JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Airlangga Hartarto memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar secara daring bersama Purbaya Yudhi Sadewa serta Teddy Indra Wijaya, Rabu (25/3/2026).

Rapat yang berlangsung secara virtual tersebut membahas sejumlah isu strategis, terutama terkait kondisi perekonomian nasional dan sektor energi di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Dalam pertemuan itu, pemerintah menyoroti pentingnya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tekanan eksternal.

Sejumlah langkah strategis dibahas guna memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap potensi risiko global.

Selain sektor ekonomi, isu energi juga menjadi fokus utama pembahasan.

Pemerintah menilai perlu adanya langkah antisipatif untuk memastikan pasokan energi tetap aman, sekaligus menjaga stabilitas harga di tengah gejolak geopolitik internasional.

Koordinasi lintas kementerian dan lembaga dinilai menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang efektif.

Dengan sinergi yang kuat, pemerintah diharapkan mampu merespons tantangan secara cepat dan tepat sasaran.

Rapat ini juga mencerminkan upaya proaktif pemerintah dalam memantau perkembangan global serta menyesuaikan kebijakan domestik agar tetap relevan dengan kondisi terkini.

Melalui komunikasi yang intensif antar pemangku kebijakan, pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan ketahanan energi sebagai fondasi utama pembangunan nasional.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Setelah momen Idulfitri berakhir, masyarakat mulai kembali ke kota asal dalam arus balik.

Berbeda dengan perjalanan mudik, fase arus balik kerap terasa lebih melelahkan karena kondisi fisik yang menurun, kepadatan lalu lintas, serta tekanan untuk segera tiba di tujuan.

Bagi pengendara sepeda motor, perjalanan ini menjadi tantangan tersendiri.

Selain menghadapi kondisi jalan yang padat, faktor kelelahan juga dapat memengaruhi konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan perjalanan dengan matang agar tetap aman dan nyaman.

Berikut beberapa tips yang perlu diperhatikan saat arus balik menggunakan sepeda motor:

1. Fleksibel dalam Memilih Rute
Jalur utama biasanya dipadati kendaraan saat arus balik. Pengendara disarankan memanfaatkan informasi lalu lintas terkini untuk mencari jalur alternatif yang lebih lancar, sehingga perjalanan bisa lebih efisien.

2. Pastikan Kondisi Kendaraan Prima
Sepeda motor yang telah digunakan untuk perjalanan mudik perlu dicek kembali sebelum digunakan. Pastikan rem, lampu, ban, dan komponen penting lainnya dalam kondisi baik untuk menghindari risiko di jalan.

3. Perhatikan Kondisi Fisik
Kelelahan menjadi faktor utama yang sering diabaikan. Istirahat yang cukup sebelum berangkat dan berhenti secara berkala saat perjalanan sangat penting untuk menjaga fokus dan keselamatan.

4. Atur Barang Bawaan dengan Bijak
Membawa barang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan saat berkendara. Pastikan barang bawaan tidak menghambat pergerakan.

Jika terlalu banyak, gunakan jasa pengiriman untuk mengurangi risiko.

Arus balik memang identik dengan kepadatan dan perjalanan panjang.

Namun, dengan persiapan yang baik dan kesadaran akan keselamatan, perjalanan dapat dilalui dengan lebih aman.

Pengendara juga diimbau untuk selalu menggunakan perlengkapan berkendara lengkap dan menerapkan prinsip berkendara aman demi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Rencana penyertaan modal dari Pemerintah Kota Jambi kepada Bank Jambi senilai Rp13,1 miliar hingga kini belum menemui kepastian.

Aset yang dijadikan penyertaan modal berupa gedung di kawasan Jambi Timur tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari legalitas hingga kondisi fisik.

Gedung tersebut berdiri di atas lahan seluas 1.815 meter persegi yang sebelumnya sempat bersengketa.

Namun, setelah dilakukan eksekusi pengosongan berdasarkan penetapan pengadilan, lahan tersebut resmi menjadi milik Pemkot Jambi.

Secara nilai, total aset mencapai sekitar Rp13,128 miliar, terdiri dari nilai tanah sebesar Rp2,586 miliar dan bangunan senilai Rp10,542 miliar.

Gedung yang dibangun menggunakan anggaran daerah itu direncanakan untuk operasional Bank Jambi, namun hingga kini belum difungsikan.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan pihaknya belum dapat menyetujui penyertaan modal tersebut sebelum ada kejelasan hukum dan proses yang transparan.

DPRD juga telah melakukan komunikasi dengan lembaga terkait untuk memastikan keabsahan dan nilai aset.

Salah satu saran yang muncul adalah perlunya penilaian ulang secara independen, mengingat adanya potensi penyusutan nilai aset.

Selain persoalan administratif, DPRD juga menyoroti kondisi gedung yang dinilai kurang terawat.

Bahkan, terdapat laporan adanya aksi pencurian di lokasi sebelum proses serah terima resmi dilakukan.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan aset tersebut.

Dalam laporan hasil pemeriksaan, BPK menilai pengamanan dan pemeliharaan gedung belum berjalan optimal.

Gedung yang dibangun pada tahun 2023 itu sebelumnya berada di bawah pengelolaan Dinas PUPR, kemudian dialihkan ke Sekretariat Daerah.

Namun, proses penyerahan kepada Bank Jambi belum dapat dilakukan karena masih menunggu revisi Peraturan Daerah terkait penyertaan modal.

BPK juga mengungkap adanya dugaan pencurian pada Oktober 2024 dengan potensi kerugian mencapai miliaran rupiah.

Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan sejumlah peralatan dan jaringan utilitas telah hilang atau mengalami kerusakan, serta kondisi bangunan yang terbengkalai.

Akibat hal tersebut, sebagian aset direklasifikasi ke dalam kategori aset lain dalam laporan keuangan daerah.

Sementara itu, pihak Bank Jambi menyatakan bahwa keputusan penerimaan aset sepenuhnya bergantung pada kebijakan Pemkot.

Jika aset tersebut tetap diserahkan, pihak bank akan melakukan evaluasi ulang terhadap kondisi gedung yang ada.

DPRD menegaskan bahwa sebelum proses penyerahan dilakukan, Pemkot Jambi harus menyelesaikan perubahan regulasi agar memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Usai libur panjang Idulfitri, Pemerintah Kabupaten Merangin langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah unit pelayanan publik, Rabu (25/03).

Sidak tersebut dipimpin langsung oleh A. Khafidh. Dalam kunjungan ke beberapa instansi, Wabup masih menemukan sejumlah ASN yang belum hadir tepat waktu, bahkan ada yang terlambat masuk kerja.

Uniknya, dalam setiap lokasi yang dikunjungi, Wabup menemukan fenomena yang disebut sebagai “juru penyelamat”, yakni ASN yang hadir dan berusaha menutupi ketidakhadiran rekan kerja lainnya.

Saat melakukan pengecekan, Wabup sempat mempertanyakan keberadaan ASN yang belum hadir.

Jawaban dari petugas menyebutkan bahwa sebagian masih dalam perjalanan, sementara yang lain sedang keluar untuk keperluan tertentu.

Namun, tak lama kemudian, salah satu ASN yang dimaksud akhirnya datang dan langsung menghadap Wabup, memicu suasana cair hingga diwarnai tawa bersama jajaran pejabat yang hadir.

“Ibuk baru datang ya?,” tanya Wabup.

“Iya pak,” jawab ASN.

Sontak Wabup A. Khafidh beserta Kepala OPD pun tertawa.

“Nah ini, selalu ada juru penyelamat. Tadi katanya sudah masuk terus ngisi minyak. Ternyata memang belum datang. Terlambat buk ya?,” tanya Wabup dijawab dengan anggukan sembari tersipu malu.

Dalam sidak tersebut, Wabup didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas Kominfo, Kepala BKPSDMD, Kepala Dinas Kesehatan, serta perwakilan Inspektorat.

Mereka mengunjungi lima unit pelayanan, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abundjani, beberapa puskesmas, Dinas Dukcapil, hingga PDAM Tirta Merangin.

Menurut Wabup, sidak ini dilakukan untuk memastikan kesiapan ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor kesehatan, administrasi, dan layanan air bersih.

Ia menegaskan bahwa secara umum tingkat kehadiran ASN sudah cukup baik, dan pelayanan publik mulai kembali berjalan normal pasca libur panjang.

Sementara itu, Kepala BKPSDMD menjelaskan bahwa sistem kerja ASN saat ini dibagi antara Work From Office (WFO) dan Work From Anywhere (WFA) berdasarkan penugasan dari masing-masing instansi.

“Bagi yang WFO tapi tidak hadir, nanti akan ada teguran dari Kepala Dinas masing-masing yang kemudian disampaikan kepada BKPSDMD,” singkatnya.

ASN yang seharusnya WFO namun tidak hadir akan dikenakan teguran melalui atasan langsung sebelum ditindaklanjuti ke BKPSDMD sebagai bagian dari penegakan disiplin.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Mantan Gubernur Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono serta Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, mencerminkan hubungan yang tetap terjaga dengan baik di tengah dinamika politik nasional.

Juru bicara Anies, Usamah Abdul Aziz, menjelaskan bahwa hubungan antara Anies dengan SBY maupun AHY tetap harmonis, meskipun sempat muncul perbedaan pandangan di masa lalu.

Ia menegaskan bahwa dinamika yang terjadi merupakan hal yang wajar dalam dunia politik dan tidak mengganggu hubungan personal antar tokoh.

Menurutnya, komunikasi yang terjalin tetap berjalan dengan baik.

Pertemuan tersebut disebut berlangsung dalam suasana santai, layaknya kunjungan biasa tanpa agenda formal yang kaku.

Dalam kesempatan itu, turut hadir sejumlah tokoh lainnya seperti Yenny Wahid dan Sufmi Dasco Ahmad, yang menambah suasana keakraban dalam pertemuan tersebut.

Meski sempat terjadi kesalahpahaman, pertemuan ini menjadi sinyal bahwa hubungan antar tokoh tetap terjaga melalui komunikasi langsung dan silaturahmi.

Hal ini dinilai penting dalam menjaga stabilitas hubungan di tengah perbedaan pandangan politik.

Secara lebih luas, pertemuan ini mencerminkan bahwa dialog terbuka antar elite politik tetap menjadi bagian penting dalam menjaga komunikasi dan memperkuat hubungan personal, meskipun berada dalam posisi atau pandangan politik yang berbeda.

Momen ini sekaligus menegaskan bahwa dalam dunia politik, silaturahmi dan komunikasi tetap menjadi kunci utama untuk menjaga hubungan yang sehat dan konstruktif.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Katamso, menghadiri kegiatan koordinasi virtual bersama Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam rangka pemantauan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas) di sejumlah objek wisata saat libur Idulfitri 1447 Hijriah.

Kegiatan tersebut berlangsung secara daring dari kawasan Wisata Mangrove Pantai Kelapa, pada Selasa (24/3).

Pemantauan ini merupakan bagian dari langkah antisipasi lonjakan pengunjung yang biasanya terjadi selama masa libur panjang Lebaran.

Dalam arahannya, Kapolri menekankan pentingnya kesiapan personel dan fasilitas pengamanan di berbagai titik wisata unggulan di seluruh Indonesia.

Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama masa liburan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Katamso menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus memperkuat sinergi dengan jajaran TNI dan Polri dalam menjaga keamanan wilayah, khususnya di area wisata.

Menurutnya, pengamanan tidak hanya difokuskan pada ketertiban umum, tetapi juga pada aspek keselamatan pengunjung, terutama di kawasan wisata pesisir yang memiliki potensi risiko lebih tinggi.

“Sesuai arahan, kami memastikan titik-titik wisata unggulan dalam kondisi aman dan siap menerima kunjungan masyarakat. Kami juga meminta seluruh pengelola dan pihak terkait untuk meningkatkan kewaspadaan serta memastikan fasilitas keamanan berfungsi dengan baik,” ujarnya.

Kegiatan koordinasi ini juga diikuti oleh Kapolres Tanjab Barat beserta jajaran, serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti BPBD, BASARNAS, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga.

Dengan adanya koordinasi lintas sektor ini, diharapkan seluruh objek wisata di Tanjung Jabung Barat dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang berlibur selama momen Lebaran.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Hari pertama masuk kerja setelah libur panjang Idulfitri 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Merangin memastikan seluruh layanan publik kembali berjalan normal.

Hal tersebut ditegaskan oleh H A Khafidh saat melakukan pengecekan langsung ke sejumlah fasilitas pelayanan, Rabu (25/3).

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati bersama rombongan meninjau beberapa titik layanan publik, di antaranya Rumah Sakit Umum Daerah Kol Abundjani Bangko, Puskesmas Pematang Kandis, Puskesmas Bangko, hingga PDAM Tirta Merangin.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan optimal pasca libur Lebaran.

Dari hasil pemantauan, tingkat kehadiran pegawai tercatat berada di angka sekitar 70 persen. Sebagian ASN dan pegawai masih belum kembali ke daerah karena alasan mudik.

Meski demikian, Wabup menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.

“Saya ingin memastikan bahwa seluruh layanan publik berjalan normal setelah Lebaran,” ujarnya.

Sebagai langkah pembinaan, pemerintah daerah akan menerapkan sanksi bertahap bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan.

Teguran lisan akan diberikan terlebih dahulu, sebelum kemudian dilanjutkan dengan teguran tertulis apabila pelanggaran terus terjadi.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penegakan disiplin bagi ASN, PPPK, maupun tenaga kerja lainnya di lingkungan Pemkab Merangin.

Wabup juga telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memastikan kehadiran pegawai di hari kerja pasca libur Lebaran.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) belum diberlakukan di lingkungan Pemkab Merangin.

Seluruh pegawai diminta tetap bekerja dari kantor seperti biasa.

Namun demikian, Wabup memberikan pengecualian bagi pegawai yang sedang bertugas di luar daerah.

Mereka tetap diperbolehkan menjalankan pekerjaan dari lokasi masing-masing, selama tugas dan tanggung jawab tetap diselesaikan sesuai jadwal.

“Yang terpenting adalah pekerjaan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan bahwa rencana penerapan pembelajaran daring perlu melalui persiapan yang matang dan terstruktur.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh diterapkan secara tergesa-gesa tanpa kesiapan dari berbagai sektor.

Menurutnya, penerapan sistem pembelajaran berbasis daring harus melibatkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk kesiapan teknis di lapangan.

Hal ini penting agar tidak ada peserta didik yang kehilangan haknya dalam mengakses pendidikan.

Dalam pernyataannya, ia menyoroti pengalaman sebelumnya saat penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang masih menyisakan banyak kendala.

Beberapa di antaranya adalah keterbatasan kesiapan tenaga pengajar serta beban tambahan yang dirasakan oleh orang tua siswa.

Kondisi tersebut, menurutnya, turut berdampak pada menurunnya kualitas proses belajar mengajar. Oleh karena itu, ia menegaskan agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi jika kebijakan pembelajaran daring kembali diimplementasikan.

“Persiapan yang matang menjadi kunci agar kebijakan ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi dunia pendidikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kualitas pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Setiap kebijakan, termasuk pembelajaran daring, harus mampu menjaga keberlanjutan proses belajar yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.

Dari sisi implementasi, kesiapan infrastruktur digital, kompetensi tenaga pengajar, serta koordinasi lintas sektor menjadi faktor utama yang harus diperhatikan.

Tanpa hal tersebut, pembelajaran daring berisiko menimbulkan kesenjangan akses pendidikan di berbagai daerah.

Ia juga mendorong agar pemerintah lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan, dengan memastikan seluruh elemen pendidikan siap menjalankannya secara optimal.

Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, pembelajaran daring diharapkan dapat menjadi solusi efektif tanpa mengorbankan kualitas pendidikan maupun hak belajar siswa di seluruh Indonesia.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Anwar Sadat memimpin apel gabungan perdana setelah perayaan Idulfitri 1447 Hijriah yang dirangkai dengan kegiatan halal bihalal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu (25/03).

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Bupati tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, jajaran pejabat, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya menjadikan momentum Idulfitri sebagai titik awal memperbaiki diri sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun daerah.

Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk menyatukan langkah demi mewujudkan visi pembangunan daerah.

Menurutnya, kebersamaan dan semangat baru pasca-Lebaran harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat Idulfitri kepada seluruh masyarakat, seraya mengajak untuk saling memaafkan dan mempererat silaturahmi.

Memasuki tahun kedua masa kepemimpinannya, Bupati menyebut berbagai program pembangunan mulai menunjukkan hasil positif.

Sejumlah capaian dan penghargaan dari berbagai pihak menjadi indikator kemajuan yang telah diraih.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa tantangan ke depan masih membutuhkan kerja keras dan sinergi semua pihak. Kolaborasi dan percepatan pembangunan dinilai menjadi kunci dalam menghadapi dinamika yang ada.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi sorotan utama. Bupati meminta seluruh ASN untuk mengedepankan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dalam menjalankan tugas, mulai dari orientasi pelayanan hingga sikap adaptif dan kolaboratif.

Di akhir arahannya, ia menegaskan bahwa disiplin ASN merupakan fondasi utama keberhasilan pemerintahan.

Ia mengingatkan pentingnya kehadiran tepat waktu, kepatuhan terhadap aturan, serta menjaga etika sebagai pelayan masyarakat.

“ASN harus mampu menjadi solusi di tengah masyarakat, bukan justru menjadi penghambat dalam pelayanan,” tegasnya.

Bupati juga menginstruksikan seluruh pimpinan perangkat daerah untuk meningkatkan pengawasan internal serta memastikan setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Maulana secara resmi melantik jajaran direksi baru PERUMDAM Tirta Mayang pada Senin (16/3/2026) lalu.

Pelantikan ini menjadi momentum penting untuk mendorong peningkatan layanan air bersih di Jambi.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota memaparkan capaian kinerja sepanjang 2025 sekaligus tantangan yang harus segera diselesaikan oleh manajemen baru.

Secara umum, kinerja operasional dinilai cukup stabil dengan total 107.044 sambungan rumah (SR), termasuk penambahan sekitar 5.100 pelanggan baru dalam satu tahun terakhir.

Capaian tersebut mendorong tingkat pelayanan air bersih di Kota Jambi mencapai 67,20 persen.

Meski demikian, masih terdapat ketimpangan distribusi layanan antar wilayah yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Beberapa kecamatan mencatatkan capaian tinggi, seperti Kota Baru, Pasar Jambi, dan Jelutung.

Sementara wilayah lain seperti Danau Sipin, Telanaipura, dan Alam Barajo berada pada kategori menengah.

Di sisi lain, sejumlah daerah masih tertinggal, di antaranya Pelayangan, Jambi Timur, dan Danau Teluk.

Adapun Jambi Selatan dan Paal Merah menjadi wilayah dengan cakupan terendah, sehingga menjadi pekerjaan rumah besar bagi direksi baru untuk segera meningkatkan akses layanan air bersih secara merata.

Dari sisi teknis, kapasitas produksi air tercatat mencapai lebih dari 34 juta meter kubik, namun distribusi yang terealisasi sedikit lebih rendah.

Hal ini berkaitan dengan tingginya angka kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) yang masih berada di kisaran 35,91 persen.

Angka tersebut masih jauh di atas standar nasional yang ditetapkan pemerintah melalui Permen PU No. 20 Tahun 2006, yakni maksimal 20 persen.

Wali Kota menegaskan bahwa tantangan ke depan tidak hanya soal memperluas cakupan layanan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kualitas distribusi air.

Dengan konsumsi rata-rata pelanggan sekitar 18,5 meter kubik per bulan dan tarif Rp4.400 per meter kubik, keseimbangan antara harga terjangkau dan kualitas layanan harus tetap dijaga.

Ia juga mendorong direksi baru untuk tidak hanya bergantung pada anggaran daerah, tetapi mulai membuka peluang pendanaan dari luar, termasuk investasi.

“Pertumbuhan perumahan di Jambi sangat pesat. Layanan air bersih harus mampu mengimbangi. Saya minta direksi berani mencari sumber pembiayaan baru, sekaligus menekan kebocoran air agar target layanan 100 persen bisa tercapai,” tegasnya.(*)