JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kemarau mulai menekan akses air bersih sebagian warga Kota Jambi.

Di sejumlah permukiman, debit sumur tanah menurun, sementara gangguan distribusi air turut membuat warga harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi itu menjadi perhatian Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly. Ia turun langsung ke kawasan Jalan Platur Utama RT 43 dan Perumahan Aura Bimantara RT 41, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Selasa 6 Oktober 2026.

Kemas datang bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, Direktur Utama Perumdam Tirta Mayang Arianto, serta jajaran OPD terkait untuk memantau penyaluran sekitar 12.000 liter air bersih kepada warga.

Namun, kedatangan Kemas tidak berhenti pada penyaluran air dari mobil tangki.

Ia memilih berdialog langsung dengan masyarakat untuk mengetahui persoalan yang mereka hadapi.

Sejumlah warga menyampaikan kondisi sumur yang mulai sulit menghasilkan air hingga gangguan distribusi pelayanan.

Bagi Kemas, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan air bersih tidak bisa dipandang hanya sebagai masalah teknis distribusi.

“Air bersih ini kebutuhan dasar. Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan air, pemerintah harus hadir,” kata Kemas.

Menurutnya, distribusi air melalui mobil tangki memang menjadi langkah cepat untuk membantu warga yang membutuhkan.

Namun, pemerintah juga perlu membenahi persoalan yang menyebabkan masyarakat kehilangan akses air secara berkelanjutan.

“Bantuan air harus terus kita lakukan untuk wilayah yang membutuhkan, tetapi pada saat yang sama persoalan sistem distribusinya juga harus kita benahi,” tegasnya.

12.000 Liter Air untuk Warga

Dalam penyaluran tersebut, sekitar 12.000 liter air bersih dibagikan kepada masyarakat di dua titik kawasan Kelurahan Simpang Tiga Sipin.

Kemas meminta wilayah yang paling terdampak menjadi prioritas.

Ia juga mendorong pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan sampai tingkat RT dan kelurahan agar distribusi air tidak berjalan secara umum tanpa melihat tingkat kebutuhan masing-masing wilayah.

Menurutnya, laporan dari lingkungan paling bawah dapat menjadi dasar pemerintah menentukan lokasi yang membutuhkan bantuan lebih cepat.

“Yang paling terdampak harus menjadi prioritas. Kita perlu mengetahui kebutuhan di tingkat RT dan kelurahan supaya bantuan bisa diberikan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Kota Jambi sendiri menghadapi persoalan kekeringan yang cukup serius.

Pemerintah Kota Jambi sebelumnya menetapkan Status Darurat Bencana Kekeringan pada 24 Agustus 2026 dan menyiapkan sejumlah langkah penanganan, termasuk distribusi air bersih menggunakan armada tangki.

Di sisi lain, persoalan warga tidak hanya berkaitan dengan kondisi sumur.

Gangguan pada sistem pelayanan Perumdam Tirta Mayang juga ikut memengaruhi kelancaran distribusi air bagi sebagian pelanggan.

Pemerintah kota menyebut gangguan booster menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pengaliran air.

Kondisi tersebut, menurut Kemas, membutuhkan penanganan bersama antara DPRD, pemerintah kota, Perumdam Tirta Mayang, serta perangkat wilayah.

“Kita harus duduk bersama. DPRD akan melihat apa yang menjadi persoalan di lapangan, pemerintah kota mengambil langkah penanganan, dan Perumdam juga harus memastikan pelayanan kepada masyarakat terus diperbaiki,” katanya.

Keluhan Warga Tak Boleh Berhenti sebagai Catatan

Kemas menilai kunjungan langsung ke permukiman menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD.

Ia ingin keluhan warga yang muncul saat kunjungan tidak berhenti sebagai catatan tanpa tindak lanjut.

“Apa yang disampaikan masyarakat hari ini harus menjadi catatan. Jangan sampai warga sudah menyampaikan keluhan, tetapi setelah itu tidak ada tindak lanjut. Kita ingin ada solusi yang nyata dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia mengapresiasi langkah Pemkot Jambi bersama Perumdam Tirta Mayang dan OPD terkait yang turun langsung mendistribusikan air.

Namun, Kemas menilai pemerintah tetap perlu memikirkan solusi yang lebih panjang.

Distribusi air menggunakan mobil tangki dapat menjadi respons darurat, tetapi kebutuhan air masyarakat membutuhkan sistem pelayanan yang mampu bertahan menghadapi kondisi kemarau.

“Kita apresiasi langkah cepat pemerintah. Tetapi pekerjaan kita belum selesai. Selama masih ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, maka kita harus terus mencari jalan keluarnya,” tegasnya.

Ia juga mendorong komunikasi yang lebih cepat antara masyarakat, perangkat RT dan kelurahan, pemerintah kota, serta Perumdam ketika terjadi gangguan pelayanan.

Bagi Kemas, keberadaan wakil rakyat tidak cukup hanya terlihat dalam ruang rapat.

Persoalan pelayanan publik perlu dilihat langsung dari lapangan agar kebijakan dan pengawasan DPRD sesuai dengan kondisi yang masyarakat alami.

“Kita ingin masyarakat tahu bahwa ketika mereka menghadapi persoalan, ada pemerintah dan DPRD yang hadir. Kita dengarkan keluhannya, kita kawal tindak lanjutnya, dan kita cari solusinya bersama,” pungkasnya.

Penyaluran 12.000 liter air menjadi bantuan langsung bagi warga yang menghadapi keterbatasan air di tengah kemarau.

Namun, bagi Kemas, persoalan utamanya jauh lebih besar: memastikan masyarakat memiliki akses air bersih yang aman, layak, dan berkelanjutan.

Sebab ketika mobil tangki meninggalkan lokasi, kebutuhan warga tidak ikut berhenti. Air bukan sekadar bantuan, melainkan kebutuhan hidup.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolresta Jambi Kombes Pol Ananto Herlambang turun langsung mengecek jajaran Polsek di wilayah hukumnya, Selasa 7 Oktober 2026.

Kunjungan tersebut menyasar Polsek Pasar Kota Jambi dan Polsek Jambi Timur.

Didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Kota Jambi Ny Vilia Ananto Herlambang serta sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polresta Jambi, Ananto memanfaatkan kunjungan itu untuk bertemu langsung dengan personel di tingkat Polsek.

Di Polsek Pasar, rombongan disambut Kapolsek Pasar, Kompol Ferry Siswara bersama unsur Forkopimcam Pasar Jambi dan jajaran personel.

Dari Polsek Pasar, kunjungan berlanjut ke Polsek Jambi Timur. Kapolsek Jambi Timur, AKP R. Deddy Wardana Gaos bersama personel menyambut kedatangan rombongan Kapolresta Jambi.

Bukan sekadar kunjungan seremonial, Ananto menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan sejumlah arahan terkait tugas kepolisian di tengah masyarakat.

Salah satu penekanannya yakni pelayanan publik. Ia meminta personel memberikan pelayanan secara cepat, profesional dan humanis sesuai semangat Polri Presisi.

Menurutnya, kualitas pelayanan di tingkat Polsek memiliki posisi penting karena personel berhadapan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan maupun penyelesaian persoalan keamanan.

Selain pelayanan, Ananto meminta personel memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas.

Setiap laporan dan keluhan warga, kata dia, perlu mendapat respons secara cepat dan tepat.

“Polsek adalah ujung tombak Polri. Berikan pelayanan terbaik, layani masyarakat dengan hati, dan tetap jaga kekompakan,” tegas Ananto.

Kapolresta Jambi juga mengingatkan pentingnya soliditas internal serta sinergi dengan TNI, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan berbagai unsur masyarakat.

Menurut arahan tersebut, koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah hukum masing-masing Polsek.

Ananto juga menyoroti lingkungan kerja personel. Ia meminta jajaran menjaga kebersihan dan kekompakan di lingkungan markas komando.

Ia ingin Polsek tidak hanya menjadi tempat kerja personel, tetapi juga menjadi ruang pelayanan yang nyaman bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Kapolresta Jambi turut mengingatkan personel agar menjaga netralitas, menghindari pelanggaran, dan mempertahankan nama baik institusi Polri.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bhayangkari Cabang Kota Jambi Ny Vilia Ananto Herlambang bertemu dengan anggota Bhayangkari Ranting Polsek Pasar dan Polsek Jambi Timur.

Vilia memberikan motivasi agar para anggota Bhayangkari terus mendukung tugas suami sekaligus aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Sementara itu, kunjungan kerja Kapolresta Jambi juga menjadi momentum untuk melihat secara langsung kesiapan personel serta kondisi sarana dan prasarana di tingkat Polsek.

Jajaran Polresta Jambi memastikan koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kegiatan kunjungan kerja di Polsek Pasar dan Polsek Jambi Timur berlangsung aman, tertib, dan dalam suasana kekeluargaan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID –  Kabut asap kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Thaha Jambi, Rabu 7 Oktober 2026.

Jarak pandang terus menurun sejak pagi dan mencapai 800 meter pada pukul 12.00 WIB.

Penurunan jarak pandang tersebut berdampak langsung terhadap sejumlah penerbangan dari dan menuju Jakarta.

Hingga tengah hari, sedikitnya 10 penerbangan tercatat mengalami penundaan atau perubahan jadwal akibat kondisi asap.

Data operasional Bandara Sultan Thaha menunjukkan jarak pandang masih berada di angka 1.500 meter pada pukul 06.00 WIB.

Kondisi kemudian memburuk menjadi 1.200 meter pada pukul 07.00 WIB.

Angka tersebut bertahan hingga pukul 09.00 WIB. Namun, jarak pandang kembali turun menjadi 1.000 meter pada pukul 10.00 WIB dan 11.00 WIB.

Memasuki pukul 12.00 WIB, jarak pandang hanya mencapai 800 meter.

Kondisi cuaca di Bandara Sultan Thaha didominasi fenomena asap atau smoke. Langit yang tertutup kabut juga membuat vertical visibility berada di sekitar 500 kaki.

Penerbangan dari Jakarta Terdampak

Gangguan terjadi pada sejumlah penerbangan kedatangan dari Jakarta.

Batik Air ID 6804 tujuan Jambi masih menunggu perbaikan jarak pandang. Penerbangan tersebut berstatus ditunda karena asap atau Delayed due to Haze.

Citilink QG 966 dari Jakarta juga mengalami penundaan dengan alasan yang sama.

Sementara itu, Citilink QG 960 mengalami perubahan waktu kedatangan atau retime menjadi pukul 13.10 WIB dan tetap berstatus ditunda karena asap.

Dua informasi penerbangan Garuda Indonesia GA 126 juga tercatat mengalami perubahan jadwal, masing-masing menjadi pukul 19.20 WIB dan 19.45 WIB.

Penerbangan dari Jambi Ikut Terganggu

Dampak kabut asap juga terasa pada penerbangan keberangkatan dari Bandara Sultan Thaha menuju Jakarta.

Batik Air ID 6805 dan Citilink QG 966 berstatus ditunda karena asap.

Citilink QG 961 mengalami perubahan jadwal keberangkatan menjadi pukul 13.40 WIB dan tercatat berstatus ditunda karena asap.

Sementara itu, Garuda Indonesia GA 127 mengalami perubahan jadwal menjadi pukul 20.05 WIB. Garuda Indonesia GA 129 dijadwalkan berangkat pada pukul 20.30 WIB.

Di tengah kondisi tersebut, Batik Air ID 6807 tujuan Jakarta masih dapat berangkat pada pukul 06.05 WIB. Saat penerbangan itu berangkat, jarak pandang berada di angka 1.500 meter.

Pesawat yang digunakan Batik Air ID 6807 merupakan pesawat Remain Over Night (RON), atau pesawat yang sebelumnya bermalam di Bandara Sultan Thaha.

Kondisi Diperkirakan Belum Banyak Berubah

Pihak Bandara Sultan Thaha menyebut fenomena asap masih menjadi kondisi cuaca dominan. Tidak ada perubahan cuaca signifikan yang diperkirakan dalam dua jam berikutnya.

Kondisi tersebut membuat perkembangan jarak pandang menjadi faktor penting bagi penerbangan selanjutnya.

Perubahan jadwal masih dapat terjadi apabila kondisi tidak memungkinkan bagi operasional penerbangan.

Tim operasional Bandara Sultan Thaha terus berkoordinasi dengan maskapai dan instansi terkait untuk menangani penumpang yang terdampak penundaan.

Pihak bandara juga memperbarui informasi jadwal kedatangan dan keberangkatan secara berkala mengikuti perkembangan kondisi di lapangan.

Calon penumpang diminta mengecek status penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum menuju bandara.

Untuk informasi kebandarudaraan, pengguna jasa dapat menghubungi Contact Center Injourney Airports melalui nomor 172.

Gangguan penerbangan tersebut menjadi salah satu dampak kabut asap yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.

Pihak Bandara Sultan Thaha berharap kondisi tersebut segera teratasi sehingga aktivitas penerbangan dan mobilitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, H M Syukur geram setelah menemukan persoalan kedisiplinan pegawai saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah ruang kerja di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Merangin, Rabu, 7 Oktober 2026.

Sidak tersebut dilakukan langsung di Kantor Bupati Merangin. H M Syukur menyambangi sejumlah bagian untuk melihat aktivitas pegawai sekaligus memastikan pelayanan pemerintahan berjalan selama jam kerja.

Dalam pengecekan itu, Bupati menyoroti keberadaan sejumlah pegawai yang dinilainya belum menunjukkan kedisiplinan waktu kerja.

Syukur bahkan mengungkapkan adanya pegawai yang setelah mengikuti apel pagi justru meninggalkan kantor.

Sebagian pegawai disebut keluar dengan alasan sarapan dan baru kembali beberapa jam kemudian.

“Sudah apel pagi terus balik. Ada yang langsung keluar sarapan, kemudian masuk kantornya sampai pukul 11.00 WIB,” ujar Syukur saat melakukan sidak.

Bupati Soroti Pegawai yang Keluar hingga Menjelang Apel Sore

Bukan hanya persoalan terlambat kembali ke ruang kerja, Syukur juga mengaku menemukan pola pegawai yang meninggalkan kantor setelah apel pagi dan baru kembali menjelang apel sore.

Temuan tersebut membuat Bupati kecewa. Menurutnya, pegawai yang bekerja di lingkungan Setda semestinya memberikan contoh kedisiplinan kepada aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pada organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

“Pegawai Setda benar-benar keterlaluan dan sama sekali tidak bisa menjadi contoh,” tegas Syukur.

Nada kecewa Bupati terlihat saat dirinya terus menyusuri ruangan kerja di lingkungan Setda sebelum kembali ke ruang kerjanya.

Syukur: Disiplin Jadi Kunci Pelayanan Pemerintahan

Syukur menegaskan kedisiplinan menjadi salah satu kunci utama dalam menjalankan pemerintahan.

Menurutnya, pegawai memiliki tanggung jawab untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan.

Karena itu, jam kerja tidak boleh dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif.

Bupati meminta seluruh pegawai mematuhi ketentuan jam kerja dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Ia juga menilai persoalan kedisiplinan di lingkungan Setda perlu mendapat perhatian karena Setda memiliki posisi strategis dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah.

“Pegawai harus disiplin dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Pelayanan pemerintahan kepada masyarakat tidak boleh terganggu karena persoalan kedisiplinan,” tegasnya.

Sidak Jadi Evaluasi Kedisiplinan

Sidak tersebut menjadi bagian dari evaluasi Bupati terhadap aktivitas pegawai di lingkungan Setda Merangin.

Melalui pemeriksaan langsung, pemerintah daerah ingin memastikan pegawai tetap berada di tempat kerja dan menjalankan tugas sesuai jam kerja yang telah ditetapkan.

Syukur berharap temuan dalam sidak tersebut menjadi perhatian bagi seluruh pegawai.

Ia menekankan bahwa, kedisiplinan bukan hanya soal hadir saat apel, tetapi juga menjalankan tugas secara konsisten hingga berakhirnya jam kerja.

Bupati juga mengingatkan pegawai Setda agar mampu menjadi contoh bagi perangkat daerah lainnya dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Merangin selanjutnya diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan pegawai sebagai tindak lanjut dari temuan sidak tersebut.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Sebanyak 98 kendaraan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi masuk dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD) yang akan dilelang secara terbuka.

Kendaraan tersebut terdiri atas mobil, kendaraan roda tiga, dan sepeda motor.

Seluruhnya ditawarkan dalam kondisi rusak berat dengan sistem penjualan as is where is, sehingga calon peserta perlu memeriksa kondisi fisik kendaraan sebelum mengajukan penawaran.

Puluhan kendaraan tersebut tidak dilelang secara individual. Pemkot Jambi mengelompokkannya ke dalam 24 lot dengan jumlah dan jenis kendaraan yang berbeda.

Jika seluruh nilai limit 24 lot digabungkan, nilainya mencapai sekitar Rp1,634 miliar. Sementara total uang jaminan yang harus disiapkan peserta mencapai sekitar Rp1,225 miliar.

Lot 23 Jadi yang Termahal

Dari 24 lot yang ditawarkan, Lot 23 memiliki nilai limit paling tinggi.

Lot tersebut berisi 10 kendaraan yang terdiri atas tujuh kendaraan roda empat dan tiga kendaraan roda dua.

Nilai limitnya mencapai Rp252,730 juta, dengan uang jaminan sebesar Rp189,547 juta.

Posisi berikutnya ditempati Lot 24. Lot ini juga berisi 10 kendaraan, terdiri atas tujuh kendaraan roda empat dan tiga kendaraan roda dua.

Nilai limit Lot 24 mencapai Rp123,516 juta, sedangkan uang jaminannya ditetapkan sebesar Rp92,637 juta.

Ada Lot dengan Limit Rp14 Jutaan

Sementara itu, peserta yang mencari lot dengan nilai limit paling rendah dapat melihat Lot 16.

Lot tersebut berisi empat kendaraan, yakni dua kendaraan roda tiga dan dua kendaraan roda dua.

Nilai limitnya ditetapkan sebesar Rp14,391 juta, dengan uang jaminan Rp10,739 juta.

Perbedaan nilai antar-lot cukup besar karena jenis, jumlah, dan kondisi kendaraan yang ditawarkan juga berbeda.

Ada Innova, Avanza hingga Motor

Kendaraan yang masuk dalam daftar lelang memiliki jenis dan merek yang beragam.

Untuk kendaraan roda empat, objek lelang antara lain mencakup Toyota Kijang Innova, Toyota Avanza, Mitsubishi, Isuzu, Daihatsu, Chevrolet, Suzuki, dan Nissan.

Sementara kendaraan roda dua dan roda tiga terdiri atas sejumlah merek, seperti Yamaha, Honda, Suzuki, Viar, Kaisar, dan Bajaj.

Seluruh objek lelang berada di Kantor Wali Kota Jambi, Jalan Jenderal Basuki Rachmat Nomor 1, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Kendaraan Dijual Apa Adanya

Kabid Aset BPKAD Kota Jambi, Lucky, mengingatkan calon peserta agar tidak hanya mempertimbangkan nilai limit ketika mengikuti lelang.

Menurutnya, kondisi setiap kendaraan harus menjadi perhatian karena seluruh objek ditawarkan dalam kondisi apa adanya.

“Karena kendaraan dilelang dalam kondisi apa adanya, kami mengimbau calon peserta untuk melihat langsung objek yang akan dilelang. Peserta juga harus memahami ketentuan dan persyaratan yang berlaku sebelum mengajukan penawaran,” kata Lucky.

Calon peserta yang mengikuti lelang juga perlu memahami bahwa kendaraan ditawarkan dengan kondisi as is where is.

Karena itu, pemeriksaan langsung terhadap kendaraan menjadi bagian penting sebelum menentukan penawaran.

Peserta yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang dianggap telah mengetahui dan menerima kondisi fisik objek sesuai keadaan saat lelang.

Penawaran Dilakukan Secara Online

Pemkot Jambi melaksanakan lelang melalui mekanisme open bidding secara online.

Lucky mengatakan, peserta yang berminat harus mencermati informasi setiap lot, termasuk nilai limit, uang jaminan, jenis kendaraan, serta kondisi objek.

Peserta juga wajib memenuhi persyaratan administrasi dan memastikan penyetoran uang jaminan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Lelang kendaraan tersebut menjadi bagian dari proses pengelolaan Barang Milik Daerah Pemkot Jambi.

Melalui mekanisme lelang terbuka, pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti proses penawaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Cek di sini DAFTAR KENDARAAN LELANG PEMKOT JAMBI OKTOBER 2026(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali menguat pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Harga emas Antam 1 gram kini mencapai Rp2.580.000, naik Rp10.000 dibandingkan harga sebelumnya Rp2.570.000 per gram.

Data harga tersebut mengacu pada laman resmi Logam Mulia yang dipantau di Jakarta pada pukul 09.05 WIB.

Kenaikan juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback emas Antam. Pada perdagangan hari ini, harga buyback berada di level Rp2.391.000 per gram.

Pergerakan harga emas batangan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan harga yang ditetapkan pada laman resmi Logam Mulia.

Harga Emas Antam Hari Ini

Bagi masyarakat yang ingin membeli emas Antam, harga berbeda sesuai berat pecahan.

Harga dasar emas Antam pada Rabu, 7 Oktober 2026 tercatat sebagai berikut:

• 0,5 gram: Rp1.340.000

• 1 gram: Rp2.580.000

• 2 gram: Rp5.100.000

• 3 gram: Rp7.625.000

• 5 gram: Rp12.675.000

• 10 gram: Rp25.295.000

• 25 gram: Rp63.112.000

• 50 gram: Rp126.145.000

• 100 gram: Rp252.212.000

• 250 gram: Rp630.265.000

• 500 gram: Rp1.260.320.000

• 1.000 gram: Rp2.520.600.000

Buyback Emas Antam dan Ketentuan Pajak

Selain harga jual, investor emas juga perlu memperhatikan ketentuan pajak ketika melakukan transaksi.

Untuk transaksi buyback dengan nilai lebih dari Rp10 juta, pembeli kembali akan dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 persen. Pajak tersebut langsung dipotong dari nilai transaksi buyback.

Sementara itu, pembelian emas Antam dikenakan PPh sebesar 0,25 persen dari harga dasar yang tercantum pada laman resmi Logam Mulia.

Dengan harga buyback Rp2.391.000 per gram, pemilik emas yang hendak menjual kembali emas Antam perlu memperhitungkan potongan pajak apabila nilai transaksinya melewati batas yang ditetapkan.

Harga Emas Antam Bisa Berubah

Harga emas Antam bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Karena itu, calon pembeli maupun investor yang hendak melakukan transaksi disarankan mengecek kembali harga terbaru sebelum membeli atau menjual emas.

Kenaikan Rp10.000 pada harga emas 1 gram hari ini membuat harga Antam kembali berada di level Rp2,58 juta per gram.

Perubahan harga tersebut menjadi informasi penting bagi masyarakat yang sedang mempertimbangkan waktu pembelian maupun penjualan emas sebagai instrumen investasi.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID — Persoalan pengelolaan aset pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Jambi menjadi perhatian dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027.

Pembahasan tersebut diikuti Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Pola Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Selasa, 6 Oktober 2026.

Forum tersebut secara khusus membahas pengawasan terhadap berbagai persoalan Barang Milik Daerah (BMD) serta aset BUMD yang berada di wilayah Provinsi Jambi.

Pertemuan melibatkan kepala daerah, sekretaris daerah, kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah, kepala kantor pertanahan, serta pimpinan Bank Pembangunan Daerah (Bank 9) se-Provinsi Jambi.

Dalam pembahasan tersebut, peserta menginventarisasi sejumlah persoalan dalam pengelolaan aset daerah.

Isu yang dibahas mencakup penataan, legalitas, pengamanan, hingga optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah daerah dan BUMD.

Persoalan aset menjadi penting karena pengelolaan yang tidak tertib dapat menghambat pemanfaatan aset untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah menilai pemerintah daerah perlu memastikan seluruh aset tercatat dan dikelola sesuai ketentuan.

Menurutnya, aset daerah bukan sekadar bagian dari administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembangunan daerah.

“Aset daerah merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Azhar.

Azhar berharap kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dapat menghasilkan inventarisasi persoalan aset secara lebih menyeluruh.

Menurutnya, persoalan aset di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, instansi pertanahan, hingga pengelola BUMD.

“Kita berharap melalui forum ini berbagai persoalan aset pemerintah daerah dan BUMD dapat dibahas secara komprehensif, sehingga ada langkah dan solusi yang tepat dalam penataan serta pengelolaan aset daerah ke depan,” katanya.

Selain aspek administrasi dan legalitas, optimalisasi aset juga menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan tersebut.

Pemanfaatan aset daerah secara tepat dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah.

Karena itu, penataan aset tidak hanya berkaitan dengan memastikan status kepemilikan, tetapi juga bagaimana aset yang dimiliki pemerintah dapat dikelola secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui forum bersama Komisi II DPR RI tersebut, pemerintah daerah di Provinsi Jambi diharapkan dapat memperoleh ruang untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi sekaligus mencari langkah penyelesaian secara bersama.

Pembahasan aset daerah dan BUMD selanjutnya diharapkan dapat mendorong pengelolaan yang lebih tertib, transparan, akuntabel, serta memiliki kepastian hukum.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kabupaten Sarolangun mendorong keterlibatan dunia usaha dalam menjawab sejumlah kebutuhan pembangunan masyarakat.

Salah satu yang menjadi perhatian yakni kondisi lahan Sekolah Rakyat yang dinilai rawan terdampak banjir.

Bupati Sarolangun, H. Hurmin, S.H., meminta perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut ikut mendukung upaya penimbunan dan peninggian lahan Sekolah Rakyat.

Permintaan itu disampaikan Hurmin saat memimpin Rapat Tindak Lanjut Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP/CSR) serta Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Sarolangun, Selasa, 6 Oktober 2026.

Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan perwakilan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sarolangun, unsur pimpinan daerah, serta sejumlah instansi terkait.

Hurmin mengatakan, keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha.

Karena itu, ia secara khusus meminta perusahaan membantu penimbunan dan peninggian lahan Sekolah Rakyat agar fasilitas tersebut tidak mudah terdampak banjir.

Menurut Hurmin, dukungan tersebut penting untuk memastikan fasilitas pendidikan dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

“Pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran, sehingga kolaborasi dengan dunia usaha sangat dibutuhkan. Kami berharap perusahaan dapat ikut membantu penimbunan dan peninggian lahan Sekolah Rakyat yang rawan terdampak banjir,” ujar Hurmin.

Ia berharap dukungan tersebut tidak hanya membantu menyelesaikan persoalan kondisi lahan, tetapi juga mempercepat optimalisasi fasilitas Sekolah Rakyat.

Dalam rapat tersebut, Hurmin juga mendorong perusahaan pertambangan, perkebunan, perbankan, maupun sektor usaha lainnya agar memperkuat kontribusi sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, program TSLP/CSR dan PPM perlu disusun secara terencana dan terukur sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami mengapresiasi kontribusi dunia usaha yang selama ini telah mendukung pembangunan daerah. Ke depan, komunikasi dan koordinasi perlu terus diperkuat agar program yang dilaksanakan perusahaan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah,” katanya.

Hurmin menekankan pentingnya keterbukaan dalam koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan.

Dengan komunikasi yang baik, program sosial perusahaan diharapkan dapat menghindari tumpang tindih sekaligus menyasar kebutuhan yang lebih mendesak.

Pemkab Sarolangun mengarahkan program TSLP/CSR dan PPM pada sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Bidang tersebut antara lain pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur dasar, penciptaan lapangan kerja, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hurmin mengatakan keterlibatan perusahaan di berbagai sektor tersebut dapat menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Program TSLP/CSR dan PPM perlu dilaksanakan secara terencana, terukur dan transparan. Yang terpenting, program tersebut harus memiliki manfaat nyata serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan Kabupaten Sarolangun,” ujar Hurmin.

Selain meminta dukungan untuk Sekolah Rakyat, pemerintah daerah juga mendorong agar sinergi antara perusahaan dan Pemkab Sarolangun terus diperkuat.

Menurut Hurmin, keberadaan perusahaan di daerah diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi dari sisi kegiatan usaha, tetapi juga ikut mengambil bagian dalam pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Pemerintah daerah berharap kolaborasi tersebut dapat mempercepat pembangunan berbagai sektor, terutama pada kebutuhan yang belum sepenuhnya dapat ditangani melalui APBD.

Hurmin menegaskan, pemerintah akan terus membuka ruang komunikasi dengan dunia usaha agar program TSLP/CSR dan PPM dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha harus terus dibangun. Dengan kolaborasi yang baik, berbagai kebutuhan masyarakat dapat ditangani bersama dan pembangunan di Kabupaten Sarolangun dapat berjalan lebih merata,” tutup Hurmin.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kabupaten Sarolangun memperkuat perencanaan pembangunan sektor kesehatan untuk 2027 melalui pendampingan Kementerian Kesehatan bersama Universitas Diponegoro (Undip).

Bupati Sarolangun H. Hurmin, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun, menerima Tim Pendamping Tata Kelola Program Kesehatan dari Kementerian Kesehatan dan Universitas Diponegoro dalam agenda silaturahmi sekaligus audiensi di Ruang Kerja Bupati Sarolangun, Selasa, 6 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut sekaligus menandai berakhirnya rangkaian pendampingan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2027.

Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas perencanaan program kesehatan daerah agar pelaksanaannya dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bupati Sarolangun, H. Hurmin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan dan Universitas Diponegoro yang telah memberikan pendampingan selama proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan.

Menurut Hurmin, dokumen perencanaan yang disusun melalui proses pendampingan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam memperkuat pembangunan sektor kesehatan Kabupaten Sarolangun pada 2027.

“Terima kasih kepada Kementerian Kesehatan dan Universitas Diponegoro atas kerja sama, bimbingan, dan pendampingan yang telah berjalan selama ini. Semoga hasil yang telah disusun bersama dapat bermanfaat, memperkuat perencanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sarolangun, dan pada akhirnya dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat,” ujar Hurmin.

Ia menegaskan bahwa perencanaan pembangunan kesehatan harus memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Karena itu, hasil penyusunan Renja diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kesehatan di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Pendamping Tata Kelola Program Kesehatan turut memaparkan hasil kegiatan pendampingan yang telah dilakukan.

Tim berharap Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2027 dapat dilaksanakan secara optimal dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Pendampingan yang melibatkan Kementerian Kesehatan dan Universitas Diponegoro juga diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan sektor kesehatan yang lebih terarah.

Bupati Hurmin menyambut baik hasil pendampingan tersebut dan berharap kerja sama lintas lembaga dapat terus berjalan.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya penting untuk memperkuat pembangunan kesehatan di Kabupaten Sarolangun.

“Kerja sama dan sinergi yang telah terbangun ini diharapkan dapat terus berlanjut. Pemerintah Kabupaten Sarolangun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan program yang direncanakan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Hurmin.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan 2027 diharapkan menjadi salah satu pijakan dalam mewujudkan program pembangunan kesehatan yang lebih efektif serta mendukung terwujudnya masyarakat Sarolangun yang sehat dan sejahtera.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kabupaten Kerinci terus mendorong peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan dan renovasi RSUD Kabupaten Kerinci.

Bupati Kerinci, Monadi, S.Sos., M.Si., meninjau langsung progres pembangunan rumah sakit tersebut sekaligus melakukan kunjungan pelayanan di RSUD Kabupaten Kerinci, Senin, 5 Oktober 2026.

Proyek yang masuk dalam program PHTC tersebut memiliki nilai pagu anggaran mencapai Rp137 miliar.

Pembangunan berdiri di atas lahan seluas sekitar 3,5 hektare dan dirancang untuk mendukung pengembangan RSUD Kabupaten Kerinci menjadi rumah sakit Tipe C.

Monadi mengatakan pembangunan RSUD menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah memperkuat fasilitas kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Karena itu, pemerintah daerah akan terus mendorong agar pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kerinci.

“Pembangunan RSUD Kabupaten Kerinci merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” sebutnya.

“Kami berharap proses pembangunan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan nantinya memberikan pelayanan yang semakin memadai,” ujar Monadi.

Monadi juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci untuk ikut mendukung dan mengawal proses pembangunan RSUD tersebut.

Ia menilai dukungan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan fasilitas publik berjalan secara baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga, mendukung dan mengawal pembangunan ini. Fasilitas kesehatan ini nantinya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, sehingga proses pembangunannya perlu mendapat dukungan dari semua pihak,” katanya.

Paket pekerjaan konstruksi fisik pembangunan dan renovasi RSUD Kabupaten Kerinci dikerjakan oleh PT PP Urban melalui Urban-Penta KSO.

Dengan pagu anggaran Rp137 miliar, proyek tersebut menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Kerinci dalam memperkuat infrastruktur pelayanan kesehatan.

Monadi menegaskan, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penyelesaian pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan. Yang menjadi tujuan utama adalah bagaimana masyarakat Kabupaten Kerinci dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik, memadai dan berkualitas,” ujarnya.

RSUD Kabupaten Kerinci dirancang dengan dukungan lahan sekitar 3,5 hektare. Pengembangan fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan di daerah.

Status sebagai rumah sakit Tipe C nantinya diharapkan semakin memperkuat kemampuan RSUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan kesehatan daerah.

Monadi berharap seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan lancar sehingga fasilitas tersebut segera memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita berharap pembangunan dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” sebutnya.

“Peningkatan fasilitas harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan, sehingga RSUD Kabupaten Kerinci benar-benar menjadi fasilitas kesehatan yang representatif bagi masyarakat,” kata Monadi.

Pemerintah Kabupaten Kerinci selanjutnya akan terus memantau proses pembangunan sekaligus mendorong peningkatan pelayanan di RSUD selama tahapan pembangunan berlangsung.(*)