JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly menegaskan bahwa, DPRD Kota Jambi tidak tinggal diam dalam menyikapi berbagai pengaduan Forum Warga Tolak Zona Merah.

Khususnya terkait status kepemilikan tanah warga yang diduga masuk kawasan zona merah eks aset Pertamina.

Hal tersebut disampaikan Faried saat menghadiri forum warga, Minggu 21 Desember 2025, di mana ia menekankan pentingnya konsistensi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi agar perjuangan tidak terhenti di tengah jalan.

“Usaha dan upaya ini tidak boleh berhenti. Bapak dan Ibu jangan lelah menyuarakan aspirasi. Sejak awal DPRD Kota Jambi tidak berdiam diri, kami terus bergerak dan berkomunikasi,” ujar Faried.

Ia menjelaskan bahwa, sejak awal tahun 2025, tepatnya pada Februari, perwakilan masyarakat telah menyampaikan aspirasi secara langsung kepada DPRD.

Aspirasi tersebut kemudian dikawal melalui berbagai tahapan, termasuk rapat dan penelusuran lintas lembaga.

Pada 28 November 2025, Faried mengungkapkan bahwa, DPRD Kota Jambi melalui Komisi I telah menyampaikan laporan hasil kerja untuk memperjelas duduk persoalan zona merah yang dialami masyarakat.

“Kami bahkan turun langsung ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kami mempertanyakan mengapa status kepemilikan tanah warga bisa diblokir. DJKN meminta waktu untuk menyelesaikan persoalan ini bersama Pertamina,” jelasnya.

Faried menilai adanya perbedaan informasi di lapangan menjadi alasan pentingnya seluruh pihak bersatu dan menyampaikan informasi secara satu suara.

“Kita harus satu suara dan mengawal perjuangan ini bersama. Jangan sampai ada informasi yang menyesatkan dan mematahkan semangat masyarakat,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa, DPRD Kota Jambi berdiri bukan atas nama kepentingan partai politik, melainkan semata-mata mewakili masyarakat Kota Jambi yang merasa dirugikan.

“Kami berdiri di sini bukan mewakili partai, tapi mewakili masyarakat Kota Jambi yang terindikasi tertindas,” kata Faried.

Lebih lanjut, Faried mengungkapkan bahwa, DPRD Kota Jambi juga telah mengambil langkah hukum dengan menyurati Kejaksaan Agung RI untuk meminta legal opinion sebagai dasar hukum dalam memperjuangkan hak masyarakat.

“Kami meminta pandangan hukum agar langkah yang diambil tidak keliru. Ini penting karena kita ingin perjuangan ini berjalan sesuai koridor hukum,” ujarnya.

Selain itu, DPRD Kota Jambi juga mendorong agar masyarakat terdampak dapat menyampaikan aspirasi langsung di tingkat nasional melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI, DJKN, dan Pertamina.

“Ini bukan soal lempar tanggung jawab antara daerah dan pusat, tapi memang harus disuarakan melalui wakil rakyat di Senayan,” tambahnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Faried menyebutkan bahwa melalui Badan Musyawarah DPRD Kota Jambi, telah dijadwalkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Zona Merah pada 31 Desember 2025.

“Insyaallah Pansus Zona Merah akan mulai bekerja pada Januari 2026 dan digawangi oleh perwakilan seluruh fraksi,” tutup Faried.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi, Rocky Candra, menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan hak masyarakat terkait persoalan zona merah eks aset Pertamina, dalam Forum Warga Tolak Zona Merah yang digelar pada Minggu, 21 Desember 2025.

Dalam forum tersebut, Rocky mengungkapkan bahwa persoalan zona merah sudah lama dilaporkan kepadanya.

Aduan tersebut datang dari berbagai pihak, mulai dari persatuan notaris, developer, hingga masyarakat pemilik lahan sejak bulan September lalu.

“Sejak September saya sudah menerima laporan. Ada beberapa notaris, developer, dan masyarakat yang mengadu langsung ke saya terkait zona merah ini,” ujar Rocky di hadapan warga.

Menurutnya, berdasarkan hasil diskusi dengan Direktur Utama Pertamina, diketahui terdapat sekitar 5.600 hingga 6.000 sertifikat tanah milik warga yang dinyatakan tumpang tindih dengan zona Pertamina, padahal sertifikat tersebut telah disahkan oleh negara.

“Ini yang menjadi masalah. Masyarakat membeli tanah, membayar pajak, mengurus sertifikat resmi, tapi tiba-tiba disebut masuk zona merah dan menjadi kekayaan negara,” tegasnya.

Rocky menjelaskan bahwa, berdasarkan keterangan Dirut Pertamina, zona merah tersebut bukan lagi menjadi aset Pertamina, melainkan telah dialihkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) RI.

“Dirut Pertamina menyampaikan bahwa zona merah itu sudah bukan lagi aset Pertamina, tapi sudah masuk DJKN,” kata dia.

“Karena itu saya meminta agar eks wilayah operasi Pertamina membentuk tim khusus untuk membantu masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika aset tersebut sudah berada di bawah DJKN, maka penanganannya bukan lagi menjadi ranah Komisi XII DPR RI, melainkan harus dibawa ke Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan aset negara.

“Saya sudah berkomunikasi dengan Komisi XI dan mereka siap memfasilitasi. Nantinya akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DJKN dan Pertamina, dan saya akan mewakili masyarakat Jambi,” katanya.

Rocky meminta forum warga untuk segera membentuk tim dan melakukan inventarisasi lahan, guna mendata wilayah-wilayah yang masuk zona merah.

“Saya tunggu awal Januari 2026. Data itu akan saya daftarkan agar bisa dibahas dalam RDP bersama DJKN dan Pertamina,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa, dirinya berkomitmen penuh untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas.

“Berhasil atau tidak, kita usahakan sebaik-baiknya. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat,” tutup Rocky.(*)

MALUKU, SEPUCUKJAMBI.ID – Banda Neira merupakan salah satu destinasi wisata bersejarah paling unik di Indonesia.

Terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Kepulauan Banda dikenal sebagai wilayah yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan rempah dunia.

Meskipun jaraknya cukup jauh dari pusat wisata utama, Banda Neira menawarkan kombinasi menarik antara sejarah, budaya, dan keindahan alam yang jarang ditemukan di tempat lain.

Pada era kolonial, Banda Neira menjadi pusat perdagangan pala yang sangat bernilai.

Rempah-rempah ini membuat pulau kecil ini menjadi rebutan bangsa Eropa, terutama Portugis dan Belanda.

Jejak sejarah masih terlihat jelas melalui benteng peninggalan kolonial dan bangunan tua yang tersebar di berbagai sudut pulau.

Salah satu ikon utama adalah Benteng Belgica, benteng berbentuk segi lima yang terletak di atas bukit, menyajikan pemandangan langsung ke laut dan Pulau Gunung Api.

Dari sini, pengunjung bisa menikmati panorama kepulauan Banda sekaligus merasakan suasana sejarah yang kental.

Selain wisata sejarah, Banda Neira juga terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya.

Perairannya memiliki terumbu karang yang terjaga dengan keanekaragaman biota laut tinggi.

Snorkeling dan diving menjadi kegiatan favorit, terutama bagi wisatawan pencinta laut yang ingin menjelajahi kawasan yang relatif masih sepi.

Pulau Gunung Api, yang berada di seberang Banda Neira, juga menjadi tujuan populer.

Wisatawan dapat mendaki gunung berapi aktif ini untuk menikmati pemandangan laut Banda dari ketinggian, pengalaman yang menantang sekaligus memuaskan bagi para petualang.

Kehidupan masyarakat Banda Neira tetap sederhana dan ramah.

Wisatawan bisa berinteraksi langsung dengan warga lokal, mencicipi kuliner khas Maluku, dan merasakan ketenangan pulau kecil jauh dari hiruk pikuk kota besar.

Ritme hidup yang lambat menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang mencari suasana santai.

Akses ke Banda Neira memang membutuhkan perjalanan lebih, baik melalui jalur udara maupun laut.

Namun, pengalaman yang ditawarkan sebanding dengan usaha yang dikeluarkan.

Keaslian alam dan sejarah yang kuat membuat Banda Neira menjadi destinasi eksklusif dan berkesan.

Banda Neira menyimpan cerita besar di balik wilayah kecilnya.

Kombinasi sejarah rempah, keindahan alam, dan budaya lokal menjadikannya permata tersembunyi di timur Indonesia.

Bagi wisatawan yang mencari pengalaman berbeda dan bermakna, Banda Neira adalah pilihan destinasi yang wajib dijelajahi.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Panitia Seleksi Calon Direktur dan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Serumpun Pseko Tahun 2025 telah mengumumkan tiga peserta terbaik dari Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).

Berdasarkan Pengumuman Pansel Nomor 23/Pansel-SP/2025, hasil UKK untuk seleksi calon direktur dan komisaris telah selesai dievaluasi.

Ketua Tim Pansel, Ir. Dedy Hendry, M.Si, menyampaikan bahwa UKK dilaksanakan pada 16-17 Desember 2025, dengan hasil evaluasi menunjukkan tiga peserta terbaik untuk seleksi direktur dan empat peserta terbaik untuk seleksi komisaris.

“Pengumuman resmi tiga peserta terbaik masing-masing seleksi direktur dan komisaris Perseroda Serumpun Pseko telah disampaikan pada 20 Desember 2025,” ujar Dedy Hendry, Minggu (21/12/2025).

Daftar Peserta Terbaik Calon Direktur:

1. Ahyar, S.Th.I – nilai 8,38

2. Muhammad Satar, ST – nilai 8,22

3. Adni, S.ST – nilai 7,66

Daftar Peserta Terbaik Calon Komisaris:

1. Sugeng Mulyadi Essa, ST – nilai 8,63

2. Mulya Malik, SH., MM – nilai 8,00

3. Abdullah Fikri, S.Pd – nilai 7,82

Selanjutnya, peserta yang masuk daftar tiga besar akan mengikuti tahapan wawancara dengan Bupati Sarolangun yang dijadwalkan pada Selasa, 23 Desember 2025.(*)

JAKARTA, SEPUCUKAJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) berhasil mempertahankan predikat “Informatif” pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 untuk kategori BUMN.

Penghargaan ini diserahkan di Bidakara Hotel, Jakarta, pertengahan Desember 2025, bersamaan dengan peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025, sebagai bagian dari penguatan ekosistem keterbukaan informasi publik nasional.

Acara dibuka oleh Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Donny Yoesgiantoro, diikuti sejumlah pemangku kepentingan nasional.

Komisioner Bidang Strategi dan Riset Rospita Vici Paulyn menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sejak diberlakukannya UU No 14 Tahun 2008.

Sementara itu, Donny Yoesgiantoro menegaskan keterbukaan informasi harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas.

Penghargaan secara simbolis diserahkan oleh Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik Samrotunnajah Ismail kepada Direktur Human Capital dan Legal Hutama Karya, Muhammad Fauzan.

Predikat “Informatif” menandai konsistensi Hutama Karya dalam mengelola informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), menjadi capaian keempat berturut-turut.

Perusahaan menguatkan layanan melalui kanal digital dan luring yang terintegrasi, termasuk aksesibilitas Braille, ruang layanan ramah difabel, dukungan multi-bahasa, dan pengembangan layanan digital responsif.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menyatakan capaian ini menjadi pengingat untuk terus meningkatkan kualitas layanan PPID, memperkuat aksesibilitas, dan memastikan informasi publik dilayani secara akuntabel dan tepat waktu.

Hutama Karya berkomitmen melanjutkan penguatan layanan informasi publik secara inklusif, sejalan dengan praktik tata kelola perusahaan yang transparan dan berkelanjutan.(*)

MERANGIN, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, H. M. Syukur, didampingi Wakil Bupati H. A. Khafid dan Sekda Zulhifni, resmi melaunching Car Free Day di jalan dua jalur depan Kantor Dinas Kominfo Merangin, Minggu (21/12).

Acara ditandai dengan pelepasan balon ke udara dan dihadiri ratusan masyarakat serta sejumlah pejabat daerah.

“Merangin kini memiliki ruang publik yang sehat sekaligus mendorong masyarakat untuk terbiasa hidup sehat dengan aktif berolahraga di Car Free Day,” ujar Bupati H. M. Syukur, didukung Wabup dan Sekda.

Usai peluncuran, kegiatan dilanjutkan dengan lari 5K tanpa batasan usia, kategori putra dilepas oleh Bupati dan putri oleh Wabup.

Rute lari menempuh Kantor Dinas Kominfo – Universitas Merangin – SMP Negeri 4 – Gedung DPRD – Kantor Bupati – Kantor Kementerian Agama – Pengadilan Negeri – SPBU – finis di Kantor Dinas Kominfo.

Selain lari, Bupati, Wabup, dan Sekda juga mengikuti Senam Sehat Bersama.

Bupati mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Car Free Day sebagai wadah menerapkan pola hidup sehat.

Kegiatan ini menjadi agenda rutin Pemkab Merangin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, mempererat kebersamaan, dan memantau beberapa proyek pembangunan fisik di Kota Bangko.

Meski pagi itu diguyur gerimis dingin, kegiatan jogging mengelilingi Kota Bangko tetap berlangsung meriah.(*)

BANDAR LAMPUNG, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan APEKSI OUTLOOK 2025 di Kota Bandar Lampung pada 19–21 Desember 2025, yang mengusung tema “2026 Kota Kita Bisa Apa”.

Pernyataan ini disampaikannya saat puncak rangkaian acara pada Sabtu malam (20/12/2025).

“Kota Bandar Lampung luar biasa. Pertumbuhan dan perkembangan kotanya sangat baik, dipimpin oleh Ibu Wali Kota yang dekat dengan masyarakat,” ujar Maulana.

Menurutnya, APEKSI OUTLOOK bukan sekadar forum diskusi bagi wali kota se-Indonesia, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi kota tuan rumah, terutama pada sektor UMKM, penginapan, dan pariwisata.

“Selama saya di sini, banyak hal yang saya nikmati, mulai kuliner seperti bakso, nasi uduk, hingga snack khas Bandar Lampung. Fasilitas umum seperti JPO Siger Mineal dan Masjid Agung Al-Furqon juga sangat mengesankan,” tambahnya.

Maulana berharap forum ini meningkatkan keakraban dan komunikasi antar kepala daerah, khususnya dalam Komisariat Wilayah II Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Ia menekankan pentingnya memanfaatkan infrastruktur seperti Tol Sumatera untuk memperkuat kerja sama dan belajar praktik baik antar kota dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengacu pada tema “2026 Kota Kita Bisa Apa”, Ketua Komwil II APEKSI ini juga menekankan semangat gotong royong dalam pembangunan daerah dengan melibatkan masyarakat sebagai garda terdepan.

Ia mencontohkan program Kampung Bahagia di Kota Jambi, yang melibatkan warga secara langsung dalam pembangunan dan pelestarian lingkungan.

“Banyak hal yang bisa dipelajari dari Bandar Lampung. Kita harus saling bekerja sama dan belajar dari praktik terbaik setiap kota,” tuturnya.

Maulana menutup sambutannya dengan ucapan terima kasih kepada Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Eva, atas sambutan luar biasa selama forum berlangsung.(*)

BANDAR LAMPUNG, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil II) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), menghadiri APEKSI Outlook 2025 di Kota Bandar Lampung, Sabtu (20/12/2025).

Forum nasional yang diikuti wali kota se-Indonesia ini mengangkat tema “2026 Kita Bisa Apa” dan berlangsung selama tiga hari, mulai 19–21 Desember 2025, dengan puncak kegiatan pada Sabtu sore hingga malam.

Dalam forum tersebut, para wali kota, termasuk Maulana, menyampaikan orasi akhir tahun, membahas kinerja sepanjang 2025 sekaligus menyongsong tantangan tahun 2026.

Maulana menekankan pentingnya forum APEKSI Outlook sebagai sarana refleksi kinerja dan berbagi praktik baik antar kota.

Ia menyebut, forum ini membantu kepala daerah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan fiskal, perubahan iklim, bencana alam, hingga dinamika geopolitik.

“Melalui APEKSI, tantangan bisa diubah menjadi peluang lewat kolaborasi antar daerah. Salah satunya, saling belajar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan,” ujar Maulana dalam orasinya.

Wali Kota Jambi juga menyoroti isu pelayanan publik yang menuntut kecepatan, transparansi, dan responsivitas.

Ia menyatakan keterbatasan fiskal dan sumber daya bisa menjadi momentum inovasi, terutama melalui digitalisasi layanan publik yang dapat meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, serta kepercayaan masyarakat.

Selain itu, Maulana membagikan contoh praktik baik Kota Jambi dalam penanganan persampahan dan banjir melalui kolaborasi pemerintah daerah, provinsi, pusat, dan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya memperkuat upaya kolaboratif tersebut di tahun 2026.

Rangkaian kegiatan APEKSI Outlook 2025 mencakup Mayors Talk, Sarasehan Istri Wali Kota, Pidato Akhir Tahun, Begawi Jejama Warga dan UMKM, serta Solidaritas Musibah Sumatera.

Acara ini menjadi pesan kunci APEKSI kepada publik terkait tantangan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang akan dihadapi kota-kota Indonesia pada tahun 2026.

Menutup orasinya, Maulana mengajak seluruh wali kota untuk menjadikan akhir 2025 sebagai momentum refleksi dan menyongsong 2026 dengan semangat kolaborasi dan inovasi.

“Mari kita tutup tahun 2025 dengan refleksi dan menyambut 2026 dengan keberpihakan pada rakyat. APEKSI Kita Bisa, karena Kita Bersama,” pungkasnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kota Jambi, Mustari Affandi, AP, ME, meraih Inspiring Professional and Leadership Award 2025–2026 dari Indonesia Award Magazine.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Indonesia Magazine Award 2025 yang digelar di Ballroom Lantai 27 Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (20/12/2025).

Ajang bergengsi ini diikuti oleh para penerima penghargaan dari berbagai bidang, mulai dari kepemimpinan, pemerintahan, pemasaran, hingga kewirausahaan.

Peserta berasal dari Indonesia serta sejumlah negara Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Filipina.

Berdasarkan penilaian dewan juri Indonesia Award Magazine, terdapat 18 tokoh nasional dan regional yang dinilai layak menerima penghargaan.

Mustari Affandi menjadi salah satu penerima berkat kepemimpinan, profesionalisme, dan dedikasi tinggi dalam pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kota Jambi.

Adapun aspek penilaian meliputi kepemimpinan dan profesionalisme dalam pelayanan publik, inovasi layanan adaptif serta transformasi organisasi Damkar, peningkatan kapasitas sumber daya personel, serta dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain itu, kemampuan menjalin koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan serta penanggulangan kebakaran juga menjadi poin penting dalam penilaian.

Acara penganugerahan berlangsung mulai pukul 18.00 hingga 21.00 WIB.

Sertifikat dan penghargaan diserahkan langsung oleh Media Relation Manager Indonesia Award Magazine, GP Rajasa Pranadeqa, S.M.

Dalam sambutannya, Mustari Affandi menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima.

Ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama dan dukungan dari berbagai pihak.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, MKM, Wakil Wali Kota Jambi Diza Aljosha Azra, SE, MA, keluarga, serta seluruh jajaran Damkartan Kota Jambi.

Apresiasi juga diberikan kepada Korps Yudha Brama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia (APKARI), rekan media cetak, elektronik, dan media sosial, serta seluruh pemangku kepentingan yang mendukung program pemadam kebakaran dan penyelamatan.

“Secara pribadi dan keluarga, kami bersyukur atas penghargaan dari lembaga independen ini. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus berkarya dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Jambi,” ujar Mustari.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang sempat menuai sorotan publik.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan bantuan kemanusiaan dari Malaysia dalam penanganan bencana di Aceh, yang dinilai kontroversial setelah potongan ucapannya beredar luas di media sosial dan sejumlah media nasional.

Tito menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bermaksud mengecilkan atau meremehkan bantuan dari Malaysia maupun negara sahabat lainnya.

Ia menyebut polemik yang muncul lebih disebabkan oleh perbedaan penafsiran konteks pernyataannya.

“Saya sama sekali tidak bermaksud mengecilkan bantuan dan dukungan dari saudara-saudara kita di Malaysia. Kalau ada yang salah paham, saya minta maaf,” ujar Tito menanggapi reaksi publik.

Ia menjelaskan, inti dari pernyataannya adalah menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kapasitas dan kesiapan dalam menangani bencana secara mandiri.

Penekanan tersebut, kata Tito, bukan berarti menolak atau menutup diri dari bantuan internasional, melainkan menunjukkan kesiapsiagaan negara dalam menghadapi situasi darurat.

Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa pemerintah tetap menghargai setiap bentuk bantuan kemanusiaan yang datang dari luar negeri, baik dari pemerintah asing maupun komunitas internasional.

Menurutnya, bantuan harus dipandang dari niat solidaritas dan kepedulian, bukan semata dari besar kecilnya nominal.

Polemik sebelumnya mencuat setelah potongan pernyataan Tito yang menyebut nominal bantuan asing tertentu menjadi perhatian publik.

Sejumlah pihak menilai pernyataan tersebut berpotensi menyinggung negara pemberi bantuan.

Menanggapi hal tersebut, Mendagri menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia.

Ia berharap klarifikasi ini dapat meluruskan kesalahpahaman sekaligus mengembalikan fokus publik pada upaya penanganan bencana dan pemulihan masyarakat terdampak.

Klarifikasi ini diharapkan dapat mengakhiri polemik yang berkembang akibat potongan pernyataan di luar konteks.

Pemerintah pun mengajak semua pihak untuk terus mendukung kerja sama kemanusiaan dan memperkuat solidaritas dalam menghadapi bencana alam.(*)