JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Sarolangun, H. Hurmin menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur Provinsi Jambi yang dipimpin Gubernur Jambi, Al Haris di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Kamis 12 November 2026.

Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan daerah dengan program pemerintah provinsi maupun pusat, khususnya dalam penyusunan agenda infrastruktur tahun 2027 dan 2028.

Rakor ini turut dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi serta kepala balai Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU).

Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah membahas evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur sepanjang 2026 sekaligus merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk dua tahun mendatang.

Bagi Kabupaten Sarolangun, koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar kebutuhan pembangunan daerah dapat masuk dalam perencanaan yang lebih luas.

Bupati Hurmin menilai forum koordinasi tersebut memiliki peran penting dalam menyelaraskan kebutuhan pembangunan Kabupaten Sarolangun dengan program pemerintah provinsi dan pusat.

Ia menekankan bahwa, pembangunan harus direncanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan secara merata.

“Kami berharap melalui koordinasi ini, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sarolangun dapat terus disinergikan dengan program pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pembangunan harus tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah,” demikian pesan yang ditekankan dalam arah kebijakan Pemkab Sarolangun.

Hurmin juga memandang bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi harus mampu membuka akses antardaerah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi.

Karena itu, Pemkab Sarolangun akan terus memperkuat komunikasi dengan Pemprov Jambi dan pemerintah pusat agar berbagai kebutuhan pembangunan daerah dapat menjadi bagian dari perencanaan pembangunan ke depan.

Menurutnya, keterpaduan perencanaan sangat diperlukan agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri dan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kami ingin pembangunan infrastruktur di Sarolangun terus mengalami peningkatan. Sinergi antarpemerintah sangat diperlukan karena kebutuhan pembangunan cukup besar, sementara kemampuan anggaran daerah juga harus disesuaikan dengan prioritas yang ada,” menjadi salah satu poin penting yang perlu diperjuangkan Pemkab Sarolangun.

Dalam arahannya, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan keselarasan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Menurutnya, setiap kegiatan pembangunan harus direncanakan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.

Dengan begitu, anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi daerah.

Al Haris juga mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan tidak berjalan secara terpisah antara satu tingkatan pemerintahan dengan lainnya.

Perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintah serta kebutuhan masyarakat di lapangan.

Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi Muzakkir menyampaikan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi masih cukup besar.

Di sisi lain, kemampuan keuangan pemerintah daerah memiliki keterbatasan sehingga diperlukan kerja sama dan optimalisasi berbagai sumber pembiayaan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus didukung pendanaan dari berbagai tingkatan pemerintahan, baik melalui APBN, APBD Provinsi Jambi, maupun APBD kabupaten dan kota.

Sinergi tersebut juga harus diterapkan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan agar pembangunan berjalan terarah dan tidak tumpang tindih.

Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Bupati Hurmin diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam memperjuangkan kebutuhan infrastruktur Kabupaten Sarolangun.

Penyelarasan program pembangunan ini diharapkan membuka peluang percepatan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Sarolangun.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris mendorong percepatan sejumlah proyek infrastruktur strategis untuk memperkuat konektivitas wilayah sekaligus membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Jambi.

Dua proyek yang menjadi perhatian khusus adalah pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung dan Jembatan Sungai Rambut.

Keduanya dinilai memiliki keterkaitan penting dalam mendukung kelancaran akses transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Al Haris saat memimpin Rapat Koordinasi Infrastruktur Provinsi Jambi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Kamis 12 November 2026.

Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur sepanjang 2026 sekaligus mematangkan rencana program untuk 2027 dan 2028.

Kegiatan itu dihadiri para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, kepala balai Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Dalam arahannya, Al Haris menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan perencanaan terpadu antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sinkronisasi tersebut diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, tepat sasaran, serta memberikan dampak ekonomi yang nyata.

“Keselarasan data dan perencanaan antara balai kementerian dengan pemerintah daerah sangat krusial untuk mencegah ketidaksesuaian lokasi pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” ujar Al Haris.

Selain membahas pembangunan jalan dan infrastruktur dasar, Al Haris juga menyoroti potensi jalan tol sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Jambi.

Menurutnya, keberadaan jalan tol tidak boleh hanya dimanfaatkan sebagai jalur transportasi orang dan distribusi barang.

Infrastruktur tersebut harus mampu mendorong munculnya kawasan ekonomi baru.

Sejumlah wilayah yang dinilai memiliki potensi untuk berkembang di antaranya Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, serta kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Al Haris berharap pembangunan konektivitas dapat diikuti tumbuhnya pusat perdagangan, pasar, dan fasilitas pelayanan publik, termasuk rumah sakit.

Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan, tetapi juga menyebar ke wilayah lain.

Percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut.

Al Haris mengungkapkan bahwa Pemprov Jambi akan meningkatkan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengawal tindak lanjut rencana lelang proyek pelabuhan tersebut kepada pihak swasta.

Menurutnya, minat investor terhadap proyek Pelabuhan Ujung Jabung sudah ada sehingga diperlukan langkah konkret agar proses selanjutnya dapat segera berjalan.

“Kami akan mengintensifkan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan guna mengawal tindak lanjut janji lelang proyek Pelabuhan Ujung Jabung kepada pihak swasta, mengingat minat investor terhadap proyek tersebut sudah ada,” ungkapnya.

Di sisi lain, pembangunan Jembatan Sungai Rambut juga dinilai tidak boleh berjalan terpisah dari pengembangan pelabuhan.

Al Haris menjelaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Karena itu, kedua proyek strategis tersebut harus dikawal secara bersamaan agar konektivitas wilayah dapat segera terwujud.

“Dan ini harus berjalan beriringan dengan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung. Kedua proyek strategis ini saling berkaitan dan tidak boleh saling menunggu agar konektivitas wilayah dapat segera terwujud secara utuh,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Al Haris juga meminta pemerintah kabupaten dan kota lebih aktif memperjuangkan dukungan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana alam.

Kerusakan jalan dan fasilitas publik akibat banjir, longsor, maupun bencana lainnya dinilai membutuhkan penanganan yang terencana dan dukungan pendanaan memadai.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta memaksimalkan pengajuan bantuan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Setiap usulan harus dilengkapi data pendukung dan dokumentasi yang valid agar proses verifikasi serta penanganannya dapat berjalan lebih optimal.

Al Haris juga berencana mengajak para bupati dan wali kota melakukan audiensi langsung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna memperjuangkan program infrastruktur prioritas daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi, Muzakkir, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak dapat dilaksanakan secara parsial.

Menurutnya, seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan harus terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Ia mengakui kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi masih cukup besar, sedangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah memiliki keterbatasan.

Karena itu, diperlukan optimalisasi berbagai sumber pembiayaan, baik melalui APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota.

“Kita mengakui kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi masih cukup besar, sementara kemampuan pendanaan pemerintah daerah terbatas. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi berbagai sumber pembiayaan, baik melalui APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota,” kata Muzakkir.

Melalui koordinasi lintas pemerintahan tersebut, Pemprov Jambi berharap program pembangunan infrastruktur 2027-2028 dapat berjalan lebih terarah, memperkuat konektivitas antardaerah, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.iD – Gubernur Jambi Al Haris menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang transparan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi tidak menutup akses informasi yang menjadi hak masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Al Haris saat mengikuti presentasi uji publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Kamis 12 November 2026.

Dalam kesempatan itu, Al Haris memaparkan sejumlah kebijakan dan program yang telah dijalankan Pemprov Jambi untuk memperluas akses informasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di hadapan panelis yang terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Pusat Rini Purwandari, praktisi komunikasi Fadilah Astari, serta perwakilan Direktur Eksekutif ELSAM Desiana Samosir, ia menekankan bahwa transparansi merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan adaptif.

Al Haris menjelaskan, terdapat enam langkah strategis yang menjadi perhatian Pemprov Jambi dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Pertama, pelayanan informasi publik telah dimasukkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh perangkat daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Kedua, Pemprov Jambi memberikan dukungan administrasi dan keuangan kepada Komisi Informasi untuk membantu penyelesaian sengketa informasi publik. Dukungan tersebut telah berjalan sejak 2013.

Ketiga, pemerintah daerah terus melanjutkan pembangunan jaringan internet desa guna memperluas konektivitas dan memudahkan masyarakat memperoleh informasi.

Keempat, akses layanan informasi publik diperluas pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kelima, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus diperkuat untuk mendorong pelayanan pemerintahan yang lebih efektif dan mudah diakses.

Keenam, Pemprov Jambi meningkatkan kerja sama dengan media massa sebagai mitra strategis dalam menyampaikan berbagai informasi pembangunan kepada masyarakat.

Menurut Al Haris, berbagai upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi secara terbuka dan mudah dijangkau.

Usai menyampaikan presentasi, Al Haris kembali menekankan bahwa keterbukaan informasi tidak boleh hanya menjadi formalitas, melainkan harus diterapkan dalam aktivitas seluruh badan publik.

Ia mengingatkan bahwa keterbatasan informasi dapat memunculkan berbagai persepsi, perdebatan, hingga kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Kami berharap informasi publik benar-benar dibuka seluas-luasnya. Jangan sampai terjadi sumbatan informasi yang membuat masyarakat bertanya-tanya dan membangun berbagai macam opini terhadap pemerintah,” ujar Al Haris.

Ia juga menilai akses informasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengkritisi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan adanya keterbukaan, masyarakat dapat menyampaikan laporan maupun masukan melalui lembaga yang memiliki kewenangan.

Hal tersebut sekaligus menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan.

“Ini penting agar masyarakat bisa kritis terhadap kondisi pemerintahan daerah. Kalau ada hal-hal yang perlu dilaporkan, kita punya lembaga. Ini juga menjadi ajang koreksi bagi pemerintah agar semakin terbuka kepada publik,” katanya.

Komitmen meningkatkan transparansi tersebut juga berjalan seiring dengan capaian reformasi birokrasi Provinsi Jambi.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian PANRB Nomor B/266/RB.06/2026, indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi tercatat mencapai 81,35 dengan predikat A-.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendorong tata kelola birokrasi yang lebih baik.

Al Haris berharap seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.

Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Pusat Rini Purwandari menjelaskan bahwa hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi menjadi salah satu instrumen untuk mendorong OPD meningkatkan kualitas keterbukaan informasi.

Menurutnya, tanggung jawab mewujudkan pemerintahan yang informatif bukan hanya berada di tingkat pemerintah provinsi, tetapi juga harus dilaksanakan seluruh badan publik di daerah.

Melalui penguatan keterbukaan informasi, diharapkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin terbuka, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin, Jambi, memperkuat upaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat melalui optimalisasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan bahwa persoalan legalitas tanah masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Tidak hanya menyangkut lahan permukiman, kepastian hukum juga diperlukan untuk tanah fasilitas umum, tempat ibadah, hingga kawasan pertanian dan perkebunan rakyat.

Komitmen tersebut disampaikan M. Syukur saat memimpin Rapat Koordinasi Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Merangin Tahun 2026, Kamis 12 November 2026.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Merangin itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Merangin Zulhifni, Kepala ATR/BPN Merangin Nur Adi Kusno, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam arahannya, Bupati menilai program TORA memiliki peran penting untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimiliki.

Meski telah berjalan cukup lama, pelaksanaan program tersebut di daerah dinilai masih membutuhkan penguatan, terutama dalam mengatasi berbagai kendala teknis dan pembiayaan.

“Program TORA ini sebenarnya sudah lama, tapi memang belum maksimal di daerah. Kendala sebelumnya sering kali terkait siapa yang menganggarkan fasilitas tersebut di daerah, antara pemerintah daerah atau pemerintah pusat,” ujar M. Syukur.

Menurut M. Syukur, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat pelaksanaan reforma agraria di lapangan.

Pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat yang memiliki tanah, baik di kawasan perkampungan maupun wilayah pertanian dan perkebunan, mendapatkan kejelasan status hukum atas lahannya.

Untuk mendukung upaya tersebut, peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dinilai sangat penting, khususnya dalam menyediakan data dan melakukan identifikasi pertanahan secara akurat.

Bupati meminta agar proses pendataan dilakukan secara terarah sehingga pemerintah memiliki gambaran jelas mengenai wilayah yang masih membutuhkan penataan aset dan penyelesaian legalitas tanah.

Ia juga menyoroti perlunya perhatian terhadap daerah-daerah yang tingkat kepastian administrasi pertanahannya masih perlu ditingkatkan.

Dalam pembahasan tersebut, Papua, Bangka Belitung, dan Bengkulu turut disebut sebagai wilayah pembanding dalam melihat persoalan penataan pertanahan.

Selain mempercepat legalitas kepemilikan, Pemkab Merangin juga memberikan perhatian terhadap perlindungan tanah yang telah ditetapkan sebagai objek reforma agraria.

M. Syukur mengingatkan agar lahan yang telah dilegalkan melalui program TORA tidak berpindah tangan secara tidak sah atau dikuasai pihak yang tidak berhak.

Menurutnya, pengawalan diperlukan agar program reforma agraria benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran.

Karena itu, pemerintah daerah berencana melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan dalam mendukung proses identifikasi serta pengawasan pelaksanaan program.

“Kita perlu menjaga dan mengawal program ini agar jangan sampai lahan yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat ini berpindah tangan atau diserobot pihak luar. Oleh karena itu, program ini juga akan melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan proses identifikasi berjalan transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Melalui penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria, Pemkab Merangin berharap penataan aset dan penataan akses dapat berjalan lebih terkoordinasi.

Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas kepastian hukum kepemilikan tanah sekaligus melindungi hak masyarakat atas lahan yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan mereka.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin, Jambi, memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan daerah dengan menyoroti ancaman kerusakan lahan pertanian akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Kabupaten Merangin diketahui memiliki sekitar 7.000 hektare lahan sawah yang menjadi salah satu penopang produksi pangan daerah.

Keberadaan lahan produktif tersebut dinilai perlu dilindungi agar tidak mengalami kerusakan maupun beralih fungsi.

Komitmen tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Ekspose Hasil Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Merangin Tahun 2026, Kamis 12 November 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Dinas PUPR Kabupaten Merangin itu dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni. Dalam kesempatan tersebut, ia membacakan sambutan tertulis Bupati Merangin, M. Syukur.

Bupati menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam mewujudkan masyarakat sehat, produktif, dan sejahtera.

Karena itu, ketersediaan pangan, kemudahan akses masyarakat, serta pemanfaatan pangan berkualitas harus didukung informasi yang akurat hingga tingkat desa.

“Peta FSVA ini bukan hanya sekadar dokumen atau gambaran kondisi wilayah, tetapi harus menjadi kompas dan dasar dalam menentukan arah kebijakan serta program pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Merangin,” ujar Zulhifni saat membacakan sambutan Bupati.

Dalam penyusunan dan pemanfaatan FSVA 2026, Pemkab Merangin menekankan empat hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan.

Pertama, seluruh OPD terkait diminta menyediakan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil pemetaan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

Kedua, hasil FSVA harus menjadi dasar dalam menentukan wilayah prioritas yang membutuhkan penanganan karena masuk kategori rentan atau rawan pangan.

Ketiga, koordinasi antarperangkat daerah perlu diperkuat mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa agar penanganan persoalan pangan berjalan terarah.

Keempat, hasil pemetaan harus diterjemahkan menjadi program konkret, terencana, dan berkelanjutan.

Pelaksanaannya juga diharapkan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan stunting.

Selain pemetaan wilayah rawan pangan, perhatian Pemkab Merangin juga tertuju pada perlindungan sektor pertanian tanaman pangan.

Dari sekitar 7.000 hektare lahan sawah yang dimiliki, salah satu kawasan konsentrasi persawahan berada di wilayah Sungai Manau Lamo.

Kawasan tersebut mencakup Kecamatan Renah Pembarap, Sungai Manau, hingga Pangkalan Jambu.

Namun, keberadaan lahan pertanian produktif tersebut menghadapi tantangan berupa kerusakan lingkungan akibat aktivitas PETI.

Pemkab Merangin menyebut sejumlah lahan bekas aktivitas tambang ilegal telah berhasil direklamasi dan dikembalikan menjadi area persawahan produktif melalui metode penimbunan lubang bekas galian.

Salah satu lokasi yang menjadi contoh pemulihan tersebut berada di Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap.

Lahan yang sebelumnya terdampak aktivitas PETI itu kini kembali dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dengan hasil yang cukup menggembirakan.

Bupati M. Syukur menegaskan bahwa upaya pemulihan lahan yang telah rusak harus diikuti dengan komitmen menjaga sawah yang masih dalam kondisi baik.

Menurutnya, jangan sampai lahan pertanian yang belum terdampak aktivitas tambang justru mengalami kerusakan atau beralih fungsi.

“Sawah yang sudah terlanjur rusak karena PETI kita reklamasi. Namun pesan pentingnya, bagi lahan sawah yang belum tersentuh, jangan sampai dirusak atau beralih fungsi,” tegasnya.

Pemkab Merangin berharap penyusunan FSVA 2026 tidak berhenti sebagai kegiatan pendataan semata.

Peta tersebut diharapkan menjadi instrumen penting untuk menentukan kebijakan perlindungan lahan pertanian, mengatasi kerentanan pangan, dan menjaga keberlanjutan produksi pangan daerah.(*)

JAKARTA,SEPUCUKJAMBI.ID – PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) memperoleh apresiasi dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku induk usaha atas kinerja layanan KALOG Express melalui optimalisasi pemanfaatan KA Blambangan Express. Apresiasi tersebut diberikan dalam ajang Gathering Mitra Angkutan Barang KAI, melalui penghargaan Rail Courier of the Year yang diterima oleh Aniek Dwi Deviyanti, Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik di Yogyakarta (05/11).

Agus Rindanisani, Manager of Marketing and Sales Courier, mengungkapkan ”Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi KAI Logistik dalam mengoptimalkan layanan pengiriman barang berbasis kereta api, khususnya dalam memperkuat konektivitas distribusi menuju wilayah Jawa bagian timur. Hingga Oktober 2026, layanan angkutan barang melalui KA Blambangan Express mencatatkan tingkat okupansi sekitar 80%, dengan total volume angkutan lebih dari 6.200 ton. Capaian tersebut mencerminkan pemanfaatan layanan yang positif sekaligus potensi kereta api dalam mengakomodasi kebutuhan distribusi barang pelanggan secara lebih efisien.”

Kehadiran KA Blambangan Express memberikan kemudahan konektivitas pengiriman menuju wilayah timur Pulau Jawa, khususnya hingga Banyuwangi. Dengan dukungan jaringan perjalanan kereta api yang terintegrasi, layanan ini memungkinkan waktu pengiriman menjadi lebih singkat sekaligus memberikan alternatif distribusi yang andal bagi pelanggan.

Melalui layanan KA Blambangan Express, KAI Logistik dapat mengakomodasi kebutuhan pengiriman pelanggan setiap hari dari dan menuju berbagai wilayah yang dilalui jalur utara Pulau Jawa. Jangkauan layanan tersebut mencakup Jakarta, Bekasi, Karawang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Ngrombo, Cepu, Bojonegoro, Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Klakah, Tanggul, Rambipuji, Jember, Kalisetail, Rogojampi, Banyuwangi, hingga Ketapang.

Tidak hanya memperluas jangkauan pengiriman, pola operasi KA Blambangan Express juga memberikan nilai tambah dari sisi waktu distribusi. Pengiriman barang menuju Ketapang kini dapat dilayani dalam waktu sekitar 24 jam. Lebih lanjut, konektivitas tersebut turut mendukung percepatan arus distribusi barang menuju Pulau Bali, dengan estimasi waktu pengiriman sekitar 1–2 hari, lebih singkat dibandingkan sebelumnya yang membutuhkan waktu sekitar 2–3 hari.

”Optimalisasi layanan ini menjadi bagian dari komitmen KAI Logistik dalam memperkuat peran kereta api sebagai tulang punggung transportasi logistik, khususnya pada segmen midmile. Dengan kapasitas angkut yang besar, jangkauan jaringan yang luas, serta efisiensi waktu perjalanan, angkutan berbasis kereta api memiliki potensi untuk mendukung distribusi barang yang lebih kompetitif sekaligus memperkuat konektivitas antardaerah,” Lanjut Agus.

KAI Logistik menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KAI selaku induk usaha atas penghargaan dan kepercayaan yang diberikan. Penghargaan Rail Courier of the Year ini menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat sinergi dalam ekosistem perkeretaapian, serta menghadirkan solusi logistik yang semakin relevan dengan kebutuhan pelanggan.

Ke depan, KAI Logistik akan terus mengoptimalkan potensi jaringan kereta api melalui pengembangan layanan yang terintegrasi, peningkatan kualitas operasional, serta kolaborasi dengan berbagai mitra strategis. Langkah ini diharapkan dapat memperluas aksesibilitas pengiriman, meningkatkan efisiensi rantai pasok, dan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekosistem logistik nasional.

Tentang KAI Logistik

PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) dibentuk dengan tujuan melayani distribusi logistik berbasis kereta api, dengan kemasan bisnis door to door service untuk memberikan pelayanan yang paripurna bagi Pelanggan kereta api yang didukung dengan layanan pra dan purna. KAI Logistik fokus pada orientasi bisnis sebagai jasa layanan distribusi logistik terpadu (total logistics solution) melalui “End-to-End Services”. Dengan tagline KAI Logistik Ispossible yaitu semuanya menjadi mungkin, KAI Logistik menyediakan ragam layanan logistik melalui 3 segmentasi diantaranya KALOG Express, KALOG Plus dan KALOG Pro.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan pada perdagangan Jumat pagi, 13 November 2026.

Berdasarkan pemantauan di laman resmi Logam Mulia pada pukul 09.17 WIB, harga emas Antam kini berada di level Rp2.509.000 per gram.

Nilai tersebut terkoreksi Rp9.000 dibandingkan harga sebelumnya yang mencapai Rp2.518.000 per gram.

Penurunan juga terjadi pada harga jual kembali atau buyback. Logam Mulia menetapkan harga buyback emas Antam sebesar Rp2.285.000 per gram.

Perlu diketahui, harga emas Antam dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar dan kebijakan harga yang berlaku.

Daftar Harga Emas Antam Terbaru Jumat

Bagi masyarakat yang berencana membeli emas batangan, berikut rincian harga dasar emas Antam berdasarkan ukuran yang tercantum di laman Logam Mulia:

Daftar tersebut merupakan harga dasar sebelum memperhitungkan pajak pembelian yang berlaku.

Ketentuan Pajak Pembelian dan Buyback Emas Antam

Selain memperhatikan pergerakan harga, calon pembeli maupun pemilik emas yang ingin menjual kembali perlu memahami ketentuan perpajakan.

Untuk transaksi pembelian emas Antam, berlaku Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,25 persen dari harga dasar yang tercantum di laman resmi Logam Mulia.

Sementara itu, transaksi penjualan kembali atau buyback dengan nilai lebih dari Rp10 juta dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

Pajak tersebut dipotong secara langsung dari total nilai transaksi saat proses buyback dilakukan.

Dengan perubahan harga terbaru ini, masyarakat yang ingin membeli ataupun menjual emas Antam sebaiknya memeriksa kembali harga resmi sebelum melakukan transaksi agar memperoleh perhitungan yang sesuai.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi menembus lima besar Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026 kategori pemerintah kabupaten/kota.

Program Kampung Bahagia menjadi inovasi unggulan yang diandalkan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dalam bersaing dengan Surabaya, Semarang, Makassar, dan Mojokerto.

Capaian tersebut membawa Kota Jambi ke tahap pemaparan lanjutan di hadapan panelis I-SIM 2026.

Wali Kota Jambi, Maulana, mempresentasikan langsung konsep dan pelaksanaan Kampung Bahagia di Aula Lantai 4 Graha Surveyor Indonesia, Jakarta, Kamis 12 November 2026.

Di tengah persaingan lima daerah terbaik, Pemkot Jambi menawarkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada proyek fisik.

Kampung Bahagia menempatkan masyarakat sebagai pihak yang ikut menentukan, menjalankan, sekaligus mengawasi pembangunan di lingkungan tempat tinggalnya.

Maulana menjelaskan, program tersebut mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat, pembangunan lingkungan permukiman, penguatan ekonomi warga, serta pemanfaatan teknologi digital.

Seluruh pendekatannya mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Melalui Kampung Bahagia, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga terlibat langsung sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan,” kata Maulana dalam pemaparannya.

Kampung Bahagia mengusung enam nilai utama, yakni Bersih, Aman, Harmoni, Agamis, Inovatif, dan Sejahtera.

Pemkot Jambi memiliki landasan regulasi berupa Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 36 Tahun 2025 dan Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 835 Tahun 2025.

Program ini memulai tahap percontohan pada 67 rukun tetangga (RT) sepanjang 2025. Pada 2026, pemerintah memperluas cakupannya ke ribuan RT melalui dua periode pelaksanaan.

Pemkot Jambi mengandalkan APBD dan swadaya masyarakat untuk mendukung kegiatan tersebut.

Pelaksanaannya mencakup pembangunan serta perbaikan infrastruktur lingkungan, penyediaan fasilitas sosial, dan bantuan peralatan produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sejumlah bantuan usaha berupa gerobak, kompor, mesin pencuci, dan perlengkapan produktif lainnya menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi warga.

Namun, pendekatan Kampung Bahagia tidak berhenti pada penyaluran bantuan.

Pemkot Jambi juga membentuk kelompok kerja (Pokja) yang melibatkan perempuan, pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengurus RT.

Melalui kelompok tersebut, warga memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan, menentukan prioritas kegiatan, dan mengawasi pelaksanaan program.

Selain pemberdayaan masyarakat, Pemkot Jambi memasukkan teknologi digital sebagai instrumen untuk memperkuat keamanan dan pelayanan publik.

Maulana memaparkan bahwa pemerintah telah memasang 1.187 unit kamera pengawas atau CCTV terintegrasi berbasis kecerdasan buatan (AI).

Pemkot Jambi juga menghadirkan Call Center Bahagia 112 sebagai layanan darurat bagi masyarakat.

Di bidang pengawasan pemerintahan, pemerintah mengembangkan SIMWASJAGA (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Jambi Bahagia).

Platform tersebut mendukung Inspektorat dalam memantau pelaksanaan program dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas.

Penggunaan teknologi ini menjadi salah satu bagian dari pendekatan Kampung Bahagia dalam membangun lingkungan yang lebih aman dan meningkatkan respons pelayanan kepada masyarakat.

Persoalan sampah juga masuk dalam materi pemaparan Kota Jambi. Pemkot Jambi menjalankan Optimalisasi Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (OPBM) dengan melibatkan komunitas dan warga di lingkungan masing-masing.

Program tersebut mendapat dukungan ratusan kendaraan roda tiga atau bentor untuk menunjang pengangkutan sampah. Pemerintah juga melakukan penertiban tempat pembuangan sampah (TPS) liar di sejumlah koridor jalan.

Untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, Pemkot Jambi mengembangkan sejumlah pendekatan, mulai dari sanitary landfill, pabrik Refuse Derived Fuel (RDF), hingga pengolahan sampah menjadi energi listrik melalui fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Rangkaian inovasi tersebut menunjukkan bahwa Kampung Bahagia tidak hanya menyasar pembangunan di tingkat RT, tetapi juga menghubungkan persoalan lingkungan dengan kebijakan pengelolaan perkotaan.

Dalam penilaian lanjutan I-SIM 2026, Kota Jambi berhadapan dengan empat daerah lain yang juga masuk lima besar, yakni Surabaya, Semarang, Makassar, dan Mojokerto.

Panelis yang menilai pemaparan berasal dari berbagai latar belakang keahlian. Mereka antara lain Pungkas Bahjuri Ali dari Kementerian PPN/Bappenas, Suhajar Diantoro dari Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, serta Zuzy Anna dari SDGs Center Universitas Padjadjaran.

Tim panelis juga melibatkan Teddy Poernama dari PT Petrosida Gresik, Adriadi Dimastanto dari Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, dan Andi Muhyiddin dari Republika.

Maulana menyebut Kampung Bahagia mulai menarik perhatian sejumlah pemerintah daerah dan lembaga.

Beberapa pihak yang telah melakukan kunjungan studi tiru dan studi banding antara lain Pemerintah Kota Lubuk Linggau, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, DPRD Kota Yogyakarta, serta DPRD Kabupaten Belitung Timur.

Menurut Maulana, ketertarikan daerah lain menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat memiliki peluang untuk diterapkan secara lebih luas.

Masuknya Kota Jambi dalam lima besar I-SIM 2026 menjadi capaian penting bagi pemerintah daerah.

Namun, keberhasilan program seperti Kampung Bahagia pada akhirnya perlu terlihat dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Cakupan ribuan RT, bantuan produktif bagi UMKM, penguatan layanan publik, dan pengelolaan sampah menjadi sejumlah aspek yang perlu terus dijaga keberlanjutannya.

Dampak program juga perlu terlihat melalui peningkatan kesejahteraan warga, efektivitas penggunaan anggaran, pemerataan manfaat antarkawasan, serta kualitas lingkungan permukiman.

Dengan demikian, keberhasilan Kampung Bahagia tidak hanya bertumpu pada banyaknya kegiatan yang terlaksana atau penghargaan yang diperoleh, tetapi juga pada kemampuan program menjawab persoalan masyarakat secara berkelanjutan.

Maulana mengapresiasi penyelenggaraan I-SIM 2026 yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mempresentasikan inovasi pembangunan sekaligus bertukar pengalaman.

Ia berharap kompetisi tersebut terus berlanjut dan mendorong lahirnya berbagai praktik pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan di Indonesia.

Bagi Kota Jambi, posisi lima besar I-SIM 2026 menjadi momentum untuk memperkuat Kampung Bahagia.

Tantangan selanjutnya adalah memastikan partisipasi warga, penggunaan teknologi, dan dukungan anggaran benar-benar menghasilkan perubahan yang terukur dalam kehidupan masyarakat.(*)

GUNUNGKIDUL, SEPUCUKJAMBI.ID — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan usaha mikro melalui peningkatan literasi keuangan, pemanfaatan layanan digital, serta perluasan akses pembiayaan.

Komitmen tersebut diwujudkan oleh BRI Branch Office (BO) Wonosari melalui kegiatan sosialisasi QRIS dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku usaha mikro dan UMKM dalam rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas Angkatan 31.

Kegiatan yang berlangsung pada Oktober 2026 di Hotel Santika Gunungkidul ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, BRI BO Wonosari berpartisipasi memberikan edukasi mengenai pemanfaatan QRIS sebagai alternatif pembayaran digital serta sosialisasi fasilitas pembiayaan KUR untuk mendukung kebutuhan pengembangan usaha.

Melalui sosialisasi QRIS, para pelaku usaha mikro diperkenalkan pada kemudahan transaksi nontunai yang dapat membantu proses pembayaran menjadi lebih praktis. Pemanfaatan kanal pembayaran digital juga menjadi salah satu langkah bagi pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan perkembangan transaksi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan.

Selain itu, BRI turut memberikan sosialisasi mengenai KUR melalui Relationship Manager (RM) KUR. Materi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai akses pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan produktif dan pengembangan kapasitas usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Branch Office Head BRI Wonosari, M. Sayid N. Sidik, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas pelaku UMKM perlu didukung oleh pemahaman pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi digital, serta akses terhadap sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha.

“BRI berkomitmen untuk terus mendampingi pelaku usaha mikro dan UMKM agar mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Melalui edukasi QRIS, kami mendorong pelaku usaha untuk mulai mengoptimalkan transaksi digital. Sementara melalui sosialisasi KUR, kami berharap pelaku usaha memperoleh pemahaman mengenai akses pembiayaan yang dapat mendukung produktivitas dan pengembangan bisnis,” ujar M. Sayid N. Sidik.

Partisipasi BRI dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong UMKM naik kelas. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap layanan keuangan formal, memperluas pemanfaatan transaksi digital, serta membuka peluang pengembangan usaha yang lebih luas.

Ke depan, BRI BO Wonosari akan terus mengoptimalkan peran sebagai mitra strategis pelaku UMKM melalui penyediaan layanan perbankan, edukasi keuangan, pemanfaatan solusi digital, dan akses pembiayaan. Dengan dukungan tersebut, UMKM diharapkan semakin produktif, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES

JAKARTA,SEPUCUKJAMBI.ID – BRI Region 6/Jakarta 1 berhasil mencatatkan pencapaian positif dengan memenuhi target penghimpunan dana tabungan. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata dari komitmen, kerja keras, serta sinergi yang solid antara Manajemen dan seluruh Pekerja BRI Region 6 dalam menjalankan strategi bisnis dan mengoptimalkan potensi penghimpunan dana di setiap unit kerja.

Pencapaian tersebut tentunya tidak terlepas dari konsistensi seluruh insan BRILiaN dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah, memperkuat hubungan baik dengan existing customer, serta terus memperluas basis nasabah baru. Berbagai upaya dan strategi yang dijalankan secara terarah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dana tabungan BRI Region 6.

Momentum positif ini akan terus dijaga sebagai motivasi untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja penghimpunan dana tabungan ke depannya. Seluruh jajaran Manajemen dan Pekerja BRI Region 6 berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan produktivitas, serta mengoptimalkan berbagai peluang bisnis yang ada.

Melalui semangat kerja keras dan kolaborasi seluruh insan BRILiaN, BRI Region 6 optimistis dapat terus mencatatkan pertumbuhan dana tabungan yang berkelanjutan sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian target penghimpunan dana tabungan BRI secara nasional.

Tentang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Region 6/Jakarta 1

Jl. Veteran II No. 8 Gambir Jakarta Pusat 10110

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES