemkot Jambi untuk turut berpartisipasi dalam gerakan kemanusiaan ini.

Ia menegaskan bahwa donasi dapat diberikan dalam bentuk apapun, baik material maupun nonmaterial, sesuai kemampuan masing-masing.

“Dari komunikasi saya dengan para kepala daerah yang tengah mengalami musibah, saat ini sumber air bersih terputus. Silakan salurkan bantuan melalui Baznas, sudah tersedia barcode donasinya, dan dapat diberikan dalam bentuk apapun,” jelas Maulana.

Ia juga memastikan bahwa, bantuan yang terkumpul akan segera disalurkan minggu depan, termasuk pasokan air bersih melalui PDAM serta dukungan armada dan personel dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Tak hanya kepada ASN dan PPPK, Maulana juga mengajak masyarakat Kota Jambi untuk ikut mengulurkan tangan membantu para korban bencana.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat, termasuk anggota KORPRI yang memiliki keluarga di daerah terdampak, agar dapat meringankan beban saudara-saudara kita,” katanya.

Dukungan Moral dan Pengiriman Tim Khusus

Dalam kesempatan tersebut, Maulana menyampaikan turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi dan mengajak masyarakat memberikan dukungan moral kepada para korban.

“Setiap donasi yang kita berikan adalah harapan bagi saudara-saudara kita. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama membantu saudara-saudara kita di Aceh, Sumbar, dan Sumut yang sedang mengalami musibah,” tuturnya.

Untuk mempercepat penanganan, Pemkot Jambi juga menyiapkan tim khusus yang akan dikirim langsung ke wilayah terdampak.

Tim ini akan melakukan pendataan kebutuhan mendesak sekaligus menyalurkan bantuan darurat, mulai dari air bersih PDAM, armada dan personel damkar, hingga tim medis dan tenaga kesehatan.

Cara Menyalurkan Donasi Korban Bencana Sumatera Melalui Pemkot Jambi

Pemkot Jambi menyediakan dua metode resmi penyaluran donasi melalui Baznas Kota Jambi:

1. Transfer Melalui Rekening Resmi Baznas Kota Jambi

Bank Syariah Indonesia (BSI)

No. Rekening: 7005.914.218

a.n. Baznas Kota Jambi

CIMB Niaga Syariah

No. Rekening: 8600.0984.0800

a.n. Baznas Kota Jambi

2. Donasi Melalui QRIS

Masyarakat dapat melakukan pemindaian QRIS Mandiri Syariah yang tertera pada poster resmi Pemkot Jambi dan Baznas Kota Jambi untuk memudahkan proses pembayaran.

@sepucukjambi.id Pemerintah Kota Jambi Salurkan Donasi Melalui BAZNAS RI untuk Bantu Korban Bencana di Sumbar, Sumut, dan Aceh sebagai Bentuk Kepedulian dan Solidaritas Kemanusiaan. #fypage #bencanaalam #bantuanpemerintah #peduli

♬ Perfect – Ed Sheeran

3. Informasi dan Konfirmasi Donasi

Untuk keterangan lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi:

📞 0813-6974-6886

📧  [baznaskota.jambi@baznas.go.id](mailto:baznaskota.jambi@baznas.go.id).(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Upacara peringatan Hari Korpri di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, Senin (hari ini), diwarnai teguran keras dari Wali Kota Maulana.

Hal itu terjadi setelah ia mendapati sejumlah ASN dan PPPK tidak hadir dalam upacara yang digelar pada pagi hari.

Maulana menyampaikan kekesalannya saat memimpin apel, usai melihat langsung beberapa pegawai Pemkot Jambi berjalan di luar area kantor dan tidak menuju lokasi upacara.

“Pegawai yang tidak hadir upacara akan saya berikan sanksi. TPP dipotong 7,5 persen, untuk pejabat 10 persen. PPPK yang mangkir akan diberikan SP1 dan penundaan tanda tangan kontrak,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Maulana menekankan bahwa pelayanan publik tidak boleh terganggu akibat kedisiplinan pegawai.

Ia memperingatkan bahwa, pegawai yang tidak memberikan pelayanan pada hari ini akan langsung diberikan punishment.

“Jika sampai jam 12 siang hari ini tidak masuk, saya berhentikan langsung di meja Wali Kota. Kepala OPD yang membiarkan pegawainya mangkir, TPP-nya saya potong 20 persen,” ujarnya.

Maulana menegaskan bahwa, peringatan Hari Korpri merupakan momentum untuk memperkuat komitmen aparatur sipil negara terhadap integritas, kedisiplinan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, ketidakhadiran dalam kegiatan kedinasan dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius.

@sepucukjambi.id Upacara peringatan Hari Korpri di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, Senin (hari ini), diwarnai teguran keras dari Wali Kota Maulana. Hal itu terjadi setelah ia mendapati sejumlah ASN dan PPPK tidak hadir dalam upacara yang digelar pada pagi hari. Maulana menyampaikan kekesalannya saat memimpin apel, usai melihat langsung beberapa pegawai Pemkot Jambi berjalan di luar area kantor dan tidak menuju lokasi upacara. baca selengkapnya di sepucukjambi.id #viraltiktok #kabarhariini #beritaterkini #fypシ゚ #kampungbahagia

♬ Epic Music(863502) – Draganov89

Pemkot Jambi dijadwalkan melakukan pendataan dan verifikasi absensi seluruh ASN dan PPPK pada siang hari ini untuk memastikan penerapan sanksi sesuai instruksi Wali Kota.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Pemerintah Kota Jambi menggelar apel peringatan Hari Korpri ke-54 di Lapangan Kantor Wali Kota Jambi, Senin (1/12/2025).

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, dan dihadiri para ASN dari berbagai instansi di lingkungan Pemkot Jambi.

Dalam amanatnya, Maulana menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi para anggota Korpri yang telah mengabdi untuk negara lebih dari setengah abad.

Ia menegaskan bahwa, Korpri tetap menjadi garda penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan memperkuat persatuan bangsa.

“Pada momentum Hari Korpri ke-54 ini, kita bersyukur karena organisasi yang kita cintai terus hadir dan berperan besar dalam perjalanan bangsa. Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Jambi, saya menyampaikan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian yang saudara berikan dalam melayani masyarakat,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan bahwa, tema peringatan tahun ini, “Bersatu, Berdaulat, Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju,” mencerminkan pentingnya soliditas aparatur negara di tengah berbagai tantangan.

Tema ini mengingatkan bahwa ASN harus menjadi penjaga persatuan, terutama saat bangsa menghadapi dinamika yang tidak mudah.

“Korpri harus menjadi perekat dan kekuatan untuk menciptakan pelayanan publik yang adil, profesional, dan berintegritas,” tambahnya.

Maulana menegaskan bahwa, kesejahteraan anggota Korpri harus menjadi perhatian utama agar ASN dapat bekerja optimal dan bebas dari intervensi kepentingan politik.

“Pola karier dan pengembangan profesional ASN harus bebas dari tekanan kepentingan tertentu. Hanya dengan begitu Korpri bisa menjadi pilar pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya transformasi digital di tubuh ASN.

“ASN harus menjadi lokomotif transformasi digital. Teknologi bukan sekadar alat untuk mempercepat pekerjaan, tetapi juga untuk memperkuat transparansi serta membangun kepercayaan publik kepada pemerintah. Kita harus mampu beradaptasi, bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih inovatif,” ucap Maulana.

Di akhir sambutannya, Maulana berharap semangat pengabdian ASN terus menyala di tengah perubahan zaman.

“Tantangan ke depan semakin kompleks, namun dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme, Korpri akan terus menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera,” tutupnya.

Peringatan Hari Korpri di Kota Jambi ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada ASN berprestasi serta berbagai kegiatan sosial yang melibatkan seluruh perangkat daerah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Serangkaian banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 memunculkan peringatan keras mengenai kerusakan lingkungan di Pulau Sumatera.

Meski hujan ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar menjadi pemicu langsung, para ahli menilai bahwa bencana kali ini merupakan akumulasi dari kerusakan ekologis jangka panjang, terutama akibat deforestasi dan aktivitas pertambangan.

Data BPBD mencatat ribuan warga terpaksa mengungsi, ratusan jiwa meninggal, dan ribuan rumah serta infrastruktur hancur diterjang banjir bandang dan longsor.

Namun, faktor cuaca bukan satu-satunya penyebab.

Ketua WALHI Sumatera, Riska Aditya, menegaskan bahwa hilangnya tutupan hutan dan rusaknya lahan gambut membuat banyak wilayah kehilangan kemampuan alamiah untuk menyerap air.

“Ini bukan hanya bencana alam, tetapi bencana ekologis. Deforestasi dan ekspansi tambang telah membuat kawasan ini sangat rentan terhadap banjir dan longsor,” ujarnya.

Aktivitas pertambangan mulai dari penebangan hutan, pembangunan jalan tambang, hingga penggalian lahan mengubah struktur bentang alam.

Vegetasi yang hilang mempercepat erosi, aliran air terganggu, dan sedimentasi dari tambang menyumbat sungai, menyebabkan air meluap lebih cepat.

Kondisi ini memperbesar risiko banjir besar meski intensitas hujan sedang.

Pengamat lingkungan dari Universitas Andalas, Dr. Hendra Gunawan, menyebut kawasan pegunungan Bukit Barisan sebagai titik paling rawan.

“Hutan di lereng-lereng pegunungan banyak dibuka untuk perkebunan dan tambang. Hujan lebat sedikit saja sudah cukup untuk memicu longsor besar,” katanya.

Pemerintah pusat melalui KLHK menyatakan akan mempercepat evaluasi pengelolaan hutan dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di wilayah terdampak.

Upaya ini penting untuk mengurangi kerentanan masyarakat dalam jangka panjang.

Para aktivis menilai bencana ini harus menjadi momentum reformasi tata kelola lingkungan di Indonesia.

“Jika eksploitasi alam terus dibiarkan tanpa pengawasan ketat, bencana serupa akan semakin sering terjadi,” lanjut Riska.

Banjir dan longsor di Sumatra tahun ini menjadi bukti bahwa kombinasi cuaca ekstrem dan kerusakan lingkungan menghasilkan dampak yang jauh lebih destruktif.

Perbaikan tata kelola hutan, pengawasan tambang, serta pemulihan DAS menjadi kunci untuk mencegah bencana yang lebih parah di masa depan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Indosiar kembali menjadi sorotan publik setelah penayangan program Dangdut Academy 7 (DA7) memicu kontroversi.

Sebuah video singkat yang viral memperlihatkan bintang tamu Boger Bojinov berjoget dengan gaya “goyang ngebor”, sementara musik pengiringnya terdengar menyerupai lantunan kalimat tauhid.

Kombinasi tersebut sontak menuai protes luas karena dianggap tidak pantas dan melecehkan nilai-nilai agama Islam.

Insiden terjadi pada 25 November 2025, ketika Boger tampil untuk mendukung salah satu kontestan. Gerakan tariannya, yang dipadukan dengan musik berunsur religius, memicu penilaian negatif dan membuat warganet ramai-ramai mengecam acara tersebut.

Beberapa tokoh masyarakat juga menilai hal ini sebagai kelalaian serius dalam mengelola konten siaran.

Menanggapi polemik tersebut, pihak DA7 dan Indosiar mengeluarkan permintaan maaf terbuka.

Host acara seperti Ramzi dan Gilang Dirga menjelaskan bahwa kejadian itu tidak disengaja dan merupakan kesalahan teknis saat pemutaran musik.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan dan tidak ada niat untuk menyinggung nilai agama,” ujar perwakilan tim produksi.

Pihak acara juga memastikan musik kontroversial tersebut langsung diganti begitu kesalahan teridentifikasi.

Meski permintaan maaf telah disampaikan, respons publik tetap terbelah.

Sebagian warganet menganggap insiden ini sebagai kekeliruan teknis semata, sementara kelompok lain menilai Indosiar harus lebih berhati-hati dan meningkatkan pengawasan agar unsur sakral tidak kembali dicampuradukkan dengan hiburan.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kemudian menjatuhkan teguran tertulis kepada DA7 karena menilai penayangan tersebut melanggar prinsip penghormatan nilai agama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyebut tindakan itu sebagai bentuk pelecehan dan mendesak evaluasi mendalam terhadap SOP produksi.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa industri hiburan harus berhati-hati dalam mengelola konten yang menyentuh aspek agama.

Publik kini menantikan langkah lanjutan dari Indosiar untuk memastikan standar sensitivitas agama diperkuat sehingga kejadian serupa tidak terulang.(*)