SEPUCUKJAMBI.ID – Yamaha Racing sedang menyiapkan masa depan pasca-Fabio Quartararo, dan manuver mereka di paddock MotoGP mulai memunculkan nama-nama kejutan.

Selain Francesco Bagnaia, Enea Bastianini disebut-sebut menjadi target penting Yamaha untuk era baru 2027.

Sejak rumor pertama terkait Bagnaia muncul, banyak yang mengira Yamaha hanya fokus pada juara dunia Ducati tersebut.

Namun, di balik layar, Enea Bastianini dari KTM Tech3 Racing ternyata juga masuk radar sebagai calon suksesor Quartararo.

Situasi ini menghadirkan dua opsi strategis bagi Yamaha. Francesco Bagnaia dianggap target utama karena prestise dan pengalaman juara dunia yang dimilikinya.

Bagi Yamaha, Bagnaia bisa menjadi wajah kebangkitan “samurai biru”, sekaligus pemimpin proyek pembangunan ulang YZR-M1 untuk mengatasi masalah kronis performa motor selama beberapa musim terakhir.

Meski demikian, Bagnaia secara resmi tetap setia kepada Ducati hingga kontraknya berakhir.

Sumber di paddock mengungkapkan, pembicaraan dengan Yamaha telah berlangsung “sangat maju”, tetapi membujuk Bagnaia pindah ke Yamaha memerlukan biaya besar, baik secara finansial maupun politik.

Di sisi lain, Enea Bastianini muncul sebagai opsi realistis dan fleksibel.

Pembalap Italia ini memiliki gaya balap agresif, kemampuan adaptasi tinggi, dan pengalaman menang di Grand Prix.

Kontraknya yang tidak terlalu panjang membuatnya lebih mudah diakomodasi Yamaha, sementara performanya terbukti kompatibel untuk fase pembangunan motor baru.

Para analis MotoGP menilai Bastianini bisa lebih cocok dengan Yamaha dibanding Bagnaia, terutama dalam menghadapi tantangan teknis YZR-M1 yang belum sempurna.

Strategi Yamaha jelas: Bagnaia untuk sensasi dan prestise, Bastianini untuk pragmatisme dan hasil konsisten.

Dengan dua rencana cadangan ini, Yamaha berharap bisa menjamin kesinambungan tim jelang musim 2027.

Pasar transfer pembalap MotoGP musim depan tampaknya akan dipengaruhi lebih oleh manuver senyap sejak awal 2026 daripada pergerakan spektakuler musim panas.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Paddock MotoGP kembali dihebohkan rumor besar menjelang diberlakukannya regulasi anyar pada 2027.

Salah satu isu yang paling menyita perhatian adalah kabar bahwa VR46 Racing Team milik legenda MotoGP Valentino Rossi mulai membuka opsi untuk berpisah dengan Ducati dan mempertimbangkan kerja sama baru bersama Aprilia.

Sejak musim MotoGP 2025 resmi berakhir dan memasuki masa jeda musim dingin, perbincangan di lingkungan MotoGP tidak hanya berfokus pada bursa pembalap.

Isu perubahan arah tim dan potensi pergantian pabrikan juga mulai mencuat, terutama menjelang era teknis baru yang akan dimulai pada 2027.

Dalam beberapa pekan terakhir, VR46 Racing Team dikaitkan dengan spekulasi besar terkait masa depannya bersama Ducati.

Tim asal Italia tersebut disebut-sebut tengah mengevaluasi ulang kemitraan mereka dan melirik Aprilia, pabrikan yang performanya terus menunjukkan tren positif.

VR46 Racing Team pertama kali menjejakkan kaki di MotoGP pada 2021.

Sebelumnya, tim ini dikenal luas lewat kiprahnya di Moto3 dan Moto2 dengan nama Sky VR46 Racing Team, yang menjadi wadah pembinaan talenta muda dari VR46 Riders Academy.

Baru pada 2022, VR46 Racing resmi turun di kelas premier sebagai tim satelit Ducati.

Menariknya, di kelas Moto2, mereka sempat menjalin kerja sama dengan Yamaha, menunjukkan fleksibilitas dalam memilih mitra teknis.

Situasi berubah drastis pada 2025 ketika Pramac Racing, yang sebelumnya menjadi tim satelit utama Ducati, memilih hijrah ke Yamaha dengan kontrak jangka panjang.

Keputusan tersebut membuat VR46 Racing otomatis naik status sebagai tim satelit utama Ducati pada musim yang sama.

Namun, status tersebut tidak sepenuhnya diiringi hasil memuaskan. Meski Fabio Di Giannantonio mendapatkan motor spesifikasi pabrikan Ducati GP25, performa VR46 Racing dinilai belum mampu memenuhi ekspektasi.

Sebaliknya, Alex Marquez justru tampil impresif bersama Gresini Racing menggunakan Ducati GP24, hingga akhirnya dipercaya mengendarai Ducati GP26 pada musim 2026.

Penunjukan Gresini Racing sebagai tim pengembangan GP26 memunculkan anggapan bahwa posisi VR46 Racing sebagai tim satelit utama mulai tergeser.

Hal inilah yang memicu spekulasi bahwa tim milik Valentino Rossi mulai mempertimbangkan masa depan di luar Ducati.

Nama Aprilia pun mencuat sebagai kandidat kuat. Pabrikan asal Noale tersebut menutup musim 2025 dengan performa mengesankan, termasuk tiga kemenangan dalam empat seri terakhir.

Marco Bezzecchi bahkan mencatat sejarah sebagai pembalap Aprilia pertama yang finis di tiga besar klasemen akhir MotoGP.

Meski demikian, rumor kepindahan VR46 Racing ke Aprilia langsung ditepis.

Media Italia La Gazzetta dello Sport mengutip pernyataan CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, yang menegaskan bahwa fokus utama Aprilia saat ini adalah melanjutkan proyek bersama Trackhouse Racing.

“Ini hanya sebuah spekulasi menarik untuk dibayangkan, tetapi prioritas kami adalah melanjutkan kerja sama dengan Trackhouse Racing. Saya memiliki hubungan kerja yang sangat baik dengan Davide Brivio dan puas dengan perkembangan tim serta Raul Fernandez,” ujar Rivola.

Alih-alih membicarakan 2027, Aprilia kini tengah memusatkan perhatian pada target besar musim 2026.

Setelah finis sebagai runner-up konstruktor dengan 418 poin, Aprilia secara terbuka menegaskan ambisi untuk menantang dominasi Ducati.

“Pada 2026 kami tidak boleh lagi bersembunyi. Kami harus mencoba memenangkan setiap Grand Prix. Jika bekerja dengan benar, kami percaya bisa menjadi juara,” tegas Rivola.

Ia juga menilai Marco Bezzecchi telah siap menghadapi persaingan sengit melawan Marc Marquez maupun Jorge Martin, yang diharapkan bangkit setelah musim 2025 yang sulit.

Dengan arah proyek jangka panjang Aprilia yang sudah jelas bersama Trackhouse Racing, masa depan VR46 Racing Team masih menjadi tanda tanya besar.

Apakah tim milik Valentino Rossi bersedia melepas status prestisius sebagai tim satelit utama demi membuka babak baru? Jawabannya akan terungkap seiring waktu berjalan.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Bali United sukses mengamankan kemenangan penting saat menjamu Arema FC pada pekan ke-16 Super League 2025/2026.

Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Minggu (4/1/2026) malam, Serdadu Tridatu menang tipis 1-0 lewat gol penentu Kadek Agung.

Sejak menit awal, laga berjalan ketat dengan tempo tinggi.

Arema FC mencoba tampil agresif lebih dulu melalui pergerakan cepat Ian Puleio dan Dedik Setiawan.

Namun, solidnya lini belakang Bali United membuat setiap upaya Singo Edan kerap kandas sebelum masuk area berbahaya.

Peluang emas pertama justru datang dari tuan rumah pada menit ketujuh.

Rahmat Arjuna menginisiasi serangan dari sisi kanan dan mengirimkan umpan matang ke Boris Kopitovic, tetapi penyelesaian akhir sang striker masih melebar tipis dari sasaran.

Pertandingan berlangsung terbuka dengan jual beli serangan di sepanjang babak pertama.

Arema mengancam melalui sepakan jarak jauh Matheus Blade, sementara Bali United mengandalkan bola mati yang dieksekusi Mirza Mustavic.

Meski begitu, kedua tim gagal memecah kebuntuan hingga turun minum.

Kebuntuan akhirnya terpecahkan di awal babak kedua.

Tepat pada menit ke-50, umpan silang presisi Thijmen Goppel disambut sundulan terarah Kadek Agung yang tak mampu dibendung kiper Arema, Lucas Frigeri.

Gol tersebut menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung sengit.

Dalam posisi tertinggal, Arema FC meningkatkan intensitas serangan.

Arkhan Fikri sempat mendapatkan peluang dari luar kotak penalti, namun bola hasil tendangannya masih melambung di atas mistar gawang Mike Hauptmeijer.

Bali United hampir menambah keunggulan pada menit ke-76 lewat aksi Mirza Mustavic.

Sayangnya, peluang tersebut belum mampu mengubah papan skor.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan tuan rumah.

Hasil ini berdampak positif bagi posisi Bali United di klasemen sementara.

Tim asuhan Stefano Cugurra kini mengoleksi 24 poin dan naik ke peringkat kedelapan, sekaligus memperpanjang catatan lima laga tanpa kekalahan.

Sebaliknya, Arema FC masih kesulitan keluar dari tren negatif.

Kekalahan ini membuat Singo Edan belum meraih kemenangan dalam enam pertandingan terakhir dan tertahan di posisi ke-11 dengan 18 poin.

Pada pekan berikutnya, Bali United dijadwalkan melakoni laga tandang melawan PSM Makassar pada Jumat (9/1/2026).

Sementara Arema FC akan berupaya bangkit saat menjamu Persik Kediri, Senin (11/1/2026).(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengeluarkan surat peringatan kepada Hakim Konstitusi Anwar Usman terkait tingkat kehadiran yang dinilai rendah dalam persidangan dan rapat internal Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025.

Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, menyampaikan bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas yudisial selama satu tahun, ketidakhadiran Anwar Usman menjadi perhatian serius lembaga pengawas etik.

“Berdasarkan rekapitulasi sidang sepanjang 2025, terdapat 1.093 kali sidang yang menyidangkan 672 permohonan dan menghasilkan 264 putusan,” ujar Palguna, dikutip dari situs resmi MK, Jumat (2/1/2026).

MKMK menegaskan bahwa kehadiran hakim konstitusi dalam persidangan dan rapat permusyawaratan hakim (RPH) merupakan kewajiban mendasar yang tidak bisa dipisahkan dari jabatan.

Ketidakhadiran yang berulang dinilai berpotensi mengganggu efektivitas kerja lembaga serta proses pengambilan putusan.

Surat peringatan itu dituangkan secara resmi dengan nomor 41/MKMK/12/2025 yang ditujukan kepada Anwar Usman.

Palguna menjelaskan, surat ini memantau pelaksanaan kode etik, khususnya terkait kehadiran hakim dalam sidang dan rapat internal.

“Peringatan ini bersifat etik dan tidak terkait dengan substansi perkara atau putusan yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi,” tambah Palguna.

Hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi belum memberikan keterangan rinci mengenai alasan ketidakhadiran Anwar Usman dalam sejumlah agenda persidangan dan rapat.

Namun, MKMK menegaskan bahwa akumulasi ketidakhadiran tetap harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme etik yang berlaku.

Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dikenal memiliki hubungan keluarga dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

MKMK menekankan bahwa pengawasan etik dilakukan secara objektif, tanpa mempertimbangkan latar belakang personal maupun relasi kekuasaan.

Kasus ini kembali menyoroti peran MKMK sebagai penjaga etik hakim konstitusi, di tengah tuntutan publik akan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan konstitusional.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi mencatat capaian signifikan pada layanan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) serta izin tinggal dan status keimigrasian sepanjang periode berjalan.

Total perlintasan orang mencapai 22.256, jauh melebihi target 1.000 orang selama tahun 2025.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Jambi, Petrus Teguh Afrianto, menyampaikan bahwa hasil ini mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat serta efektivitas layanan di TPI.

“Pencapaian ini menjadi bukti kerja keras seluruh jajaran, sekaligus menunjukkan peran penting TPI dalam memfasilitasi mobilitas legal warga dan pekerja migran,” kata Petrus Teguh Afrianto.

Kantor Wilayah Imigrasi Jambi memiliki tiga Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yaitu TPI Jambi (DJM), TPI Kuala Tungkal (KTK) dan TPI Muara Sabak (MSK).

Berdasarkan data, dari target keberangkatan 1.000 orang, realisasinya mencapai 10.529 keberangkatan dan 11.727 kedatangan, sehingga total perlintasan orang mencapai 22.256 orang.

Selain perlintasan, Ditjen Imigrasi Jambi juga menangani izin tinggal dan status keimigrasian, dengan rincian layanan:

• ITK (Baru & Perpanjangan): 79 permohonan

• ITAS (Baru & Perpanjangan): 114 permohonan

• ITAP: 4 permohonan

• MREP: 13 permohonan

• SKIM: 1 permohonan

• Dahsuskim/Affidavit: 8 permohonan

• EPO: 47 permohonan

• MREP Tidak Kembali: 23 permohonan

• Penolakan Mutasi Sponsor: 1 permohonan

• Alih Status: 42 permohonan

• Mutasi Alamat: 22 permohonan

• Perubahan Nomor Paspor: 9 permohonan

Total layanan yang tercatat 363 permohonan dari target 630 permohonan, menunjukkan masih adanya ruang untuk peningkatan layanan.

Petrus Teguh Afrianto menegaskan bahwa Ditjen Imigrasi Jambi terus meningkatkan layanan publik.

Terutama pada proses izin tinggal dan pengawasan perlintasan orang agar sesuai regulasi nasional.

“Kami mengimbau masyarakat dan pihak terkait untuk mempersiapkan dokumen lengkap sehingga proses di TPI maupun izin tinggal bisa lebih cepat dan lancar,” ujarnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi baru sejak awal Januari 2026 terus menjadi sorotan publik.

Pemerintah dan DPR menyebut regulasi ini sebagai tonggak penting reformasi hukum nasional.

Sementara sejumlah akademisi dan kelompok masyarakat sipil menyoroti pasal-pasal yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyambut berlakunya KUHP dan KUHAP baru sebagai capaian bersejarah setelah perjalanan panjang reformasi hukum.

“Terkait berlakunya KUHP dan KUHAP baru, kami menyambutnya dengan haru dan sukacita. Perjuangan panjang mengganti KUHP warisan Belanda dan KUHAP warisan Orde Baru akhirnya terlaksana setelah 29 tahun reformasi,” kata Habiburokhman saat dihubungi, Jumat (2/1/2026).

Ia menilai pembaruan ini menandai perubahan mendasar dalam wajah hukum pidana nasional.

“Hukum kita memasuki babak baru, bukan lagi sebagai alat represif kekuasaan, tetapi sebagai sarana rakyat mencari keadilan. Pembaharuan KUHP dan KUHAP seharusnya sudah dilakukan di awal reformasi, namun selalu menghadapi rintangan,” ucapnya.

KUHP Baru dan Pendekatan Modern

KUHP baru menggantikan aturan pidana warisan kolonial Belanda yang berlaku lebih dari satu abad.

Pemerintah menyatakan pembaruan ini menyesuaikan hukum pidana dengan nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, serta prinsip hak asasi manusia.

Selain itu, KUHP baru mengedepankan pemidanaan modern, termasuk keadilan restoratif dan alternatif sanksi non-penjara.

Meski demikian, sejumlah pasal memicu kontroversi.

Ketentuan yang mengatur moralitas, seperti hubungan seksual di luar perkawinan dan hidup bersama tanpa ikatan nikah, dinilai mencampuri ranah privat warga negara.

Meski delik aduan yang hanya dapat diproses atas laporan pihak keluarga tertentu, kritik tetap muncul karena dianggap membuka ruang kriminalisasi kehidupan pribadi.

Pasal terkait penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, dan lembaga negara juga menuai kekhawatiran.

Rumusan pasal yang multitafsir dikhawatirkan dapat membatasi kebebasan berekspresi, khususnya bagi warga yang ingin menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Kontroversi KUHAP Baru

Beberapa organisasi masyarakat sipil menyoroti KUHAP baru yang berpotensi menguatkan kewenangan aparat penegak hukum tanpa pengawasan memadai.

Selain itu, aturan pelaksana dinilai belum sepenuhnya siap saat regulasi mulai diterapkan, sehingga menimbulkan kekhawatiran praktik hukum di lapangan.

Pemerintah dan DPR menegaskan bahwa penerapan KUHP dan KUHAP baru akan terus dievaluasi.

Pengawasan publik dianggap penting agar reformasi hukum pidana benar-benar berjalan sesuai tujuan: menghadirkan sistem hukum yang adil, humanis, dan berpihak pada masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M menyampaikan perkembangan terbaru Program Kampung Tangguh, khususnya dalam upaya pengendalian banjir di Kota Jambi.

Program strategis ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam membangun kota yang lebih aman, tertata, dan berkelanjutan.

Dalam keterangannya, Wali Kota Maulana menjelaskan bahwa pada tahap pertama, pemerintah telah berhasil membebaskan lahan seluas 3,9 hektare.

Seluruh lahan tersebut kini telah bersertifikat dan resmi menjadi milik Pemerintah Kota Jambi.

Tahap kedua pembangunan akan dilanjutkan pada awal tahun 2026, dengan target pembebasan lahan dan pembangunan danau retensi seluas 9 hektare.

Danau tersebut dirancang untuk menampung luapan air dari sistem Sungai Asam, yang selama ini menjadi salah satu titik rawan banjir.

“Danau ini nantinya tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir, tetapi juga akan dikembangkan menjadi kawasan wisata dan ruang publik baru bagi masyarakat Kota Jambi,” jelas Wali Kota Maulana.

Ganti Rugi Lahan Diserahkan Secara Simbolis

Sebelumnya, pada Selasa (30/12/2025), Wali Kota Jambi secara simbolis menyerahkan ganti rugi lahan kepada masyarakat terdampak.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Wali Kota Maulana, didampingi Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A.

Pada tahap awal ini, ganti rugi diberikan kepada 13 pemilik lahan dari total 17 sertifikat bidang tanah. Secara keseluruhan.

Tercatat terdapat 51 sertifikat tanah dengan luas total mencapai 9 hektare yang akan dibebaskan untuk mendukung proyek pengendalian banjir tersebut.

Wali Kota Maulana menyampaikan bahwa, pada tahap awal ini, lahan seluas 3,1 hektare telah diselesaikan pembayaran ganti kerugiannya.

Pendanaan berasal dari APBD Kota Jambi dan APBD Provinsi Jambi.

“Hari ini 3,1 hektare tanah telah dibayarkan. Insya Allah pada Januari sisanya akan dibayarkan melalui APBN,” kata dia.

“Sehingga proses pembangunan dapat segera dikebut dan ditargetkan selesai pada September tahun depan,” ujar Maulana.

Maulana juga menegaskan bahwa untuk menjaga keseimbangan tata air Kota Jambi, diperlukan setidaknya empat kolam atau danau retensi yang terintegrasi dalam sistem pengendalian banjir.

“Setelah tahapan ini selesai, secara bertahap kami akan kembali bersurat untuk meminta dukungan lanjutan melalui Sistem Kenali,” sebutnya.

Hingga saat ini, pengerjaan Sistem Sungai Asam telah berjalan sepanjang 2,8 kilometer.

Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi dampak banjir secara signifikan.

“Dengan pengerjaan dan upaya ini, kami sampaikan bahwa banjir memang tidak bisa dihilangkan 100 persen, tetapi diperkirakan dapat mengurangi dampaknya hingga 60 persen,” pungkas Wali Kota Maulana.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi menjelaskan bahwa proses pembayaran ganti rugi untuk tahap selanjutnya masih menunggu persetujuan dari kementerian terkait.

“Kurang lebih masih ada 5,1 hektare lahan yang belum dibayarkan,” ujarnya singkat.

Sebagai informasi, dalam rangka pengadaan tanah pembangunan drainase utama dan revitalisasi drainase Sungai Asam, Pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan anggaran sebesar Rp75 miliar.

Anggaran tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Pusat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta Polisi mengusut tuntas dugaan aksi teror dan intimidasi yang menimpa sejumlah aktivis serta pemengaruh (influencer) yang menyampaikan kritik di ruang publik.

Pigai menilai, praktik teror semacam itu berpotensi mengganggu hak kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.

“Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui apa motifnya dan siapa pelakunya,” ujar Pigai dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Pigai menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan pilar penting dalam kehidupan demokrasi.

Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini berada dalam kondisi ruang demokrasi yang terbuka.

Di mana setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan kritik terhadap kebijakan publik.

“Saat ini kita menikmati surplus demokrasi, yakni hak berpendapat atas pikiran dan perasaan yang dijamin tanpa adanya protokol lalu lintas,” kata Pigai.

Dalam situasi demokrasi yang terbuka tersebut, Pigai menilai tidak seharusnya ada pihak yang melakukan intimidasi atau teror hanya karena perbedaan pandangan.

Ia mengingatkan bahwa, jika praktik teror dibiarkan, hal itu dapat menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat dan berpotensi membungkam partisipasi publik.

Sejumlah aktivis dan influencer sebelumnya melaporkan adanya aksi teror setelah menyuarakan kritik, khususnya terkait penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera.

Bentuk teror yang dilaporkan beragam, mulai dari pengiriman bangkai hewan ke rumah korban, perusakan kendaraan, hingga ancaman melalui pesan digital.

Menanggapi berbagai tudingan yang mengaitkan pemerintah dengan aksi teror tersebut, Pigai menegaskan bahwa, hingga saat ini tidak terdapat bukti yang mengarah pada keterlibatan negara.

“Tidak mungkin institusi, apalagi negara, menghalangi kebebasan berpendapat,” tegas Pigai.

Meski demikian, Pigai juga mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi harus dijalankan secara bertanggung jawab.

Ia menekankan pentingnya menyampaikan kritik secara rasional, objektif, dan tidak menyerang kehormatan pribadi maupun institusi.

“Kritik boleh, tetapi harus disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak menyerang kehormatan pribadi atau institusi,” ujarnya.

Pigai berharap kepolisian dapat bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam menangani laporan teror tersebut.

Ia menegaskan bahwa, pengusutan yang tuntas menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan hak asasi manusia.

Serta menjaga ruang publik tetap aman bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritik tanpa rasa takut.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi mencatat capaian kinerja signifikan dalam layanan dokumen perjalanan sepanjang periode berjalan.

Total 46.562 paspor berhasil diterbitkan, atau 117 persen dari target 35.634 paspor yang ditetapkan.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Jambi, Petrus Teguh Afrianto, menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keimigrasian.

Khususnya dokumen perjalanan luar negeri.

“Capaian ini merupakan hasil optimalisasi layanan, termasuk pemanfaatan paspor elektronik serta inovasi layanan percepatan yang semakin diminati masyarakat,” ujar Petrus Teguh Afrianto.

Berdasarkan data Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian (Doklanintaltuskim), dari total paspor yang diterbitkan:

• Paspor Elektronik: 37.696 dokumen

• Paspor Biasa: 8.866 dokumen

Dominasi paspor elektronik menunjukkan pergeseran preferensi masyarakat terhadap dokumen perjalanan yang lebih aman dan berstandar internasional.

Selain layanan reguler, Ditjen Imigrasi Jambi juga mengoptimalkan layanan inovatif, di antaranya:

• Paspor 1 Hari Jadi: 1.265 pemohon

• Eazy Paspor: 2.815 pemohon

Kedua layanan tersebut dinilai efektif dalam mempercepat proses penerbitan sekaligus mendekatkan layanan ke masyarakat.

“Layanan Eazy Paspor dan paspor percepatan menjadi solusi bagi masyarakat dengan kebutuhan mendesak, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tambah Petrus.

Di sisi lain, Imigrasi Jambi juga mencatat 267 permohonan paspor yang ditunda, dengan sejumlah alasan administratif dan substantif, antara lain:

• Terindikasi PMI Non Prosedural: 26 permohonan

• Data dukung tidak lengkap: 40 permohonan

• Duplikasi data: 168 permohonan

• Salah jenis permohonan: 31 permohonan

• Kode billing tidak keluar: 2 permohonan

Penundaan dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan kehati-hatian agar penerbitan paspor sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Petrus Teguh Afrianto menegaskan bahwa Ditjen Imigrasi Jambi berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan, baik dari sisi kecepatan, transparansi, maupun keamanan dokumen.

“Kami mengimbau masyarakat untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian jenis permohonan agar proses penerbitan paspor berjalan lancar,” pungkasnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara terkait laporan dugaan hilangnya dana milik sejumlah member di platform perdagangan aset kripto Indodax.

Regulator menyatakan saat ini proses penelusuran masih berlangsung dan OJK masih menunggu hasil investigasi internal yang dilakukan oleh manajemen Indodax sebelum menyampaikan kesimpulan resmi kepada publik.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanggil manajemen Indodax untuk meminta klarifikasi atas laporan yang beredar.

OJK juga memfasilitasi pertemuan guna menggali informasi dari kedua belah pihak.

Menurut Hasan, hingga saat ini masih terdapat perbedaan keterangan antara laporan yang disampaikan oleh nasabah dengan penjelasan dari pengelola platform.

“Sudah kami panggil, sudah kami fasilitasi. Saat ini masih ditelusuri oleh manajemen Indodax terkait apa yang sebenarnya terjadi,” kata Hasan kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Nanti kami dengarkan hasilnya dan akan kami sampaikan ke publik jika sudah ada kejelasan, karena memang masih ada dua versi, dari sisi nasabah dan dari sisi pengurus Indodax,” ujarnya.

Hasan menegaskan bahwa OJK belum dapat menarik kesimpulan apa pun, baik terkait penyebab kejadian maupun besaran dana yang diduga hilang.

Regulator memilih menunggu hasil investigasi internal Indodax agar persoalan dapat dipahami secara utuh, objektif, dan berbasis data.

Isu dugaan dana member lenyap ini mencuat setelah sejumlah pengguna Indodax menyampaikan keluhan melalui media sosial dan pemberitaan media massa.

Beberapa laporan menyebutkan adanya klaim kehilangan dana hingga ratusan juta rupiah tanpa disertai riwayat transaksi yang diketahui oleh pemilik akun.

Namun demikian, OJK menegaskan bahwa angka-angka tersebut belum dapat diverifikasi secara resmi.

Di sisi lain, manajemen Indodax sebelumnya menyampaikan bahwa sistem internal platform berada dalam kondisi normal dan tidak ditemukan indikasi gangguan sistemik.

Pihak Indodax menduga laporan yang muncul berpotensi berkaitan dengan faktor eksternal, seperti phishing, malware, atau bentuk rekayasa sosial yang menargetkan akun pengguna secara individual.

OJK menekankan pentingnya transparansi dari pihak Indodax dalam menyampaikan hasil investigasi kepada regulator maupun publik.

OJK juga memastikan akan terus melakukan pengawasan guna menjamin perlindungan konsumen di sektor aset keuangan digital, seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi kripto.

Selain itu, OJK mengimbau masyarakat agar lebih waspada dalam menjaga keamanan akun, antara lain dengan mengaktifkan autentikasi berlapis.

Tidak sembarangan mengakses tautan mencurigakan, serta menjaga kerahasiaan data pribadi dan kredensial akun.

OJK memastikan perkembangan lebih lanjut terkait kasus ini akan disampaikan kepada publik setelah hasil investigasi dari Indodax diterima dan diverifikasi secara menyeluruh.(*)