JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen) Perkuat Komitmen Lingkungan melalui Program Sinsen Plant Action 2025

PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen) kembali menegaskan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk Sinsen Plant Action 2025.

Kegiatan penanaman pohon digelar di Hutan Kota Bagan Pete, Jambi, pada 20 Desember 2025, dengan menanam lebih dari 500 bibit pohon.

Aksi ini menjadi langkah nyata perusahaan dalam mengurangi emisi karbon serta menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan perkotaan.

Kegiatan ini melibatkan karyawan Sinsen, komunitas lingkungan Siginjai Green Action, dan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Kehutanan (HIMA FOREST) Universitas Jambi.

Kolaborasi lintas komunitas dan generasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Selain sebagai aksi penghijauan, kegiatan ini juga berperan sebagai sarana edukasi lingkungan.

Para peserta diajak memahami peran pohon dalam menyerap emisi karbon, menjaga kualitas udara, serta mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang kerap terjadi di Sumatera.

“Kegiatan Sinsen Plant Action 2025 merupakan bagian dari komitmen CSR kami dalam menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Dengan penanaman 520 bibit pohon,” ungkap Lydia Syahada, CSR PT Sinar Sentosa Primatama.

“Kami berharap memberikan kontribusi nyata dalam pengurangan emisi karbon dan menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap alam.”

Lydia menambahkan, kegiatan ini juga menyoroti tantangan ekologis yang sedang dihadapi Pulau Sumatera.

“Dengan meningkatnya isu bencana alam, peran serta semua pihak sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam. Kami berharap aksi hari ini memberikan dampak positif jangka panjang bagi lingkungan,” tambahnya.

Pelaksanaan kegiatan ini didukung penuh oleh UPTD Hutan Kota Bagan Pete, yang memberikan pendampingan teknis dan memastikan proses penanaman berjalan sesuai kaidah pelestarian lingkungan.

Sinergi antara perusahaan, komunitas, akademisi, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini.

Dengan semangat “Sinergi Bagi Negeri”, Sinsen berkomitmen melanjutkan program CSR yang fokus pada pelestarian lingkungan.

Sekaligus mendorong kolaborasi berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau, lestari, dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris meminta percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak di Provinsi Jambi.

Hingga kini, program MBG baru menjangkau sekitar 305 ribu anak dari target 1,1 juta penerima, sehingga pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi prioritas utama.

Hal itu disampaikan Al Haris saat menghadiri groundbreaking SPPG Polri secara serentak di Polsek Telanaipura, Kota Jambi, Senin (29/12/2025).

“Dari 590 titik SPPG yang ada, 390 berada di wilayah aglomerasi, 190 di daerah 3T, dan 15 berdiri di atas lahan milik Pemda,” sebutnya.

“Masih banyak yang harus kita kejar untuk memastikan seluruh anak di Jambi menerima manfaat MBG,” kata Al Haris.

Program MBG menyasar anak-anak mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK, hingga pondok pesantren, dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak.

Al Haris menekankan percepatan pembangunan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) karena distribusi pangan yang sulit dan harga kebutuhan pokok yang tinggi berdampak pada gizi anak-anak.

“Yang paling mendesak adalah daerah 3T. Di sana distribusi sulit, harga mahal, dan ini berdampak pada gizi anak-anak,” ujar Al Haris.

Selain pembangunan SPPG, Gubernur juga mendorong sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, Polri, TNI, hingga dinas terkait.

Ia menekankan pentingnya koordinasi ketersediaan bahan baku pangan, seperti telur, daging, dan cabai, agar program MBG berjalan lancar.

Saat ini, sembilan SPPG telah beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap pembangunan.

Al Haris berharap seluruh elemen turut mendukung percepatan MBG, sesuai arahan Presiden agar anak-anak segera menerima manfaat program gizi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mengimbau seluruh penerima Bantuan Sosial (Bansos) untuk segera mengaktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Aktivasi IKD ini menjadi syarat penting dalam rangka digitalisasi bantuan sosial di Kota Jambi, yang ditetapkan sebagai pilot project digitalisasi Bansos Tahun 2026 oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).

 “Kami mengimbau seluruh penerima Bansos di Kota Jambi untuk segera mengaktivasi IKD,” ungkap Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi, Nirwan Ilyas.

Layanan Dukcapil kata dia, siap memfasilitasi aktivasi. Baik di kantor, gerai kecamatan, Mall Pelayanan Publik, maupun melalui layanan jemput bola.

“Petugas akan mendampingi agar proses ini mudah dan cepat,” timpalnya.

Masyarakat dapat melakukan aktivasi IKD di:

• Dinas Dukcapil Kota Jambi

• Gerai Dukcapil di kecamatan

• Mall Pelayanan Publik (MPP)

Selain itu, Dinas Dukcapil akan membuka layanan di luar jam kerja pada hari Sabtu untuk memudahkan masyarakat.

Bagi kelompok yang ingin melakukan aktivasi secara kolektif, dapat mengajukan permohonan ke Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi.

Pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan layanan jemput bola, bekerja sama dengan Camat, Lurah, dan Ketua RT, agar masyarakat yang kesulitan datang ke lokasi aktivasi tetap dapat terlayani.

Langkah ini sejalan dengan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2025, yang dikeluarkan Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M pada 22 Desember 2025.

Surat edaran ini menjadi pedoman percepatan transformasi digital layanan publik dan digitalisasi Bansos di Kota Jambi.

Surat edaran ditandatangani secara elektronik oleh Wali Kota Jambi dan dapat diverifikasi melalui scan QR code, sesuai UU ITE No 11 Tahun 2008.

Dengan aktivasi IKD, masyarakat penerima Bansos dapat memanfaatkan bantuan sosial secara lebih cepat, aman, dan efisien, sekaligus mendukung percepatan digitalisasi layanan publik di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi resmi mendorong aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) tingkat kota.

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2025, yang diterbitkan Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, pada 22 Desember 2025.

Kota Jambi ditunjuk sebagai salah satu pilot project Digitalisasi Bantuan Sosial Tahun 2026 oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), bersama 32 kabupaten/kota se-Indonesia.

Penunjukan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 terkait standar perangkat keras dan lunak untuk layanan identitas digital.

Dalam surat edaran tersebut, masyarakat penerima Bansos di Kota Jambi diimbau untuk segera mengaktivasi IKD melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jambi, Gerai Layanan Dukcapil di kecamatan, atau Mall Pelayanan Publik (MPP).

Beberapa poin penting terkait aktivasi IKD:

• Layanan aktivasi dapat dilakukan di Dukcapil, gerai kecamatan, dan MPP.

• Dinas Dukcapil akan membuka layanan di luar jam kerja pada hari Sabtu.

• Aktivasi kolektif dapat diajukan melalui permohonan kepada Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi.

• Layanan jemput bola disiapkan, dengan dukungan Camat, Lurah, dan Ketua RT untuk memfasilitasi tempat dan waktu pelaksanaan.

Surat edaran ini ditandatangani secara elektronik oleh Wali Kota Jambi dan dapat diverifikasi keasliannya melalui scan QR code sesuai UU ITE No 11 Tahun 2008.

 “Kami memastikan seluruh masyarakat penerima bantuan sosial dapat mengakses layanan IKD dengan mudah dan aman,” kata Kepala Disdukcapil Kota Jambi, Nirwan Ilyas.

“Petugas Dukcapil siap memberikan pendampingan, baik di kantor, gerai kecamatan, maupun melalui layanan jemput bola. Kami ingin transformasi digital ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Jambi berharap proses digitalisasi bantuan sosial dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Serta memastikan seluruh masyarakat penerima Bansos dapat mengakses layanan dengan mudah dan aman.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan bahwa hukuman pidana kerja sosial akan mulai diterapkan setelah KUHP dan KUHAP resmi berlaku pada 2 Januari 2026.

“Tahun depan pidana kerja sosial akan berlaku. Nanti kita tunggu berlakunya KUHP baru, 2 Januari,” ujar Agus kepada wartawan, Senin (29/12).

Agus menjelaskan bahwa seluruh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) dan Kepala Rumah Tahanan (Karutan) telah menandatangani sejumlah kerja sama dengan Pemerintah Daerah terkait penerapan sanksi kerja sosial. Lokasi dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan pelaku pidana akan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah.

“Hasil koordinasi para Kalapas dan Karutan dengan pemerintah daerah sudah menghasilkan beberapa alternatif tempat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan,” tutur Agus.

Hukuman pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 65 huruf e KUHP, yang disahkan pada 2 Januari 2023 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga telah menjalin kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk menyiapkan penerapan hukuman ini, khususnya bagi ancaman pidana yang kurang dari lima tahun penjara.

Langkah ini dianggap sebagai upaya pemerintah untuk memberikan alternatif hukuman yang lebih konstruktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sekaligus mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi pelaku pidana ke lingkungan sosial.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang pergantian tahun, PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen) selaku Main Dealer sepeda motor Honda di Provinsi Jambi mengajak masyarakat untuk meramaikan Grand Launching All New Honda Vario 125.

Acara ini akan digelar pada 30–31 Desember 2025 di Mall WTC Batanghari, Jambi.

Mengusung semangat Time to Step Up, All New Honda Vario 125 hadir sebagai generasi terbaru skutik 125cc Honda dengan pembaruan signifikan pada desain dan fitur.

Tampil lebih modern, sporty, dan stylish, motor ini dirancang untuk mendukung gaya hidup masa kini yang aktif dan dinamis.

Melalui ajang Grand Launching tersebut, masyarakat Jambi dapat melihat langsung tampilan terbaru All New Honda Vario 125 yang kini memiliki karakter lebih segar dan futuristik.

Honda juga menghadirkan beragam pilihan tipe, termasuk tipe Street dengan konsep street style bagi konsumen yang ingin tampil lebih ekspresif.

Tak hanya menampilkan produk terbaru Honda, rangkaian acara Grand Launching ini juga akan dimeriahkan dengan berbagai hiburan menarik, seperti Exhibition Display, Entertainment Performance, serta beragam aktivitas seru yang menyasar generasi muda dan keluarga.

Manager Sales Sinsen, Hendy Tanova, mengatakan bahwa acara ini terbuka untuk umum dan dirancang sebagai ajang hiburan sekaligus perayaan akhir tahun.

“Kami mengundang seluruh masyarakat Jambi untuk datang dan merasakan langsung atmosfer Grand Launching All New Honda Vario 125.

Dengan semangat Time to Step Up, acara ini bukan hanya peluncuran produk baru, tetapi juga momen hiburan dan kebersamaan di penghujung tahun bersama Honda,” ujarnya.

Selama acara berlangsung, pengunjung juga dapat menikmati berbagai program spesial dan kejutan menarik.

Selain itu, terdapat sesi Community Gathering sebagai ajang silaturahmi dan mempererat hubungan antar komunitas Honda di Jambi.

Sinsen mengajak masyarakat untuk menghabiskan momen akhir tahun 2025 bersama kemeriahan Grand Launching All New Honda Vario 125 pada 30–31 Desember 2025 di Mall WTC Batanghari Jambi, serta menjadi saksi hadirnya generasi terbaru skutik Honda dengan semangat Time to Step Up.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Empat pemuda di Kota Jambi harus berurusan dengan aparat kepolisian setelah terlibat aksi pengeroyokan yang dipicu masalah sepele.

Keempat pelaku masing-masing berinisial JBP (20), RR (21), AS (26), dan BA (26).

Peristiwa tersebut terjadi pada dini hari usai korban berinisial MB dan para pelaku keluar dari sebuah klub malam di kawasan Jambi Selatan sekitar pukul 03.00 WIB.

Kapolsek Jambi Selatan, AKP Helrawaty Siregar, mengatakan kejadian bermula dari saling tatap antara korban dan para tersangka.

“Awalnya hanya saling tatap dan bersifat egosentris, kemudian terjadi kejar-kejaran,” ujar AKP Helrawaty.

Setelah keluar dari lokasi hiburan malam, korban dan para tersangka saling kejar menuju Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Jambi Selatan.

Setibanya di sekitar Hotel BW, para tersangka melakukan pengeroyokan terhadap korban.

“Tersangka sempat memukul mobil korban. Sampai di simpang BW terjadilah tindak kekerasan, sehingga korban mengalami luka,” jelasnya.

Dalam proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sempat muncul dugaan adanya tuduhan pencurian telepon genggam yang menjadi pemicu kejadian.

Namun, pihak kepolisian memastikan tuduhan tersebut tidak terbukti.

“Korban dan tersangka juga tidak saling mengenal sebelumnya,” tambah Helrawaty.

Atas kejadian ini, keempat pemuda tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Polisi masih mendalami peran masing-masing tersangka dalam aksi pengeroyokan tersebut.

AKP Helrawaty juga mengimbau masyarakat, khususnya kalangan pemuda, untuk lebih bijak dalam mengendalikan emosi dan menghindari aktivitas di tempat hiburan malam yang berpotensi memicu konflik.

“Kami mengingatkan agar masyarakat menjaga ketertiban umum, terutama pada jam-jam rawan, supaya kejadian serupa tidak terulang,” pungkasnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengumumkan penghentian sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang tahun 2026.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memperkuat kesiapan teknis, meningkatkan standar keamanan pangan, serta memastikan kualitas layanan sebelum program kembali dijalankan secara nasional.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa program MBG akan kembali dilaksanakan secara serentak pada 8 Januari 2026, setelah melalui masa persiapan di awal Januari.

“MBG akan dimulai secara serempak pada 8 Januari 2026. Sebelumnya, tanggal 2, 3, 5, 6, dan 7 Januari 2026 ditetapkan sebagai hari persiapan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, termasuk kesiapan dapur, distribusi, serta penguatan standar keamanan pangan,” ujar Dadan dalam keterangan resminya di Jakarta.

Menurut Dadan, masa persiapan ini menjadi krusial untuk memastikan seluruh satuan layanan mematuhi protokol kebersihan, higienitas, serta standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

BGN menaruh perhatian khusus pada aspek keamanan pangan, menyusul adanya evaluasi terhadap sejumlah kasus gangguan kesehatan yang sempat menjadi sorotan publik.

Meski penghentian bersifat sementara, BGN menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan terbatas bagi kelompok prioritas, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, terutama di wilayah yang membutuhkan intervensi gizi berkelanjutan.

Kebijakan ini dilakukan agar pemenuhan gizi kelompok rentan tetap terjaga selama masa jeda teknis.

Penghentian sementara ini juga dimaknai sebagai upaya evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan operasional mitra dapur MBG.

Sebelumnya, BGN telah melakukan pengawasan ketat, pembinaan, hingga penangguhan operasional sementara bagi unit layanan yang belum memenuhi standar keamanan pangan.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan.

Melalui penyempurnaan teknis dan penguatan SOP, BGN berharap pelaksanaan MBG ke depan dapat berlangsung lebih aman, efektif, dan memberikan manfaat optimal bagi penerima manfaat di seluruh Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan upaya pemulihan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara).

Program ini menjadi bagian penting dari fase transisi pascatanggap darurat guna menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi ribuan keluarga korban bencana.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap bagi masyarakat terdampak.

Namun, ia mengakui proses pembangunan membutuhkan waktu.

“Ada hunian sementara dan hunian tetap yang sudah kita rencanakan. Anggarannya sudah dialokasikan, tetapi memang akan memakan waktu untuk pembangunannya,” ujar Prabowo saat mengunjungi penyintas banjir di Aceh.

Dalam rapat kabinet pada akhir Desember, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan target pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan sekitar 15.000 unit rumah, baik hunian sementara maupun hunian tetap, dalam waktu tiga bulan ke depan.

“Targetnya adalah membuat sebanyak 15.000 rumah dalam tiga bulan ke depan bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir,” kata Teddy.

Percepatan pembangunan huntara dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), BNPB, pemerintah daerah, serta dukungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, sektor swasta turut berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan bahwa pihak swasta telah berkomitmen membangun sekitar 2.000 unit rumah tambahan bagi korban bencana di Sumatra.

“Ini merupakan wujud gotong royong bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatra,” ujar Maruarar.

Di tingkat daerah, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menekankan pentingnya percepatan penyediaan lahan untuk hunian sementara.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan tempat tinggal yang aman dan layak secepat mungkin.

“Kita harus mempercepat pembangunan hunian sementara. Masyarakat yang terdampak butuh tempat tinggal yang aman dan manusiawi sekarang juga,” katanya saat meninjau persiapan lahan di Padang Pariaman.

Saat ini, pembangunan huntara telah dimulai di sejumlah lokasi, seperti Kabupaten Agam dan Aceh Tamiang, dengan sistem kerja dua shift untuk mempercepat progres konstruksi.

BNPB juga memanfaatkan lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik perkebunan sebagai lokasi huntara, dengan memastikan setiap unit memenuhi standar kelayakan huni.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar sekitar Rp600.000 per kepala keluarga per bulan bagi warga yang masih berada di pengungsian atau belum dapat menempati huntara.

Bantuan ini ditujukan untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat selama masa transisi pemulihan.

Melalui percepatan pembangunan hunian sementara dan dukungan sosial tersebut, pemerintah berharap kehidupan para penyintas banjir dan longsor di Sumatera dapat segera pulih, sembari menyiapkan pembangunan hunian tetap yang lebih permanen di masa mendatang.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat/IOH) terus mempercepat pemulihan layanan jaringan telekomunikasi di Provinsi Aceh pascabanjir yang terjadi beberapa waktu lalu.

Hingga saat ini, tingkat pemulihan jaringan Indosat di wilayah tersebut telah mencapai 92 persen.

Pemulihan ini merupakan bagian dari komitmen Indosat untuk terus hadir mendampingi masyarakat sejak masa tanggap darurat hingga fase pemulihan

Konektivitas dinilai sebagai elemen penting dalam mendukung koordinasi, akses informasi, serta aktivitas masyarakat sehari-hari, khususnya di wilayah terdampak bencana.

EVP–Head of Circle Sumatra Indosat Ooredoo Hutchison, Agus Sulistio, menyampaikan bahwa konektivitas memiliki peran krusial dalam situasi darurat.

“Dalam kondisi bencana, jaringan komunikasi sangat penting. Indosat bergerak cepat bersama para pemangku kepentingan untuk memastikan layanan kembali berfungsi dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Saat ini, sebagian besar wilayah terdampak di Aceh, termasuk Aceh Tamiang, telah kembali terlayani dan kami akan terus mempercepat pemulihan hingga seluruh jaringan pulih sepenuhnya,” ujar Agus Sulistio.

Dalam proses pemulihan, Indosat melakukan berbagai langkah teknis secara menyeluruh.

Upaya tersebut meliputi penggantian perangkat jaringan yang terdampak banjir, perbaikan jalur transmisi serat optik yang terputus, serta pemasangan sumber daya cadangan seperti genset dan baterai.

Untuk menjaga konektivitas di wilayah yang belum terhubung dengan serat optik, Indosat juga menyediakan alternatif transmisi melalui satelit link.

Selain penguatan infrastruktur, Indosat menambah jumlah personel teknis di seluruh lokasi terdampak, baik dari internal perusahaan maupun mitra dalam ekosistem Indosat.

Koordinasi intensif juga dilakukan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), BNPB, serta pemerintah daerah guna memperoleh prioritas pasokan bahan bakar dan membuka akses ke wilayah yang sempat terisolasi akibat kerusakan infrastruktur.

Sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas layanan, Indosat menempatkan tim siaga di sejumlah lokasi strategis seperti bandara, terminal, stasiun, rumah sakit, dan area pengungsian.

Indosat juga mengoperasikan Posko Pemantauan (Command Center) secara terpusat di Jakarta, Medan, dan Aceh untuk memastikan dukungan maksimal bagi tim di lapangan.

Indosat SIGAP Dukung Pemulihan Masyarakat

Sejalan dengan pemulihan jaringan, Indosat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan Indosat SIGAP turut menyalurkan bantuan kemanusiaan.

Indosat mendirikan Posko Dapur Umum di sejumlah wilayah terdampak, terutama di Aceh, seperti Kampung Durian (Aceh Tamiang), Geulanggang Rayeuk (Bireuen), serta Panti Asuhan Darul Aitam (Meureudu, Pidie Jaya).

Posko serupa juga beroperasi di Langkat (Sumatra Utara), Kota Padang, dan Kabupaten Agam (Sumatra Barat).

Menyesuaikan kebutuhan lapangan, jumlah posko dioptimalkan dari rencana awal sepuluh menjadi sembilan titik, dengan prioritas utama di wilayah Aceh.

Kapasitas bantuan ditingkatkan hingga ribuan porsi makanan per hari, serta dilengkapi pembangunan sumur bor di Aceh Tamiang guna mendukung ketersediaan air bersih dan pemulihan jangka panjang.

Ke depan, Indosat berkomitmen menuntaskan pemulihan jaringan secara menyeluruh melalui penguatan infrastruktur, penambahan sumber daya pendukung, serta koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Indosat memastikan layanan komunikasi tetap tangguh dan responsif agar masyarakat dapat terus terhubung, termasuk dalam situasi darurat.(*)