JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kabut asap masih memengaruhi aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Thaha Jambi, Senin 5 Oktober 2026.

Kondisi jarak pandang di kawasan bandara memang membaik dibanding pagi hari, namun masih berfluktuasi.

Branch Communication Bandara Sultan Thaha Jambi, Ikhsan Pulungan, mengatakan berdasarkan pemantauan terbaru, jarak pandang pada siang hari berada di atas 1.000 meter.

“Update jarak pandang di Bandara Sultan Thaha, pukul 10.00 WIB tercatat 1.100 meter, pukul 11.00 WIB 1.900 meter, pukul 12.00 WIB 1.800 meter, dan pukul 13.00 WIB 1.600 meter,” ujar Ikhsan.

Meski jarak pandang berangsur membaik, sejumlah penerbangan masih terdampak kondisi kabut asap.

Menurut Ikhsan, beberapa maskapai memilih menjadwalkan ulang keberangkatan ke sore hari dengan harapan kondisi cuaca dan jarak pandang membaik.

“Penerbangan yang terdampak masih sama, karena beberapa maskapai menjadwalkan ulang keberangkatan ke sore dengan harapan cuaca di sore nanti lebih baik,” katanya.

Selain penundaan penerbangan, terdapat penerbangan yang harus dialihkan atau diverted ke bandara lain.

Ikhsan menyampaikan, penerbangan Citilink QG 960 dari Jakarta (CGK) tidak mendarat di Bandara Sultan Thaha, melainkan dialihkan ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang (PLM).

“Citilink QG 960 dari Jakarta (CGK) diverted ke Palembang (PLM),” ujar Ikhsan.

Sebelumnya, kondisi kabut asap mulai mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Thaha sejak pagi.

Jarak pandang sempat berada di level rendah dan berfluktuasi cukup cepat. Pada pukul 06.00 WIB, jarak pandang tercatat 750 meter.

Kondisi kemudian membaik menjadi 900 meter pada pukul 06.30 WIB dan mencapai 1.100 meter pada pukul 07.00 WIB.

Namun, jarak pandang kembali turun menjadi 800 meter pada pukul 07.30 WIB dan mencapai titik terendah 600 meter pada pukul 08.00 WIB.

Setelah itu, jarak pandang kembali berubah-ubah.

Pada pukul 08.30 WIB tercatat 1.000 meter, kemudian 900 meter pada pukul 09.00 WIB dan 800 meter pada pukul 09.30 WIB.

Memasuki siang hari, kondisi berangsur membaik dengan jarak pandang mencapai 1.900 meter pada pukul 11.00 WIB, sebelum kembali turun menjadi 1.800 meter pada pukul 12.00 WIB dan 1.600 meter pada pukul 13.00 WIB.

Sebelumnya, sedikitnya delapan penerbangan tercatat terdampak kondisi kabut asap, terdiri dari empat penerbangan kedatangan dan empat penerbangan keberangkatan.

Penerbangan kedatangan yang terdampak antara lain Susi Air SI 7219 dari Dabo Singkep (SIQ), Citilink QG 960 dari Jakarta (CGK), Batik Air ID 6804 dari Jakarta (CGK), serta Garuda Indonesia GA 126 dari Jakarta (CGK).

Sementara penerbangan keberangkatan yang terdampak yakni Susi Air SI 7223 tujuan Kerinci (KRC), Citilink QG 961 tujuan Jakarta (CGK), Batik Air ID 6805 tujuan Jakarta (CGK), dan Garuda Indonesia GA 127 tujuan Jakarta (CGK).

Di tengah kondisi tersebut, dua penerbangan tetap berangkat pada pagi hari, yakni Batik Air ID 6807 tujuan Jakarta yang berangkat pukul 06.01 WIB dan Batik Air ID 6879 tujuan Kualanamu-Medan yang berangkat pukul 08.00 WIB.

Kedua penerbangan tersebut menggunakan pesawat ex-RON (Remain Over Night) atau pesawat yang bermalam di Bandara Sultan Thaha.

Pihak Bandara Sultan Thaha terus berkoordinasi dengan maskapai dan instansi terkait untuk memantau perkembangan kondisi jarak pandang serta dampaknya terhadap operasional penerbangan.

Penumpang juga diminta memantau status penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum menuju bandara, mengingat kondisi jarak pandang dapat berubah sewaktu-waktu.

Untuk informasi kebandarudaraan, pengguna jasa dapat menghubungi Contact Center Injourney Airports di nomor 172.

Kondisi kabut asap ini menjadi perhatian karena perubahan jarak pandang dapat memengaruhi proses kedatangan maupun keberangkatan pesawat di Bandara Sultan Thaha Jambi.

Pemerintah dan seluruh pihak terkait diharapkan terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang menjadi salah satu faktor memburuknya kondisi udara di wilayah Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kondisi kabut asap di Kota Jambi yang kian memburuk membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi mengimbau pemilik gedung bertingkat ikut membantu mengurangi dampak polusi udara.

Salah satu langkah yang didorong BPBD Kota Jambi adalah penggunaan water mist dari atas gedung.

Penyemprotan air dalam bentuk kabut halus tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi partikel polusi di sekitar kawasan gedung.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk mendorong hotel-hotel di Kota Jambi menggunakan water mist.

“Tadi saya sudah kontak juga dengan Ketua PHRI agar mengimbau hotel-hotel di Jambi membuat water mist dari atas gedung untuk minimal mengurangi polusi dari partikel-partikel akibat kebakaran hutan,” ujar Doni.

Doni mengatakan, penggunaan water mist dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pengelola gedung bertingkat.

Dengan demikian, upaya tersebut diharapkan memberikan dampak terhadap kualitas udara di lingkungan sekitar.

Menurutnya, tidak hanya hotel yang dapat berperan.

Pemilik gedung perkantoran dan bangunan bertingkat lainnya juga diharapkan mengambil langkah serupa.

“Boleh. Kami mengimbau kepada seluruh pemilik gedung, khususnya gedung-gedung bertingkat, agar melakukan water mist untuk mengurangi dampak polusi udara, minimal berdampak di wilayah sekitar gedung tersebut,” katanya.

Doni menyebut, sejumlah gedung di Kota Jambi juga menjadi bagian dari upaya penggunaan water mist, di antaranya Gedung Bank Jambi dan Kantor Wali Kota Jamb.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk membantu menghadapi dampak kabut asap, terutama ketika kualitas udara mengalami penurunan akibat asap kebakaran hutan dan lahan.

Penggunaan water mist juga tidak hanya dapat dilakukan saat kabut asap terjadi.

Sistem penyemprotan air tersebut dapat dimanfaatkan dalam kondisi normal sebagai salah satu upaya membantu mengendalikan debu dan partikel di sekitar gedung.

BPBD Kota Jambi menegaskan bahwa, penggunaan water mist merupakan salah satu langkah pendukung dan bukan satu-satunya solusi untuk menangani kabut asap.

Masyarakat tetap diimbau memperhatikan kondisi kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika polusi udara meningkat.

Penggunaan masker juga dianjurkan ketika masyarakat harus beraktivitas di luar rumah.

BPBD Kota Jambi berharap pengelola hotel, perkantoran, pusat kegiatan masyarakat, dan pemilik gedung bertingkat dapat berkolaborasi dalam mengurangi dampak polusi udara.

Dengan keterlibatan dunia usaha dan masyarakat, penanganan dampak kabut asap di Kota Jambi diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP Ade Candra melakukan pengecekan langsung ke sejumlah bagian di lingkungan Markas Komando (Mako) Polres Tanjab Timur.

Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana, hingga kesiapan personel tetap dalam kondisi optimal saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Ade Candra didampingi Wakapolres Tanjab Timur Kompol Muhammad Ridha dan sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Tanjab Timur.

Pimpinan Polres Tanjab Timur mengecek sejumlah ruang di lingkungan Mako, termasuk area pelayanan masyarakat, ruang kerja, fasilitas pendukung, serta kondisi sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas kepolisian.

“Pengecekan tersebut menjadi bagian dari pengawasan internal untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sebagaimana mestinya,” kata Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP Ade Candra.

“Selain kondisi fasilitas, kesiapan personel juga menjadi perhatian. ,” timpalnya.

Polisi dituntut tidak hanya hadir ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang cepat, tertib, dan responsif kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana bagi pimpinan untuk melihat langsung kondisi lingkungan kerja dan mengidentifikasi bagian yang membutuhkan pembenahan.

Kebersihan, kenyamanan, kedisiplinan, kesiapsiagaan, serta kelayakan fasilitas menjadi bagian dari aspek yang diperhatikan dalam pengecekan.

Polres Tanjab Timur menempatkan pengecekan internal sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelaksanaan tugas.

Melalui pemeriksaan secara rutin, pimpinan dapat memastikan fasilitas pendukung tetap berfungsi dan personel memahami tanggung jawabnya masing-masing.

Langkah tersebut juga berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik.

“Ruang pelayanan yang memadai dan personel yang siap bertugas menjadi bagian penting ketika masyarakat datang untuk memperoleh bantuan maupun layanan kepolisian,” jelasnya.

Kapolres Ade Candra menegaskan pentingnya memastikan seluruh unsur pendukung berada dalam kondisi siap, sehingga pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan secara optimal.

Pengecekan Mako ini pun tidak hanya berfokus pada kondisi fisik fasilitas, tetapi juga menjadi bentuk pengawasan terhadap kesiapan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Tanjab Timur.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Batang Hari mulai memperkuat langkah menuju daerah yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, khususnya komunitas Tuli.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Pemkab Batang Hari bersama Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (Pusbisindo) dan DPC Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) Kabupaten Batang Hari, Minggu 4 Oktober 2026.

Pertemuan ini tidak hanya membahas keberadaan komunitas Tuli, tetapi juga menyoroti kebutuhan mereka terhadap akses pelayanan publik, pendidikan, informasi, dan komunikasi yang setara.

Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, H. Muhamad Rifa’i, S.P., M.E. mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik kolaborasi dengan Pusbisindo dan GERKATIN.

Menurutnya, warga Tuli memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan informasi dari pemerintah.

“Pemkab Batang Hari berkomitmen untuk terus mendorong kesetaraan. Bahasa Isyarat adalah jembatan komunikasi, dan kita harus memastikan tidak ada warga Batang Hari yang tertinggal, termasuk saudara-saudara kita Tuna Rungu,” ujarnya.

Ketua Pusbisindo, Yoga Prawira menekankan pentingnya pengakuan sekaligus pembelajaran Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) bagi masyarakat.

Menurut Yoga, BISINDO memiliki posisi penting bagi komunitas Tuli karena digunakan sebagai bahasa ibu oleh banyak warga Tuli di Indonesia.

Karena itu, pemahaman bahasa isyarat tidak hanya dibutuhkan oleh komunitas Tuli.

Lingkungan pemerintahan dan masyarakat juga perlu memiliki kemampuan komunikasi yang lebih inklusif agar akses terhadap layanan publik tidak terhambat persoalan komunikasi.

Isu tersebut menjadi semakin penting ketika warga Tuli berhadapan dengan layanan pemerintahan, fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun kebutuhan memperoleh informasi.

Ketua DPC GERKATIN Kabupaten Batang Hari, Pratiwi Hani, berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada komitmen dan diskusi.

Ia mendorong lahirnya program konkret yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, serta pemberdayaan penyandang Tuli di Kabupaten Batang Hari.

Harapan tersebut sejalan dengan tujuan GERKATIN sebagai organisasi yang memperjuangkan kesetaraan hak dan kesejahteraan warga Tuli di Indonesia.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, Pusbisindo, dan GERKATIN, kebutuhan komunitas Tuli di Batang Hari diharapkan dapat masuk lebih kuat dalam agenda pembangunan daerah.

Langkah berikutnya menjadi penting untuk memastikan komitmen tersebut diterjemahkan dalam bentuk program yang bisa dirasakan langsung, terutama pada akses pelayanan publik, pendidikan, informasi, dan pemberdayaan.

Bagi Kabupaten Batang Hari, pembangunan daerah yang inklusif bukan hanya soal menyediakan fasilitas, tetapi juga memastikan seluruh warga dapat berkomunikasi, memperoleh layanan, dan berpartisipasi tanpa hambatan.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Sungai Penuh menggerakkan jajaran aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu balita yang mengalami stunting melalui Gerakan 3S Serentak, Senin 5 Oktober 2026.

Gerakan tersebut mengajak jajaran Pemkot Sungai Penuh mengumpulkan sebutir telur, segenggam beras, dan Rp1.000.

Bantuan yang terkumpul nantinya akan diberikan kepada balita stunting yang membutuhkan perhatian khusus.

Aksi tersebut berlangsung setelah Apel Gabungan ASN Pemkot Sungai Penuh di Lapangan Kantor Wali Kota Sungai Penuh.

Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, yang juga menjabat Ketua Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPPS) Kota Sungai Penuh, turut mengikuti Gerakan 3S bersama jajaran pemerintah daerah.

Gerakan ini tidak sekadar mengumpulkan bahan pangan dan uang.

Pemkot Sungai Penuh menjadikannya sebagai bentuk gotong royong untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak sekaligus memperkuat upaya penanganan stunting di daerah.

Hasil pengumpulan Gerakan 3S akan didistribusikan kepada balita stunting yang membutuhkan perhatian khusus.

Skema tersebut menempatkan pemenuhan kebutuhan gizi sebagai salah satu bagian dari upaya percepatan penurunan stunting.

Dengan melibatkan jajaran pemerintah daerah, Pemkot Sungai Penuh ingin membangun kepedulian bersama bahwa penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah.

Gerakan tersebut juga mendorong keterlibatan aparatur dalam mendukung program pemerintah yang menyasar kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Azhar Hamzah hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama jajaran Pemkot Sungai Penuh.

Sejumlah pejabat turut mengikuti Gerakan 3S, mulai dari staf ahli wali kota, para asisten Sekda, kepala perangkat daerah, Direktur RSUD Mayjen H.A. Thalib, TP PKK Kota Sungai Penuh, pejabat struktural dan fungsional, hingga seluruh ASN di lingkungan Pemkot Sungai Penuh.

Keterlibatan lintas perangkat daerah tersebut memperlihatkan bahwa Pemkot Sungai Penuh ingin menjadikan pencegahan stunting sebagai gerakan bersama.

Bagi pemerintah daerah, dukungan pangan dan gizi menjadi bagian penting dalam memberikan perhatian kepada anak-anak yang membutuhkan intervensi khusus.

Melalui Gerakan 3S Serentak, Pemkot Sungai Penuh mendorong semangat gotong royong sekaligus memperkuat kepedulian terhadap balita stunting.

Gerakan ini diharapkan dapat ikut mendukung terwujudnya generasi Sungai Penuh yang lebih sehat sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di daerah.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Harga sejumlah bahan pangan di Kabupaten Merangin mulai menekan inflasi daerah.

Cabai merah keriting menembus Rp65.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah mencapai Rp80.000 per kilogram di Pasar Baru Bangko.

Kenaikan harga tersebut ikut mendorong perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Merangin sebesar 2,41 persen pada pekan pertama Oktober 2026.

Data Pemkab Merangin menunjukkan cabai merah menjadi komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap kenaikan IPH, yakni mencapai 2,044. Setelah itu, beras memberikan andil 0,26 dan cabai rawit sebesar 0,118.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Merangin.

Pemkab bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kini memperketat pemantauan harga, pasokan, dan distribusi bahan pangan.

Langkah itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dari Ruang Merangin Planning Center (MPC) Bappeda Merangin, Senin 5 Oktober 2026.

Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Merangin Zulhifni dan diikuti unsur Forkopimda, pimpinan cabang Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah dan pejabat teknis Pemkab Merangin.

Pantauan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin di Pasar Baru Bangko pada 5 Oktober 2026 menunjukkan tekanan harga tidak hanya terjadi pada cabai.

Daging sapi tercatat naik menjadi Rp150.000 per kilogram, sementara beras kualitas premium mencapai Rp17.000 per kilogram.

Di tengah kenaikan tersebut, harga beras SPHP Bulog masih bertahan pada Rp12.000 per kilogram sesuai ketetapan.

Bagi pemerintah daerah, kondisi ini membuat pengawasan rantai pasok menjadi penting.

Kenaikan harga komoditas pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan barang, tetapi juga kelancaran distribusi hingga pasar.

Sekda Merangin, Zulhifni mengatakan Pemkab bersama TPID akan terus memantau pergerakan harga bahan pokok di sejumlah pasar.

“Pemkab Merangin bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan seluruh stakeholder akan terus memantau pergerakan harga bahan pokok. Kita ingin memastikan pasokan pangan tetap aman dan distribusi lancar, terutama terhadap komoditas yang saat ini mengalami kenaikan seperti cabai dan daging,” ujar Zulhifni.

Pemkab Merangin menilai pengendalian inflasi membutuhkan kerja lintas sektor.

Pemerintah tidak hanya memantau harga di pasar, tetapi juga memastikan pasokan tersedia dan jalur distribusi tetap berjalan.

Pengawasan tersebut akan menyasar Pasar Baru Bangko maupun pasar tradisional di sejumlah kecamatan.

Langkah ini menjadi penting terutama untuk komoditas yang mengalami kenaikan tajam seperti cabai merah, cabai rawit, daging sapi, dan beras premium.

Selain persoalan harga pangan, Rakor juga membahas dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan terhadap harga barang.

Kenaikan biaya distribusi berpotensi memengaruhi harga komoditas di tingkat konsumen.

Karena itu, Pemkab Merangin memasukkan aspek transportasi dan distribusi dalam evaluasi pengendalian inflasi daerah.

Rakor tidak hanya membahas inflasi. Pemerintah daerah juga membahas persiapan teknis verifikasi dan penilaian kesesuaian Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) yang berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Satgas MBG sebelumnya mengajukan permohonan bantuan inspeksi terhadap SPPG.

Pemkab Merangin akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai ketentuan.

Di sisi pengendalian inflasi, pemerintah daerah berharap koordinasi bersama BPS, Bulog, Forkopimda, dan perangkat daerah dapat menjaga pasokan sekaligus menekan gejolak harga di pasar.

Untuk sementara, cabai menjadi komoditas yang paling mendapat perhatian, setelah harganya melonjak dan memberikan kontribusi terbesar terhadap kenaikan IPH Merangin pada awal Oktober.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly menegaskan lembaga legislatif akan membedah tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Kota Jambi.

Tiga Ranperda tersebut menyangkut hal yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga, mulai dari aturan Rukun Tetangga (RT), arah pembangunan industri hingga 2045, sampai penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Kemas Faried mengatakan, DPRD akan memberikan ruang kepada seluruh fraksi untuk menyampaikan pandangan dan masukan terhadap rancangan regulasi tersebut sebelum masuk ke tahapan pembahasan lebih lanjut.

“Setelah kami mendapatkan penyampaian dari pemerintah daerah, kami akan melakukan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Di sinilah nanti teman-teman secara terbuka, secara khusus, akan menyampaikan apa saja masukan terhadap Ranperda ini,” kata Kemas Faried dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi, Senin 5 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut menjadi penanda dimulainya proses pembahasan tiga regulasi yang diajukan Pemkot Jambi.

Bagi DPRD, tahapan pandangan umum fraksi akan menjadi ruang awal untuk menguji substansi setiap Ranperda sebelum pembahasan lebih mendalam dilakukan.

Salah satu Ranperda yang berpotensi paling dekat dengan kehidupan warga berkaitan dengan aturan Rukun Tetangga.

Pemkot Jambi mengusulkan pencabutan Perda Nomor 46 Tahun 2002 tentang ketentuan RT.

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah perubahan, termasuk ketentuan mengenai masa jabatan dan persyaratan pengurus RT.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha mengatakan, perubahan tersebut diperlukan agar regulasi RT dapat menyesuaikan perkembangan pemerintahan dan kondisi masyarakat saat ini.

“Yang pertama adalah pencabutan perda terkait peraturan RT. Ada beberapa tambahan, termasuk perubahan masa jabatan RT yang kami nilai lebih substantif dan sesuai dengan era seperti sekarang, termasuk beberapa persyaratan,” ujar Diza.

Usulan perubahan ini membuat pembahasan di DPRD menjadi penting karena RT merupakan struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Ketentuan mengenai masa jabatan, persyaratan, hingga tata kelola RT nantinya akan menentukan bagaimana organisasi lingkungan tersebut menjalankan perannya di tengah masyarakat.

Ranperda kedua berkaitan dengan Rencana Pembangunan Industri Kota Jambi Tahun 2025-2045.

Pemkot Jambi ingin memiliki arah pembangunan industri yang lebih jelas untuk dua dekade mendatang.

Pemerintah memasukkan aspek modernisasi dan keberlanjutan lingkungan dalam rancangan tersebut.

Diza mengatakan, kebijakan industri tidak hanya perlu melihat kebutuhan saat ini, tetapi juga harus menyiapkan Kota Jambi menghadapi perkembangan ekonomi dalam jangka panjang.

“Yang kedua terkait dengan pembangunan industri Kota Jambi yang sudah dirancang sampai dengan tahun 2045. Bagaimana dengan aspek modernisasi, begitu juga dengan lingkungan yang tetap harus kami jabarkan dan masukkan ke dalam rancangan tersebut,” katanya.

Ranperda ini nantinya menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mengarahkan pengembangan industri, investasi, serta peningkatan produk lokal.

Sementara itu, Ranperda ketiga menyasar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Pemkot Jambi mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pembangunan perumahan yang membutuhkan pembenahan, termasuk ketersediaan infrastruktur pendukung.

“Yang ketiga terkait penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang kami sadari juga masih belum maksimal. Masih banyak perumahan yang perlu dibenahi,” kata Diza.

Pemerintah ingin regulasi tersebut memperkuat ketentuan bagi pengembang agar pembangunan perumahan tidak hanya berorientasi pada pembangunan unit rumah.

Aspek lingkungan dan infrastruktur kawasan seperti jalan serta drainase juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.

Rapat paripurna penyampaian tiga Ranperda tersebut dihadiri 27 anggota DPRD Kota Jambi. Sementara 17 anggota lainnya tercatat tidak hadir.

Setelah penyampaian dari pemerintah daerah, DPRD akan memasuki tahapan pandangan umum fraksi.

Kemas Faried menegaskan, pandangan fraksi akan menjadi bagian penting dalam proses pembahasan sebelum DPRD mengambil keputusan terhadap tiga rancangan regulasi tersebut.

Dengan demikian, tiga Ranperda yang kini berada di meja DPRD bukan hanya menyangkut perubahan aturan administratif.

Regulasi tersebut juga berpotensi memengaruhi tata kelola lingkungan melalui aturan RT, arah ekonomi Kota Jambi hingga 2045, serta kualitas kawasan perumahan yang berkembang di tengah pertumbuhan kota.(*)