SIBOLGA, SEPUCUKJAMBI.ID – Bencana banjir dan longsor yang melanda Sibolga membuat sejumlah warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Akibatnya, beberapa minimarket di kota ini dijadikan tempat mengambil barang kebutuhan pokok, mulai dari makanan ringan hingga minuman kemasan. Video aksi warga pun sempat viral di media sosial.

Kejadian terjadi pada Sabtu, 29 November 2025.

Warga yang terisolasi karena jalur transportasi terputus terpaksa mengambil barang dari minimarket.

“Mereka mengambil makanan dan minuman karena beberapa hari tidak makan,” kata Kepala Polres Sibolga, AKBP Rudi Hartono.

Aparat kepolisian segera menindaklanjuti, dengan mengamankan 16 orang yang diduga terlibat penjarahan di beberapa minimarket.

Barang bukti yang disita meliputi kebutuhan rumah tangga dan logistik.

“Ini bukan sekadar tindakan kriminal, tapi situasi darurat. Kami amankan mereka agar kejadian tidak meluas,” tambah AKBP Rudi.

Kepala BNPB, Agus Widodo, menekankan bahwa warga terdampak bencana menghadapi kondisi ekstrem.

“Warga hampir beberapa hari tidak makan. Tindakan ini lebih karena kebutuhan mendesak, bukan niat merusak,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga turun tangan. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Siti Rahma, mengimbau masyarakat tetap tenang.

“Logistik sudah tersedia, meski akses ke beberapa wilayah masih sulit. Kami mohon warga bersabar menunggu bantuan,” katanya.

Meskipun memicu perdebatan publik, banyak yang memahami alasan warga.

“Kalau saya di posisi mereka, mungkin akan melakukan hal yang sama,” kata seorang warga Sibolga.

Namun, aparat kepolisian tetap mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban agar distribusi bantuan tidak terganggu.

Untuk mencegah kejadian serupa, polisi mengerahkan personel Brimob ke minimarket dan gudang logistik, bekerja sama dengan pemerintah daerah memastikan distribusi bantuan berjalan lancar ke wilayah terdampak.

Kejadian ini menjadi pengingat bahwa dalam bencana, akses cepat ke kebutuhan dasar sangat penting.

Warga yang kesulitan seharusnya tidak terpaksa melakukan tindakan ekstrem, sementara pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem distribusi agar bantuan tepat sasaran dan tepat waktu.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID –  Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri Jambi terkait pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana.

Penandatanganan berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa pagi (2/12/2025).

Secara bersamaan, juga dilakukan Penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Kejaksaan Tinggi Jambi, serta PKS antara Kejaksaan Negeri se-Provinsi Jambi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait.

PKS ini ditandatangani langsung oleh Wali Kota Jambi Dr. Maulana dan Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Abdi Reza Fachlewi Junus. Tujuannya adalah:

1. Menerapkan pidana kerja sosial secara konsisten, terukur, dan manusiawi sesuai prinsip keadilan.

2. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan pengawasan pidana kerja sosial.

3. Mengoptimalkan peran lembaga sosial dan masyarakat sebagai mitra pelaksanaan pidana kerja sosial.

4. Menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial bagi pelaku tindak pidana melalui keterlibatan dalam kegiatan sosial yang bermanfaat.

Wali Kota Maulana menyatakan bahwa, PKS ini merupakan tindak lanjut dari implementasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku mulai 2 Januari 2026.

“Nantinya akan disampaikan detil PKS nya, sambil menunggu aturannya. Yang terpenting kami Pemkot Jambi sangat mendukung pemberlakuan UU ini karena ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan pekerja-pekerja sosial yang bisa dilakukan secara bergotong royong,” jelasnya.

Pemerintah Kota Jambi akan melakukan pembinaan kepada camat, lurah, lembaga adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial.

Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Abdi Reza Fachlewi Junus, menambahkan bahwa Kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan dukungan pemerintah daerah agar kebijakan pidana kerja sosial berjalan efektif dan tetap mengedepankan Hak Asasi Manusia.

Gubernur Jambi Al Haris menyambut baik penerapan UU ini sebagai harapan baru dalam sistem hukum Indonesia, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi mengapresiasi semua pihak yang mendukung terlaksananya PKS dan MoU antara Kejaksaan dan pemerintah daerah.

Usai penandatanganan, dilakukan Rapat Koordinasi Camat se-Provinsi Jambi untuk memastikan implementasi pidana kerja sosial berdampak nyata bagi masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri Direktur E Jampidum Kejaksaan Agung RI, unsur Forkopimda Provinsi Jambi, kepala daerah, serta jajaran Kejaksaan Negeri se-Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Hujan deras yang mengguyur Kota Jambi pada Senin sore (2/12/2025) menyebabkan tembok belakang Rumah Sakit Arafah roboh, menimpa dua rumah warga di RT 10, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin.

Salah satu warga korban, Wardianti, menceritakan detik-detik menegangkan saat tembok ambruk menimpa rumahnya.

“Sekitar magrib saya sedang duduk-duduk di rumah, tiba-tiba terdengar suara seperti seng jatuh. Awalnya saya kira ada orang memanjat atau sedang berkelahi,” kata dia.

“Tapi saat membuka jendela, tembok rumah sakit sudah jebol dan menimpa rumah kami,” ujar Wardianti.

Meski tidak ada korban jiwa atau luka serius, Wardianti mengaku sempat mengalami trauma akibat insiden tersebut.

“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tapi jelas kami kaget dan sempat syok. Kami langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan mendapatkan bantuan,” tambahnya.

Wardianti menambahkan bahwa, seluruh keluarga kini mendapatkan kontrakan sementara, bantuan logistik, dan pengawasan keamanan, berkat tanggung jawab cepat pihak RS Arafah.

“Harapan saya rumah cepat diperbaiki. Pihak rumah sakit sudah menyanggupi, jadi kami merasa aman sekarang. Semua sudah tertangani dengan baik,” pungkasnya.

Insiden ini menimpa dua rumah, yaitu satu rumah permanen berisi satu KK dan satu rumah non permanen (bedeng dua pintu) yang dihuni dua KK, dengan total 11 jiwa terdampak.

Pihak RS Arafah dan BPBD Kota Jambi langsung turun untuk melakukan evakuasi, menyediakan tempat tinggal sementara, serta menyiapkan perbaikan rumah dan alat berat.

BPBD Kota Jambi juga mengimbau warga di sekitar lokasi agar tetap waspada karena potensi longsor susulan masih ada akibat struktur bangunan yang sebagian berdiri di timbunan tanpa balok atau sloof.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pihak Rumah Sakit Arafah memberikan penjelasan resmi terkait robohnya tembok belakang rumah sakit yang menimpa dua rumah warga di RT 10, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, pada Senin (1/12/2025) sore.

Wakil Direktur/Bagian Umum dr. Liza, didampingi Direktur RS Arafah dr. Dian Fitri Rosetikarani, memastikan bahwa pihak rumah sakit bergerak cepat sejak pertama kali mengetahui insiden tersebut.

Menurut dr. Liza, pihak rumah sakit baru mengetahui kejadian itu tidak lama setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut.

“Sekitar pukul enam sore kami mengetahui ada bagian pagar yang roboh. Saat itu area parkir dan drainase belakang sedang tergenang banjir,” ungkapnya.

“Petugas rumah sakit sedang mengecek aliran air ketika terdengar suara ambruk,” jelasnya.

Begitu mengetahui tembok rubuh dan mengenai rumah warga, tim RS Arafah langsung mengevakuasi para korban.

“Prioritas kami adalah memastikan tidak ada korban jiwa. Ada warga yang mengalami syok sehingga langsung kami bawa ke UGD untuk pemeriksaan dan penanganan awal,” bebernya.

“Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” ujar dr. Liza.

Direktur RS Arafah, dr. Dian Fitri Rosetikarani, menegaskan bahwa pihak rumah sakit bertanggung jawab penuh terhadap kondisi warga terdampak.

“Karena rumah mereka tidak lagi dapat ditempati, kami mencarikan kontrakan sementara untuk seluruh keluarga korban,” kata dia.

“Kebutuhan pangan dan kebutuhan harian juga kami bantu. Selain itu, kami menugaskan petugas keamanan untuk menjaga rumah mereka,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa seluruh kerusakan pada rumah warga akan diperbaiki sepenuhnya oleh RS Arafah.

“Semua kerusakan akan kami tanggung. Fokus kami adalah memastikan warga merasa aman, terbantu, dan tidak dibiarkan menghadapi situasi ini sendirian,” tutup dr. Dian.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Hujan deras yang mengguyur Kota Jambi pada Senin sore menyebabkan tembok belakang Rumah Sakit Arafah roboh dan menimpa dua rumah warga di RT 10, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin.

Insiden terjadi sekitar pukul 18.30 WIB, Senin (1/12/2025).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Jambi, Rinno, S.E, mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian melalui call center pada pukul 18.30 WIB dan langsung mengerahkan tim untuk pengecekan serta penanganan awal.

“Benar, pagar belakang rumah sakit roboh akibat tingginya intensitas hujan. Ada dua rumah terdampak, satu rumah permanen dihuni satu KK dan satu rumah non permanen (bedeng dua pintu) berisi dua KK. Total ada 11 jiwa,” kata Rinno.

Ia menjelaskan bahwa, pihak RS Arafah segera turun ke lokasi dan menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas perbaikan kerusakan rumah warga.

“Tempat tinggal sementara sudah disediakan dan alat berat dijadwalkan masuk hari ini,” tambahnya.

Rinno juga mengingatkan adanya potensi longsor susulan.

“Sebagian struktur berdiri di atas timbunan tanpa balok atau sloof. Jika hujan deras, air yang masuk sedikit saja bisa memicu longsor,” jelasnya.

BPBD Kota Jambi mengimbau pihak rumah sakit dan warga sekitar untuk tetap waspada.

“Pemkot Jambi juga berencana memberikan bantuan kepada korban. Seluruh hasil investigasi sudah kami laporkan ke kepala daerah,” tutup Rinno.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Aceh mulai menerima bantuan internasional setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah pada akhir November 2025.

Malaysia mengirimkan obat-obatan dan peralatan medis untuk membantu korban dan mempercepat penanganan darurat di lapangan.

Sebanyak dua ton obat-obatan dan alat medis tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, menggunakan pesawat kargo dari Kuala Lumpur.

Paket ini berisi sekitar dua juta pieces obat dan perlengkapan medis dasar yang akan dibagikan ke pengungsi serta fasilitas kesehatan terdampak banjir.

Pengiriman ini menjadi bantuan medis internasional pertama yang berhasil masuk ke Aceh sejak bencana terjadi.

Banjir di Aceh dipicu hujan ekstrem yang dalam beberapa hari mencapai lebih dari 400 milimeter di sejumlah wilayah.

Ribuan rumah terdampak, banyak jalan terputus, dan ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Selain kebutuhan dasar seperti makanan dan air bersih, layanan kesehatan menjadi fokus utama karena risiko penyakit pascabanjir meningkat, termasuk infeksi kulit, diare, dan masalah pernapasan.

Distribusi bantuan difokuskan ke daerah terdampak paling parah dan lokasi pengungsian.

Pemerintah daerah dan posko bencana memastikan obat-obatan dan peralatan medis sampai ke warga yang membutuhkan, termasuk di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.

Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban tenaga medis lokal yang bekerja tanpa henti sejak awal bencana.

Selain Malaysia, beberapa organisasi internasional juga menyiapkan dukungan tambahan yang dijadwalkan tiba dalam beberapa hari ke depan.

Koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat terus diperkuat agar semua bantuan dapat tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.

Kehadiran bantuan dari Malaysia tidak hanya membantu secara nyata di lapangan, tetapi juga menjadi simbol solidaritas regional.

Di tengah kondisi cuaca yang masih tidak menentu, dukungan internasional ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan masyarakat Aceh dan membantu mereka melalui masa sulit pasca-banjir.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang akhir November 2025, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan ultimatum keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Ia menegaskan bahwa DJBC bisa dibekukan jika tidak mampu menunjukkan perbaikan kinerja dalam waktu satu tahun.

“Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu,” ujar Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.

Menurut Purbaya, ada dua persoalan utama yang memicu ultimatum ini: praktik under-invoicing yang merugikan penerimaan negara, serta maraknya barang ilegal yang lolos pengawasan.

Kedua masalah tersebut dinilai menunjukkan lemahnya sistem kontrol internal DJBC.

Purbaya menekankan bahwa langkah tegas ini bukan bentuk kemarahan, tetapi dorongan agar DJBC melakukan pembenahan menyeluruh.

Jika tidak, konsekuensinya besar sekitar 16.000 pegawai DJBC terancam kehilangan pekerjaan jika pembekuan benar-benar dilakukan.

Sebagai opsi alternatif, Purbaya membuka kemungkinan pengembalian fungsi pengawasan ekspor-impor kepada pihak swasta, seperti model lama ketika peran itu pernah dijalankan Société Générale de Surveillance (SGS) asal Swiss.

Pemerintah telah meminta waktu satu tahun untuk memperbaiki struktur dan sistem DJBC sebelum keputusan final diambil.

“Biarkan saya bereskan. Beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai,” tegas Purbaya.

DJBC merupakan institusi strategis yang mengawasi arus barang, memungut penerimaan negara dari bea dan cukai, serta menjaga keamanan ekonomi nasional.

Karena itu, masalah integritas dan pengawasan di dalamnya memiliki dampak luas terhadap dunia usaha dan fiskal negara.

Pernyataan Purbaya menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi toleran terhadap penyimpangan di tubuh DJBC.

Sekarang publik menanti apakah dalam satu tahun ke depan DJBC mampu membuktikan perubahan  atau justru benar-benar dibekukan dan digantikan pihak lain.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Starlink memberikan layanan internet satelit gratis bagi warga terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Program ini berlaku untuk pelanggan baru dan lama yang berada di zona bencana hingga 31 Desember 2025.

Dalam pernyataan resminya di platform X, Starlink menyampaikan bahwa layanan gratis tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang kehilangan akses komunikasi akibat bencana.

Pengguna akan otomatis menerima kredit layanan, sementara pelanggan yang sebelumnya menonaktifkan layanan dapat melakukan aktivasi ulang.

Upaya ini dilakukan untuk mendukung pemulihan komunikasi pasca-bencana.

BNPB melaporkan bahwa 17 unit perangkat Starlink beserta genset dan peralatan darurat lainnya telah dikirim ke wilayah terdampak untuk memperkuat jaringan komunikasi.

Di tengah kerusakan infrastruktur darat seperti kabel internet dan menara seluler, Starlink menjadi solusi alternatif karena berbasis satelit.

Layanan ini hanya membutuhkan antena dan sumber daya listrik, sehingga tetap berfungsi di daerah yang terisolasi.

Masyarakat di lokasi bencana merasakan manfaatnya secara langsung, mulai dari akses informasi resmi, berkomunikasi dengan keluarga, hingga mempermudah koordinasi evakuasi dan distribusi bantuan.

Tim penyelamat pun dapat bergerak lebih cepat berkat koneksi internet yang stabil.

Starlink menegaskan bahwa layanan gratis ini murni bantuan kemanusiaan. Mereka menulis bahwa tidak etis mencari keuntungan dari sebuah bencana.

Langkah ini memperlihatkan peran penting teknologi satelit dalam komunikasi darurat ketika jaringan konvensional lumpuh.

Bagi para korban, Starlink tidak hanya menyediakan internet, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi di tengah situasi kritis.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jambi bersama seluruh jajaran Polres resmi menuntaskan Operasi Zebra 2025 yang berlangsung selama dua pekan, mulai 17–30 November 2025.

Berdasarkan hasil Analisa dan Evaluasi (Anev), operasi ini dinilai sukses mengoptimalkan kegiatan pre-emtif dan preventif, sekaligus tetap humanis dan tegas dalam penegakan hukum.

Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Adi Benny Cahyono, menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat.

Ia menyebut pelaksanaan Operasi Zebra 2025 telah berjalan maksimal dalam menumbuhkan kesadaran tertib lalu lintas di masyarakat.

Selama operasi, tercatat 15.572 kegiatan preventif serta 31.960 materi edukasi yang disebarkan, mulai dari spanduk, brosur, hingga stiker.

Langkah ini disebut sebagai komitmen Polri dalam mengedepankan keselamatan sebagai prioritas utama.

Operasi Zebra tahun ini menitikberatkan pada kegiatan pre-emtif, termasuk program Polantas Menyapa.

Tercatat 1.242 kegiatan Binluh (Pembinaan dan Penyuluhan) yang menyasar komunitas kendaraan bermotor, sekolah, kampus, hingga perusahaan.

“Walaupun mengedepankan edukasi, penegakan hukum tetap dilakukan secara tegas dan terukur,” ujar Dirlantas.

Selama operasi, terdapat 15.867 penindakan pelanggaran, dengan proporsi terbesar berupa 15.789 teguran.

Sementara itu, penindakan berbasis teknologi melalui ETLE Statis mencapai 76 pelanggaran.

Selain penertiban kasat mata, Ditlantas juga melakukan 324 kegiatan antisipasi balap liar dan penindakan knalpot brong guna menjaga ketertiban dan mencegah potensi kecelakaan fatal.

Dalam periode Operasi Zebra 2025, tercatat 40 kecelakaan lalu lintas, dengan rincian:

* 7 orang meninggal dunia

* 5 luka berat

* 51 luka ringan

Kerugian material ditaksir mencapai Rp140.400.000.

Data ini menjadi perhatian khusus untuk analisis cepat di titik rawan menjelang Operasi Lilin 2025 dan pengamanan Nataru 2026.

Operasi Zebra 2025 turut mendapat perhatian publik melalui 24.744 pantauan media.

Mayoritas respons masyarakat berisi sentimen netral hingga positif, terutama terkait edukasi keselamatan dan penertiban pelanggaran.

Strategi komunikasi dan publikasi edukatif Ditlantas Polda Jambi dinilai efektif dalam menjaga persepsi publik terhadap layanan lalu lintas.

Dalam konferensi pers, Kombes Pol Adi Benny Cahyono menegaskan kembali beberapa komitmen Ditlantas Polda Jambi, antara lain:

* Mengoptimalkan kegiatan pre-emtif dan preventif secara konsisten

* Memperkuat penegakan hukum berbasis ETLE di titik rawan

* Meningkatkan penindakan balap liar dan perlindungan bagi pejalan kaki

* Analisis cepat tren kecelakaan untuk intervensi lokasi

* Mengintensifkan publikasi positif dan konten edukatif di media

Secara keseluruhan, Operasi Zebra 2025 dinilai berjalan baik dan menjadi momentum penting dalam meningkatkan disiplin serta kesadaran berlalu lintas.

Upaya ini diharapkan terus memperkuat Kamseltibcar Lantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas) di wilayah Jambi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi kembali mencatatkan namanya dikanca Nasional dengan raihan prestasi bergensi. Kali ini, Kota Jambi meraih penghargaan Kategori TP2DD Kota Terbaik III Wilayah Sumatera dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Penghargaan dalam bentuk piagam diterima oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Dr. H. Ardi, SP, M.Si, yang mewakili Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, dalam kegiatan Rapat Koordinası (Rakor) Pusat dan Daerah Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tahun 2025, yang berlangsung di Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, Senin (1/12/2025).

Penghargaan yang diraih Kota Jambi ini berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 407 Tahun 2025, yang ditandatangani langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Pengarah Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Dr(HC) Ir Airlangga Hartarto, MBA, MMT.

Pada kategori ini Kota Jambi bersama Kota Medan sebagai Terbaik II, dan Kota Payakumbuh sebagai Terbaik I. Yang berhasil mempercepat implementasi transaksi non-tunai pemerintah daerah (ETPD), melalui pembayaran pajak dan retribusi menggunakan digital seperti Qris, E Wallet dan lainnya, yang merupakan inovasi meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah melalui digitalisasi.

“Alhamdulillah hari ini Kota Jambi menerima penghargaan terbaik III se-Sumatera dalam percepatan dan perluasan digitalisasi,” ucap Ardi usai menerima piagam penghargaan.

Ia berharap, dengan sinergi bersama semua pihak dapat terus melaksanakan yang terbaik untuk kedepan, sehingga dapat mendukung upaya mewujudkan Kota Jambi sebagai Smart City.

“Kita berharap masyarakat agar melakukan transaksi secara non tunai memanfaatkan pembayaran digital,” harapnya.

Ia menyebutkan, bahwa penghargaan ini menjadi bukti keseriusan Pemkot Jambi dalam mendorong digitalisasi penerimaan dan belanja daerah melalui penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

“Pada akhirnya, ini juga mendorong peningkatan PAD bagi Kota Jambi untuk mewujudkan pembangunan,” singkatnya.

Melalui penghargaan yang diterima Kota Jambi ini, Pemkot Jambi terus berkomitmen memperluas digitalisasi transaksi agar keuangan daerah lebih efisien dan akuntabel. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital, serta terus memperkuat transformasi digital, terutama di sektor penerimaan daerah.(*)