Satlantas Polres Bungo Perketat Ramp Check Bus Jelang Libur Nataru

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Satlantas Polres Bungo memperketat pemeriksaan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan bus pariwisata melalui kegiatan ramp check.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasatlantas Polres Bungo, IPTU Ahmad Nur Azizy, bekerja sama dengan petugas Kementerian Perhubungan dan Jasa Raharja.

“Ramp check ini adalah langkah preventif menyambut libur Nataru. Tidak ada kompromi soal keselamatan penumpang. Semua kondisi teknis kendaraan hingga dokumen harus laik jalan,” tegas IPTU Azizy.

Dalam pemeriksaan, puluhan bus diperiksa secara menyeluruh, mulai dari sistem pengereman, kondisi ban, lampu, wiper, hingga kelengkapan alat keselamatan lainnya.

Selain itu, dokumen kendaraan seperti Kartu KIR, izin trayek, dan persyaratan operasional juga dicek agar seluruh armada siap beroperasi dengan aman.

Kasatlantas menekankan bahwa pemeriksaan ini tidak hanya sebatas mengecek kendaraan.

Tetapi juga memberikan edukasi kepada sopir dan awak bus mengenai pentingnya menjaga kelayakan armada sepanjang libur panjang.

“Kegiatan ini diharapkan menjadi rutinitas, bukan hanya menjelang libur panjang, untuk menekan potensi kecelakaan lalu lintas,” tambah IPTU Azizy.

Ia menegaskan, tindakan tegas akan diberikan kepada armada yang tidak memenuhi standar keselamatan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat pengguna transportasi publik.

“Keselamatan penumpang adalah prioritas utama. Semua pihak harus bekerja sama agar transportasi tetap aman dan nyaman,” pungkasnya.

Kegiatan ramp check ini menjadi bagian dari upaya Satlantas Polres Bungo dalam meningkatkan kesadaran sopir dan operator bus.

Sekaligus memastikan bahwa armada yang beroperasi di wilayah Bungo laik jalan dan siap menghadapi arus mudik dan libur Natal Tahun Baru.(*)




Ramp Check Bus AKAP dan Pariwisata, Kepala Terminal Muara Bungo Ingatkan Kelaikan Armada

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Terminal Tipe A Muara Bungo melakukan pemeriksaan menyeluruh (ramp check) terhadap bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan bus pariwisata.

Kepala Terminal, Charles, menegaskan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang selama libur panjang.

“Keselamatan penumpang adalah prioritas utama kami. Semua armada yang beroperasi harus dalam kondisi laik jalan, baik dari sisi dokumen maupun kelengkapan teknis kendaraan,” ujar Charles.

Ia menambahkan, ramp check bukan sekadar formalitas, melainkan langkah preventif untuk mencegah kecelakaan dan gangguan keselamatan transportasi.

Ramp check di Terminal Muara Bungo mencakup pemeriksaan administrasi seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, kartu KIR, kartu pengawasan, serta kelengkapan kendaraan.

Pemeriksaan teknis meliputi kondisi ban, rem, lampu, sein, wiper, dan perlengkapan keselamatan lain yang wajib dimiliki bus.

Charles menekankan bahwa, operator bus memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelaikan armada.

“Kami mengingatkan seluruh pengemudi dan operator bus untuk selalu mematuhi aturan, menjaga kondisi kendaraan, serta memastikan dokumen selalu valid. Ini demi keselamatan penumpang dan kelancaran perjalanan,” katanya.

Kasatlantas Polres Bungo, IPTU Ahmad Nur Azizy, menambahkan bahwa ramp check dilakukan secara terpadu dengan petugas Kementerian Perhubungan dan Jasa Raharja.

Namun, Charles menegaskan peran terminal sebagai pengawas langsung armada yang beroperasi di wilayahnya.

“Terminal bertanggung jawab memastikan armada yang masuk dan keluar selalu aman. Kami tidak akan menoleransi bus yang membahayakan penumpang. Pemeriksaan rutin seperti ini harus menjadi budaya, bukan hanya menjelang libur panjang,” jelas Charles.

Ia juga menghimbau masyarakat yang menggunakan transportasi umum untuk aktif melaporkan jika menemukan bus yang tidak memenuhi standar keselamatan.

“Kami mengajak masyarakat menjadi bagian pengawasan. Jika ada kendaraan tidak laik jalan, segera laporkan ke petugas terminal,” pungkasnya.

Ramp check ini menjadi bagian dari langkah preventif menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026.

Sekaligus memperkuat koordinasi antara terminal, Satlantas, dan pihak terkait dalam menjaga keselamatan transportasi publik.(*)




Capai 3.136 Orang! Korban Laka Lantas di Jambi Sepanjang Tahun 2025

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sepanjang tahun 2025, Polda Jambi mencatat 1.875 kasus kecelakaan lalu lintas, meningkat dibandingkan 2024 yang tercatat 1.719 kasus.

Data ini dirilis Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jambi, menunjukkan adanya peningkatan insiden di jalan raya.

Kecelakaan tersebut menelan korban 372 orang meninggal, 317 orang luka berat, dan 2.447 orang luka ringan.

Kerugian material diperkirakan mencapai Rp 8,7 miliar, naik dari Rp 7,4 miliar pada 2024.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Jambi, Kompol Sandy Mutaqqin, menyatakan bahwa minimnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara menjadi faktor dominan peningkatan kasus.

Selain itu, kondisi cuaca ekstrem dan keterbatasan sarana prasarana lalu lintas di beberapa titik rawan juga memengaruhi angka kecelakaan.

“Jumlah kecelakaan memang meningkat, namun korban meninggal justru turun dari 421 orang menjadi 372 orang, atau turun 11,64 persen,” kata dia.

“Faktor utama tetap kesadaran berkendara, ditambah kondisi cuaca dan sarana prasarana yang belum optimal,” ujar Sandy.

Meski jumlah korban luka berat meningkat tipis menjadi 317 kasus dan luka ringan naik signifikan menjadi 2.447 kasus.

Pihak kepolisian menegaskan komitmen memperkuat edukasi, penindakan, dan perbaikan keselamatan lalu lintas di seluruh wilayah Jambi.

Ditlantas Polda Jambi berencana memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, sebagai langkah antisipatif menekan angka kecelakaan di tahun mendatang.

Sandy menambahkan, upaya ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dan keselamatan di jalan, sehingga kasus kecelakaan dapat ditekan lebih rendah pada 2026.(*)




Jangan Jadi Wisata Bencana! Presiden Prabowo Geram, Ingatkan Pejabat Negara

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pejabat negara tidak boleh menjadikan lokasi bencana sebagai ajang wisata bencana.

Pernyataan ini disampaikan saat arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025), di tengah penanganan bencana yang masih berlangsung di beberapa daerah.

Prabowo menyoroti praktik sebagian pejabat dan tokoh publik yang datang ke lokasi bencana hanya untuk pencitraan atau foto-foto tanpa tujuan konkret

“Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan membantu mengatasi masalah. Rakyat di situ jangan dijadikan objek,” tegasnya.

Presiden menegaskan setiap kunjungan ke daerah terdampak bencana harus dilandasi empati dan tanggung jawab.

Serta fokus pada upaya membantu masyarakat secara nyata. Kegiatan pejabat di lokasi bencana seharusnya digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak.

Hingga memastikan bantuan tersalurkan efektif, dan mempercepat pengambilan keputusan di lapangan.

Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya menjaga etika komunikasi publik terkait bencana.

Pejabat diminta menyampaikan informasi faktual, menenangkan, dan berpihak pada korban, tanpa mengeksploitasi penderitaan warga terdampak.

Presiden juga menyatakan komitmennya untuk memantau penanganan bencana secara langsung, minimal satu minggu sekali, agar proses tanggap darurat, pemulihan pascabencana, dan mitigasi bencana berjalan optimal.

Arahan ini menegaskan standar etika bagi pejabat publik dalam merespons bencana: hadir dengan empati, tindakan nyata, dan bukan sekadar menunjukkan kehadiran di tengah musibah.(*)




Pemerintah Cabut 22 Izin PBPH, Kawasan Hutan 1 Juta Hektare Dievaluasi

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan resmi mencabut 22 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik sejumlah perusahaan kayu dan pemanfaatan hutan di berbagai wilayah Indonesia.

Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025), sebagai bagian dari upaya penertiban izin kehutanan yang bermasalah.

Raja Juli menjelaskan bahwa pencabutan izin mencakup luasan lebih dari 1 juta hektare kawasan hutan yang tersebar di berbagai provinsi, termasuk Pulau Sumatera.

Langkah ini diambil setelah evaluasi kepatuhan pemegang izin, khususnya terkait pengelolaan lingkungan, kewajiban administrasi, dan dampak pemanfaatan hutan terhadap masyarakat sekitar.

Keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan penegakan aturan tegas terhadap perusahaan yang lalai atau menyalahgunakan izin.

Presiden menilai kerusakan hutan berpotensi memperbesar risiko bencana alam, seperti banjir dan longsor, serta mengancam keselamatan warga.

Dalam beberapa waktu terakhir, wilayah Sumatera dilanda bencana hidrometeorologi.

Pemerintah menilai faktor cuaca ekstrem diperparah oleh menurunnya kualitas tutupan hutan.

Penertiban izin PBPH menjadi strategi penting untuk memperkuat mitigasi bencana jangka panjang.

Menteri Kehutanan menegaskan pencabutan izin PBPH dapat diikuti langkah hukum tambahan.

Pemerintah akan melakukan pengawasan ketat dan tidak segan menjatuhkan sanksi administratif maupun pidana jika ditemukan pelanggaran berat dalam pengelolaan kawasan hutan.

Selain itu, kawasan hutan yang izinnya dicabut akan dievaluasi untuk menentukan pengelolaan selanjutnya.

Pemerintah membuka opsi pengembalian fungsi hutan sebagai hutan lindung atau pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Langkah pencabutan 22 izin PBPH ini merupakan bagian dari reformasi tata kelola kehutanan nasional.

Sekaligus menegaskan komitmen pemerintah menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.

Serta memastikan hutan tetap berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan perlindungan masyarakat.(*)




JKN Dorong Indonesia Capai UHC, Fokus Efisiensi dan Perlindungan Masyarakat

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Indonesia berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC), tidak hanya karena percepatan kepesertaan.

Tetapi juga kemampuan negara memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan kapan pun dan di mana pun tanpa hambatan teknis maupun biaya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyatakan bahwa program JKN merupakan ambisi besar negara untuk menghadirkan layanan kesehatan yang adil dan merata.

Dengan kepesertaan lebih dari 98%, tantangan terbesar kini adalah inflasi alat kesehatan dan meningkatnya penyakit berbiaya tinggi.

“Efisiensi dalam penyelenggaraan JKN penting tanpa menurunkan kualitas layanan di fasilitas kesehatan,” kata Pratikno.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan bahwa UHC adalah investasi bangsa untuk kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Kesehatan bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi fondasi negara yang kuat dan sejahtera.

Sementara itu, mantan Ketua Pansus RUU BPJS, Ahmad Nizar Shihab, menekankan bahwa UHC sejatinya memastikan layanan kesehatan mudah diakses dan tidak membuat masyarakat jatuh miskin karena biaya berobat.

Nizar juga menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan ditempatkan langsung di bawah Presiden untuk menjaga independensi dan koordinasi lintas kementerian, sehingga tata kelola jaminan sosial tetap stabil.

Inti sistem jaminan sosial Indonesia, menurut Nizar, adalah gotong royong. Negara menanggung iuran warga kurang mampu, sementara masyarakat mampu saling membantu.

“Dengan UHC, tidak ada orang Indonesia yang dibiarkan menderita karena sakit,” ujarnya.

Pada momentum World UHC Day, Nizar berharap pencapaian UHC mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat sarana dan prasarana kesehatan.

Sehingga akses layanan bagi seluruh masyarakat semakin mudah.(*)




DPR Minta OJK Hapus Aturan Penagihan Utang oleh Pihak Ketiga

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, kembali meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghapus peraturan penagihan utang oleh pihak ketiga.

Permintaan ini muncul setelah sejumlah kasus penagihan utang berujung tindak pidana dan menelan korban jiwa, salah satunya di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Kamis (11/12/2025).

Abdullah menilai Peraturan OJK (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tidak efektif dan berpotensi disalahgunakan.

Ia menegaskan bahwa UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak memberikan mandat langsung bagi pihak ketiga untuk melakukan penagihan utang, melainkan hanya kepada kreditur.

Politikus yang akrab disapa Abduh menegaskan bahwa OJK harus bertanggung jawab penuh.

Tidak cukup hanya membuat regulasi, OJK perlu melakukan pengawasan ketat dan mitigasi risiko agar penagihan utang tidak menimbulkan pelanggaran hukum.

Abdullah mendesak agar penagihan utang dikembalikan sepenuhnya kepada kreditur atau pelaku usaha jasa keuangan, tanpa melibatkan pihak ketiga

Ia juga menyinggung kasus penagihan utang dengan ancaman dan kekerasan di Jalan Juanda, Depok pada Sabtu (13/12/2025).

“Kembalikan penagihan utang kepada pelaku usaha jasa keuangan tanpa pihak ketiga. Perbaiki tata kelola penagihan utang dengan fokus pada perlindungan konsumen dan hak pelaku usaha, serta minim celah tindak pidana,” tegas Abdullah.

Selain itu, Abdullah meminta OJK bersama kepolisian untuk menindak tegas pelaku usaha jasa keuangan yang melakukan penagihan utang secara melanggar hukum, dengan sanksi baik etik maupun pidana.(*)




Penemuan Bayi di Kerinci, Warga dan Polisi Sigap Memberikan Pertolongan

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Warga Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, digemparkan oleh penemuan seorang bayi laki-laki yang ditinggalkan di pinggir jalan, Selasa (16/12/2025) pagi.

Bayi ditemukan sekitar pukul 08.00 WIB oleh Jendra Deli, warga setempat, saat hendak menuju kebun.

Ia melihat bayi tergeletak di pinggir jalan setapak yang biasa dilalui warga.

Di lokasi penemuan, ditemukan juga secarik kertas yang berisi pesan agar bayi dirawat dan dijaga seperti anak sendiri.

Hingga saat ini, identitas orang tua bayi masih belum diketahui. Kejadian ini segera dilaporkan ke Polsek Gunung Kerinci, yang langsung menindaklanjuti penanganan bayi.

Bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bukit Tengah untuk mendapatkan perawatan medis. Tenaga medis menyatakan bayi sehat, dengan berat badan 4,2 kilogram dan panjang 48 sentimeter.

Sementara itu, personel Polres Kerinci, Aipda Riki Ruswan, terlihat membantu menghangatkan bayi dengan kontak langsung sebelum penanganan medis dilakukan, menunjukkan kepedulian petugas terhadap keselamatan bayi.

IPTU DS Sintijak, Kasi Humas Polres Kerinci, menegaskan bahwa seluruh proses penanganan kasus ini mengutamakan pendekatan humanis dan perlindungan maksimal bagi anak.

Polres Kerinci juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kerinci serta Pemerintah Desa Mukai Tinggi untuk langkah lanjutan, termasuk administrasi dan penempatan bayi di tempat aman.

Selama tujuh hari ke depan, bayi akan dirawat di Rumah Sakit Bukit Tengah sebelum diserahkan ke Dinas Sosial sesuai prosedur yang berlaku.

Polisi juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi mengenai orang tua bayi agar segera melapor, demi kepentingan terbaik bagi sang bayi.

Kejadian ini menimbulkan keprihatinan warga setempat.

Banyak yang berharap bayi akan segera mendapatkan keluarga asuh atau penanganan yang tepat agar tetap sehat dan terlindungi.

Penemuan bayi di Kerinci ini kembali menjadi pengingat pentingnya kepedulian sosial dan perlindungan anak dalam masyarakat.(*)




Sinsen Jambi Fasilitasi Generasi Muda Lewat Pemagangan Nasional Batch

JAMBI , SEPUCUKJAMBI.ID – PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen), Main Dealer sepeda motor Honda di Provinsi Jambi, kembali menggelar On Boarding Program Pemagangan Nasional Batch 3 yang diinisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Program ini menjadi bagian dari komitmen Sinsen dalam mendukung peningkatan kompetensi generasi muda melalui pengalaman kerja langsung di dunia industri.

Kegiatan on boarding Batch 3 dilaksanakan pada Senin, 15 Desember 2025, dan diikuti oleh lima peserta terpilih dari berbagai perguruan tinggi.

Para peserta akan menjalani masa pemagangan di sejumlah divisi sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi masing-masing.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan oleh manajemen Sinsen, dilanjutkan dengan pengenalan profil perusahaan, struktur organisasi, serta budaya kerja yang diterapkan.

Peserta juga mengikuti office tour untuk mengenal area kerja dan fasilitas perusahaan, serta menyaksikan sambutan resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia secara daring.

Supervisor Human Resource Development Sinsen, Rendy Saputra, menyampaikan bahwa pelaksanaan Batch 3 ini merupakan bentuk konsistensi perusahaan dalam mendukung program strategis pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

“Melihat dampak positif dari pelaksanaan Batch sebelumnya, Sinsen kembali membuka kesempatan belajar bagi generasi muda. Program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman kerja yang aplikatif sekaligus membentuk karakter profesional sejak dini,” ujarnya.

Salah satu peserta Pemagangan Nasional Batch 3, Zahrani Fitri Annisa, mengaku antusias mengikuti program tersebut.

Menurutnya, proses on boarding yang diberikan membantu peserta memahami lingkungan kerja dan sistem perusahaan secara menyeluruh.

“Program ini menjadi pengalaman berharga bagi kami. On boarding yang diberikan sangat membantu dalam memahami dunia kerja, dan diharapkan dapat menjadi bekal awal dalam membangun karier ke depan,” ungkapnya.

Melalui Program Pemagangan Nasional Batch 3, Sinsen berharap peserta mampu mengembangkan kompetensi, etos kerja, serta wawasan industri yang relevan.

Perusahaan juga menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif mencetak talenta muda yang unggul dan berdaya saing, khususnya di Provinsi Jambi.(*)




Zodiak Capricorn Hari Ini, Waktu Tepat Ambil Keputusan Penting

SEPUCUKJAMBI.ID – Ramalan zodiak Selasa, 16 Desember 2025, menempatkan Capricorn dalam posisi yang cukup menguntungkan.

Energi positif mengalir dalam berbagai aspek, mulai dari peruntungan hingga keuangan.

Meski demikian, Capricorn tetap dituntut bersikap bijak, terutama dalam mengambil keputusan dan menjaga keharmonisan hubungan.

Capricorn

Peruntungan

Capricorn memasuki fase yang mendukung perkembangan dan kemajuan. Peluang terbuka lebar, baik dalam pekerjaan maupun urusan pribadi.

Selama tujuan sudah jelas, Capricorn disarankan untuk tidak ragu mengambil keputusan. Keraguan justru berpotensi menghambat langkah yang seharusnya bisa melaju lebih cepat.

Keuangan

Kondisi finansial Capricorn terpantau stabil. Pemasukan berjalan lancar dan pengeluaran masih dapat dikendalikan dengan baik.

Situasi ini memungkinkan Capricorn menjaga tabungan tetap aman, asalkan disiplin tetap dipertahankan.

Asmara

Dalam urusan cinta, Capricorn disarankan bersikap lebih fleksibel terhadap pasangan.

Menghindari sikap keras kepala dan membuka ruang diskusi akan membantu menjaga suasana tetap harmonis.

Sikap saling memahami menjadi kunci agar hubungan berjalan lebih hangat dan minim konflik.

Taurus

Peruntungan

Taurus diingatkan untuk lebih terbuka terhadap kritik dan masukan. Meski tidak selalu sejalan dengan prinsip pribadi, sudut pandang orang lain dapat menjadi bahan evaluasi yang berharga.

Keuangan

Pengelolaan keuangan Taurus berada di jalur yang tepat. Konsistensi menjadi faktor utama untuk menjaga kestabilan finansial ke depannya.

Asmara

Janji lama kembali menjadi sorotan. Taurus disarankan menepati komitmen yang pernah diucapkan demi menjaga kepercayaan pasangan dan menghindari kesalahpahaman.

Cancer

Peruntungan

Cancer menghadapi potensi ketegangan di lingkungan kerja. Penyelesaian secara dewasa dan komunikasi yang baik sangat diperlukan agar masalah tidak berlarut.

Keuangan

Tekanan finansial mulai terasa. Cancer perlu lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran agar kondisi keuangan tetap terkendali.

Asmara

Hubungan asmara akan berjalan aman selama Cancer mampu menjaga sikap dan menghargai pasangan. Hindari kecurigaan berlebihan yang dapat memicu konflik emosional.

Ramalan zodiak hari ini mengingatkan pentingnya mengelola emosi, menjaga komunikasi, serta mengambil keputusan dengan pertimbangan matang agar hari berjalan lebih seimbang dan produktif.(*)