JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Wali Kota Jambi, Maulana, resmi menyosialisasikan pelaksanaan Program Kampung Bahagia Tahap II kepada para camat, lurah, ketua RT, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, Selasa 14 Juli 2026.

Program ini menjadi langkah lanjutan untuk memperkuat pembangunan berbasis masyarakat dengan mengedepankan semangat gotong royong dan partisipasi aktif warga.

Dalam arahannya, Maulana menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan pelaksanaan Program Kampung Bahagia Tahap I.

Menurutnya, capaian program tersebut tidak hanya terlihat dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari tumbuhnya kembali kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

“Kampung Bahagia bukan sekadar program pembangunan fisik. Ini adalah gerakan sosial untuk membangun kepedulian, memperkuat kebersamaan, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan,” kata dia.

“Kota Jambi yang bahagia hanya bisa terwujud jika dimulai dari kampung-kampung yang bahagia,” ujar Maulana.

Kampung Bahagia Tahap II Fokus pada Perubahan Perilaku Masyarakat

Maulana menjelaskan, pelaksanaan Tahap II akan difokuskan pada pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Tidak hanya memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan, keamanan, serta memperkuat hubungan sosial di lingkungan masing-masing.

Ia berharap Program Kampung Bahagia mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, aman, ramah anak, memberikan ruang bagi kreativitas pemuda.

Termasuk meningkatkan perhatian terhadap lansia, mendorong pertumbuhan UMKM, hingga mengurangi volume sampah di setiap kelurahan.

“Ukuran keberhasilan Kampung Bahagia bukan hanya banyaknya pembangunan yang terlihat, tetapi bagaimana masyarakat ikut menjaga lingkungan, memperkuat persaudaraan, mengembangkan UMKM, dan menciptakan kampung yang nyaman untuk semua,” katanya.

Keberhasilan Program Bergantung pada Partisipasi Warga

Menurut Maulana, keberhasilan Program Kampung Bahagia Tahap II sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pembangunan akan lebih efektif apabila masyarakat ikut berperan aktif dalam setiap prosesnya.

“Sebesar apa pun anggaran pemerintah tidak akan cukup jika masyarakat hanya menjadi penonton,” ujarnya.

“Namun ketika masyarakat ikut bergerak dan merasa memiliki hasil pembangunan, manfaatnya akan jauh lebih besar dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Maulana juga berpesan kepada seluruh camat, lurah, dan ketua RT agar menjadi penggerak di tengah masyarakat, memperkuat budaya gotong royong, serta menjadi teladan dalam menjaga lingkungan.

Pengelolaan Sampah dan Potensi Kelurahan Jadi Prioritas

Selain pembangunan lingkungan, Pemerintah Kota Jambi juga akan memperkuat implementasi Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) yang telah dimulai pada Tahap I.

Menurut Maulana, persoalan sampah hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Ke depan, ia berharap setiap kelurahan di Kota Jambi memiliki identitas dan keunggulan masing-masing, seperti kampung ketahanan pangan, sentra UMKM, kampung budaya, kampung teknologi, maupun kawasan yang mengembangkan energi baru dan terbarukan sesuai potensi wilayah.

“Saya ingin setiap kelurahan memiliki ciri khas dan menjadi kebanggaan masyarakatnya,” kata dia.

“Potensi lokal harus terus dikembangkan agar Kampung Bahagia benar-benar menjadi gerakan bersama dalam meningkatkan kualitas hidup warga Kota Jambi,” pungkas Maulana.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly kembali merealisasikan aspirasi masyarakat dengan menyerahkan satu unit mobil ambulans sekaligus kendaraan layanan jenazah kepada warga Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Senin 13 Juli 2026 malam.

Penyerahan kendaraan dilakukan di lingkungan Masjid Al-Husen RT 13 dan disaksikan langsung Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata, jajaran pemerintah kecamatan, para ketua RT, tokoh masyarakat, serta pengurus masjid.

Mobil ambulans tersebut akan dikelola oleh pengurus Masjid Al-Husen dan dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya warga Kecamatan Telanaipura, tanpa membedakan latar belakang suku maupun agama.

Kemas Faried menjelaskan, pengadaan ambulans itu berawal dari aspirasi masyarakat yang selama ini mengeluhkan sulitnya memperoleh kendaraan jenazah ketika dibutuhkan.

Aspirasi tersebut kemudian diperjuangkan melalui pembahasan anggaran daerah pada 2025 dan akhirnya direalisasikan pada tahun 2026.

“Ini merupakan kebutuhan masyarakat yang memang sudah lama disampaikan kepada kami. Alhamdulillah sekarang bisa diwujudkan sehingga warga tidak lagi kesulitan ketika membutuhkan kendaraan jenazah maupun ambulans,” ujarnya.

Ia mengatakan operasional kendaraan nantinya akan dikelola pengurus masjid dengan dukungan kas masjid serta sumbangan sukarela dari masyarakat pengguna untuk kebutuhan sopir maupun biaya operasional lainnya.

Menurutnya, kendaraan tersebut sudah siap dioperasikan dan mulai melayani masyarakat sejak diserahkan.

“Kendaraan ini milik masyarakat. Siapa pun yang membutuhkan dapat memanfaatkannya. Harapannya benar-benar menjadi pelayanan sosial bagi warga Telanaipura, khususnya Kelurahan Pematang Sulur,” katanya.

Sebelumnya, pada hari yang sama, Kemas Faried juga menyerahkan satu unit ambulans kepada Masjid Jamiatul Ulum di kawasan Lorong Cadas, Kecamatan Danau Sipin.

Penyerahan tersebut menjadi bagian dari komitmennya dalam memperjuangkan kebutuhan pelayanan sosial masyarakat melalui jalur aspirasi dewan.

Wali Kota Jambi Maulana memberikan apresiasi atas inisiatif Ketua DPRD Kota Jambi yang dinilainya menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurut Maulana, keberadaan ambulans dan kendaraan jenazah memiliki fungsi yang sangat penting karena membantu proses pelayanan kemanusiaan, termasuk mempercepat pengantaran jenazah ke tempat pemakaman.

“Ini merupakan aspirasi masyarakat yang diperjuangkan Ketua DPRD dan telah direalisasikan. Pemerintah Kota Jambi tentu mendukung penuh karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Maulana.

Ia juga berharap kendaraan tersebut dapat dirawat dengan baik agar mampu memberikan pelayanan dalam jangka panjang.

“Semoga ambulans ini terus dirawat sehingga bisa melayani masyarakat dalam waktu yang lama. Pengelolaan melalui masjid juga sangat tepat karena dekat dengan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Forum RT Kelurahan Pematang Sulur Ahmad Anhar menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRD Kota Jambi yang telah memperjuangkan kebutuhan warga.

Menurutnya, kehadiran ambulans tersebut akan sangat membantu masyarakat, terutama saat menghadapi kondisi darurat maupun pelayanan pengurusan jenazah yang membutuhkan kendaraan secara cepat.

Ia berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan menjadi pelayanan sosial yang memberi manfaat luas bagi seluruh warga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi sepanjang Tahun Anggaran 2025 menuai apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi.

Di balik capaian itu, legislatif juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terlena dan segera menindaklanjuti sejumlah catatan strategis terkait pengelolaan anggaran, aset hingga optimalisasi pendapatan daerah.

Sorotan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap  Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Swarnabhumi DPRD Kota Jambi, Senin 13 Juli 2026.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly itu, mayoritas fraksi memberikan apresiasi atas meningkatnya kinerja fiskal Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana.

Berdasarkan laporan yang disampaikan, total APBD Kota Jambi pada 2025 mencapai Rp2,013 triliun atau meningkat sekitar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka Rp1,765 triliun.

Pencapaian tersebut menjadi sejarah baru bagi Kota Jambi karena untuk pertama kalinya APBD menembus angka Rp2 triliun.

Tak hanya itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan pertumbuhan signifikan.

Dari semula Rp455,25 miliar pada 2024, melonjak menjadi Rp615,09 miliar pada 2025 atau naik sekitar 36 persen.

Realisasi PAD bahkan melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp606,28 miliar.

Selain sisi pendapatan, belanja daerah juga mengalami peningkatan sekitar 4,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya, seiring meningkatnya aktivitas pembangunan dan pelayanan publik.

Juru bicara Fraksi NasDem, Mukhlis, menyatakan capaian tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan peningkatan kemampuan fiskal daerah.

Menurutnya, keberhasilan merealisasikan PAD hingga melampaui target menjadi indikator positif atas kinerja pemerintah daerah dalam mengelola potensi pendapatan.

Fraksi NasDem juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Jambi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.

Senada, Fraksi PDI Perjuangan menilai realisasi PAD yang mencapai lebih dari Rp615 miliar menunjukkan pengelolaan fiskal yang semakin baik.

Namun fraksi tersebut mengingatkan agar keberhasilan itu tidak hanya diukur dari besarnya angka pendapatan.

Menurut PDI Perjuangan, peningkatan penerimaan daerah harus benar-benar diikuti dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Fraksi Demokrat Persatuan Indonesia juga memberikan apresiasi atas capaian pengelolaan keuangan daerah, sembari mendorong pemerintah terus memperkuat transparansi, efektivitas belanja, serta menggali sumber-sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat.

Selain memberikan apresiasi, fraksi-fraksi DPRD turut menyampaikan sejumlah rekomendasi.

Di antaranya optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan efektivitas retribusi, penguatan pengawasan pelaksanaan program pembangunan, hingga intensifikasi dan ekstensifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wali Kota Jambi Maulana menyatakan seluruh saran yang disampaikan DPRD akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan tata kelola pemerintahan ke depan.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah sektor yang perlu diperbaiki, termasuk pengelolaan belanja dan aset daerah sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.

Terkait pendapatan daerah, Maulana menjelaskan ruang pemerintah daerah dalam menarik retribusi kini semakin terbatas setelah berlakunya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Menurutnya, sejumlah jenis retribusi yang sebelumnya menjadi sumber PAD kini tidak lagi diperbolehkan dipungut karena telah masuk dalam kategori pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat tanpa biaya.

Karena itu, pemerintah daerah akan terus mencari sumber pendapatan lain yang tetap sesuai dengan kewenangan daerah tanpa membebani masyarakat.

Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen pandangan umum fraksi-fraksi DPRD kepada Wali Kota Jambi sebagai bagian dari tahapan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Proses pemilihan Ketua Umum Pengurus Provinsi (Pengprov) Indonesia Cycling Federation (ICF) Jambi periode 2026–2030 belum menunjukkan perkembangan.

Hingga mendekati berakhirnya masa tugas kepengurusan caretaker, belum ada satu pun bakal calon yang mendaftarkan diri meski tahapan penjaringan telah dibuka sebanyak dua kali.

Kondisi tersebut membuat pengurus caretaker melaporkan perkembangan proses pemilihan kepada Pengurus Besar (PB) ICF di Jakarta sekaligus meminta petunjuk mengenai langkah organisasi selanjutnya.

Sekretaris Caretaker Pengprov ICF Jambi, Alpian, mengatakan laporan itu merupakan bentuk pertanggungjawaban atas seluruh tahapan yang telah dijalankan sejak kepengurusan caretaker dibentuk.

Menurutnya, seluruh mekanisme organisasi telah dilaksanakan, mulai dari rapat kerja, pembentukan Organizing Committee (OC), Steering Committee (SC), hingga Tim Penyaringan dan Penjaringan (TPP) yang bertugas membuka pendaftaran calon ketua umum.

“Kami telah menyampaikan laporan resmi kepada PB ICF mengenai seluruh tahapan yang sudah dilaksanakan. Pendaftaran sudah dibuka dua kali, tetapi hingga batas waktu berakhir belum ada bakal calon yang mendaftar,” kata Alpian, Senin 13 Juli 2026.

Pendaftaran Ketiga Masih Menunggu Arahan

Dalam laporannya, caretaker juga menjelaskan bahwa Tim Penyaringan dan Penjaringan (TPP) pada prinsipnya masih siap membuka kembali pendaftaran calon ketua umum untuk ketiga kalinya.

Namun, langkah tersebut belum dapat diputuskan karena masa berlaku Surat Keputusan (SK) kepengurusan caretaker dijadwalkan berakhir pada Juli 2026.

Karena itu, Pengprov ICF Jambi memilih menunggu arahan resmi dari PB ICF agar setiap keputusan yang diambil tetap sesuai dengan aturan organisasi.

Menurut Alpian, koordinasi dengan PB ICF menjadi hal penting agar proses pemilihan kepengurusan baru berjalan sesuai mekanisme dan tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun organisasi di kemudian hari.

“Kami ingin seluruh proses tetap berada dalam koridor organisasi. Karena masa tugas caretaker segera berakhir, kami menunggu arahan PB ICF terkait langkah berikutnya,” ujarnya.

Tunggu Keputusan PB ICF

Hingga saat ini belum ada keputusan mengenai apakah pendaftaran calon Ketua Umum Pengprov ICF Jambi akan kembali diperpanjang atau akan ditempuh mekanisme lain sesuai ketentuan organisasi.

Pengurus caretaker memastikan tetap berkomitmen menjalankan seluruh proses secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan aturan organisasi sembari menunggu keputusan dari Pengurus Besar ICF.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi yang membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kota Jambi, Senin 13 Juli 2026.

Dalam rapat tersebut, mayoritas fraksi DPRD memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi sepanjang 2025.

Salah satu indikator yang mendapat perhatian adalah peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tercatat meningkat hingga 36 persen, sementara realisasi belanja daerah mengalami kenaikan sekitar 4,7 persen.

Maulana mengatakan berbagai fraksi juga memberikan sejumlah masukan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran pada tahun-tahun mendatang.

“Alhamdulillah hampir seluruh fraksi mengapresiasi peningkatan APBD dibandingkan tahun sebelumnya. Namun banyak juga saran yang konstruktif terkait penganggaran dan beberapa pos belanja yang dinilai masih perlu dioptimalkan,” ujar Maulana.

Temuan BPK Jadi Perhatian

Selain membahas capaian keuangan daerah, rapat paripurna juga menyoroti tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Salah satu catatan penting berkaitan dengan penyertaan modal pemerintah daerah terhadap aset yang selama ini dimanfaatkan Perumda Tirta Mayang.

Menurut Maulana, sejumlah aset seperti jaringan pipa dan booster yang dibangun pemerintah sejak puluhan tahun lalu hingga kini belum seluruhnya tercatat sebagai penyertaan modal daerah.

Nilai aset tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 miliar dan akan dilakukan penghitungan ulang agar tercatat secara akuntabel dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

“Secara administrasi keuangan itu harus dihitung kembali sehingga penyertaan modal pemerintah daerah menjadi lebih jelas sesuai rekomendasi BPK,” katanya.

Selain itu, BPK juga memberikan sejumlah rekomendasi terkait aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pemerintah agar tata kelola keuangan semakin baik.

Kelebihan Pembayaran Gaji Jadi Evaluasi

Maulana juga mengungkapkan adanya temuan terkait kelebihan pembayaran gaji, tunjangan, dan honorarium di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Kondisi tersebut, menurutnya, terjadi karena data kepegawaian belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pembayaran.

Beberapa kasus melibatkan pegawai yang sedang menjalani tugas belajar maupun tidak aktif bekerja, tetapi masih menerima pembayaran hak keuangan.

Untuk mencegah kejadian serupa, Pemkot Jambi berencana memperkuat sistem informasi kepegawaian agar terhubung langsung dengan sistem penggajian sehingga proses pembayaran dapat dilakukan secara lebih akurat.

Retribusi Daerah Turun Akibat Perubahan Regulasi

Di sisi lain, Maulana menjelaskan penurunan sejumlah penerimaan retribusi daerah dipengaruhi oleh penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Melalui regulasi tersebut, sejumlah layanan publik yang sebelumnya dapat dipungut retribusi kini tidak lagi diperbolehkan menjadi sumber pendapatan daerah.

Beberapa di antaranya berasal dari layanan uji berkala kendaraan bermotor dan pelayanan metrologi yang sebelumnya memberikan kontribusi cukup besar terhadap PAD.

Karena itu, Pemerintah Kota Jambi akan berupaya mencari sumber pendapatan baru yang masih sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, terutama melalui optimalisasi sektor perpajakan dan potensi penerimaan lainnya.

Maulana menegaskan berbagai catatan yang disampaikan DPRD maupun rekomendasi BPK akan menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026/2027 dimanfaatkan Wali Kota Jambi, Maulana, untuk memberikan contoh langsung kepada masyarakat tentang pentingnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak.

Pada Senin 13 Juli 2026, Maulana mengantarkan anaknya ke SD Islam Al-Falah 2 Kota Jambi.

Kehadirannya tidak hanya sebagai seorang ayah, tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) dan Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah (GAMAS) yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.

Dalam kesempatan itu, Maulana juga secara simbolis mengalungkan tanda pengenal kepada siswa baru sebagai penanda dimulainya perjalanan pendidikan mereka di sekolah tersebut.

Ia mengapresiasi para orang tua, khususnya para ayah, yang meluangkan waktu mengantar anak pada hari pertama sekolah.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua yang telah hadir mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Kehadiran ayah dan ibu menjadi bagian penting dalam mendukung tumbuh kembang serta pendidikan anak,” ujar Maulana.

Selain menyampaikan apresiasi kepada para orang tua, Maulana juga mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan para guru yang terus mendampingi proses pendidikan anak-anak di Kota Jambi.

Menurutnya, mengantar anak ke sekolah bukan sekadar rutinitas, tetapi menjadi bentuk kepedulian sekaligus investasi bagi masa depan keluarga.

Pendidikan Berawal dari Keluarga

Maulana menegaskan keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sekolah, tetapi juga sangat bergantung pada lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ia menilai keluarga menjadi tempat pertama bagi anak untuk membangun karakter, disiplin, dan semangat belajar.

“Kesuksesan pendidikan dimulai dari keluarga. Sekolah yang baik akan mengembangkan potensi anak, sementara lingkungan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang mereka,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Jambi juga berupaya menciptakan lingkungan yang ramah anak melalui Program Kampung Bahagia, antara lain dengan mendukung pembangunan ruang bermain, sarana olahraga, dan fasilitas yang menunjang aktivitas anak di lingkungan tempat tinggal.

Dorong Terwujudnya Generasi Emas 2045

Dalam pesannya kepada para orang tua, Maulana mengajak setiap keluarga menciptakan suasana rumah yang nyaman agar anak memiliki ruang untuk berkembang sesuai potensi masing-masing.

Menurutnya, setiap anak memiliki keunikan dan bakat yang berbeda sehingga membutuhkan dukungan penuh dari orang tua, sekolah, dan lingkungan sekitar.

Ia juga menyebut Kota Jambi telah melahirkan banyak pelajar berprestasi di tingkat daerah, nasional hingga internasional.

Prestasi tersebut, kata dia, harus terus didukung melalui kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan pemerintah.

Maulana berharap keterlibatan aktif orang tua, terutama ayah, dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045 yang berkarakter, berprestasi, dan berakhlak baik.

Momentum mengantar anak pada hari pertama sekolah, menurutnya, bukan sekadar seremoni, melainkan simbol kehadiran orang tua dalam setiap proses pendidikan anak sejak dini.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2026/2027 di SMP Negeri 23 Kota Jambi tetap berlangsung sebagaimana sekolah lainnya.

Namun, minimnya jumlah peserta didik baru membuat sekolah tersebut menjadi perhatian khusus Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jambi.

Tahun ini, SMPN 23 hanya menerima 10 siswa baru untuk kelas VII.

Jumlah tersebut jauh di bawah kapasitas ideal sebuah sekolah negeri dan memunculkan evaluasi terhadap keberlangsungan operasional sekolah di masa mendatang.

Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan secara umum pelaksanaan MPLS di seluruh SMP negeri berlangsung tertib dan sesuai ketentuan.

Meski demikian, kondisi SMPN 23 menjadi salah satu fokus pembahasan pemerintah.

“Secara keseluruhan MPLS berjalan lancar. Untuk SMPN 23 tentu akan kami evaluasi karena tahun ini hanya menerima 10 siswa baru,” ujarnya, Senin (13/7/2026).

Jumlah Siswa Hanya 46 Orang

Data Dinas Pendidikan menunjukkan total peserta didik di SMPN 23 saat ini hanya sekitar 46 orang yang tersebar di kelas VII, VIII, dan IX.

Kondisi tersebut dinilai perlu dikaji secara menyeluruh, termasuk kemungkinan melakukan penataan kelembagaan apabila jumlah peserta didik terus menurun pada tahun-tahun berikutnya.

Salah satu opsi yang mulai dipertimbangkan adalah penggabungan (merger) sekolah. Namun, Zul Afni menegaskan langkah tersebut belum menjadi keputusan final.

Menurutnya, pemerintah akan lebih dahulu berdialog dengan masyarakat, tokoh lingkungan, serta berbagai pihak terkait sebelum menentukan kebijakan.

“Kalau memang nanti ada rencana merger, tentu akan kami komunikasikan lebih dulu dengan masyarakat. Masukan warga akan menjadi bahan pertimbangan sebelum diputuskan,” katanya.

KBM Tetap Berjalan Normal

Meski jumlah siswa baru sangat sedikit, Disdik memastikan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di SMPN 23 tetap berlangsung seperti biasa.

Hal itu mengacu pada regulasi yang berlaku, di mana saat ini pemerintah hanya mengatur batas maksimal jumlah siswa dalam satu rombongan belajar, yakni 32 orang.

Tidak ada lagi ketentuan mengenai batas minimal peserta didik.

Dengan demikian, kelas yang hanya diisi 10 siswa tetap diperbolehkan menjalankan proses pembelajaran.

Selain itu, Disdik Kota Jambi masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya ke SMPN 23 sebelum data peserta didik dimasukkan ke sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Selama data belum masuk ke Dapodik, masyarakat masih bisa mendaftarkan anaknya. Kemungkinan sampai minggu ini,” jelas Zul Afni.

MPLS Tetap Sesuai Ketentuan

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Sugiyono, memastikan seluruh tahapan MPLS di SMPN 23 tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Menurutnya, laporan yang diterima dari pihak sekolah menunjukkan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung normal tanpa hambatan.

“Pelaksanaan MPLS tetap sesuai ketentuan, begitu juga kegiatan belajar mengajar nantinya akan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 23 Kota Jambi, Ferry, mengatakan kegiatan MPLS telah dimulai sejak beberapa hari lalu sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan.

Pada hari pertama masuk sekolah, peserta didik mengikuti sejumlah agenda, termasuk pemeriksaan kesehatan serta pengenalan bakat dan minat.

Terkait kebijakan lanjutan mengenai kondisi sekolah, pihaknya masih menunggu arahan dari Dinas Pendidikan Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Perumda Tirta Mayang Kota Jambi mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau panjang yang diperkirakan dipengaruhi fenomena El Nino.

Sejumlah strategi teknis disiapkan untuk menjaga ketersediaan air bersih agar distribusi kepada sekitar 108 ribu pelanggan tetap berjalan normal.

Direktur Utama Perumda Tirta Mayang, Arianto, mengatakan perusahaan telah memetakan potensi penurunan debit sungai yang diperkirakan terjadi selama periode April hingga Agustus.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi proses pengambilan air baku apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Menurutnya, salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pengerukan sedimentasi di area intake atau titik pengambilan air baku.

Endapan lumpur yang meningkat saat debit sungai menurun dinilai dapat menghambat proses penyedotan air menuju instalasi pengolahan.

Karena itu, normalisasi area intake menjadi prioritas agar produksi air bersih tidak terganggu.

“Kami telah mengantisipasi potensi penurunan debit air sungai melalui berbagai langkah teknis pada sistem pengambilan air baku,” ujar Arianto di Jambi, Senin.

Selain pengerukan sedimentasi, Perumda Tirta Mayang juga melakukan penyesuaian posisi sejumlah pipa penyedot ke lokasi sungai yang memiliki debit air lebih besar.

Langkah ini dilakukan agar suplai air baku tetap optimal meskipun permukaan air mengalami penurunan.

Perusahaan daerah tersebut juga menyiapkan pompa fleksibel yang mampu menyesuaikan perubahan tinggi muka air sungai.

Teknologi ini diharapkan menjaga proses pengambilan air tetap berlangsung stabil saat kondisi sungai mengalami surut maupun kembali meningkat.

Arianto menjelaskan, rendahnya permukaan sungai menjadi salah satu tantangan utama selama musim kemarau karena dapat mengurangi kemampuan pompa dalam mengalirkan air baku ke instalasi pengolahan.

Dengan dukungan pompa yang lebih adaptif, operasional produksi air bersih diharapkan tetap berjalan tanpa gangguan berarti sehingga kebutuhan masyarakat dapat terus terpenuhi.

Perumda Tirta Mayang optimistis berbagai langkah mitigasi yang telah dipersiapkan sejak dini mampu meminimalkan dampak El Nino terhadap pelayanan publik.

Perusahaan menargetkan distribusi air bersih tetap berlangsung lancar sehingga masyarakat tidak mengalami gangguan pasokan selama musim kemarau.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Memasuki tahun ajaran baru 2026/2027, PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen) menghadirkan program promo bertajuk “Mulai dengan Honda” untuk memudahkan masyarakat memiliki sepeda motor Honda.

Program ini menyasar pelajar, mahasiswa, hingga orang tua yang membutuhkan kendaraan praktis, hemat bahan bakar, dan nyaman digunakan untuk aktivitas harian.

Melalui promo tersebut, konsumen berkesempatan memperoleh voucher potongan harga hingga Rp600 ribu serta potongan angsuran selama satu bulan untuk pembelian motor tertentu sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Beberapa model yang masuk dalam program ini merupakan skutik yang selama ini menjadi favorit masyarakat, yakni Honda BeAT, Honda Scoopy, All New Honda Vario 125, dan Honda Vario 160.

Sales Manager PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen), Hendy Tanova, mengatakan awal tahun ajaran menjadi momentum yang tepat bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan baru untuk menunjang mobilitas sehari-hari.

“Tahun ajaran baru selalu identik dengan semangat memulai aktivitas. Kami ingin menghadirkan kemudahan bagi masyarakat melalui promo khusus untuk motor Honda yang selama ini menjadi pilihan pelajar maupun mahasiswa,” ujar Hendy.

Menurutnya, keempat model tersebut dipilih karena menawarkan kombinasi desain modern, konsumsi bahan bakar yang efisien, fitur yang mendukung mobilitas, serta kenyamanan saat digunakan untuk aktivitas harian.

Selain memberikan kemudahan pembelian, program ini juga diharapkan dapat mendukung mobilitas pelajar dan mahasiswa agar lebih praktis serta nyaman saat berangkat ke sekolah maupun kampus.

Masyarakat yang ingin memperoleh informasi mengenai promo “Mulai dengan Honda” dapat mengunjungi dealer resmi Honda terdekat di Provinsi Jambi.

Informasi program juga tersedia melalui akun media sosial @sinsenhonda dan aplikasi SinsenGO.(*)

JAMBI,SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyerahkan satu unit mobil ambulans kepada Masjid Jamiatul Ulum yang berada di Lorong Cadas, Kecamatan Telanaipura, Senin 13 Juli 2026.

Bantuan tersebut merupakan realisasi dari pokok-pokok pikiran (Pokir) Ketua DPRD Kota Jambi sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan pelayanan sosial dan kesehatan bagi masyarakat.

Penyerahan ambulans berlangsung di halaman Masjid Jamiatul Umum dan turut dihadiri Wali Kota Jambi, Maulana, tokoh agama, pengurus masjid, serta masyarakat sekitar.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mengatakan bahwa, keberadaan ambulans sangat dibutuhkan masyarakat, tidak hanya untuk membantu warga yang sakit, tetapi juga mendukung pelayanan sosial lainnya yang dikelola oleh masjid.

“Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyerahkan satu unit mobil ambulans kepada Masjid Jamiatul Ulum,” kata dia.

“Bantuan ini merupakan aspirasi masyarakat yang kami perjuangkan melalui Pokir DPRD. Kami berharap ambulans ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melayani kebutuhan warga, khususnya masyarakat di Kecamatan Telanaipura dan sekitarnya,” ujar Kemas Faried.

Ia menambahkan, DPRD bersama Pemerintah Kota Jambi akan terus mendorong program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, baik di bidang kesehatan, sosial, maupun pembangunan lingkungan.

Sementara itu, Wali Kota Jambi, Maulana, mengapresiasi kontribusi Ketua DPRD Kota Jambi yang telah mengalokasikan Pokir untuk pengadaan ambulans bagi masyarakat.

“Ini merupakan bentuk sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

“Ambulans bukan hanya kendaraan, tetapi menjadi fasilitas yang sangat dibutuhkan, terutama dalam kondisi darurat maupun pelayanan sosial keagamaan. Semoga bantuan ini dapat dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” kata Maulana.

Maulana juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dan memperkuat kolaborasi dalam membangun Kota Jambi agar semakin maju, sehat, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh warganya.

Pengurus Masjid Jamiatul Ulum menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan mobil ambulans tersebut.

Mereka berharap keberadaan ambulans dapat meningkatkan pelayanan kepada jamaah dan masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjadi sarana kemaslahatan bagi warga di lingkungan sekitar.(*)