JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pernikahan massal yang diikuti 14 pasangan di Kota Jambi tidak ingin dijadikan sekadar seremoni sekaligus penyelesaian persoalan administrasi perkawinan.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Jambi justru menyiapkan tahap berikutnya: membina pasangan-pasangan tersebut agar mampu membangun rumah tangga yang lebih mandiri secara ekonomi.

Ketua Baznas Kota Jambi, Muhammad Padli mengatakan, peserta nikah dan walimah massal kini dipandang sebagai bagian dari keluarga baru yang perlu mendapatkan pendampingan berkelanjutan.

Menurut Padli, program tidak seharusnya berhenti ketika akad selesai dan dokumen perkawinan dinyatakan lengkap.

“Hari ini menjadi sejarah bagi kita, khususnya Kota Jambi. Telah terselenggara nikah massal yang dilanjutkan dengan walimah. Pelaksanaannya legal dan formal, sah secara negara maupun agama, termasuk dari sisi administrasi,” ujar Padli.

Namun, setelah prosesi tersebut, tantangan baru justru dimulai. Setiap pasangan harus membangun kehidupan rumah tangga, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan jika memungkinkan meningkatkan kondisi ekonomi keluarganya.

Karena itu, Baznas Kota Jambi membuka peluang pendampingan melalui berbagai program pemberdayaan.

“Kami sangat bangga mereka mau mengikuti kegiatan ini. Ke depan kami tidak akan tinggal diam dengan keluarga baru ini. Ada beberapa program yang nantinya akan kita berikan, termasuk pelatihan,” katanya.

Padli mengatakan arah pemberdayaan Baznas tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan sesaat.

Penerima manfaat, menurut dia, perlu didorong memiliki keterampilan, kemampuan usaha, serta sumber penghasilan sehingga secara bertahap tidak lagi bergantung pada bantuan.

Pola tersebut sebelumnya telah diterapkan melalui sejumlah program pemberdayaan yang dijalankan Baznas dengan melibatkan instansi dan lembaga lain.

Salah satunya adalah Rumah Jahit Baznas. Program tersebut melibatkan puluhan mustahik dan diarahkan untuk menciptakan keterampilan sekaligus peluang pendapatan.

Padli menyebut program itu telah menghasilkan sekitar 6.000 pakaian.

“Indikatornya sudah terjadi sekitar 6 ribu pakaian. Ini membantu ekonomi mereka. Mudah-mudahan hal yang sama juga bisa kita lakukan untuk keluarga baru ini,” ujarnya.

Capaian tersebut menjadi salah satu contoh pendekatan yang ingin dikembangkan Baznas bantuan tidak berhenti pada pemberian barang atau dana, melainkan diarahkan menjadi pintu masuk menuju aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk 14 pasangan peserta nikah massal, bentuk pendampingan belum ditentukan secara seragam.

Baznas akan melihat potensi dan kebutuhan masing-masing keluarga sebelum menentukan program yang paling sesuai.

Salah satu opsi yang tersedia adalah pemberdayaan melalui sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Baznas Kota Jambi memiliki program Z Corner UMKM yang ditujukan untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usaha.

Konsepnya tidak hanya memberikan modal, tetapi juga membekali penerima manfaat dengan pembinaan.

Padli menjelaskan, penerima manfaat terlebih dahulu mendapatkan pendampingan.

Ketika dinilai telah mempunyai kemampuan untuk menjalankan usaha, dukungan dapat dilanjutkan dalam bentuk modal maupun tempat usaha.

“Seperti contoh Z Corner UMKM, kita kasih pembinaan. Ketika mereka merasa mampu, langsung kita kasih modal dan tempat. Kita bina sampai mereka tidak menjadi mustahik lagi,” jelasnya.

Skema tersebut menunjukkan target yang ingin dicapai Baznas bukan sekadar bertambahnya jumlah bantuan yang tersalurkan.

Tolok ukur yang lebih penting adalah perubahan kondisi penerima manfaat setelah memperoleh intervensi program.

“Indikatornya adalah perubahan. Yang sebelumnya mustahik, mudah-mudahan nanti bisa mandiri dan tidak lagi menjadi mustahik,” kata Padli.

Bagi Baznas, status sebagai keluarga baru juga membuka ruang untuk memberikan pendampingan dalam jangka lebih panjang.

Ke-14 pasangan tersebut kini telah memperoleh kepastian mengenai perkawinan mereka melalui kegiatan yang dilaksanakan bersama Pemerintah Kota Jambi dan Baznas Kota Jambi.

Tahap berikutnya adalah bagaimana keluarga-keluarga tersebut dapat membangun kehidupan rumah tangga yang stabil.

Padli berharap program pemberdayaan dapat menjadi bagian dari perjalanan tersebut.

“Kita berharap dari keluarga baru ini akan lahir keluarga-keluarga yang mandiri. Tidak hanya selesai pada kegiatan hari ini, tetapi ada keberlanjutan program yang bisa mereka ikuti,” ujarnya.

Pendampingan nantinya dapat berupa pelatihan keterampilan, pembinaan usaha hingga dukungan permodalan.

Baznas juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas program pemberdayaan.

Dengan pola tersebut, nikah massal tidak hanya menghasilkan pasangan yang telah memperoleh legalitas perkawinan, tetapi diharapkan juga menjadi titik awal untuk membangun ketahanan keluarga.

Bagi Baznas, keberhasilan program pada akhirnya bukan diukur dari selesainya prosesi nikah dan walimah.

Ukuran yang ingin dicapai adalah ketika penerima manfaat mampu meningkatkan taraf ekonominya dan secara bertahap keluar dari ketergantungan terhadap bantuan.

Ke-14 pasangan tersebut kini memasuki fase baru kehidupan.

Setelah persoalan legalitas perkawinan diselesaikan, tantangan berikutnya adalah membangun keluarga yang mampu bertahan dan berkembang.

Di titik inilah program lanjutan Baznas akan diuji: apakah pendampingan, keterampilan, akses usaha dan modal benar-benar mampu mengubah penerima manfaat menjadi keluarga yang lebih mandiri secara ekonomi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Konsumen di Kota Jambi mulai menghadapi persoalan berbeda saat berbelanja beras.

Kemasan premium ukuran 5 kilogram yang sebelumnya relatif mudah ditemukan di sejumlah retail kini disebut semakin sulit didapat.

Sejumlah warga mengaku harus berpindah dari satu toko ke toko lain untuk mencari beras premium ukuran tersebut.

Beberapa merek yang biasanya tersedia, di antaranya King, Tiga Kartu dan Raja, disebut tidak selalu muncul di rak penjualan.

Situasi ini membuat konsumen berada pada pilihan yang tidak sederhana.

Ketika kemasan 5 kilogram kosong, sebagian warga memilih membeli ukuran 10 kilogram atau 20 kilogram.

Masalahnya, pilihan tersebut berarti pengeluaran rumah tangga harus dikeluarkan sekaligus dalam nominal lebih besar.

“Biasanya ukuran lima kilogram gampang dicari. Sekarang di beberapa tempat kosong. Kalau mau premium, yang tersedia justru ukuran lebih besar,” kata seorang warga Kota Jambi yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Bagi konsumen tertentu, ukuran 5 kilogram bukan sekadar pilihan praktis.

Kemasan tersebut memungkinkan pembelian disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi sekaligus kondisi keuangan rumah tangga.

Karena itu, kelangkaan pada ukuran tertentu dapat terasa lebih berat dibanding sekadar berkurangnya pilihan merek.

Keluhan serupa disampaikan warga lainnya. Ia mengatakan ketersediaan beras premium sangat bergantung pada toko yang didatangi.

Ada toko yang masih menyediakan merek tertentu, tetapi ukuran 5 kilogram tidak tersedia. Di tempat lain, stok disebut cepat habis ketika produk kembali masuk.

“Kita harus cari ke beberapa retail. Kadang mereknya ada, tetapi ukuran lima kilogram tidak ada,” ujarnya.

Kondisi tersebut menunjukkan persoalan yang dirasakan konsumen bukan hanya soal harga beras, tetapi juga mengenai ketersediaan ukuran kemasan yang sesuai dengan daya beli.

Kemasan 10 kilogram hingga 20 kilogram memang dapat menjadi solusi bagi konsumen yang memiliki dana dan kebutuhan penyimpanan lebih besar.

Namun, bagi rumah tangga dengan anggaran belanja yang ketat, pembelian dalam jumlah besar tidak selalu mudah dilakukan.

Di tengah terbatasnya pilihan beras premium, sebagian warga memilih beras SPHP sebagai alternatif karena pertimbangan harga.

Namun, pilihan itu juga diikuti keluhan lain. Sejumlah konsumen mengaku menemukan kondisi beras yang kurang baik setelah kemasan dibuka.

Keluhan yang muncul antara lain beras menggumpal dan ditemukannya kutu.

Seorang warga mengatakan dirinya memilih beras SPHP kemasan 5 kilogram karena harganya lebih terjangkau.

Tetapi setelah produk dibuka di rumah, ia menemukan kondisi beras yang menurutnya tidak sesuai harapan.

“Setelah dibuka, ada beras yang menggumpal dan bahkan ditemukan kutu. Kami membeli karena harganya lebih terjangkau, tetapi tentu tetap berharap kualitasnya baik,” katanya.

Keluhan tersebut belum serta-merta menjelaskan penyebab kondisi beras. Faktor penyimpanan, distribusi, maupun kondisi produk sebelum sampai ke konsumen perlu diperiksa lebih lanjut.

Karena itu, warga berharap pengawasan terhadap beras yang beredar tidak berhenti pada persoalan harga dan pasokan, tetapi juga mencakup kualitas produk hingga rantai penyimpanannya.

Bagi konsumen, persoalan utama saat ini adalah menjaga agar masyarakat tetap mempunyai pilihan beras berdasarkan kebutuhan dan kemampuan ekonomi.

Ketika kemasan premium 5 kilogram sulit ditemukan, konsumen sebenarnya masih bisa beralih ke kemasan lebih besar.

Akan tetapi, konsekuensinya adalah uang yang harus dikeluarkan dalam sekali transaksi menjadi lebih tinggi.

“Kalau beli 10 atau 20 kilogram memang bisa untuk stok, tetapi uangnya langsung keluar banyak. Tidak semua rumah tangga bisa seperti itu,” kata warga lainnya.

Di sisi lain, konsumen yang beralih ke beras dengan harga lebih terjangkau juga mengharapkan kualitas produk tetap terjamin.

Kondisi tersebut membuat persoalan beras di tingkat konsumen tidak hanya berkaitan dengan berapa harga yang harus dibayar, tetapi juga apa yang tersedia di rak dan bagaimana kualitas produk ketika sampai di rumah.

Warga berharap pasokan beras premium kemasan 5 kilogram kembali mudah ditemukan di berbagai titik penjualan di Kota Jambi.

Masyarakat juga meminta pengawasan terhadap kondisi beras yang beredar diperkuat, terutama untuk memastikan produk yang dibeli konsumen berada dalam kondisi layak.

Sambil menunggu kondisi pasokan kembali normal, konsumen disarankan lebih teliti sebelum membeli, termasuk memeriksa kondisi kemasan, tanggal kedaluwarsa bila tercantum, serta kondisi beras setelah kemasan dibuka.

Keluhan warga ini juga menjadi penting untuk ditindaklanjuti pihak terkait agar persoalan ketersediaan dan kualitas beras dapat diverifikasi secara langsung di lapangan, bukan berhenti pada pengalaman konsumen semata.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pernikahan 14 pasangan di Kota Jambi, Selasa 8 September 2026, bukan sekadar prosesi akad.

Di balik kegiatan nikah dan walimah massal itu terdapat persoalan administrasi perkawinan yang belum tuntas sekaligus upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

Ke-14 pasangan tersebut mengikuti Nikah dan Walimah Massal yang digelar Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Jambi bersama Pemerintah Kota Jambi dan PC Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kota Jambi di Maulidia Convention Center.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, peserta program diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2 serta telah memiliki pasangan.

Program tersebut salah satunya menyasar warga yang secara agama telah menjalani pernikahan, tetapi perkawinannya belum tercatat dalam administrasi negara.

Persoalan ini, kata Maulana, diketahui dari data administrasi kependudukan Pemerintah Kota Jambi.

“Secara agama sudah sah, tetapi secara negara belum,” ujar Maulana.

Status perkawinan yang tercatat memiliki konsekuensi penting terhadap administrasi kependudukan.

Karena itu, kegiatan tersebut dirancang tidak berhenti pada pelaksanaan akad.

Setelah prosesi pernikahan, pasangan juga mendapatkan pembaruan dokumen kependudukan.

Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) disesuaikan dengan status perkawinan mereka.

Langkah tersebut memberi pasangan kepastian administrasi sekaligus memudahkan mereka ketika berhadapan dengan berbagai kebutuhan pelayanan publik yang berkaitan dengan status keluarga.

Bagi pemerintah, penyelesaian administrasi ini menjadi bagian penting dari program.

Sebab, perkawinan yang belum tercatat dapat membuat status keluarga belum sepenuhnya tercermin dalam dokumen kependudukan.

Ada hal lain yang membuat program nikah massal kali ini berbeda.

Pemkot Jambi memberikan bantuan modal usaha kepada masing-masing pasangan.

Bantuan itu dilengkapi pelatihan agar modal yang diberikan tidak berhenti sebagai bantuan sesaat, tetapi dapat digunakan untuk membangun sumber pendapatan keluarga.

Maulana mengatakan dukungan ekonomi tersebut diharapkan menjadi pijakan awal bagi pasangan untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara lebih mandiri.

“Pemerintah Kota Jambi juga memberikan modal usaha kepada masing-masing pasangan, kemudian diberikan pelatihan supaya mereka bisa berusaha,” katanya.

Dengan demikian, intervensi pemerintah dalam program ini menyentuh dua persoalan sekaligus: legalitas administrasi perkawinan dan kemampuan ekonomi keluarga.

Setelah akad, ke-14 pasangan mengikuti walimah sebagai ungkapan syukur atas pernikahan mereka.

Masing-masing pasangan diperbolehkan mengajak hingga 50 anggota keluarga untuk ikut merayakan momen tersebut.

Kegiatan dihadiri langsung Wali Kota Jambi Maulana dan Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha.

Sejumlah unsur Forkopimda Kota Jambi juga hadir, termasuk perwakilan Polresta Jambi, Kodim 0415/Jambi dan Lapas Kelas IIA Jambi.

Turut hadir Ketua TP PKK Kota Jambi Nadiyah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Habibi, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Jambi M. Kholis, serta sejumlah kepala perangkat daerah, camat dan lurah.

Dari unsur lembaga keagamaan dan penyelenggara, hadir Ketua Baznas Kota Jambi Muhammad Padli Abdullah, Ketua MUI Jambi, Ketua LAM Kota Jambi dan Ketua PC APRI Kota Jambi Hasbullah.

Maulana menilai persoalan keluarga tidak cukup diselesaikan melalui aspek administratif maupun keagamaan.

Kondisi ekonomi juga menjadi bagian penting dalam membangun rumah tangga yang stabil.

Karena itu, bantuan modal dan pelatihan diberikan sebagai pendamping setelah pasangan mendapatkan kepastian status perkawinan.

“Pemerintah Kota Jambi ingin membentuk dan membangun kebahagiaan mulai dari keluarga,” ujarnya.

Ia berharap pasangan yang mengikuti program tersebut mampu memanfaatkan dukungan yang diberikan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Program ini sekaligus memperlihatkan pola kolaborasi antara pemerintah daerah, Baznas dan APRI.

Pemerintah menangani aspek pelayanan dan administrasi, sementara dukungan sosial serta pembinaan turut diperkuat melalui lembaga terkait.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program bukan hanya 14 pasangan telah melangsungkan akad.

Tantangan berikutnya adalah memastikan mereka benar-benar memperoleh manfaat setelah acara berakhir: dokumen kependudukan beres, keluarga memiliki pijakan ekonomi dan rumah tangga dapat tumbuh secara mandiri.

Bagi Pemkot Jambi, pembangunan kesejahteraan dengan demikian dimulai dari hal yang paling dekat dengan kehidupan warga keluarga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pelayanan Poli Mata di RSUD Abdul Manap Kota Jambi untuk sementara tidak dapat melayani pasien.

Kondisi tersebut terjadi karena dokter spesialis mata yang sebelumnya mengikuti seminar di Jakarta terkendala kepulangan ke Jambi akibat pembatalan penerbangan yang terdampak abu vulkanik erupsi Anak Krakatau.

Kepala Bidang Pelayanan RSUD Abdul Manap, dr. Fahruroji, membenarkan adanya kendala tersebut.

Ia mengatakan, dokter spesialis mata RSUD Abdul Manap sebelumnya berada di Semarang untuk mengikuti kegiatan seminar, kemudian mengalami pembatalan penerbangan dalam perjalanan menuju Jambi.

“Betul, Pak. Dokter mata kami kemarin mengalami pembatalan penerbangan dari Semarang ke Jakarta, kemudian penerbangan dari Jakarta ke Jambi juga terkendala akibat abu vulkanik erupsi Anak Krakatau,” ujar dr. Fahruroji.

Menurutnya, pihak rumah sakit telah menerima informasi langsung dari dokter spesialis mata terkait kondisi tersebut.

Saat ini, dokter masih berupaya melanjutkan perjalanan menuju Jambi.

“Kami sudah mendapatkan informasi dari dokter mata. Insyaallah sore ini ada penerbangan dari Jakarta ke Jambi,” katanya.

Dr. Fahruroji memastikan, apabila dokter spesialis mata tersebut telah tiba di Jambi sesuai jadwal, pelayanan Poli Mata RSUD Abdul Manap diharapkan dapat kembali dibuka pada hari berikutnya.

“Bila sudah datang ke Jambi, besok pelayanan Poli Mata sudah bisa kembali dibuka,” pungkasnya.

Pihak RSUD Abdul Manap menyampaikan permohonan pengertian kepada masyarakat dan pasien atas terganggunya pelayanan Poli Mata untuk sementara waktu.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kualitas pelayanan bukan lagi sebatas seberapa cepat urusan selesai di loket.

Kepastian informasi, kemudahan akses, konsistensi pelayanan hingga kemampuan petugas memberikan solusi kini menjadi bagian penting yang ikut menentukan tingkat kepercayaan masyarakat.

Kondisi itu mendorong BPJS Kesehatan memperkuat evaluasi pelayanan melalui Customer eXcellence 126 (CX126).

Program tersebut dirancang untuk mengukur penerapan customer excellence di 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan sekaligus mencari praktik pelayanan terbaik yang bisa diterapkan di cabang lainnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan perubahan ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik membuat pengalaman peserta memiliki posisi semakin penting.

Menurutnya, keterbukaan informasi membuat masyarakat semakin mudah membandingkan kualitas pelayanan.

Karena itu, BPJS Kesehatan dituntut tidak hanya menyediakan layanan yang tersedia, tetapi memastikan pengalaman peserta tetap baik di berbagai titik layanan.

“Customer experience adalah pilar utama pembentuk reputasi dan kepercayaan publik,” ujar Pujo, Jumat (4/9).

Ia menegaskan, kebutuhan peserta JKN terus berkembang. Peserta membutuhkan akses yang mudah sekaligus informasi yang jelas dan pelayanan yang konsisten, baik ketika datang langsung ke Kantor Cabang maupun menggunakan kanal digital.

Kanal tersebut antara lain Care Center 165, Mobile JKN, PANDAWA dan berbagai layanan digital BPJS Kesehatan lainnya.

CX126 tidak dirancang hanya untuk menentukan kantor cabang mana yang memiliki nilai penilaian paling tinggi.

BPJS Kesehatan ingin membedah faktor yang membuat sebuah kantor cabang mampu menghadirkan pelayanan unggul.

Penilaian dilakukan melalui delapan pilar, yakni Customer Experience, Operational Performance, Digital Maturity, Governance, Risk Management, Stakeholder Engagement, People Excellence, dan Organizational Culture.

Suara peserta juga masuk dalam penilaian melalui pendekatan Voice of Customer.

Dengan mekanisme tersebut, pengalaman peserta tidak hanya diposisikan sebagai masukan setelah pelayanan selesai, tetapi menjadi bagian dari ukuran kualitas pelayanan itu sendiri.

Pujo mengatakan praktik yang terbukti efektif di satu kantor cabang seharusnya tidak berhenti sebagai prestasi lokal.

“Best practice yang telah teruji harus kita replikasi, sehingga pelayanan terbaik menjadi standar kolektif kita bersama,” katanya.

Artinya, keberhasilan sebuah kantor cabang tidak cukup hanya diapresiasi. Pola kerja, inovasi, teknologi maupun budaya pelayanan yang menjadi faktor keberhasilan perlu dipelajari dan diterapkan di wilayah lain.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat menilai kualitas pelayanan merupakan bentuk paling nyata dari kehadiran Program JKN yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia menyebut sejumlah aspek seperti kemudahan akses, kejelasan informasi, keamanan proses dan kepastian solusi memiliki pengaruh besar terhadap pengalaman peserta.

Stevanus mengingatkan agar CX126 tidak berhenti sebagai ajang penilaian atau pemberian penghargaan. Hasil asesmen harus diterjemahkan menjadi perbaikan yang jelas dan dapat diukur.

“CX126 perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan perbaikan organisasi yang berkelanjutan,” tegas Stevanus.

Ia berharap praktik pelayanan terbaik dapat direplikasi hingga terbentuk standar yang relatif konsisten di seluruh Kantor Cabang BPJS Kesehatan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan semata-mata berapa banyak cabang yang mendapatkan predikat terbaik.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah peserta JKN di berbagai daerah benar-benar merasakan perubahan kualitas pelayanan.

Stevanus menekankan, peserta di mana pun berada harus mendapatkan pengalaman layanan yang semakin mudah, cepat, setara dan dapat diandalkan.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menambahkan bahwa kualitas pelayanan tidak otomatis ditentukan oleh ukuran sebuah kantor cabang.

Lokasi maupun tingkat kesulitan wilayah juga bukan satu-satunya faktor penentu.

Menurut Akmal, keunggulan pelayanan terbentuk ketika kepemimpinan, proses kerja, teknologi, sumber daya manusia dan budaya pelayanan mampu bergerak dalam arah yang sama.

Dengan pendekatan tersebut, CX126 bukan hanya menjadi instrumen untuk mencari kantor cabang terbaik.

Program ini diarahkan menjadi mekanisme untuk menyebarkan cara kerja yang efektif ke seluruh jaringan pelayanan BPJS Kesehatan.

Tantangannya kemudian bukan hanya menemukan inovasi pelayanan, tetapi memastikan inovasi tersebut dapat diterapkan secara konsisten sehingga peserta JKN memperoleh standar pengalaman yang tidak jauh berbeda, di mana pun mereka mengakses layanan.

Bagi peserta, perubahan itu pada akhirnya akan diuji pada hal yang sederhana: apakah layanan mudah diakses, informasi yang diterima jelas, proses berjalan cepat dan ketika muncul persoalan, ada solusi yang benar-benar diberikan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.iD – Kabut asap yang muncul di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Jambi mulai menjadi perhatian terhadap aktivitas masyarakat, termasuk para pelajar.

Di tengah kondisi tersebut, Polda Jambi mengambil langkah langsung dengan mendatangi Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di RT 42, Kelurahan Mayang Mengurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Senin 7 September 2026 pagi.

Kunjungan itu tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Personel kepolisian bersama tim kesehatan memberikan pemeriksaan gratis kepada siswa sekaligus membagikan masker, vitamin, susu UHT dan air mineral.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi kesehatan anak-anak yang tetap menjalankan aktivitas belajar ketika kualitas udara terdampak kabut asap.

Dansat Brimob Polda Jambi Kombes Pol Budi Hidayat bersama Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji hadir langsung dalam kegiatan tersebut.

Rombongan diterima Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Dr Sudarmono bersama jajaran guru.

Di hadapan para siswa, Budi tidak hanya berbicara mengenai kesehatan. Ia juga menekankan pentingnya disiplin dan menjaga fokus belajar meski situasi lingkungan sedang menghadapi tantangan.

“Adik-adik harus selalu semangat dan fokus belajar dengan sungguh-sungguh. Raih masa depan yang gemilang melalui pendidikan,” kata Budi.

Ia meminta para siswa tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif serta tetap mengikuti arahan sekolah, terutama terkait upaya menjaga kesehatan selama kondisi udara kurang baik.

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, kepedulian terhadap pelajar menjadi bagian dari upaya Polri hadir secara langsung di tengah masyarakat.

Menurutnya, persoalan kesehatan anak tidak bisa dilepaskan dari kondisi lingkungan.

Ketika karhutla menimbulkan kabut asap, kelompok yang beraktivitas di luar ruangan, termasuk pelajar, perlu mendapat perhatian.

“Di tengah situasi karhutla dan kondisi udara yang berkabut asap, kami mengingatkan para siswa untuk tetap menjaga kesehatan,” ujar Erlan.

Ia menyebut penggunaan masker menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi paparan debu dan partikel di udara.

Selain masker, polisi juga memberikan vitamin, susu dan air mineral kepada siswa.

“Penggunaan masker merupakan salah satu langkah sederhana untuk melindungi diri dari paparan debu dan partikel di udara,” katanya.

Tim kesehatan Brimob Polda Jambi kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para siswa.

Edukasi mengenai kebersihan diri, pola hidup sehat dan penggunaan masker saat berada di luar ruangan juga diberikan.

Di sisi lain, perhatian Polda Jambi tidak hanya diarahkan pada kondisi kesehatan siswa. Kepolisian juga mendorong agar proses pendidikan tetap menjadi prioritas.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Dr Sudarmono mengapresiasi kunjungan tersebut.

Menurutnya, kehadiran kepolisian memberikan dukungan tambahan bagi sekolah dalam membangun kesadaran siswa mengenai kesehatan, disiplin dan pembentukan karakter.

Ia berharap kerja sama dengan kepolisian tidak berhenti pada kegiatan tersebut, tetapi berlanjut melalui edukasi dan pembinaan kepada para siswa.

Erlan menambahkan, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar telah mengarahkan jajaran kepolisian agar kehadiran Polri tidak hanya terlihat ketika menjalankan fungsi keamanan.

“Kami akan terus hadir di tengah masyarakat, termasuk memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan dan kesehatan generasi muda,” kata Erlan.

Bagi Polda Jambi, anak-anak di Sekolah Rakyat merupakan bagian dari generasi yang perlu mendapat perlindungan sekaligus dukungan agar tetap sehat, disiplin dan dapat mengikuti pendidikan dengan baik.

Kegiatan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 itu sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan ancaman terhadap lingkungan.

Ketika asap mulai mengganggu kualitas udara, kesehatan masyarakat terutama anak-anak ikut menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau masih terasa pada konektivitas udara dari dan menuju Jambi.

Hingga Senin 7 September 2026 pagi, 18 penerbangan di Bandara Sultan Thaha Jambi dibatalkan, dengan total 2.486 penumpang terdampak.

Pembatalan terutama terjadi pada penerbangan rute Jambi-Jakarta dan Jakarta-Jambi.

Kondisi ini berkaitan dengan masih ditutupnya Bandara Soekarno-Hatta (CGK), yang menjadi tujuan maupun asal sebagian besar penerbangan dari Bandara Sultan Thaha Jambi.

General Manager Bandara Sultan Thaha Jambi, Ardon Marbun, membenarkan kondisi tersebut.

“Masih cancel, CGK masih closed, kecuali tujuan di luar CGK normal,” ujar Ardon saat dikonfirmasi, Senin.

Berdasarkan pembaruan data Bandara Sultan Thaha Jambi hingga pukul 10.00 WIB, terdapat sembilan penerbangan kedatangan dari Jakarta menuju Jambi yang mengalami pembatalan.

Berikut penerbangan yang terdampak:

• QG 960 dengan 172 penumpang
• GA 126 dengan 125 penumpang
• ID 6804 dengan 147 penumpang
• IU 842 dengan 128 penumpang
• GA 128 dengan 107 penumpang
• IU 840 dengan 122 penumpang
• QG 966 dengan 141 penumpang
• QG 964 dengan 110 penumpang
• ID 6806 dengan 130 penumpang

Jika dijumlahkan, sembilan penerbangan kedatangan tersebut membawa ratusan penumpang yang akhirnya terdampak akibat pembatalan perjalanan.

Dampak yang sama terjadi pada penerbangan dari Jambi menuju Jakarta. Sebanyak sembilan penerbangan keberangkatan juga dibatalkan.

Penerbangan tersebut meliputi:

• ID 6807 dengan 154 penumpang
• QG 961 dengan 177 penumpang
• GA 127 dengan 160 penumpang
• ID 6805 dengan 154 penumpang
• IU 843 dengan 178 penumpang
• GA 129 dengan 154 penumpang
• QG 967 dengan 156 penumpang
• IU 841 dengan 164 penumpang
• QG 965 dengan 50 penumpang

Dengan sembilan penerbangan kedatangan dan sembilan penerbangan keberangkatan yang dibatalkan, total terdapat 18 penerbangan terdampak di Bandara Sultan Thaha Jambi.

Jumlah penumpang yang terkena dampak dari seluruh penerbangan tersebut mencapai 2.486 orang.

Dalam catatan pembaruan operasional bandara, pembatalan penerbangan berkaitan dengan diterbitkannya NOTAM A3373/26 yang menyatakan Bandara Soekarno-Hatta ditutup hingga pukul 18.00 WIB.

Penutupan tersebut berdampak langsung terhadap penerbangan Jambi-Jakarta karena pesawat tidak dapat menjalankan rute menuju maupun dari Bandara Soekarno-Hatta selama penutupan berlangsung.

Ardon mengatakan penerbangan dari dan menuju sejumlah daerah lain di luar Jakarta masih berjalan normal.

Artinya, gangguan penerbangan di Bandara Sultan Thaha Jambi saat ini terutama terkonsentrasi pada rute yang berkaitan dengan Jakarta.

Pihak Bandara Sultan Thaha Jambi masih memantau perkembangan situasi, termasuk informasi terbaru mengenai pembukaan kembali Bandara Soekarno-Hatta.

Kondisi tersebut membuat jadwal penerbangan masih berpotensi berubah mengikuti perkembangan operasional di Jakarta.

“Penumpang yang memiliki jadwal penerbangan menuju atau dari Jakarta diimbau untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal penerbangan mereka,” kata Ardon.

Bagi calon penumpang yang memiliki penerbangan Jambi-Jakarta maupun Jakarta-Jambi, informasi dari maskapai menjadi acuan penting sebelum menuju bandara.

Sementara itu, penerbangan dengan tujuan di luar Jakarta masih disebut berjalan normal hingga pembaruan Senin pagi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketika kualitas udara Kota Jambi belum membaik, Gerakan Pramuka memilih turun langsung ke tengah masyarakat.

Sekitar 2.000 masker dibagikan gratis kepada warga dan pengendara di sejumlah titik aktivitas masyarakat, Senin 7 September 2026 pagi.

Aksi sosial tersebut digelar Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Jambi sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tetap harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang kurang baik dan kabut asap.

Pembagian masker dilakukan serentak di lima lokasi, yakni Simpang Bank Indonesia Telanaipura, Simpang Pulai, Simpang Empat Jelutung, Tugu Keris Kotabaru, dan Simpang Mayang.

Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly memimpin langsung aksi tersebut. Ia didampingi jajaran wakil ketua, Duta Pramuka Anti Narkoba Kota Jambi 2025, perwakilan Dewan Kerja Cabang (DKC), para ketua Kwartir Ranting (Kwarran), serta pengurus Kwarcab Kota Jambi.

Para pengurus dan anggota Pramuka kemudian dibagi ke sejumlah kelompok untuk menjangkau lima titik pembagian masker.

Kemas Faried mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Pramuka terhadap kondisi kualitas udara yang sedang dihadapi masyarakat Kota Jambi.

Menurutnya, peran Pramuka tidak sebatas menjalankan kegiatan kepanduan.

Organisasi tersebut juga harus hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan.

“Kualitas udara di Kota Jambi tidak baik-baik saja. Makanya Pramuka harus ikut berperan sebagai simbol kepedulian Pramuka terhadap kondisi saat ini,” ujar Kemas Faried.

Ia mengatakan kondisi kualitas udara juga telah menjadi perhatian pemerintah.

Salah satu dampaknya terlihat dari ditundanya kegiatan belajar mengajar sebagai langkah perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.

Dalam situasi tersebut, pembagian masker dinilai menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu masyarakat mengurangi paparan langsung ketika harus beraktivitas di luar ruangan.

Lima lokasi yang dipilih menjadi titik pembagian merupakan kawasan yang banyak dilalui masyarakat.

Para anggota Pramuka menyasar pengendara dan warga yang tetap menjalankan aktivitas di tengah kondisi udara yang kurang baik.

Langkah tersebut sekaligus menjadi imbauan agar masyarakat tidak mengabaikan perlindungan diri ketika kualitas udara menurun.

Kemas berharap aksi sosial tersebut memberikan manfaat langsung sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat bahwa kondisi udara yang memburuk perlu dihadapi bersama.

“Kami berharap aksi ini menjadi bentuk kepedulian dan dukungan kepada Pemerintah Kota Jambi maupun pemerintah pusat dalam menjaga kesehatan masyarakat,” katanya.

Gerakan Pramuka Kota Jambi juga mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kondisi kesehatan, terutama mereka yang harus menghabiskan banyak waktu di luar rumah.

“Penggunaan masker sangat penting sebagai salah satu langkah perlindungan diri ketika kualitas udara sedang memburuk,” ujar Kemas.

Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada pengendara sepeda motor, pekerja lapangan, pedagang, maupun warga lain yang tidak dapat menghindari aktivitas di ruang terbuka.

Pembagian masker sendiri menjadi bentuk bantuan langsung. Namun, Kemas juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menjaga diri selama kondisi kualitas udara belum kembali membaik.

Aksi tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Novi, salah seorang pengendara motor yang menerima masker, mengapresiasi kepedulian Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Jambi.

Menurutnya, masker sangat membantu warga yang tetap harus berada di jalan selama kondisi udara kurang baik.

“Masker ini sangat membantu kami yang setiap hari beraktivitas di luar. Terima kasih kepada Pramuka Kota Jambi yang sudah peduli dengan kondisi masyarakat,” ujarnya.

Pembagian sekitar 2.000 masker di lima titik tersebut menjadi salah satu bentuk respons masyarakat sipil terhadap kondisi udara Kota Jambi.

Di tengah aktivitas warga yang tetap berjalan dan kondisi udara yang belum sepenuhnya bersahabat, aksi Pramuka menunjukkan bahwa upaya perlindungan masyarakat tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dapat dilakukan organisasi kemasyarakatan melalui langkah sederhana yang langsung menyentuh warga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Kota Jambi mulai menambah beban pengeluaran sebagian keluarga.

Orang tua tidak hanya harus mendampingi anak belajar dari rumah, tetapi juga mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan internet.

Keluhan tersebut mulai mendapat perhatian Pemerintah Kota Jambi. Wali Kota Jambi, Maulana mengatakan pemerintah memahami konsekuensi ekonomi yang muncul di tengah penerapan PJJ.

Jika pembelajaran daring harus berlangsung lebih lama karena kualitas udara belum memungkinkan siswa kembali ke sekolah.

Pemkot Jambi membuka opsi bantuan kuota internet bagi keluarga yang masuk kelompok masyarakat paling membutuhkan.

“Kalau memang terjadi dalam waktu yang cukup panjang, untuk kelompok desil kecil akan kita pertimbangkan bantuan kuota. Tetapi kita verifikasi dulu melalui Baznas dengan basis data desil 1,” ujar Maulana.

Namun, bantuan tersebut belum menjadi keputusan final. Pemerintah masih akan melihat perkembangan kondisi udara sekaligus melakukan verifikasi untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran.

Maulana mengakui keluhan mengenai meningkatnya biaya selama PJJ sudah disampaikan sejumlah orang tua siswa.

“Memang sudah banyak keluhan dari orang tua, terutama karena ada peningkatan pengeluaran untuk pembelian kuota dan kebutuhan lainnya selama pembelajaran dilakukan secara daring,” katanya.

PJJ membuat kebutuhan keluarga bertambah, terutama bagi rumah tangga yang memiliki lebih dari satu anak sekolah.

Selain paket data, orang tua juga harus memastikan perangkat yang digunakan anak tersedia dan dapat mendukung pembelajaran.

Bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas, tambahan biaya tersebut berpotensi menjadi beban apabila pembelajaran jarak jauh berlangsung dalam waktu lama.

Karena itu, Pemkot Jambi mulai mempertimbangkan skema intervensi, tetapi dengan sasaran terbatas pada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Maulana menegaskan, opsi bantuan kuota masih harus melalui proses pendataan.

Pemerintah berencana menggunakan basis data kesejahteraan dengan perhatian khusus kepada masyarakat yang berada pada desil 1.

Verifikasi juga akan melibatkan Baznas untuk memastikan penerima sesuai dengan kriteria.

Artinya, bantuan kuota nantinya tidak serta-merta diberikan kepada seluruh siswa yang mengikuti PJJ.

“Kalau untuk jangka pendek masih aman. Tapi kalau PJJ ini berlangsung cukup panjang, kita akan rapatkan kembali dan mempertimbangkan bantuan tersebut,” ujar Maulana.

Skema tersebut baru akan dipertimbangkan apabila PJJ berlangsung lebih lama dari kondisi yang saat ini ditetapkan.

Di sisi lain, Pemkot Jambi belum dapat memastikan kapan pembelajaran tatap muka kembali berlangsung normal.

Maulana mengatakan keputusan tersebut masih bergantung pada perkembangan kualitas udara.

Saat ini, angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) masih berfluktuasi dan berada di atas 150.

“ISPU masih fluktuatif, di atas 150-an. Sampai sekarang, sesuai kebijakan dan selaras dengan Pemerintah Provinsi Jambi, kita masih melakukan PJJ,” katanya.

PJJ saat ini diberlakukan hingga 9 September, mengikuti kebijakan yang diselaraskan dengan Pemerintah Provinsi Jambi.

Pemerintah masih akan mengevaluasi kondisi udara sebelum menentukan apakah siswa dapat kembali mengikuti pembelajaran tatap muka.

Maulana menjelaskan, pemerintah sebenarnya memiliki ruang untuk menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas dalam kondisi kualitas udara tidak sehat, dengan mengacu pada ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Namun, ada persyaratan terkait kondisi ruang kelas.

“Memang ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau ISPU tidak sehat, sekolah yang ruang kelasnya tertutup dan memenuhi syarat keamanan, untuk kelas 3 dan 4 boleh masuk. Tapi syaratnya ruang kelas harus aman,” jelasnya.

Persoalannya, menurut Maulana, sebagian besar sekolah di Kota Jambi belum memiliki ruang kelas yang sepenuhnya tertutup dari lingkungan luar.

Kondisi tersebut membuat pemerintah memilih berhati-hati. Pembelajaran tatap muka tidak hanya mempertimbangkan aturan, tetapi juga kemampuan fisik sekolah dalam melindungi siswa dari paparan udara luar.

Pemerintah berada di antara dua kepentingan yang sama-sama harus diperhatikan. Di satu sisi, PJJ menimbulkan konsekuensi bagi orang tua dan siswa.

Di sisi lain, pembelajaran tatap muka saat kualitas udara belum aman juga memiliki risiko.

Maulana mengatakan, kesehatan dan keselamatan peserta didik tetap menjadi pertimbangan utama pemerintah.

Karena itu, perkembangan ISPU akan terus dipantau sebelum keputusan mengenai pembelajaran berikutnya diambil.

Persoalan PJJ juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi musim kemarau yang masih berlangsung. Berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau diperkirakan masih cukup panjang.

Jika kualitas udara belum membaik dan PJJ harus diperpanjang, kebutuhan kuota internet berpotensi terus menjadi pengeluaran tambahan bagi keluarga.

Dalam situasi itu, Pemkot Jambi kemungkinan akan kembali membahas skema bantuan, khususnya untuk keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

Untuk sementara, pemerintah masih mempertahankan PJJ hingga 9 September sembari menunggu perkembangan kualitas udara.

Bagi orang tua, keputusan tersebut berarti biaya dan pendampingan belajar dari rumah masih harus ditanggung.

Sementara bagi pemerintah, tantangannya adalah memastikan keselamatan siswa tanpa mengabaikan beban ekonomi keluarga yang muncul akibat pembelajaran jarak jauh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi mengungkap sejumlah kawasan mulai mengalami dampak kekeringan seiring berlangsungnya musim kemarau.

Kondisi paling dominan dilaporkan terjadi di Paal Merah, Jambi Timur, Jambi Selatan hingga Alam Barajo.

Kekeringan terutama dirasakan warga yang masih mengandalkan sumur sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari.

Ketika debit sumur menurun hingga mengering, masyarakat mulai membutuhkan pasokan air dari luar.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan hampir seluruh wilayah Kota Jambi mulai merasakan dampak kemarau. Namun, tingkat kekeringannya tidak sama di setiap kawasan.

“Wilayah relatif semua mengalami kekeringan, cuma yang lebih dominan ada di Paal Merah, Jambi Timur dan Jambi Selatan. Termasuk juga Alam Barajo,” kata Doni.

BPBD kini menjadikan laporan dan permintaan masyarakat sebagai salah satu dasar untuk menentukan lokasi distribusi air.

Pola tersebut dilakukan agar pasokan dapat diarahkan ke kawasan yang memang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, BPBD Kota Jambi bersama sejumlah pihak terus melakukan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki.

Doni menyebut volume air yang telah disalurkan BPBD hingga saat ini mencapai sekitar 960 ribu liter.

“Total air yang sudah kita distribusikan hingga hari ini sekitar 960 ribu liter. Kita melayani sesuai dengan permintaan masyarakat,” ujarnya.

BPBD mengoperasikan empat armada sendiri untuk mendukung pelayanan.

Rinciannya, satu mobil tangki memiliki kapasitas 5.000 liter, sementara tiga armada lainnya masing-masing berkapasitas 4.000 liter.

Kekuatan tersebut diperkuat dua armada dari Batalyon 142/KJ dan satu armada PMI Kota Jambi.

“Untuk BPBD, kita memiliki satu armada 5 ribu liter dan tiga armada 4 ribu liter. Kemudian diback-up Batalyon 142/KJ sebanyak dua armada dan PMI Kota Jambi satu armada,” jelas Doni.

Dengan dukungan tersebut, sedikitnya tujuh armada dari unsur terkait dapat digunakan untuk melayani kebutuhan distribusi air bersih masyarakat.

BPBD tidak mendistribusikan air secara seragam ke seluruh wilayah. Pengiriman dilakukan berdasarkan kebutuhan dan laporan yang diterima dari masyarakat di lapangan.

Cara tersebut memungkinkan armada diarahkan ke kawasan yang sumber airnya sudah mengalami gangguan.

Doni mengatakan pelayanan dilakukan bersama Perumda Air Minum Tirta Mayang dan sejumlah pihak lainnya.

“Kita terus memberikan layanan pendistribusian air bersama PDAM dan pihak lain,” ujarnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kekeringan di Kota Jambi mulai berpengaruh langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di permukiman yang bergantung pada sumber air lokal.

Di tengah pemetaan titik kekeringan tersebut, Wali Kota Jambi, Maulana meminta camat dan lurah aktif memantau kondisi masyarakat.

Menurut Maulana, informasi dari tingkat wilayah diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui lokasi yang mulai mengalami kesulitan air dan segera mengambil langkah.

“Lurah dan camat wajib berkoordinasi untuk wilayah yang mengalami kekeringan,” tegas Maulana.

Ia mengatakan pemantauan ketersediaan air dilakukan secara rutin karena kondisi sumur warga mulai berubah akibat kemarau.

“Saya selalu memonitor tiap hari kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Sebagian masyarakat menggunakan sumber air permukaan dan sumur, sekarang banyak sumur yang mulai kering,” ujarnya.

Menurut Maulana, respons pemerintah terhadap kondisi kemarau tidak hanya mengandalkan armada BPBD.

Dukungan dari sejumlah pihak juga dikerahkan untuk memperluas distribusi.

Ia menyebut sekitar 35 mobil tangki dapat bergerak setiap hari dengan volume distribusi mencapai sekitar 200 ribu liter air per hari.

“Setiap hari itu kira-kira 35 mobil tangki mendistribusikan air. Sehari bisa mencapai 200 ribu liter air,” kata Maulana.

Dengan demikian, angka distribusi yang dilakukan BPBD merupakan bagian dari pelayanan yang lebih luas melibatkan berbagai unsur pemerintah dan mitra di lapangan.

Pemetaan kawasan terdampak menjadi penting karena kebutuhan air bersih berpotensi meningkat jika musim kemarau berlangsung lebih lama.

BPBD Kota Jambi terus mengandalkan laporan masyarakat untuk menentukan prioritas distribusi, sementara pemerintah daerah meminta kecamatan dan kelurahan memperkuat pemantauan.

Untuk warga yang sumurnya mulai mengering, distribusi menggunakan mobil tangki menjadi solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, pemerintah perlu terus memantau perkembangan kondisi sumber air dan memastikan wilayah yang mengalami kekeringan tidak luput dari pelayanan.

Saat ini, Paal Merah, Jambi Timur, Jambi Selatan dan Alam Barajo menjadi sejumlah kawasan yang mendapat perhatian lebih.

Sementara BPBD tetap membuka pelayanan berdasarkan kebutuhan masyarakat di wilayah lainnya.(*)