MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi I DPRD Kabupaten Tebo memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) terkait pengaduan salah satu calon kepala desa Betung Bedarah Timur (BBT), Kecamatan Tebo Ilir, yang mempersoalkan mekanisme seleksi tambahan dalam rangka Pilkades Serentak 2026.

RDP yang digelar pada Senin (25/5/2026) tersebut menjadi forum klarifikasi atas munculnya perbedaan pandangan terkait proses seleksi di desa yang memiliki delapan bakal calon kepala desa, sehingga harus dilakukan tahapan seleksi tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Tebo, Yuzep Herman, didampingi anggota dewan lainnya.

Turut hadir dalam forum tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tebo, Pjs Kepala Desa Betung Bedarah Timur, Ketua BPD, panitia Pilkades desa, Kabag Hukum Setda Tebo, serta pihak terkait lainnya.

Dalam pembahasan, DPRD Tebo menyoroti pentingnya kejelasan dan transparansi dalam sistem penilaian seleksi tambahan calon kepala desa.

Mekanisme yang tidak dipahami secara utuh dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah peserta maupun masyarakat.

Komisi I menegaskan bahwa panitia Pilkades harus memastikan seluruh tahapan seleksi dapat diakses informasinya secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik yang dapat mengganggu stabilitas sosial di tingkat desa.

Selain itu, dalam forum RDP juga terungkap adanya penyesuaian dalam sistem seleksi yang dinilai memengaruhi persepsi peserta terhadap proses penilaian.

Hal ini menjadi salah satu faktor munculnya keberatan dari salah satu calon kepala desa.

DPRD Tebo menegaskan bahwa pelaksana teknis Pilkades tetap berada di tingkat desa, sementara pemerintah kabupaten melalui dinas terkait berperan sebagai fasilitator dan pengawas agar proses berjalan sesuai regulasi.

Persoalan non-teknis yang berkembang di tengah masyarakat juga menjadi perhatian dalam RDP tersebut, karena dinilai turut memicu munculnya perbedaan tafsir terhadap hasil seleksi tambahan.

Meski demikian, DPRD Tebo membuka ruang bagi pihak yang merasa keberatan untuk menempuh jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RDP berlangsung kondusif dan dihadiri langsung oleh pelapor, Eci Krisnawati, yang mengikuti jalannya pembahasan hingga selesai.

DPRD berharap polemik ini dapat segera diselesaikan secara baik tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat Desa Betung Bedarah Timur.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Bupati Sarolangun, Hurmin, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Forkopimda terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 sekaligus launching program Kotak Amal Berbarcode di Kabupaten Sarolangun.

Kegiatan tersebut digelar di Ruang Aula Utama Kantor Bupati Sarolangun, Senin (25/5/2026) pagi, dan dihadiri unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, serta tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Hurmin menekankan pentingnya menjaga stabilitas daerah menjelang pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 agar seluruh tahapan dapat berjalan aman, damai, dan demokratis.

“Kita berharap seluruh tahapan Pilkades Serentak dapat berjalan tertib, aman, dan kondusif dengan dukungan seluruh elemen masyarakat serta Forkopimda,” ujar Hurmin.

Kegiatan diawali dengan pemaparan teknis pelaksanaan Pilkades oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sarolangun, Tarmizi.

Ia menjelaskan tahapan, regulasi, serta komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, perwakilan Densus 88 Antiteror Polri, AKP Sudiro, turut memberikan paparan terkait program Kotak Amal Berbarcode yang mulai diterapkan di wilayah Jambi, termasuk Kabupaten Sarolangun.

Ia menjelaskan bahwa sistem barcode pada kotak amal bertujuan meningkatkan transparansi pengelolaan dana sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

“Provinsi Jambi menjadi daerah pertama yang menerapkan kotak amal berbarcode, dan Sarolangun menjadi daerah kesembilan yang melaksanakannya. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memastikan kotak amal resmi dan terpercaya,” kata Sudiro.

Ia juga mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, mulai dari OPD, camat, lurah, hingga tokoh masyarakat untuk bersama-sama menyosialisasikan penggunaan kotak amal digital tersebut kepada masyarakat luas.

Menurutnya, masyarakat kini dapat dengan mudah menyalurkan sedekah melalui sistem pemindaian barcode sehingga alur dana lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, AKP Sudiro juga menyoroti perkembangan ancaman paham radikal yang kini semakin aktif menyebar melalui media sosial dan ruang digital.

Ia mengingatkan pentingnya literasi digital bagi masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang bersifat provokatif dan intoleran.

“Kelompok radikal kini memanfaatkan ruang siber untuk menyebarkan narasi intoleran. Karena itu masyarakat harus lebih cerdas dalam memilah informasi,” tegasnya.

Program Kotak Amal Berbarcode di Sarolangun diharapkan menjadi langkah preventif dalam menjaga transparansi pengelolaan dana amal sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola donasi.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi alam daerah.

Bupati Merangin, H. M. Syukur, menegaskan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan kehidupan warga SAD ke depan dapat terus membaik, khususnya dalam aspek ekonomi dan kemandirian hidup.

Hal tersebut disampaikan Bupati saat melakukan audiensi bersama warga SAD yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan di ruang kerja Kepala Dinas Sosial Merangin, A. Lazik, Senin (25/5).

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Merangin menyerahkan bantuan berupa keramba ikan modern yang akan segera difungsikan di kawasan perairan Danau Dam Betuk, Kabupaten Merangin.

Bupati menyebutkan, program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun sumber penghidupan baru bagi warga SAD, khususnya melalui sektor perikanan.

“Yang saya inginkan adalah kehidupan warga SAD menjadi lebih baik lagi. Danau Dam Betuk ini punya potensi besar untuk budidaya ikan, dan keramba ini kita harapkan bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” ujar M. Syukur.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat SAD tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi oleh pihak-pihak luar yang dapat mengganggu proses pembinaan dan peningkatan kesejahteraan yang sedang dijalankan pemerintah.

Menurutnya, fokus utama saat ini adalah bagaimana masyarakat SAD dapat memperbaiki taraf hidup secara bertahap dan berkelanjutan.

Sementara itu, melalui Wakil Temenggung Roni, salah satu tokoh SAD, Jamal, menyampaikan permohonan maaf kepada Bupati Merangin atas terjadinya miskomunikasi terkait pembagian bantuan keramba ikan.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin kepada masyarakat SAD.

“Terima kasih atas pembinaan dan bantuan keramba ini,” ujar Jamal.

Jamal mengakui bahwa persoalan yang sempat terjadi berawal dari kesalahpahaman dalam komunikasi terkait mekanisme pembagian bantuan.

Ia berharap ke depan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat SAD dapat berjalan lebih baik sehingga tidak menimbulkan salah pengertian kembali.

Selain itu, ia juga berharap adanya keberlanjutan program bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, termasuk program perumahan yang sebelumnya sempat direncanakan namun belum terealisasi.

Dengan adanya program keramba ikan ini, Pemkab Merangin berharap dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat SAD sekaligus memperkuat upaya pemberdayaan berbasis potensi lokal.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin akhirnya menyelesaikan persoalan dan kesalahpahaman yang sempat terjadi dengan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) melalui pertemuan langsung antara Bupati Merangin M. Syukur dan para Temenggung SAD, Senin (25/05).

Audiensi digelar di ruang kerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Merangin dan dihadiri delapan Temenggung SAD, yakni Temenggung Jhon Edward, Carak, Ngapas, Pak Jang, Jamal, Stampung, Sikar, dan Jon.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Merangin Zulhifni, Asisten I Setda Sukoso, Kepala Dinas Sosial A. Lazik, sejumlah kepala OPD, perwakilan Forkopimda, Kepala BIN Daerah Merangin, serta para camat terkait.

Audiensi ini digelar untuk meluruskan miskomunikasi terkait bantuan keramba ikan serta insiden yang sebelumnya sempat terjadi di Kantor Bupati Merangin.

Bupati Merangin M. Syukur menegaskan bahwa permasalahan tersebut pada dasarnya hanya dipicu oleh kesalahpahaman komunikasi antara pemerintah daerah dan pihak Temenggung SAD.

“Ini hanya miskomunikasi dan hari ini sudah kita selesaikan. Semua sudah dijelaskan, dan masing-masing pihak sudah saling memaafkan,” ujar Bupati M. Syukur usai pertemuan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan klarifikasi terkait isu yang sempat beredar mengenai permintaan honor Temenggung SAD.

Ia menegaskan tidak pernah ada janji pemberian honor dari pemerintah daerah kepada para Temenggung.

Menurutnya, aturan yang berlaku tidak memungkinkan adanya alokasi honorarium khusus untuk jabatan adat tersebut.

“Tidak pernah ada janji honor dari pemerintah. Yang saya sampaikan sebelumnya adalah bantuan pribadi, bukan anggaran daerah,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa jika masyarakat SAD ingin mendapatkan honor secara resmi, maka harus masuk dalam struktur pemerintahan desa seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, atau Ketua RT sesuai aturan yang berlaku.

Dalam dialog tersebut, para Temenggung SAD disebut telah memahami penjelasan yang diberikan dan menyatakan menerima klarifikasi dari pemerintah daerah.

Bupati M. Syukur berharap komunikasi antara pemerintah dan masyarakat SAD dapat terus terjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat SAD, khususnya di bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan.

Selain itu, ia mengingatkan agar tidak ada pihak luar yang mencoba memanfaatkan situasi dan kondisi masyarakat SAD untuk kepentingan tertentu.

“Kita ingin kehidupan masyarakat SAD semakin baik ke depan. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan keadaan,” tegasnya.

Dengan selesainya pertemuan tersebut, Pemkab Merangin menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pendekatan persuasif dan membangun komunikasi berkelanjutan dengan masyarakat Suku Anak Dalam.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penjelasan Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD, Selasa (26/05/2026), di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, serta dihadiri unsur Forkopimda, Gubernur Jambi Al Haris, anggota dewan, dan kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam rapat tersebut, DPRD Provinsi Jambi secara resmi memaparkan latar belakang, urgensi, serta substansi Ranperda inisiatif yang diusulkan.

Regulasi ini disiapkan sebagai langkah penguatan dasar hukum dalam meningkatkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan daerah.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menegaskan bahwa Ranperda yang diusulkan merupakan hasil kajian terhadap kebutuhan nyata di lapangan yang dinilai sudah mendesak untuk segera diatur dalam regulasi daerah.

Ia menjelaskan, dua fokus utama yang menjadi perhatian dalam Ranperda tersebut adalah penguatan ketersediaan air bersih serta perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha dan perusahaan di Provinsi Jambi.

“Poin-poin yang kami usulkan ini bersifat prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan perlindungan dunia usaha di daerah,” ujarnya.

M. Hafiz menambahkan, DPRD akan memproses pembahasan Ranperda sesuai tata tertib yang berlaku dengan mengedepankan skala prioritas agar hasil regulasi benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris yang turut hadir dalam rapat tersebut memberikan apresiasi atas inisiatif DPRD Provinsi Jambi yang dinilai proaktif dalam menghadirkan regulasi strategis.

Al Haris menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi siap bersinergi dan membahas Ranperda tersebut secara mendalam bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami menyambut baik Ranperda inisiatif DPRD ini dan siap membahasnya agar benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Al Haris.

Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penyerahan dokumen Ranperda inisiatif DPRD kepada Gubernur Jambi untuk dipelajari lebih lanjut sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi yang digelar di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (26/05/2026).

Agenda rapat kali ini membahas penjelasan Pimpinan DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, serta dihadiri unsur Forkopimda, anggota dewan, dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam forum tersebut, DPRD menyampaikan penjelasan mengenai latar belakang, urgensi, dan substansi Ranperda inisiatif yang diajukan.

Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat dasar hukum dalam peningkatan pelayanan publik sekaligus mendukung arah pembangunan daerah.

Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi atas langkah DPRD yang dinilai aktif menghadirkan regulasi strategis untuk kepentingan masyarakat.

“Kami menyambut baik Ranperda inisiatif DPRD ini. Pemerintah Provinsi Jambi siap bersinergi dan membahasnya secara mendalam agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Al Haris.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengawal seluruh proses pembahasan bersama DPRD dan pemangku kepentingan terkait.

Menurutnya, hal ini penting agar regulasi yang dihasilkan tidak tumpang tindih dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menjelaskan bahwa pihaknya mengusulkan sejumlah peraturan daerah yang dinilai mendesak berdasarkan kebutuhan nyata di masyarakat.

Ranperda tersebut, kata dia, mencakup penguatan pengelolaan sumber daya air bersih serta perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha di daerah.

“Perda ini kami nilai penting karena berdasarkan kondisi di lapangan terdapat kebutuhan mendesak, khususnya terkait ketersediaan air bersih dan perlindungan hak cipta bagi perusahaan di Provinsi Jambi,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembahasan Ranperda akan menjadi prioritas DPRD karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan iklim usaha di daerah.

Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penyerahan dokumen Ranperda inisiatif DPRD kepada Gubernur Jambi untuk dipelajari lebih lanjut sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Yamaha Riders Federation Indonesia (YRFI) Chapter Jambi resmi memiliki ketua baru setelah pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan.

Agenda tersebut dihadiri sekitar 15 perwakilan klub dan komunitas motor Yamaha dari berbagai daerah di Provinsi Jambi.

Dalam hasil Musprov, Ari Gusriantoro atau yang akrab disapa Arai dipercaya memimpin YRFI Chapter Jambi untuk periode 2026–2029.

Arai diketahui merupakan perwakilan dari komunitas Yamaha MX Community Indonesia (YMCI).

Musprov YRFI Jambi juga dihadiri langsung Ketua Umum YRFI Nasional Jaka Zia serta Ketua Pengembangan YRFI Wilayah Sumatra Irul Bae.

Kehadiran pengurus pusat tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan komunitas Yamaha di daerah.

Pembentukan dan penguatan YRFI Jambi sendiri bertujuan menjadi wadah pemersatu seluruh klub dan komunitas motor Yamaha di Provinsi Jambi.

Selain mempererat silaturahmi antar riders, organisasi ini juga diharapkan mampu menghadirkan berbagai kegiatan positif, meningkatkan solidaritas, menanamkan budaya berkendara yang aman dan tertib, hingga aktif dalam kegiatan sosial maupun otomotif.

Usai terpilih, Arai menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan seluruh anggota komunitas kepadanya untuk memimpin YRFI Jambi selama tiga tahun ke depan.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai Ketua YRFI Jambi periode 2026–2029. Saya berharap seluruh komunitas bisa terus solid dan mendukung berbagai program kerja yang akan dijalankan bersama,” ujar Arai.

Setelah agenda Musprov selesai, kegiatan dilanjutkan dengan gathering dan touring bersama para riders Yamaha se-Jambi.

Touring berlangsung meriah dengan rute mengelilingi sejumlah kawasan di Kota Jambi.

Kegiatan kemudian ditutup dengan gathering di Forestree Cafe and Resto yang diisi dengan hiburan, ramah tamah, serta mempererat hubungan antar komunitas motor Yamaha di Jambi.

Momentum tersebut menjadi simbol semakin kuatnya solidaritas komunitas Yamaha di Jambi sekaligus upaya membangun citra positif komunitas otomotif yang aktif, tertib, dan dekat dengan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi melakukan berbagai persiapan dalam menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Selain pelaksanaan Salat Iduladha, Pemkot Jambi juga menyiapkan ratusan hewan kurban yang akan didistribusikan kepada masyarakat di berbagai wilayah Kota Jambi.

Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan pelaksanaan Salat Iduladha tahun ini dijadwalkan berlangsung di Lapangan Kantor Wali Kota Jambi.

“Insyaallah Pemerintah Kota Jambi akan melaksanakan Salat Iduladha di Lapangan Kantor Wali Kota Jambi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan khidmat,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, tahun ini Pemkot Jambi menyiapkan total 185 hewan kurban yang terdiri dari 157 ekor sapi, 3 ekor kerbau dan 25 ekor kambing.

Menurutnya, seluruh hewan kurban tersebut telah mulai didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di sejumlah wilayah Kota Jambi.

“Alhamdulillah tahun ini Pemerintah Kota Jambi menyiapkan 185 hewan kurban yang terdiri dari sapi, kerbau dan kambing untuk masyarakat,” katanya.

Selain pendistribusian ke masyarakat, khusus di lingkungan Kantor Wali Kota Jambi juga akan dilakukan pemotongan 16 ekor sapi kurban.

Hewan kurban tersebut berasal dari Wali Kota Jambi, Wakil Wali Kota serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

“Di Kantor Wali Kota Jambi akan dipotong 16 ekor sapi kurban yang berasal dari saya, Wakil Wali Kota dan beberapa kepala OPD,” tambah Maulana.

Untuk mendukung pendistribusian daging kurban, Pemkot Jambi juga menyiapkan sebanyak 1.645 kupon pembagian daging kurban.

Daging kurban tersebut nantinya akan dibagikan kepada tenaga harian lepas (PHL), cleaning service, petugas keamanan serta masyarakat yang membutuhkan.

“Kupon yang disiapkan sebanyak 1.645 lembar untuk pembagian daging kurban kepada PHL, cleaning service, security dan masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

Melalui program kurban tersebut, Pemerintah Kota Jambi berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat terus terjaga dalam momentum Hari Raya Iduladha 2026.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jambi menggelar Fashion Show Batik Jambi dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Pemerintah Kota Jambi dan HUT Kota Jambi Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut menampilkan berbagai kreasi busana dengan motif khas Batik Jambi yang dipadukan sentuhan modern dan elegan.

Penampilan para peserta di atas catwalk sukses menarik perhatian masyarakat dan tamu undangan yang hadir.

Beragam corak dan desain batik khas daerah tampil memukau, memperlihatkan bahwa Batik Jambi mampu mengikuti perkembangan tren fashion tanpa meninggalkan nilai budaya dan identitas lokal.

Suasana semakin semarak saat sesi eksebisi Wali Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi bersama jajaran pejabat Pemerintah Kota Jambi turut tampil mengenakan busana batik khas Jambi dengan berbagai motif unik dan menarik.

Kepala Disperindag Kota Jambi, Nella Ervina, mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah nyata untuk terus membudayakan penggunaan Batik Jambi di tengah masyarakat.

“Melalui fashion show ini kami ingin Batik Jambi semakin dikenal dan dicintai masyarakat. Kreativitas yang ditampilkan para peserta menunjukkan bahwa batik bisa tetap modern tanpa meninggalkan nilai tradisinya,” ujar Nella Ervina.

Ia menegaskan, Disperindag Kota Jambi akan terus mendukung pengrajin dan pelaku UMKM batik agar produk lokal memiliki daya saing yang lebih kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa Batik Jambi kini semakin dikenal luas dan memiliki tempat tersendiri di dunia fashion.

“Batik Jambi saat ini sudah mendunia. Karena itu kita harus terus menjaga, melestarikan, sekaligus bangga menggunakan produk khas daerah sendiri,” kata Maulana.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi juga mengajak masyarakat untuk semakin mencintai produk lokal, khususnya batik khas Jambi yang kini memiliki motif semakin beragam dan inovatif.

Menurutnya, penggunaan Batik Jambi oleh pejabat pemerintah hingga berbagai kalangan masyarakat akan memberikan dampak positif bagi perkembangan industri batik daerah dan para pengrajinnya.

“Kita ingin Batik Jambi semakin eksklusif dan semakin dikenal luas. Ini juga bentuk dukungan terhadap para pengrajin lokal agar terus berkembang,” ujarnya.

Fashion Show Batik Jambi tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT Kota Jambi Tahun 2026 sekaligus momentum memperkuat promosi budaya dan produk unggulan daerah kepada masyarakat luas.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  — Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat upaya perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

Salah satunya melalui kerja sama dengan Karunia Global School (KGS) dalam program pendidikan seksual sehat dan ramah anak bagi tenaga pendidik di Kota Jambi.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Jambi, Yayasan Bina Tuna Sejahtera, Dinas Pendidikan Kota Jambi dan Karunia Global School.

Program ini difokuskan pada pelatihan bagi guru PAUD, SD hingga SMP sebagai langkah pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah.

Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan kerja sama tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran bersama mengenai perlindungan anak sekaligus pendidikan kesehatan reproduksi yang aman dan sesuai usia.

“Kerja sama ini dilakukan untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap siswa serta memberikan pendidikan kesehatan reproduksi yang aman dan nyaman di lingkungan sekolah,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, Karunia Global School selama ini telah menerapkan program pendidikan seksual sehat dengan modul pembelajaran yang dinilai sesuai standar perlindungan anak.

Menurutnya, pengalaman dan sistem pembelajaran yang sudah berjalan di KGS akan dikembangkan ke sekolah-sekolah lain di Kota Jambi agar tenaga pendidik memiliki pemahaman yang sama terkait pendidikan reproduksi dan perlindungan anak.

“Di KGS program ini sudah berjalan dengan baik. Karena itu kami ingin ilmu dan pelatihannya dapat diterapkan lebih luas di seluruh sekolah Kota Jambi,” katanya.

Pelatihan nantinya dilakukan secara bertahap untuk guru-guru PAUD, SD dan SMP baik negeri maupun swasta.

Fokus utamanya yakni memberikan pemahaman kepada pendidik tentang cara mengenalkan pendidikan seksual sehat sesuai usia anak sekaligus mencegah kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

“Kami ingin seluruh guru memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana menjaga anak-anak dari potensi kekerasan seksual melalui edukasi yang tepat,” tambah Maulana.

Sementara itu, Ketua Yayasan Bina Tuna Sejahtera, Yudi Limarti, menyatakan pihaknya siap mendukung penuh program Pemerintah Kota Jambi tersebut.

Ia menilai pendidikan seksual sehat sejak dini sangat penting untuk membangun perlindungan anak yang lebih baik di lingkungan pendidikan.

“Kami bersyukur dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Jambi. Pendidikan seksual sehat memang perlu diterapkan sejak dini agar perlindungan terhadap anak semakin optimal,” ujarnya.

Yudi menjelaskan, Karunia Global School sebelumnya telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi terkait pendidikan seksual sehat serta perlindungan anak dari lembaga foundation yang berkompeten di bidang tersebut.

Pengalaman itu, lanjutnya, diharapkan dapat dibagikan kepada sekolah-sekolah lain di Kota Jambi sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang aman, nyaman dan ramah anak.

Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kota Jambi berharap pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dapat semakin diperkuat dengan melibatkan guru sebagai garda terdepan perlindungan anak di lingkungan sekolah.(*)