JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Penanganan terhadap guru SD Negeri 64 Kota Jambi yang diduga mengalami intimidasi dan perundungan di lingkungan sekolah memasuki tahap pendampingan psikologis.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Jambi telah turun menangani guru berinisial EK tersebut.

Namun, proses pendampingan belum berjalan optimal karena kondisi psikologis korban masih belum stabil.

Kepala UPTD PPA Kota Jambi, Rosa Rosilawati, membenarkan pihaknya telah melakukan langkah awal untuk mendampingi korban.

“Memang benar kami sudah melakukan pendampingan. Hanya saja belum sepenuhnya bisa dilakukan,” ujar Rosa.

Menurut Rosa, kondisi korban menjadi tantangan utama dalam proses pendampingan.

Guru tersebut disebut belum memungkinkan untuk diajak berbicara secara langsung maupun menjalani sesi tatap muka secara intensif.

“Itu kendala kita, jadi belum ada pendampingan secara dekat, face to face,” katanya.

Keluarga Diminta Pantau Kondisi Korban

Dalam situasi tersebut, UPTD PPA tidak memaksakan proses wawancara atau pendampingan langsung.

Pihak keluarga diminta menjadi penghubung dengan petugas apabila kondisi korban sudah lebih memungkinkan.

Rosa mengatakan keluarga telah diminta segera menghubungi UPTD PPA ketika korban sudah mampu berkomunikasi.

Langkah tersebut dilakukan agar proses pendampingan tidak justru menambah beban psikologis korban yang saat ini masih dalam kondisi trauma.

Namun, UPTD PPA juga tidak akan menunggu tanpa batas waktu.

Jika dalam beberapa hari tidak terdapat perkembangan atau komunikasi dari keluarga, petugas berencana kembali mendatangi kediaman korban.

“Kami sudah meminta pihak keluarga untuk segera menghubungi kami jika yang bersangkutan sudah bisa diajak berbicara. Namun, jika tidak ada kabar beberapa hari lagi, kami akan ke sana lagi,” jelas Rosa.

Fakta Dugaan Intimidasi Masih Didalami

Pendampingan terhadap korban berjalan bersamaan dengan proses penelusuran dugaan intimidasi dan perundungan di lingkungan SDN 64 Kota Jambi.

Kondisi korban yang belum memungkinkan memberikan keterangan membuat proses pendalaman harus dilakukan secara hati-hati.

Keterangan korban nantinya menjadi salah satu bagian penting untuk melengkapi informasi yang telah diperoleh dari pihak lain.

Karena itu, pemerintah tidak hanya berfokus pada pengungkapan persoalan, tetapi juga memastikan proses pemeriksaan tidak mengabaikan kondisi psikologis guru tersebut.

UPTD PPA diharapkan dapat memberikan ruang pemulihan sekaligus perlindungan bagi korban hingga yang bersangkutan siap memberikan keterangan.

Penanganan kasus ini pun kini berjalan pada dua jalur: pemulihan kondisi psikologis korban dan pendalaman fakta mengenai dugaan intimidasi di lingkungan sekolah.

Hingga saat ini, dugaan intimidasi dan perundungan tersebut masih dalam proses penanganan dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta pelanggaran sebelum seluruh pihak terkait memberikan keterangan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Penghijauan di Kota Jambi didorong tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.

Penanaman rumpun bambu dan pohon produktif yang digelar dalam rangka HUT ke-1 Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (TIB) diarahkan menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan lingkungan dan mengurangi risiko bencana.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Putri Pinang Masak, Kecamatan Pasar, Kota Jambi, Rabu 12 Agustus 2026.

Penanaman dipimpin Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin, S.I.P., M.M. Kegiatan turut dihadiri Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto, S.I.K., M.Si., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, komunitas lingkungan, mahasiswa, Pramuka hingga masyarakat.

Bukan hanya penanaman pohon, kegiatan tersebut juga ditandai dengan penyerahan bibit secara simbolis kepada Babinsa Kodim 0415/Jambi, Bhabinkamtibmas Polresta Jambi, mahasiswa dan perwakilan Pramuka.

Bibit yang diserahkan kemudian ditanam secara bersama-sama.

Bambu Dipilih karena Punya Fungsi Ekologis

Pemilihan bambu dalam program tersebut bukan tanpa alasan. Tanaman ini memiliki sistem perakaran yang kuat dan dapat membantu memperkuat struktur tanah.

Dalam konteks mitigasi bencana, keberadaan bambu dinilai dapat membantu mengurangi potensi erosi, menjaga kawasan sekitar sumber mata air, memperkuat tebing serta berkontribusi dalam mengurangi risiko longsor dan banjir.

Sementara pohon produktif memiliki manfaat ganda. Selain membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan menambah ruang hijau, tanaman produktif juga berpotensi memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat ketika telah menghasilkan.

Karena itu, kombinasi tanaman bambu dan pohon produktif diharapkan tidak hanya menghasilkan kawasan yang lebih hijau, tetapi juga memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Polda Jambi: Jangan Berhenti pada Seremoni

Polda Jambi menyatakan dukungannya terhadap gerakan penghijauan yang melibatkan berbagai unsur tersebut.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji mengatakan keterlibatan lintas elemen menunjukkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab satu institusi.

Menurutnya, penanaman tersebut harus dipandang sebagai investasi lingkungan yang manfaatnya baru akan semakin terasa dalam jangka panjang.

“Ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memperkuat upaya mitigasi bencana,” ujar Erlan.

Ia menambahkan, kolaborasi TNI-Polri, pemerintah dan masyarakat menjadi modal penting dalam membangun wilayah yang lebih tangguh menghadapi ancaman bencana.

Ruang terbuka hijau juga memiliki fungsi strategis di tengah perkembangan kawasan perkotaan. Karena itu, keberadaan vegetasi perlu dipelihara agar manfaat ekologisnya dapat terus dirasakan masyarakat.

TNI-Polri Gandeng Masyarakat

Kegiatan tersebut sekaligus memperlihatkan pola kolaborasi yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Babinsa dan Bhabinkamtibmas mendapat bagian dalam distribusi bibit, sementara mahasiswa dan Pramuka juga dilibatkan dalam proses penanaman.

Pelibatan kelompok masyarakat tersebut dinilai penting karena keberhasilan program penghijauan tidak hanya ditentukan oleh jumlah bibit yang ditanam.

Pemeliharaan, pengawasan dan keberlanjutan tanaman setelah kegiatan selesai menjadi faktor yang menentukan apakah program tersebut benar-benar memberikan dampak lingkungan.

“Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kolaborasi dan kepedulian yang kuat, kita dapat menciptakan ruang hijau, mengurangi risiko bencana, serta mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” kata Erlan.

Dengan demikian, momentum HUT ke-1 Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol tidak hanya diisi dengan kegiatan peringatan, tetapi juga dimanfaatkan untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Perkara dugaan korupsi pengadaan bahan kimia Sucolite di PDAM Tirta Mayang Kota Jambi kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jambi, Selasa 11 Agustus 2026.

Sidang kali ini mempertemukan dua sudut pandang berbeda.

Jaksa Penuntut Umum menyoroti keterangan saksi terkait aliran pembayaran dari PDAM Tirta Mayang kepada PT Definite Hue of Solutions (DHS).

Di sisi lain, tim penasihat hukum terdakwa menilai fakta persidangan justru menunjukkan pembayaran berjalan melalui prosedur administrasi dan tidak membuktikan adanya mark up.

Lima saksi dari lingkungan PDAM Tirta Mayang dihadirkan JPU dalam persidangan tersebut.

Mereka antara lain Kurniawan selaku Manajer Aset sekaligus tim PPHP, Feraningsih selaku Manajer Keuangan, serta Fikri, Helda dan Sardaini.

Perkara ini menjerat tiga terdakwa, yakni Hery Fitriadi yang saat itu menjabat Manajer Pengadaan PDAM Tirta Mayang, Mustazal Khomidi selaku Direktur Teknik PDAM Tirta Mayang periode 2021–2026, serta Rusdi Wahab selaku Kepala Cabang PT DHS.

Harga Satuan Disebut Dibentuk Direksi

Salah satu keterangan yang mendapat perhatian dalam persidangan berasal dari Manajer Keuangan PDAM Tirta Mayang, Feraningsih.

Di hadapan majelis hakim dan jaksa, Feraningsih menjelaskan bahwa penyusunan harga satuan berada dalam mekanisme yang melibatkan sejumlah departemen.

Direksi juga menunjuk personel tertentu, termasuk dari bagian keuangan, untuk masuk dalam tim penyusun.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara rinci metode yang digunakan dalam menentukan harga tersebut.

Menurut Feraningsih, bagian keuangan lebih banyak menjalankan proses administrasi berdasarkan surat atau instruksi yang diterima dari direksi.

“Kalau di sini enggak ada, Pak. Kami tidak menyusun. Bagian keuangan hanya menerima surat dari direksi untuk kemudian menjalankan proses administrasi,” ujarnya dalam persidangan.

Keterangan tersebut menjadi bagian penting karena proses penentuan harga merupakan salah satu aspek yang berkaitan dengan pengadaan Sucolite.

Bahan kimia tersebut sendiri digunakan PDAM Tirta Mayang dalam kurun 2021 hingga 2024.

JPU: Ada Aliran Uang ke PT DHS

Usai persidangan, JPU Kukuh Prima mengatakan keterangan para saksi pada sidang kali ini terutama memperkuat fakta mengenai adanya pembayaran dari PDAM Tirta Mayang kepada PT DHS.

Menurut Kukuh, aspek tersebut menjadi bagian yang ingin didalami dalam rangkaian pembuktian perkara.

“Keterangan hari ini hanya menjelaskan ada aliran uang dari PDAM ke DHS. Yang kita butuhkan hanya keterangan itu saja. Kalau pengadaan kan sudah kita dengar dari sidang sebelumnya,” katanya.

Keterangan dari bagian keuangan dinilai penting karena berkaitan dengan proses administrasi pembayaran kepada perusahaan penyedia.

Namun, keberadaan aliran pembayaran itu sendiri menjadi titik yang ditafsirkan berbeda oleh pihak jaksa dan penasihat hukum terdakwa.

Pengacara: Pembayaran Sesuai Kontrak

Penasihat hukum terdakwa Rusdi Wahab, Holim Kimsu dan Aswandi, menilai keterangan saksi justru tidak menunjukkan adanya intervensi klien mereka dalam proses pengadaan.

Holim mengatakan pembayaran kepada PT DHS telah melewati sejumlah tahapan administrasi sebelum dilakukan.

“Sistem pembayaran atau dokumen yang dibutuhkan melewati beberapa tahapan, dari staf hingga direksi. Dan dokumen PT DHS tidak ada masalah dari 2021 sampai 2024,” ujarnya.

Ia juga membantah adanya pembayaran yang melebihi nilai kontrak.

Menurutnya, pembayaran termasuk kewajiban perpajakan telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Di situ kita simpulkan tidak ada mark up atau penyimpangan dana yang terjadi,” kata Holim.

Penasihat hukum juga menilai penggunaan Sucolite selama periode tersebut memberikan dampak terhadap kualitas air yang diproduksi PDAM Tirta Mayang.

Soroti Sumber Dana Pembayaran

Aswandi kemudian menyoroti aspek lain yang menurutnya penting dalam perkara tersebut, yakni sumber dana yang digunakan untuk membayar PT DHS.

Ia menyebut pembayaran berasal dari pendapatan operasional PDAM yang bersumber dari pembayaran pelanggan, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pembayaran itu murni dari uang pelanggan atau hasil penjualan air, bukan dari uang APBD,” ujarnya.

Menurut pihak penasihat hukum, selama periode penggunaan Sucolite tersebut juga tidak terdapat keluhan masyarakat yang berkaitan dengan tarif maupun pelayanan air PDAM.

Argumentasi itu digunakan untuk memperkuat pandangan mereka bahwa keterangan saksi dalam persidangan belum menunjukkan adanya penyimpangan sebagaimana didakwakan kepada para terdakwa.

Audit Keuangan PDAM Turut Dipersoalkan

Persidangan juga mengungkap mekanisme pengawasan keuangan PDAM Tirta Mayang.

Feraningsih menerangkan bahwa laporan keuangan PDAM setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar.

Sementara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan.

Menurutnya, pada periode sebelumnya BPKP memang pernah melakukan audit laporan keuangan.

Namun, sejak sekitar 2011, audit laporan keuangan dilakukan oleh KAP, sedangkan BPKP menjalankan fungsi evaluasi kinerja.

“Namanya evaluasi kinerja, bukan audit,” kata Feraningsih.

Keterangan mengenai audit tersebut kemudian menjadi perhatian tim penasihat hukum terdakwa Mustazal Khomidi.

Kuasa hukum Mustazal, Rahman, menilai keterangan saksi tidak menunjukkan adanya intervensi maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

Rahman juga menyebut laporan keuangan PDAM telah melalui proses audit KAP dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurut dia, kondisi tersebut perlu dilihat secara proporsional ketika majelis hakim menilai dugaan penyimpangan dalam pengadaan Sucolite.

Pembuktian Masih Berjalan

Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan bahwa, perkara dugaan korupsi pengadaan Sucolite belum hanya berkutat pada ada atau tidaknya transaksi antara PDAM Tirta Mayang dan PT DHS.

Jaksa masih harus membuktikan apakah transaksi dan proses pengadaan tersebut mengandung penyimpangan sebagaimana didakwakan.

Sementara pihak terdakwa berupaya menunjukkan bahwa seluruh pembayaran telah melalui mekanisme administrasi dan sesuai nilai kontrak.

Keterangan mengenai penyusunan harga, mekanisme pembayaran, sumber dana, hingga hasil audit keuangan menjadi bagian dari rangkaian fakta yang akan dipertimbangkan majelis hakim.

Perkara tersebut masih dalam tahap persidangan dan belum terdapat putusan berkekuatan hukum tetap terhadap ketiga terdakwa.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Penanganan dugaan intimidasi dan pelecehan verbal terhadap seorang guru SDN 64 Kota Jambi memasuki perhatian baru.

Anggota DPRD Kota Jambi, Fahrul Ilmi, turun langsung menemui keluarga guru berinisial EK yang disebut mengalami tekanan hingga trauma.

Fahrul mendatangi kediaman EK setelah menerima informasi dari suami guru tersebut.

Pertemuan itu, kata dia, dilakukan untuk mendengar penjelasan keluarga sekaligus melihat secara langsung kondisi guru yang tengah menjadi perhatian dalam persoalan tersebut.

Bagi Fahrul, kondisi korban menjadi salah satu alasan mengapa persoalan ini tidak cukup hanya ditangani melalui laporan administratif.

“Sebagai wakil rakyat, saya merasa perlu turun langsung mendengarkan keterangan korban dan keluarganya agar persoalan ini tidak hanya berhenti pada laporan semata,” kata Fahrul.

DPRD Minta Pemeriksaan Tak Hanya Satu Arah

Fahrul meminta Dinas Pendidikan Kota Jambi memperluas proses penelusuran dengan meminta keterangan dari seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Kepala sekolah juga diminta memberikan penjelasan mengenai apa yang terjadi di lingkungan SDN 64 Kota Jambi.

Menurut Fahrul, pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar persoalan tidak berkembang menjadi kesimpulan sepihak.

Keterangan korban penting, tetapi informasi dari pihak sekolah maupun pihak lain yang mengetahui kejadian juga harus diperiksa.

“Kami ingin persoalan ini diusut secara objektif. Semua pihak harus didengar keterangannya agar kebenaran bisa terungkap dan korban mendapatkan perlindungan yang semestinya,” tegasnya.

Sikap tersebut sekaligus menempatkan kasus ini pada dua kepentingan yang harus berjalan bersamaan: perlindungan terhadap guru yang diduga mengalami tekanan dan proses pencarian fakta yang adil terhadap seluruh pihak.

Korban Disebut Masih Mengalami Trauma

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Jambi menyatakan guru tersebut belum berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk berkomunikasi secara normal.

Kondisi psikologis itu membuat pemeriksaan terhadap korban belum dapat dilakukan secara maksimal. Disdik pun menyiapkan pendampingan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Jambi.

Tenaga psikolog disiapkan untuk membantu proses pemulihan.

Pendampingan juga dapat dilakukan di kediaman korban apabila kondisi yang bersangkutan belum memungkinkan untuk datang langsung ke fasilitas pelayanan.

Langkah ini dinilai penting agar proses pencarian fakta tidak justru menambah beban psikologis korban.

Dugaan Intimidasi Belum Menjadi Kesimpulan

Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kota Jambi belum menyatakan bahwa dugaan intimidasi, perundungan ataupun pelecehan verbal tersebut telah terbukti.

Kepala Disdik Kota Jambi Sugiono sebelumnya menyampaikan bahwa tim telah mendatangi sekolah dan kediaman guru serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak.

Namun, belum adanya keterangan langsung dari guru yang bersangkutan membuat Disdik belum dapat menyimpulkan secara utuh persoalan yang terjadi.

“Kita juga sudah mendapatkan beberapa keterangan dari pihak sekolah, namun belum bisa mengambil kesimpulan karena guru korban belum bisa diajak berkomunikasi,” ujar Sugiono.

Karena itu, proses pemeriksaan masih berjalan.

Dalam tahap ini, setiap pihak memiliki ruang untuk menyampaikan keterangan dan menjelaskan situasi berdasarkan apa yang mereka ketahui.

Dengan demikian, dugaan yang beredar tidak serta-merta menjadi vonis terhadap pihak tertentu.

DPRD Tekankan Perlindungan dan Objektivitas

Fahrul menilai perlindungan terhadap guru yang sedang mengalami kondisi psikologis tidak boleh dipisahkan dari kebutuhan untuk mengungkap fakta.

Menurutnya, apabila dugaan tekanan terhadap tenaga pendidik nantinya terbukti, persoalan tersebut harus ditangani secara serius.

Namun, proses tersebut tetap harus didasarkan pada pemeriksaan yang objektif.

Dengan pendekatan itu, penanganan kasus di SDN 64 Kota Jambi diharapkan tidak berhenti pada persoalan siapa yang dilaporkan atau siapa yang menjadi terlapor, tetapi mampu menjawab apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan sekolah.

Di saat yang sama, kegiatan belajar mengajar di SDN 64 Kota Jambi tetap harus berjalan.

Pemerintah sebelumnya memastikan persoalan internal tersebut tidak boleh mengganggu hak siswa untuk memperoleh pendidikan.

Untuk saat ini, penanganan kasus masih berada pada tahap pendampingan psikologis dan pengumpulan keterangan.

Belum ada kesimpulan resmi mengenai dugaan intimidasi maupun pelecehan verbal tersebut.

Hasil pemeriksaan seluruh pihak nantinya menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Dinas Pendidikan Kota Jambi mengambil langkah khusus untuk menangani kondisi seorang guru SD Negeri 64 Kota Jambi yang diduga mengalami tekanan dan intimidasi di lingkungan sekolah.

Guru berinisial EK tersebut dilaporkan mengalami trauma hingga belum memungkinkan memberikan keterangan secara normal.

Kondisi itu membuat proses pendalaman terhadap dugaan persoalan yang dialaminya belum dapat dilakukan secara utuh.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Sugiono, mengatakan pihaknya kini memprioritaskan pemulihan kondisi psikologis guru tersebut dengan melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Jambi.

Langkah ini diambil agar penanganan tidak hanya berfokus pada mencari tahu persoalan yang terjadi, tetapi juga memastikan kondisi korban mendapat perhatian.

“Di DPMPPA itu punya psikolog, mereka akan mempersiapkan psikolog untuk guru kita,” ujar Sugiono.

Belum Bisa Diajak Berkomunikasi

Sugiono menjelaskan, pendampingan psikologis akan menyesuaikan kondisi EK.

Jika guru tersebut belum siap datang ke fasilitas pelayanan, tenaga psikolog dapat melakukan pendampingan dengan mendatangi kediamannya.

Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar proses penanganan tidak justru menambah tekanan psikologis yang sedang dialami.

Di sisi lain, Disdik Kota Jambi belum menyimpulkan bahwa telah terjadi intimidasi, perundungan ataupun pelecehan verbal terhadap guru tersebut.

Pemeriksaan masih berlangsung dengan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak.

Tim Disdik telah mendatangi sekolah dan kediaman guru serta meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait.

Persoalannya, salah satu sumber informasi utama belum dapat memberikan keterangan.

“Kita juga sudah mendapatkan beberapa keterangan dari pihak sekolah, namun belum bisa mengambil kesimpulan karena guru korban belum bisa diajak berkomunikasi,” jelas Sugiono.

Kondisi tersebut membuat Disdik harus berhati-hati dalam menarik kesimpulan.

Keterangan dari korban nantinya diperlukan untuk menguji dan mencocokkan informasi yang telah diperoleh dari pihak lain.

Disdik Tak Ingin Terburu-buru Menyimpulkan

Sugiono menegaskan proses pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh didasarkan pada satu versi informasi.

Sikap tersebut diperlukan karena persoalan yang sedang didalami menyangkut hubungan di lingkungan sekolah dan berpotensi berdampak terhadap sejumlah pihak.

Karena itu, Disdik memilih memberikan ruang pemulihan bagi guru bersangkutan sembari melanjutkan pengumpulan informasi.

Pada tahap ini, belum ada kesimpulan resmi mengenai siapa yang bertanggung jawab ataupun bentuk pelanggaran yang terjadi.

“Yang jelas, kita masih mendalami,” kata Sugiono.

Pendekatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penanganan perkara tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif di lingkungan pendidikan, tetapi juga kondisi psikologis tenaga pendidik yang bersangkutan.

Kepala Sekolah Enggan Beri Keterangan

Sementara itu, Kepala SDN 64 Kota Jambi, Ansori, memilih tidak memberikan penjelasan rinci mengenai dugaan persoalan tersebut.

Ia mengatakan seluruh hal yang diketahuinya telah disampaikan kepada Kepala Disdik Kota Jambi.

Ansori mengaku khawatir keterangannya kepada media justru dipersepsikan sebagai upaya membela diri atau membela pihak sekolah.

“Segala hal sudah saya jelaskan ke Kadis. Saya diarahkan Kadisdik untuk konfirmasi langsung ke beliau. Kalau saya yang menjawab nanti takutnya hanya pembelaan,” katanya.

Meski tidak menjelaskan substansi persoalan, Ansori menegaskan perhatian pribadinya saat ini tertuju pada kondisi kesehatan guru tersebut.

“Tapi saya pribadi fokusnya pada kesehatan ibu itu,” ujarnya.

Guru EK diketahui berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan telah mengajar di SDN 64 Kota Jambi selama kurang lebih tiga tahun.

Proses Belajar Siswa Tetap Berjalan

Di tengah penanganan persoalan tersebut, Disdik Kota Jambi memastikan kegiatan belajar mengajar di SDN 64 tetap berjalan.

Sugiono mengatakan persoalan internal yang sedang ditangani tidak boleh mengorbankan hak siswa untuk mendapatkan pendidikan.

“Untuk saat ini fokus kita adalah memastikan kegiatan belajar mengajar terus berjalan dan tidak terganggu,” katanya.

Dengan demikian, terdapat dua agenda yang berjalan bersamaan: pemulihan kondisi guru yang diduga mengalami tekanan serta pemeriksaan untuk mengungkap fakta mengenai persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah.

Disdik juga masih harus memastikan bahwa setiap langkah pemeriksaan dilakukan secara adil, termasuk dengan memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan.

Untuk sementara, fokus pemerintah adalah memastikan guru mendapatkan dukungan psikologis yang diperlukan, sementara dugaan intimidasi maupun perundungan masih berstatus dugaan dan belum memperoleh kesimpulan resmi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Sorotan terhadap besaran anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kota Jambi belum berhenti.

Di tengah perdebatan mengenai potensi kepentingan pribadi dalam penganggaran pokir, warga di salah satu lokasi kegiatan justru memberikan penjelasan berbeda.

Pembangunan dan pelebaran drainase di RT 09, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, yang masuk dalam pokir anggota DPRD Kota Jambi Naim, disebut warga berangkat dari persoalan lingkungan yang telah mereka hadapi selama bertahun-tahun.

Ketua RT 09 Kelurahan Lingkar Selatan, Zamroni, mengatakan persoalan drainase bukan kebutuhan yang baru muncul setelah program pokir masuk.

Warga, kata dia, telah lama mengeluhkan saluran air yang tidak mampu menampung debit ketika hujan deras.

“Usulan ini sudah lama. Drainase di depan itu tidak tertampung, sehingga air mengalir ke rumah warga. Kalau hujan deras, ada sekitar tiga rumah yang terdampak genangan,” ujar Zamroni.

Menurut Zamroni, persoalan tersebut bukan sekadar saluran yang terlihat rusak. Kapasitas drainase yang terbatas membuat air mudah meluap ketika hujan dengan intensitas tinggi.

Kondisi itu bahkan sempat diatasi warga secara swadaya dengan membuat parit kecil. Namun, langkah tersebut belum mampu menghilangkan persoalan genangan.

“Awalnya parit kecil itu kami buat secara swadaya. Tapi kalau hujan deras tetap tergenang. Parit yang lama memang sudah lama dan kondisinya tidak bagus,” katanya.

Warga Klaim Usulan Sudah Lama Disampaikan

Zamroni menegaskan, pembangunan drainase tersebut tidak muncul secara tiba-tiba.

Menurut dia, kebutuhan perbaikan telah disampaikan warga sebelum akhirnya ditampung melalui jalur aspirasi anggota DPRD.

“Sudah lama kami usulkan. Baru kemudian ditampung lewat Pak Dewan, sekalian dilakukan pelebaran,” ujarnya.

Keterangan tersebut menjadi penting di tengah polemik mengenai pokir DPRD Kota Jambi.

Sebab, salah satu perdebatan yang muncul adalah bagaimana membedakan program yang benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dengan program yang berpotensi menguntungkan kepentingan tertentu.

Dalam kasus drainase di RT 09, warga menyatakan kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan persoalan lingkungan yang mereka alami.

Namun, keterangan warga tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh proses penganggaran telah sesuai ketentuan.

Asal-usul usulan, proses verifikasi, besaran anggaran, hingga pelaksanaan pekerjaan tetap menjadi bagian yang perlu dilihat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.

Tiga Rumah Disebut Terdampak Genangan

Bagi warga, ukuran keberhasilan program tersebut sederhana: air tidak lagi masuk ke rumah ketika hujan deras.

Zamroni mengatakan setidaknya terdapat sekitar tiga rumah yang selama ini terdampak ketika saluran tidak mampu menampung aliran air.

“Harapannya setelah diperbaiki dan dilebarkan, air bisa mengalir dengan baik dan tidak lagi masuk ke rumah warga,” katanya.

Masalah drainase seperti ini juga memiliki dimensi pelayanan publik. Infrastruktur lingkungan yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko genangan dan mengganggu aktivitas warga, terutama ketika hujan dengan intensitas tinggi.

Karena itu, warga berharap pekerjaan yang direalisasikan melalui pokir benar-benar menyelesaikan persoalan yang menjadi dasar pengusulan.

Pokir Bukan Anggaran Pribadi Dewan

Polemik pokir DPRD Kota Jambi sebelumnya mencuat setelah besaran alokasi yang melekat pada sejumlah unsur pimpinan DPRD menjadi perhatian publik.

Besaran tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penentuan kegiatan, distribusi anggaran, hingga sejauh mana program yang masuk benar-benar merepresentasikan kebutuhan masyarakat.

Secara prinsip, pokir merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang bersumber dari aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD.

Usulan tersebut tetap harus melewati mekanisme pembahasan, verifikasi dan penganggaran pemerintah daerah.

Artinya, keberadaan nama anggota DPRD dalam suatu program tidak serta-merta berarti anggaran tersebut merupakan dana pribadi anggota dewan atau dapat digunakan secara bebas.

Di sisi lain, transparansi tetap menjadi kunci agar publik dapat mengetahui dari mana sebuah usulan berasal, bagaimana prosesnya masuk ke perencanaan, berapa nilai anggarannya, siapa pelaksananya, serta apa hasil yang diterima masyarakat.

Dalam konteks RT 09 Lingkar Selatan, warga menilai substansi persoalannya bukan terletak pada siapa yang membawa aspirasi tersebut ke jalur penganggaran.

“Yang kami butuhkan memang pembangunan drainase karena ini masalah warga. Kalau hujan deras, rumah warga terdampak,” ujar Zamroni.

Bagi masyarakat, program tersebut baru benar-benar dapat disebut berhasil apabila pelebaran drainase mampu meningkatkan kapasitas aliran air dan mengurangi genangan.

Pada akhirnya, polemik mengenai pokir tidak cukup dinilai hanya berdasarkan besar kecilnya angka dalam dokumen APBD.

Yang tidak kalah penting adalah apakah program tersebut benar-benar menjawab persoalan warga, bagaimana proses pengadaannya berlangsung, dan apakah manfaatnya dapat dibuktikan di lapangan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kinerja PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk mulai menunjukkan dampak positif dari proses merger dan integrasi jaringan.

Memasuki semester pertama 2026, perusahaan mencatat pertumbuhan pendapatan sekaligus lonjakan profitabilitas yang signifikan.

Hingga akhir Juni 2026, XLSMART membukukan pendapatan Rp24,03 triliun. Angka tersebut meningkat 26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penguatan kinerja juga terlihat dari normalized EBITDA yang mencapai Rp11,05 triliun atau tumbuh 19 persen secara tahunan. Margin EBITDA yang dinormalisasi berada di level 46 persen.

Namun, pertumbuhan paling mencolok terjadi pada laba bersih yang dinormalisasi.

Normalized PAT XLSMART melonjak 294 persen menjadi Rp2,73 triliun dibandingkan semester pertama 2025.

Lonjakan tersebut menjadi indikasi bahwa manfaat merger mulai semakin terlihat, terutama seiring berkurangnya biaya integrasi dan meningkatnya efisiensi operasional.

Presiden Direktur dan CEO XLSMART Rajeev Sethi mengatakan perusahaan kini telah melewati fase integrasi intensif dan mulai mengarahkan perhatian pada optimalisasi bisnis hasil merger.

“Semester pertama 2026 menjadi fase penting dalam perjalanan XLSMART.

Setelah melalui proses integrasi yang intensif, kami kini memasuki fase optimalisasi dengan fondasi perusahaan yang semakin kuat,” ujar Rajeev.

Menurutnya, skala jaringan yang lebih besar, tambahan portofolio spektrum serta kekuatan multi-brand mulai diterjemahkan menjadi sinergi bisnis.

Pertumbuhan tersebut juga ditopang peningkatan konsumsi data dan penguatan rata-rata pendapatan per pengguna atau blended ARPU.

Pada semester pertama 2026, blended ARPU XLSMART naik menjadi Rp47,1 ribu dari Rp38,2 ribu pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Di saat bersamaan, trafik data tumbuh 19 persen secara tahunan menjadi 7.934 Petabytes.

Peningkatan konsumsi tersebut didorong semakin tingginya penggunaan layanan digital, termasuk streaming, mobile gaming dan layanan berbasis cloud.

92 Persen Site Sudah Terintegrasi

Salah satu pekerjaan besar pasca merger adalah menyatukan jaringan kedua perusahaan. Hingga akhir Juni 2026, sekitar 92 persen site telah terintegrasi ke jaringan XLSMART.

Perusahaan juga telah membongkar sekitar 15 ribu site yang dinilai redundant atau mengalami duplikasi.

Langkah tersebut ditujukan untuk menekan biaya operasional berulang sekaligus meningkatkan efisiensi jaringan.

Di sisi lain, jumlah BTS XLSMART meningkat 26 persen secara tahunan menjadi 265.442 BTS.

Sekitar separuh penambahan BTS selama satu tahun terakhir berada di luar Jawa. Sulawesi dan Kalimantan menjadi sejumlah wilayah yang mendapat penguatan jaringan.

Perluasan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat layanan 5G, termasuk blanket coverage di Balikpapan dan Banjarmasin.

Dari sisi sinergi merger, XLSMART mencatat realisasi gross synergy sebesar US$153 juta sepanjang semester pertama 2026.

Nilai tersebut melonjak sekitar tiga kali lipat dibandingkan US$48 juta pada periode yang sama 2025.

Sinergi berasal dari berbagai sumber, mulai dari negosiasi dengan mitra dan kontrak, optimalisasi site, utilitas dan fiber, penghematan biaya regulasi, optimalisasi organisasi hingga efisiensi pemasaran.

Penurunan biaya integrasi juga ikut memperbesar kontribusi sinergi terhadap kinerja perusahaan.

5G Menjangkau 52 Kota

Setelah fokus pada integrasi jaringan, XLSMART kini menggenjot ekspansi layanan 5G.

Sampai semester pertama 2026, jaringan 5G XLSMART telah tersedia di 52 kota dengan dukungan sekitar 15 ribu BTS 5G.

Cakupan populasi 5G perusahaan mencapai 23 persen secara nasional. Sementara kontribusi trafik 5G terhadap pertumbuhan trafik keseluruhan mencapai 27 persen.

Perusahaan juga menyebut kualitas pengalaman pengguna 5G meningkat 2,5 kali dibandingkan layanan 4G.

Penambahan spektrum menjadi salah satu modal utama untuk memperluas kapasitas dan kualitas jaringan.

Total portofolio spektrum XLSMART kini mencapai 217 MHz atau sekitar empat kali lipat dibandingkan gabungan portofolio spektrum sebelum merger.

Penguatan jaringan tersebut turut membawa sejumlah pengakuan dari Ookla untuk performa jaringan, termasuk kategori Indonesia’s Best Mobile Network 2026, Fastest 5G Network, Best 5G Network dan Best 5G Video Experience.

Kanal Digital Makin Penting

Perubahan perilaku pelanggan juga mulai tercermin pada kanal digital perusahaan.

XLSMART mencatat sekitar 36 juta pengguna aktif bulanan pada aplikasi myXL, AxisNet dan mySF.

Lebih dari 60 persen pendapatan mobile perusahaan kini dihasilkan melalui kanal digital.

Untuk memperkuat ekosistem digital, XLSMART juga menggandeng Google untuk menghadirkan Gemini AI Plus dan Cloud Storage bagi pelanggan tanpa biaya tambahan.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan penggunaan data, engagement digital, ARPU dan loyalitas pelanggan.

Utang Turun, Capex Tetap Besar

Di tengah ekspansi jaringan, posisi keuangan XLSMART juga menunjukkan penguatan.

Total utang bruto perusahaan pada akhir Juni 2026 tercatat Rp20,87 triliun. Rasio net debt terhadap EBITDA, termasuk pembiayaan sewa, berada pada level 2,61 kali.

XLSMART juga menyatakan tidak memiliki utang dalam denominasi dolar Amerika Serikat.

Struktur pinjaman perusahaan saat ini terdiri dari sekitar 90 persen dengan suku bunga mengambang dan 10 persen dengan suku bunga tetap.

Sementara itu, capitalized capex sepanjang semester pertama 2026 mencapai Rp10,27 triliun.

Belanja modal tersebut terutama digunakan untuk mendukung percepatan integrasi jaringan dan ekspansi layanan 5G.

Dengan sebagian besar integrasi jaringan telah diselesaikan, tantangan XLSMART berikutnya bergeser dari penyatuan aset menuju pembuktian manfaat merger secara berkelanjutan.

Efisiensi site, pertumbuhan trafik data, peningkatan ARPU, perluasan 5G dan penguatan kanal digital menjadi sejumlah indikator yang akan menentukan seberapa besar nilai merger dapat dikonversi menjadi pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Bagi XLSMART, semester pertama 2026 menjadi titik transisi dari fase integrasi menuju optimalisasi.

Fokus berikutnya bukan lagi sekadar menyatukan jaringan, tetapi memastikan skala bisnis yang lebih besar menghasilkan layanan yang semakin kuat sekaligus profitabilitas yang berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Perubahan gaya hidup ikut memengaruhi cara generasi muda memilih kendaraan.

Bagi anak muda di kawasan perkotaan, motor kini tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas dan ekspresi diri.

Rutinitas menuju kampus, berangkat bekerja, bertemu teman, mengunjungi coffee shop hingga mengikuti kegiatan komunitas membuat kebutuhan terhadap kendaraan yang praktis sekaligus memiliki karakter visual semakin besar.

Tren tersebut turut dilirik Yamaha melalui Yamaha Fazzio Hybrid.

Skutik ini menyasar konsumen muda dengan menawarkan kombinasi desain yang modern, fitur teknologi dan karakter yang dekat dengan gaya hidup perkotaan.

Koordinator Area Marketing Yamaha Jambi, Novento, mengatakan preferensi generasi muda terhadap kendaraan telah mengalami perubahan.

Faktor tampilan dan kenyamanan kini menjadi pertimbangan selain fungsi utama sebagai alat transportasi.

“Anak-anak muda sekarang tidak hanya mencari kendaraan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka juga mempertimbangkan desain, kenyamanan, teknologi, dan bagaimana kendaraan tersebut bisa menjadi bagian dari gaya hidup mereka,” ujar Novento.

Karakter desain Fazzio Hybrid menjadi salah satu aspek yang ditawarkan untuk menjawab tren tersebut.

Tampilannya dirancang agar dapat digunakan dalam berbagai situasi, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga kegiatan yang berkaitan dengan komunitas dan gaya hidup.

Bagi pengguna di perkotaan seperti Jambi, fleksibilitas menjadi salah satu kebutuhan penting.

Satu kendaraan diharapkan dapat menunjang berbagai aktivitas tanpa harus mengesampingkan faktor penampilan.

Kondisi itu terlihat dari semakin beragamnya ruang aktivitas anak muda Jambi.

Coffee shop, pusat kuliner, ruang publik, komunitas serta kegiatan kreatif menjadi bagian dari rutinitas yang membuat mobilitas semakin tinggi.

Dalam konteks tersebut, kendaraan juga semakin dekat dengan aktivitas digital.

Motor dengan desain yang kuat secara visual kerap menjadi bagian dari dokumentasi perjalanan, konten media sosial maupun aktivitas komunitas.

Fazzio Hybrid mencoba mengambil posisi di tengah perubahan tersebut dengan membawa karakter skutik yang tidak hanya mengedepankan fungsi mobilitas, tetapi juga unsur gaya.

Bagi generasi muda yang memiliki aktivitas padat, kendaraan praktis dibutuhkan untuk mendukung perpindahan dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya.

Namun, kebutuhan itu berjalan bersamaan dengan keinginan untuk memiliki kendaraan yang sesuai dengan karakter personal.

Perubahan perilaku konsumen muda inilah yang membuat segmen skutik bergaya semakin menarik.

Kendaraan tidak lagi sekadar dibeli berdasarkan kebutuhan teknis, tetapi juga bagaimana produk tersebut mampu merepresentasikan penggunanya.

Di Kota Jambi, fenomena tersebut berjalan seiring dengan berkembangnya aktivitas anak muda di berbagai ruang publik.

Mobilitas yang semakin tinggi menciptakan kebutuhan terhadap kendaraan yang mudah digunakan sekaligus mampu mengikuti ritme kehidupan perkotaan.

Yamaha Fazzio Hybrid pun ditempatkan sebagai salah satu pilihan bagi konsumen yang ingin menggabungkan kebutuhan mobilitas dengan penampilan.

Kehadirannya menyasar anak muda yang menjadikan aktivitas harian sebagai bagian dari gaya hidup berangkat kuliah, bekerja, bertemu teman, mengeksplorasi tempat baru hingga terlibat dalam kegiatan komunitas.

Pada akhirnya, perkembangan gaya hidup generasi muda membuat kendaraan memiliki peran yang semakin luas.

Motor bukan lagi hanya alat transportasi, tetapi juga bagian dari cara seseorang membangun identitas, berinteraksi dan menikmati aktivitas sehari-hari.

Di tengah dinamika tersebut, Yamaha Fazzio Hybrid mencoba hadir sebagai skutik yang menggabungkan mobilitas dan gaya, mengikuti karakter anak muda Jambi yang semakin aktif, kreatif dan gemar mengeksplorasi berbagai pengalaman baru.(*)

YOGYAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mulai membawa potensi daerah ke level yang lebih luas.

Bukan hanya memperkenalkan identitas dan kekayaan budaya, Pemkot Jambi juga membuka peluang kerja sama konkret dengan pemerintah daerah dan mitra dari Tiongkok.

Langkah tersebut dilakukan Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., saat tampil sebagai salah satu pembicara dalam Dialog Pemerintah Daerah Indonesia-Tiongkok 2026 di Bima Room, Yogyakarta City Hall, Selasa 11 Agustus 2026.

Forum yang mempertemukan pemerintah daerah Indonesia dan Tiongkok tersebut digelar melalui kolaborasi United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) dan Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC), dengan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai tuan rumah.

Bagi Jambi, forum ini bukan sekadar agenda diplomasi antardaerah.

Kehadiran Maulana menjadi kesempatan untuk menawarkan potensi Kota Jambi sekaligus mencari ruang kerja sama yang bisa memberi dampak terhadap ekonomi dan masyarakat.

Dalam forum tersebut, Maulana mengangkat tema “Jambi City: A Global Gateway for Cultural Harmony” atau Kota Jambi sebagai gerbang global bagi harmoni budaya.

Maulana memperkenalkan Kota Jambi sebagai daerah yang memiliki modal budaya, sejarah, pendidikan, perdagangan, jasa dan pariwisata.

Keberagaman masyarakat serta kehidupan sosial yang relatif harmonis disebut menjadi salah satu kekuatan yang dapat dikembangkan dalam membangun jejaring internasional.

Namun, salah satu modal terbesar yang ditawarkan adalah sejarah hubungan antara Jambi dan Tiongkok yang telah berlangsung sejak masa lampau.

Maulana menyoroti keberadaan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi yang memiliki jejak sejarah panjang sebagai pusat pendidikan dan keagamaan Buddha di kawasan Asia.

Menurutnya, sejarah tersebut dapat menjadi fondasi untuk membangun kerja sama baru yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini, mulai dari pariwisata sejarah, pertukaran budaya, pendidikan hingga ekonomi kreatif.

“Hubungan Indonesia dan Tiongkok memiliki sejarah yang panjang. Muaro Jambi menjadi salah satu bukti bahwa sejak masa lampau telah terjalin hubungan peradaban, pendidikan, budaya dan perdagangan yang melintasi batas wilayah,” ujar Maulana.

Potensi tersebut dinilai semakin penting karena hubungan masyarakat Indonesia dan Tiongkok tidak hanya berlangsung pada tingkat pemerintah, tetapi juga melalui interaksi langsung antarmasyarakat.

Maulana bahkan menyebut wisatawan asal China menjadi salah satu pasar penting bagi Jambi.

“Faktanya turis terbanyak datang ke Kota Jambi 34 persen dari China, ini wujud dari eratnya hubungan kita sejak masa lalu, people to people,” katanya.

Data tersebut, menurut Maulana, menunjukkan adanya peluang yang dapat dikembangkan lebih jauh.

Hubungan historis tidak cukup hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi harus diterjemahkan menjadi kerja sama yang mampu menggerakkan sektor ekonomi daerah.

Karena itu, Pemkot Jambi membuka peluang kolaborasi di bidang pariwisata, perdagangan, pendidikan, ekonomi kreatif, kebudayaan hingga tata kelola perkotaan.

Maulana menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin kerja sama internasional berhenti pada kegiatan seremonial atau pertukaran kunjungan semata.

“Melalui kerja sama antarkota, kita ingin membangun hubungan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menghasilkan kolaborasi konkret dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Bagi Kota Jambi, perluasan jejaring internasional juga diarahkan untuk membuka akses terhadap peluang investasi dan pasar yang lebih luas.

Kerja sama antarkota dengan mitra dari Tiongkok diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi pertukaran pengetahuan, inovasi, pengembangan sektor pariwisata, promosi produk daerah serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

Di sisi lain, kekayaan sejarah dan budaya Kota Jambi dapat menjadi instrumen diplomasi daerah.

KCBN Muaro Jambi, kawasan Kota Seberang serta berbagai tradisi masyarakat menjadi aset yang dapat dikemas untuk memperkuat daya tarik Jambi di mata wisatawan dan mitra internasional.

Forum Indonesia-Tiongkok tersebut juga mempertemukan sejumlah kepala daerah dan delegasi dari kedua negara.

Berbagai pengalaman dan gagasan mengenai pembangunan daerah, kebudayaan, ekonomi serta tata kelola perkotaan menjadi bagian dari agenda pertukaran.

Pemkot Jambi melihat forum tersebut sebagai kesempatan untuk membangun koneksi yang lebih luas.

Targetnya bukan hanya memperkenalkan Kota Jambi, tetapi menciptakan peluang kerja sama yang dapat ditindaklanjuti setelah forum berakhir.

Diplomasi antarkota pun ditempatkan sebagai salah satu strategi pembangunan daerah.

Melalui jejaring internasional, Kota Jambi ingin memperluas peluang investasi, meningkatkan kunjungan wisatawan, membuka ruang pertukaran pengetahuan dan mendorong inovasi.

Dengan modal sejarah hubungan Jambi dan Tiongkok serta potensi budaya yang dimiliki, pemerintah kota berharap hubungan tersebut dapat berkembang menjadi kemitraan yang lebih produktif.

Pada akhirnya, tantangan bagi Pemkot Jambi bukan lagi sekadar bagaimana membawa nama daerah ke panggung internasional, melainkan memastikan peluang yang muncul benar-benar diterjemahkan menjadi program yang berdampak terhadap masyarakat.

Mulai dari meningkatnya kunjungan wisatawan, terbukanya pasar produk lokal, masuknya investasi, hingga pertukaran pengetahuan dan teknologi, seluruhnya menjadi peluang yang dapat dikejar melalui diplomasi antarkota.

Kehadiran Maulana dalam Dialog Pemerintah Daerah Indonesia-Tiongkok 2026 menjadi salah satu langkah Pemkot Jambi memperkuat posisi daerah dalam jejaring global.

Kota Jambi ingin tampil bukan hanya sebagai kota dengan kekayaan sejarah, tetapi sebagai daerah yang siap membangun kemitraan internasional dan bersaing di tengah perubahan ekonomi kawasan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi mulai menggeser cara melihat kualitas pelayanan kesehatan.

Bagi rumah sakit milik Pemerintah Kota Jambi tersebut, ukuran keberhasilan pelayanan tidak cukup hanya dilihat dari tindakan medis, tetapi juga dari pengalaman masyarakat sejak datang hingga menyelesaikan layanan.

Karena itu, suara pasien mulai ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses evaluasi.

Direktur RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi, dr. Anastasia Yekti Heningnurani, MARS, mengatakan masyarakat perlu diberi ruang untuk menyampaikan langsung pengalaman mereka selama mendapatkan pelayanan di rumah sakit.

Hal tersebut disampaikannya dalam Forum Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi di Aula Lantai IV rumah sakit.

Anastasia menegaskan, forum tersebut tidak boleh hanya menjadi agenda rutin tanpa tindak lanjut.

“Ini bukan kegiatan formalitas. Forum ini memberikan ruang untuk mendengarkan masyarakat, bagaimana pelayanan yang kami berikan dan apa saja yang perlu kami perbaiki,” katanya.

Menurut Anastasia, perubahan cara pandang menjadi penting karena masyarakat bukan sekadar pihak yang datang untuk menerima pelayanan.

Mereka juga memiliki pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui bagian mana dari sistem pelayanan yang masih perlu dibenahi.

Pengalaman Pasien Jadi Ukuran Pelayanan

Anastasia mengatakan kualitas rumah sakit tidak semata-mata ditentukan oleh keberhasilan dokter menangani penyakit pasien.

Aspek kenyamanan, kemudahan memperoleh layanan, sikap petugas hingga perlakuan yang diterima pasien juga menjadi bagian dari kualitas pelayanan publik.

“Keberhasilan rumah sakit bukan hanya dari sisi pelayanan medis, tetapi juga bagaimana pasien merasa nyaman. Paradigma masyarakat bukan hanya sebagai penerima pelayanan, tetapi menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan pelayanan,” ujarnya.

Sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, RSUD H. Abdul Manap memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan yang dapat diakses masyarakat secara layak, bermutu dan tanpa diskriminasi.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena sebagian besar masyarakat yang datang ke rumah sakit merupakan peserta BPJS Kesehatan.

Anastasia memastikan status pembiayaan tidak menjadi dasar untuk membedakan pelayanan.

“Kami tidak membedakan BPJS atau tidak. Semua kami layani secara inklusif tanpa diskriminasi,” tegasnya.

Ia berharap semakin luasnya cakupan jaminan kesehatan dapat membuat masyarakat lebih mudah memperoleh pelayanan ketika membutuhkan penanganan medis.

Layanan Jantung Mulai Diperkuat

Pembenahan pelayanan tidak hanya dilakukan dari sisi pengalaman pasien. RSUD H. Abdul Manap juga memperluas kemampuan medis, salah satunya melalui pengembangan layanan jantung.

Rumah sakit tersebut menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang mendapatkan penguatan layanan prioritas KJSU, meliputi kanker, jantung, stroke dan uroneurologi.

Untuk layanan jantung, RSUD H. Abdul Manap telah menerima fasilitas catheterization laboratory atau cathlab dari Kementerian Kesehatan.

Fasilitas tersebut memungkinkan rumah sakit mengembangkan pelayanan kateterisasi jantung. Setelah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, layanan tersebut mulai berjalan sejak 26 Mei 2026.

“Untuk jantung, kami sudah mendapatkan alat dari Kementerian Kesehatan, yaitu cathlab untuk kateterisasi jantung. Kami juga sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan pelayanan sudah dimulai sejak 26 Mei,” jelas Anastasia.

Namun, pengembangan layanan tersebut belum sepenuhnya tanpa kendala.

RSUD H. Abdul Manap masih belum memiliki dokter spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular (BTKV).

Keterbatasan sumber daya manusia itu membuat kemampuan pelayanan harus disesuaikan dengan tenaga medis yang tersedia, khususnya ketika menghadapi kasus yang membutuhkan tindakan segera.

Artinya, penguatan fasilitas medis harus berjalan beriringan dengan penguatan sumber daya manusia agar peralatan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Rumah Sakit Berusia 20 Tahun, Fasilitas Terus Dirawat

Dari sisi kapasitas, RSUD H. Abdul Manap saat ini memiliki 120 tempat tidur.

Sebanyak 14 tempat tidur digunakan untuk ruang intensif, enam tempat tidur untuk perinatologi dan 100 tempat tidur lainnya untuk pelayanan rawat inap.

Dengan usia rumah sakit yang telah beroperasi sejak 2006, pemeliharaan fasilitas menjadi pekerjaan yang tidak bisa diabaikan.

Anastasia mengakui sejumlah fasilitas membutuhkan perawatan dan perbaikan secara berkala untuk menjaga kualitas pelayanan.

“Memang kami tidak menampik rumah sakit ini sudah lama, sejak 2006. Karena itu, maintenance dan perbaikan memang perlu terus dilakukan,” katanya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan mutu pelayanan tidak hanya bergantung pada penambahan alat kesehatan.

Infrastruktur, kenyamanan ruang pelayanan, kapasitas rawat inap hingga kesiapan tenaga kesehatan juga harus terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Targetnya Bukan Hanya Menambah Layanan

Ke depan, RSUD H. Abdul Manap tidak ingin peningkatan pelayanan hanya diterjemahkan sebagai penambahan fasilitas atau layanan medis baru.

Evaluasi terhadap pengalaman pasien akan menjadi bagian penting dalam melihat apakah perubahan yang dilakukan benar-benar dirasakan masyarakat.

Bagi rumah sakit, pelayanan kesehatan pada akhirnya bukan hanya soal pasien mendapatkan diagnosis dan pengobatan.

Ada pengalaman yang terbentuk sejak pasien memasuki rumah sakit, berinteraksi dengan petugas, menjalani pemeriksaan hingga kembali ke rumah.

Karena itu, keterbukaan terhadap masukan masyarakat menjadi salah satu kunci agar pembenahan pelayanan tidak berhenti pada kebijakan internal, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan orang yang menggunakan layanan tersebut.

Di saat yang sama, pengembangan cathlab, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemeliharaan fasilitas menjadi pekerjaan lanjutan yang harus berjalan bersamaan.

Dengan pendekatan tersebut, RSUD H. Abdul Manap berupaya membangun pelayanan yang tidak hanya kuat dari sisi medis, tetapi juga lebih responsif terhadap pengalaman, kebutuhan dan harapan masyarakat.(*)