JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pertamina Patra Niaga membentuk Satgas Nataru di seluruh wilayah kerjanya untuk memastikan pasokan energi aman dan terpenuhi.

Hal ini ditegaskan oleh Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, melalui konferensi pers yang direlay ke seluruh wilayah kerja pada Senin (22/12/2025).

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel mengoptimalkan Satgas Nataru guna mengantisipasi pergerakan pemudik dan memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Satgas ini melibatkan seluruh lini operasional perusahaan, termasuk pengelolaan stok BBM, LPG, dan Avtur di wilayah Sumatera Bagian Selatan yang meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung.

“Selama Satgas Nataru, kami memastikan ketahanan stok energi dalam keadaan aman. Distribusi tidak terganggu sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik Natal dan Tahun Baru dengan nyaman dan tenang,” ujar Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Erwin Dwiyanto.

Pertamina memproyeksikan konsumsi energi masyarakat meningkat selama libur Nataru. Perkiraan kenaikan mencapai 4,3% untuk Gasoline (bensin).

Sedangkan Gasoil diperkirakan turun 6,03% dibanding rata-rata September-Oktober 2025. Kebutuhan LPG meningkat 5,6%, dan konsumsi Avtur naik 10,8%.

Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, Pertamina menambah pasokan 27.262 KL Gasoline, 2.002 MT LPG, dan 3.960 KL Avtur.

Infrastruktur siap siaga mencakup 677 SPBU, 57 SPBE, dan 532 Agen LPG. Layanan tambahan juga disiapkan di jalur toll, jalur wisata, dan lintas utama.

Termasuk 144 SPBU Siaga 24 jam, 479 Outlet Pangkalan LPG Siaga, 8 Kiosk Pertamina di rest area tol, dan layanan Motorist/Pertamina Delivery Service (PDS).

Selain itu, Pertamina menyiapkan 2 Serambi MyPertamina di Pelabuhan Bakauheni dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, lengkap dengan fasilitas istirahat, mini klinik, dan layanan konsumen aplikasi MyPertamina.

Pertamina menghimbau masyarakat agar menggunakan BBM sesuai kebutuhan, tidak menimbun, serta memprioritaskan keselamatan saat perjalanan.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center (PCC) 135.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, Noverentiwi Dewanti, menyatakan pihaknya tengah mendampingi korban pelecehan yang terjadi di salah satu perguruan silat di Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi.

Pendampingan ini dilakukan berdasarkan rekomendasi kepolisian terhadap beberapa korban, termasuk anak-anak yang mengalami trauma.

“Dari total 16 korban, saat ini sudah ada lima orang yang kami dampingi. Tugas kami adalah membantu mengurangi trauma yang mereka alami, apalagi jika korbannya anak-anak. Jumlah korban yang didampingi bisa bertambah sesuai rekomendasi kepolisian,” kata Noverentiwi Dewanti, Kamis (25/12/2025).

“Pendampingan ini penting agar trauma anak-anak korban bisa berkurang dan mereka merasa aman serta didukung,” tutup Kepala DPMPPA Kota Jambi, Noverentiwi Dewanti.

Sebelumnya, Polresta Jambi menangani kasus dugaan pelecehan dan persetubuhan yang melibatkan seorang pelatih dan beberapa senior perguruan silat.

Diduga, tindakan itu menimpa tujuh murid perguruan silat, salah satunya kini tengah hamil delapan bulan.

Kasus ini terungkap setelah keluarga salah satu korban curiga atas perubahan perilaku anaknya yang sebelumnya aktif berlatih silat.

Namun berhenti tanpa alasan jelas sejak Agustus 2025. Setelah ditanya lebih lanjut, korban akhirnya menceritakan pengalaman pahitnya.

Menurut keterangan orangtua korban, modus pelaku adalah berpura-pura mengajarkan teknik pernapasan pada malam hari di lapangan terbuka.

Minimnya pencahayaan dimanfaatkan pelaku untuk melakukan tindakan tak senonoh terhadap murid-muridnya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan empat pelaku terlibat, dua di antaranya dengan inisial HM dan AKJ telah diamankan oleh Satreskrim Polresta Jambi.

Sementara dua lainnya, H dan N, masih dalam pengejaran.

Kasi Humas Polresta Jambi, Ipda Deddy Haryadi, menegaskan laporan telah diterima oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

“Dua pelaku sudah diamankan, dua lainnya masih dalam penyelidikan,” jelasnya.

Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang ancamannya bisa mencapai pidana penjara berat.

Sementara itu, para korban mendapat pendampingan dari keluarga dan DPMPPA Kota Jambi untuk pemulihan psikologis.(*)

JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan kembali kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kebijakan ini berlaku pada 29–31 Desember 2025 dan memberikan fleksibilitas bekerja dari mana saja, termasuk di kantor atau dari rumah, sesuai kebutuhan instansi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari flexible working arrangement, bukan sekadar memudahkan ASN tidak masuk kantor. ASN tetap harus melaksanakan tugas kedinasan secara profesional dan memenuhi target kinerja instansi masing-masing.

“Bekerja di kantor boleh, bekerja dari lokasi lain juga boleh. Kebijakan ini berlaku Senin, 29 Desember hingga Rabu, 31 Desember 2025,” kata Rini Widyantini dalam penjelasan resmi. Ia menegaskan bahwa hari kerja tetap berlaku, termasuk tanggal 31 Desember 2025 yang bukan cuti bersama atau libur nasional.

Pemerintah juga mendorong sektor swasta untuk menerapkan sistem kerja fleksibel pada periode tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta perusahaan memberi peluang bagi pekerja untuk menerapkan WFA, tetap memperhatikan kelancaran operasional dan kontinuitas pelayanan.

Meski demikian, WFA bukan kewajiban di semua daerah. Beberapa pemerintah daerah tetap mewajibkan ASN masuk kantor sesuai jadwal normal untuk memastikan penyelesaian tugas akhir tahun berjalan lancar.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap tercipta keseimbangan antara kelancaran pelayanan publik, mobilitas masyarakat, dan aktivitas ekonomi menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menjadi sorotan publik setelah memamerkan tumpukan uang tunai senilai Rp 6,62 triliun di lobi Gedung Bundar Jampidsus, Rabu (24/12/2025).

Dana ini berasal dari penagihan denda administratif kehutanan dan pengembalian kerugian negara dari kasus tindak pidana korupsi.

Presiden RI Prabowo Subianto hadir langsung menyaksikan pameran uang, didampingi sejumlah pejabat Kabinet, termasuk Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan.

Uang pecahan Rp 100 ribu disusun rapi membentuk tembok setinggi sekitar 1,5 meter, hampir memenuhi area lobi gedung.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras aparat penegak hukum dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

“Ini bukan sekadar angka, tetapi kontribusi nyata bagi masyarakat. Dengan Rp 6,6 triliun, kita bisa renovasi ribuan sekolah atau membangun puluhan ribu rumah permanen bagi korban bencana,” ujarnya.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menjelaskan, sekitar Rp 2,34 triliun berasal dari denda administrasi kehutanan.

Sedangkan Rp 4,28 triliun merupakan hasil pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi yang ditangani Kejagung.

Selain itu, kegiatan ini juga menyoroti penguasaan kembali lahan hutan negara yang berhasil direbut dari pihak pelanggar, dengan total ratusan ribu hektare senilai indikatif lebih dari Rp 150 triliun.

Setelah dipamerkan, uang hasil sitaan ini akan disetorkan ke kas negara melalui mekanisme resmi.

Kejagung menilai langkah ini menunjukkan efektivitas penegakan hukum sekaligus pentingnya transparansi dalam menangani kasus kejahatan ekonomi, sehingga meningkatkan kepercayaan publik.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberikan klarifikasi menanggapi video yang beredar di media sosial, yang menuding bantuan logistik melalui metode air drop atau helibox berisi kardus kosong.

TNI menegaskan informasi tersebut tidak benar dan muncul akibat kesalahpahaman terkait desain serta prosedur teknis pengiriman bantuan udara.

Komandan Batalyon Perbekalan dan Angkutan (Danyonbekang) 5 ARY TNI AD, Letkol CBA Supriyanto, menjelaskan setiap helibox yang dijatuhkan dipastikan berisi bantuan logistik dan telah melalui perhitungan teknis sebelum diterjunkan ke wilayah terdampak bencana.

“Pengisian helibox sudah melalui perhitungan teknis yang ketat, termasuk batas berat agar aman saat dijatuhkan dari udara. Bagian atas helibox memang terlihat kosong, tetapi bagian bawahnya berisi bantuan,” ujar Supriyanto.

Ia menjelaskan, helibox memiliki tinggi sekitar 70 sentimeter. Muatan bantuan ditempatkan di bagian bawah untuk menjaga bobot tetap aman dan stabil saat dijatuhkan.

Pengaturan ini juga mencegah kerusakan isi ketika helibox menyentuh tanah.

Batas maksimal berat helibox telah ditetapkan untuk memastikan keselamatan pengiriman.

Visual helibox yang terlihat kosong di bagian atas adalah hal normal dan sesuai standar operasional.

Setiap helibox melewati tahapan pemeriksaan berlapis, mulai dari pengisian logistik, pengecekan ulang, pengawasan pemuatan ke alat angkut, hingga pemeriksaan akhir sebelum dijatuhkan dari pesawat.

Bantuan yang dikirim biasanya berupa bahan makanan dan logistik darurat bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya di wilayah sulit dijangkau.

TNI mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang beredar di media sosial tanpa klarifikasi resmi.

TNI menegaskan komitmen menjalankan operasi kemanusiaan secara profesional dan memastikan bantuan sampai ke tangan yang membutuhkan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater.

Aturan ini menjadi landasan hukum baru bagi pengawasan pembiayaan digital yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia.

POJK tersebut mulai berlaku pertengahan Desember 2025 dan menjadi sorotan publik pada 25 Desember 2025.

POJK 32/2025 menegaskan bahwa layanan BNPL hanya boleh diselenggarakan oleh bank umum dan perusahaan pembiayaan.

Tujuannya untuk mempersempit praktik pembiayaan digital yang tidak terawasi sekaligus memperkuat perlindungan konsumen.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menjelaskan ada perbedaan perlakuan antara bank dan perusahaan pembiayaan dalam penyelenggaraan BNPL.

“Bank umum dapat menyelenggarakan BNPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi bank. Sementara perusahaan pembiayaan wajib mendapat persetujuan OJK terlebih dahulu sebelum menyediakan layanan BNPL,” ujar Ismail Riyadi dalam keterangan tertulis, Rabu (24/12/2025).

BNPL didefinisikan sebagai pembiayaan tanpa agunan untuk pembelian barang atau jasa secara nontunai melalui sistem elektronik, dengan skema pembayaran tertentu yang disepakati penyelenggara dan konsumen.

Karena kemudahan aksesnya, layanan ini berpotensi menimbulkan risiko jika tidak dikelola secara hati-hati.

Dalam POJK 32/2025, OJK mewajibkan penyelenggara BNPL menerapkan prinsip kehati-hatian, termasuk melakukan penilaian kemampuan bayar konsumen.

Penyelenggara juga wajib memberikan informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami, mulai dari plafon pembiayaan, tenor, cicilan, hingga biaya dan manfaat ekonomi yang timbul.

Selain itu, aspek perlindungan konsumen dan keamanan data pribadi menjadi fokus utama.

Penyelenggara diwajibkan menjaga kerahasiaan data nasabah serta menjalankan proses penagihan yang beretika.

Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga penghentian layanan.

OJK juga memperkuat pengawasan melalui kewajiban pelaporan berkala dan memiliki wewenang untuk mengevaluasi atau membatasi kegiatan usaha BNPL apabila berpotensi menimbulkan risiko bagi konsumen maupun stabilitas sistem keuangan.

Penerbitan POJK 32/2025 diharapkan menciptakan ekosistem paylater yang tertib, sehat, dan berkelanjutan.

Sekaligus memastikan inovasi keuangan digital tetap berkembang dalam koridor perlindungan konsumen dan stabilitas sektor jasa keuangan nasional.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam rangka memperingati Hari Raya Natal Tahun 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jambi memberikan Remisi Khusus Natal kepada warga binaan pemasyarakatan yang beragama Nasrani dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, menjelaskan bahwa pemberian remisi merupakan hak bersyarat bagi warga binaan yang secara rutin diberikan setiap tanggal 25 Desember dalam rangka perayaan Natal.

“Ini merupakan hak bersyarat yang diberikan kepada warga binaan Nasrani. Setiap perayaan Natal pada 25 Desember, remisi khusus ini kami berikan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Irwan, Kamis (25/12/2025).

Irwan mengungkapkan, pada peringatan Natal 2025 ini sebanyak 105 warga binaan Nasrani di wilayah Jambi menerima Remisi Khusus Natal.

Rinciannya, 104 orang memperoleh Remisi Khusus I (RK I) berupa pengurangan sebagian masa pidana sehingga masih harus menjalani sisa hukuman.

Sementara satu orang warga binaan mendapatkan Remisi Khusus II (RK II) dan langsung bebas setelah remisi diberikan.

Menurutnya, pemberian remisi merupakan wujud nyata komitmen negara dalam menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemanusiaan, dan pembinaan di lingkungan pemasyarakatan.

“Remisi bukan sekadar pengurangan masa pidana, tetapi menjadi instrumen strategis untuk mendorong perubahan perilaku positif warga binaan,” kata dia.

“Pemberian remisi dilakukan secara selektif, objektif, dan akuntabel, setelah warga binaan memenuhi persyaratan administratif dan substantif serta aktif mengikuti program pembinaan,” jelas Irwan.

Ia menegaskan, remisi juga menjadi bentuk penghargaan atas kesungguhan warga binaan dalam menjalani proses pembinaan, sekaligus motivasi agar terus memperbaiki diri dan siap kembali ke tengah masyarakat.

“Melalui Remisi Khusus Natal Tahun 2025 ini, kami berharap warga binaan semakin menyadari kesalahan, memperkuat nilai-nilai keimanan, serta mampu menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan taat hukum setelah selesai menjalani masa pidana,” pungkasnya.

Kanwil Ditjenpas Jambi, lanjut Irwan, akan terus berkomitmen menghadirkan sistem pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berdampak positif bagi masyarakat, sejalan dengan arah kebijakan nasional dan semangat reformasi pemasyarakatan.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, M. Syukur, bersama Wakil Bupati A. Khafidh dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan peninjauan langsung ke sejumlah gereja di Kota Bangko, Rabu (24/12) malam.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan perayaan dan ibadah Natal 2025 berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Dalam rombongan tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Merangin Zulhifni, perwakilan Kementerian Agama, Kabinda, Kalapas Bangko, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.

Sedikitnya empat gereja dikunjungi, yakni satu gereja di kawasan Lapas Bangko serta tiga gereja yang berada di kawasan IBRD.

Kehadiran rombongan disambut hangat oleh jemaat yang telah selesai mengikuti ibadah malam Natal.

Bupati Merangin, M. Syukur, menyampaikan bahwa peninjauan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah bersama Forkopimda dalam menjamin kebebasan beribadah serta menjaga situasi keamanan selama perayaan Natal.

“Kami bersama Forkopimda meninjau langsung perayaan Natal di gereja-gereja yang ada di Kabupaten Merangin,” sebutnya.

“Tujuannya memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan aman, tertib, dan umat dapat beribadah dengan tenang sesuai keyakinan masing-masing,” ujar Bupati.

Terkait kondisi lalu lintas, Bupati menilai langkah dan koordinasi yang dilakukan Polres Merangin sudah berjalan dengan baik, termasuk penerapan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik.

“Pengaturan lalu lintas yang dilakukan Pak Kapolres sudah cukup efektif. Secara umum aman dan lancar. Kita doakan juga masyarakat yang sedang bepergian liburan agar selalu diberi keselamatan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Merangin A. Khafidh berharap perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 dapat berlangsung penuh kedamaian dan kebersamaan.

“Semoga umat Kristiani di Kabupaten Merangin dapat merayakan Natal 2025 dengan lancar, aman, dan tetap menjaga kesehatan,” kata dia.

“Di sisi lain, kita juga turut berduka atas musibah yang dialami saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mari kita doakan bersama agar mereka diberi kekuatan,” ucapnya.

Sekretaris Daerah Merangin, Zulhifni, menambahkan bahwa selain gereja, rombongan Forkopimda juga meninjau Pos Pelayanan Operasi Lilin Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Mudah-mudahan dengan kunjungan ini, masyarakat Kota Bangko terus menjaga toleransi dan keberagaman sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Merangin tetap kondusif,” katanya.

Kapolres Merangin AKBP Kiky Firmansyah menjelaskan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru dilakukan secara menyeluruh melalui kolaborasi lintas instansi.

Sebanyak 438 personel gabungan dari TNI, Polri, Senkom, Pemerintah Daerah, hingga Satpol PP dikerahkan dalam Operasi Lilin Nataru.

“Tidak hanya di Polres, jajaran Polsek juga bersinergi dengan instansi terkait untuk menjamin keamanan ibadah Natal hingga malam pergantian tahun,” jelas Kapolres.

Ia juga menegaskan bahwa sesuai instruksi Kapolri, pihak kepolisian tidak memberikan izin penggunaan petasan maupun kembang api pada malam tahun baru.

Kebijakan tersebut diambil demi keamanan serta sebagai bentuk empati terhadap korban bencana di sejumlah daerah.

“Kami berharap masyarakat mendukung kebijakan ini. Selain menjaga keamanan, ini juga sebagai wujud empati kita kepada saudara-saudara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang sedang mengalami musibah,” tegas AKBP Kiky.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, M. Syukur, menyoroti gaya hidup sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin yang dinilai tidak mencerminkan sikap sederhana dan etika sebagai pelayan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati saat memimpin Rapat Evaluasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kinerja (LPPK) di Lantai IV Kantor Bupati Merangin, Rabu (24/12)

Dalam arahannya, M. Syukur mengingatkan masih ada ASN yang bergaya hidup mewah, gemar memamerkan harta, serta mengenakan pakaian yang dinilai kurang pantas saat jam kerja.

“Masih saya lihat ada ASN yang bergaya hidup berlebihan, suka pamer harta, bahkan berpakaian ketat saat bekerja. Tolong mulai tahun depan, gaya hidup seperti itu dihentikan. Tidak elok dilihat dan bisa menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Bupati juga memberikan peringatan kepada para camat yang tidak menempati rumah dinas.

Menurutnya, hal tersebut berdampak langsung pada kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Camat wajib tinggal di rumah dinas. Kalau rumah dinas rusak, tahun 2026 akan kita perbaiki. Banyak rumah dinas camat rusak karena tidak ditempati, sehingga tidak terawat,” ujar M. Syukur.

Tak hanya itu, Bupati Merangin turut menyoroti sistem pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dinilai belum sepenuhnya berbasis kinerja.

Ia menegaskan, penetapan TPP harus dievaluasi agar lebih adil dan proporsional.

“TPP itu seharusnya dibayarkan sesuai kinerja, tidak disamaratakan. Tidak adil kalau ASN yang jarang masuk mendapat TPP sama dengan yang rajin dan sering lembur. Ini harus dievaluasi,” katanya dengan tegas.

Bupati berharap melalui evaluasi tersebut, disiplin, profesionalisme, serta kualitas pelayanan ASN di lingkungan Pemkab Merangin dapat terus ditingkatkan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Jambi melakukan peninjauan dan monitoring terhadap anggota Saka Bhayangkara yang bertugas di Pos Pengamanan (Pos Pam) dan Pos Pelayanan (Pos Yan) Operasi Lilin 2025, Kamis (25/12/2025).

Kunjungan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk perhatian dan dukungan kepada anggota Pramuka yang terlibat langsung dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di wilayah Kota Jambi.

Ketua Kwarcab Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly SE, diwakili oleh Wakil Ketua Kwarcab Mayor TNI (Purn) Fadhullah bersama rombongan pengurus.

Dalam kesempatan itu, rombongan memastikan seluruh anggota Saka Bhayangkara yang bertugas di delapan pos pengamanan dan pelayanan berada dalam kondisi aman serta menjalankan tugas dengan baik.

Setiap pos diisi minimal lima anggota Pramuka, dengan total satu pleton penuh yang disiagakan untuk membantu kelancaran Operasi Lilin 2025.

Mayor TNI (Purn) Fadhullah menyampaikan apresiasi atas semangat dan dedikasi para anggota Pramuka yang terlibat.

Mereka berperan aktif membantu petugas, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menciptakan rasa aman bagi warga dan pemudik yang melintas di Kota Jambi.

“Kami melaksanakan amanat Ketua Kwarcab yang sedang dinas di luar daerah untuk memastikan adik-adik Pramuka Saka Bhayangkara yang bertugas di delapan pos pengamanan dan pelayanan dalam kondisi aman,” kata dia.

“Kami bangga, karena mereka terlibat penuh membantu petugas demi kenyamanan masyarakat dan para pemudik,” ujar Fadhullah.

Ia menambahkan, anggota Saka Bhayangkara tidak hanya membantu pengamanan, tetapi juga aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat yang singgah di pos, mulai dari informasi hingga membantu kelancaran arus lalu lintas.

“Peran mereka sangat nyata. Mereka hadir, sigap, dan disiplin. Ini menunjukkan bahwa Pramuka siap berkontribusi langsung di tengah masyarakat,” tambahnya.

Adapun pos yang ditinjau meliputi Pos Pam depan Kantor Gubernur Jambi, Mal WTC, KONI, Pos Bandara, Tugu Keris, Lapangan Tembak, Gereja Paal X, serta Simpang Penerangan Pinang Merah.

Berdasarkan pantauan di lapangan, arus lalu lintas selama beberapa hari terakhir terpantau aman dan lancar.

Sementara itu, Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mengatakan keterlibatan anggota Saka Bhayangkara merupakan bentuk nyata kontribusi Pramuka dalam membantu tugas kepolisian.

“Anggota Saka Bhayangkara membantu pengaturan lalu lintas, pelayanan informasi kepada masyarakat, hingga mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” ujarnya saat dihubungi terpisah.

Menurutnya, keikutsertaan dalam Operasi Lilin 2025 juga menjadi sarana pembinaan karakter generasi muda agar memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, serta kepedulian sosial.

“Melalui penugasan di Pos Pam dan Pos Yan Operasi Lilin 2025, anggota Saka Bhayangkara dilatih untuk berperan aktif membantu masyarakat sekaligus mendukung tugas Polri dalam pengamanan Nataru,” tambahnya.

Sebagai informasi, pelaksanaan Pos Pam dan Pos Yan Operasi Lilin 2025 berlangsung mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026 di seluruh wilayah Kota Jambi.(*)