JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabut asap kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Thaha Jambi, Senin 5 Oktober 2026.

Dampaknya mulai terasa pada penerbangan sore. Dua pesawat dari Jakarta belum dapat mendarat sesuai jadwal karena jarak pandang di sekitar bandara kembali memburuk.

Super Air Jet IU 840 dan Citilink QG 966 masih berada di udara saat kondisi jarak pandang berubah-ubah.

Branch Communication Bandara Sultan Thaha Jambi, Ikhsan Pulungan, mengatakan Super Air Jet IU 840 dari Jakarta semula memiliki estimasi kedatangan pukul 16.15 WIB.

Namun, pesawat tersebut masih berputar di wilayah udara Jambi.

“Super Air Jet IU 840 dari Jakarta estimasi kedatangan pukul 16.15 WIB, masih berputar-putar di atas wilayah Jambi,” ujar Ikhsan.

Tak lama berselang, kondisi serupa juga terjadi pada Citilink QG 966 dari Jakarta.

Pesawat tersebut memiliki estimasi kedatangan pukul 16.45 WIB, tetapi masih berada di sekitar wilayah Sumatera Selatan.

“Citilink QG 966 dari Jakarta estimasi pukul 16.45 WIB, masih di atas wilayah Sumsel,” katanya.

Perubahan jarak pandang menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pergerakan penerbangan di Bandara Sultan Thaha.

Data pemantauan menunjukkan kondisi sempat membaik pada siang hingga sore awal.

Jarak pandang tercatat 1.100 meter pada pukul 10.00 WIB, kemudian meningkat menjadi 1.900 meter pada pukul 11.00 WIB.

Pada pukul 12.00 WIB, jarak pandang berada di angka 1.800 meter. Angka tersebut kemudian turun menjadi 1.600 meter pada pukul 13.00 WIB dan sedikit membaik menjadi 1.700 meter pada pukul 14.00 WIB.

Kondisi sempat mencapai 2.200 meter pada pukul 15.00 WIB.

Namun, perbaikan itu tidak bertahan lama.

Setengah jam kemudian, jarak pandang kembali merosot menjadi 1.100 meter. Pada pukul 16.00 WIB, angka tersebut kembali turun hingga 1.000 meter.

Fluktuasi inilah yang membuat kondisi operasional penerbangan harus terus menyesuaikan perkembangan di lapangan.

Gangguan akibat kondisi udara juga berdampak pada penerbangan Susi Air dengan rute menuju dan dari Kerinci.

Pihak bandara memastikan penerbangan tersebut dibatalkan atau cancelled.

Sementara penerbangan lainnya masih bergantung pada perkembangan jarak pandang dan kondisi operasional bandara.

Situasi tersebut menunjukkan dampak kabut asap tidak hanya menyentuh penerbangan yang hendak mendarat di Jambi, tetapi juga dapat memengaruhi konektivitas udara menuju wilayah lain di Provinsi Jambi.

Ikhsan mengatakan pihak Bandara Sultan Thaha terus memantau perubahan jarak pandang dan berkoordinasi dengan maskapai serta pihak terkait.

Menurutnya, perubahan kondisi dapat berlangsung cepat sehingga status penerbangan juga dapat berubah mengikuti situasi operasional.

Karena itu, penumpang diminta tidak hanya mengandalkan jadwal awal yang tercantum dalam tiket.

Mereka perlu mengecek informasi terbaru dari maskapai masing-masing sebelum berangkat menuju bandara.

“Kondisi jarak pandang yang fluktuatif terus kami pantau karena dapat memengaruhi operasional penerbangan, khususnya proses kedatangan dan keberangkatan pesawat,” kata Ikhsan.

Sebelumnya, kabut asap juga telah mengganggu sejumlah penerbangan di Bandara Sultan Thaha Jambi. Beberapa penerbangan mengalami penundaan hingga pengalihan ke bandara lain.

Dengan kondisi terbaru pada Senin sore, kelancaran penerbangan di Bandara Sultan Thaha masih sangat bergantung pada perubahan jarak pandang.

“Untuk update penerbangan akan terus kami sampaikan sesuai perkembangan kondisi di lapangan,” ujar Ikhsan.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Bungo mengeluarkan imbauan khusus dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Kabupaten Bungo tahun 2026.

Seluruh instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta di Kabupaten Bungo diimbau mengenakan pakaian adat daerah selama 12-19 Oktober 2026.

Untuk laki-laki, pakaian adat yang digunakan yakni Teluk Belango, sedangkan perempuan mengenakan Baju Kurung Tekuluk.

Imbauan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-61 Kabupaten Bungo yang tahun ini mengusung tema “Kreatif dan Berdaya Saing menuju Bungo Baru.”

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo, Taufik Hidayat mengatakan, imbauan tersebut diharapkan dapat membuat nuansa peringatan hari jadi daerah semakin terasa sekaligus memperkuat identitas budaya Bungo.

Penggunaan pakaian adat juga menjadi bagian dari upaya melibatkan berbagai unsur, tidak hanya pemerintah, dalam memeriahkan momentum hari jadi Kabupaten Bungo.

Periode penggunaan pakaian adat ditetapkan mulai 12 hingga 19 Oktober 2026.

Pemkab Bungo mengajak instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta pihak swasta ikut mengambil bagian dalam imbauan tersebut.

Dengan demikian, suasana peringatan HUT Bungo tidak hanya terlihat di lokasi kegiatan utama.

Tetapi juga di lingkungan perkantoran dan aktivitas masyarakat selama periode yang telah ditentukan.

Langkah tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkenalkan dan mempertahankan penggunaan pakaian adat daerah di tengah masyarakat.

Selain imbauan penggunaan pakaian adat, Pemkab Bungo telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan HUT ke-61.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan sejumlah lomba tradisional pada 13-14 Oktober 2026.

Sementara rangkaian utama akan berlangsung pada 18-24 Oktober 2026 dan dipusatkan di kawasan Ex MTQ Baru Muara Bungo.

Sejumlah kegiatan yang disiapkan meliputi pesta rakyat, pameran pembangunan, Festival Bujang Gadis, Festival Batik, bazar, pasar malam, food corner, hingga Pojok Ekonomi Kreatif.

Daya tarik lain dalam perayaan HUT ke-61 Bungo yakni penampilan grup band ibu kota Repvblik pada malam puncak hiburan.

Taufik Hidayat mengatakan, peringatan tahun ini juga direncanakan dihadiri langsung oleh Menteri Ekonomi Kreatif.

“Malam puncak hiburan akan dimeriahkan oleh penampilan grup band ternama ibu kota, Repvblik. Spesial pada peringatan HUT Bungo tahun ini, rencananya juga bakal dihadiri langsung oleh Menteri Ekonomi Kreatif,” ujar Taufik.

Pemkab Bungo mengajak masyarakat ikut menyemarakkan seluruh rangkaian peringatan HUT ke-61.

Namun, sebelum pesta rakyat dan panggung hiburan berlangsung, pemerintah daerah lebih dulu mengajak berbagai unsur masyarakat menghidupkan suasana hari jadi melalui identitas budaya.

Salah satunya dengan mengenakan Teluk Belango dan Baju Kurung Tekuluk selama periode 12-19 Oktober 2026.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabupaten Bungo bersiap menggelar pesta rakyat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 tahun 2026.

Perayaan tahun ini bakal berlangsung selama sepekan, mulai 18 hingga 24 Oktober 2026, dengan pusat kegiatan di kawasan Ex MTQ Baru Muara Bungo.

Yang paling ditunggu, malam puncak hiburan HUT Kabupaten Bungo ke-61 rencananya menghadirkan grup band ibu kota Repvblik.

Selain penampilan musik, Pemkab Bungo juga menyebut Menteri Ekonomi Kreatif direncanakan hadir dalam rangkaian peringatan HUT tahun ini.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo, Taufik Hidayat mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai agenda untuk menyemarakkan perayaan dengan mengusung tema “Kreatif dan Berdaya Saing menuju Bungo Baru.”

“Malam puncak hiburan akan dimeriahkan oleh penampilan grup band ternama ibu kota, Repvblik. Spesial pada peringatan HUT Bungo tahun ini, rencananya juga bakal dihadiri langsung oleh Menteri Ekonomi Kreatif,” ujar Taufik Hidayat.

Rangkaian HUT ke-61 Bungo tidak hanya berisi hiburan musik.

Pemkab Bungo menyiapkan sejumlah kegiatan yang memadukan hiburan, promosi pembangunan, budaya, serta pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.

Agenda tersebut meliputi:

• Pesta rakyat

• Pameran pembangunan

• Festival Bujang Gadis

• Festival Batik

• Bazar

• Pasar malam

• Food corner

• Pojok ekonomi kreatif

Beragam agenda tersebut akan dipusatkan di kawasan Ex MTQ Baru Muara Bungo sehingga masyarakat dapat menikmati berbagai kegiatan dalam satu kawasan.

Konsep tersebut sekaligus memperkuat tema HUT tahun ini yang menempatkan kreativitas dan daya saing sebagai bagian dari arah pembangunan Bungo.

Kemeriahan HUT Kabupaten Bungo bahkan dimulai sebelum rangkaian utama pada 18 Oktober.

Pemkab Bungo menjadwalkan berbagai lomba tradisional pada 13-14 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk ikut merayakan hari jadi daerah sekaligus menjaga keberadaan permainan dan tradisi lokal.

Tidak hanya masyarakat, pemerintah daerah juga mengajak instansi pemerintahan, BUMN, BUMD, dan sektor swasta ikut menyemarakkan peringatan HUT.

Ada pula imbauan khusus selama rangkaian peringatan HUT Bungo.

Pemkab Bungo mengajak seluruh instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta mengenakan pakaian adat daerah pada 12-19 Oktober 2026.

Untuk laki-laki, pakaian yang digunakan yakni Teluk Belango, sedangkan perempuan mengenakan Baju Kurung Tekuluk.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menonjolkan identitas budaya lokal dalam momentum hari jadi Kabupaten Bungo.

Dengan rangkaian acara yang memadukan budaya, hiburan, promosi pembangunan, dan ekonomi kreatif, Pemkab Bungo berharap HUT ke-61 dapat menjadi ruang kebersamaan sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Masyarakat Kabupaten Bungo dan daerah sekitar pun diimbau ikut hadir dan memeriahkan seluruh rangkaian acara yang telah disiapkan pemerintah daerah.

Perayaan HUT ke-61 ini diharapkan tidak hanya menjadi pesta tahunan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kebanggaan terhadap daerah serta mendorong Bungo semakin kreatif dan berdaya saing.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi resmi menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Provinsi Jambi.

Penyampaian tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi di Ruang Utama Sidang Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin 5 Oktober 2026.

Gubernur Jambi Al Haris hadir langsung menyampaikan Nota Keuangan sekaligus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027.

Dalam rancangan tersebut, belanja daerah Provinsi Jambi pada 2027 direncanakan mencapai Rp4,021 triliun, sementara pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp3,95 triliun.

Penyampaian nota keuangan ini menjadi langkah awal pembahasan RAPBD 2027 antara Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD sebelum anggaran ditetapkan menjadi APBD.

Al Haris menjelaskan, RAPBD 2027 disusun berdasarkan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Pemerintah daerah menyusun rancangan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi fiskal, kebutuhan pembangunan, mandatory spending, serta prinsip keberlanjutan anggaran.

Pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 ditargetkan sebesar Rp3,95 triliun, meningkat Rp195,06 miliar atau 5,19 persen dibandingkan APBD murni 2026.

Dari target tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp2,054 triliun atau 51,97 persen.

Pajak daerah menjadi kontributor terbesar dengan target sekitar Rp1,68 triliun.

Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat ditargetkan mencapai Rp1,89 triliun atau 47,97 persen, naik sekitar 5,08 persen.

Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sekitar Rp1,92 miliar. Pos tersebut menurun karena program hibah BioCF ISFL telah berakhir.

Dari sisi belanja, Pemprov Jambi merencanakan anggaran sebesar Rp4,021 triliun.

Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan alokasi sekitar Rp2,87 triliun atau 71,42 persen.

Kemudian belanja modal direncanakan sebesar Rp437,30 miliar atau 10,87 persen.

Pemprov Jambi juga menyiapkan belanja tidak terduga sebesar Rp31,73 miliar serta belanja transfer sekitar Rp680,15 miliar.

Dengan struktur pendapatan dan belanja tersebut, RAPBD 2027 mencatat defisit sekitar Rp68,45 miliar.

Pemerintah merencanakan defisit tersebut ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp68,60 miliar.

Di hadapan DPRD, Al Haris menegaskan penyusunan RAPBD 2027 tetap berada dalam kerangka efisiensi.

Menurutnya, meski target APBD mengalami kenaikan, kapasitas fiskal Provinsi Jambi saat ini masih terbatas dibandingkan periode ketika APBD daerah pernah berada di atas Rp5 triliun.

“Dengan catatan bahwa kita masih dalam kondisi efisiensi. Walaupun ada kenaikan sedikit APBD kami, tapi itu masih dalam konteks efisiensi. Karena dulu APBD kita sampai 5 triliun lebih, sekarang ini hanya 4 triliun,” kata Al Haris.

Karena itu, ia meminta jajaran OPD mengubah orientasi kerja. Pemerintah tidak ingin keberhasilan program hanya diukur dari seberapa besar anggaran terserap.

Al Haris mendorong OPD memastikan setiap program menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Ia juga meminta OPD lebih proaktif mencari sumber pembiayaan inovatif dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat.

Al Haris mengatakan, program yang masuk dalam RAPBD 2027 telah diselaraskan dengan arah pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jambi.

Dengan pendekatan tersebut, program yang masuk dalam APBD diharapkan tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari target pembangunan daerah.

“Sehingga setiap item, program-program yang ada di RPJMD kita itu bisa diwujudkan dalam rancangan APBD 2027,” ujarnya.

Menurut Al Haris, pembahasan bersama DPRD akan menjadi tahap penting untuk memastikan struktur anggaran tetap realistis sekaligus mampu menjawab kebutuhan pembangunan.

“Pada hari ini kami menyampaikan Nota Pengantar Rancangan APBD Murni 2027. Tentu kami mencoba untuk bagaimana memberikan usulan kepada Dewan, agar kiranya Dewan bisa membahas dengan tim anggaran kami bersama tim anggaran Dewan,” katanya.

Usai penyampaian dalam rapat paripurna, Al Haris menyerahkan secara simbolis buku Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz Fattah.

Penyerahan tersebut menandai dimulainya tahapan pembahasan RAPBD 2027 antara pihak eksekutif dan legislatif.

Al Haris berharap proses pembahasan berjalan optimal sehingga anggaran yang nantinya disepakati dapat dikelola secara efektif.

“Inilah yang akan kami coba atur bersama dengan Dewan, sehingga sedemikian rupa, sehingga tepat sasaran, terukur dan berdampak untuk masyarakat,” pungkasnya.

Selanjutnya, DPRD Provinsi Jambi akan membahas dokumen RAPBD tersebut bersama tim anggaran pemerintah daerah sebelum proses penetapan APBD Tahun Anggaran 2027.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris mengubah tekanan terhadap jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat Pemerintah Provinsi Jambi mulai mengajukan Rancangan APBD 2027 kepada DPRD.

Al Haris meminta OPD tidak lagi menjadikan tingginya serapan anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.

Menurutnya, setiap rupiah dalam APBD harus menghasilkan program yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan benar-benar memberi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Al Haris saat mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD (R-APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027, Senin 5 Oktober 2026.

“Penyusunan RAPBD 2027 berpedoman pada tiga kebijakan utama, yaitu pendapatan daerah untuk mendukung ruang gerak perekonomian, belanja yang berkualitas, produktif dan prioritas, serta pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko defisit,” ujar Al Haris.

Ia juga meminta seluruh OPD lebih kreatif mencari sumber pembiayaan alternatif dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat.

Menurut Al Haris, kondisi fiskal yang masih terbatas membuat pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan pola kerja konvensional.

Karena itu, inovasi menjadi salah satu kunci agar pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal pemerintah daerah belum sepenuhnya longgar.

Dalam Nota Keuangan yang disampaikan kepada DPRD, pendapatan daerah Provinsi Jambi pada RAPBD 2027 ditargetkan mencapai Rp3,95 triliun.

Target tersebut naik sekitar Rp195,06 miliar atau 5,19 persen dibandingkan APBD murni 2026.

Dari angka tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp2,054 triliun atau sekitar 51,97 persen dari total pendapatan.

Pajak daerah masih menjadi sumber terbesar PAD dengan target mencapai Rp1,68 triliun.

Sementara transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan mencapai Rp1,89 triliun atau 47,97 persen, meningkat 5,08 persen.

Adapun pendapatan lain-lain yang sah ditargetkan sekitar Rp1,92 miliar. Pos ini mengalami penurunan seiring berakhirnya program hibah BioCF ISFL.

Di sisi belanja, Pemprov Jambi merencanakan anggaran sebesar Rp4,021 triliun.

Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sekitar Rp2,87 triliun, belanja modal Rp437,30 miliar, belanja tidak terduga Rp31,73 miliar, serta belanja transfer Rp680,15 miliar.

RAPBD 2027 mencatat defisit sekitar Rp68,45 miliar. Pemerintah merencanakan penutup defisit tersebut melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sekitar Rp68,60 miliar.

Al Haris mengatakan RAPBD 2027 tetap bergerak dalam koridor efisiensi.

Meskipun terdapat kenaikan dibandingkan APBD murni 2026, kapasitas anggaran Provinsi Jambi saat ini masih jauh di bawah kondisi ketika APBD daerah pernah menembus lebih dari Rp5 triliun.

“Dengan catatan bahwa kita masih dalam kondisi efisiensi. Walaupun ada kenaikan sedikit APBD kami, tapi itu masih dalam konteks efisiensi. Karena dulu APBD kita sampai 5 triliun lebih, sekarang ini hanya 4 triliun,” katanya.

Kondisi tersebut, menurut Al Haris, menuntut OPD mengubah cara berpikir dalam menjalankan program pembangunan.

Pemerintah tidak cukup hanya memastikan anggaran terserap. Setiap program harus memiliki hasil yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Al Haris juga meminta OPD aktif mencari sumber pembiayaan inovatif, termasuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat.

Langkah tersebut dinilai penting agar keterbatasan APBD tidak menjadi penghambat pelaksanaan program prioritas daerah.

Al Haris memastikan program yang masuk dalam RAPBD 2027 tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi.

Dengan demikian, program yang memperoleh alokasi anggaran harus memiliki keterkaitan dengan target pembangunan daerah.

“Sehingga setiap item, program-program yang ada di RPJMD kita itu bisa diwujudkan dalam rancangan APBD 2027,” jelasnya.

Setelah nota keuangan disampaikan, pembahasan akan berlanjut bersama DPRD Provinsi Jambi.

Al Haris berharap pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah dan DPRD dapat menghasilkan APBD yang lebih terukur dan tepat sasaran.

“Inilah yang akan kami coba atur bersama dengan Dewan, sehingga sedemikian rupa, sehingga tepat sasaran, terukur dan berdampak untuk masyarakat,” tegasnya.

Pada rapat tersebut, Al Haris juga menyerahkan secara simbolis buku Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz Fattah.

Tahapan pembahasan RAPBD 2027 selanjutnya akan menjadi ruang bagi eksekutif dan legislatif untuk menguji kembali prioritas belanja, kemampuan fiskal, serta efektivitas program sebelum APBD ditetapkan.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Warga Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mengeluhkan dugaan aktivitas perjudian jenis togel yang disebut terjadi di sejumlah wilayah.

Masyarakat meminta Polres Tanjung Jabung Barat menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengecekan di lapangan.

Jika aparat menemukan adanya aktivitas yang memenuhi unsur tindak pidana, warga berharap penegakan hukum dilakukan sesuai ketentuan.

Informasi yang disampaikan warga menyebut dugaan aktivitas togel tersebut berada di beberapa lokasi, antara lain Desa Suban, Simpang Rambutan, Desa Panoban, hingga kawasan pusat Kecamatan Batang Asam.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, informasi tersebut masih berupa keluhan dan dugaan dari masyarakat.

Belum ada keterangan resmi dari Polres Tanjung Jabung Barat yang membenarkan adanya praktik perjudian di lokasi-lokasi tersebut.

Salah seorang warga Batang Asam, Abdul Somad, mengatakan keresahan masyarakat perlu mendapat perhatian aparat.

Menurutnya, apabila dugaan tersebut benar, kepolisian perlu mengambil langkah sesuai hukum agar aktivitas perjudian tidak berkembang di lingkungan masyarakat.

“Kalau memang ada aktivitas perjudian, kami berharap aparat segera turun dan melakukan penertiban. Masyarakat tentu ingin lingkungan tetap aman dan kondusif,” ujar Abdul Somad.

Ia menilai kepolisian perlu memverifikasi informasi yang berkembang di tengah masyarakat sebelum mengambil tindakan.

Bagi warga, langkah tersebut penting agar penanganan dilakukan berdasarkan fakta dan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Abdul Somad mengatakan, keresahan warga tidak hanya berkaitan dengan dugaan aktivitas perjudian, tetapi juga potensi dampak sosial apabila praktik tersebut benar-benar terjadi dan dibiarkan.

“Kami meminta kepolisian menindaklanjuti keresahan masyarakat. Jangan sampai aktivitas yang diduga perjudian semakin berkembang dan mengganggu lingkungan,” katanya.

Warga berharap Kapolres Tanjung Jabung Barat bersama jajaran dapat melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, termasuk menelusuri lokasi yang disebut masyarakat.

Jika penyelidikan menemukan bukti adanya tindak pidana, warga menyerahkan sepenuhnya proses penindakan kepada aparat penegak hukum.

Di tengah keresahan tersebut, masyarakat diharapkan tidak melakukan tindakan sendiri terhadap pihak yang dicurigai.

Warga dapat menyampaikan informasi kepada kepolisian agar aparat memiliki dasar untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah sesuai prosedur hukum.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Polres Tanjung Jabung Barat belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan aktivitas perjudian togel yang dikeluhkan warga Kecamatan Batang Asam.

Konfirmasi dari kepolisian menjadi penting untuk memastikan apakah informasi yang beredar tersebut telah masuk dalam penanganan aparat dan apakah terdapat temuan yang mengarah pada dugaan tindak pidana perjudian.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kabut asap masih memengaruhi aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Thaha Jambi, Senin 5 Oktober 2026.

Kondisi jarak pandang di kawasan bandara memang membaik dibanding pagi hari, namun masih berfluktuasi.

Branch Communication Bandara Sultan Thaha Jambi, Ikhsan Pulungan, mengatakan berdasarkan pemantauan terbaru, jarak pandang pada siang hari berada di atas 1.000 meter.

“Update jarak pandang di Bandara Sultan Thaha, pukul 10.00 WIB tercatat 1.100 meter, pukul 11.00 WIB 1.900 meter, pukul 12.00 WIB 1.800 meter, dan pukul 13.00 WIB 1.600 meter,” ujar Ikhsan.

Meski jarak pandang berangsur membaik, sejumlah penerbangan masih terdampak kondisi kabut asap.

Menurut Ikhsan, beberapa maskapai memilih menjadwalkan ulang keberangkatan ke sore hari dengan harapan kondisi cuaca dan jarak pandang membaik.

“Penerbangan yang terdampak masih sama, karena beberapa maskapai menjadwalkan ulang keberangkatan ke sore dengan harapan cuaca di sore nanti lebih baik,” katanya.

Selain penundaan penerbangan, terdapat penerbangan yang harus dialihkan atau diverted ke bandara lain.

Ikhsan menyampaikan, penerbangan Citilink QG 960 dari Jakarta (CGK) tidak mendarat di Bandara Sultan Thaha, melainkan dialihkan ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang (PLM).

“Citilink QG 960 dari Jakarta (CGK) diverted ke Palembang (PLM),” ujar Ikhsan.

Sebelumnya, kondisi kabut asap mulai mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Thaha sejak pagi.

Jarak pandang sempat berada di level rendah dan berfluktuasi cukup cepat. Pada pukul 06.00 WIB, jarak pandang tercatat 750 meter.

Kondisi kemudian membaik menjadi 900 meter pada pukul 06.30 WIB dan mencapai 1.100 meter pada pukul 07.00 WIB.

Namun, jarak pandang kembali turun menjadi 800 meter pada pukul 07.30 WIB dan mencapai titik terendah 600 meter pada pukul 08.00 WIB.

Setelah itu, jarak pandang kembali berubah-ubah.

Pada pukul 08.30 WIB tercatat 1.000 meter, kemudian 900 meter pada pukul 09.00 WIB dan 800 meter pada pukul 09.30 WIB.

Memasuki siang hari, kondisi berangsur membaik dengan jarak pandang mencapai 1.900 meter pada pukul 11.00 WIB, sebelum kembali turun menjadi 1.800 meter pada pukul 12.00 WIB dan 1.600 meter pada pukul 13.00 WIB.

Sebelumnya, sedikitnya delapan penerbangan tercatat terdampak kondisi kabut asap, terdiri dari empat penerbangan kedatangan dan empat penerbangan keberangkatan.

Penerbangan kedatangan yang terdampak antara lain Susi Air SI 7219 dari Dabo Singkep (SIQ), Citilink QG 960 dari Jakarta (CGK), Batik Air ID 6804 dari Jakarta (CGK), serta Garuda Indonesia GA 126 dari Jakarta (CGK).

Sementara penerbangan keberangkatan yang terdampak yakni Susi Air SI 7223 tujuan Kerinci (KRC), Citilink QG 961 tujuan Jakarta (CGK), Batik Air ID 6805 tujuan Jakarta (CGK), dan Garuda Indonesia GA 127 tujuan Jakarta (CGK).

Di tengah kondisi tersebut, dua penerbangan tetap berangkat pada pagi hari, yakni Batik Air ID 6807 tujuan Jakarta yang berangkat pukul 06.01 WIB dan Batik Air ID 6879 tujuan Kualanamu-Medan yang berangkat pukul 08.00 WIB.

Kedua penerbangan tersebut menggunakan pesawat ex-RON (Remain Over Night) atau pesawat yang bermalam di Bandara Sultan Thaha.

Pihak Bandara Sultan Thaha terus berkoordinasi dengan maskapai dan instansi terkait untuk memantau perkembangan kondisi jarak pandang serta dampaknya terhadap operasional penerbangan.

Penumpang juga diminta memantau status penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum menuju bandara, mengingat kondisi jarak pandang dapat berubah sewaktu-waktu.

Untuk informasi kebandarudaraan, pengguna jasa dapat menghubungi Contact Center Injourney Airports di nomor 172.

Kondisi kabut asap ini menjadi perhatian karena perubahan jarak pandang dapat memengaruhi proses kedatangan maupun keberangkatan pesawat di Bandara Sultan Thaha Jambi.

Pemerintah dan seluruh pihak terkait diharapkan terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang menjadi salah satu faktor memburuknya kondisi udara di wilayah Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kondisi kabut asap di Kota Jambi yang kian memburuk membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi mengimbau pemilik gedung bertingkat ikut membantu mengurangi dampak polusi udara.

Salah satu langkah yang didorong BPBD Kota Jambi adalah penggunaan water mist dari atas gedung.

Penyemprotan air dalam bentuk kabut halus tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi partikel polusi di sekitar kawasan gedung.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk mendorong hotel-hotel di Kota Jambi menggunakan water mist.

“Tadi saya sudah kontak juga dengan Ketua PHRI agar mengimbau hotel-hotel di Jambi membuat water mist dari atas gedung untuk minimal mengurangi polusi dari partikel-partikel akibat kebakaran hutan,” ujar Doni.

Doni mengatakan, penggunaan water mist dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pengelola gedung bertingkat.

Dengan demikian, upaya tersebut diharapkan memberikan dampak terhadap kualitas udara di lingkungan sekitar.

Menurutnya, tidak hanya hotel yang dapat berperan.

Pemilik gedung perkantoran dan bangunan bertingkat lainnya juga diharapkan mengambil langkah serupa.

“Boleh. Kami mengimbau kepada seluruh pemilik gedung, khususnya gedung-gedung bertingkat, agar melakukan water mist untuk mengurangi dampak polusi udara, minimal berdampak di wilayah sekitar gedung tersebut,” katanya.

Doni menyebut, sejumlah gedung di Kota Jambi juga menjadi bagian dari upaya penggunaan water mist, di antaranya Gedung Bank Jambi dan Kantor Wali Kota Jamb.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk membantu menghadapi dampak kabut asap, terutama ketika kualitas udara mengalami penurunan akibat asap kebakaran hutan dan lahan.

Penggunaan water mist juga tidak hanya dapat dilakukan saat kabut asap terjadi.

Sistem penyemprotan air tersebut dapat dimanfaatkan dalam kondisi normal sebagai salah satu upaya membantu mengendalikan debu dan partikel di sekitar gedung.

BPBD Kota Jambi menegaskan bahwa, penggunaan water mist merupakan salah satu langkah pendukung dan bukan satu-satunya solusi untuk menangani kabut asap.

Masyarakat tetap diimbau memperhatikan kondisi kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika polusi udara meningkat.

Penggunaan masker juga dianjurkan ketika masyarakat harus beraktivitas di luar rumah.

BPBD Kota Jambi berharap pengelola hotel, perkantoran, pusat kegiatan masyarakat, dan pemilik gedung bertingkat dapat berkolaborasi dalam mengurangi dampak polusi udara.

Dengan keterlibatan dunia usaha dan masyarakat, penanganan dampak kabut asap di Kota Jambi diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama.(*)