JAMBI — Perguruan tinggi menghadapi tantangan baru di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan artifisial (AI).

Akses terhadap pengetahuan semakin mudah, tetapi kemampuan mengubah ilmu menjadi solusi nyata menjadi tuntutan yang semakin penting.

Pesan itu disampaikan Ketua, kegiatan tersebut bukan sekadar pameran produk atau agenda tahunan kampus.

Expo menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menguji kemampuan mereka di luar ruang TP PKK Kota Jambi sekaligus Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim (IAIMA) Jambi, Dr. dr. Hj. Nadiyah, Sp.OG., saat membuka Expo IAIMA 2026 di Maulidia Convention Center (MCC), Rabu 16 September 2026.

Mengusung tema “Kerja, Kolaborasi, Wirausaha, dan Agen Perubahan”, Expo IAIMA 2026 mempertemukan mahasiswa dan dosen dengan pelaku UMKM, dunia usaha, instansi pemerintah, serta masyarakat.

Bagi Nadiyah, kegiatan tersebut bukan sekadar pameran produk atau agenda tahunan kampus.

Expo menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menguji kemampuan mereka di luar ruang perkuliahan sekaligus melihat bagaimana pengetahuan dapat diterjemahkan menjadi karya.

“Ilmu dan informasi dalam hitungan detik bisa kita akses. Karena itu, tantangannya sekarang adalah bagaimana ilmu yang kita miliki dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat,” ujar Nadiyah.

Perkembangan teknologi membuat akses terhadap informasi bukan lagi menjadi persoalan utama.

Tantangan berikutnya adalah kemampuan mengolah pengetahuan menjadi sesuatu yang memiliki manfaat.

Karena itu, Nadiyah mendorong mahasiswa IAIMA Jambi untuk berani menghasilkan karya, meski dimulai dari hal sederhana.

Menurut karya yang dihasilkan mahasiswa diharapkan tidak berhenti sebagai tugas akademik, tetapi dapat berkembang menjadi sesuatu yang memberi dampak dan bahkan membantunya, keberanian untuk memulai merupakan bagian penting dari proses pembentukan mahasiswa agar tidak hanya menjadi konsumen pengetahuan.

“Bagaimana mahasiswa bisa menerjemahkan ilmu yang sudah didapatkan di ruang-ruang kuliah menjadi karya-karya yang bisa dihadirkan di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, karya yang dihasilkan mahasiswa diharapkan tidak berhenti sebagai tugas akademik, tetapi dapat berkembang menjadi sesuatu yang memberi dampak dan bahkan membantu menjawab persoalan di masyarakat.

Dorongan kewirausahaan menjadi salah satu fokus yang ditekankan Nadiyah dalam Expo IAIMA 2026.

Ia ingin lulusan IAIMA memiliki orientasi yang lebih luas. Tidak hanya mempersiapkan diri sebagai job seeker, tetapi juga memiliki kemampuan menjadi job creator dan innovation creator.

“Kalau sekarang menghasilkan lulusan yang kemudian hanya menjadi pencari kerja atau job seeker, itu sudah biasa. Tetapi bagaimana kita bisa menghasilkan lulusan yang menjadi job creator, pencipta lapangan kerja, dan menjadi innovation creator, pencipta inovasi, menjawab permasalahan, problem solver,” tegasnya.

Menurut Nadiyah, orientasi tersebut sejalan dengan visi IAIMA Jambi yang mengedepankan aspek entrepreneurship dalam pengembangan perguruan tinggi.

Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya dipersiapkan untuk memasuki pasar kerja, tetapi juga memiliki peluang untuk menciptakan kegiatan ekonomi, mengembangkan inovasi, serta merancang solusi terhadap persoalan yang ditemukan di lingkungan sekitar.

Konsep Expo IAIMA 2026 juga mempertemukan lingkungan akademik dengan dunia usaha.

Puluhan pelaku UMKM ikut menampilkan berbagai produk, mulai dari makanan dan minuman hingga kerajinan tangan.

Sejumlah perwakilan kecamatan di lingkungan Pemkot Jambi turut terlibat.

Kegiatan juga diramaikan lomba hadrah yang diikuti peserta dari sejumlah pondok pesantren di Kota Jambi.

Bagi IAIMA, keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem kolaborasi yang tidak hanya berpusat di lingkungan kampus.

Nadiyah mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Jambi, sponsor, pelaku usaha, UMKM, serta panitia yang ikut menyukseskan kegiatan.

“Ini merupakan bukti bahwa kita interaksi tersebut dapat menjadi ruang belajar baru bagi mahasiswa sekaligus mendorong dosen dan sivitas akademika untuk terus mengembangkan cepat berpuas diri. Kritik dan masukan, menurutnya, harus ditempatkan sebagai bagian dari proses memper terus berkolaborasi, bagaimana pendidikan tinggi bisa bekerja sama dengan dunia usaha yang kemudian menghasilkan karya-karya nyata,” ujarnya.

Ia berharap interaksi tersebut dapat menjadi ruang belajar baru bagi mahasiswa sekaligus mendorong dosen dan sivitas akademika untuk terus mengembangkan institusi.

Selain kewirausahaan dan inovasi, Nadiyah menekankan pentingnya budaya komunikasi dan keterbukaan di lingkungan perguruan tinggi.

Ia meminta sivitas akademika tidak cepat berpuas diri. Kritik dan masukan, menurutnya, harus ditempatkan sebagai bagian dari proses memperbaiki kualitas institusi.

“Melalui Expo ini kita harus siap untuk berkomunikasi, berkolaborasi, menerima kritik dan masukan, kemudian terus berkembang, sehingga kita bisa menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi ke depannya,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Panitia Expo IAIMA 2026, Maulidan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Ia berharap Expo IAIMA 2026 dapat menjadi titik awal bagi mahasiswa untuk terus mengembangkan kemampuan dalam bekerja, berkolaborasi, berwirausaha, sekaligus mengambil peran sebagai agen perubahan.

Dengan mempertemukan mahasiswa, akademisi, UMKM, pemerintah dan dunia usaha, Expo IAIMA 2026 mencoba membawa aktivitas kampus lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Bagi IAIMA, ukuran keberhasilan pendidikan tidak hanya berada di ruang kelas. Tantangan berikutnya adalah bagaimana ilmu yang dipelajari mahasiswa dapat berubah menjadi karya, peluang ekonomi, inovasi, dan solusi yang bisa dirasakan di luar kampus.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pertumbuhan penduduk dan ekonomi Kota Jambi membawa peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah.

Dengan jumlah penduduk sekitar 654.000 jiwa dan struktur penduduk yang didominasi kelompok usia produktif, kebutuhan terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan fasilitas publik ikut berubah.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. saat membuka sekaligus menjadi narasumber Webinar ASN Siginjai Belajar Seri 3 Tahun 2026 yang digelar BKPSDMD Kota Jambi melalui Zoom, Rabu 16 September 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Maulana mengangkat tema “Akselerasi Kota Jambi Bahagia Wujudkan Kependudukan Berkualitas melalui Sinergi ASN.”

Bagi Maulana, data kependudukan bukan sekadar angka statistik.

Data tersebut harus menjadi dasar ketika pemerintah menentukan arah pembangunan, mengalokasikan anggaran hingga memutuskan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat.

“Integrasi data kependudukan dalam dokumen perencanaan, mulai dari RPJMD hingga program strategis di tingkat RT, merupakan kunci utama untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat Kota Jambi secara akurat,” ujar Maulana.

Maulana menyebut jumlah penduduk Kota Jambi kini berada di kisaran 654.000 jiwa, dengan kepadatan rata-rata sekitar 3.781 jiwa per kilometer persegi.

Struktur penduduk juga didominasi kelompok usia produktif serta generasi muda, termasuk Milenial, Gen Z, dan Gen Alpha.

Komposisi tersebut dapat menjadi modal pembangunan, tetapi juga membutuhkan kebijakan yang tepat agar pertumbuhan jumlah penduduk sejalan dengan ketersediaan layanan dasar dan kesempatan ekonomi.

“Kondisi demografi ini merupakan potensi besar yang harus kita kelola dengan baik. Bonus demografi harus diikuti dengan kebijakan yang tepat, mulai dari pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, hingga penyediaan fasilitas publik,” jelasnya.

Artinya, bertambahnya penduduk usia produktif tidak cukup hanya dilihat sebagai potensi tenaga kerja.

Pemerintah juga perlu memastikan kelompok tersebut memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta lingkungan perkotaan yang mendukung.

Di tengah dinamika kependudukan tersebut, Maulana menyebut perekonomian Kota Jambi menunjukkan tren pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi tercatat 4,8 persen pada 2024, kemudian meningkat menjadi 5,13 persen pada 2025 dan mencapai 5,44 persen pada Semester I 2026.

Capaian tersebut disebut menjadi salah satu modal pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan dan mengejar visi Kota Jambi Bahagia, yang mencakup kota yang Bersih, Aman, Harmoni, dan Agamis.

Namun, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk juga harus berjalan beriringan. Ketika jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi meningkat, kebutuhan terhadap fasilitas dasar ikut berubah.

Salah satu contoh yang disampaikan Maulana adalah penataan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Menurut dia, pembangunan fasilitas publik harus memperhatikan perubahan jumlah dan persebaran penduduk.

Jangan sampai fasilitas dibangun di lokasi yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sementara kawasan yang mengalami pertumbuhan penduduk justru kekurangan fasilitas.

Di kawasan permukiman lama seperti Kecamatan Telanaipura dan Pasar, pemerintah melakukan penataan, termasuk penggabungan maupun relokasi sekolah.

Sementara kawasan yang mengalami pertumbuhan penduduk, seperti Kecamatan Alam Barajo dan kawasan Permata Land, diarahkan untuk mendapatkan tambahan fasilitas pendidikan, termasuk TK dan SMP.

Penguatan fasilitas kesehatan seperti puskesmas juga disesuaikan dengan perkembangan wilayah.

“Jangan sampai fasilitas publik dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan penduduk. Di wilayah yang penduduknya bertambah, fasilitas harus kita hadirkan. Sebaliknya, di wilayah yang mengalami perubahan jumlah penduduk, harus kita lakukan penataan,” ungkap Maulana.

Pendekatan tersebut juga diterapkan melalui Program Kampung Bahagia, yang diarahkan pada pembangunan berbasis usulan masyarakat dari tingkat bawah atau bottom-up.

Tantangan lain berada pada sektor ketenagakerjaan.

Dengan struktur penduduk yang banyak berada pada usia produktif, pemerintah perlu menyediakan ruang agar kelompok tersebut dapat masuk dan berkembang di pasar kerja.

Pemkot Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja menjalankan layanan Job Fair secara berkelanjutan serta menyediakan program peningkatan kompetensi dan fasilitasi penempatan kerja.

Salah satu program yang dilakukan adalah fasilitasi tenaga kerja untuk bekerja di Jepang.

Program tersebut diarahkan bukan hanya untuk membuka kesempatan kerja, tetapi juga meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja asal Kota Jambi.

Di tengah kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks, Maulana menempatkan ASN sebagai salah satu aktor penting dalam menerjemahkan data menjadi kebijakan dan pelayanan.

Jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jambi disebut mencapai sekitar 10.067 orang, termasuk 5.606 PPPK.

Menurut Maulana, jumlah aparatur tersebut harus diikuti dengan kemampuan memahami perubahan masyarakat dan membaca data kependudukan.

“Sinergi dan profesionalisme seluruh ASN menjadi pendorong utama keberhasilan program kependudukan dan pembangunan di Kota Jambi. ASN harus mampu memahami data, membaca perubahan, serta menerjemahkannya menjadi pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

Webinar ASN Siginjai Belajar Seri 3 tersebut turut menghadirkan Wakil Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jambi Insyah Yulikah dan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto.

Kegiatan yang diikuti pejabat struktural, pejabat fungsional, dan ASN Pemkot Jambi tersebut diarahkan untuk memperkuat budaya belajar serta pemanfaatan data dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada akhirnya, tantangan pembangunan Kota Jambi bukan hanya bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan setiap perubahan jumlah dan struktur penduduk diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat sasaran.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Seragam operasional kurir yang sudah tidak digunakan biasanya berakhir sebagai limbah tekstil.

Namun, J&T Express mencoba memperpanjang masa guna material tersebut dengan mengolahnya menjadi berbagai produk baru.

Melalui J&T Express Sustainability Impact Program (J&T SIP), perusahaan pengiriman tersebut mengolah 146 kilogram limbah tekstil yang berasal dari seragam operasional menjadi sejumlah produk fungsional.

Material tersebut diproses kembali menjadi berbagai merchandise, mulai dari pouch, reusable bag, bag charm, hingga notebook cover.

Dalam pelaksanaannya, J&T Express menggandeng Liberty Society, sebuah social enterprise bersertifikasi B Corp.

Bagi perusahaan logistik yang memiliki aktivitas operasional luas, penggunaan seragam merupakan bagian dari kebutuhan sehari-hari para kurir.

J&T Express melihat material seragam yang sudah melewati masa pakai masih memiliki potensi untuk digunakan kembali.

“Sebagai perusahaan logistik, aktivitas kami sehari-hari tidak terlepas dari penggunaan seragam sebagai bagian dari operasional. Ketika masa pakai seragam sudah berakhir, kami melihat adanya kesempatan untuk mengolahnya kembali menjadi sesuatu yang tetap memiliki fungsi dan nilai, daripada berakhir sebagai limbah,” ujar Brand Manager J&T Express Herline Septia.

Serangkaian proses dilakukan sebelum material bekas tersebut digunakan kembali.

Seragam yang sudah tidak dipakai terlebih dahulu melalui proses pembersihan sebelum masuk ke tahap pengolahan menjadi produk baru.

Pendekatan tersebut dikenal sebagai upcycling, yakni memanfaatkan material yang sudah tidak digunakan untuk menghasilkan produk baru dengan fungsi dan nilai tambah.

Program tersebut tidak hanya menghasilkan produk baru.

J&T Express menyebut pengolahan 146 kg limbah tekstil melalui proses upcycling diperkirakan dapat menghindari 1,25 ton emisi karbon dioksida ekuivalen (CO₂e).

Angka tersebut disebut setara dengan emisi yang dihasilkan dari perjalanan mobil berbahan bakar bensin sejauh kurang lebih 5.000 kilometer.

Dengan demikian, inisiatif tersebut diarahkan untuk mengurangi dampak lingkungan dari material operasional yang sudah tidak digunakan sekaligus memperpanjang masa manfaat tekstil.

Dampak program tidak berhenti pada pengelolaan limbah.

Dalam proses produksinya, J&T Express melibatkan perempuan perajin dari komunitas marginal melalui kerja sama dengan Liberty Society.

Kolaborasi tersebut disebut telah menciptakan sekitar 1.488 jam kerja produktif selama proses produksi berlangsung.

Keterlibatan para perajin membuat program tersebut memiliki dimensi sosial.

Material yang semula berpotensi menjadi limbah diolah menjadi produk baru, sementara proses produksinya sekaligus membuka kesempatan ekonomi dan pengembangan keterampilan bagi perempuan yang terlibat.

“Bagi kami, keberlanjutan tidak berhenti pada bagaimana mengurangi limbah, tetapi juga bagaimana menciptakan manfaat yang lebih luas,” kata Herline.

“Yang ingin kami ciptakan bukan hanya sekadar produk baru, tetapi juga nilai dan manfaat yang terus berlanjut, termasuk bagi masyarakat yang terlibat dalam prosesnya,” lanjutnya.

Memasuki tahun ke-11 operasionalnya, J&T Express menyatakan terus mengeksplorasi penerapan prinsip keberlanjutan dalam aktivitas perusahaan melalui J&T SIP.

Program tersebut menggabungkan dua aspek, yakni pengurangan dampak lingkungan dari material operasional dan pemberdayaan komunitas yang terlibat dalam proses pengolahan.

Bagi perusahaan logistik, isu keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pengiriman, tetapi juga material yang digunakan untuk mendukung operasional sehari-hari.

Pengolahan kembali seragam menjadi salah satu contoh bagaimana material yang telah selesai digunakan dapat masuk kembali ke siklus pemanfaatan.

Dari pakaian kerja yang sebelumnya menemani aktivitas kurir, material tersebut kemudian berubah menjadi barang dengan fungsi berbeda.

Langkah itu menunjukkan bahwa nilai sebuah material tidak selalu berakhir ketika fungsi awalnya selesai.

Dengan pengolahan yang tepat, seragam bekas masih dapat menjadi produk baru sekaligus memberikan manfaat sosial bagi pihak yang terlibat dalam proses produksinya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami kenaikan.

Berdasarkan harga yang dipantau dari laman Logam Mulia pada Kamis pukul 09.00 WIB, harga emas Antam naik Rp5.000 per gram.

Harga emas Antam 1 gram kini berada di level Rp2.598.000, naik dari harga sebelumnya Rp2.593.000 per gram.

Sementara itu, harga jual kembali atau buyback emas Antam masih bertahan di Rp2.438.000 per gram.

Pergerakan harga tersebut menunjukkan bahwa harga jual emas Antam dan harga buyback tidak selalu bergerak dengan besaran yang sama.

Namun, harga emas batangan Antam bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan harga yang berlaku.

Selain pecahan 1 gram, harga emas Antam tersedia dalam berbagai ukuran. Berdasarkan daftar harga dasar yang diberikan, berikut rinciannya:

Selain memperhatikan harga emas, konsumen juga perlu memahami ketentuan pajak dalam transaksi jual kembali.

Untuk transaksi buyback dengan nilai lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 persen. Pajak tersebut dipotong langsung dari total nilai transaksi saat proses buyback dilakukan.

Sementara untuk pembelian emas Antam, terdapat PPh sebesar 0,25 persen dari harga dasar yang tercantum di laman resmi.

Dengan harga emas 1 gram berada di angka Rp2,598 juta, calon pembeli juga perlu memperhatikan harga dasar, ketentuan pajak, serta perubahan harga yang dapat terjadi sewaktu-waktu sebelum melakukan transaksi.

Kenaikan Rp5.000 pada harga emas 1 gram menjadi perubahan terbaru berdasarkan pemantauan pada Kamis pukul 09.00 WIB.

Karena harga emas dapat diperbarui sewaktu-waktu, harga yang tercantum pada saat calon pembeli melakukan transaksi bisa berbeda dari angka yang dipantau sebelumnya.

Bagi masyarakat yang ingin membeli atau menjual kembali emas Antam, pengecekan harga terbaru sebelum transaksi menjadi langkah penting agar mengetahui nilai yang berlaku pada saat transaksi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan mendorong BPJS Kesehatan mengubah pendekatan dalam pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Salah satu fokusnya adalah layanan penyakit jantung yang menyerap pembiayaan cukup besar.

BPJS Kesehatan kini mendorong penerapan Value-Based Health Care (VBHC), yakni pendekatan yang menempatkan hasil kesehatan pasien (health outcomes) dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar untuk menciptakan nilai bagi peserta JKN.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan perubahan pendekatan tersebut diperlukan di tengah peningkatan biaya pelayanan kesehatan.

Data BPJS Kesehatan menunjukkan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun.

Sekitar 87,1 persen dari realisasi pembiayaan tersebut berasal dari pelayanan di rumah sakit.

“Keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam membiayai pelayanan kesehatan, tetapi oleh kemampuan untuk memastikan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia,” kata Pujo, Rabu 16 September 2026.

Penyakit jantung menjadi salah satu layanan yang mendapat perhatian BPJS Kesehatan karena tingginya pemanfaatan layanan sekaligus besarnya biaya yang diperlukan.

Sepanjang 2025, penyakit jantung yang dijamin Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus, dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.

Besarnya angka tersebut membuat pengendalian penyakit jantung tidak hanya dipandang sebagai persoalan pelayanan di rumah sakit.

BPJS Kesehatan justru mendorong penguatan intervensi sejak tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Menurut Pujo, pengendalian faktor risiko sejak hulu diperlukan karena sebagian kasus penyakit jantung berkaitan dengan faktor risiko yang tidak terkendali.

“Tingginya kebutuhan pelayanan jantung dalam ekosistem JKN perlu diantisipasi sejak dari FKTP dengan mengendalikan faktor risiko,” jelasnya.

Dalam konsep VBHC, FKTP ditempatkan sebagaiekatan tersebut menggeser fokus pelayanan dari sekadar menangani penyakit ketika sudah terjadi menjadi upaya salah satu fondasi untuk mencegah kasus berkembang menjadi kondisi yang membutuhkan pelayanan lebih kompleks.

Upaya tersebut antara lain mencakup pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemeriksaan HbA1C secara berkala, kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan, hingga pemantauan peserta dengan risiko tinggi.

Pendekatan tersebut menggeser fokus pelayanan dari sekadar menangani penyakit ketika sudah terjadi menjadi upaya mengurangi risiko sejak awal.

Sementara di rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang lebih berorientasi pada mutu dan hasil klinis.

Sejumlah pendekatan yang dikembangkan mencakup pengambilan keputusan melalui Heart Team, tata laksana klinis berdasarkan pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), serta staged revascularization.

Perubahan pendekatan juga menyasar cara mengukur kualitas layanan.

BPJS Kesehatan mendorong agar monitoring mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung tidak hanya berfokus pada indikator proses, tetapi semakin mengarah pada indikator outcome.

Indikator yang dipantau mencakup waktu tanggap dalam kondisi kritis, keselamatan setelah tindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan terhadap protokol, hingga efisiensi sistem rujukan.

“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” kata Pujo.

Implementasi pelayanan jantung berbasis mutu juga menjadi perhatian Rumah Sakit Tingkat II Dustira.

Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira Muchlas Fahmi mengatakan rumah sakit berkomitmen meningkatkan kualitas layanan penyakit jantung, termasuk bagi peserta JKN.

Tingginya kebutuhan layanan terlihat dari jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan catheterization laboratory atau cathlab.

“Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” ungkap Muchlasampaikan Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, yang mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Sili.

Menurut dia, pelayanan kesehatan merupakan proses berkelanjutan sehingga peningkatan kualitas tidak dapat dilakukan hanya sesekali.

Selain kecepatan dan ketepatan, aspek keselamatan, mutu, serta orientasi pada kebutuhan pasien juga menjadi bagian dari pelayanan yang perlu terus diperkuat.

Dukungan terhadap penguatan pelayanan kesehatan juga disampaikan Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, yang mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi.

Menurut Tri, kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada teknologi yang tersedia di fasilitas kesehatan.

Akses masyarakat, kecepatan memperoleh pelayanan, dan kualitas layanan juga menjadi faktor penting.

“Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolabor beban pembiayaan penyakit jantung yang mencapai Rp17,35 triliun pada 2025, tantangan JKN bukan hanya bagaimana membasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ujarnya.

Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, menilai penyakit jantung perlu mendapat perhatian karena termasuk penyakit dengan biaya tinggi yang dijamin Program JKN.

Menurut dia, upaya menekan kasus tidak cukup hanya dilakukan ketika peserta sudah membutuhkan perawatan di rumah sakit.

Promosi kesehatan dan pencegahan, termasuk mendorong pola hidup sehat, perlu diperkuat.

“Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat,” kata Timbul.

Ia juga menilai pendekatan berbasis Value-Based Health Care dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi Program JKN dengan menjadikan outcome sebagai salah satu fokus utama.

Dengan beban pembiayaan penyakit jantung yang mencapai Rp17,35 triliun pada 2025, tantangan JKN bukan hanya bagaimana membiayai semakin banyak layanan, tetapi juga bagaimana mendorong sistem agar kasus dapat dicegah, pelayanan lebih tepat, dan hasil kesehatan pasien menjadi ukuran penting keberhasilan layanan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Elnusa Petrofin mengambil langkah cepat dan tegas menyikapi beredarnya pemberitaan serta video di media sosial terkait tindakan indisipliner Awak Mobil Tangki (AMT) di wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Perusahaan menegaskan bahwa oknum berinisial RE tersebut bukan merupakan karyawan langsung, melainkan tenaga kerja alih daya (outsourcing) dari mitra penyedia jasa, PT Alam Insan Fortuna. Oknum terkait kini telah dikembalikan kepada pihak penyedia jasa dan dijatuhi sanksi tegas berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) guna menjamin profesionalisme dan keandalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat.

Manager Corporate Communication & Relation PT Elnusa Petrofin, Putiarsa Bagus Wibowo, mewakili manajemen menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan mitra kerja atas ketidaknyamanan yang timbul akibat peristiwa tersebut.

“Kami memastikan bahwa insiden ini telah ditangani dengan cepat. Fokus utama kami adalah pelayanan publik, dan kami menjamin seluruh proses distribusi pasokan energi di wilayah terkait tetap dalam kondisi aman, terkendali, dan berjalan lancar,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (14/9/2026).

Lebih lanjut mengenai status ketenagakerjaan oknum AMT tersebut, proses sanksi telah dijalankan secara prosedural oleh PT Alam Insan Fortuna selaku instansi yang menaungi yang bersangkutan. Sanksi PHK tersebut resmi diberlakukan pada 14 September 2026. Dalam hal ini, Elnusa Petrofin juga memastikan mitra kerjanya telah menuntaskan seluruh kewajiban dan hak ketenagakerjaan oknum bersangkutan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kasus ini menjadi catatan penting bagi perusahaan dalam menjaga standar operasional di lapangan. Putiarsa menegaskan komitmen perusahaan terhadap integritas dan profesionalisme kerja.

“Elnusa Petrofin tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran operasional maupun etika dari seluruh personel. Sebagai langkah antisipatif, kami terus melakukan evaluasi dan memperketat pengawasan terhadap seluruh mitra penyedia jasa tenaga kerja. Hal ini mutlak dilakukan guna memastikan profesionalisme layanan dan kelancaran distribusi energi nasional senantiasa terjaga,” tutupnya.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES.

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID— Dasar penghitungan kerugian keuangan negara menjadi salah satu titik yang didalami majelis hakim dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan bahan kimia Sucolite di PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, Selasa sore 16 September 2026.

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan ahli perhitungan kerugian keuangan negara, Chandra.

Perkara ini melibatkan tiga terdakwa, yakni Hery Fitriadi, Manajer Pengadaan PDAM Tirta Mayang; Mustazal Khomidi, Direktur Teknik; serta Rusdi Wahab, Kepala Cabang PT DHS.

Salah satu bagian yang mendapat perhatian majelis hakim adalah sumber data yang digunakan ahli dalam menghitung kerugian keuangan negara.

Chandra menerangkan, penghitungan dilakukan berdasarkan data hasil penyidikan yang diserahkan penyidik.

Dalam pemeriksaannya, ahli menggunakan metode actual loss.

Majelis hakim kemudian menggali apakah ahli melakukan pencarian atau pengumpulan data tambahan di luar dokumen yang diberikan penyidik.

Chandra menjawab tidak. Pemeriksaan, menurut dia, dilakukan berdasarkan barang bukti dan data yang diserahkan penyidik.

Pertanyaan serupa juga mengarah pada transaksi antara DHS dan DKU.

Chandra menjelaskan, pihaknya melihat dokumen purchase order dan melakukan konfirmasi kepada DHS.

Sementara terhadap DKU, ahli tidak melakukan konfirmasi secara langsung. Meski demikian, ahli menyebut DKU membenarkan jumlah pembayaran yang diterima.

Majelis hakim selanjutnya menanyakan kemungkinan adanya biaya lain yang dikeluarkan DHS kepada DKU di luar nilai yang tercantum dalam purchase order.

Untuk hal tersebut, Chandra menyatakan tidak memiliki data yang diterima dalam proses pemeriksaan.

Persoalan lain yang turut didalami adalah alasan pengadaan menggunakan DHS, bukan DKU.

Hal ini dikaitkan dengan keterangan mengenai pihak yang mengantarkan barang serta produsen yang disebut berkaitan dengan DKU.

Rangkaian pertanyaan tersebut menempatkan asal-usul data dan proses verifikasi sebagai salah satu bagian penting dalam pemeriksaan ahli di persidangan.

Setelah pemeriksaan ahli, penasihat hukum terdakwa Rusdi Wahab, Holim, menyoroti keterangan yang diperoleh pihaknya dari persidangan.

Menurut Holim, terdapat persoalan mengenai kesalahan prosedural yang dalam pandangannya tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara.

“Inti yang kita ambil dari sidang ini hari ini, bahwasanya kesalahan prosedur, apa yang disampaikan oleh BPKP itu bukan merupakan kerugian negara, melainkan kesalahan administratif,” ujar Holim.

Holim juga mempertanyakan basis pemeriksaan BPKP karena, menurut dia, data yang digunakan ahli berasal dari dokumen yang telah disiapkan penyidik.

“Data-data yang diterima oleh BPKP itu sebenarnya bukan hasil dari penyelidikan dari BPKP sendiri. Tetapi dia menggunakan atau mempelajari data-data yang sudah disiapkan oleh pihak penyidik,” katanya.

Ia juga mengatakan pihaknya mempertanyakan dasar penghitungan hingga menghasilkan nominal kerugian negara dalam perkara tersebut.

“Tadi kita sudah minta kepada BPKP, bagaimana rumus atau hitungan sehingga mendapatkan sekian koma sekian miliar kerugian negara. BPKP tidak bisa mengungkapkan itu,” ujar Holim.

Dalam persidangan, kuasa hukum Rusdi Wahab turut menanyakan apakah uang yang berasal dari hasil penjualan air PDAM dan masuk dalam transaksi perkara dapat dikategorikan sebagai keuangan negara.

Atas pertanyaan tersebut, Chandra menyatakan tidak mengetahui dan menjelaskan bahwa hal tersebut bukan kewenangannya.

Persoalan tersebut, menurut ahli, dapat ditanyakan kepada ahli keuangan negara.

Sementara itu, Chandra menyebut terdapat empat hal yang menjadi bentuk penyimpangan berdasarkan hasil audit.

Di antaranya berkaitan dengan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dinilai tidak berdasarkan keahlian, surat undangan yang telah menyebut pengadaan Sucolite, tidak adanya persaingan sehat berkaitan dengan persoalan pengalaman, serta pekerjaan pengadaan yang menurut ahli seharusnya dilakukan DKU dan bukan DHS.

Sorotan terhadap metode penghitungan juga disampaikan penasihat hukum terdakwa Mustazal Khomidi dan Hery Fitriadi, Wahyu.

Menurut Wahyu, keterangan ahli menunjukkan penghitungan kerugian negara dilakukan dengan menggunakan informasi dan dokumen yang sebelumnya telah disiapkan penyidik.

“Ternyata cara teknik, metode penghitungan kerugian negara ini bukan berdasarkan pemakaian formula, tapi berdasarkan informasi. Berkas sudah disiapkan oleh pihak penyidik, lalu itu yang dia baca, yang dia koreksi. Lalu cara itulah dia menghitung kerugian negara,” kata Wahyu.

Ia mempertanyakan apakah pendekatan tersebut telah menggambarkan pemeriksaan secara faktual.

“Saya anggap ini tidak masuk dalam rasional dan metode penyelesaian cara penghitungan kerugian negara,” ujarnya.

Wahyu juga menyatakan seharusnya pemeriksaan melibatkan klarifikasi langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan transaksi pengadaan.

“Seharusnya BPKP turun ke lapangan, panggil BPDAS, panggil DKU, panggil penasihat, untuk melakukan klarifikasi kasusnya atas permintaan dokumen dari pihak penyidik,” katanya.

Wahyu kemudian mengaitkan perkara tersebut dengan audit yang selama ini dilakukan terhadap PDAM Tirta Mayang.

Menurut dia, PDAM setiap tahun menjalani audit BPKP dan, berdasarkan klaim yang disampaikannya, audit sebelumnya tidak menemukan kesalahan sebagaimana yang dipersoalkan dalam perkara saat ini.

Namun dalam perkara Sucolite, auditor BPKP justru menyampaikan adanya kerugian keuangan negara.

“PDAM ini setiap tahunnya selalu dilakukan audit oleh BPKP. Dalam setiap audit yang dilakukan tidak ditemukan adanya kesalahan. Namun, dalam persidangan auditor BPKP justru menyebut ada kerugian negara. Ini menunjukkan bahwa auditor BPKP menggugurkan produk BPKP yang mengaudit PDAM setiap tahun,” ujar Wahyu.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan dari pihak penasihat hukum terdakwa dalam persidangan.

Sementara itu, keterangan ahli dan pendalaman majelis hakim terkait sumber data, metode actual loss, transaksi DHS-DKU, serta dasar penentuan kerugian negara menjadi bagian dari proses pembuktian yang masih berlangsung.

Sidang berikutnya akan menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan perkara untuk menguji keterangan, dokumen, serta bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak di persidangan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID— Masyarakat Jambi yang tengah mempertimbangkan pembelian sepeda motor matik mendapat opsi promo baru dari PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen), Main Dealer Honda di Provinsi Jambi.

Melalui program “The BeATless”, pembelian Honda BeAT Sporty Series mendapatkan potongan angsuran sebesar Rp50 ribu per bulan untuk tenor 35 bulan.

Jika dihitung sepanjang periode cicilan tersebut, total penghematan yang ditawarkan mencapai Rp1,75 juta.

Program ini berlaku terbatas mulai 14 hingga 26 September 2026.

Artinya, konsumen hanya memiliki periode sekitar dua pekan untuk memanfaatkan skema promo tersebut sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sales Manager PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen), Hendy Tanova, mengatakan program The BeATless disiapkan untuk memberikan alternatif pembelian Honda BeAT Sporty dengan beban angsuran yang lebih ringan.

“Melalui program The BeATless, kami ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat Jambi untuk memiliki Honda BeAT Sporty dengan angsuran yang lebih ringan,” ujar Hendy.

Ia menjelaskan, potongan khusus berlaku pada tenor 35 bulan. Konsumen memperoleh diskon angsuran Rp50 ribu sehingga akumulasi potongan selama tenor mencapai Rp1,75 juta.

“Promo ini berlaku dalam periode terbatas, jadi jangan sampai kelewatan,” katanya.

Honda BeAT Sporty Series merupakan skutik yang menyasar konsumen dengan kebutuhan mobilitas sehari-hari.

Desain sporty dan modern menjadi salah satu karakter yang ditawarkan, sementara bentuknya ditujukan untuk menunjang penggunaan dalam berbagai aktivitas.

Motor tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan harian, mulai dari perjalanan ke sekolah dan kampus hingga aktivitas kerja maupun mobilitas lainnya.

Dengan adanya promo The BeATless, faktor harga pembelian dan skema angsuran menjadi salah satu pertimbangan tambahan bagi calon konsumen yang memang sedang mencari Honda BeAT Sporty.

Bagi masyarakat Jambi yang tertarik, promo The BeATless berlaku hingga 26 September 2026.

Informasi mengenai program, mekanisme pembelian, serta ketentuan promo dapat diperoleh melalui dealer Honda terdekat di Provinsi Jambi.

Konsumen juga dapat mencari informasi melalui akun media sosial @sinsenhonda dan aplikasi SinsenGO.

Dengan periode yang terbatas, calon pembeli sebaiknya memastikan terlebih dahulu ketersediaan unit, detail skema kredit, serta syarat dan ketentuan promo sebelum melakukan transaksi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Melon dan semangka yang ditanam di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jambi akhirnya memasuki masa panen.

Namun, panen perdana pada Senin 14 September 2026 itu tidak hanya menjadi penanda keberhasilan budidaya tanaman buah.

Di balik buah yangen dilakukan oleh Kalapas Kelas IIA Jambi Syahroni Ali bersama Koordinator Satuan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Jambi Anton Hilmananfaatkan lahan di dalam lingkungan lapas sebagai ruang produkt dipetik, terdapat proses pembinaan warga binaan melalui kegiatan pertanian yang dirancang untuk menghasilkan keterampilan sekaligus mendorong kemandirian.

Panen dilakukan oleh Kalapas Kelas IIA Jambi Syahroni Ali bersama Koordinator Satuan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Jambi Anton Hilman beserta tim Balai Latihan Kerja (BLK) Jambi dan Ketua Koperasi Desa Merah Putih Satriono.

Program ketahanan pangan tersebut memanfaatkan lahan di dalam lingkungan lapas sebagai ruang produktif bagi warga binaan.

Lahan yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal kini menjadi tempat warga binaan belajar mengelola tanaman, mengikuti proses budidaya, hingga melihat langsung hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan.

Hasil panen melon dan semangka menjadi bukti awal bahwa kegiatan pertanian di lingkungan lapas dapat menghasilkan komoditas pangan.

Tetapi, tantangan program tersebut justru dimulai setelah panen perdana.

Sebab, keberhasilan ketahanan pangan tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan menghasilkan buah.

Program perlu dijaga agar dapat berlangsung secara berkelanjutan, menghasilkan nilai ekonomi, dan memberikan keterampilan yang dapat digunakan warga binaan setelah menyelesaikan masa pembinaan.

Di titik inilah kegiatan pertanian menjadi lebih dari sekadar aktivitas bercocok tanam.

Warga binaan mendapatkan pengalaman mengenai proses produksi yang dapat menjadi salah satu bekal ketika nantinya kembali ke tengah masyarakat.

Lapas Kelas IIA Jambi menjalankan program tersebut dengan melibatkan BLK Jambi melalui pelatihan dan pendampingan.

Keterlibatan tenaga pelatihan diharapkan membuat kegiatan pertanian tidak berhenti pada praktikasi Desa Merah Putih juga membuka peluang agar hasil kegiatan pertanian nantinya tidak hanya berh rutin, tetapi memiliki pendekatan yang lebih terarah dari sisi keterampilan dan produktivitas.

Sinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih juga membuka peluang agar hasil kegiatan pertanian nantinya tidak hanya berhenti sebagai konsumsi internal, tetapi dapat dikembangkan menjadi bagian dari aktivitas produktif yang memiliki nilai ekonomi.

Dengan pola tersebut, program ketahanan pangan memiliki beberapa lapisan manfaat sekaligus: menyediakan ruang belajar, melatih keterampilan, menghasilkan komoditas, serta membuka peluang pengembangan, nilai ekonomi, serta kemampuan warga binaan menguasai keterampilan pertanian menjadi bagian penting untuk melihat damp usaha.

Panen perdana melon dan semangka menjadi langkah awal dari proses yang lebih panjang.

Ke depan, keberlanjutan budidaya, kualitas hasil, efisiensi produksi, nilai ekonomi, serta kemampuan warga binaan menguasai keterampilan pertanian menjadi bagian penting untuk melihat dampak program tersebut.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada berapa kilogram melon dan semangka yang berhasil dipanen.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah proses tersebut mampu membuat warga binaan memiliki pengalaman kerja, keterampilan praktis, dan pengetahuan yang dapat mereka bawa ketika kembali ke masyarakat.

Dari lahan sederhana di dalam lapas, proses itu kini mulai terlihat hasilnya. Buah pertama sudah dipanen.

Tantangan berikutnya adalah memastikan pembinaan terus tumbuh setelah panen perdana berakhir.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID— Pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jambi mulai diarahkan lebih jauh, bukan hanya menghasilkan keterampilan selama berada di dalam lapas, tetapi juga membuka akses agar hasil karya tersebut dapat dikenal dan dimanfaatkan masyarakat.

Langkah itu ditandai dengan peresmian Gerai Pemasyarakatan di Koperasi Desa Merah Putih, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Kamis 27 Agustus 2026.

Gerai tersebut dibangun melalui kolaborasi Lapas Kelas IIA Jambi dengan Koperasi Desa Merah Putih Bukit Baling.

Fungsinya menjadi ruang pemasaran berbagai produk hasil pembinaan warga binaan sekaligus membuka jalur baru agar produk tersebut memiliki pasar di luar lingkungan lapas.

Peresmian dihadiri Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jambi Irwan Rahmat Gumilar, Camat Sekernan Kalduni, Kabid PK Kanwil Ditjenpas Jambi Dimas Krisna Setiawan, Kalapas Kelas IIA Jambi Syahroni Ali, Kabapas Kelas I Jambi Dwi Santosa, Kepala LPP Kelas IIB Jambi Meita Eriza, Kepala LPKA Kelas II Muara Bulian J. Kasogi Surya Fattah, Danramil Sengeti Kapten Inf Kusnaidi, Kepala Desa Bukit Baling Robani, Ketua Kopdes Bukit Baling Satriono, serta sejumlah tamu undangan.

Kehadiran gerai menjadi bagian penting dari upaya menghubungkan program pembinaan dengan kebutuhan setelah warga binaan kembali ke tengah masyarakat.

Selama menjalani masa pembinaan, warga binaan tidak hanya diarahkan mengikuti kegiatan yang menghasilkan keterampilan, tetapi juga didorong menghasilkan produk yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi.

Melalui Gerai Pemasyarakatan, hasil tersebut mendapatkan ruang untuk diperkenalkan kepada masyarakat secara lebih luas.

Kalapas Kelas IIA Jambi Syahroni Ali mengatakan, kerja sama dengan berbagai pihak diperlukan agar hasil pembinaan tidak berhenti sebagai aktivitas di dalam lapas.

“Terima kasih atas bantuan dan kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam peresmian Gerai Pemasyarakatan hasil produksi warga binaan Lapas Kelas IIA Jambi. Karya warga binaan harus memiliki manfaat, baik secara ekonomi maupun sosial,” kata Syahroni.

Menurut dia, keberadaan gerai sekaligus menjadi upaya memperluas akses pemasaran produk hasil pembinaan.

“Sebagian hasil tersebut kami hadirkan melalui gerai dan kami salurkan pula kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial,” ujarnya.

Peresmian Gerai Pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan produk hasil pembinaan.

Pada kesempatan yang sama, Lapas Kelas IIA Jambi membagikan 25 paket bantuan sosial kepada masyarakat sekitar Desa Bukit Baling.

Bantuan berupa sembako dan sayuran tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Yang menarik, sayuran yang dibagikan merupakan hasil program ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan.

Artinya, hasil kegiatan pembinaan tersebut memiliki dua jalur manfaat. Sebagian dapat dikembangkan sebagai produk yang memiliki nilai ekonomi, sementara hasil pertanian tertentu dapat langsung dimanfaatkan untuk membantu masyarakat.

Pola ini memperlihatkan upaya menjadikan kegiatan pembinaan lebih terhubung dengan lingkungan sosial di luar lapas.

Aspek pembinaan juga terlihat melalui penampilan Metamorfosa Band Lapas Kelas IIA Jambi dalam kegiatan peresmian.

Kelompok musik tersebut menjadi wadah bagi warga binaan untuk mengembangkan bakat dan kreativitas di bidang seni.

Dengan demikian, pembinaan yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut tidak terbatas pada keterampilan kerja.

Ada pula pengembangan potensi kreatif yang memberikan ruang bagi warga binaan untuk menyalurkan kemampuan di bidang seni.

Kolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih Bukit Baling menjadi bagian lain dari upaya memperkuat hubungan antara institusi pemasyarakatan dengan masyarakat.

Gerai yang kini hadir di tengah masyarakat diharapkan dapat menjadi etalase bagi produk warga binaan sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi hasil pembinaan untuk diterima dan dimanfaatkan masyarakat.

Pada akhirnya, program tersebut menempatkan hasil pembinaan pada tiga sisi sekaligus menjalani masa pidana, tetapi diarahkan untuk menghasilkan keterampilan, karya, serta pengalaman produk sebagai bagian dari kemandirian ekonomi, hasil pertanian sebagai manfaat sosial, dan seni sebagai ruang pengembangan kreativitas.

Melalui pendekatan itu, pembinaan warga binaan tidak berhenti pada proses selama menjalani masa pidana, tetapi diarahkan untuk menghasilkan keterampilan, karya, serta pengalaman yang dapat menjadi bekal ketika mereka kembali ke masyarakat.(*)