JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris mengubah tekanan terhadap jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat Pemerintah Provinsi Jambi mulai mengajukan Rancangan APBD 2027 kepada DPRD.

Al Haris meminta OPD tidak lagi menjadikan tingginya serapan anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.

Menurutnya, setiap rupiah dalam APBD harus menghasilkan program yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan benar-benar memberi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Al Haris saat mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD (R-APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027, Senin 5 Oktober 2026.

“Penyusunan RAPBD 2027 berpedoman pada tiga kebijakan utama, yaitu pendapatan daerah untuk mendukung ruang gerak perekonomian, belanja yang berkualitas, produktif dan prioritas, serta pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko defisit,” ujar Al Haris.

Ia juga meminta seluruh OPD lebih kreatif mencari sumber pembiayaan alternatif dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat.

Menurut Al Haris, kondisi fiskal yang masih terbatas membuat pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan pola kerja konvensional.

Karena itu, inovasi menjadi salah satu kunci agar pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal pemerintah daerah belum sepenuhnya longgar.

Dalam Nota Keuangan yang disampaikan kepada DPRD, pendapatan daerah Provinsi Jambi pada RAPBD 2027 ditargetkan mencapai Rp3,95 triliun.

Target tersebut naik sekitar Rp195,06 miliar atau 5,19 persen dibandingkan APBD murni 2026.

Dari angka tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp2,054 triliun atau sekitar 51,97 persen dari total pendapatan.

Pajak daerah masih menjadi sumber terbesar PAD dengan target mencapai Rp1,68 triliun.

Sementara transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan mencapai Rp1,89 triliun atau 47,97 persen, meningkat 5,08 persen.

Adapun pendapatan lain-lain yang sah ditargetkan sekitar Rp1,92 miliar. Pos ini mengalami penurunan seiring berakhirnya program hibah BioCF ISFL.

Di sisi belanja, Pemprov Jambi merencanakan anggaran sebesar Rp4,021 triliun.

Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sekitar Rp2,87 triliun, belanja modal Rp437,30 miliar, belanja tidak terduga Rp31,73 miliar, serta belanja transfer Rp680,15 miliar.

RAPBD 2027 mencatat defisit sekitar Rp68,45 miliar. Pemerintah merencanakan penutup defisit tersebut melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sekitar Rp68,60 miliar.

Al Haris mengatakan RAPBD 2027 tetap bergerak dalam koridor efisiensi.

Meskipun terdapat kenaikan dibandingkan APBD murni 2026, kapasitas anggaran Provinsi Jambi saat ini masih jauh di bawah kondisi ketika APBD daerah pernah menembus lebih dari Rp5 triliun.

“Dengan catatan bahwa kita masih dalam kondisi efisiensi. Walaupun ada kenaikan sedikit APBD kami, tapi itu masih dalam konteks efisiensi. Karena dulu APBD kita sampai 5 triliun lebih, sekarang ini hanya 4 triliun,” katanya.

Kondisi tersebut, menurut Al Haris, menuntut OPD mengubah cara berpikir dalam menjalankan program pembangunan.

Pemerintah tidak cukup hanya memastikan anggaran terserap. Setiap program harus memiliki hasil yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Al Haris juga meminta OPD aktif mencari sumber pembiayaan inovatif, termasuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat.

Langkah tersebut dinilai penting agar keterbatasan APBD tidak menjadi penghambat pelaksanaan program prioritas daerah.

Al Haris memastikan program yang masuk dalam RAPBD 2027 tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi.

Dengan demikian, program yang memperoleh alokasi anggaran harus memiliki keterkaitan dengan target pembangunan daerah.

“Sehingga setiap item, program-program yang ada di RPJMD kita itu bisa diwujudkan dalam rancangan APBD 2027,” jelasnya.

Setelah nota keuangan disampaikan, pembahasan akan berlanjut bersama DPRD Provinsi Jambi.

Al Haris berharap pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah dan DPRD dapat menghasilkan APBD yang lebih terukur dan tepat sasaran.

“Inilah yang akan kami coba atur bersama dengan Dewan, sehingga sedemikian rupa, sehingga tepat sasaran, terukur dan berdampak untuk masyarakat,” tegasnya.

Pada rapat tersebut, Al Haris juga menyerahkan secara simbolis buku Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz Fattah.

Tahapan pembahasan RAPBD 2027 selanjutnya akan menjadi ruang bagi eksekutif dan legislatif untuk menguji kembali prioritas belanja, kemampuan fiskal, serta efektivitas program sebelum APBD ditetapkan.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Warga Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mengeluhkan dugaan aktivitas perjudian jenis togel yang disebut terjadi di sejumlah wilayah.

Masyarakat meminta Polres Tanjung Jabung Barat menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengecekan di lapangan.

Jika aparat menemukan adanya aktivitas yang memenuhi unsur tindak pidana, warga berharap penegakan hukum dilakukan sesuai ketentuan.

Informasi yang disampaikan warga menyebut dugaan aktivitas togel tersebut berada di beberapa lokasi, antara lain Desa Suban, Simpang Rambutan, Desa Panoban, hingga kawasan pusat Kecamatan Batang Asam.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, informasi tersebut masih berupa keluhan dan dugaan dari masyarakat.

Belum ada keterangan resmi dari Polres Tanjung Jabung Barat yang membenarkan adanya praktik perjudian di lokasi-lokasi tersebut.

Salah seorang warga Batang Asam, Abdul Somad, mengatakan keresahan masyarakat perlu mendapat perhatian aparat.

Menurutnya, apabila dugaan tersebut benar, kepolisian perlu mengambil langkah sesuai hukum agar aktivitas perjudian tidak berkembang di lingkungan masyarakat.

“Kalau memang ada aktivitas perjudian, kami berharap aparat segera turun dan melakukan penertiban. Masyarakat tentu ingin lingkungan tetap aman dan kondusif,” ujar Abdul Somad.

Ia menilai kepolisian perlu memverifikasi informasi yang berkembang di tengah masyarakat sebelum mengambil tindakan.

Bagi warga, langkah tersebut penting agar penanganan dilakukan berdasarkan fakta dan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Abdul Somad mengatakan, keresahan warga tidak hanya berkaitan dengan dugaan aktivitas perjudian, tetapi juga potensi dampak sosial apabila praktik tersebut benar-benar terjadi dan dibiarkan.

“Kami meminta kepolisian menindaklanjuti keresahan masyarakat. Jangan sampai aktivitas yang diduga perjudian semakin berkembang dan mengganggu lingkungan,” katanya.

Warga berharap Kapolres Tanjung Jabung Barat bersama jajaran dapat melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, termasuk menelusuri lokasi yang disebut masyarakat.

Jika penyelidikan menemukan bukti adanya tindak pidana, warga menyerahkan sepenuhnya proses penindakan kepada aparat penegak hukum.

Di tengah keresahan tersebut, masyarakat diharapkan tidak melakukan tindakan sendiri terhadap pihak yang dicurigai.

Warga dapat menyampaikan informasi kepada kepolisian agar aparat memiliki dasar untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah sesuai prosedur hukum.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Polres Tanjung Jabung Barat belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan aktivitas perjudian togel yang dikeluhkan warga Kecamatan Batang Asam.

Konfirmasi dari kepolisian menjadi penting untuk memastikan apakah informasi yang beredar tersebut telah masuk dalam penanganan aparat dan apakah terdapat temuan yang mengarah pada dugaan tindak pidana perjudian.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kabut asap masih memengaruhi aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Thaha Jambi, Senin 5 Oktober 2026.

Kondisi jarak pandang di kawasan bandara memang membaik dibanding pagi hari, namun masih berfluktuasi.

Branch Communication Bandara Sultan Thaha Jambi, Ikhsan Pulungan, mengatakan berdasarkan pemantauan terbaru, jarak pandang pada siang hari berada di atas 1.000 meter.

“Update jarak pandang di Bandara Sultan Thaha, pukul 10.00 WIB tercatat 1.100 meter, pukul 11.00 WIB 1.900 meter, pukul 12.00 WIB 1.800 meter, dan pukul 13.00 WIB 1.600 meter,” ujar Ikhsan.

Meski jarak pandang berangsur membaik, sejumlah penerbangan masih terdampak kondisi kabut asap.

Menurut Ikhsan, beberapa maskapai memilih menjadwalkan ulang keberangkatan ke sore hari dengan harapan kondisi cuaca dan jarak pandang membaik.

“Penerbangan yang terdampak masih sama, karena beberapa maskapai menjadwalkan ulang keberangkatan ke sore dengan harapan cuaca di sore nanti lebih baik,” katanya.

Selain penundaan penerbangan, terdapat penerbangan yang harus dialihkan atau diverted ke bandara lain.

Ikhsan menyampaikan, penerbangan Citilink QG 960 dari Jakarta (CGK) tidak mendarat di Bandara Sultan Thaha, melainkan dialihkan ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang (PLM).

“Citilink QG 960 dari Jakarta (CGK) diverted ke Palembang (PLM),” ujar Ikhsan.

Sebelumnya, kondisi kabut asap mulai mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Thaha sejak pagi.

Jarak pandang sempat berada di level rendah dan berfluktuasi cukup cepat. Pada pukul 06.00 WIB, jarak pandang tercatat 750 meter.

Kondisi kemudian membaik menjadi 900 meter pada pukul 06.30 WIB dan mencapai 1.100 meter pada pukul 07.00 WIB.

Namun, jarak pandang kembali turun menjadi 800 meter pada pukul 07.30 WIB dan mencapai titik terendah 600 meter pada pukul 08.00 WIB.

Setelah itu, jarak pandang kembali berubah-ubah.

Pada pukul 08.30 WIB tercatat 1.000 meter, kemudian 900 meter pada pukul 09.00 WIB dan 800 meter pada pukul 09.30 WIB.

Memasuki siang hari, kondisi berangsur membaik dengan jarak pandang mencapai 1.900 meter pada pukul 11.00 WIB, sebelum kembali turun menjadi 1.800 meter pada pukul 12.00 WIB dan 1.600 meter pada pukul 13.00 WIB.

Sebelumnya, sedikitnya delapan penerbangan tercatat terdampak kondisi kabut asap, terdiri dari empat penerbangan kedatangan dan empat penerbangan keberangkatan.

Penerbangan kedatangan yang terdampak antara lain Susi Air SI 7219 dari Dabo Singkep (SIQ), Citilink QG 960 dari Jakarta (CGK), Batik Air ID 6804 dari Jakarta (CGK), serta Garuda Indonesia GA 126 dari Jakarta (CGK).

Sementara penerbangan keberangkatan yang terdampak yakni Susi Air SI 7223 tujuan Kerinci (KRC), Citilink QG 961 tujuan Jakarta (CGK), Batik Air ID 6805 tujuan Jakarta (CGK), dan Garuda Indonesia GA 127 tujuan Jakarta (CGK).

Di tengah kondisi tersebut, dua penerbangan tetap berangkat pada pagi hari, yakni Batik Air ID 6807 tujuan Jakarta yang berangkat pukul 06.01 WIB dan Batik Air ID 6879 tujuan Kualanamu-Medan yang berangkat pukul 08.00 WIB.

Kedua penerbangan tersebut menggunakan pesawat ex-RON (Remain Over Night) atau pesawat yang bermalam di Bandara Sultan Thaha.

Pihak Bandara Sultan Thaha terus berkoordinasi dengan maskapai dan instansi terkait untuk memantau perkembangan kondisi jarak pandang serta dampaknya terhadap operasional penerbangan.

Penumpang juga diminta memantau status penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum menuju bandara, mengingat kondisi jarak pandang dapat berubah sewaktu-waktu.

Untuk informasi kebandarudaraan, pengguna jasa dapat menghubungi Contact Center Injourney Airports di nomor 172.

Kondisi kabut asap ini menjadi perhatian karena perubahan jarak pandang dapat memengaruhi proses kedatangan maupun keberangkatan pesawat di Bandara Sultan Thaha Jambi.

Pemerintah dan seluruh pihak terkait diharapkan terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang menjadi salah satu faktor memburuknya kondisi udara di wilayah Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kondisi kabut asap di Kota Jambi yang kian memburuk membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi mengimbau pemilik gedung bertingkat ikut membantu mengurangi dampak polusi udara.

Salah satu langkah yang didorong BPBD Kota Jambi adalah penggunaan water mist dari atas gedung.

Penyemprotan air dalam bentuk kabut halus tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi partikel polusi di sekitar kawasan gedung.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk mendorong hotel-hotel di Kota Jambi menggunakan water mist.

“Tadi saya sudah kontak juga dengan Ketua PHRI agar mengimbau hotel-hotel di Jambi membuat water mist dari atas gedung untuk minimal mengurangi polusi dari partikel-partikel akibat kebakaran hutan,” ujar Doni.

Doni mengatakan, penggunaan water mist dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pengelola gedung bertingkat.

Dengan demikian, upaya tersebut diharapkan memberikan dampak terhadap kualitas udara di lingkungan sekitar.

Menurutnya, tidak hanya hotel yang dapat berperan.

Pemilik gedung perkantoran dan bangunan bertingkat lainnya juga diharapkan mengambil langkah serupa.

“Boleh. Kami mengimbau kepada seluruh pemilik gedung, khususnya gedung-gedung bertingkat, agar melakukan water mist untuk mengurangi dampak polusi udara, minimal berdampak di wilayah sekitar gedung tersebut,” katanya.

Doni menyebut, sejumlah gedung di Kota Jambi juga menjadi bagian dari upaya penggunaan water mist, di antaranya Gedung Bank Jambi dan Kantor Wali Kota Jamb.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk membantu menghadapi dampak kabut asap, terutama ketika kualitas udara mengalami penurunan akibat asap kebakaran hutan dan lahan.

Penggunaan water mist juga tidak hanya dapat dilakukan saat kabut asap terjadi.

Sistem penyemprotan air tersebut dapat dimanfaatkan dalam kondisi normal sebagai salah satu upaya membantu mengendalikan debu dan partikel di sekitar gedung.

BPBD Kota Jambi menegaskan bahwa, penggunaan water mist merupakan salah satu langkah pendukung dan bukan satu-satunya solusi untuk menangani kabut asap.

Masyarakat tetap diimbau memperhatikan kondisi kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika polusi udara meningkat.

Penggunaan masker juga dianjurkan ketika masyarakat harus beraktivitas di luar rumah.

BPBD Kota Jambi berharap pengelola hotel, perkantoran, pusat kegiatan masyarakat, dan pemilik gedung bertingkat dapat berkolaborasi dalam mengurangi dampak polusi udara.

Dengan keterlibatan dunia usaha dan masyarakat, penanganan dampak kabut asap di Kota Jambi diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP Ade Candra melakukan pengecekan langsung ke sejumlah bagian di lingkungan Markas Komando (Mako) Polres Tanjab Timur.

Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana, hingga kesiapan personel tetap dalam kondisi optimal saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Ade Candra didampingi Wakapolres Tanjab Timur Kompol Muhammad Ridha dan sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Tanjab Timur.

Pimpinan Polres Tanjab Timur mengecek sejumlah ruang di lingkungan Mako, termasuk area pelayanan masyarakat, ruang kerja, fasilitas pendukung, serta kondisi sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas kepolisian.

“Pengecekan tersebut menjadi bagian dari pengawasan internal untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sebagaimana mestinya,” kata Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP Ade Candra.

“Selain kondisi fasilitas, kesiapan personel juga menjadi perhatian. ,” timpalnya.

Polisi dituntut tidak hanya hadir ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang cepat, tertib, dan responsif kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana bagi pimpinan untuk melihat langsung kondisi lingkungan kerja dan mengidentifikasi bagian yang membutuhkan pembenahan.

Kebersihan, kenyamanan, kedisiplinan, kesiapsiagaan, serta kelayakan fasilitas menjadi bagian dari aspek yang diperhatikan dalam pengecekan.

Polres Tanjab Timur menempatkan pengecekan internal sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelaksanaan tugas.

Melalui pemeriksaan secara rutin, pimpinan dapat memastikan fasilitas pendukung tetap berfungsi dan personel memahami tanggung jawabnya masing-masing.

Langkah tersebut juga berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik.

“Ruang pelayanan yang memadai dan personel yang siap bertugas menjadi bagian penting ketika masyarakat datang untuk memperoleh bantuan maupun layanan kepolisian,” jelasnya.

Kapolres Ade Candra menegaskan pentingnya memastikan seluruh unsur pendukung berada dalam kondisi siap, sehingga pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan secara optimal.

Pengecekan Mako ini pun tidak hanya berfokus pada kondisi fisik fasilitas, tetapi juga menjadi bentuk pengawasan terhadap kesiapan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Tanjab Timur.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Batang Hari mulai memperkuat langkah menuju daerah yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, khususnya komunitas Tuli.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Pemkab Batang Hari bersama Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (Pusbisindo) dan DPC Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) Kabupaten Batang Hari, Minggu 4 Oktober 2026.

Pertemuan ini tidak hanya membahas keberadaan komunitas Tuli, tetapi juga menyoroti kebutuhan mereka terhadap akses pelayanan publik, pendidikan, informasi, dan komunikasi yang setara.

Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, H. Muhamad Rifa’i, S.P., M.E. mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik kolaborasi dengan Pusbisindo dan GERKATIN.

Menurutnya, warga Tuli memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan informasi dari pemerintah.

“Pemkab Batang Hari berkomitmen untuk terus mendorong kesetaraan. Bahasa Isyarat adalah jembatan komunikasi, dan kita harus memastikan tidak ada warga Batang Hari yang tertinggal, termasuk saudara-saudara kita Tuna Rungu,” ujarnya.

Ketua Pusbisindo, Yoga Prawira menekankan pentingnya pengakuan sekaligus pembelajaran Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) bagi masyarakat.

Menurut Yoga, BISINDO memiliki posisi penting bagi komunitas Tuli karena digunakan sebagai bahasa ibu oleh banyak warga Tuli di Indonesia.

Karena itu, pemahaman bahasa isyarat tidak hanya dibutuhkan oleh komunitas Tuli.

Lingkungan pemerintahan dan masyarakat juga perlu memiliki kemampuan komunikasi yang lebih inklusif agar akses terhadap layanan publik tidak terhambat persoalan komunikasi.

Isu tersebut menjadi semakin penting ketika warga Tuli berhadapan dengan layanan pemerintahan, fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun kebutuhan memperoleh informasi.

Ketua DPC GERKATIN Kabupaten Batang Hari, Pratiwi Hani, berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada komitmen dan diskusi.

Ia mendorong lahirnya program konkret yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, serta pemberdayaan penyandang Tuli di Kabupaten Batang Hari.

Harapan tersebut sejalan dengan tujuan GERKATIN sebagai organisasi yang memperjuangkan kesetaraan hak dan kesejahteraan warga Tuli di Indonesia.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, Pusbisindo, dan GERKATIN, kebutuhan komunitas Tuli di Batang Hari diharapkan dapat masuk lebih kuat dalam agenda pembangunan daerah.

Langkah berikutnya menjadi penting untuk memastikan komitmen tersebut diterjemahkan dalam bentuk program yang bisa dirasakan langsung, terutama pada akses pelayanan publik, pendidikan, informasi, dan pemberdayaan.

Bagi Kabupaten Batang Hari, pembangunan daerah yang inklusif bukan hanya soal menyediakan fasilitas, tetapi juga memastikan seluruh warga dapat berkomunikasi, memperoleh layanan, dan berpartisipasi tanpa hambatan.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Sungai Penuh menggerakkan jajaran aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu balita yang mengalami stunting melalui Gerakan 3S Serentak, Senin 5 Oktober 2026.

Gerakan tersebut mengajak jajaran Pemkot Sungai Penuh mengumpulkan sebutir telur, segenggam beras, dan Rp1.000.

Bantuan yang terkumpul nantinya akan diberikan kepada balita stunting yang membutuhkan perhatian khusus.

Aksi tersebut berlangsung setelah Apel Gabungan ASN Pemkot Sungai Penuh di Lapangan Kantor Wali Kota Sungai Penuh.

Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, yang juga menjabat Ketua Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPPS) Kota Sungai Penuh, turut mengikuti Gerakan 3S bersama jajaran pemerintah daerah.

Gerakan ini tidak sekadar mengumpulkan bahan pangan dan uang.

Pemkot Sungai Penuh menjadikannya sebagai bentuk gotong royong untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak sekaligus memperkuat upaya penanganan stunting di daerah.

Hasil pengumpulan Gerakan 3S akan didistribusikan kepada balita stunting yang membutuhkan perhatian khusus.

Skema tersebut menempatkan pemenuhan kebutuhan gizi sebagai salah satu bagian dari upaya percepatan penurunan stunting.

Dengan melibatkan jajaran pemerintah daerah, Pemkot Sungai Penuh ingin membangun kepedulian bersama bahwa penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah.

Gerakan tersebut juga mendorong keterlibatan aparatur dalam mendukung program pemerintah yang menyasar kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Azhar Hamzah hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama jajaran Pemkot Sungai Penuh.

Sejumlah pejabat turut mengikuti Gerakan 3S, mulai dari staf ahli wali kota, para asisten Sekda, kepala perangkat daerah, Direktur RSUD Mayjen H.A. Thalib, TP PKK Kota Sungai Penuh, pejabat struktural dan fungsional, hingga seluruh ASN di lingkungan Pemkot Sungai Penuh.

Keterlibatan lintas perangkat daerah tersebut memperlihatkan bahwa Pemkot Sungai Penuh ingin menjadikan pencegahan stunting sebagai gerakan bersama.

Bagi pemerintah daerah, dukungan pangan dan gizi menjadi bagian penting dalam memberikan perhatian kepada anak-anak yang membutuhkan intervensi khusus.

Melalui Gerakan 3S Serentak, Pemkot Sungai Penuh mendorong semangat gotong royong sekaligus memperkuat kepedulian terhadap balita stunting.

Gerakan ini diharapkan dapat ikut mendukung terwujudnya generasi Sungai Penuh yang lebih sehat sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di daerah.(*)