Gubernur Aceh Bantah Isu Minta Bantuan PBB, Fokus Penanganan Bencana Lokal

BANDAACEH, SEPUCUKJAMBI.ID Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, membantah keras kabar yang menyebut Pemerintah Provinsi Aceh meminta bantuan langsung kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait bencana banjir dan longsor di beberapa wilayah.

Ia menegaskan informasi tersebut keliru dan tidak sesuai fakta.

Isu ini muncul setelah beredar kabar mengenai surat yang disebut dikirim Pemerintah Aceh ke PBB.

Kabar tersebut memicu polemik publik terkait kewenangan pemerintah daerah dalam menjalin komunikasi internasional.

Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya permintaan bantuan ke PBB. Ia menyebut terjadi kesalahan tafsir terhadap surat yang dimaksud.

“Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, (surat) bukan ke PBB, tapi kepada LSM yang ada di Aceh,” ujar Mualem.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan surat yang dikirim memang ada, namun ditujukan kepada lembaga atau mitra kemanusiaan lokal, bukan PBB.

Koordinasi ini dilakukan untuk memperkuat penanganan dan pemulihan bencana, bukan untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintah.

Menurut Muhammad MTA, langkah ini wajar mengingat Aceh memiliki pengalaman panjang bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan sejak masa pemulihan pascatsunami 2004.

Pemerintah Aceh menegaskan tidak ada pelanggaran kewenangan karena tidak mengajukan permintaan resmi kepada organisasi internasional.

Pemerintah Aceh berharap klarifikasi ini meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat.

Fokus utama tetap pada percepatan penanganan bencana dan pemulihan kondisi masyarakat terdampak secara optimal melalui koordinasi yang sesuai ketentuan hukum.(*)




Kapok! Pasca Demonstrasi APDESI, Pemerintah Perintahkan Audit Dana Desa

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID Pemerintah pusat memerintahkan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa setelah ribuan kepala desa menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, awal Desember 2025.

Aksi tersebut menuntut percepatan pencairan Dana Desa serta evaluasi kebijakan administrasi yang dianggap memberatkan pemerintah desa.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, audit dilakukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan Dana Desa sesuai peruntukannya.

“Audit ini melibatkan Inspektorat Jenderal, BPKP, dan aparat pengawasan internal pemerintah daerah. Pemeriksaan mencakup dokumen anggaran hingga pengecekan fisik kegiatan di lapangan,” jelas Purbaya.

Audit bertujuan memastikan dana yang disalurkan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa dan mencegah potensi masalah hukum di kemudian hari.

Hasil audit nantinya akan menjadi dasar evaluasi kebijakan penyaluran Dana Desa di masa depan.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Surta Wijaya, menjelaskan dampak keterlambatan pencairan Dana Desa terhadap operasional desa.

“Dana desa yang tertahan menyebabkan beban hutang operasional desa meningkat. Banyak kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak bisa ditunda,” kata Surta.

Pemerintah menegaskan, jika ditemukan penyimpangan pidana, akan diproses sesuai hukum.

Sementara untuk kesalahan administratif, pendekatan pembinaan dan perbaikan menjadi prioritas.

Langkah audit ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola Dana Desa sekaligus menjaga kepercayaan publik.(*)




Presiden Prabowo Minta Korban Mendapat Perawatan Terbaik, Pasca Kecelakaan Mobil SPPG

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden RI, Prabowo Subianto, menjenguk korban kecelakaan mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di RSUD Koja, Jakarta Utara.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kondisi pasien sekaligus memberikan dukungan moril kepada korban dan keluarga.

Dalam kesempatan itu, Presiden menemui tiga korban yang masih menjalani perawatan intensif.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa Prabowo berkomunikasi langsung dengan pasien.

“(Presiden) menengok tiga pasien yang masih dirawat sekalian berkomunikasi dengan ketiganya,” kata Dadan.

Prabowo berbincang dengan korban dan keluarga, menanyakan kondisi kesehatan serta proses pemulihan.

Ia juga berdialog dengan tenaga medis untuk memastikan seluruh pasien menerima penanganan terbaik.

Menurut Dadan, kunjungan ini menunjukkan perhatian Presiden terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui SPPG.

Insiden kecelakaan ini menjadi bahan evaluasi agar standar keselamatan operasional transportasi program pemerintah dapat diperkuat ke depannya.

Presiden juga memberikan motivasi kepada korban agar tetap semangat menjalani perawatan dan segera pulih.

Ia menegaskan pentingnya keselamatan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program pemerintah dan meminta agar kejadian serupa tidak terulang.

Kecelakaan mobil SPPG sebelumnya menimpa siswa dan seorang guru sekolah dasar di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.

Sejumlah korban mengalami luka dan harus menjalani perawatan medis di rumah sakit.

Pemerintah memastikan akan terus memantau kondisi para korban serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keselamatan transportasi dalam distribusi layanan pemenuhan gizi.(*)




OJK Raih Badan Publik Terbaik Nasional 2025, Bukti Komitmen Transparansi

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meraih predikat Badan Publik Terbaik Nasional 2025 dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).

Penghargaan tertinggi ini, berupa Arkaya Wiwarta Prajanugraha, diberikan kepada badan publik dengan kinerja terbaik dalam penyediaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Penghargaan diserahkan pada puncak acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menekankan bahwa pencapaian ini menjadi dorongan sekaligus pengingat bagi OJK.

“Predikat ini menjadi pengingat bagi OJK untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang transparan, mudah diakses, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Friderica.

Dalam proses penilaian, KIP mengevaluasi 21 badan publik dari berbagai kategori, termasuk kementerian, lembaga negara atau pemerintah non-kementerian (LN/LPNK), pemerintah daerah, BUMN, perguruan tinggi, dan lembaga non-struktural.

Dari jumlah tersebut, hanya tujuh badan publik yang meraih predikat terbaik nasional, salah satunya OJK.

Selain predikat terbaik nasional, OJK juga menempati peringkat kedua terbaik untuk kategori LN/LPNK dengan nilai 98,70 poin, mencerminkan kualitas tinggi dalam keterbukaan informasi, pelayanan permohonan informasi, dan dokumentasi publik.

Selama beberapa tahun terakhir, OJK konsisten memperkuat sistem keterbukaan informasi publik melalui inovasi digital.

Termasuk layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), platform digital untuk akses informasi.

Serta sarana layanan yang ramah bagi masyarakat termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

Penghargaan ini memperkuat posisi OJK sebagai lembaga yang tidak hanya mengawasi sektor jasa keuangan.

Tetapi juga berkomitmen memberikan layanan informasi publik yang berkualitas, terbuka, dan dapat dipercaya.(*)




Keren! BPPRD Kota Jambi Segera Terapkan Sistem Digital untuk BPHTB MBR

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi mendorong layanan pajak lebih modern dan transparan melalui sistem digital.

Selasa (16/12/2025), BPPRD menggelar sosialisasi kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kebijakan ini tidak hanya memudahkan MBR memiliki rumah, tetapi juga mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi melalui pelayanan yang lebih efisien dan transparan.

“Melalui kebijakan ini, masyarakat berpenghasilan rendah tidak dibebani pembayaran BPHTB saat memperoleh rumah,” jelas Kepala BPPRD Kota Jambi, Ardi.

Seluruh proses pengurusan BPHTB kata dia, akan dilakukan secara digital, tanpa tatap muka, sehingga pelayanan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Dalam sosialisasi, BPPRD bekerja sama dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Jambi untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme, persyaratan, dan teknis BPHTB MBR.

Hasilnya, proses pelayanan disepakati agar lebih efektif, akuntabel, dan mengurangi potensi kendala di lapangan.

Ardi menambahkan, BPPRD menargetkan proses BPHTB selesai maksimal 2×24 jam, sehingga masyarakat mendapatkan layanan cepat dan terpercaya.

Kebijakan ini akan mulai diterapkan setelah penyempurnaan regulasi teknis selesai.

Dengan sistem digital ini, BPPRD Kota Jambi berharap layanan pajak tidak hanya mempermudah masyarakat.

Tetapi juga mendorong transparansi dan peningkatan PAD Kota Jambi, sejalan dengan program pemerintah daerah untuk pembangunan perumahan dan fasilitas publik.(*)




BPPRD Kota Jambi: Penerimaan Pajak 2025 Melampaui Target

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kinerja penerimaan pajak daerah Kota Jambi tahun 2025 membukukan hasil positif

 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi mencatat realisasi pajak daerah hingga 16 Desember 2025 telah melampaui target.

Dengan total penerimaan sebesar Rp470,2 miliar atau 100,78 persen dari target Rp466,57 miliar.

Kepala BPPRD Kota Jambi, Dr Ardi menekankan bahwa, capaian ini menjadi indikator meningkatnya kesadaran wajib pajak serta efektivitas pengelolaan pajak daerah.

“Per 16 Desember, realisasi penerimaan pajak daerah sudah melampaui target. Ini capaian yang patut disyukuri dan masih bisa bertambah sampai penutupan tahun anggaran,” ujarnya.

Beberapa sektor pajak bahkan mencatatkan realisasi lebih tinggi dari target:

  • Pajak Penerangan Jalan Tenaga Listrik (BPJT Listrik): Rp81,7 miliar dari target Rp73 miliar

  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Rp80,5 miliar dari target Rp76 miliar

  • Pajak restoran/makan dan minum: Rp83,6 miliar dari target Rp78 miliar

  • Pajak hotel: Rp23,172 miliar dari target Rp21,5 miliar

  • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Rp33,135 miliar dari target Rp32,1 miliar

Satu-satunya sektor yang masih sedikit tertinggal adalah pajak reklame, dengan realisasi Rp9,8 miliar dari target Rp10 miliar.

Meski demikian, BPPRD optimistis target ini dapat tercapai hingga akhir tahun.

Dr Ardi menegaskan, pencapaian ini tidak lepas dari optimalisasi sistem pemungutan, pengawasan berkelanjutan, dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

“Ini adalah hasil kerja bersama. Kami mengapresiasi seluruh wajib pajak yang telah patuh dan berkontribusi nyata bagi pembangunan Kota Jambi,” pungkasnya.

Dengan hasil ini, diharapkan sektor pajak daerah terus menjadi penopang pembangunan Kota Jambi, mendukung layanan publik, serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas kota di tahun mendatang.(*)




Masih di Bawah Siaga III, BPBD Kota Jambi: TMA Pos Tanggo Rajo Kota Jambi 10,82 Meter

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Plt Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi, menyampaikan hasil pengamatan Tinggi Muka Air (TMA) di 43 titik pantau sepanjang Sungai Batanghari pada Selasa (16/12/2025).

Hasil pengamatan ini dilakukan melalui Pos Duga Air (PDA) BWS Sumatera VI.

Menurut Doni, sebagian besar titik pantau menunjukkan kenaikan TMA, dengan fluktuasi yang bervariasi: 20 lokasi naik, 18 lokasi turun, dan 1 lokasi tetap.

“Terdapat 2 lokasi PDA dengan kenaikan TMA kumulatif signifikan lebih dari 1 meter, sementara 1 titik mencapai batas muka air banjir, yaitu TMA Pelompek,” jelasnya.

Di Sungai Batanghari, Kota Jambi, tepatnya di Pos Tanggo Rajo, TMA tercatat 10,82 meter, masih berada di bawah batas elevasi Siaga III yang mencapai 13,87 meter, atau selisih 3,05 meter.

Doni juga menambahkan, terdapat 1 lokasi yang belum menyampaikan data dan 3 lokasi dengan data tidak lengkap.

“Pemerintah kota mengimbau masyarakat untuk tetap waspada menghadapi potensi genangan dan banjir, meski saat ini kondisi TMA masih aman di sebagian besar titik pantau,” kata dia.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya mitigasi risiko banjir di Kota Jambi, dengan pemantauan rutin dan koordinasi antara BPBD dan pihak terkait untuk menjaga keselamatan warga.(*)




Wakil Wali Kota Jambi Dorong Partisipasi Warga Atasi Genangan dan Banjir

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, meninjau langsung kegiatan gotong royong warga di RT 51, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Rabu (17/12/2025).

Kegiatan ini fokus pada pembersihan drainase dan lingkungan sekitar rumah warga yang sebelumnya tersumbat sampah, memicu genangan air.

Diza menekankan pentingnya identifikasi titik rawan banjir dan penanganan secara partisipatif.

“Ada beberapa titik yang terkena genangan. Rumah warga banyak drainasenya tertutup sampah, sehingga kami arahkan untuk bergotong royong,” sebutnya.

“Kami juga memberikan penyuluhan soal kebersihan lingkungan masing-masing,” kata Diza.

Selain gotong royong, Diza meninjau pembangunan kolam retensi di kawasan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru.

Kolam retensi ini diharapkan dapat mengurangi potensi banjir di Kota Jambi hingga hampir 60 persen.

Proyek ini melibatkan pembebasan lahan warga dan milik pemerintah, dengan total 51 bidang lahan warga dan 85 bidang lahan milik Pemerintah Provinsi.

“Kami pastikan pembangunan kolam retensi berjalan lancar. Warga menyambut positif karena tujuannya untuk meminimalkan banjir. Dampak signifikan diperkirakan mulai terasa pada 2027,” ujar Diza.

Selain berfungsi menahan banjir, kolam retensi juga akan dimanfaatkan sebagai ruang publik dan pusat aktivitas ekonomi kreatif, termasuk festival UMKM dan kegiatan masyarakat lainnya.

Diza menambahkan, pemerintah tetap fokus pada normalisasi drainase dan sungai sepanjang 43 kilometer, serta mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan kewaspadaan menghadapi musim hujan.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi berkelanjutan Pemerintah Kota Jambi untuk mengurangi risiko banjir melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat, normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi, serta peningkatan kesadaran lingkungan.(*)




Jurassic Night NYE 2026, Yello Hotel Jambi Siapkan Malam Tahun Baru Penuh Petualangan

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Malam pergantian tahun 2026 di Jambi akan terasa berbeda dan lebih seru dengan Jurassic Night NYE 2026 yang digelar di Yello Hotel Jambi, Komplek Transmart, pada 31 Desember 2025.

Acara ini menjanjikan pengalaman unik bagi seluruh keluarga dengan nuansa “Jurassic” penuh petualangan.

 “Kami ingin menghadirkan perayaan Tahun Baru yang berbeda dan seru untuk masyarakat Jambi,” kata Indrian Pratama, Public Relations Yello Hotel Jambi.

Mulai dari hiburan live band, pertunjukan sulap, hingga fireworks spektakuler lanjutnya, semua dirancang agar pengunjung bisa merasakan malam pergantian tahun penuh keseruan dan kenangan tak terlupakan.

Beberapa keseruan yang bisa dinikmati antara lain:

  • Musical Theater & Magician Performance

  • Live Band & Fire Show

  • Fantastic Fireworks & Trumpet

  • Mini Games & Doorprize Menarik

Pilihan Paket Tahun Baru di Yello Hotel Jambi:

  • Dinner Package: Mulai IDR 218.000 (Early Bird)

  • Table Package (8 pax): Mulai IDR 1.698.000

  • Room Package: Mulai IDR 1.188.000 (Room + Dinner + Breakfast)

Acara dimulai pukul 18.30 WIB dan pengunjung disarankan melakukan pemesanan lebih awal untuk mendapatkan harga terbaik.

Informasi lebih lanjut dan pemesanan dapat dilakukan melalui telepon di 0741-361-8888, WhatsApp 0821-8185-8550, atau Instagram @yellojambi.

“Jangan lewatkan kesempatan untuk merayakan Tahun Baru dengan cara yang berbeda! Get ready for the roar!,” tutupnya.(*)




Tanjab Barat Jadi Tuan Rumah! Porprov Jambi ke‑24 Ditunda ke 2027, Berikut Penjelasan Ketua KONI Jambi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jambi ke‑24 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 2026 resmi ditunda menjadi 2027.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Jambi yang digelar pada 15‑16 Desember 2025 di Kota Jambi.

Rakerprov dihadiri oleh 11 pengurus KONI kabupaten dan kota se‑Jambi serta seluruh pengurus cabang olahraga (cabor).

Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, AKBP Mat Sanusi, menyampaikan bahwa rapat menyepakati tiga keputusan utama:

  1. Tanjung Jabung Barat tetap menjadi tuan rumah Porprov ke‑24.

  2. Pelaksanaan Porprov ditunda dari 2026 ke 2027 karena sebagian besar KONI kabupaten dan kota belum memiliki alokasi anggaran dalam APBD 2026.

  3. KONI Provinsi Jambi diberi mandat untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam persiapan Porprov 2027 di Tanjabbar.

Mat Sanusi menambahkan, penundaan ini dimaksudkan agar event olahraga dapat lebih matang, berkualitas, dan menjadi ajang pencarian bibit atlet untuk PON mendatang.

Rakerprov juga menekankan evaluasi cabor dan penyusunan program kerja bersama KONI serta cabor menjelang prakualifikasi PON 2027 dan PON 2028.

Selain itu, rapat juga menekankan penguatan pembinaan atlet dan peningkatan target medali untuk PON 2028

KONI Jambi berharap semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, dapat bersinergi agar Porprov Jambi 2027 berjalan sukses

Informasi jadwal dan persiapan lebih lanjut akan diumumkan setelah koordinasi selesai.(*)