JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Universitas Jambi (UNJA) mendorong dosen mengembangkan bahan ajar yang tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan mampu bersaing dalam konteks pendidikan global.

Upaya tersebut dilakukan melalui Technical Assistance bertema “Pemanfaatan Data Pembelajaran Open Source Kelas Dunia Dalam Pengembangan Bahan Ajar Digital di Lingkungan UNJA Tahun 2026” yang digelar Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMPP) UNJA di Auditorium Lantai 1 Gedung UNIFAC UNJA Mendalo.

Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan dosen dalam memanfaatkan sumber pembelajaran terbuka (open source) dalam penyusunan bahan ajar digital.

Wakil Rektor Bidang Akademik UNJA, Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H., mengatakan istilah “bahan ajar berkelas dunia” tidak semata-mata berarti menggunakan bahasa Inggris atau mencantumkan referensi dari akademisi luar negeri.

Menurutnya, kualitas bahan ajar harus diukur dari kekuatan standar akademik, relevansi terhadap perkembangan keilmuan serta kemampuannya menjawab kebutuhan pendidikan di tengah perubahan global.

“Bahan ajar berkelas dunia bukan hanya tentang penggunaan bahasa Inggris atau mengutip penulis-penulis dari luar negeri. Yang kita harapkan adalah bahan ajar yang memiliki standar akademik internasional dan mampu menjawab kebutuhan pendidikan di era globalisasi,” ujar Hafrida.

Penguatan kualitas bahan ajar juga dipandang memiliki kaitan dengan upaya UNJA meningkatkan mutu institusi.

Hafrida mengatakan pengembangan bahan ajar dengan standar internasional dapat menjadi salah satu elemen pendukung proses akreditasi, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Lebih jauh, kualitas bahan ajar diharapkan tidak berhenti pada dokumen akademik, tetapi memberi pengaruh terhadap proses pembelajaran dan kompetensi mahasiswa.

“Pengembangan bahan ajar dengan standar internasional diharapkan tidak hanya memperkuat kualitas akademik Universitas Jambi, tetapi juga meningkatkan daya saing lulusan dalam menghadapi tantangan pendidikan dan dunia kerja di tingkat global,” katanya.

Ketua LPMPP UNJA, Prof. Dr. Retno Kusniati, S.H., M.Hum., mengatakan Technical Assistance tersebut merupakan kelanjutan dari proses pengembangan perangkat pembelajaran yang telah dimulai sebelumnya.

Pada 12 Agustus 2026, LPMPP telah menggelar kegiatan terkait penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Tahap berikutnya diarahkan pada pengembangan bahan ajar.

“Pada 12 Agustus lalu, LPMPP telah melaksanakan pertemuan dalam rangka penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Hari ini, kegiatan tersebut kita lanjutkan dengan pengembangan bahan ajar,” ujar Retno.

Menurutnya, penggunaan sumber pembelajaran terbuka yang berkualitas dapat membantu dosen memperkaya bahan ajar dengan referensi dan materi yang lebih relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

LPMPP, kata Retno, memiliki tanggung jawab untuk mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan di lingkungan universitas.

“Kami ingin memastikan bahan ajar yang dikembangkan terus diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan akademik, sehingga dapat mendukung proses pembelajaran yang berkualitas,” tambahnya.

Ketua pelaksana kegiatan, Dr. Ella Masita, S.Pd., M.Pd., M.Sc., mengatakan pengembangan bahan ajar merupakan salah satu agenda tahunan LPMPP UNJA.

Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam mengembangkan materi pembelajaran sekaligus memperkuat kualitas proses belajar-mengajar.

“Selama dua hari ini, kami akan bersama-sama mengembangkan bahan ajar yang dipandu oleh narasumber. Kami berharap kegiatan ini menghasilkan bahan ajar yang dapat langsung dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran,” jelas Ella.

Kegiatan menghadirkan Prof. Dr. Edi Surya Negara, S.Kom., M.Kom., sebagai narasumber.

Materi yang diberikan berfokus pada pengembangan bahan ajar berkelas dunia, termasuk bagaimana memanfaatkan sumber pembelajaran terbuka untuk menghasilkan materi yang memenuhi aspek akademik sekaligus memiliki relevansi internasional.

Tak hanya berupa pemaparan materi, peserta juga diarahkan untuk mengembangkan bahan ajar selama kegiatan berlangsung.

Sebagai bentuk apresiasi, panitia menyiapkan pemilihan bahan ajar terbaik dalam empat kategori pada akhir rangkaian kegiatan.

“Besok, setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, akan dilakukan pemilihan empat kategori bahan ajar terbaik. Kami berharap apresiasi ini dapat menjadi motivasi bagi para dosen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas bahan ajar yang dikembangkan,” kata Ella.

Kegiatan tersebut diikuti dosen-dosen di lingkungan UNJA bersama jajaran LPMPP.

Bagi UNJA, Technical Assistance ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya peningkatan mutu yang berlangsung secara berkelanjutan.

Pengembangan bahan ajar digital berbasis sumber terbuka diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk membuat proses pembelajaran semakin adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pendidikan masa kini.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi mencoba menghidupkan kembali dua bagian dari ingatan kolektif masyarakat melalui Festival Layang-Layang dan Jajanan Bengen.

Permainan tradisional dan kuliner masa lalu tidak sekadar dipertontonkan, tetapi diarahkan menjadi bagian dari penguatan budaya sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat.

Festival tersebut digelar di Lapangan Langit Biru, Kecamatan Jambi Timur, selama tiga hari, Kamis hingga Sabtu (20–22 Agustus 2026), sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., membuka kegiatan tersebut pada Kamis sore.

Menurut Diza, pemilihan layang-layang dan jajanan bengen sebagai materi utama festival berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Jambi.

Keduanya dinilai bukan sekadar hiburan atau makanan tradisional, tetapi memiliki nilai sosial dan budaya yang melekat pada generasi sebelumnya.

“Melalui permainan tradisional layang-layang dan lomba kuliner ini, kita diingatkan kembali pada permainan tradisional yang sederhana, tetapi memiliki nilai kebersamaan dan kenangan bagi masyarakat Kota Jambi,” ujar Diza.

Salah satu perhatian dalam festival ini adalah jajanan bengen atau makanan tradisional yang pernah akrab dengan kehidupan masyarakat.

Pemkot Jambi menjadikan festival tersebut sebagai ruang untuk memperkenalkan kembali cita rasa masa lalu kepada masyarakat, termasuk generasi muda.

Diza mengatakan kuliner tradisional merupakan bagian dari identitas budaya yang perlu terus diperkenalkan dan dikembangkan.

“Festival Jajanan Bengen menghadirkan kembali cita rasa warisan masa lalu yang menjadi bagian dari identitas budaya Kota Jambi. Semangat inilah yang sejalan dengan komitmen Kota Jambi Bahagia Berbudaya,” katanya.

Upaya tersebut sekaligus membuka peluang agar kuliner tradisional tidak hanya bertahan sebagai bagian dari kenangan, tetapi dapat memiliki nilai ekonomi melalui pengembangan usaha dan kreativitas masyarakat.

Festival ini juga mempertemukan unsur budaya dengan aktivitas ekonomi kreatif. Pelaku kuliner, UMKM, pengrajin, seniman, komunitas hingga pelaku usaha lainnya dilibatkan dalam kegiatan.

Bagi Pemkot Jambi, keterlibatan mereka menjadi bagian penting karena festival budaya dapat menciptakan ruang transaksi sekaligus mempertemukan produk lokal dengan masyarakat.

“Di balik penyelenggaraan festival ini ada pelaku kuliner, UMKM, pengrajin, seniman, komunitas dan berbagai pelaku usaha lainnya. Dengan demikian, diharapkan terjadi perputaran ekonomi di masyarakat,” ungkap Diza.

Dengan konsep tersebut, perayaan kemerdekaan tidak hanya menghasilkan keramaian selama acara berlangsung.

Pemerintah kota ingin kegiatan budaya memiliki efek lanjutan bagi pelaku usaha dan ekonomi kreatif.

Diza pun berharap festival serupa tidak berhenti sebagai agenda tahunan yang hanya muncul setiap momentum tertentu.

“Kegiatan ini diharapkan bukan hanya menjadi acara tahunan, tetapi menjadi bagian dari ekosistem budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Jambi,” tegasnya.

Selama pelaksanaan festival, masyarakat tidak hanya disuguhi permainan layang-layang dan kuliner tradisional.

Sejumlah kegiatan lain turut digelar, di antaranya olahraga, panjat pinang dan pertunjukan musik hiburan.

Pemkot Jambi juga menghadirkan layanan Perlindungan Sosial (Perlinsos) serta Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Rangkaian kegiatan tersebut membuat festival menjadi ruang pertemuan antara hiburan, pelayanan publik, budaya dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, pengenalan kembali permainan tradisional seperti layang-layang dinilai penting di tengah perubahan pola hiburan generasi muda yang semakin banyak bergeser ke ruang digital.

Melalui festival ini, Pemkot Jambi berupaya menjadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI bukan hanya sebagai perayaan.

Tetapi juga kesempatan untuk mempertemukan kembali generasi sekarang dengan tradisi yang pernah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Jika dikembangkan secara konsisten, layang-layang dan jajanan bengen tidak hanya dapat menjadi simbol nostalgia.

Tetapi berpotensi menjadi bagian dari daya tarik budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pengguna Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi Bayung Lencir–Simpang Ness dalam waktu dekat tidak lagi bisa melintas tanpa tarif.

PT Hutama Karya (Persero) menyatakan ruas tol tersebut segera memasuki tahap pengoperasian bertarif setelah sebelumnya dibuka gratis untuk masyarakat.

Meski tanggal dan besaran tarif belum diumumkan, Hutama Karya memastikan persiapan menuju pengoperasian bertarif terus dilakukan.

Ruas yang menghubungkan wilayah Sumatra Selatan dan Jambi itu sebelumnya dioperasikan tanpa tarif secara bertahap.

Segmen Bayung Lencir–Tempino mulai beroperasi pada 17 Oktober 2024, kemudian Segmen Tempino–Simpang Ness menyusul pada 14 September 2025.

Selama masa pengoperasian tanpa tarif, Hutama Karya melakukan evaluasi terhadap pelayanan, fasilitas dan sistem operasional jalan tol sebagai persiapan sebelum pengguna dikenakan tarif.

Direktur Operasi III Hutama Karya, Iwan Hermawan, mengatakan perusahaan kini memastikan berbagai aspek pelayanan siap menghadapi perubahan status pengoperasian tersebut.

“Pengoperasian tanpa tarif memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal dan merasakan langsung manfaat jalan tol ini. Dalam waktu dekat, ruas ini akan memasuki tahap pengoperasian bertarif,” ujar Iwan.

Menurutnya, kesiapan tidak hanya berkaitan dengan transaksi di gerbang tol. Armada layanan, sistem pemantauan lalu lintas dan fasilitas pendukung juga terus dioptimalkan.

“Kami memastikan seluruh aspek pelayanan, mulai dari transaksi di gerbang tol, kesiapan armada layanan, hingga sistem pemantauan lalu lintas terus kami optimalkan agar pengguna jalan memperoleh perjalanan yang aman, nyaman, dan lancar,” katanya.

Untuk mendukung transaksi pengguna, ruas Bayung Lencir–Simpang Ness dilengkapi tiga gerbang tol, yakni Gerbang Tol Pijoan, Gerbang Tol Muaro Sebapo dan Gerbang Tol Bayung Lencir.

Masing-masing gerbang didukung gardu entrance, gardu exit, gardu reversible serta mobile reader untuk membantu kelancaran transaksi.

Artinya, ketika tarif mulai diberlakukan, pengguna perlu memastikan kartu uang elektronik yang digunakan dalam kondisi baik dan memiliki saldo mencukupi sebelum memasuki ruas tol.

Namun, perubahan dari gratis menjadi berbayar bukan satu-satunya perkembangan yang perlu diperhatikan pengguna.

Dari sisi layanan darurat, Hutama Karya juga telah menyiapkan puluhan armada operasional.

Total terdapat 22 kendaraan operasional, terdiri atas lima kendaraan patroli, satu kendaraan rescue, dua ambulans, enam kendaraan derek, tiga kendaraan keamanan dan ketertiban, tiga kendaraan Patroli Jalan Raya (PJR), satu skylift dan satu water tank.

Pemantauan lalu lintas juga diperkuat dengan 104 CCTV dan enam Variable Message Sign (VMS).

Di balik pemberlakuan tarif yang akan datang, ruas tol ini menawarkan perubahan besar dari sisi waktu perjalanan.

Hutama Karya menyebut perjalanan pada koridor tersebut yang sebelumnya dapat mencapai sekitar dua jam kini dapat ditempuh sekitar 40 menit.

Pemangkasan waktu tempuh itu menjadi salah satu manfaat utama kehadiran Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi.

Terutama untuk mobilitas masyarakat dan distribusi barang antara Sumatra Selatan dan Jambi.

“Efisiensi waktu tempuh tersebut diharapkan turut mendorong kelancaran mobilitas orang dan barang serta memberikan dampak positif bagi aktivitas perekonomian antardaerah,” kata Iwan.

Dengan semakin terhubungnya wilayah Jambi dan Sumatra Selatan melalui jalan tol, jalur tersebut diharapkan tidak hanya menjadi alternatif perjalanan masyarakat.

Tetapi juga memperkuat arus logistik dan aktivitas ekonomi di wilayah yang dilalui.

Meski pengoperasian bertarif disebut segera dilakukan, Hutama Karya belum menyampaikan besaran tarif maupun tanggal pasti pemberlakuannya dalam informasi tersebut.

Perusahaan meminta masyarakat menunggu pengumuman resmi dan tidak berpatokan pada informasi yang belum berasal dari kanal resmi.

Sembari menunggu pemberlakuan tarif, pengguna jalan diimbau mempersiapkan perjalanan dengan memastikan kartu uang elektronik berfungsi dan saldo mencukupi.

Pengguna juga diminta mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan, menjaga jarak aman, serta tidak memaksakan diri berkendara ketika dalam kondisi lelah.

Hutama Karya menyatakan sosialisasi mengenai perubahan status pengoperasian akan dilakukan secara bertahap.

Untuk informasi dan bantuan selama perjalanan, pengguna dapat menghubungi Call Center Jalan Tol Hutama Karya 150700. Informasi operasional juga tersedia melalui kanal resmi @HutamaKaryaTollRoad dan aplikasi Mozy.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Bela negara tidak selalu diwujudkan melalui aktivitas pertahanan secara fisik.

Di tengah derasnya arus informasi dan maraknya penyebaran hoaks, kemampuan menjaga ruang publik melalui informasi yang akurat juga dinilai menjadi bagian penting dari upaya bela negara.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Workshop Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) Tingkat Provinsi Jambi 2026 yang digelar Kementerian Pertahanan RI melalui Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) di BW Luxury Hotel Jambi, Kamis 20 Agustus 2026.

PWI Kota Jambi turut mengirimkan sejumlah anggotanya dalam kegiatan yang mengangkat tema “Internalisasi Nilai Dasar Bela Negara sebagai Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut.

Ketua PWI Kota Jambi Irwansyah menilai keterlibatan organisasi profesi, termasuk organisasi kewartawanan, penting dalam agenda pembinaan kesadaran bela negara.

Menurutnya, wartawan memiliki posisi strategis karena berada di bagian penting dalam rantai produksi dan distribusi informasi kepada masyarakat.

“Hal ini penting karena wartawan sebagai bagian penting produsen informasi sehingga penting pemahaman bela negara untuk menghasilkan jurnalisme yang cinta kebangsaan dan persatuan,” ujar Irwansyah dalam pernyataan resminya.

Dalam wawancara bersama Kompas TV dan Penerangan Korem 042 Garuda Putih, Irwansyah yang diwakili Sekretaris PWI Kota Jambi Andri Brilliant kembali menekankan pentingnya literasi informasi dalam konteks bela negara.

Andri mengatakan, perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah memperoleh sekaligus menyebarkan informasi.

Kondisi tersebut membuat pers memiliki tanggung jawab lebih besar dalam memastikan informasi yang beredar tidak justru menjadi sumber perpecahan.

“PWI Kota Jambi berkomitmen penuh menjadikan karya jurnalistik sebagai instrumen pemersatu bangsa, bukan pemecah belah. Memerangi hoaks dan mencerdaskan publik adalah cara kami membela negara!” tegas Andri.

Menurutnya, wartawan tidak hanya dituntut mampu menghasilkan berita, tetapi juga harus memahami dampak informasi yang diproduksi terhadap masyarakat.

Dengan perspektif tersebut, nilai-nilai bela negara dapat diterapkan dalam pekerjaan jurnalistik melalui penyajian informasi yang bertanggung jawab, menjaga persatuan, serta membantu masyarakat membedakan informasi yang benar dan menyesatkan.

Workshop PKBN tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sikap mental dan karakter warga negara sekaligus memperkuat kesadaran bela negara di tengah ancaman yang dinilai semakin kompleks dan multidimensi.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Cadangan Nasional Kemhan RI Letnan Jenderal TNI Gabriel Lema, S.Sos., yang dibacakan Kepala Pusat Bela Negara Bacadnas Kemhan Brigadir Jenderal TNI Parluhutan Marpaung, S.IP., M.Han., menegaskan bahwa bela negara bukan semata-mata tanggung jawab Kementerian Pertahanan dan TNI.

Menurutnya, kesadaran bela negara merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah hingga seluruh komponen masyarakat.

“Workshop ini diharapkan mampu menanamkan nilai dasar bela negara, mendorong peserta untuk menyebarluaskannya kepada masyarakat, serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai bidang dan profesi masing-masing,” demikian sambutan tersebut.

Peserta juga didorong menjadi agen perubahan sekaligus contoh dalam menerapkan nilai-nilai bela negara di lingkungan masing-masing.

Workshop tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan komunitas.

Unsur yang hadir antara lain tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Dari PWI Kota Jambi, peserta dipimpin Wakil Ketua M. Hafiz Alatas. Sejumlah pengurus dan anggota yang hadir antara lain Sekretaris Andri Brilliant, Wasek Ali Ahmadi, Bidang Organisasi Rizal Zebua, Bidang Pendataan Hendra, serta Bidang Hukum Bakhtiar.

Turut hadir anggota PWI Kota Jambi lainnya, yakni Paramon, Ados, Ibad, Rio, Rudi dan Marlina.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Pertahanan, Pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat.

Bagi kalangan pers, pesan yang dibawa dari forum tersebut menjadi semakin relevan di tengah tantangan informasi digital: bela negara tidak hanya berbicara mengenai pertahanan wilayah.

Tetapi juga bagaimana setiap profesi menjalankan perannya untuk menjaga ketahanan sosial, persatuan dan kualitas informasi publik.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Jumat 21 Agustus 2026 masih bertahan di level Rp2.725.000 per gram.

Mengacu pada harga yang dipantau dari laman Logam Mulia pada pukul 09.07 WIB, harga tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan harga sebelumnya.

Stabilnya harga juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback emas Antam, yang tetap berada di angka Rp2.585.000 per gram.

Dengan demikian, selisih antara harga jual emas Antam dan harga buyback pada perdagangan Jumat mencapai Rp140.000 per gram.

Meski harga pada pagi hari tercatat stabil, harga emas batangan Antam dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan harga pada laman resmi Logam Mulia.

Daftar Harga Emas Antam Hari Ini

Berikut harga dasar emas batangan Antam berdasarkan berat pada Jumat, 21 Agustus 2026:

Ketentuan Pajak Pembelian dan Buyback Emas

Investor yang melakukan transaksi emas Antam juga perlu memperhatikan ketentuan pajak yang berlaku.

Untuk transaksi buyback dengan nilai lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

Pajak tersebut dipotong langsung dari nilai transaksi buyback saat transaksi dilakukan.

Sementara itu, pembelian emas Antam dikenakan PPh sebesar 0,25 persen dari harga dasar yang tercantum pada laman resmi.

Harga yang tercantum merupakan harga dasar dan dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu. Karena itu, calon pembeli maupun investor yang hendak melakukan buyback disarankan mengecek harga terbaru sebelum melakukan transaksi.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Kantor Cabang Muara Bungo terus menunjukkan komitmennya mendukung program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.

RM KPR BRI Muara Bungo, Mutahar Sy, mengatakan program KPR subsidi tersebut merupakan bentuk dukungan BRI terhadap program Presiden terkait pemenuhan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Alhamdulillah, ada program KPR subsidi BRI sebagai bank yang mendukung program Presiden untuk pemenuhan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Mutahar.

Ia menjelaskan, BRI Muara Bungo telah membuka pelayanan KPR subsidi bagi masyarakat dengan sejumlah kemudahan. Salah satunya suku bunga sebesar 5 persen selama tenor kredit.

Selain itu, BRI juga memberikan promo berupa bebas biaya asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Jangka waktu kredit maksimal mencapai 20 tahun.

“Untuk masyarakat berpenghasilan rendah bisa mengambil KPR subsidi dengan jangka waktu sampai 20 tahun. Wiraswasta maupun ASN juga dapat dilayani di BRI,” jelasnya.

Mutahar menyebut, pelayanan KPR subsidi di BRI Muara Bungo juga diupayakan berlangsung cepat.

Khusus nasabah yang menerima gaji melalui payroll BRI, proses keputusan kredit dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat.

Ia mengimbau masyarakat yang ingin memiliki rumah subsidi agar memanfaatkan layanan KPR subsidi melalui BRI Muara Bungo.

“Pelayanan kami cepat, apalagi yang payroll bisa satu hari sudah mendapatkan putusan. Pilihlah hunian yang terbaik dari segi kualitas yang baik dan lokasi sangat strategis sehingga rumah tersebut dapat memberikan kenyamanan saat ditempati,” pesannya.

Saat ini, BRI BO Muara Bungo juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah developer besar perumahan subsidi yang berada di Kabupaten Bungo

Kerja sama tersebut diharapkan untuk mempermudah masyarakat memilih rumah subsidi sesuai dengan harapan mereka yang bisa mereka beli melalui pembiayaan KPR BRI.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan bahan kimia penjernih air Sucolite di Perumda Tirta Mayang Kota Jambi kembali memunculkan persoalan mengenai hubungan kantor pusat dan cabang perusahaan peserta lelang.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jambi, Rabu 19 Agustus 2026 sore, Direktur PT Definite Hue of Solutions (DHS) Pusat, Henken Wong, mengaku tidak mengetahui aktivitas penjualan bahan kimia yang dilakukan DHS Cabang Palembang kepada Tirta Mayang.

Keterangan tersebut menjadi perhatian karena DHS Cabang Palembang merupakan perusahaan yang mengikuti proses pengadaan Sucolite dalam perkara yang tengah didudukkan di persidangan.

Di hadapan majelis hakim, Henken menyatakan PT DHS berdasarkan akta perusahaan bergerak di bidang aksesoris dan penjualan instrumen pabrik.

Menurut dia, perusahaan tersebut tidak lagi menjalankan kegiatan usaha alat kimia sejak 2017.

“Tidak bergerak di bidang alat kimia sejak 2017,” ujar Henken.

Ketika ditanya mengenai kerja sama DHS Cabang Palembang dengan PDAM Tirta Mayang dalam pengadaan Sucolite, Henken juga mengaku tidak mengetahuinya.

“Saya tidak tahu,” katanya.

Meski demikian, Henken mengakui adanya akta pernyataan tambahan yang berkaitan dengan penjualan bahan kimia. Dokumen tersebut dibuat pada 24 Maret 2022.

Keterangan itu kemudian dipertanyakan penasihat hukum terdakwa Rusdi Wahab, Aswandi.

Ia mempertanyakan bagaimana DHS Cabang Palembang dapat melakukan kerja sama pengadaan dengan Tirta Mayang apabila aktivitas tersebut tidak diketahui kantor pusat.

Henken menjelaskan, kantor pusat memberikan keleluasaan kepada cabang untuk menjalankan kerja sama dengan pihak lain sepanjang kegiatan tersebut menghasilkan keuntungan.

“Saya tidak pernah ikut campur dengan proses penjualan di DHS Cabang. Saya serahkan sepenuhnya jalannya perusahaan kepada cabang,” ungkapnya.

Usai persidangan, JPU Kukuh Prima mengatakan pihaknya sebenarnya memanggil enam saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan. Namun, hanya Henken yang hadir.

“Sebenarnya kita panggil ada enam, cuma yang bisa menyatakan hadir cuma satu. Yang lain tanpa keterangan,” kata Kukuh.

Menurut Kukuh, keterangan Henken penting untuk menjelaskan hubungan hukum dan operasional antara PT DHS Pusat dengan cabangnya di Palembang.

Dari kesaksian tersebut, JPU menemukan bahwa sejumlah aktivitas yang dilakukan cabang tidak diketahui pihak pusat.

Namun, secara struktur perusahaan, DHS Cabang Palembang tetap mengacu kepada PT DHS Pusat.

Persoalan lain yang menjadi perhatian JPU adalah bidang usaha perusahaan sebagaimana tercantum dalam dokumen perusahaan.

Kukuh mengatakan akta pendirian PT DHS Pusat tidak mencantumkan kegiatan usaha yang berkaitan dengan bahan kimia.

Bahkan, menurutnya, dokumen SIUP yang ada juga tidak menunjukkan kegiatan usaha bahan kimia penjernih air.

“Kegiatan tersebut baru muncul dalam perubahan akta pada 2022, sementara pengadaan Sucolite yang menjadi perkara sudah berlangsung sejak 2020,” jelas Kukuh.

Menurut JPU, kondisi tersebut semestinya menjadi perhatian dalam proses pengadaan. Namun, peserta lelang tersebut tetap dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Persoalan mengenai kesesuaian bidang usaha dengan pengadaan tersebut, kata Kukuh, menjadi salah satu bagian yang telah dimasukkan dalam dakwaan dan akan kembali dipertimbangkan ketika JPU menyusun tuntutan.

Penasihat hukum Rusdi Wahab memiliki tafsir berbeda atas kesaksian Henken.

Aswandi menilai keterangan Direktur PT DHS Pusat justru memperlihatkan adanya pemisahan kewenangan antara kantor pusat dan DHS Cabang Palembang dalam menjalankan operasional perusahaan.

“Untuk sidang hari ini, Dirut PT DHS Pusat yang dihadirkan sebagai saksi menyebut PT DHS pusat dan cabang terpisah. Apapun yang dilakukan DHS cabang tidak wajib melapor ke pusat, karena diberikan keleluasaan dan wewenang untuk melakukan kontrak,” ujar Aswandi.

Menurut dia, tidak terdapat kewajiban bagi DHS Cabang Palembang untuk menyetorkan keuntungan maupun fee kepada kantor pusat.

Pengelolaan karyawan, pembayaran gaji, hingga operasional perusahaan juga disebut berjalan secara terpisah.

Aswandi juga menanggapi persoalan perubahan akta perusahaan pada 2022.

Ia meyakini perubahan tersebut dilakukan atas dasar kewenangan dari kantor pusat, meskipun Henken dalam persidangan mengaku tidak mengetahui atau lupa mengenai proses perubahan tersebut.

“Kami meyakini perubahan akta pada tahun 2022 pasti ada kuasa dari saksi. Karena notaris pasti tidak akan memproses kalau tidak ada kuasa, meski saksi tadi bilang lupa,” katanya.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Mustazal Khomidi, Wahyu, menilai keterangan dalam persidangan justru memperkuat pembelaan terhadap kliennya.

Ia mempersoalkan pengadaan yang didakwakan kepada Mustazal pada 2021.

Menurut Wahyu, fakta persidangan yang muncul sejauh ini menunjukkan periode tersebut perlu dilihat lebih jauh.

“Hari ini terang, 2021 yang didakwakan saya anggap tidak layak, dan hari ini dibuktikan,” ujar Wahyu.

Tim penasihat hukum Mustazal juga menyatakan akan menelusuri proses pengadaan pada periode 2019 hingga 2020.

Mereka menyoroti adanya pengadaan yang disebut dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung kepada DHS.

“Kita menggali dari 2019 sampai 2020. Waktu itu ada PML yang langsung ditunjuk ke DHS dan membelinya di DKU. Dan ini jelas kriminalisasi,” tegas Wahyu.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan penasihat hukum terdakwa dan masih menjadi bagian dari pembelaan yang akan diuji melalui proses persidangan.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan bahan kimia penjernih air jenis Sucolite LA24HZ di Perumda Tirta Mayang Kota Jambi periode 2021 hingga 2023.

Berdasarkan audit yang digunakan penyidik, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp4,4 miliar.

Tiga terdakwa saat ini menjalani proses persidangan. Mereka adalah Hery Fitriadi, Manajer Pengadaan PDAM Tirta Mayang; Mustazal Khomidi, yang menjabat Direktur Teknik PDAM Tirta Mayang periode 2021-2026; serta Rusdi Wahab, Kepala Cabang PT DHS.

Para terdakwa didakwa melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkara tersebut masih bergulir di pengadilan. Kebenaran materiil atas seluruh dakwaan, termasuk persoalan kualifikasi perusahaan, kewenangan cabang, proses pengadaan, serta dugaan kerugian negara, akan ditentukan berdasarkan pembuktian di persidangan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Hubungan kerja sama Kota Jambi dengan Singapura mulai diarahkan pada program yang lebih konkret.

Selain penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), kerja sama tersebut dijadwalkan berlanjut melalui pelatihan dan dukungan perangkat drone pada September 2026.

Rencana itu disampaikan Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., usai menghadiri resepsi kenegaraan memperingati Hari Nasional Singapura ke-61 di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu 19 Agustus 2026 malam.

Maulana hadir dalam acara yang digelar Duta Besar Republik Singapura untuk Indonesia, Kwok Fook Seng, bersama Permanent Representative of Singapore to ASEAN, Gerard Ho.

Bagi Pemerintah Kota Jambi, pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi agenda diplomatik untuk menyampaikan ucapan selamat atas Hari Nasional Singapura.

Momentum itu sekaligus dimanfaatkan untuk menjaga kesinambungan kerja sama yang selama ini telah berjalan.

“Kami hadir untuk menyampaikan selamat dan meningkatkan kolaborasi serta kerja sama,” kata Maulana.

Salah satu bentuk kerja sama yang telah dirasakan Kota Jambi adalah peningkatan kapasitas ASN.

Pemerintah Kota Jambi sebelumnya mengikuti sejumlah program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang melibatkan Singapore Corporate Partnership.

Menurut Maulana, program tersebut memberi kesempatan bagi ASN di lingkungan Pemkot Jambi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai kegiatan pengembangan kapasitas.

“Melalui kegiatan ini banyak ASN kita yang dilatih dan ditingkatkan kemampuannya. Selain itu, masih banyak pelatihan lainnya yang telah kita ikuti,” ujarnya.

Namun, kerja sama itu tidak berhenti pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemkot Jambi menyebut akan ada kelanjutan program berupa pelatihan sekaligus dukungan drone yang direncanakan berlangsung September mendatang.

“Insyaallah pada bulan September ini kita akan mendapatkan pelatihan dan bantuan drone. Ini tentu menjadi bagian dari kerja sama yang terus kita bangun,” kata Maulana.

Rencana tersebut menjadi salah satu perkembangan konkret dari hubungan Kota Jambi dengan Singapura.

Meski demikian, pemerintah kota belum merinci jenis drone, jumlah perangkat, maupun penggunaan spesifik teknologi tersebut.

Maulana berharap kerja sama dengan Singapura dapat terus diperluas, tidak hanya dalam bentuk pelatihan aparatur.

Tetapi juga melalui berbagai inovasi yang pada akhirnya memberi dampak terhadap kualitas pelayanan publik di Kota Jambi.

Ia menilai kolaborasi antarpemerintah penting untuk membuka akses terhadap pengetahuan, teknologi, dan pengembangan kapasitas yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah.

“Kami berharap dengan kolaborasi yang kuat ini dapat memberikan manfaat bagi keduanya, baik Singapura maupun Kota Jambi,” ujarnya.

Kehadiran Maulana dalam resepsi tersebut berlangsung di tengah peringatan 61 tahun kemerdekaan Singapura.

Tahun ini, Singapura mengusung tema “Majulah Singapura, Go Beyond!”, yang membawa pesan tentang semangat untuk terus bergerak maju dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Bagi Kota Jambi, hubungan dengan Singapura kini tidak hanya ditempatkan sebagai hubungan antarpemerintah dalam konteks diplomasi.

Tetapi juga diarahkan pada kerja sama yang menghasilkan peningkatan kapasitas dan dukungan konkret bagi pemerintah daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Seekor sapi terjebak di dalam sumur selama belasan jam sebelum akhirnya berhasil diselamatkan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kota Jambi, Rabu 19 Agustus 2026 pagi.

Sapi milik warga bernama Mustopa itu terperosok ke dalam sumur di Jalan KH A Majid, RT 17, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, sejak Selasa 18 Agustus 2026 sekitar pukul 17.00 WIB.

Upaya penyelamatan sempat dilakukan pemilik bersama warga setempat. Namun, hingga sekitar pukul 03.00 WIB, sapi tersebut belum berhasil dikeluarkan dari sumur.

Karena kesulitan mengevakuasi dengan peralatan seadanya, pemilik kemudian meminta bantuan Damkartan Kota Jambi melalui layanan WhatsApp pada Rabu pagi.

Laporan tersebut diterima petugas sekitar pukul 07.52 WIB. Tak lama berselang, tujuh personel Regu 3 Pos Jamkose langsung menuju lokasi dan tiba sekitar pukul 08.15 WIB.

Petugas kemudian melakukan evakuasi dengan mempertimbangkan kondisi sapi serta kedalaman dan kondisi sumur.

Tali karmantel digunakan untuk mengikat bagian tanduk sapi sebelum proses penarikan dilakukan bersama warga.

Sekitar 30 menit kemudian, upaya tersebut membuahkan hasil. Sapi berhasil diangkat dari dalam sumur dalam kondisi selamat.

Kepala Damkartan Kota Jambi Mustari Affandy mengatakan, penanganan terhadap hewan yang mengalami kondisi darurat merupakan bagian dari pelayanan penyelamatan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurutnya, petugas tidak hanya bergerak ketika terjadi kebakaran.

juga dapat membantu masyarakat menghadapi situasi darurat lain, termasuk evakuasi hewan yang sulit dilakukan secara mandiri.

“Ketika masyarakat membutuhkan bantuan dalam kondisi seperti ini, petugas Damkartan siap membantu melakukan evakuasi. Yang paling utama tentu keselamatan warga, petugas, dan hewan yang kita selamatkan,” ujar Mustari.

Ia mengatakan, kondisi di lokasi membuat proses evakuasi harus dilakukan secara hati-hati.

Penggunaan peralatan yang tepat diperlukan agar sapi tidak mengalami cedera tambahan sekaligus menjaga keselamatan petugas dan warga yang ikut membantu.

“Untuk penanganan seperti ini harus dilakukan dengan hati-hati dan terukur. Kita tidak ingin hewan semakin cedera, dan petugas maupun warga yang membantu juga harus tetap aman,” katanya.

Mustari mengapresiasi upaya pemilik dan warga yang telah berusaha menyelamatkan sapi tersebut sebelum meminta bantuan petugas.

Ia sekaligus mengimbau masyarakat agar tidak memaksakan diri ketika menghadapi kondisi darurat yang membutuhkan peralatan atau teknik khusus.

Bantuan Damkartan dapat dimanfaatkan ketika proses evakuasi tidak memungkinkan dilakukan secara mandiri.

Dalam proses penyelamatan sapi tersebut, seluruh personel dilaporkan dalam kondisi aman tanpa mengalami cedera. Setelah tugas selesai, tim kembali ke pos sekitar pukul 09.21 WIB.

Mustari menegaskan, pelayanan Damkartan berpegang pada prinsip 5T, yakni terencana, terukur, terarah, terlayani dan tuntas.

“Jadi bukan hanya kebakaran, ketika ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan dalam kondisi darurat, kami akan berupaya memberikan pelayanan sesuai kemampuan dan prosedur,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penataan ulang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi mulai menjadi perhatian setelah sejumlah posisi pejabat dipastikan akan kosong.

Wali Kota Jambi, Maulana mengungkapkan Pemkot Jambi tengah menyiapkan pengisian sejumlah jabatan yang kosong, termasuk posisi strategis di tingkat eselon II dan III.

Maulana mengatakan, pengisian jabatan tidak akan dilakukan secara sporadis.

Sejumlah posisi yang kosong akan dikumpulkan terlebih dahulu sebelum proses pengisian dilakukan secara bertahap.

“Nanti kita kumpulkan dan akan dilakukan pengisian pada akhir tahun,” ujar Maulana.

Rencana tersebut muncul di tengah adanya sejumlah pejabat yang mengundurkan diri dari jabatan struktural serta pejabat yang akan memasuki masa pensiun.

Salah satu posisi yang menjadi sorotan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi yang sebelumnya dijabat Sugiyono.

Hingga kini, Maulana memastikan belum ada pejabat yang ditunjuk untuk menggantikan Sugiyono.

“Untuk Kadis Pendidikan, surat pengunduran dirinya belum disahkan oleh BKN. Jadi belum ada penunjukan khusus,” katanya.

Maulana mengungkapkan, penataan pejabat Pemkot Jambi akan cukup besar karena terdapat sejumlah jabatan yang akan ditinggalkan pejabatnya akibat memasuki masa pensiun.

Setidaknya terdapat sekitar enam jabatan eselon II yang diperkirakan kosong.

Selain itu, lebih dari 17 jabatan eselon III juga akan mengalami kekosongan karena pejabat yang menduduki posisi tersebut memasuki masa pensiun.

Kondisi tersebut membuat Pemkot Jambi harus menyiapkan skema pengisian jabatan secara terencana.

Maulana mengatakan, pemerintah tidak akan melakukan pelantikan setiap kali terdapat satu jabatan yang kosong.

Jabatan-jabatan tersebut akan dikonsolidasikan agar proses pengisian dapat dilakukan secara lebih efektif.

“Tidak bisa setiap waktu dilakukan pelantikan,” ujarnya.

Untuk jabatan eselon II, Maulana memastikan mekanisme pengisiannya akan dilakukan melalui seleksi terbuka sesuai ketentuan.

Sejumlah pejabat eselon II disebut akan memasuki masa pensiun pada Februari dan Maret mendatang. Posisi tersebut termasuk jabatan asisten dan staf ahli.

“Untuk eselon II yang pensiun Februari dan Maret, termasuk asisten dan staf ahli, akan dilakukan seleksi terbuka,” jelasnya.

Menurut Maulana, pengumpulan sejumlah jabatan yang akan kosong juga berkaitan dengan efisiensi proses seleksi.

Pemerintah akan mengatur pelaksanaan seleksi untuk beberapa posisi secara bersamaan.

“Kita kumpulkan terlebih dahulu karena biaya seleksinya sama,” katanya.

Proses penataan tersebut juga akan berkaitan dengan persiapan pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi.

Berbeda dengan eselon II, pengisian jabatan eselon III akan lebih mengedepankan kaderisasi dari internal organisasi.

Maulana menyebut, pejabat yang berada di bawah posisi yang kosong dan memenuhi persyaratan akan menjadi salah satu opsi untuk dipertimbangkan.

Skema tersebut membuka ruang bagi pejabat internal Pemkot Jambi untuk naik mengisi posisi yang ditinggalkan pejabat sebelumnya.

Dengan banyaknya posisi yang akan kosong, penataan jabatan ini berpotensi menjadi salah satu agenda besar Pemkot Jambi pada akhir tahun.

Sementara itu, khusus pengunduran diri Sugiyono dari jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Maulana kembali menegaskan bahwa prosesnya belum final secara administratif.

Ia menjelaskan Sugiyono dan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nanang Suryana memiliki latar belakang sebagai pejabat fungsional, yakni guru dan pengawas sekolah.

Keduanya memilih kembali ke jalur fungsional menjelang masa pensiun.

“Menjelang masa pensiun mereka memilih, apakah tetap di struktural atau kembali ke fungsional. Kalau memilih fungsional, jabatan itu dihidupkan kembali,” jelas Maulana.

Karena proses pengunduran diri Sugiyono belum disahkan BKN, Pemkot Jambi belum menetapkan penggantinya.

Dengan demikian, penataan pejabat yang disiapkan Pemkot Jambi tidak hanya menyangkut posisi Kadisdik, tetapi juga sejumlah jabatan lain yang akan kosong akibat pensiun.

Maulana memastikan seluruh proses pengisian akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pemerintah juga dituntut memastikan perubahan komposisi pejabat tidak mengganggu pelayanan publik maupun program pembangunan Kota Jambi.(*)