JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti sebagai catatan dalam kegiatan serap aspirasi.

Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Naim meminta setiap masukan warga benar-benar menjadi bahan dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah.

Pesan tersebut disampaikan Naim bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut dia, makna kemerdekaan di tingkat daerah salah satunya dapat diwujudkan dengan memastikan masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalannya secara langsung kepada pemerintah maupun DPRD.

“Pemerintah dan DPRD harus terus mendengarkan aspirasi masyarakat, karena pembangunan yang baik tentu harus berangkat dari kebutuhan masyarakat,” ujar Naim.

Pernyataan tersebut menempatkan aspirasi warga sebagai salah satu bagian penting dalam proses pembangunan Kota Jambi.

Kebijakan yang disusun, menurut Naim, idealnya tidak hanya berdasarkan perencanaan pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat.

Jangan Sampai Aspirasi Berhenti di Forum

Sebagai wakil rakyat, Naim menilai komunikasi dengan masyarakat harus terus dibangun.

Masukan dari warga perlu diterjemahkan menjadi bahan pembahasan di lembaga legislatif, kemudian diperjuangkan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.

Dengan demikian, hubungan antara masyarakat, DPRD dan pemerintah tidak berhenti pada forum pertemuan atau penyampaian keluhan, tetapi berlanjut ke proses kebijakan.

Naim menyadari tidak semua aspirasi dapat direalisasikan sekaligus.

Namun, menurutnya, masyarakat harus mendapatkan kepastian bahwa persoalan yang disampaikan benar-benar diperhatikan dan dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.

DPRD dan Pemkot Diminta Tak Jalan Sendiri-sendiri

Selain persoalan aspirasi masyarakat, Naim menyoroti hubungan antara DPRD dan Pemerintah Kota Jambi.

Ia menilai pembangunan akan lebih efektif jika fungsi legislatif dan eksekutif berjalan dalam koordinasi yang konstruktif.

DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sementara pemerintah kota bertugas menjalankan program serta kebijakan pembangunan.

Perbedaan pandangan dalam proses tersebut, kata Naim, merupakan hal yang wajar.

Yang tidak boleh hilang adalah tujuan bersama untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Eksekutif dan legislatif harus berjalan beriringan. Perbedaan pandangan dalam pembahasan tentu merupakan hal yang biasa, tetapi tujuan akhirnya harus sama,” katanya.

Menurut dia, perbedaan pendapat justru dapat menjadi bagian dari proses pengawasan dan pembahasan kebijakan, selama dilakukan secara konstruktif dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kemerdekaan Harus Terlihat dalam Kerja Nyata

Bagi Naim, peringatan HUT ke-81 RI tidak semestinya berhenti pada seremoni tahunan.

Semangat kemerdekaan perlu diterjemahkan dalam bentuk kerja nyata, termasuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kepedulian sosial dan menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat.

Ia mengajak warga Kota Jambi ikut mengambil bagian dalam pembangunan dengan menjaga kerukunan dan memperkuat kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

“Yang terpenting adalah bagaimana semangat kemerdekaan ini kita isi dengan kerja nyata, menjaga kebersamaan dan terus memberikan kontribusi untuk kemajuan Kota Jambi,” ujarnya.

Dengan demikian, momentum kemerdekaan menjadi pengingat bagi seluruh pihak bahwa pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah.

Masyarakat memiliki peran melalui partisipasi dan penyampaian aspirasi, DPRD menjalankan fungsi representasi serta pengawasan, sementara pemerintah memastikan kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

Bagi Naim, titik temu dari seluruh peran tersebut harus bermuara pada satu hal: kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pelabuhan tidak hanya menjadi tempat bongkar muat barang.

Bagi Pelindo Regional 2 Jambi, keberlangsungan aktivitas di pelabuhan ikut menentukan kelancaran rantai logistik dan pergerakan ekonomi daerah.

Pesan itu mengemuka dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Pelindo Regional 2 Jambi, Senin 17 Agustus 2026.

General Manager Pelindo Regional 2 Jambi ,Febrianto Zenny Sulistyo Hari Murti yang bertindak sebagai inspektur upacara menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga ekosistem kepelabuhanan.

Menurut Febrianto, pelabuhan memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu simpul pergerakan barang.

Karena itu, kualitas pelayanan, keselamatan operasional dan koordinasi antar-stakeholder menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi Jambi.

“Pelabuhan merupakan bagian penting dari pergerakan ekonomi. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak agar ekosistem kepelabuhanan dapat terus tumbuh, memberikan pelayanan terbaik, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Jambi,” ujar Febrianto.

Ekosistem Pelabuhan Tak Bisa Berjalan Sendiri

Upacara kemerdekaan tersebut diikuti insan Pelindo Group bersama sejumlah anak perusahaan, antara lain PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), PT IPC Terminal Petikemas (TPK), PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM), PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA), PT Jasa Armada Indonesia (JAI), dan PT Multi Terminal Indonesia (MTI).

Sejumlah stakeholder dan mitra kerja juga hadir, termasuk Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jambi, perwakilan KSKP Talang Duku serta Tenaga Kerja Bongkar Muat.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi gambaran bahwa operasional pelabuhan melibatkan banyak pihak.

Kelancaran arus barang tidak hanya bergantung pada satu institusi, tetapi membutuhkan koordinasi sejak barang masuk hingga proses bongkar muat dan distribusinya.

Karena itu, semangat kolaborasi yang ditekankan Pelindo menjadi bagian penting dari upaya menjaga pelayanan kepelabuhanan tetap berjalan secara aman dan andal.

Kemerdekaan Dimaknai Lewat Pelayanan

Dalam amanatnya yang membacakan pidato Direktur Utama Pelindo, Febrianto menyampaikan bahwa kemerdekaan perlu diterjemahkan dalam bentuk kontribusi nyata melalui pekerjaan masing-masing.

Bagi insan kepelabuhanan, kontribusi tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan operasional yang aman serta dapat diandalkan.

Pelayanan tersebut pada akhirnya tidak hanya menyangkut kepentingan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kelancaran distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, peningkatan kinerja pelabuhan menjadi bagian dari kontribusi sektor kepelabuhanan terhadap perekonomian daerah.

Febrianto menambahkan bahwa semangat kebersamaan yang muncul dalam peringatan kemerdekaan harus dibawa ke dalam aktivitas operasional sehari-hari.

Kolaborasi dengan stakeholder dan mitra kerja, kata dia, perlu terus dipertahankan agar ekosistem pelabuhan dapat berkembang secara produktif.

Identitas Lokal di Tengah Semangat Kebangsaan

Ada nuansa berbeda dalam upacara tahun ini. Febrianto tampil mengenakan baju Melayu Jambi berwarna merah manggis yang dipadukan dengan keris dan tanjak khas Jambi.

Pilihan busana tersebut menjadi simbol penghormatan terhadap budaya lokal sekaligus memperkuat identitas daerah dalam peringatan hari kemerdekaan.

Semangat kebangsaan pun dipadukan dengan karakter budaya Jambi.

Setelah upacara, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan yang sebelumnya digelar dalam rangka HUT RI di lingkungan Pelindo Regional 2 Jambi.

Kegiatan tersebut menjadi ruang apresiasi bagi insan Pelindo Group sekaligus mitra kerja yang ikut ambil bagian dalam rangkaian peringatan kemerdekaan.

Pelabuhan dan Masa Depan Ekonomi Jambi

Peringatan HUT ke-81 RI menjadi momentum bagi Pelindo Regional 2 Jambi untuk kembali menegaskan peran pelabuhan dalam mendukung perekonomian daerah.

Tantangannya bukan hanya menjaga aktivitas operasional tetap berjalan, tetapi juga memastikan layanan semakin baik, aman dan mampu mendukung kebutuhan logistik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pelindo menilai hubungan dengan stakeholder dan mitra kerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Semangat kemerdekaan, menurut Febrianto, harus diwujudkan melalui kinerja yang memberikan manfaat nyata.

Dari sisi kepelabuhanan, kontribusi itu diwujudkan dengan menjaga kelancaran arus logistik, meningkatkan kualitas pelayanan serta membangun koordinasi yang semakin kuat dengan seluruh pihak.

Dengan pendekatan tersebut, Pelindo Regional 2 Jambi ingin menjadikan momentum kemerdekaan bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi sebagai pengingat bahwa setiap aktivitas di pelabuhan memiliki kaitan dengan pergerakan ekonomi yang lebih luas.

Dari pelabuhan Jambi, kolaborasi menjadi salah satu kunci untuk menjaga arus logistik tetap bergerak dan memberikan dampak bagi perekonomian daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi DPRD Kota Jambi untuk mendorong kebijakan yang dinilai dapat langsung dirasakan masyarakat.

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly menyoroti dua persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah, yakni banjir dan akses pendidikan.

Salah satu gagasan yang didorong adalah pembebasan biaya seragam bagi siswa baru SD dan SMP mulai 2027.

Program tersebut direncanakan menyasar siswa dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan desil satu hingga empat.

Kemas mengatakan kemerdekaan seharusnya tidak berhenti pada seremoni setiap 17 Agustus.

Menurutnya, masyarakat harus merasakan manfaat kemerdekaan melalui penyelesaian persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

“Di momen 17 Agustus tahun ini menjadi catatan penting, bagaimana masyarakat Kota Jambi bisa bebas banjir,” kata Kemas, Senin 17 Agustus 2026.

Banjir Masih Jadi PR Kota Jambi

Banjir menjadi salah satu persoalan yang kembali disoroti Ketua DPRD Kota Jambi.

Kemas berharap pemerintah dapat melakukan penanganan secara lebih menyeluruh sehingga masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama ketika hujan dan genangan terjadi.

Menurutnya, penanganan banjir tidak semestinya hanya dilakukan setelah bencana terjadi.

Upaya pencegahan dan pembenahan sistem pengendalian banjir perlu menjadi pekerjaan berkelanjutan.

“Ini menjadi keluhan masyarakat Kota Jambi selama ini yang menjadi problem kita semua. Sehingga kita harus menuntaskan persoalan tersebut,” tegasnya.

Dorongan tersebut menempatkan persoalan banjir sebagai salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan Kota Jambi.

Pemerintah daerah dituntut tidak hanya merespons keluhan masyarakat, tetapi memastikan solusi yang dibangun mampu memberikan dampak dalam jangka panjang.

Seragam Gratis Ditargetkan Mulai 2027

Di sektor pendidikan, DPRD Kota Jambi tengah mendorong kebijakan yang menyasar kebutuhan siswa baru.

Kemas menyebut siswa SD dan SMP yang baru masuk sekolah ditargetkan memperoleh seragam secara gratis mulai 2027.

Namun, program tersebut tidak dirancang untuk seluruh siswa tanpa melihat kondisi ekonomi keluarga.

Sasaran awal diarahkan kepada keluarga yang berada pada desil satu hingga empat.

Artinya, kebijakan tersebut diproyeksikan lebih dulu menyentuh kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang menjadi prioritas penerima bantuan.

“Saya dan Wali Kota Jambi ke depannya bagaimana dalam dunia pendidikan, untuk anak SD dan SMP yang baru masuk sekolah akan dibebaskan biaya baju seragam,” ujarnya.

Kemas mengatakan DPRD Kota Jambi akan mendorong Pemerintah Kota Jambi agar rencana tersebut dapat diwujudkan.

“Insyaallah di DPRD Kota Jambi, kami ingin mendorong Pemerintah Kota Jambi agar anak-anak SD dan SMP nanti di tahun 2027 gratis seragam sekolah,” katanya.

Bukan Sekadar Bantuan Seragam

Bagi Kemas, pembebasan biaya seragam memiliki makna lebih luas daripada sekadar bantuan perlengkapan sekolah.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban keluarga ketika anak memasuki jenjang pendidikan baru.

Terlebih bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas, kebutuhan awal sekolah dapat menjadi pengeluaran yang cukup besar.

Karena itu, intervensi terhadap kebutuhan seragam dinilai dapat menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap akses pendidikan.

Kemas menyebut pembiayaan program tersebut diupayakan melalui dukungan anggaran pemerintah.

“Ini untuk anak yang baru masuk sekolah SD dan SMP, dilihat dari desil keluarga mereka, dari desil satu hingga empat,” ujarnya.

Ia menilai kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu bentuk konkret bagaimana masyarakat merasakan manfaat kemerdekaan.

Kemerdekaan Diukur dari Manfaat bagi Warga

Kemas menilai peringatan HUT RI seharusnya menjadi momentum untuk melihat kembali persoalan yang masih dihadapi masyarakat.

Ia mengajak warga Kota Jambi menjaga kerukunan dan memperkuat silaturahmi.

Pada saat yang sama, pemerintah dan DPRD perlu terus mendorong penyelesaian persoalan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Dua isu yang disorot Kemas banjir dan pendidikan memiliki karakter berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan kualitas hidup warga.

Bebas dari ancaman banjir menyangkut keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Sementara akses pendidikan yang lebih terjangkau menyangkut kesempatan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa terbebani persoalan biaya.

Karena itu, Kemas menempatkan dua agenda tersebut sebagai bagian dari upaya menerjemahkan semangat kemerdekaan dalam kebijakan yang lebih konkret.

Bagi DPRD Kota Jambi, pekerjaan berikutnya bukan sekadar menyampaikan gagasan. Dorongan terhadap pemerintah daerah perlu berlanjut pada pembahasan, penganggaran dan pelaksanaan agar rencana seragam gratis serta penanganan banjir benar-benar dapat dirasakan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Semangat memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya terlihat di kantor pemerintahan.

Di Paal Lima, Kota Jambi, sekitar 90 anggota Komunitas Senam Sehat Bahagia ikut berdiri tegak mengikuti upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Komunitas yang berada di bawah binaan Wakil Ketua I DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasir, S.Pd., MM, itu menggelar upacara sebagai bagian dari peringatan 17 Agustus.

Bagi para anggota komunitas, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat rasa kebersamaan sekaligus menunjukkan bahwa, semangat kemerdekaan dapat dirawat melalui kegiatan sederhana yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Upacara berlangsung khidmat. Ismail Muzani bertugas sebagai instruktur upacara, sedangkan Mujianto dipercaya menjadi pemimpin upacara.

Pengibaran Sang Merah Putih dilakukan Nurjanah, Siti Muji dan Sumarsih. Sementara Parhiyah bertugas sebagai pembawa acara.

Nuansa nasionalisme semakin terasa ketika Baharudin membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan, disusul pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Sabarudin dan Pancasila oleh Marsono. Rangkaian upacara kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin Tuparjo.

Dari Senam ke Semangat Kebersamaan

Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa komunitas olahraga di tingkat masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpul untuk menjaga kesehatan.

Komunitas Senam Sehat Bahagia Paal Lima juga menjadi ruang untuk membangun interaksi sosial, memperkuat silaturahmi dan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Momentum HUT RI menjadi kesempatan bagi para anggota untuk memperluas makna kegiatan komunitas.

Aktivitas menjaga kebugaran dipadukan dengan kegiatan yang menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebersamaan.

Di bawah binaan Muhammad Yasir, komunitas tersebut diharapkan terus menjadi wadah kegiatan positif bagi masyarakat Paal Lima.

Semangat yang dibangun bukan hanya soal menjaga tubuh tetap sehat, tetapi juga membangun hubungan sosial yang kuat melalui gotong royong dan kepedulian terhadap sesama.

Peringatan kemerdekaan pun diharapkan tidak berhenti pada seremoni 17 Agustus.

Nilai persatuan, kepedulian dan kontribusi bagi masyarakat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi warga Paal Lima, menjaga kesehatan sekaligus menjaga kebersamaan menjadi salah satu cara sederhana untuk mengisi kemerdekaan.

Semangat itulah yang ingin terus dijaga Komunitas Senam Sehat Bahagia Paal Lima: hidup sehat, tetap guyub, dan ikut mengambil bagian dalam membangun Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pengelolaan sampah di Kota Jambi mulai diarahkan tidak sekadar sebagai persoalan kebersihan lingkungan.

Pemerintah Kota Jambi menyebut sebanyak 997 Optimalisasi Pengelolaan Bank Sampah dan Masyarakat (OPBM) telah berjalan di berbagai lingkungan.

Angka tersebut menjadi salah satu perhatian Wali Kota Jambi Maulana dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026.

Maulana menilai keberadaan ratusan OPBM tersebut harus terus diperkuat agar pengelolaan sampah tidak berhenti pada kegiatan mengumpulkan dan memilah sampah.

Menurutnya, sistem yang dibangun di tingkat masyarakat juga memiliki peluang untuk mendorong ekonomi sirkular.

“Kita ingin kebersihan bukan hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama masyarakat,” kata Maulana.

Dengan 997 OPBM yang disebut telah berjalan, pengelolaan sampah kini memiliki basis yang cukup luas di tingkat lingkungan.

Pemerintah Kota Jambi pun menargetkan program tersebut dapat terus diperluas dan berjalan secara berkelanjutan.

Hampir 1.000 Titik Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Keberadaan 997 OPBM menjadi indikator penting dalam strategi Pemkot Jambi menangani persoalan sampah dari tingkat paling dekat dengan masyarakat.

Pendekatan tersebut menempatkan warga bukan hanya sebagai pihak yang menghasilkan sampah, tetapi juga sebagai bagian dari solusi pengelolaannya.

Maulana mengatakan konsistensi dalam menjaga kebersihan harus dibangun bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri apabila persoalan sampah ingin ditangani secara menyeluruh.

Karena itu, OPBM diarahkan menjadi bagian dari gerakan lingkungan yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Pemerintah Kota Jambi juga menghubungkan program tersebut dengan konsep ekonomi sirkular.

Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikelola kembali sehingga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Ketika lingkungan bersih dan asri, di saat yang sama kita juga bisa mendorong ekonomi sirkular dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Maulana.

Kampung Bahagia Ikut Diperluas

Selain OPBM, Pemkot Jambi juga melanjutkan Program Kampung Bahagia sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan berbasis lingkungan dan masyarakat.

Pada tahap pertama, program tersebut telah dilaksanakan di 795 RT. Pemerintah menyebut capaian tahap pertama bahkan telah melampaui target yang ditetapkan.

Tahap berikutnya masih menyasar RT yang belum masuk dalam pelaksanaan program.

Pemkot Jambi juga menyiapkan dukungan, termasuk pengadaan kendaraan bentor untuk mendukung aktivitas pengelolaan lingkungan.

Maulana berharap OPBM dapat terus berkembang hingga pelaksanaannya menjangkau seluruh lingkungan yang menjadi sasaran program.

“Insyaallah pelaksanaan OPBM ini dapat kita selesaikan secara keseluruhan,” ujarnya.

Kebersihan Dikaitkan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Bagi Pemkot Jambi, persoalan kebersihan memiliki hubungan dengan agenda pembangunan yang lebih luas.

Maulana menyebut kota yang bersih dan aman akan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi aktivitas masyarakat.

Kondisi tersebut pada akhirnya diharapkan ikut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemkot Jambi sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen.

Karena itu, pemerintah mendorong agar kebersihan tidak dipandang sebagai tanggung jawab petugas kebersihan semata.

Masyarakat di tingkat RT, kelurahan hingga komunitas memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan program.

“Semangat kemerdekaan harus kita isi dengan pembangunan. Mari bersama-sama menjaga Kota Jambi agar tetap bersih, aman, nyaman dan ekonominya terus tumbuh,” tegas Maulana.

Tantangannya Bukan Sekadar Menambah Jumlah

Dengan hampir 1.000 OPBM yang disebut telah berjalan, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh unit tersebut benar-benar aktif dan memberikan dampak nyata.

Keberadaan OPBM pada akhirnya tidak cukup hanya diukur dari jumlah unit yang terbentuk.

Keberlanjutan kegiatan, partisipasi masyarakat, pengelolaan hasil pemilahan serta manfaat ekonomi menjadi bagian penting dari efektivitas program.

Pemerintah Kota Jambi menilai pengelolaan sampah berbasis masyarakat harus terus diperkuat agar kebersihan lingkungan dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan warga.

Momentum HUT ke-81 RI pun dimanfaatkan Maulana untuk kembali menegaskan bahwa pembangunan kota membutuhkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat.

Bagi Jambi, 997 OPBM yang telah berjalan bukan sekadar angka. Jika mampu dipertahankan dan dikembangkan secara konsisten, jaringan pengelolaan sampah berbasis masyarakat tersebut dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun kota yang lebih bersih sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi warga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Jambi tidak hanya diwarnai prosesi pengibaran Bendera Merah Putih.

Momentum 17 Agustus 2026 itu dimanfaatkan Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. untuk menegaskan sejumlah pekerjaan besar pemerintah daerah, mulai dari pengendalian banjir, pengelolaan sampah, hingga upaya menjaga pertumbuhan ekonomi.

Upacara berlangsung di lapangan utama Kantor Wali Kota Jambi, Senin 17 Agustus 2026, dengan Maulana bertindak sebagai inspektur upacara.

Hadir Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Jambi A. Ridwan, ASN, veteran, organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah tamu undangan.

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly bertugas membacakan Naskah Proklamasi.

Prosesi pengibaran bendera diawali dengan penjemputan Duplikat Bendera Pusaka dari Griya Mayang, rumah dinas Wali Kota Jambi. Bendera kemudian dibawa ke lapangan upacara dengan pengawalan TNI dan Polri.

Petugas pembawa baki adalah Lufita Khairi Lestari, siswi SMAN 8 Kota Jambi, didampingi Aqila Zahira dari SMA Negeri 2 Kota Jambi.

Sementara pengibaran bendera dilakukan Polin Manalu dari SMA Negeri 5 Kota Jambi, Torik Ramadhan dari SMA Negeri 13 Kota Jambi, dan M. Dafa Rino Aji dari MAN 2.

Di balik suasana khidmat peringatan kemerdekaan tersebut, Maulana membawa pesan yang lebih konkret: kemerdekaan harus diterjemahkan ke dalam pembangunan yang bisa dirasakan langsung masyarakat.

Banjir Jadi Salah Satu Fokus Utama

Salah satu pekerjaan besar yang disoroti Maulana adalah penanganan banjir. Pemkot Jambi tengah membangun kolam retensi yang diarahkan untuk mengurangi persoalan banjir pada sistem Sungai Asam.

Target pemerintah cukup ambisius. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi sekitar 60 persen persoalan banjir pada sistem Sungai Asam.

Tak berhenti sebagai fasilitas pengendali air, kawasan kolam retensi juga disiapkan sebagai ruang publik.

Pemerintah merencanakan pembangunan jogging track sepanjang sekitar 1,4 kilometer berikut fasilitas pendukung dan penerangan.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pengendalian banjir diupayakan sekaligus memberi fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

“Nanti di sekelilingnya kita siapkan jogging track sepanjang kurang lebih 1,4 kilometer, dilengkapi berbagai fasilitas pendukung,” kata Maulana.

Ia berharap penanganan Sungai Asam mulai memberikan hasil pada musim banjir tahun depan.

Namun, persoalan banjir Kota Jambi tidak akan selesai hanya dengan membenahi satu sistem.

Pemkot Jambi masih harus menuntaskan dua sistem lainnya, yakni Sistem Kenali dan Sistem Kambang.

Lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di kedua sistem tersebut disebut telah dipersiapkan.

Maulana menilai penyelesaian tiga sistem itu menjadi bagian penting dari strategi jangka bertahap Pemkot Jambi dalam mengurangi risiko banjir.

“Kalau tiga sistem ini bisa kita selesaikan, insyaallah persoalan banjir dapat kita tanggulangi secara bertahap,” ujarnya.

Target Ekonomi 6 Persen Dikaitkan dengan Kebersihan dan Keamanan

Maulana juga menghubungkan agenda pembangunan dengan target pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.

Menurut dia, kebersihan dan keamanan tidak bisa dipandang hanya sebagai urusan pelayanan dasar.

Dua faktor tersebut juga menjadi bagian dari ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemkot Jambi menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Karena itu, Maulana mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan, keamanan, dan kenyamanan kota.

“Kita harus terus menjaga kebersihan, menjaga keamanan. Dengan kebersihan dan keamanan yang baik, insyaallah pertumbuhan ekonomi kita dapat sesuai target, yaitu mencapai 6 persen,” katanya.

Pendekatan itu juga terlihat dari rencana pemanfaatan kawasan kolam retensi. Selain untuk mengendalikan banjir, ruang publik di kawasan tersebut diharapkan membuka peluang aktivitas ekonomi dan mendorong konsep ekonomi sirkular.

997 OPBM Disebut Sudah Berjalan

Di sektor lingkungan, Pemkot Jambi juga memperluas program Optimalisasi Pengelolaan Bank Sampah dan Masyarakat atau OPBM.

Maulana menyebut sekitar 997 OPBM saat ini telah berjalan di Kota Jambi.

Angka tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menggeser pengelolaan sampah dari sekadar persoalan kebersihan menjadi gerakan yang melibatkan masyarakat sekaligus memiliki nilai ekonomi.

“ Kita ingin kebersihan bukan hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama masyarakat,” ujar Maulana.

Pemkot Jambi juga melanjutkan Program Kampung Bahagia.

Pada tahap pertama, program tersebut telah dilaksanakan di 795 RT dengan capaian yang disebut telah melampaui 100 persen.

Tahap berikutnya masih menyasar RT yang belum masuk program, termasuk dukungan pengadaan bentor.

Bagi Pemkot Jambi, penguatan pengelolaan sampah dan lingkungan di tingkat RT menjadi penting karena keberhasilan program kota pada akhirnya sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaannya di tingkat masyarakat.

Kemerdekaan Didorong Menjadi Kerja Nyata

Maulana menegaskan peringatan kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni.

Pemerintah dan masyarakat harus mengisinya melalui kerja nyata yang berdampak terhadap kualitas hidup warga.

Mulai dari kebersihan, keamanan, pelayanan publik, hingga pembangunan infrastruktur, seluruhnya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

“Semangat kemerdekaan harus kita isi dengan pembangunan. Mari bersama-sama menjaga Kota Jambi agar tetap bersih, aman, nyaman dan ekonominya terus tumbuh,” tegasnya.

Usai upacara, Pemkot Jambi turut menyerahkan sejumlah penghargaan kepada pihak-pihak yang berprestasi.

Penghargaan tersebut antara lain diberikan kepada pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Jambi, fasilitator tercepat Program Kampung Bahagia Periode I Tahun 2026, serta anggota Polri yang berhasil mengungkap kasus benih bening lobster atau BBL.

Maulana juga memberikan apresiasi kepada jajaran Paskibraka Kota Jambi yang dinilai berhasil menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik.

“Alhamdulillah, seluruh rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Jambi berjalan dengan baik. Adik-adik Paskibraka juga telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik,” ujarnya.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kota Jambi pada akhirnya menjadi lebih dari sekadar agenda seremonial.

Pemerintah daerah menjadikan momentum tersebut untuk kembali menempatkan tiga agenda sebagai pekerjaan penting ke depan: mengurangi persoalan banjir, memperkuat kebersihan dan pengelolaan sampah, serta menjaga agar roda ekonomi kota terus bergerak.

Turut hadir Ketua TP PKK Kota Jambi Dr. dr. Hj. Nadiyah, Sp.OG., Ketua GOW Kota Jambi Marsha Lystia, S.E., B.Com, para veteran, organisasi kemasyarakatan, dan tamu undangan lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Dugaan intimidasi dan perundungan terhadap seorang guru di SD Negeri 64 Kota Jambi memasuki tahap penanganan serius.

Pemerintah Kota Jambi tidak hanya meminta Dinas Pendidikan menelusuri persoalan tersebut, tetapi juga menurunkan psikolog dan Inspektorat untuk memastikan kondisi guru sekaligus mengungkap fakta di balik laporan tersebut.

Guru berinisial EK itu sebelumnya mendapat perhatian DPRD Kota Jambi setelah dugaan intimidasi di lingkungan sekolah mencuat ke publik.

Wali Kota Jambi, dr Maulana mengatakan dirinya telah memerintahkan Dinas Pendidikan untuk turun langsung memeriksa kondisi guru dan menggali informasi mengenai kronologi kejadian.

Tak hanya itu, tenaga psikolog juga dilibatkan untuk melihat kondisi psikologis guru yang disebut mengalami tekanan.

“Perihal ada seorang guru yang katanya diduga diintimidasi oleh kepala sekolah, saya sudah memerintahkan Dinas Pendidikan untuk mengecek langsung. Kita juga turunkan psikolog untuk mengecek langsung apakah betul dan bagaimana kronologinya,” ujar Maulana.

Langkah pemerintah tidak berhenti pada pemeriksaan internal Dinas Pendidikan.

Maulana juga memerintahkan Inspektorat Kota Jambi melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran dalam persoalan tersebut.

Jika pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, pemerintah memastikan tindakan akan diberikan sesuai ketentuan dan tingkat pelanggarannya.

“Inspektorat juga sudah saya perintahkan untuk turun. Kalau benar nantinya ditemukan kesalahan, akan kita beri sanksi sesuai aturan yang ada dan jenis pelanggarannya,” tegasnya.

Kondisi Guru Belum Stabil

Di tengah proses pemeriksaan tersebut, aspek pemulihan kondisi korban menjadi perhatian tersendiri.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Jambi telah turun melakukan pendampingan terhadap EK.

Namun, proses tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal lantaran kondisi psikologis guru masih belum stabil.

Kepala UPTD PPA Kota Jambi, Rosa Rosilawati, membenarkan pihaknya telah melakukan langkah awal pendampingan.

“Memang benar kami sudah melakukan pendampingan. Hanya saja belum sepenuhnya bisa dilakukan,” ujar Rosa.

Menurut Rosa, kondisi psikologis EK menjadi kendala utama. Guru tersebut belum memungkinkan untuk menjalani komunikasi langsung maupun sesi tatap muka secara intensif.

“Itu kendala kita, jadi belum ada pendampingan secara dekat, face to face,” katanya.

Kondisi tersebut membuat petugas memilih tidak memaksakan proses wawancara. Pendampingan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan psikologis guru.

Keluarga Jadi Penghubung Sementara

UPTD PPA kemudian meminta keluarga memantau kondisi EK sekaligus menjadi penghubung dengan petugas.

Keluarga diminta segera menghubungi UPTD PPA apabila kondisi guru sudah memungkinkan untuk berkomunikasi.

Pendekatan tersebut dipilih agar proses penanganan tidak justru menambah tekanan terhadap guru yang disebut masih mengalami trauma.

Namun, UPTD PPA memastikan pendampingan tidak akan dibiarkan tanpa tindak lanjut.

Jika dalam beberapa hari tidak ada perkembangan atau komunikasi dari keluarga, petugas berencana kembali mendatangi kediaman EK.

“Kami sudah meminta pihak keluarga untuk segera menghubungi kami jika yang bersangkutan sudah bisa diajak berbicara. Namun, jika tidak ada kabar beberapa hari lagi, kami akan ke sana lagi,” jelas Rosa.

Dugaan Intimidasi Belum Bisa Disimpulkan

Di sisi lain, pemerintah masih harus menjawab pertanyaan utama: apa sebenarnya yang terjadi di lingkungan SDN 64 Kota Jambi?

Sampai saat ini, dugaan intimidasi maupun perundungan tersebut masih dalam tahap penelusuran.

Belum ada kesimpulan resmi mengenai pihak yang dinilai bertanggung jawab ataupun bentuk pelanggaran yang terjadi.

Keterangan EK nantinya menjadi salah satu bagian penting untuk menguji kronologi dan mencocokkannya dengan informasi dari pihak-pihak lain.

Karena itu, pemeriksaan tidak hanya diarahkan untuk mencari kemungkinan adanya pelanggaran, tetapi juga memastikan proses tersebut tidak mengabaikan kondisi psikologis guru yang bersangkutan.

Penanganan kasus kini berjalan melalui dua jalur sekaligus: pemulihan kondisi psikologis guru dan pemeriksaan fakta mengenai dugaan intimidasi di lingkungan sekolah.

Jika hasil pemeriksaan nantinya menemukan pelanggaran, Pemkot Jambi telah membuka kemungkinan pemberian sanksi sesuai aturan.

Namun sebelum kesimpulan tersebut keluar, seluruh pihak terkait masih memiliki ruang untuk memberikan keterangan.

Dengan demikian, dugaan intimidasi terhadap guru SDN 64 Jambi tetap harus diposisikan sebagai dugaan hingga proses pemeriksaan selesai dan fakta resmi ditetapkan.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persoalan perlindungan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muarajambi kini memasuki babak yang jauh lebih serius.

Bukan lagi sebatas polemik antara kepentingan industri dan pelestarian di tingkat daerah, isu keberadaan stockpile batu bara di sekitar kawasan percandian telah menarik perhatian pemerintah pusat hingga lembaga internasional.

Kawasan seluas 3.981 hektare itu kini berada di tengah tarik-menarik kepentingan: bagaimana aktivitas ekonomi tetap berjalan, tetapi tinggalan sejarah yang tidak dapat dipulihkan jika rusak tetap terlindungi.

Salah satu langkah yang membawa persoalan tersebut ke level internasional dilakukan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI).

Lembaga itu mengirim surat kepada UNESCO di Paris, Prancis, pada 1 Desember 2025, yang antara lain menyoroti persoalan zonasi dan keberadaan aktivitas industri, termasuk stockpile batu bara, di dalam maupun sekitar kawasan penyangga KCBN Muarajambi.

Ketua Umum LPKNI, Kurniadi Hidayat, mengatakan surat tersebut dilayangkan setelah berbagai desakan di tingkat lokal dan nasional dinilai belum menghasilkan perubahan yang signifikan.

“Pemberitaan terkait cagar budaya yang ada di Muaro Jambi seluas 3.981 hektare ini sudah beberapa kali disuarakan oleh LSM maupun mahasiswa, bahkan tokoh nasional sudah turun langsung ke lapangan. Namun, hasilnya tidak ada yang bergeming,” ujar Kurniadi.

Menurut dia, laporan kepada UNESCO diharapkan menjadi pemicu perhatian lebih besar terhadap persoalan yang dinilai telah berlangsung lama.

“Terakhir, kami dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia menyurati UNESCO dengan dua bahasa, meminta UNESCO untuk menindaklanjuti masalah ini, karena ini sudah masuk dalam wilayah internasional,” katanya.

Kini Pemerintah Pusat Turun Tangan

Perkembangan terbaru menunjukkan persoalan tersebut memang mulai mendapat perhatian lebih kuat dari pemerintah pusat.

Ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Jambi pada 16 Juli 2026, warga yang mengaku mahasiswa menyampaikan langsung keluhan mengenai keberadaan stockpile batu bara di sekitar kawasan candi.

Gibran merespons laporan tersebut dan meminta persoalan itu ditindaklanjuti.

Ia juga mempertanyakan keberadaan aktivitas stockpile yang disebut berada di sekitar kawasan cagar budaya.

Respons tersebut kemudian diikuti sikap Pemerintah Provinsi Jambi.

Gubernur Jambi Al Haris menyatakan siap mengikuti keputusan pemerintah pusat mengenai penataan kawasan.

Jika berdasarkan ketentuan kawasan tersebut memang harus dikosongkan dari aktivitas stockpile, pemerintah daerah menyatakan siap melakukan relokasi.

Perkembangan yang lebih tegas datang dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Pada 31 Juli 2026, Fadli meminta stockpile batu bara keluar dari KCBN Muarajambi dan menegaskan perlindungan kawasan cagar budaya merupakan hal yang tidak dapat ditawar.

Dengan demikian, wacana relokasi kini bukan lagi sekadar tuntutan kelompok masyarakat.

Pemerintah pusat telah menyampaikan sikap mengenai perlunya mengeluarkan stockpile dari kawasan KCBN.

Persoalan Utamanya: Di Zona Mana Aktivitas Itu Berada?

Di sinilah persoalan Muarojambi menjadi lebih kompleks.

KCBN Muarojambi tidak hanya memiliki satu lapis kawasan.

Sistem zonasinya mencakup zona inti, zona penyangga, dan zona pengembangan, dengan keseluruhan kawasan mencapai 3.981 hektare berdasarkan keputusan pemerintah mengenai sistem zonasi kawasan cagar budaya peringkat nasional Muarajambi.

BP Kebudayaan Jambi saat ini bahkan tengah menelusuri izin operasi sejumlah perusahaan di sekitar kawasan tersebut.

Pamong Budaya Ahli Muda BP Kebudayaan Jambi, Novie Hari Putranto, mengatakan penelusuran dilakukan bersama instansi tata ruang dan perizinan di tingkat provinsi maupun Kabupaten Muaro Jambi.

Menurutnya, dari aktivitas perusahaan di sepanjang aliran Sungai Batanghari dekat kawasan cagar budaya, terdapat indikasi kuat adanya kegiatan yang masuk ke zona inti.

Artinya, persoalan yang harus dijawab bukan hanya “apakah stockpile harus dipindahkan?”, tetapi juga bagaimana izin aktivitas tersebut diterbitkan, berada di zona mana, siapa yang memiliki kewenangan, dan apakah seluruh aktivitas telah sesuai dengan sistem zonasi KCBN.

BP Kebudayaan juga menyebut lokasi stockpile yang menjadi sorotan berada sangat dekat dengan sejumlah situs, termasuk Candi Teluk 1, Candi Teluk 2, Candi Pelayangan, dan Manapo Istano di Kecamatan Taman Rajo.

UNESCO Sudah Lama Mencatat Ancaman Aktivitas Industri

Persoalan ini juga memiliki konteks yang lebih panjang.

Dalam dokumen Tentative List, UNESCO mencatat Muarojambi Temple Compound sebagai kawasan yang menghadapi perubahan lingkungan yang cepat.

Dokumen tersebut secara eksplisit menyebut kawasan permukiman, kegiatan pertanian, area industri, pabrik, dan coal stockpile sebagai bagian dari faktor yang dapat menekan kelestarian kawasan.

Kawasan Muarojambi juga telah masuk Tentative List UNESCO sejak 2009.

Sementara statusnya sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional ditetapkan pada 2013 dengan luas 3.981 hektare.

Karena itu, persoalan stockpile bukan berdiri sendiri.

Ia berkaitan dengan tantangan yang lebih besar untuk memastikan kawasan bersejarah tersebut tetap memenuhi standar pelindungan warisan budaya di tengah perkembangan aktivitas ekonomi di sekitarnya.

Bukan Sekadar Soal Memindahkan Stockpile

Jika pemerintah akhirnya memindahkan stockpile, pekerjaan rumah belum selesai.

Pemerintah masih harus memastikan tata ruang, perizinan, kepemilikan aset, batas zona, serta mekanisme pengawasan benar-benar sinkron.

Keterlibatan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Kanwil Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung bersama KPKNL Jambi, serta perhatian DPR RI terhadap inventarisasi aset negara, menjadi bagian dari upaya memperjelas persoalan aset dan pengelolaannya.

Pada saat yang sama, izin yang pernah diterbitkan pemerintah daerah perlu dilihat kembali berdasarkan aturan perlindungan cagar budaya dan sistem zonasi yang berlaku.

Ini penting karena persoalan Muarojambi tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan administratif.

Ada aspek hukum, sejarah, lingkungan, tata ruang, aset negara, ekonomi, hingga reputasi Indonesia dalam menjaga warisan budaya.

Harga yang Dipertaruhkan Lebih Besar dari Nilai Ekonomi Stockpile

Kawasan Muarojambi bukan sekadar kumpulan bangunan tua.

Kompleks percandian berbahan bata tersebut merupakan jejak penting peradaban masa lalu yang memiliki nilai sejarah dan budaya jauh melampaui batas Kabupaten Muaro Jambi.

Di satu sisi, aktivitas industri memiliki nilai ekonomi dan berkaitan dengan mata pencaharian serta rantai logistik.

Namun di sisi lain, warisan budaya memiliki karakter yang berbeda: kerusakan permanen tidak dapat dikompensasi hanya dengan nilai ekonomi jangka pendek.

Stockpile dapat dipindahkan. Jalur distribusi dapat ditata ulang. Aktivitas ekonomi dapat mencari lokasi lain.

Tetapi jika struktur, lingkungan arkeologis, atau konteks sejarah sebuah situs mengalami kerusakan permanen, tidak ada kebijakan yang bisa mengembalikannya seperti semula.

Karena itu, polemik KCBN Muarajambi kini menjadi ujian nyata bagi pemerintah: apakah pembangunan dan aktivitas ekonomi dapat ditempatkan dalam batas yang tetap menghormati warisan budaya.

Setelah persoalan ini memperoleh perhatian dari Wapres, Menteri Kebudayaan, pemerintah daerah, hingga dibawa ke UNESCO, publik kini menunggu langkah konkret.

Bukan sekadar pernyataan untuk menyelamatkan Muarojambi, tetapi penataan kawasan yang transparan, kepastian hukum atas setiap aktivitas, kejelasan zonasi, serta tindakan nyata terhadap kegiatan yang terbukti tidak sesuai aturan.

Muarajambi pada akhirnya tidak hanya sedang mempertaruhkan status sebuah kawasan cagar budaya.

Kawasan ini sedang menguji seberapa serius negara menjaga jejak peradaban ketika berhadapan langsung dengan kepentingan ekonomi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dari Kota Jambi kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional.

Bank Sampah dan TPS3R Dayung Habibah, Kecamatan Danau Sipin, berhasil menjadi Juara I Nasional Mekaar InspirAksi 2026.

Penghargaan tersebut diumumkan pada Jumat 14 Agustus 2026, setelah Dayung Habibah menyisihkan ribuan proposal dari berbagai cabang PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Indonesia.

Capaian ini bukan sekadar penghargaan di bidang lingkungan. Keberhasilan Dayung Habibah memperlihatkan bagaimana persoalan sampah dapat dikembangkan menjadi kegiatan pemberdayaan masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi.

Dayung Habibah berada di bawah binaan PNM Cabang Jambi yang dipimpin Leni Haini.

Selama ini, bank sampah dan TPS3R tersebut aktif mengajak masyarakat memilah dan mengelola sampah sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar.

Sempat Bersinggungan dengan Ribuan Proposal

Perjalanan Dayung Habibah menuju podium juara nasional cukup panjang.

Dari ribuan proposal yang masuk dalam ajang Mekaar InspirAksi 2026, seleksi dilakukan secara bertahap hingga menyisakan sembilan tim terbaik untuk bertanding di babak final.

Dayung Habibah akhirnya tampil sebagai yang terbaik dan membawa pulang predikat Juara I Nasional.

Mekaar InspirAksi sendiri merupakan kompetisi sekaligus ruang kolaborasi pemberdayaan yang digelar PNM bagi nasabah Mekaar dan insan pendamping PNM.

Program tersebut mendorong munculnya berbagai inovasi serta aksi nyata di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Wali Kota Jambi: Jangan Lihat Sampah Sebatas Limbah

Prestasi tersebut mendapat apresiasi dari Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M.

Maulana menilai capaian Dayung Habibah menunjukkan bahwa kepedulian lingkungan dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Pemerintah Kota Jambi menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas prestasi yang diraih Bank Sampah dan TPS3R Dayung Habibah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Jambi memiliki kepedulian dan kreativitas yang luar biasa dalam menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi ekonomi dari pengelolaan sampah,” ujar Maulana, Minggu 16 Agustus 2026.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin pengelolaan sampah hanya dipahami sebagai upaya memindahkan atau membuang sampah.

Lebih jauh, sampah harus dipilah, diolah, didaur ulang, dan jika memungkinkan memiliki nilai ekonomi.

“Jangan melihat sampah hanya sebagai sesuatu yang harus dibuang, tetapi bagaimana sampah dapat dikelola, dipilah, didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, kita menjaga lingkungan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Dorong Bank Sampah dan TPS3R Semakin Mandiri

Pemkot Jambi menyatakan akan terus memperkuat dukungan terhadap bank sampah dan TPS3R yang tersebar di berbagai wilayah.

Maulana melihat keberadaan kedua fasilitas tersebut memiliki posisi penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih dekat dengan masyarakat.

Tidak hanya mengurangi persoalan lingkungan, sistem tersebut juga dinilai dapat menjadi bagian dari pengembangan ekonomi sirkular, ketika material yang sebelumnya dianggap tidak bernilai dapat kembali dimanfaatkan dan menghasilkan nilai tambah.

Pemkot Jambi juga mengaitkan kebijakan pengelolaan persampahan yang tengah berjalan dengan upaya memperluas manfaat ekonomi tersebut.

“Melalui OPBM dan sistem sampah tertutup, ini merupakan upaya kita bersama untuk menjaga lingkungan sekaligus memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat, karena sampah memiliki nilai ekonomi,” kata Maulana.

Prestasi Pengelolaan Sampah Jambi Terus Bertambah

Juara nasional yang diraih Dayung Habibah menambah catatan positif Kota Jambi dalam bidang lingkungan.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Jambi juga meraih Terbaik III Pengelolaan Sampah dan Lingkungan ASRI Regional Sumatera dari Kementerian Dalam Negeri.

Rangkaian capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Jambi mulai bergerak dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada kebersihan menuju model yang melibatkan masyarakat dan membuka peluang ekonomi.

Kolaborasi antara pemerintah, warga, dunia usaha, komunitas, bank sampah, dan TPS3R menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kebiasaan pengelolaan sampah dari tingkat lingkungan.

Maulana berharap keberhasilan Dayung Habibah tidak berhenti sebagai prestasi satu lembaga.

Ia ingin capaian tersebut menjadi pemicu bagi bank sampah dan TPS3R lainnya untuk meningkatkan inovasi serta kemandirian.

“Ke depan, kita ingin semakin banyak bank sampah dan TPS3R yang tumbuh, berkembang dan mandiri. Pemerintah akan terus mendorong kolaborasi agar pengelolaan sampah tidak hanya menjadi gerakan kebersihan, tetapi juga menjadi gerakan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

Kisah Dayung Habibah menunjukkan satu hal penting: ketika sampah dikelola dari sumbernya dan masyarakat dilibatkan, persoalan lingkungan dapat berubah menjadi peluang.

Dari aktivitas memilah dan mengolah sampah, lahir inovasi, pemberdayaan, sekaligus potensi ekonomi yang dapat memperkuat pembangunan Kota Jambi secara berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Hujan sedang hingga lebat yang disertai potensi kilat, petir, dan angin kencang masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi pada Minggu 16 Agustus 2026 sore.

Berdasarkan Peringatan Dini Cuaca Jambi yang diperbarui pukul 15.31 WIB, kondisi cuaca tersebut berpotensi terjadi mulai sekitar 15.41 WIB dan diperkirakan masih berlangsung hingga 18.00 WIB.

Wilayah yang lebih dahulu berpotensi terdampak tersebar di sejumlah kabupaten.

Di Kabupaten Kerinci, wilayah yang masuk dalam peringatan meliputi Gunung Raya, Batang Merangin, Keliling Danau, dan Bukitkerman.

Sementara di Kabupaten Merangin, potensi cuaca ekstrem mencakup Jangkat, Muara Siau, Lembah Masurai, dan Jangkat Timur.

Peringatan juga mencakup Pemayung di Kabupaten Batanghari.

Untuk Kabupaten Muaro Jambi, wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang meliputi Sekernan, Kumpeh, Maro Sebo, Kumpeh Ulu, Sungai Gelam, dan Taman Rajo.

Di wilayah pesisir timur Jambi, kondisi serupa berpotensi terjadi di Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sementara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, wilayah yang masuk dalam peringatan awal yakni Muara Sabak Timur, Dendang, Muara Sabak Barat, Mendahara Ulu, dan Geragai.

Potensi Meluas ke Kota Jambi

Peringatan dini tersebut juga menyebut potensi perluasan cuaca buruk ke sejumlah wilayah lainnya.

Di Kabupaten Kerinci, kondisi dapat meluas ke Danau Kerinci. Sementara Kabupaten Sarolangun yang berpotensi terdampak adalah Batang Asai.

Di Kabupaten Muaro Jambi, perluasan diprakirakan mencapai Jambi Luar Kota.

Adapun di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, potensi cuaca tersebut dapat meluas ke Tungkal Ulu, Tungkal Ilir, Pengabuan, Betara, Batang Asam, Muara Papalik, Bram Itam, dan Senyerang.

Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, wilayah yang berpotensi ikut terdampak meliputi Mendahara, Rantau Rasau, dan Berbak.

Sementara itu, Kota Jambi juga masuk dalam wilayah yang perlu mewaspadai potensi perluasan cuaca. Sejumlah kecamatan yang disebut meliputi Telanaipura, Jambi Timur, Pelayangan, Danau Teluk, dan Paal Merah.

Kondisi tersebut diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 18.00 WIB.

Warga Diminta Waspadai Petir dan Angin Kencang

Potensi hujan lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat, terutama pengguna jalan dan warga yang beraktivitas di luar ruangan.

Masyarakat di wilayah yang masuk dalam peringatan dini perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca secara cepat.

Saat hujan lebat disertai petir dan angin kencang terjadi, warga sebaiknya menghindari area terbuka dan lokasi yang berisiko terkena pohon tumbang maupun gangguan akibat angin kencang.

Peringatan dini cuaca bersifat dinamis sehingga perkembangan kondisi di masing-masing wilayah tetap perlu dipantau, terutama hingga batas waktu yang disebutkan dalam pembaruan peringatan.(*)