JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Sebanyak 13.134 kasus penyakit tercatat dalam data surveilans Posko Satuan Tugas (Satgas) Bencana dan Kekeringan Kota Jambi selama periode Januari hingga 8 Oktober 2026.

Dari jumlah tersebut, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) mendominasi dengan 11.283 kasus atau sekitar 85,9 persen.

Kepala Satgas Bencana dan Kekeringan Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan data tersebut berasal dari pemantauan dan pengelolaan surveilans penyakit yang dilakukan posko secara berkala.

Doni juga menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi.

“Berdasarkan data surveilans yang kami kelola, total ada 13.134 pasien yang tercatat sejak Januari hingga 8 Oktober 2026. ISPA masih menjadi penyakit yang paling banyak diderita warga dengan 11.283 kasus,” ujar Doni saat dikonfirmasi, Jumat 9 Oktober 2026.

Data tersebut menunjukkan bahwa ISPA menjadi kelompok penyakit dengan jumlah pencatatan tertinggi dalam laporan posko.

Namun, angka kumulatif ini belum menjelaskan tren kenaikan atau penurunan kasus dari bulan ke bulan.

Selain ISPA, posko juga mencatat kasus diare dan konjungtivitis atau peradangan pada selaput mata.

Berikut rincian data surveilans penyakit Kota Jambi hingga 8 Oktober 2026:

ISPA mencakup lebih dari empat perlima seluruh pencatatan penyakit dalam data tersebut.

Meski demikian, angka ini menggambarkan komposisi kasus yang tercatat di posko, bukan dengan sendirinya menunjukkan prevalensi ISPA pada seluruh penduduk Kota Jambi.

Doni mengatakan, kualitas udara menjadi salah satu faktor lingkungan yang perlu diperhatikan dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat, terutama ketika kabut asap atau polusi udara memburuk.

“ISPA memang selalu menjadi perhatian utama kami. Kami terus mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara buruk, dan selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar,” katanya.

Paparan asap dan polusi udara dapat memperburuk gangguan pernapasan.

Namun, untuk memastikan seberapa besar kontribusi kabut asap terhadap angka ISPA di Kota Jambi, diperlukan data yang menghubungkan tren kasus dengan kondisi kualitas udara dan faktor penyebab lainnya.

Data posko turut mencatat 1.339 kasus diare atau sekitar 10,2 persen dari keseluruhan pencatatan.

Penyakit ini membutuhkan perhatian terhadap keamanan makanan dan minuman, kebersihan tangan, serta sanitasi lingkungan.

Sementara itu, konjungtivitis tercatat sebanyak 512 kasus atau sekitar 3,9 persen.

Kondisi ini dapat menimbulkan mata merah, perih, gatal, atau berair. Iritasi akibat debu dan asap dapat memicu keluhan mata, meskipun penyebab konjungtivitis tidak selalu sama pada setiap pasien.

Doni mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengonsumsi makanan serta minuman yang aman, dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengganggu.

Imbauan tersebut penting agar perhatian terhadap kabut asap tidak mengesampingkan risiko kesehatan lain yang juga muncul dalam data surveilans.

Posko Satgas Bencana dan Kekeringan Kota Jambi mengelola data surveilans sebagai bagian dari pemantauan kondisi kesehatan masyarakat.

Menurut Doni, pembaruan data diperlukan untuk membantu pemerintah melihat perkembangan situasi dan menentukan langkah penanganan yang sesuai.

Ia mengatakan, pemantauan akan terus berjalan dan masyarakat dapat mencari informasi melalui kanal resmi BPBD Kota Jambi serta Pemerintah Kota Jambi.

Meski demikian, rincian mengenai perkembangan kasus per bulan, persebaran kasus menurut kecamatan, kelompok usia yang paling terdampak, serta jumlah pasien yang membutuhkan perawatan belum tercantum dalam data yang disampaikan.

Informasi tersebut akan membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang beban penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan di Kota Jambi.

Di tengah perhatian terhadap kualitas udara, masyarakat dianjurkan menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi udara setempat.

Jika kualitas udara memburuk, kurangi aktivitas berat di luar dan gunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar ruangan.

Kementerian Kesehatan juga mengimbau masyarakat untuk memperhatikan kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, serta orang dengan penyakit jantung atau gangguan paru.

Masyarakat yang mengalami sesak napas atau gejala berat perlu segera mencari pertolongan medis.

Untuk mencegah diare, warga perlu menjaga kebersihan tangan serta memastikan makanan dan air minum aman dikonsumsi.

Sementara itu, hindari mengucek mata ketika mengalami iritasi dan periksakan diri jika keluhan mata tidak membaik.

Data 13.134 kasus penyakit hingga 8 Oktober 2026 menjadi gambaran awal mengenai jenis penyakit yang tercatat dalam pemantauan posko.

Pembaruan data, informasi kualitas udara, dan rincian kasus yang lebih terperinci diperlukan agar pemerintah dan masyarakat dapat menilai perkembangan situasi secara lebih akurat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Menjaga kerukunan di tengah keberagaman membutuhkan komunikasi yang berkelanjutan.

Pesan tersebut mengemuka dalam Silaturahmi Kebangsaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Kota Jambi Tahun 2026 yang diikuti perwakilan 18 etnis di Kota Jambi, Kamis 8 Oktober 2026.

Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha membuka kegiatan yang berlangsung di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jambi tersebut.

Forum ini mengusung tema “Harmoni dalam Suku, Ras, Agama dan Antargolongan Menuju Kota Jambi Bahagia”.

Pertemuan itu menjadi ruang komunikasi lintas etnis untuk memperkuat persatuan sekaligus membahas cara menjaga keharmonisan masyarakat yang memiliki latar belakang suku, agama, ras, dan budaya berbeda.

Hadir sebagai narasumber Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi Datuk Aswan Hidayat Usman serta Rektor Institut Agama Islam (IAI) An-Najah Jambi, Dr. Drs. Yusdi Anra.

Diza, yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Jambi, mengatakan keberagaman telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat.

Meski hubungan antarkelompok dapat berjalan harmonis, ia mengingatkan bahwa perbedaan tetap membutuhkan ruang dialog agar tidak berkembang menjadi persoalan sosial.

Ia mencontohkan persoalan pendirian tempat ibadah yang terkadang memicu gesekan.

Menurut Diza, kurangnya edukasi dan miskomunikasi dapat menjadi salah satu faktor yang memperumit persoalan tersebut.

“Meski terkadang ada gesekan, misalnya terkait pendirian tempat ibadah, hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya edukasi maupun miskomunikasi. Karena itu, komunikasi dan dialog harus terus dibangun,” ujar Diza.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya komunikasi antarkelompok masyarakat.

Namun, dialog perlu berjalan bersama pemahaman terhadap aturan dan mekanisme penyelesaian persoalan agar perbedaan kepentingan dapat ditangani secara tepat.

Diza juga mendorong agar forum pembauran kebangsaan tidak berhenti pada kegiatan silaturahmi.

Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi ruang untuk menyampaikan masukan mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk kondisi Kota Jambi yang tengah menghadapi kabut asap.

Ia berharap hasil pembahasan dalam forum dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

“Berbagai hal yang dibahas dalam forum ini tentunya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan pelayanan di tengah berbagai persoalan yang sedang terjadi,” tuturnya.

Dorongan ini membuka ruang bagi FPK untuk menjalankan peran yang lebih luas melalui komunikasi dengan kelompok masyarakat, penyampaian aspirasi, dan penguatan hubungan antaretnis.

Meski demikian, keterangan dalam kegiatan tersebut belum merinci program tindak lanjut, agenda kerja, atau indikator yang akan digunakan untuk mengukur dampak forum terhadap penyelesaian persoalan sosial di Kota Jambi.

Selain memperkuat komunikasi lintas etnis, Diza meminta FPK mengembangkan kegiatan yang relevan bagi generasi muda.

Menurutnya, pembahasan mengenai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya perlu menggunakan pendekatan yang dapat diterima oleh generasi penerus.

“Harapan kita, perbedaan agama, ras, suku, dan kebudayaan dapat terus dibahas melalui pola-pola yang relevan dan dipertahankan, khususnya bagi generasi masa depan. Dengan begitu, rasa empati, toleransi, dan kebersamaan dapat terus tumbuh di Kota Jambi,” kata Diza.

Keterlibatan generasi muda menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan pembauran kebangsaan.

Kegiatan lintas budaya, dialog antarkelompok, dan edukasi toleransi dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal perbedaan sekaligus membangun rasa saling menghormati.

Silaturahmi Kebangsaan FPK Kota Jambi 2026 turut dihadiri jajaran perangkat daerah terkait serta perwakilan etnis yang tergabung dalam forum tersebut.

Ke depan, efektivitas pembauran kebangsaan akan bergantung pada keberlanjutan dialog, pelaksanaan program bersama, dan kemampuan para pemangku kepentingan merespons persoalan masyarakat secara terbuka dan sesuai aturan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Keterbatasan lahan pertanian di Kota Jambi mendorong pemerintah daerah mencari cara baru untuk menjaga ketersediaan pangan.

Salah satunya melalui program Semai Agrobiopori, yang menggabungkan budidaya tanaman di pekarangan dengan pengolahan sampah organik rumah tangga.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha meluncurkan program tersebut bersama Kelompok Tani Teman Abadi di RT 09, Kelurahan Mudung Laut, Kecamatan Pelayangan, Kamis (8/10/2026).

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Jambi, Evridal Asri, menyebut luas lahan pertanian di Kota Jambi sekitar 511 hektare.

Kondisi ini, menurutnya, membutuhkan pendekatan budidaya yang mampu memanfaatkan ruang terbatas di kawasan perkotaan.

“Dengan keterbatasan lahan pertanian, kita harus berinovasi. Salah satunya melalui Semai Agrobiopori dengan memanfaatkan lahan kosong, lahan sempit, dan pekarangan rumah untuk kegiatan budidaya,” ujar Evridal.

Semai Agrobiopori tidak hanya mendorong warga menanam tanaman pangan di pekarangan. Program ini juga mengajak masyarakat mengolah sampah rumah tangga agar memiliki nilai guna.

Melalui teknologi agrobiopori, sampah organik yang sesuai dapat diolah menjadi bahan pupuk untuk mendukung pertumbuhan tanaman.

Sementara itu, sampah anorganik akan dikelola melalui pendekatan 3R, yakni mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha mengatakan keterbatasan lahan tidak seharusnya menghentikan upaya masyarakat dalam mengembangkan pertanian perkotaan.

“Dengan kondisi Kota Jambi yang memiliki keterbatasan lahan, urban farming menjadi salah satu alternatif yang dapat dikembangkan. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan pekarangan di sekitar permukiman masyarakat,” kata Diza.

Ia menjelaskan, masyarakat dapat memasang pipa agrobiopori di pekarangan untuk mengolah sisa makanan dan sampah organik yang sesuai.

Hasil pengolahan tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan bercocok tanam.

Diza berharap program yang diinisiasi DPKP Kota Jambi ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam memanfaatkan ruang terbatas sekaligus mengurangi sampah dari sumbernya.

Pemkot Jambi saat ini menjalankan Semai Agrobiopori sebagai proyek percontohan atau pilot project di dua lokasi, yakni Kelurahan Mudung Laut, Kecamatan Pelayangan, dan Kelurahan Pinang Merah, Kecamatan Alam Barajo.

Evridal mengatakan pemerintah berharap dapat mereplikasi program tersebut ke kelompok tani lain pada 2027.

Untuk mendukung rencana itu, DPKP akan mendorong pendampingan dan pembinaan teknis.

“Untuk saat ini masih berupa pilot project atau percontohan. Pada 2027 nanti kita berharap program ini dapat direplikasi pada kelompok-kelompok tani lainnya. Pemerintah akan terus mendorong melalui pendampingan dan pembinaan teknis,” ujarnya.

Tahap percontohan menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melihat pelaksanaan program di lapangan, termasuk pemanfaatan pekarangan, pengolahan sampah organik, dan hasil budidaya tanaman.

Meski demikian, pemerintah belum memaparkan target jumlah kelompok tani yang akan mengikuti program pada 2027 maupun ukuran keberhasilan yang akan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaannya.

Informasi mengenai target peserta, hasil panen, volume sampah organik yang terolah, dan kebutuhan pendampingan akan membantu masyarakat menilai manfaat program secara lebih terukur.

Ketua Kelompok Tani Teman Abadi, Abrianto, menyambut dukungan Pemkot Jambi terhadap pemanfaatan lahan pekarangan.

Ia mengatakan kelompoknya telah menanam cabai serta berbagai sayuran, seperti bayam dan kangkung.

Ke depan, kelompok tani tersebut juga berencana mengembangkan tanaman melon.

Abrianto menjelaskan, pupuk organik hasil pengolahan agrobiopori diharapkan dapat mendukung pemupukan tanaman.

Ia memperkirakan pupuk tersebut dapat dimanfaatkan setelah sekitar tiga bulan, bergantung pada proses pengolahannya.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzar.

Menurutnya, agrobiopori sejalan dengan upaya mengurangi sampah dari sumbernya melalui pemilahan dan pemanfaatan sampah organik.

Program Semai Agrobiopori menempatkan pertanian pekarangan dan pengelolaan sampah dalam satu pendekatan.

Warga tidak hanya didorong menanam bahan pangan, tetapi juga mengolah sebagian sampah rumah tangga untuk mendukung kegiatan tersebut.

Pemkot Jambi berharap pendekatan ini dapat membantu memperkuat ketahanan pangan, mendorong pemanfaatan lahan kosong, dan mengurangi sampah yang berakhir di tempat pembuangan.

Namun, dampak program terhadap ketersediaan pangan dan pengurangan sampah masih perlu diukur melalui hasil pelaksanaan di lapangan.

Data hasil panen, jumlah rumah tangga yang terlibat, serta volume sampah organik yang berhasil diolah akan menjadi indikator penting untuk mengevaluasi keberhasilannya.

Jika hasil percontohan menunjukkan manfaat yang terukur, rencana perluasan pada 2027 dapat menjadi langkah berikutnya dalam pengembangan pertanian perkotaan yang lebih produktif dan berwawasan lingkungan di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Dampak kabut asap di Kota Jambi tidak hanya menjadi persoalan kualitas udara, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mengakui distribusi air bersih belum berjalan dalam kapasitas normal, sementara pendataan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menunjukkan peningkatan.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha mengatakan pemerintah terus mengevaluasi langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus menjaga agar layanan publik tetap berjalan di tengah kondisi tersebut.

“Dampak kabut asap ini sangat terasa. Pemerintah kota terus mengevaluasi program-program yang ada dan berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat,” ujar Diza.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemkot Jambi ialah keterbatasan distribusi air bersih kepada masyarakat.

Diza mengakui pasokan air saat ini belum dapat menjangkau warga dalam jumlah seperti pada kondisi normal.

“Fokus kami bukan hanya mengevaluasi penanganan karhutla dan memberikan bantuan, tetapi juga bagaimana distribusi air bersih tetap berjalan. Memang, kondisi saat ini belum memungkinkan distribusi sebanyak seperti saat normal,” katanya.

Diza menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan pelayanan tersebut. Ia memastikan pemerintah terus berupaya mencari langkah agar kebutuhan warga tetap mendapat perhatian.

Namun, keterangan yang disampaikan belum merinci penyebab teknis keterbatasan distribusi, wilayah yang paling terdampak, jumlah pelanggan yang mengalami gangguan, maupun target pemulihan layanan.

Informasi tersebut penting bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi pasokan di wilayah masing-masing dan memperkirakan kapan pelayanan dapat kembali normal.

Selain air bersih, dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Diza menyebut pendataan kasus ISPA menunjukkan peningkatan dan meminta fasilitas kesehatan tetap mengoptimalkan pelayanan.

“Pendataan ISPA juga meningkat. Karena itu, kami tetap mengoptimalkan pelayanan di rumah sakit maupun puskesmas agar masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan bisa terlayani,” ungkapnya.

Kesiapan rumah sakit dan puskesmas menjadi bagian penting dalam merespons keluhan kesehatan selama kualitas udara memburuk.

Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan sebaiknya segera mencari pertolongan medis, terutama jika gejala memburuk atau disertai kesulitan bernapas.

Diza menegaskan, Pemkot Jambi akan terus mengevaluasi langkah penanganan sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

Pemerintah juga berupaya menjaga keberlangsungan pelayanan publik agar kebutuhan masyarakat tidak terabaikan.

Di sisi lain, penanganan kabut asap membutuhkan langkah yang tidak hanya berfokus pada dampak, tetapi juga pengendalian sumber kebakaran.

Koordinasi antarlembaga dan upaya pencegahan karhutla menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko berulangnya kabut asap.

Publik kini membutuhkan informasi lebih terperinci mengenai perkembangan kualitas udara, langkah pengendalian kebakaran, jangkauan distribusi air bersih, serta data kasus ISPA yang diperbarui secara berkala.

Keterbukaan informasi mengenai indikator pemulihan dan hasil evaluasi akan membantu masyarakat memahami perkembangan situasi sekaligus menilai efektivitas langkah pemerintah dalam menangani dampak kabut asap di Kota Jambi.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID  — Kabar baik bagi masyarakat dan wisatawan yang berencana menginap di Kabupaten Bungo pada Oktober 2026.

Sebanyak 10 hotel di daerah tersebut menyiapkan penawaran harga khusus dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Kabupaten Bungo.

Program promo berlangsung mulai 15 hingga 31 Oktober 2026.

Penawaran ini menjadi bagian dari partisipasi pelaku usaha perhotelan dalam menyambut peringatan hari jadi Kabupaten Bungo.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bungo, Taufik Hidayat, mengatakan para pengelola hotel turut mendukung perayaan tersebut melalui penawaran tarif khusus bagi pengunjung.

Menurut Taufik, program ini menyasar masyarakat setempat maupun tamu dari luar daerah yang datang untuk mengikuti atau menikmati suasana peringatan HUT Kabupaten Bungo.

“Para pengelola hotel di Bungo sepakat memberikan harga spesial bagi pengunjung yang menginap pada tanggal 15 hingga 31 Oktober 2026,” ujar Taufik Hidayat.

Daftar 10 hotel yang menawarkan promo HUT Bungo

Masyarakat yang berencana berkunjung ke Kabupaten Bungo dapat mencatat 10 hotel yang masuk dalam program promo tersebut:

1. Hotel Grand Semagi
2. Hotel Amaris
3. Hotel Bungo Plaza
4. Hotel Batang Bungo
5. Hotel Independence
6. Hotel Pelangi
7. Hotel Merlyns Garden Inn
8. Hotel Sentosa
9. Hotel Lavender Hill
10. Hotel Mitra

Meski program harga khusus telah diumumkan, calon tamu perlu menghubungi masing-masing hotel untuk memastikan besaran potongan harga, tipe kamar yang mendapat promo, ketersediaan kamar, serta ketentuan pemesanan.

Informasi mengenai tarif setelah diskon, fasilitas yang termasuk dalam penawaran, dan kemungkinan syarat menginap tertentu juga penting bagi pengunjung sebelum melakukan reservasi.

Dorong kunjungan dan perputaran ekonomi daerah

Pemerintah Kabupaten Bungo berharap program promo hotel ini dapat menambah daya tarik kunjungan selama perayaan HUT ke-61.

Kehadiran tamu dari luar daerah berpotensi memberikan dampak bagi sektor perhotelan, kuliner, transportasi, dan usaha lokal lainnya.

Namun, besarnya dampak ekonomi akan bergantung pada jumlah kunjungan, tingkat hunian hotel, serta aktivitas belanja para tamu selama berada di Bungo.

Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan promo tersebut, periode penawaran berlangsung pada 15–31 Oktober 2026.

Calon pengunjung sebaiknya memastikan langsung ketentuan promo kepada hotel pilihan agar memperoleh informasi harga dan ketersediaan kamar yang akurat.

Program ini sekaligus menjadi kesempatan bagi pelaku usaha perhotelan untuk mengambil bagian dalam perayaan hari jadi Kabupaten Bungo melalui layanan dan penawaran bagi para pengunjung.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Gubernur Jambi Al Haris melantik 13 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Jumat 9 Oktober 2026.

Pelantikan ini menempatkan sejumlah pejabat pada posisi strategis, mulai dari kepala dinas dan kepala badan hingga inspektur daerah serta kepala biro.

Salah satu nama yang mendapat penugasan baru ialah Yul Tasmi.

Pejabat yang sebelumnya bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi itu kini memimpin Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

Penempatan Yul Tasmi menjadi salah satu bagian dari perubahan komposisi pejabat di lingkungan Pemprov Jambi.

Namun, informasi mengenai pertimbangan penunjukan, proses seleksi, serta rekam jejak kinerja para pejabat belum tercantum dalam keterangan yang tersedia.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jambi.

Daftar 13 pejabat yang dilantik Al Haris

Berikut nama pejabat beserta jabatan yang mereka emban setelah pelantikan pada 9 Oktober 2026:

1. Arif Munandar — Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
2. Jhon Eka Puwa — Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jambi.
3. Agus Heriyanto — Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
4. M. Ali Zaini — Inspektur Daerah Provinsi Jambi.
5. Imron Rosyadi — Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.
6. Kemas Muhammad Fuad — Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
7. Dra. Lutfiah — Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
8. Tandry Adi Negara — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.
9. Ahmad Bestari — Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.
10. Muhammad Harir Khodari — Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
11. Drs. Ariansyah — Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
12. Novriadi — Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
13. Yul Tasmi — Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

Komposisi jabatan yang terisi mencakup sejumlah sektor penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, misalnya, berkaitan dengan pelayanan perizinan dan kemudahan investasi.

Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah memegang peran dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.

Di sisi lain, Inspektorat Daerah menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintahan.

Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral juga memiliki tanggung jawab yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, dan pembangunan daerah.

Penempatan pejabat pada posisi tersebut membawa konsekuensi berupa tanggung jawab kinerja yang harus terlihat dalam pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian, pelantikan saja belum cukup untuk menilai keberhasilan penataan birokrasi.

Publik masih membutuhkan informasi mengenai dasar penempatan pejabat, target kerja, serta indikator yang akan digunakan Pemprov Jambi untuk mengevaluasi kinerja mereka.

Keterangan resmi mengenai proses pengisian jabatan dan prioritas kerja masing-masing pejabat juga penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai arah penataan birokrasi tersebut.

Dengan pengisian 13 jabatan ini, perhatian berikutnya tertuju pada kemampuan para pejabat menjalankan mandat di bidang masing-masing.

Hasil kerja, kualitas pelayanan, efektivitas program, dan akuntabilitas anggaran akan menjadi aspek penting untuk mengukur dampak perubahan susunan pejabat di lingkungan Pemprov Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Karantina Indonesia (Barantin) bersama Pemerintah Provinsi Jambi mengembangkan Kampung Pangan Terpadu di Kelurahan Buluran Kenali, Kota Jambi.

Program ini menggabungkan pengembangan komoditas pangan lokal, budidaya perikanan, penghijauan, dan edukasi masyarakat dalam satu kawasan.

Pengembangan kawasan tersebut ditandai dengan pencanangan agrowisata tanaman kacang koro serta penyerahan 50 kilogram benih kacang koro, 30.000 ekor benih ikan nila, dan 360 bibit pohon pada Rabu 7 Oktober 2026.

Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi pangan lokal sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Kawasan tersebut juga diharapkan menjadi tempat pembelajaran mengenai budidaya, ketahanan pangan, dan pelestarian lingkungan.

Sekretaris Utama Barantin, Shahandra Hanitiyo, mengatakan Kampung Pangan Terpadu dirancang bukan sekadar sebagai tempat produksi pangan, melainkan juga sebagai ruang edukasi dan pengembangan inovasi.

“Hari ini kita tidak hanya mencanangkan sebuah kawasan, tetapi juga mencanangkan sebuah harapan untuk memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi daerah, dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Shahandra.

Kacang Koro Jadi Salah Satu Komoditas Unggulan

Pengembangan tanaman kacang koro menjadi salah satu fokus dalam program tersebut.

Komoditas ini diperkenalkan sebagai bagian dari upaya memperluas pemanfaatan sumber pangan lokal dan mengembangkan potensi pertanian di Kota Jambi.

Selain tanaman pangan, kawasan ini mendapat dukungan 30.000 ekor benih ikan nila melalui kerja sama dengan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam.

Sementara itu, 360 bibit pohon berasal dari dukungan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Batanghari.

Menurut Barantin, seluruh bantuan benih dan bibit tersebut telah melalui pemeriksaan serta pengujian laboratorium karantina dan dinyatakan bebas dari hama maupun penyakit ikan dan tumbuhan.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari konsep pengembangan kawasan yang mengintegrasikan tanaman, perikanan, peternakan, lingkungan, dan keterlibatan masyarakat.

Namun, keberlanjutan program ini akan bergantung pada pengelolaan kawasan, pendampingan kepada kelompok masyarakat, serta kemampuan mengembangkan hasil budidaya menjadi kegiatan ekonomi yang produktif.

Pengembangan Kampung Pangan Terpadu melibatkan Pemerintah Provinsi Jambi, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), PAPTAKI, kelompok tani, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Gubernur Jambi, Al Haris mengapresiasi kolaborasi lintas sektor tersebut. Ia berharap program ini mampu mengoptimalkan potensi daerah dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dukungan juga datang dari HKTI Jambi dan PAPTAKI, terutama dalam mendorong pengembangan kacang koro sebagai alternatif komoditas pangan lokal.

Melalui kerja sama tersebut, pengembangan kawasan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan pencanangan dan penyerahan bantuan, tetapi berlanjut melalui budidaya, pengelolaan hasil panen, dan pemberdayaan masyarakat.

Pencanangan Kampung Pangan Terpadu ditutup dengan penanaman bersama sebagai simbol komitmen terhadap penguatan ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian menuju Hari Karantina Indonesia ke-149 dan HUT ke-3 Barantin.

Barantin berharap Kampung Pangan Terpadu di Buluran Kenali dapat berkembang menjadi kawasan produksi sekaligus pusat pembelajaran bagi masyarakat dan generasi muda mengenai budidaya pangan, perikanan, lingkungan, serta pemanfaatan komoditas lokal secara berkelanjutan.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Merangin dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 25 November 2026.

Sebanyak 24 desa akan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut dengan tahapan yang mencakup pendataan pemilih, pendaftaran bakal calon, penetapan calon, kampanye, hingga pemungutan suara.

Berdasarkan jadwal tahapan Pilkades Serentak 2026, proses pencalonan berlangsung mulai Oktober hingga November.

Sementara itu, pemungutan suara dijadwalkan pada 25 November 2026.

Saat ini, tahapan pendataan pemilih berlangsung pada 6–14 Oktober 2026.

Tahapan ini menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat terdata sebagai pemilih.

Pendaftaran Bakal Calon hingga Penetapan Nomor Urut

Tahapan pencalonan kepala desa dimulai dengan pengumuman dan pendaftaran bakal calon pada 6–14 Oktober 2026.

Apabila hanya terdapat satu pendaftar, panitia akan membuka perpanjangan pendaftaran pada 15–29 Oktober 2026.

Jika jumlah pendaftar masih satu orang, perpanjangan kembali dijadwalkan pada 30 Oktober hingga 8 November 2026.

Selanjutnya, panitia melakukan penelitian administrasi bakal calon pada 9–13 November 2026. Tahapan tersebut mencakup pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan klarifikasi dokumen.

Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi berjumlah lebih dari lima orang, panitia akan melakukan seleksi tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengumuman calon kepala desa dan penetapan nomor urut dijadwalkan pada 17 November 2026. Setelah itu, para calon mengikuti deklarasi damai pada 18 November 2026.

Kampanye Tiga Hari, Pemungutan Suara 25 November

Setelah penetapan calon, tahapan berlanjut ke masa kampanye yang dijadwalkan pada 19–21 November 2026.

Kampanye dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas maupun media cetak, media elektronik, dan konferensi video sesuai ketentuan yang berlaku.

Panitia kemudian menetapkan masa tenang pada 22–24 November 2026 sekaligus mempersiapkan tempat pemungutan suara.

Puncak pelaksanaan Pilkades Serentak Merangin dijadwalkan pada 25 November 2026 melalui pemungutan dan penghitungan suara.

Sengketa Pilkades Memiliki Tahapan Penyelesaian

Jadwal Pilkades Serentak 2026 juga mengatur mekanisme penyelesaian keberatan dan sengketa hasil pemilihan.

Calon kepala desa dapat menyampaikan keberatan kepada panitia tingkat desa pada 29 Oktober hingga 4 November 2026.

Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan di tingkat desa, penanganannya dapat diteruskan kepada panitia atau pengawas tingkat kecamatan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Tahapan penyelesaian sengketa di tingkat kecamatan dijadwalkan pada 5 November hingga 4 Desember 2026.

Sementara itu, jadwal 5–25 November 2026 tercantum untuk penyelesaian sengketa oleh panitia atau pengawas kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Persiapan Kabupaten dan Desa

Sebelum pelaksanaan pemilihan, panitia tingkat kabupaten dan desa menjalankan sejumlah persiapan.

Tahapan tersebut meliputi penyusunan jadwal, pembentukan panitia, rapat koordinasi dengan camat, penjabat kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD), sosialisasi regulasi, serta persiapan pengamanan.

Jadwal persiapan juga mencantumkan sosialisasi mekanisme e-voting.

Namun, kepastian penerapan metode pemungutan suara elektronik pada setiap desa perlu merujuk pada penjelasan resmi panitia penyelenggara.

Sebelumnya, Bupati Merangin H M Syukur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin, Ahmad Khoiruddin Agung Saputro, mengimbau masyarakat mendukung pelaksanaan Pilkades agar berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Masyarakat juga diminta menjaga persatuan serta menghormati perbedaan pilihan selama proses pemilihan berlangsung.

Dengan tahapan yang telah dijadwalkan, pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 diharapkan berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan kepala desa yang mampu menjalankan amanah masyarakat serta mendukung pembangunan di tingkat desa.

Donwload di sini untuk informasi lengkapnya SK TAHAPAN PILKADES SERENTAK MERANGIN 2026(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebanyak 24 desa di Kabupaten Merangin, Jambi, akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak pada Rabu, 25 November 2026.

Pemerintah Kabupaten Merangin mengajak masyarakat menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan selama seluruh tahapan pemilihan berlangsung.

Bupati Merangin, H. M. Syukur, melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Ahmad Khoiruddin Agung Saputro, menyampaikan imbauan tersebut setelah terbitnya Keputusan Bupati Merangin Nomor 238/DPMD/2026 tentang Tahapan Pilkades Serentak 2026.

“Pada 2026 ini ada sebanyak 24 desa dari 205 desa yang tersebar di 24 kecamatan dalam Kabupaten Merangin yang akan melaksanakan Pilkades Serentak 2026,” ujar Bupati, Jumat 9 Oktober 2026.

Menurut Syukur, dukungan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pemilihan kepala desa.

Ia meminta warga tetap menjaga suasana kondusif dan menghormati perbedaan pilihan agar pesta demokrasi di tingkat desa berjalan aman dan tertib.

“Jaga betul persatuan dan kesatuan dan harus saling menghormati satu sama lainnya atas terjadinya perbedaan pilihan, demi terciptanya suasana demokrasi yang baik,” pesannya.

Pendataan Pemilih Berlangsung hingga 14 Oktober

Tahapan Pilkades Serentak Merangin 2026 kini memasuki proses pendataan pemilih. Tahapan ini berlangsung pada 6–14 Oktober 2026.

Pemerintah daerah meminta masyarakat memberikan data secara benar agar proses pendataan berjalan baik dan hak pilih warga dapat terakomodasi sesuai ketentuan.

Tahapan pendataan menjadi bagian penting dalam persiapan pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada 25 November mendatang.

Karena itu, masyarakat di desa penyelenggara diharapkan aktif mengikuti informasi dari panitia Pilkades setempat.

Syukur berharap Pilkades Serentak 2026 menghasilkan kepala desa yang mampu menjalankan amanah masyarakat, mendorong pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan warga.

Daftar 24 Desa Peserta Pilkades Serentak Merangin 2026

Berikut daftar desa yang dijadwalkan melaksanakan Pilkades Serentak pada 25 November 2026:

1. Desa Sungai Putih, Kecamatan Bangko Barat.
2. Desa Jelatang, Kecamatan Pamenang.
3. Desa Muara Belengo, Kecamatan Pamenang.
4. Desa Simpang Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat.
5. Desa Mampun Baru, Kecamatan Pamenang Barat.
6. Desa Seling, Kecamatan Tabir.
7. Desa Sungai Limau, Kecamatan Tabir Timur.
8. Desa Sungai Tabir, Kecamatan Tabir Barat.
9. Desa Muara Seketuk, Kecamatan Tabir Ulu.
10. Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau.
11. Desa Tiangko, Kecamatan Sungai Manau.
12. Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap.
13. Desa Muara Panco Barat, Kecamatan Renah Pembarap.
14. Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu.
15. Desa Teluk Sikumbang, Kecamatan Muara Siau.
16. Desa Rantau Jering, Kecamatan Lembah Masurai.
17. Desa Koto Rami, Kecamatan Lembah Masurai.
18. Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai.
19. Desa Muara Kelukup, Kecamatan Lembah Masurai.
20. Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Lembah Masurai.
21. Desa Tanjung Kasri, Kecamatan Jangkat.
22. Desa Gedang, Kecamatan Jangkat Timur.
23. Desa Pematang Pauh, Kecamatan Jangkat Timur.
24. Desa Tanjung Mudo, Kecamatan Jangkat Timur.

Pemkab Merangin berharap seluruh pihak ikut mengawal pelaksanaan Pilkades agar setiap tahapan berjalan sesuai jadwal.

Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk mengutamakan persaudaraan dan tidak membiarkan perbedaan pilihan memicu perselisihan.

Dengan partisipasi aktif warga dan dukungan seluruh elemen masyarakat, Pilkades Serentak 2026 diharapkan berlangsung demokratis serta menghasilkan pemimpin desa yang mampu membawa kemajuan bagi masyarakat Merangin.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Thaha Jambi, Jumat 9 Oktober 2026.

Jarak pandang yang berubah-ubah sejak pagi hingga menjelang siang berdampak pada jadwal kedatangan dan keberangkatan pesawat.

Branch Communication Bandara Sultan Thaha Jambi, Ikhsan Pulungan, menyampaikan bahwa pada Jumat pagi baru terdapat satu penerbangan keberangkatan, yakni Batik Air ID 6807 tujuan Jakarta (CGK) yang dijadwalkan berangkat pukul 06.05 WIB.

Penerbangan tersebut menggunakan pesawat ex-RON (Remain Over Night), yaitu pesawat yang menginap di bandara sejak malam sebelumnya.

Sementara itu, dua penerbangan lainnya mengalami penundaan akibat kabut asap.

Penerbangan Batik Air ID 6804 dari Jakarta berstatus delayed due to haze atau tertunda karena kabut asap. Penundaan juga terjadi pada penerbangan Batik Air ID 6805 tujuan Jakarta.

“Semua penerbangan dengan status masih menunggu perkembangan cuaca di Jambi,” demikian informasi yang disampaikan Ikhsan Pulungan.

Jarak Pandang Sempat Turun Menjadi 800 Meter

Berdasarkan pemantauan Bandara Sultan Thaha Jambi, jarak pandang mengalami perubahan sejak pukul 06.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB.

Pada pukul 06.00 WIB, jarak pandang tercatat 1.500 meter. Angka tersebut kemudian menurun menjadi 1.200 meter pada pukul 06.30 WIB dan kembali turun menjadi 1.000 meter pada pukul 07.00 WIB.

Jarak pandang sempat membaik menjadi 1.400 meter pada pukul 08.00 WIB, tetapi kembali berfluktuasi sepanjang pagi.

Kondisi terendah dalam rangkaian pemantauan tersebut tercatat pada pukul 10.00 WIB, ketika jarak pandang turun menjadi 800 meter.

Pada pukul 10.30 WIB, jarak pandang meningkat menjadi 1.000 meter dan kembali membaik menjadi 1.200 meter pada pukul 11.00 WIB.

Berikut catatan jarak pandang di Bandara Sultan Thaha Jambi:

• 06.00 WIB: 1.500 meter
• 06.30 WIB: 1.200 meter
• 07.00 WIB: 1.000 meter
• 07.30 WIB: 1.200 meter
• 08.00 WIB: 1.400 meter
• 08.30 WIB: 1.100 meter
• 09.00 WIB: 1.000 meter
• 09.30 WIB: 1.300 meter
• 10.00 WIB: 800 meter
• 10.30 WIB: 1.000 meter
• 11.00 WIB: 1.200 meter

Bandara Koordinasi dengan Maskapai

Ikhsan menjelaskan, tim operasional Bandara Sultan Thaha telah berkoordinasi dengan maskapai dan instansi terkait untuk menangani dampak penundaan penerbangan, termasuk memastikan pelayanan bagi penumpang yang terdampak.

Pihak bandara juga terus memperbarui informasi mengenai jadwal kedatangan dan keberangkatan yang mengalami gangguan akibat kabut asap.

Manajemen Bandara Sultan Thaha mengimbau calon penumpang untuk memeriksa kembali status penerbangan melalui kanal resmi masing-masing maskapai sebelum berangkat ke bandara.

Untuk memperoleh informasi kebandarudaraan, masyarakat juga dapat menghubungi Contact Center InJourney Airports melalui nomor 172.

Pihak bandara berharap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi segera teratasi sehingga kondisi udara membaik dan aktivitas penerbangan dapat kembali berjalan normal.(*)